Terhubung dengan kami

Report

Layanan Maksimal, Pelanggan Setia

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  • 34
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    46
    Shares

Ramainya mal ini seakan tidak terpengaruh isu melemahnya minat belanja di pusat perbelanjaan. Resepnya, tetap mengutamakan pelayanan.

Turunnya minat belanja masyarakat ke toko retail berimbas pada ditutupnya sejumlah gerai retail dan sepinya pengunjung di mal-mal ibu kota. Banyak pihak menduga—walau secara tidak langsung—hal itu karena tren belanja masyarakat mulai beralih dari toko konvensional ke e-commerce. Faktor lainnya, beberapa pelaku usaha menengarai, banyak masyarakat yang saat ini lebih menahan diri berbelanja kebutuhan fesyen, dan berpindah pada pembelian paket liburan atau leisure.

Pertengahan Agustus lalu, Majalah Pajak berkunjung ke Lippo Mall Puri yang berada di Puri Indah Central Business District, Jakarta Barat. Meskipun bukan di akhir pekan, siang itu mal tampak hidup karena ramainya pengunjung. Bisa dibilang, mal ini tetap ramai di tengah berkurangnya daya beli di sektor retail. Didorong penasaran, kami pun berbincang dengan Marketing Communication Manager Lippo Mall Puri Bayu Tunggul Aji, dan Portfolio Advertising Manager Lippo Malls Indonesia Veronica Yulianti.

Utamakan pelayanan

Terkait isu turunnya minat beli masyarakat hingga membuat gerai retail dan mal sepi pengunjung, Bayu mengatakan, hal itu terkait erat dengan situasi dan kondisi bisnis saat ini, pertumbuhan bisnis yang sekarang tidak sebanding dengan permintaan gaya hidup. Belum lagi faktor internal, seperti profesionalitas manajemen dalam mengelola sebuah mal. Strategi dasarnya adalah kembali pada “kodrat”-nya, bahwa pusat perbelanjaan berada di hospitality industry yang mengutamakan pelayanan.

“Jadi, kami berusaha terus meningkatkan servis ke customer kami, baik pengunjung mal maupun tenant kami. Saat kami mau buat program, event, ini yang harus kami ingat, dan yang tetap kami pegang. Nyaman, enggak customer kamu? Nyaman, enggak tenant-nya? Balik lagi itu, strategi paling basic sih,” ujarnya.

Bayu pun berpandangan, lokasi dan konsep bagaimana mal itu akan beroperasi juga merupakan faktor penting lainnya. Ia mencontohkan, ada suatu mal yang berada di dalam amusement park (taman hiburan). Biasanya, pengunjung mal ini akan dibebani tiket masuk wisata dulu. Sementara mal di luar taman hiburan, untuk masuk mal, pengunjung tidak perlu membayar biaya masuk kawasan.

“Bagaimana mal (di taman hiburan) ini mau berkembang? Beda cerita kalau pengunjung parkir di mal. Saya sudah parkir, dikasih fasilitas parkir, maka wajib bayar parkir. Kalau yang di sana (di taman hiburan), makan belum, belanja belum, disuruh bayar.”

Duplikasi konsep, menurut Bayu juga harus dihindari jika berada di area yang sudah banyak pusat perbelanjaan di sekitarnya. Sebab, metode yang sama, cara yang sama akan membuahkan hasil yang sama, dan kemungkinan akan membuka celah kompetisi yang tidak sehat.

“Umpamakan seperti seorang petinju. Enggak perlu jadi Mike Tyson, cukup jadi Chris John. Sama-sama juara dunia walau beda kelas.”

Sementara itu, Veronica tidak menampik bahwa kemajuan teknologi melahirkan banyak model bisnis baru seperti e-commerce. Namun, ia mengatakan bahwa manajemen mal tidak merasa terancam karena memiliki sejumlah fasilitas unik yang beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Salah satunya dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat pendamba kemudahan, teknologi, dan kenyamanan.

“Selain anchor tenant ternama, kami punya fasilitas Backspace, yakni co-working, event space, dan meeting room yang bisa disewakan. Bisa buat para freelancer atau pekerja yang biasa kerja di kafe berjam-jam.”

Selain itu, one-stop-shopping mall ini juga memiliki The Forum, yakni area khusus untuk pameran industri kreatif sekaligus sebagai market place. Juga Food Garden, surganya pecinta street food seperti cilok, pempek, pecel Madiun, dan sate.

