Terhubung dengan kami

Report

Layanan Optimal Lewat Kearifan Lokal

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Banyak cara yang bisa dilakukan KPP untuk meningkatkan kinerja internal dan meningkatkan pelayanan Wajib Pajak. Misalnya, membuat nyaman lingkungan kerja dan inovasi dengan pendekatan kearifan lokal.

Ada atmosfer yang berbeda ketika Majalah Pajak berkunjung ke KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat, Rabu siang awal Agustus lalu. Dari luar pagar, bangunan gedung tiga lantai yang terletak di Jl. Aruji Kartawinata No.29 ini sekilas seperti kantor pelayanan pajak pada umumnya. Setidaknya jika dilihat dari dominasi ornamen biru kuning yang melabur sebagian besar properti dan bangunannya. Maklum, dua warna itu memang ikon resmi Kementerian Keuangan. Namun, begitu memasuki areal kantor yang berdiri di tanah seluas 1217 meter persegi ini kami dibuat terpana. Terutama dengan tata ruang dan konsep keindahan yang dimunculkan oleh KPP yang dipimpin oleh Eko Hadiyanto sejak tahun awal 2016 ini.

Halaman belakang ditata sedemikian rupa bernuansa inner courtyard yang berhias taman asri dan beragam burung kicau, mulai dari jalak bali, kenari, murai batu, cucak ijo, jalak suren, kacer, anis dan lain-lain. Burung-burung milik sang kepala kantor dan para pegawai itu bernyanyi bersahutan memadu harmoni dengan gemericik air dari pancuran buatan yang dialirkan dari sisi samping kiri dan depan dinding yang sekaligus menjadi pagar pembatas areal perkantoran lain. Di sisi dinding sebelah kanan, berderet susunan tanaman spider plant yang semua potnya lagi-lagi dilabur cat nuansa kuning-biru. Kenyamanan halaman terasa semakin lengkap oleh beberapa bangku kayu dan dua buah meja bundar bertaplak marun di sudut halaman.

Begitulah cara Eko membangun suasana nyaman di lingkungan kantornya untuk membangkitkan energi semangat dan produktivitas para pegawainya, juga memberikan pelayanan istimewa kepada Wajib Pajaknya. Tak tanggung-tanggung, saking niatnya mewujudkan kenyamanan lingkungan kerja itu, awalnya Eko membawa sendiri burung kicau koleksi pribadinya. Ternyata akhirnya langkah itu diikuti para pegawainya.

“Kebanyakan burung-burung kicau ini milik pegawai di sini. Jika ada sesuatu yang menjadi kesayangan pegawai, ditempatkan di kantor, maka mereka akan kangen kantor terus,” kelakar Eko dengan senyum khasnya.

Tanaman-tanaman yang ada pun pada awalnya juga ia cari sendiri. Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, melainkan semata-mata untuk menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai kantor di lingkungan kerjanya. Bagi Eko, semangat kerja dimulai dari lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Apalagi pekerjaan sebagai fiskus selalu kejar target, tak jauh dari data dan angka-angka statistik yang menguras pikiran dan tenaga. Maka, menurutnya, membangun fondasi jiwa dan raga amat penting, seperti kata WR Soepratman melalui syair “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” pada lagu Indonesia Raya.

“Membangun badan dengan menciptakan dan menata kantor yang cozy. Penataan kantor dilakukan dengan menyiasati keterbatasan lahan dan dana. Membangun jiwa diisi dengan menumbuhkan rasa memiliki, kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan,” urai pria yang pernah menjabat Kabid Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Utara II tahun 2012 ini.

Dalam memupuknya, kantor dengan moto “SOMEAH” yang merupakan akronim dari senyum, optimal, melayani, efisien, akurat, harmoni ini melakukan doa pagi bersama, kuliah tujuh menit (kultum) bakda salat zuhur dan pembacaan hadis bakda salat asar. Lebih dari itu, SOMEAH juga hasil pelesetan kata sumeh yang dalam bahasa Sunda dan Jawa berarti ‘murah senyum’.

“Membangun raga dan jiwa bertujuan untuk mewujudkan KPP Pratama Kuningan sebagai wilayah bebas Korupsi dan zona integritas,” kata mantan Kabag Umum Kanwil Sumatera Utara II tahun 2014–2016 ini. Seperti diketahui, KPP Pratama Kuningan adalah finalis KPP kandidat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas (ZI).

