Connect with us

Report

Layanan Optimal Lewat Kearifan Lokal

Aprilia Hariani K

Published

on

Banyak cara yang bisa dilakukan KPP untuk meningkatkan kinerja internal dan meningkatkan pelayanan Wajib Pajak. Misalnya, membuat nyaman lingkungan kerja dan inovasi dengan pendekatan kearifan lokal.

Ada atmosfer yang berbeda ketika Majalah Pajak berkunjung ke KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat, Rabu siang awal Agustus lalu. Dari luar pagar, bangunan gedung tiga lantai yang terletak di Jl. Aruji Kartawinata No.29 ini sekilas seperti kantor pelayanan pajak pada umumnya. Setidaknya jika dilihat dari dominasi ornamen biru kuning yang melabur sebagian besar properti dan bangunannya. Maklum, dua warna itu memang ikon resmi Kementerian Keuangan. Namun, begitu memasuki areal kantor yang berdiri di tanah seluas 1217 meter persegi ini kami dibuat terpana. Terutama dengan tata ruang dan konsep keindahan yang dimunculkan oleh KPP yang dipimpin oleh Eko Hadiyanto sejak tahun awal 2016 ini.

Halaman belakang ditata sedemikian rupa bernuansa inner courtyard yang berhias taman asri dan beragam burung kicau, mulai dari jalak bali, kenari, murai batu, cucak ijo, jalak suren, kacer, anis dan lain-lain. Burung-burung milik sang kepala kantor dan para pegawai itu bernyanyi bersahutan memadu harmoni dengan gemericik air dari pancuran buatan yang dialirkan dari sisi samping kiri dan depan dinding yang sekaligus menjadi pagar pembatas areal perkantoran lain. Di sisi dinding sebelah kanan, berderet susunan tanaman spider plant yang semua potnya lagi-lagi dilabur cat nuansa kuning-biru. Kenyamanan halaman terasa semakin lengkap oleh beberapa bangku kayu dan dua buah meja bundar bertaplak marun di sudut halaman.

Begitulah cara Eko membangun suasana nyaman di lingkungan kantornya untuk membangkitkan energi semangat dan produktivitas para pegawainya, juga memberikan pelayanan istimewa kepada Wajib Pajaknya. Tak tanggung-tanggung, saking niatnya mewujudkan kenyamanan lingkungan kerja itu, awalnya Eko membawa sendiri burung kicau koleksi pribadinya. Ternyata akhirnya langkah itu diikuti para pegawainya.

“Kebanyakan burung-burung kicau ini milik pegawai di sini. Jika ada sesuatu yang menjadi kesayangan pegawai, ditempatkan di kantor, maka mereka akan kangen kantor terus,” kelakar Eko dengan senyum khasnya.

Tanaman-tanaman yang ada pun pada awalnya juga ia cari sendiri. Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, melainkan semata-mata untuk menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai kantor di lingkungan kerjanya. Bagi Eko, semangat kerja dimulai dari lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Apalagi pekerjaan sebagai fiskus selalu kejar target, tak jauh dari data dan angka-angka statistik yang menguras pikiran dan tenaga. Maka, menurutnya, membangun fondasi jiwa dan raga amat penting, seperti kata WR Soepratman melalui syair “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” pada lagu Indonesia Raya.

“Membangun badan dengan menciptakan dan menata kantor yang cozy. Penataan kantor dilakukan dengan menyiasati keterbatasan lahan dan dana. Membangun jiwa diisi dengan menumbuhkan rasa memiliki, kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan,” urai pria yang pernah menjabat Kabid Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Utara II tahun 2012 ini.

Dalam memupuknya, kantor dengan moto “SOMEAH” yang merupakan akronim dari senyum, optimal, melayani, efisien, akurat, harmoni ini melakukan doa pagi bersama, kuliah tujuh menit (kultum) bakda salat zuhur dan pembacaan hadis bakda salat asar. Lebih dari itu, SOMEAH juga hasil pelesetan kata sumeh yang dalam bahasa Sunda dan Jawa berarti ‘murah senyum’.

“Membangun raga dan jiwa bertujuan untuk mewujudkan KPP Pratama Kuningan sebagai wilayah bebas Korupsi dan zona integritas,” kata mantan Kabag Umum Kanwil Sumatera Utara II tahun 2014–2016 ini. Seperti diketahui, KPP Pratama Kuningan adalah finalis KPP kandidat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas (ZI).

“Wajib Pajak yang ingin membuat NPWP ke TPT, baru saja menyerahkan kelengkapan persyaratan. Eh, tahu-tahu NPWP sudah jadi.”