Jadi, kelengkapan fasilitas baik internal maupun tenant-tenant yang pas untuk seluruh anggota keluarga, baik itu bapak, ibu dan anak segala usia disebut sebagai salah satu kekuatan penting dari mal yang beroperasi sejak 2014 ini. Tak heran, di saat akhir pekan mal ini kerap penuh pengunjung dan daya beli yang cukup memuaskan tenant, terutama pada gerai kuliner. Tingkat okupansi penyewa juga terbilang tinggi yakni 83 persen, dengan lease commitment mencapai 92 persen.

Traffic kami sekitar 1,4 juta pengunjung per bulan, otomatis di weekend-nya boleh dibilang full. Sudah mulai susah deh cari parkir, meski tempat parkir sudah berlantai-lantai. Area parkir kami seluas 158 ribu meter persegi, dengan lot sebanyak 4370,” imbuh Bayu.

Mal yang berada di bawah naungan Lippo Malls Indonesia ini juga menjadi satu-satunya yang menerapkan Parking Payment System (PPS). Saat berniat keluar, pengunjung cukup mendatangi salah satu dari 14 titik PPS counter yang tersebar di dalam mal, dan setelah melakukan pembayaran, bukti pembayaran yang diterima digunakan untuk membuka gate keluar.

“Karena berada di area perumahan, kami ingin menghindari adanya antrean yang bikin daerah sini macet, tapi ya alhamdulillah, dengan macet dan parkiran susah, itu berarti mal kami ramai. Namun sedapat mungkin kami kurangi hal-hal semacam itu,” ujar Veronica.

Dukung pemerintah

Veronica mengatakan pelayanan kemudahan yang diberikan pada customer, yakni menggandeng dan memfasilitasi tempat atau titik dropbox untuk beberapa institusi pemerintah seperti KPP Pratama Jakarta Kembangan, BPJS, dan Samsat. Ini juga sekaligus mendukung dan menyosialisasikan program pemerintah.

Khusus untuk KPP Pratama Jakarta Kembangan, kolaborasi antarkeduanya telah berlangsung sejak 2015 lalu. Dimulai dengan memfasilitasi titik penempatan dropbox, pelayanan e-fin dan e-SPT, sosialisasi Amnesti Pajak, hingga acara Pajak Bertutur yang diselenggarakan serentak se-Indonesia beberapa waktu lalu.

Finance and Accounting Manager Lippo Mall Puri Agus Lie yang juga menemani kami siang itu menjelaskan, Ditjen Pajak yang berupaya melebarkan tangan untuk menjangkau semua masyarakat, tapi memiliki keterbatasan baik SDM dan lokasi, tak seperti swasta yang kuat membuka cabang. Begitu pula swasta yang butuh KPP untuk melengkapi layanan yang sudah ada.

“Lippo sebagai grup besar yang sadar pajak ingin juga mendukung pemerintah melalui KPP. Jadi, sangat cocok kolaborasi ini. Saling melengkapi, makannya hubungannya langgeng sampai sekarang,” kata Agus Lie.

Bayu pun menambahkan, Pajak Bertutur pada siswa SMA dikemas apik oleh KPP dengan menyelipkan musik, dan permainan on-line yang seru. “Tadinya kami pikir mereka akan bete, jadi kami sediakan vaucer dan goodie bag biar senang. Ternyata enggak, selesai acara muka mereka happy gitu. Harapannya, paling enggak materi yang disampaikan sampai, dong. Acara yang seperti itu boleh banget diulang, walaupun enggak setiap bulan, mungkin setahun bisa dua kali.”

Agus mengimbau, jika kesadaran pajak sejak dini sedang digalakkan, sebaiknya diimbangi dengan penyederhanaan administrasi perpajakan. Apalagi, peserta Pajak Bertutur merupakan generasi muda pembayar pajak potensial di masa depan.

“Kalau WP OP itu kan various, saya pekerja kena PPh 21, kalau ada teman yang konsultasi pajak, saya terima duit bayar PPh 23. Nanti, one day saya buka usaha, bisa jadi (kena) PB 1. WP Orang Pribadi ini enggak mendapat update aturannya (sosialisasi masif). Akhirnya, mereka enggak bayar pajak. Apalagi, ditambah sama orang yang memang enggak mau bayar pajak, sempurna deh. Sayang, karena potensi pajak besar. Jadi, simplifikasi untuk WP OP itu penting,” sarannya.