“Wajib Pajak yang ingin membuat NPWP ke TPT, baru saja menyerahkan kelengkapan persyaratan. Eh, tahu-tahu NPWP sudah jadi.”

Cepat bebas antre

Membangun kenyamanan taman kantor juga tak hanya ditujukan untuk pegawai saja. Halaman belakang juga difungsikan sebagai sebagai aula pertemuan kepada Wajib Pajak saat berdialog dan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Jika musim penyampaian SPT tiba, halaman belang juga difungsikan juga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tambahan agar Wajib Pajak terbebas dari keharusan mengantre yang tentunya akan sangat membosankan.

“Prinsipnya, Wajib Pajak tak boleh menunggu atau mengantre lama,” tegas Eko.

Komitmen itu juga ia tuangkan dalam bingkai janji pelayanan KPP Pratama Kuningan yang terpampang di tembok kantor, “Demi menghargai waktu Anda yang sangat begitu berharga, kami selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kami.” Tak heran, ketika kami masuk di ruang TPT pun suasana begitu tertib. Bangku-bangku ruang tunggu tertata rapi—konsisten dengan nuansa kuning biru. Di sudut ruangan, sebuah komputer dan printer selalu dalam keadaan menyala, siaga bagi Wajib Pajak yang hendak menggunakan layanan mandiri.

Tak sampai di situ, KPP Pratama Kuningan juga terbilang cukup jeli menerapkan pendekatan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat. Selain ornamen ruangan yang kental dengan nuansa budaya setempat, penggunaan istilah dalam setiap produk pelayanan pun menggunakan berbagai bahasa lokal yang mudah diingat. Misalnya, jargon pelayanan “Tahu Jadi!” dan “Tahu Cepat!”. Seperti kita ketahui, tahu sumedang, tahu lamping, dan tahu kopeci merupakan penganan khas yang begitu dekat dengan masyarakat Sunda, khususnya Kuningan.

“Kami juga punya ‘tahu’, tapi bukan makanan, melainkan istilah yang kami gunakan dalam pelayanan,” celetuk Eko. “Wajib Pajak yang ingin membuat NPWP ke TPT, baru saja menyerahkan kelengkapan persyaratan. Eh, tahu-tahu NPWP sudah jadi,” imbuh pria kelahiran 4 April 1970 ini seraya tertawa. Pelayanan ini, menurut Eko merupakan komitmen KPP untuk menerbitkan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dalam waktu kurang dari tiga menit.

Di tempat pelayanan terpadu (TPT) utama lantai dua, dibubuhkan pula istilah ATOS, yang merupakan akronim dari bahasa lokal setempat, antrean teu kedah ngantos. Artinya, antrean tanpa harus menunggu. Layanan ini khusus dipersembahkan untuk ibu hamil, lanjut usia, serta orang berkebutuhan khusus. Wajib Pajak dengan kriteria tersebut tak harus mengantre. KPP menyediakan sofa khusus dan loket prioritas tanpa harus mengambil nomor antrean.

Cepat Tahu

Ada lagi inovasi yang disebut Cepat Tahu. Untuk menunjukkan soal tahu yang satu ini, Eko membawa kami ke sebuah ruang, tepat di pojok lift, pintu masuk kantor sebelah kiri yang tak lain adalah ruang arsip yang sangat steril. Setidaknya ada empat lemari pelat besi bercat abu-abu dengan seri A, B, C, D, yang berjejer vertikal menghadap pintu. Di sela-selanya terdapat dua perangkat komputer yang digawangi oleh pelaksana arsip, Dudi Sudiana.

Dudi menguraikan, Cepat Tahu adalah inovasi pencarian berkas di database kurang dari tiga menit. Untuk mencari arsip dimaksud, pegawai cukup mengetikkan kata kuncinya di komputer. Misalnya, ketika seksi pemeriksaan hendak mencari data SPT Tahunan tahun 2017 dengan nama nomor NPWP 03xxxxx. Pegawai tinggal mencantumkan nomor NPWP dimaksud dalam sebuah kolom di sisi kanan aplikasi lalu sekali klik munculah angka yang menunjukkan lokasi berkas. Misalnya nomor yang muncul adalah C6A2. Artinya, berkas ada di lemari C, slot 6, rak A, boks ke-2, dan nomor berkas yang kedua.