Cepat bebas antre

Membangun kenyamanan taman kantor juga tak hanya ditujukan untuk pegawai saja. Halaman belakang juga difungsikan sebagai sebagai aula pertemuan kepada Wajib Pajak saat berdialog dan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Jika musim penyampaian SPT tiba, halaman belang juga difungsikan juga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tambahan agar Wajib Pajak terbebas dari keharusan mengantre yang tentunya akan sangat membosankan.

“Prinsipnya, Wajib Pajak tak boleh menunggu atau mengantre lama,” tegas Eko.

Komitmen itu juga ia tuangkan dalam bingkai janji pelayanan KPP Pratama Kuningan yang terpampang di tembok kantor, “Demi menghargai waktu Anda yang sangat begitu berharga, kami selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kami.” Tak heran, ketika kami masuk di ruang TPT pun suasana begitu tertib. Bangku-bangku ruang tunggu tertata rapi—konsisten dengan nuansa kuning biru. Di sudut ruangan, sebuah komputer dan printer selalu dalam keadaan menyala, siaga bagi Wajib Pajak yang hendak menggunakan layanan mandiri.

Tak sampai di situ, KPP Pratama Kuningan juga terbilang cukup jeli menerapkan pendekatan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat. Selain ornamen ruangan yang kental dengan nuansa budaya setempat, penggunaan istilah dalam setiap produk pelayanan pun menggunakan berbagai bahasa lokal yang mudah diingat. Misalnya, jargon pelayanan “Tahu Jadi!” dan “Tahu Cepat!”. Seperti kita ketahui, tahu sumedang, tahu lamping, dan tahu kopeci merupakan penganan khas yang begitu dekat dengan masyarakat Sunda, khususnya Kuningan.

“Kami juga punya ‘tahu’, tapi bukan makanan, melainkan istilah yang kami gunakan dalam pelayanan,” celetuk Eko. “Wajib Pajak yang ingin membuat NPWP ke TPT, baru saja menyerahkan kelengkapan persyaratan. Eh, tahu-tahu NPWP sudah jadi,” imbuh pria kelahiran 4 April 1970 ini seraya tertawa. Pelayanan ini, menurut Eko merupakan komitmen KPP untuk menerbitkan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dalam waktu kurang dari tiga menit.

Di tempat pelayanan terpadu (TPT) utama lantai dua, dibubuhkan pula istilah ATOS, yang merupakan akronim dari bahasa lokal setempat, antrean teu kedah ngantos. Artinya, antrean tanpa harus menunggu. Layanan ini khusus dipersembahkan untuk ibu hamil, lanjut usia, serta orang berkebutuhan khusus. Wajib Pajak dengan kriteria tersebut tak harus mengantre. KPP menyediakan sofa khusus dan loket prioritas tanpa harus mengambil nomor antrean.

Cepat Tahu

Ada lagi inovasi yang disebut Cepat Tahu. Untuk menunjukkan soal tahu yang satu ini, Eko membawa kami ke sebuah ruang, tepat di pojok lift, pintu masuk kantor sebelah kiri yang tak lain adalah ruang arsip yang sangat steril. Setidaknya ada empat lemari pelat besi bercat abu-abu dengan seri A, B, C, D, yang berjejer vertikal menghadap pintu. Di sela-selanya terdapat dua perangkat komputer yang digawangi oleh pelaksana arsip, Dudi Sudiana.

Dudi menguraikan, Cepat Tahu adalah inovasi pencarian berkas di database kurang dari tiga menit. Untuk mencari arsip dimaksud, pegawai cukup mengetikkan kata kuncinya di komputer. Misalnya, ketika seksi pemeriksaan hendak mencari data SPT Tahunan tahun 2017 dengan nama nomor NPWP 03xxxxx. Pegawai tinggal mencantumkan nomor NPWP dimaksud dalam sebuah kolom di sisi kanan aplikasi lalu sekali klik munculah angka yang menunjukkan lokasi berkas. Misalnya nomor yang muncul adalah C6A2. Artinya, berkas ada di lemari C, slot 6, rak A, boks ke-2, dan nomor berkas yang kedua.

“Pencarian data Wajib Pajak KPP Pratama Kuningan kurang dari tiga menit. Seluruh data Wajib Pajak, insya Allah terekam rapi,” kata Dudi.

Proses pengelolaan berkas Wajib Pajak ini dilakukan sejak awal penerimaan berkas di TPT dengan melakukan pemilahan jenis SPT sehingga pemisahan dan pengelompokan dapat dilakukan lebih cepat. Alhasil, proses pengemasan cepat dan akurat mengantarkan KPP Pratama Kuningan sebagai juara pertama mitra Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) wilayah Jakarta dan nasional.