“Kami berusaha terus meningkatkan servis ke customer kami, baik pengunjung mal maupun tenant kami. Saat kami mau buat program, event, ini yang harus kami ingat dan tetap kami pegang.”-Ruruh Handayani

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Report

Membangun Kedekatan dengan Pemangku Kepentingan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, petugas pajak tak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan terkait di semua lapisan.

Keberhasilan pengumpulan pajak ditentukan oleh kemampuan para petugas dalam bekerja sama (sinergi) dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sebagai ujung tombak penghimpun penerimaan pajak memiliki tugas yang tidak ringan dalam mewujudkan sinergi tersebut. Perlu model pendekatan dan koordinasi yang tepat agar komunikasi antarpemangku kepentingan bisa berjalan efektif dan sinergi berjalan dengan baik. Hal itulah beberapa tahun belakangan ini dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan

Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan Robby Tampubolon menegaskan, membangun sinergi dengan semua unsur masyarakat harus dilakukan dengan hati dan penuh tanggung jawab sehingga masing-masing pihak bersedia aktif dan berkomitmen memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing.

“Kami membangun sistem koordinasi pemerintahan yang baik dengan semua stakeholder, tapi secara khusus dengan pemda. KPP Kembangan itu kalau mau berkantor di kantor walikota, kapan pun, apa yang mau diurus, bebas. Mau di kantor camat, ada tempat. Mau di kantor lurah, hari ini ada tempat, mau sosialisasi di RT, RW, ada tempat, didukung sama pemerintah daerah,” ucap Robby untuk menggambarkan betapa dekatnya pihaknya dengan jajaran pemerintah setempat.

Program bersama

Kedekatan tersebut terjadi karena masing-masing pihak sudah sepakat untuk membuat program kerja bersama. Artinya, program-program kerja dia yang bisa dikerjasamakan selalu dikerjakan bersama sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme. Misalnya, ketika di lingkungan RT/RW banyak kegiatan, ketika sudah mengundang masa yang banyak, KPP Pratama Kembangan ikut masuk untuk menyampaikan sosialisasi perpajakan, Mulai dari evaluasi kepatuhan, proyeksi ekonomi daerah setempat. Pemda juga membantu KPP dalam mencari data Wajib Pajak yang belum jelas identitasnya.

Keberhasilan KPP Kembangan juga bisa dilihat saat program Amnesti Pajak (TA)  tahun lalu. Semua perangkat pemerintahan ikut aktif terlibat menyosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar ikut program tersebut.

“Waktu Amnesti Pajak, mereka banyak yang terlibat menyediakan tempat sosialisasi, mendokumentasikan, mengajak masyarakat, bahkan surat imbauan diteken oleh camat dan lurah—bukan oleh petugas pajak—supaya masyarakat ikut TA,” tutur mantan Direktur Badan Intelijen Negara periode 2011-2015 ini.

Selain, dengan Pemda, KPP Pratama Kembangan juga bekerja sama dengan institusi perbankan. Salah satu bank BUMN yang digandeng KPP adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebab, menurut Robby, bank inilah yang selama ini concern membina UMKM dan nasabahnya terbilang patuh pajak. Saat ini, seiring dengan program Oke-Oce pada Pemerintah DKI, KPP dan BRI tengah menyiapkan sebuah konsep yang bisa dikerjasamakan antara perbankan, pajak dan Pemerintah DKI.

 “Sekarang gubernur baru ada program Oke-Oce. Ada 23 program, salah satunya adalah UMKM. Kami sudah masukkan agenda itu. BRI, saya, dengan camat. Teknisnya nanti mau kami godok, bagaimana caranya memfasilitasi mereka cepat NPWP-nya, mulai menjadi Wajib Pajak yang patuh, itu dipersiapkan. Jadi,  enggak ujug-ujug. Dari awal kami sudah masuk,” ujar Robby. Ia mengatakan pendekatan itu perlu dilakukan agar para pelaku usaha sudah mengenal pajak sejak awal. “Ciptakan dulu kondisi supaya mereka tidak melakukan yang salah. Kalau dari awal mereka sudah dibina, ke depannya akan baik. Karena setiap dia melakukan bisnis pasti dia ingat, ada pajaknya yang akan ditanya,” imbuhnya.