“Pencarian data Wajib Pajak KPP Pratama Kuningan kurang dari tiga menit. Seluruh data Wajib Pajak, insya Allah terekam rapi,” kata Dudi.

Proses pengelolaan berkas Wajib Pajak ini dilakukan sejak awal penerimaan berkas di TPT dengan melakukan pemilahan jenis SPT sehingga pemisahan dan pengelompokan dapat dilakukan lebih cepat. Alhasil, proses pengemasan cepat dan akurat mengantarkan KPP Pratama Kuningan sebagai juara pertama mitra Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) wilayah Jakarta dan nasional.

Kinerja pelayanan memang menjadi fokus Eko dalam menakhodai awak kapalnya. Lagi, contoh kecil, terkait kunci kotak pengaduan Wajib Pajak harus dipegang olehnya. Bagi Eko, itu penting demi menjaga kemurnian tanggapan Wajib Pajak yang kemudian menjadi indikator penilaian kinerja pelayanan di TPT.

“Semangat untuk terus melakukan perubahan dan peningkatan kualitas layanan akan terus dilaksanakan. Sejak dua tahun lalu memimpin, saya katakan kepada pegawai untuk tidak alergi dengan perubahan,” tambah lulusan magister manajemen Universitas Lampung ini.

Selain itu, Eko juga membudayakan komunikasi yang cair, baik kepada jajarannya maupun dengan Wajib Pajak. Untuk internal, komunikasi yang baik akan melahirkan kekompakan yang solid sehingga kinerja tim maksimal. Sementara untuk Wajib Pajak, kecakapan komunikasi akan menjalin sinergi yang baik dan melahirkan ketulusan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam melakukan pembinaan UMKM, misalnya, KPP Pratama Kuningan melibatkan pelaku UMKM untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan kantor sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara pelaku UMKM dengan KPP Pratama Kuningan. Harapannya, selain akan meningkatkan perkembangan usaha mereka, cara itu juga untuk menumbuhkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Report

Bikin WP Betah Taat

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jika pelayanan kantor pajak sudah nyaman, cepat, dan mudah, seharusnya tak ada lagi alasan Wajib Pajak enggan datang memenuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio perpajakan, terutama terkait perannya di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP), sekaligus membimbing dan mendamping WP hingga mengerti, dan menjadi WP yang sadar dan taat pajak.

Di antara tugas dan tanggung jawab fiskus yang ada di KPP Pratama adalah membuat WP betah menjadi pembayar pajak taat. Ini butuh strategi juga sinergi dari setiap unit kerja—yang dikomandoi sang kepala kantor—agar menghasilkan pelayanan publik yang prima. Misalnya, melalui inovasi agar WP nyaman tiap melangkahkan kaki ke kantor pajak.

Saat Majalah Pajak mengunjungi KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat, akhir Juli lalu, kami berkesempatan berkenalan dengan beberapa WP yang terdaftar di sana. Mereka menuturkan pengalaman dan kritik mereka selama berinteraksi dengan KPP Pratama Kuningan.

Serbamudah dan nyaman

Wajib Pajak pertama yang dikenalkan kepada kami adalah Pratala Ari Siswandi. Ia adalah Direktur di CV Arya Raya Resources. Persekutuan komanditer yang dimilikinya ini bergerak di bidang jasa konstruksi yang khusus mengerjakan proyek pengadaan dari dinas pemerintah daerah. Sebelumnya, Ari—panggilan akrabnya—tak pernah berpikir memiliki usaha sendiri.

Sejak 2008 silam, Ari mendedikasikan hidupnya bekerja sebagai mandor di berbagai proyek. Ia memutuskan untuk mendirikan CV di tahun 2014, saat yakin bahwa dengan memiliki usaha sendiri, ia dapat meraih keuntungan yang lebih besar, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Karena fokus pada proyek pemerintah daerah setempat, Ari berusaha agar penawaran yang diajukannya melalui lelang terbuka proyek pengadaan pemda se-Jawa Barat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dapat menang. Strateginya, menawar dengan harga sekompetitif mungkin, melengkapi semua persyaratan administrasi dan tenaga teknik yang komplet, dan setelah itu membuktikannya dengan hasil kerja yang tepat waktu dan memuaskan.