Kinerja pelayanan memang menjadi fokus Eko dalam menakhodai awak kapalnya. Lagi, contoh kecil, terkait kunci kotak pengaduan Wajib Pajak harus dipegang olehnya. Bagi Eko, itu penting demi menjaga kemurnian tanggapan Wajib Pajak yang kemudian menjadi indikator penilaian kinerja pelayanan di TPT.

“Semangat untuk terus melakukan perubahan dan peningkatan kualitas layanan akan terus dilaksanakan. Sejak dua tahun lalu memimpin, saya katakan kepada pegawai untuk tidak alergi dengan perubahan,” tambah lulusan magister manajemen Universitas Lampung ini.

Selain itu, Eko juga membudayakan komunikasi yang cair, baik kepada jajarannya maupun dengan Wajib Pajak. Untuk internal, komunikasi yang baik akan melahirkan kekompakan yang solid sehingga kinerja tim maksimal. Sementara untuk Wajib Pajak, kecakapan komunikasi akan menjalin sinergi yang baik dan melahirkan ketulusan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam melakukan pembinaan UMKM, misalnya, KPP Pratama Kuningan melibatkan pelaku UMKM untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan kantor sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara pelaku UMKM dengan KPP Pratama Kuningan. Harapannya, selain akan meningkatkan perkembangan usaha mereka, cara itu juga untuk menumbuhkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Report

Dari tak Tahu Sampai Patuh

Ruruh Handayani

Published

on

Masih banyak pedagang yang belum memahami betul kewajiban perpajakan mereka. KPP diharapkan sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh mereka.

Hingga akhir Desember lalu, Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio pajak di Indonesia sebesar 12,7 persen, relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (15 persen), Filipina (14,6 persen), dan Singapura (13,6 persen).

Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah tingkat kesadaran pajak masyarakat yang masih rendah. Sebab, tax ratio berkaitan erat dengan tax compliance. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum memahami betul kewajiban perpajakannya.

Saat berkunjung ke KPP Pratama Sawangan Depok akhir Desember lalu, kami diperkenalkan pada salah satu Wajib Pajak patuh, The Tje Heng. Ia merupakan pemilik Toko Limo yang fokus menjual produk-produk susu, dan memasarkannya ke toko-toko kelontong di pasar tradisional seputar Depok dan Bogor.

Awalnya, The Tje Heng menjalani usaha toko sembako, tetapi sekitar tahun 2000-an, ia dikenalkan oleh seorang teman pada distributor susu bernama PT Bina San Prima. Sejak itu pula, ia menggeluti usaha pesan-antar produk susu. Caranya, ia giat blusukan ke pasar-pasar tradisional demi mendapatkan pelanggan baru dari toko-toko kelontong. Kanvas, istilah yang disebutkan olehnya.

“Kami, kan, enggak hanya menjangkau satu pasar. Misalnya, hari Senin rutenya mana, hari Selasa mana. Dan pasar yang kami masuki bukan hanya satu pasar. Boleh dibilang, sekitar rata-rata Depok ini pasarnya ada masuk (produk yang dijualnya). Kaya yang berdekatan sini saja Pasar Lio, Agung Jaya, Kemiri, Lenteng Agung, dan Pasar Musi,” tuturnya pada Majalah Pajak di KPP Pratama Sawangan Depok, Jawa Barat, Kamis (20/12/18).

Namun, karena keterbatasan moda transportasi yang dimilikinya, ia tak dapat menjangkau banyak pasar dalam sehari.

“Kami punya enam armada, sedangkan kami sehari paling bisa satu pasar. Terkadang yang berdekatan bisa dua pasar, terkadang tiga pasar. Sedangkan, di Depok apalagi sampai Bogor, pasarnya banyak banget.”

Jadi PKP

Ia pun mengklaim, dalam sehari dapat menjual hingga seribu kardus susu berbagai merek, dan menghasilkan omzet Rp 5–6 miliar per bulan. Meski omzetnya sudah di atas Rp 4,8 miliar, kala itu ia belum mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor pajak, karena ketidaktahuannya.

Tak disangka, tiga tahun lalu ia mendapat surat panggilan dari KPP Pratama Depok Sawangan dan dibebani tagihan PPN sebesar Rp 3 miliar, atas dasar transaksi sebanyak Rp 30 miliar. Meski kaget, alih-alih merasa takut, ia justru datang ke kantor pajak untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Waktu dipanggil saya enggak takut, saya enggak menyuruh yang lain-lain karena saya ingin tahu. Saya tidak ngerti bahwa omzet di atas Rp 4,8 miliar itu mesti PKP. Kami tidak merasa menyembunyikan. Saya datang, ya, saya mau mempertegas bahwa saya itu benar-benar tidak ngerti, bukan tidak mau memungut (PPN),” paparnya.