KPP Pratama Kembangan juga menjalin kerja sama yang baik dengan Wajib Pajak Badan mereka, terutama di daerah-daerah sentra bisnis. Berkat kerja sama yang baik, pelaku usaha, pengelola gedung pun mudah diakses. Lippo Mall Puri, misalnya, dengan sukarela malah menyediakan gedung mereka untuk kegiatan KPP.

Turun ke lapangan

Robby menegaskan, model kerja sama yang harus dibangun para pengambil kebijakan, implementasinya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Pemimpin harus mau turun ke lapangan agar tahu permasalahan di lapangan dari akar-rumput.

“Pemimpin harus berpikir, ‘Ah, selama saya menjabat apa yang saya kasih ke rakyat’, itu kata kuncinya. Nah, bagaimana cara memberi ke rakyat itu. Kalau perspektif pajak, kan, mengambil dulu ke negara, baru nanti secara sistem keluar melalui anggaran pemerintahan, kementerian lembaga, atau melalui APBD, dan lain-lain. Jadi semakin patuh, Wajib Pajak-nya juga itu berkontribusi ke sana. Patuh itu bukan hanya patuh lapor, tapi juga patuh bayar juga. Patuh daftar, patuh lapor, patuh bayar. Tiga tiganya ini harus di-maintenance.”

Cara merawatnya, Robby mendorong jajarannya melakukan pemetaan. Mulai dari RT-RW, desa/kelurahan, hingga kecamatan. Setiap pegawai yang bertanggung jawab di suatu wilayah harus tahu betul profil Wajib Pajak mereka. Yang tak kalah penting adalah memelihara konsistensi dari program-program yang sudah dilakukan. Hal inilah yang selama ini menurut Robby masih menjadi penghambat pada hampir semua institusi di Indonesia. Sesuai pengalamannya, banyak program-program yang sebenarnya sudah baik terpaksa harus mandek seiring pergantian pemimpin, alias tidak berkesinambungan. Masalah yang tak kalah penting adalah kedisiplinan. Disiplin, dalam berbagai hal, menurut Robby harus mulai dari pimpinan.

“Kalau kita sudah disiplin, mudah-mudahan harusnya terlaksana dengan baik. Dan urusan ini harus pimpinan yang menjadi contoh, jangan hanya omong,” tegas Robby.

Berbagai upaya tersebut terbukti berdampak positif bagi KPP Pratama Kembangan. Selain berbagai penghargaan dari Kantor Pusat karena penerimaan pajak selalu melebihi target, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja KPP pun meningkat drastis. Dilihat dari capaian jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) misalnya, dari hanya 53.631 lembar pada 2014, meningkat menjadi 196.704 lembar pada 2016. Penanganan Wajib Pajak berdasarkan Approweb pada 2014 baru mencapai 682 Wajib Pajak, dan menjadi 5.644 Wajib Pajak pada 2016 atau naik 354,25 persen. Data penyelesaian kasus berdasarkan Approweb pada 2014 ada 979 kasus yang bisa diselesaikan, dan menjadi 2.469 kasus bisa diselesaikan.

“Di sini itu semua sumber daya itu digunakan seoptimal mungkin untuk menjalankan semua aturan main. Nah, masalah hasil, itu tergantung kantong dan niat mereka bayar pajak. Tapi, kan, kalau ada potensi rata rata bayar,” pungkas Robby.

“Waktu Amnesti Pajak (TA), mereka banyak yang terlibat menyediakan tempat sosialisasi, mendokumentasikan, mengajak masyarakat, bahkan surat imbauan diteken oleh camat dan lurah—bukan oleh petugas pajak—supaya masyarakat ikut TA” – Waluyo Hanjarwadi

Lanjutkan Membaca

Report

Tantangan Menggali Potensi Pajak di “Remote Area”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Luas wilayah dan beratnya medan dalam menjangkau Wajib Pajak menjadi tantangan pegawai pajak yang bertugas di kepulauan terpencil atau pedalaman Indonesia.