Tak jarang juga pria yang hanya lulusan SMA ini malah mendapat proyek melalui penunjukan langsung—atau yang ia sebut juksung—dari suatu dinas, khusus pengadaan dengan alokasi dana di bawah Rp 200 juta. “Sebenarnya ijazah (pendidikan) sudah enggak berlaku kalau kata saya. Yang penting kita pintar, mau punya ijazah atau enggak juga kerjaan pasti dapat saja. Lincah juga kitanya, sama tetap ada komunikasi sama orang, sering bergaul,” ungkapnya.

Berbagai proyek pemerintah daerah telah ia kerjakan, mulai dari pembuatan jembatan, jalan, irigasi, hingga renovasi bangunan pemerintahan. Untuk kewajiban PPh Final atas Jasa Konstruksi, Ari mengklaim telah langsung dipotong dari pihak dinas yang memakai jasanya. Tugasnya tinggal melaporkannya saja. Namun, Ari mengaku kerap mengalami lebih bayar. Sebab, saat pembelanjaan aspal, misalnya, PPN dari hasil pembelian itu dapat menjadi pengurang pajak, dan bisa direstitusi atau kompensasi.

Pada saat itulah Ari sering mengunjungi KPP untuk membuat permohonan pengurang pajak di SPT Masa PPN. Saat pengajuan itu, Ari mengaku tidak pernah dipersulit oleh fiskus yang melayaninya, asal data yang dibawanya lengkap. Ari pun mengaku betah menunggu giliran dilayani. Sebab, suasana KPP Pratama Kuningan yang semarak dan nyaman, menghindarkannya dari rasa jenuh.

Ari juga menceritakan, Kepala KPP Pratama Kuningan Eko Hadiyanto tak segan-segan menjalin komunikasi dengan WP. Bahkan, mengetahui dirinya hobi bersepeda, Eko sesekali mengajaknya bersepeda bersama.

Seperti bank

Lain lagi dengan cerita dari Wajib Pajak bernama Heri Sanjaya. Manager Finance di PT Shoetown Ligung Indonesia (SLI) ini dengan nada semangat mengatakan, kini bentuk pelayanan yang diberikan KPP menyerupai pelayanan bank.

“Kita diperlakukan seperti nasabah. Jadi, ada nomor antrean yang jelas kalau di pelayanan—dulu mah, mana ada. Dulu antreannya begitu, kan, kita berdiri saja. Kalau sekarang (sambil menunggu) sudah disediakan snack, minuman atau apa. Lalu ada juga layanan mandiri, kalau kami ada kekurangan dokumen, tinggal minta kirim e-mail (dari perusahaan), tinggal cetak di situ,” urainya.

Hery membandingkan dengan pengalamannya ke kantor pajak lain saat bekerja di salah satu pusat kota beberapa tahun lalu. “Dulu itu saya di Tangerang, lapor pajak harus desak-desakan karena WP banyaknya minta ampun. Kalau di sini enggak, kita datang sudah bisa dilayani, karena memang WP-nya masih sedikit. Ketika saya datang ke sini agak kaget juga, KPP ada di daerah yang kurang terkenal, tapi punya kualitas layanan yang sama dengan di Jakarta.”

PT Shoetown Ligung Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu Nike dan berdomisili di Majalengka, Jawa Barat. Heri menyebut, ada sekitar 10 pabrik Nike yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pabrik yang berada di Majalengka ini merupakan perluasan dari perusahaan yang ada di Tangerang, di bawah naungan Shoetown Group Indonesia.

Perusahaan yang baru beroperasi 2017 lalu ini khusus memproduksi sepatu Nike Sportswear (NSW) dengan kapasitas produksi mencapai 200 ribu pasang per bulan. Meski baru beroperasi hampir setahun, Hery mengklaim, pada Juli lalu, perusahaan telah mampu mengirim ekspor pertamanya ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan Kanada sebanyak 20 ribu pasang per bulan.

Dengan luas pabrik mencapai 45 hektare, ke depan pabrik ini akan mampu memproduksi hingga 600 ribu pasang per bulan dengan kebutuhan SDM sebanyak enam hingga sembilan ribu karyawan. Hery menambahkan, sesuai dengan komitmen perusahaan dengan pemerintah kabupaten setempat, sebanyak lebih dari 50 persen pelamar merupakan penduduk Majalengka. Selebihnya, akan diambil dari wilayah Kuningan, Indramayu, dan lainnya.