Setelah mengerti duduk persoalan dan mengikuti aturan perpajakan yang mesti ia patuhi, The Tje Heng mulai melakukan pembukuan dan belajar tata cara rekam faktur, dan lain-lain dengan account representative (AR). Setahun kemudian, ia mengajukan pengukuhan PKP.

“Saya awalnya enggak ngerti segala macam (menggunakan) laptop, diajarin sama mereka (AR). Semuanya saya bawa ke sini, HP dan laptop. Pelan-pelan akhirnya diajarin bagaimana rekam faktur. Dan, ternyata baru kami tahu ternyata kantor pajak itu enggak seseram yang dibayangkan, dan pegawai di sini semuanya sangat membantu.”

“Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik.”

KPP bersih

Ia pun mengapresiasi upaya KPP Pratama Depok Sawangan yang membantunya menjadi Wajib Pajak yang taat aturan, agar dirinya terhindar dari denda di kemudian hari. Apalagi, ia sama sekali tak mengeluarkan biaya saat belajar pajak dengan AR, atau kala ia mesti bolak-balik ke KPP berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ini.

“Dulu saya berpikir kalau pajak itu cuma tahunya memeras. Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik. Apa pun enggak dikenai biaya, belajar gratis, apa pun gratis, minum kopi gratis. Tapi bagi mereka yang enggak pernah datang, kan, mereka menganggap pajak negatif,” imbuhnya.

Meski pelayanan KPP dianggapnya sangat bagus, The Tje Heng berharap akan ada lebih banyak lagi pedagang yang mengerti dan membayar pajak sesuai aturan. Sayangnya, pedagang cenderung menghindar saat mendengar pajak.

Ia juga ingin agar KPP lebih sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh para pedagang. Apalagi, dengan KPP berstatus WBK yang dapat diketahui oleh lebih banyak masyarakat, kepercayaan masyarakat pada pegawai pajak semakin meningkat.

“Dengan adanya sosialisasi penyuluhan dari kantor pajak yang sudah mendapatkan predikat WBK, WP mau datang juga sudah enggak ragu-ragu. Sudah yakin bahwa di sini itu pasti enggak bakal dipungut macam-macam. Dengan banyaknya pegawai-pegawai pemerintah yang antikorupsi, setidaknya negara kita pasti akan bertambah maju.”

Continue Reading

Report

Kebijakan jangan Terkungkung Teori

Novi Hifani

Published

on

Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan.

Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Vid Adrison memaparkan tentang tiga hal yang menjadi tujuan penting kebijakan publik. Ketiga hal itu meliputi perubahan perilaku agen ekonomi, peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, dan perbaikan distribusi kesejahteraan. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif sesuai target yang diinginkan, menurutnya pembuat kebijakan perlu memahami perilaku agen ekonomi yang terdampak oleh regulasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman perilaku agen ekonomi ini terkait erat dengan upaya memahami respons masyarakat yang dapat diperoleh melalui riset ilmiah.

“Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah ini sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan,” ujarnya.

Peraih gelar doktor dari Andrew Young School of Policy Studies, Atlanta, Amerika Serikat tahun 2008 ini mengingatkan agar dalam membuat kebijakan tidak terpaku pada landasan teori dan model saja karena respons aktual dari masyarakat justru lebih bermanfaat dan konsisten dengan dunia nyata.

Kebijakan investasi

Ia memberi contoh kebijakan yang diterapkan pemerintah tentang insentif fiskal untuk menarik investasi seperti tax holiday dan tax allowance pada Februari 2018. Menurut Adrison, sejak dulu pemerintah membuat peraturan di sektor investasi tanpa memahami betul perilaku dan keputusan investor bahwa pajak bukan satu-satunya pertimbangan atau komponen terpenting dalam membuat keputusan investasi.

Ia menjelaskan, pengurangan pajak hanya satu bagian dari keputusan melakukan investasi di berbagai zona pasar.  Secara ekonomi, investor memiliki banyak pertimbangan investasi mulai dari ukuran pasar, kedekatan jarak dan akses input yang memengaruhi perhitungan biaya, risiko, hingga profit.

“Jadi, kita harus memahami betul perilaku dan dasar pertimbangan investasi dari kalangan investor seperti perusahaan transnasional,” paparnya.