Menembus pedalaman hutan, menyusuri jalanan terjal tak beraspal yang penuh lumpur dan berliku adalah aktivitas yang tak bisa dihindari pegawai pajak. Sebagian bahkan terpaksa harus tinggal di kawasan terpencil dengan fasilitas hidup seadanya, dan terpisah jauh dari keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Namun, semua adalah konsekuensi sebuah pengabdian. Tugas negara yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Salah satu contoh wilayah yang banyak didominasi pedalaman adalah wilayah kerja Kanwil DJP Papua dan Maluku yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Provinsi Maluku dan Papua. Wilayah timur Indonesia ini adalah wilayah kepulauan yang sebagian besar masih sulit dijangkau transportasi umum. Berbagai kesulitan bertugas di remote area itulah yang sering kali menimbulkan salah persepsi di kalangan pegawai pajak. Banyak yang berpikir, ditugaskan di daerah terpencil merupakan hukuman, atau dianggap tak berprestasi. Padahal, menurut Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku Wansepta Nirwanda, mutasi adalah hal biasa yang sudah diatur dalam undang-undang.

“Mereka mengira, seolah-olah kalau itu dimutasi ada yang salah. Padahal, kan, enggak ada yang salah, wong pertama kita masuk itu syaratnya mau ditempatkan di mana saja,” ujar Nirwanda saat berbincang dengan Majalah Pajak akhir Agustus lalu.

Karenanya, sejak awal memimpin Kanwil DJP Papua dan Maluku pada Maret lalu, Nirwanda lebih dulu melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM). Ia selalu berusaha membangun semangat dan motivasi pegawai, bahwa di mana pun ditempatkan harus bersyukur dan bekerja penuh dedikasi dan tanggung jawab. Di sisi lain, untuk mengurangi mispersepsi terkait mutasi, Nirwanda memilih menempatkan pegawai baru di wilayah kerjanya.

“Saya minta AR yang masa kerjanya sudah sesuai peraturan, maksimal tiga tahun sudah boleh pindah walaupun (di sini) dia bagus. Saya enggak akan rugi, saya minta ke Kantor Pusat bahan baku saja. Anak-anak baru untuk kami didik.”

Butuh “extra effort”

Salah satu tantangan berat bagi Kanwil DJP Papua dan Maluku bersama jajarannya dalam menjangkau Wajib Pajak mereka. Tak jarang, saat melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melakukan penagihan atau pemeriksaan Wajib Pajak, petugas terpaksa harus menggunakan transportasi khusus, seperti mobil off road, perahu atau untuk urusan yang sangat mendesak, terpaksa menyewa pesawat terbang perintis.

“Kalau kami mau ke Sorong, misalnya, mau antar surat perintah pemeriksaan harus charter kendaraan. Mereka dipanggil enggak mau karena biayanya besar. ‘Bapak saja yang ke sini’. Nah, itu juga persoalan. Akhirnya menghambat yang lain-lain,” ujar Nirwanda.

Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut Nirwanda, saat ini DJP tengah mengkaji pemekaran atau pemecahan Kanwil DJP baru agar kinerja lebih efektif. Sebab, selama ini ada beberapa KPP yang harus bertanggung jawab di wilayah kerja yang terlalu luas. Misalnya KPP Pratama Jayapura yang memiliki wilayah kerja di 15 kabupaten kota dan satu provinsi. Sedangkan, porsi penerimaan terbesar KPP tersebut dari pengelolaan APBN dan APBD. Itu berarti, KPP harus menjalin komunikasi yang intens dengan seluruh pemerintah daerah (pemda). Meski banyak kendala, ia dan jajarannya tetap berusaha bekerja semaksimal mungkin dalam mengamankan penerimaan negara. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari mengolah data untuk KPP, menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan di wilayah kerjanya.

Masalah serupa juga dialami KPP Pratama Ambon. Wilayah kerja KPP yang dipimpin oleh La Masikamba itu terdiri dari 12 Kabupaten/kota yang tersebar di beberapa pulau yang tidak semuanya mudah diakses. Sektor administrasi pemerintahan juga menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar kedua (22.58%) di KPP Pratama Ambon setelah sektor konstruksi (29.88%), disusul sektor perdagangan (13.58%), serta jasa keuangan (11.39%), dan sektor lainnya 22.57%.

Untuk mengoptimalkan penerimaan, KPP Pratama Ambon bersama-sama dengan Pemda Provinsi Maluku menerbitkan Surat Edaran Gubernur Maluku nomor 188-83 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Hal itu sebagai wujud perhatian pimpinan daerah agar segenap jajaran pemerintahan di lingkungan Provinsi Maluku ikut berpartisipasi dalam mendukung penerimaan negara.

KPP Pratama Ambon juga selalu melibatkan pimpinan daerah seperti Gubernur, Walikota/Bupati dalam kegiatan sosialisasi perpajakan. Melakukan pendampingan dengan para bendahara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, membentuk tim pengawasan data DTH/RTH dengan mengunjungi 12 pemda/pemkot setiap bulannya dengan melibatkan Seksi PDI, bekerja sama dengan Kanwil Perbendaharaan/KPPN dalam mendapatkan data-data potensi perpajakan dari APBN.

“Kami juga membantu pembuatan kode id billing bagi daerah terisolasi yang kesulitan jaringan, membuat grup WA (WhatsApp) di masing-masing AR pengawasan sehingga konsultasi lebih mudah dilakukan, serta melakukan konfirmasi data silang dari rekanan pemerintah yang mendapat proyek pemerintah sehingga menjadi data bagi KPP Pratama Ambon untuk dapat menggali potensi pajak bendahara,” tutur La Masikamba.

Selain optimalisasi penerimaan dari sektor administrasi pemerintahan, KPP Pratama Ambon juga maksimal menggali potensi perpajakan berbasis teritorial dengan menyisir Wajib Pajak di pusat-pusat perekonomian di Kota Ambon. Cara itu terbukti efektif, bahkan tahun ini berhasil menumbuhkan penerimaan sektor perdagangan sebesar 40%.

Upaya lainnya adalah menggali sektor unggulan komoditi Provinsi Maluku yaitu Perikanan. Salah satu program utamanya adalah melakukan joint audit antara KPP asal sumberdaya (KPP Pratama Ambon) dan KPP tempat pusat usaha Wajib Pajak dengan melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai karantina dan pemda untuk memperkecil celah penghindaran pajak.

“Kami menggali potensi perpajakan berbasis sektoral, fokus kepada 1500 Wajib Pajak, bekerja sama dengan instansi lain untuk memanfaatkan data perpajakan (Data ILAP), dan penggalian data dan potensi perpajakan berbasis justice collabolator sehingga dapat diketahui data WP besar yang belum sepenuhnya patuh,” terang pria yang akrab disapa Kamba itu.

Mendidik generasi muda

Kamba menuturkan, tingkat kesadaran perpajakan masyarakat Maluku masih perlu ditingkatkan lagi mengingat pemahaman perpajakan Wajib Pajak masih sangat rendah. Karenanya, KPP Pratama Ambon melakukan beberapa strategi pendekatan kepada Wajib Pajak. Misalnya, sosialisasi aspek-aspek perpajakan dalam kegiatan usaha mereka sehingga terdapat keseragaman dalam prinsip keadilan pemungutan pajak bagi seluruh anggota asosiasi. Secara rutin, KPP mengumpulkan pengusaha sejenis, di antaranya pengusaha sektor bumi, pengusaha bangunan secara serentak sehingga terdapat shock therapy bagi mereka bahwa kegiatan usaha mereka terpantau dan diawasi oleh KPP.

“Masyarakat Maluku adalah masyarakat yang memegang adat pela gandong (ikatan persaudaraan), sehingga sangat terbuka dengan kedatangan masyarakat baru. Hal itu memudahkan kami saat melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat untuk sosialisasi,” ungkap Kamba.

Kepada generasi muda, KPP Pratama Ambon juga senantiasa memberikan edukasi kesadaran pajak melalui program “Pajak Bertutur, yang merupakan bagian dari program inklusi kesadaran pajak DJP untuk membangun kesadaran pajak kepada generasi muda Indonesia. Pada acara kick off tanggal 11 Agustus 2017 lalu, KPP Pratama Ambon menyelenggarakan Pajak Bertutur di lima sekolah menengah atas, dengan jumlah peserta mencapai 500 siswa. Acara juga didukung oleh KPP Perusahan Masuk Bursa yang menyelenggarakan kegiatan itu di sekolah dasar, menengah dan atas dengan jumlah peserta mencapai 300 siswa. Sementara tujuh KP2KP di wilayah kerja KPP Ambon juga menyelenggarakan pajak bertutur di masing-masing wilayahnya dengan jumlah peserta mencapai 700 siswa.

“Antusiasme pihak sekolah dan masyarakat Ambon sangat luar biasa. Sebelum peluncuran acara tersebut, jauh-jauh hari kami sudah aktif menyosialisasikannya melalui RRI, pemasangan spanduk, serta bekerja sama dengan Dinas Kominfo setempat,” pungkas Kamba.

“Mereka mengira, seolah-olah kalau itu dimutasi ada yang salah. Padahal, kan, enggak ada yang salah, wong pertama kita masuk itu syaratnya mau ditempatkan di mana saja.”

“Kami menggali potensi perpajakan berbasis sektoral, fokus kepada 1500 Wajib Pajak, bekerja sama dengan instansi lain untuk memanfaatkan data perpajakan”- Agus Budiman

Lanjutkan Membaca

Report

Efektifkan Penyuluhan via Sosial Media

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Sosialisasi pajak melalui sosial media dinilai sangat efektif untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sosialisasi, penyuluhan dan kehumasan. Jangkauannya lebih luas, pesan yang disampaikan pun lebih cepat diterima.

“Tulang punggung, bertugas menopang seluruh tubuh. Begitu pula peran penerimaan perpajakan (pajak & bea cukai) bagi negara ini. Bisakah dibayangkan apa yang akan terjadi jika 85% uang negara ini (dari pajak & bea cukai) tidak terkumpul?

“Lebih 75% sumber dana keberlangsungan hidup negara ini dari pajak. Itu artinya, setiap fasilitas dan pelayanan dari negara ,3/4-nya dibiayai dari pajak. Setiap jalan yang kita lalui, setiap jembatan yang kita seberangi, setiap subsidi yang kita nikmati, setiap fasilitas pendidikan, setiap rasa aman, dan setiap hal yang negara ini sediakan bersumber sebagian besar dari pajak.”

Baris tulisan itu tertera di beranda laman Facebook akun KPP Pratama Purwakarta awal Agustus lalu. Pesan itu sengaja disampaikan KPP untuk menggugah kesadaran masyarakat, betapa berartinya kontribusi pajak yang dibayarkan bagi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik di negara ini.

Kepala KPP Pratama Purwakarta Harmirin menyebut, selama beberapa tahun terakhir KPP Purwakarta memang lebih intens memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai berkomunikasi dengan masyarakat dan Wajib Pajak (WP). Ia menyebut, era teknologi informasi memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat dalam berinteraksi atau bertukar informasi. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sosialisasi melalui saluran sosial media dinilai sangat efektif untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sosialisasi, penyuluhan dan kehumasan. Selain jangkauannya lebih luas, pesan yang disampaikan pun lebih cepat tersampaikan.

“Untuk menjalin komunikasi dan berbagi informasi dengan WP, selain classroom interactive, sosialisasi dan penyuluhan pajak, komunikasi kami lakukan melalui media sosial yaitu Twitter, Instagram, Facebook dan BBM,” ujar perempuan yang biasa disapa Ririn ini.

Agar intensitas komunikasi dengan WP tetap terjaga dan berlangsung, Ririn menunjuk beberapa orang pegawai untuk mengelola akun secara bergantian. Ia ingin, berbagai informasi yang dibutuhkan WP bisa tersaji di akun resmi KPP. Ririn juga selalu wanti-wanti kepada pengelola akun agar responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat.

“Setiap pertanyaan WP harus segera direspons dengan baik,” tandas Ririn. “Kalaupun pengelola akun itu tidak tahu jawabannya, setidaknya merespons dulu, untuk kemudian diteruskan kepada pegawai yang kompeten menjawab pertanyaan WP tersebut,” imbuhnya.

Tak heran, karena seringnya interaksi dengan masyarakat dan WP, saat ini KPP Pratama Purwakarta telah memiliki pengikut Twitter sebanyak 11.000 orang lebih, tak kalah dengan pengikut Kring Pajak 1500200.

“Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan dapat dirasakan secara langsung. Perlu dibangun kesadaran partisipasif masyarakat agar tugas mengumpulkan penerimaan negara dari pajak dilakukan secara gotong-royong,”

Kepatuhan meningkat

Ririn menjelaskan, saat ini, jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta mencapai 162.086 WP. Mereka terdiri dari 7.942 WP Badan; 136.618 WP Orang Pribadi Karyawan; dan 17.526 WP OP Karyawan yang tersebar di 17 kecamatan. Dari jumlah WP Badan dan OP terdaftar sebesar 162.086 WP yang wajib menyampaikan SPT WP Badan dan OP sebesar 60.914 WP. Realisasi WP yang telah menyampaikan SPT sebesar 45.786 WP (75.18%) atau mencapai 96.99% dari target rasio sebesar 77.50%. Naiknya tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahun ini antara lain karena WP OP Karyawan sudah menyampaikan SPT Tahunan melalui media e-filing.

“Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah WP bayar tahun ini tumbuh 12%. Dari sebelumnya 2.775 WP, yang menjadi 3.107 WP. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah WP Badan dan OP Nonkaryawan wajib SPT sebesar 9.861 WP, jumlah WP bayar tahun ini sebesar 31.51%.

Sementara ini, dilihat dari karakteristik usahanya, sektor usaha WP KPP Pratama Purwakarta pun cukup beragam. Mulai dari yang skala mikro, seperti industri rumah tangga, petani ikan jaring apung Waduk Jatailuhur, sampai dengan industri berbasis teknologi tinggi, seperti industri automotif dan industri polyster.

Dari berbagai macam sektor industri tersebut, ada lima sektor utama yang paling dominan penyumbang penerimaan pajak. Mereka adalah industri pengolahan yang menyumbang 56% penerimaan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran 10%, Administrasi Pemerintahan 7%, Jasa Keuangan dan Asuransi 5% dan Konstruksi 3%.

“Sektor industri pengolahan menjadi penopang utama penerimaan pajak. Industri pengolahan yang dominan di KPP Pratama Purwakarta antara lain adalah industri kendaraan bermotor, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri makanan,” jelas Ririn.

Meningkatnya kepatuhan WP, menurut Ririn tak lepas dari keberhasilan para punggawa KPP dalam membangun komunikasi dengan WP; baik melalui Pendekatan formal maupun material; upaya persuasif melalui peningkatan pelayanan; pengawasan dan penyuluhan serta maksimalisasi pemanfaatan data yang berasal dari internal maupun eksternal.

Di samping itu, KPP juga melakukan pendekatan dengan asosiasi-asosiasi atau perkumpulan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sejenis; serta lembaga keuangan bank untuk mengedukasi pelaku usaha dan calon pelaku usaha yang menjadi nasabahnya. Upaya penegakan hukum melalui pemeriksaan dan tindakan penagihan aktif juga menjadi alternatif lain untuk meningkatkan kepatuhan.

“Kepatuhan akan meningkat apabila pelayanan dan penegakan hukum dilakukan secara simultan.”

Meski demikian, Ririn mengaku tantangan selama menghimpun penerimaan tahun 2017. Misalnya, karena penerimaan KPP Pratama Purwakarta ditopang dari sektor industri pengolahan yang sebagian besar adalah WP Cabang yang berorientasi ekspor. Padahal, menurut Ririn, hanya struktur industri yang sehat adalah struktur penerimaan pajak yang tidak bergantung kepada satu sektor atau satu segmen WP tertentu saja. Tantangannya adalah bagaimana KPP harus meningkatkan kontribusi sektor-sektor lainnya agar struktur penerimaan tidak hanya tergantung pada sektor tertentu saja. Tantangan lainnya adalah proses pembaruan profil WP secara cepat mengikuti perkembangan bisnis WP yang sangat dinamis.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Tax People Share!8374      157SharesPT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di...

Breaking News2 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Tax People Share!         Post Views: 2.129

Breaking News4 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Tax People Share!          Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri...

Breaking News4 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Tax People Share!        Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan...

Breaking News5 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Tax People Share!        Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat...

Breaking News7 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Tax People Share!        Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang...

Breaking News12 bulan lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Tax People Share!        Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan,...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Tax People Share!        Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Tax People Share!        Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak...

Breaking News2 tahun lalu

Ini Cara Kerja Listrik Tenaga Air Versi Tri Mumpuni

Tax People Share!        Air dari sungai dibendung kemudian dialirkan melalui parit. Kira-kira 300 hingga 500 meter dari bendungan, sebagian air dialirkan...

Advertisement Pajak-New01

Trending