Selain ketat dalam urusan kualitas, Nike Amerika Serikat memang selalu menegaskan pada manajemen SLI agar selalu memperhatikan undang-undang yang ada di Indonesia, termasuk aturan yang menyangkut buruh, juga perpajakan. SLI juga membentuk balai latihan kerja (BLK) demi mendapatkan SDM yang terampil dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan.

Karyawan yang diterima bekerja akan dilatih dulu hingga maksimal tiga bulan, setelah itu ada masa evaluasi. Pilihannya hanya dua, mengangkat karyawan itu menjadi pegawai tetap, atau memberhentikannya. Jadi, tidak ada masa pegawai digantungkan nasibnya dengan perpanjangan kontrak terus-menerus.

Begitu juga dengan urusan perpajakan. Manajemen tak bosan-bosan mengingatkan karyawan untuk menyetor SPT tahunan saat masa pelaporan tiba. Hery pun mengapresiasi bantuan KPP Pratama Kuningan yang mau datang menyosialisasikan pelaporan pajak secara on-line. Namun, jika karyawan belum nyaman dengan pelaporan secara daring, manajemen mendatangkan pegawai pos selama beberapa hari untuk mengumpulkan pelaporan itu secara kolektif.

Hery berharap, KPP Pratama Kuningan kelak akan memiliki aplikasi khusus yang memungkinkan WP dapat melihat progres berkas yang diberikan pada kantor pajak.

“Sekarang, kan, era digitalisasi. Bagaimana kami disediakan sesuatu yang informatif. Misalnya, ketika kami memasukkan satu berkas, itu flow-nya kelihatan, ada di mana, progresnya. Dokumen ini maksimal empat hari (selesai), kalaupun terhambat karena apa, kami bisa selesaikan dengan segera. Mungkin itu bisa dibuat dalam bentuk aplikasi smartphone, atau ditayangkan di LED, kan, oke juga.”

Dengan adanya aplikasi seperti itu, Hery berharap ke depan tak perlu lagi bertemu pegawai pajak untuk sekadar menanyakan proses berkas.

“Selama ini, sih, komitmen memang empat hari (selesai). Cuma, kan, kadang-kadang kami harus effort lebih untuk mendapatkan informasi. Datang ketemu siapa, selanjutnya ke siapa, begitu, kan?” katanya.

Lanjutkan Membaca

Report

Optimalkan TI untuk Gali Potensi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dengan aplikasi analisis berbasis teknologi informasi, Kanwil DJP Nusra lebih mudah dalam melakukan “mapping” dan menghimpun data Wajib Pajak dari berbagai pihak.

Luasnya wilayah kerja dan sulitnya kondisi geografi setempat menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara (Nusra) untuk menjangkau Wajib Pajak. Wilayah kerja kanwil ini meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik daerah kepulauan yang masuk dalam kepulauan Sunda Kecil—kecuali Bali—dengan pulau-pulau besar, antara lain Pulau Sumbawa, Lombok, Flores, Timor, Sumba, Alor. Kedua provinsi itu jika ditotal luasnya mencapai kurang lebih 66,955 kilometer persegi. Karenanya, ditangani oleh sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan bagian dari unit vertikal Kanwil DJP Nusra.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Suparno mengatakan, salah satu tantangan terbesar memiliki wilayah kerja yang luas dengan karakteristik kepulauan adalah upaya menjangkau Wajib Pajak.

“Dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu terpisah jarak yang jauh. Waktu tempuhnya juga lama,” ujar Suparno Kepada Majalah Pajak di Lombok Astoria Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat April lalu.

Untuk menyiasati kondisi itu, Kanwil DJP Nusra pun mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) sebagai managerial tools, dalam menyusun strategi pengamanan penerimaan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai pajak. Aplikasi ini berbeda dengan SIDJP atau Approweb yang berguna untuk sarana penggalian potensi dan sebagai aplikasi core di DJP. Aplikasi buatan Kanwil DJP Nusra ini justru menggabungkan data yang ada dari berbagai aplikasi di DJP dan merangkumnya dalam aplikasi kami. Melalui aplikasi itu, kepala kanwil, kepala KPP, dan para kepala seksi cukup membuka satu aplikasi dan semua info yang diinginkan sudah tersedia. Pengumpulan basis data ke aplikasi itu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan penjadwalan setiap malam hari untuk mengambil data dan diolah untuk disajikan dalam aplikasi.

“Saya pakai IT itu karena kami bisa memperoleh informasi dan cepat, dan memberikan kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa dikontrol sampai level AR, sehingga kebijakan kami itu bisa seragam. Dengan seragam, skala prioritasnya benar, pekerjaan akan jadi lebih mudah.”

Misalnya, untuk menghitung estimasi target penerimaan pajak yang harus didapat dari sektor tertentu. Suparno menyebut, porsi penerimaan Kanwil DJP Nusra selama ini 40 persen berasal dari belanja pemerintah, sementara nonbelanja pemerintah mencapai 60 persen. Untuk mengetahui rasio potensi pemungutan pajak (tax collection ratio) dari belanja pemerintah, inisiatif strategis yang dilakukan adalah mengumpulkan data jumlah pagu belanja pemerintah, kemudian dikalikan 4 persen. Sementara untuk mengetahui potensi pemungutan pajak dari belanja swasta (nonpemerintah), sedikit lebih rumit. Pasalnya, potensi belanja swasta menurut Suparno memang sulit diketahui.

“Tambang itu sebenarnya potensi optimalnya berapa kita enggak tahu. Hasil bumi, hutan, kebun, perdagangan, itu kita enggak tahu. Nah, dengan enggak tahu itu, kan batas atasnya imajiner,” tutur pria kelahiran Surakarta 20 Mei 1968 ini.

Suparno mencoba membuat bridging, yakni dengan membuat formula statistik dengan menggunakan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan regresi linier berganda sehingga bisa didapatkan nilai konstantanya. Dengan estimasi statistik itu dapatlah estimasi nilai potensi penerimaan yang harus kejar.

“Tapi, untuk mencapai target itu masih ada gap-nya. Nah, gap-nya itu merupakan intervensi DJP. Intervensi di sini harus dikonotasikan dalam bahasa yang positif, yaitu leverage activity yang kami lakukan. Jadi, dari masing-masing klasifikasi lapangan usaha (KLU) tadi, kami pecah per kelurahan, itu kami akan tahu berapa WP yang patuh, berapa yang tidak patuh.”

Pengawasan kepatuhan

Terkait kepatuhan Wajib Pajak, Suparno membaginya dalam dua kategori, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah bila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka ia telah memenuhi ketentuan formal. Namun, isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu keadaan ketika Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Sementara itu, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mereka yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

“Intinya, untuk pengamanan penerimaan, ya, kepatuhan material. Wajib Pajak yang tidak bayar, karena di sini semuanya KPP Pratama maka pembagian wilayahnya itu berdasarkan teritori. Sehingga siapa yang bertanggung jawab utama di satu kelurahan itu yang selalu kami kasih informasi. “Ini, loh, kepatuhan pajakmu per KLU itu, yang dominan seperti apa, sehingga KPP harus memiliki skala prioritas untuk mengejar Wajib Pajak yang mana.”

Dengan melakukan analisis seperti itu, Suparno mengaku, potensi dari sektor belanja pemerintah aman dan belanja nonpemerintah setiap tahun bisa kita jaga pertumbuhannya di atas 20 persen. Selain melakukan intensifikasi dengan cara di atas, yang tak kalah penting menurut Suparno adalah extra effort.

“Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.”

Penguatan internal

Untuk meningkatkan kinerja para pegawai, kanwil yang tahun ini mengemban target penerimaan sebesar Rp 6,128 triliun ini pun selalu melakukan penguatan SDM internal. Suparno menjelaskan, perbaikan SDM dimulai dengan meningkatkan etos kerja para pegawai pajak, dengan cara menerapkan disiplin yang ketat. Disiplin waktu, absensi, ketepatan dan kecakapan kerja dan bekerja penuh dedikasi dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain membangun kesadaran tanggung jawab, Suparno juga meningkatkan kapasitas pegawainya dengan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan. Ia selalu berdialog dengan masing-masing pegawai agar bisa memberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Namun, Suparno, menegaskan, semua aturan itu tidak akan berjalan tanpa adanya keteladanan dari sang pimpinan.

Untuk menjaga integritas para pegawai, Suparno juga tak lelah selalu mengingatkan pegawainya untuk selalu bekerja jujur dan amanah, dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Saat saya membina pegawai itu selalu saya sampaikan, ‘Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.’”

Lanjutkan Membaca

Report

Zaman Terbuka, Jangan Takut Audit Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Berkat inovasi dan diversifikasi produk, Cap Lang tetap menjadi pemimpin pasar produk “external use herbal” di Indonesia. Perusahaan ini juga menyabet penghargaan sebagai salah satu Wajib Pajak terbaik.

Suatu perusahaan dapat besar karena menghargai setiap proses dan orang-orang di dalamnya yang bekerja sungguh-sungguh mengusahakan kesuksesan itu. Hal inilah yang dilakoni PT Eagle Indo Pharma atau yang dikenal sebagai Cap Lang. Perusahaan farmasi over the counter yang didirikan pada tahun 1973 oleh Edy H. Tjugito ini memproduksi external use herbal.

Director PT Eagle Indo Pharma Budianto menuturkan, awal berdiri, perusahaan ini hanya memproduksi satu jenis produk minyak kayu putih dan masih berupa industri rumahan. Cara penjualannya pun masih sangat tradisional melalui door to door ke toko-toko kelontong di pasar. Lambat laun, setelah konsumen mulai menyenangi produk ini, permintaan pun meningkat. Agen dan toko grosir ikut kewalahan menerima pemesanan. Wilayah sebaran produk ini diperluas dengan menggandeng distributor di beberapa titik wilayah, agar konsumen lebih cepat dan mudah mendapatkan produk-produk Cap Lang.

Kini, setelah 45 tahun berdiri perusahaan ini telah memiliki 160 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Budianto mengklaim, beberapa jenis produknya, yakni minyak kayu putih dan minyak urut hingga saat ini masih menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Kelebihan lainnya, karena sedari awal fokus pada produk external use herbal, perusahaan ini kaya akan diversifikasi produk. Lebih dari 20 jenis produk seperti balsam, minyak telon, minyak angin, dan lain-lain, dapat masuk ke pasar dengan sasaran semua jenjang usia.

“Ketika ada anak lahir, kami punya minyak telon; sudah balita atau menjelang remaja kami punya minyak kayu putih; kalau sudah mulai dewasa dan sering berolahraga, kami punya Gosok Pijat Urut (GPU) atau balsam; dan jika umur sudah agak tinggi sudah mulai pakai balsam,” paparnya.

Budianto mengungkapkan, besarnya perusahaan seperti saat ini juga berkat adanya karyawan, partner bisnis, serta distributor yang selalu komitmen berupaya demi kemajuan perusahaan. Ia sungguh mengagumi bagaimana manajemen perusahaan memberlakukan adat ketimuran terhadap pekerja pabrik, karyawan dan para distributor.

“Pimpinan kami merangkul partner-partner bisnisnya. Kami menyebutnya partner mitra. Supplier juga mitra kami. Jadi, bukan hanya bisnis. Kami pernah sama-sama susah dari kecil, dan kami sama-sama besar sekarang. Saat kami ada acara perayaan 40 tahun Cap Lang, berarti dia (distributor) juga 40 tahun berjualan Cap Lang,” ujar Budianto pada Majalah Pajak, Jumat (13/4).

Pun dengan sekitar 2000 pekerja produksi yang selama ini membantu perusahaan menjadi besar. Meski pabrik yang berlokasi di Jatiuwung, Tangerang, Banten ini telah memakai mesin otomatis untuk produksi, sebisa mungkin perusahaan ingin tetap mempekerjakan tenaga manusia. “Banyak yang ikut dengan kami bertahun-tahun, dari perusahaan kami kecil, masaknya masih pakai panci, tapi akhirnya (karena proses otomatisasi) ada beberapa labor yang loyal dipensiunkan.”

“Akses aturan sudah gampang, gampang dibaca, gampang hitung pajaknya, gampang setornya, gampang lapornya, pasti orang akan senang hati dengan pajak.”

Persaingan ketat

Budianto juga menuturkan, keadaan perusahaan Cap Lang saat ini bukan berarti tanpa tantangan. Bisnis kayu putih kini menjadi industri yang menggiurkan, sehingga banyak perusahaan besar yang ikut memproduksinya. Padahal, pasokan bahan baku kayu putih di Indonesia terbilang terbatas, sehingga perusahaan ini terpaksa impor.

“Banyak (perusahaan) yang mulai tertarik, kalau dulu perusahaan besar enggak ada yang tertarik. Jadi, agak sedikit tough antara dua sampai tiga tahun belakangan ini. Kami sayangkan juga dengan berkembangnya permintaan (bahan baku) dari kami, produksi lokal enggak mencukupi. Jadi, kami harapkan pemerintah bisa bantu (supply) kayu kayu putih ini, agar tidak sampai impor.”

Selain itu, Budianto mengungkapkan bahwa perusahaannya juga dihadapkan dengan tantangan peralihan antara generasi tua dan millennial, serta tantangan perkembangan digital era. Untuk itu, departemen litbang dituntut mengenali pasar beserta kebutuhan dan kebiasaan melalui riset yang terus menerus dilakukan. Dari hasil riset itulah, inovasi produk baru kerap dikeluarkan. Salah satu produk hasil inovasi untuk menggaet kaum millennial yakni balsam berbentuk lipstik.

“Kami bikin satu produk balsam model lipstik, kenapa? Kebanyakan mereka bilang kalau colek-colek nanti tangannya kotor, panas. Jadi, kami harus menyesuaikan diri, sesuai dengan perkembangan zaman, interest-nya mereka, how they live.”

Di sisi lain, Senior Brand Manager PT Eagle Indo Pharma Azis Chandra menambahkan, dari segi pemasaran, tim marketing juga menggunakan sarana media sosial untuk menyebarkan product awaress-nya maupun social campaign pada warganet. “Bukan cuma pasar tradisional dan pasar modern, tapi kami sekarang juga merambah ke digital marketing. Kami juga bikin kegiatan yang berkaitan dengan itu. Kemarin sempat bikin yang namanya Blogger Seminar, lalu activity ke sekolah-sekolah yang mana semuanya pasti integrated sama social media,” jelas Azis.

Dengan berbagai inovasi dan kelihaian mengadaptasikan keadaan, bukan berlebihan kalau Cap Lang kerap mendapat penghargaan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan konsumen, seperti Indonesian Costumer Satisfaction Award 2017, Top Brand Award 2017, dan WOW Brand Award 2018. Azis pun cepat-cepat menambahkan, meski dari tahun ke tahun kerap mendapatkan penghargaan, perusahaan selalu berusaha menghadirkan kampanye dan inovasi setiap tahunnya. “Jadi tidak hanya puas dengan apa yang sudah kami dapatkan, sehingga bisa terus terlihat oleh masyarakat.”

Serbamudah

Dalam menjalankan bisnisnya, Cap Lang juga senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, terutama kewajiban perpajakannya. Terdaftar pada KPP Madya Tangerang, Banten, perusahaan ini juga dianugerahi penghargaan sebagai salah satu Wajib Pajak terbaik selama tiga tahun berturut-turut. Budianto mengatakan, pajak merupakan kewajiban. Dan dengan zaman keterbukaan, sebaiknya tak ada lagi yang perlu ditakutkan jika ada pemeriksaan atau audit dari petugas pajak.

“Kalau dulu, kan, kita dikenal sama orang pajak itu takut, takut nanti dia tahu harta saya, jadi tahu saya punya ini. Tapi kalau sekarang masih takut, kadang-kadang karena dia tidak terbuka. Kalau kami, kan, apa adanya, terbuka. Makannya kalau dari KPP mau datang, mau lihat pabrik kami silakan, kami tunjukkan bahwa kami memang tidak ada yang disembunyikan.”

Budianto juga mengapresiasi hubungan baik dengan Account Representative KPP Madya Tangerang, serta terobosan-terobosan on-line yang diberlakukan DJP. “Kami appreciate dengan apa yang telah kami dapat dari DJP melalui KPP Madya, hubungan kami baik, profesional, tidak ada yang aneh-aneh, sifatnya semua bahwa dia mitra kami, bisa membimbing kami, dan sebaliknya, kami bisa dengan senang hati men-support mereka.”

Ia pun berharap agar DJP terus berkembang, berinovasi, dan memberi akses kemudahan bagi WP. “Kemudahan itu macam-macam. Intinya, aturan kalau susah diakses, orang enggak tahu. Kalau bisa diakses, harus yang jelas-jelas saja jangan bikin orang bingung. Akses aturan sudah gampang, gampang dibaca, gampang hitung pajaknya, gampang setornya, gampang lapornya, pasti orang akan senang hati dengan pajak,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 minggu lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News2 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News7 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News8 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News9 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News11 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News11 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News12 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Advertisement Pajak-New01

Trending