Dalam pandangannya tarif pajak sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh sebab itu upaya menarik investasi tidak hanya dari pengurangan  pajak, melainkan juga lewat program-program lain seperti infrastruktur agar biaya transportasi turun dan minat investasi meningkat.

“Ada perang tarif antarnegara di sektor investasi. Perubahan tarif biasanya terjadi jangka panjang dan pertimbangan investasi juga selalu jangka panjang,” imbuhnya.

Continue Reading

Report

Riset Kuat, Kebijakan Keuangan Negara Hebat

Ruruh Handayani

Published

on

Kebijakan keuangan negara harus dibuat seefektif mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, mekanisme agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan kebijakan yang berdasarkan penelitian evidence based.

Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) yang di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berlangsung 14–15 November 2018, Menteri Keuangan Terbaik Versi majalah The Banker itu menyatakan apresiasinya atas penyelenggaraan SNKN. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan itu merupakan sarana para peneliti keuangan negara untuk dapat berperan serta kepada negara melalui saran kebijakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

“Saya tidak mengira bahwa ternyata di dalam Kementerian Keuangan ada upaya cukup sistematis untuk terus-menerus menumbuhkan kultur melakukan penelitian, dan terus-menerus melakukan perbaikan yang berdasarkan suatu metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Sri Mulyani saat membuka Simposium Nasional Keuangan Negara di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (14/11/18).

Ia menyebut, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

“Saya melihat fokus dari policy-nya lebih kepada micro improvement, we trust itu penting sekali untuk institusi kita. Namun, belum meng-capture keseluruhan. Jadi, saya berharap mungkin yang dihasilkan dari evidence based melalui penelitian akan mampu memberikan efek perbaikan yang besar terhadap pengelolaan keuangan negara.”

Adanya penelitian berdasarkan data dapat sebagai pembanding apakah kebijakan keuangan negara selama ini telah sesuai dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Misalnya saja, apakah instrumen keuangan negara betul-betul mengurangi ketimpangan? Apakah kebijakan subsidi lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan memberikan transfer langsung ke masyarakat miskin? Atau, apakah dana desa akan jauh lebih ampuh dibandingkan dana umum atau dana alokasi khusus (DAK)?

Selain itu, Sri Mulyani berharap, Kemenkeu dapat menjadi corporate university yang berbasis pada pemikiran dan intelektualitas.

“Saya berharap Kemenkeu makin balance antara otak dan ototnya. Institusi di mana pemikiran dan kekuatan intellectual menjadi basic-nya akan menjadi ciri performa kementerian yang dapat dikenali secara mudah dan nyata. Dari judul dan seluruh proses produksi, penelitian ini bisa dipublikasikan secara ilmiah sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan yang ada di Kementerian Keuangan termasuk PKN STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara) menjadi bagian kinerja kita. Oleh karena itu, PKN STAN sendiri tidak hanya ada dikenal masyarakat dengan kemampuan kualitas pengajaran, tetapi juga kelak dari hasil penelitian yang bersinergi dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya. Jadi, hubungan BPPK dan PKN STAN sesungguhnya tidak bisa dipisahkan.”

“Kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut, seorang widyaiswara (dosen) harus membuka diri agar menjadi relevan, efektif, dan betul-betul mampu membentuk, memperbaiki, mempertajam kemampuan keilmuannya dalam seluruh lini aspek pengelolaan keuangan negara.

Sri Mulyani juga berharap, widyaiswara bisa menjadi juru bicara selain Menteri Keuangan, agar masyarakat didominasi oleh sumber yang memiliki bukti, kemampuan membaca data, mengetahui peraturan, memahami dan mampu menilai kebijakan di era pertukaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial.

“Peranan kita untuk terus teguh menjaga republik ini, jangan sampai hancur hanya karena arus informasi yang salah, hanya karena emosi yang ditingkatkan, atau hanya karena perasaan untuk menyampaikan di dalam social media. Saya tegaskan kembali bahwa peranan yang luar biasa penting itu adalah, bahwa kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Pemilik gelar Ph.D. of Economics dari University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat ini berpesan, agar hasil penelitian itu dapat diketahui masyarakat dan dijadikan sebagai bahan pembanding, hingga dapat membanjiri Indonesia dengan hal-hal yang sifatnya positif, konstruktif, berkualitas, dan berintelektual.

“Secara intelektualitas, kita juga menjadi lebih puas, dan dari sisi kualitas, kapasitas bangsa kita akan semakin meningkat. Ini yang saya sebut bangsa Indonesia akan terus menerus memperbaiki martabatnya,” tandasnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News5 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News5 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News5 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News6 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News6 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News7 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News12 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending