Connect with us

Taxclopedia

Lapor Pajak Dahulu dan Sekarang

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kini lapor pajak tak lagi rumit dan menyita banyak waktu.

Setiap entitas atau perusahaan yang bergerak mencari laba (profit) maupun nonprofit (nirlaba) pastinya membutuhkan adanya laporan terkait usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Laporan itu bisa tentang kinerja perusahaan, keuangan, kepatuhan karyawan dan berbagai laporan-laporan lainnya. Tujuan dibuatnya laporan itu jelas untuk mengukur banyak hal dalam perusahaan. Laporan dalam sebuah entitas atau perusahaan dimungkinkan dibuat secara internal perusahaan atau melalui keahlian atau kompetensi yang dimiliki pihak ketiga seperti konsultan. Tentunya kualifikasi yang dihasilkan berbeda antara yang dibuat secara internal dengan yang melalui pihak ketiga. Demikian pentingnya sebuah laporan, otoritas perpajakan di negara ini juga mewajibkan kepada para WP untuk membuat laporan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun usaha atau kegiatan yang mereka lakukan. Kenapa penting, karena berangkat dari laporan (dokumen pelaporan) itulah WP dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara secara paripurna. Sebelumnya diawali dengan proses menghitung dan membayar nilai pajak yang terutang secara benar dan tepat sesuai pada dokumen pelaporan yang dilaporkan pada negara. Laporan WP itu populer disebut dengan SPT atau Surat Pemberitahuan. Nah, “Taxclopedia” pada kesempatan ini mencoba untuk mengupas sejarah model atau jenis SPT apa yang pernah diberlakukan sampai dengan sekarang, dan bagaimana SPT itu dibuat dan disampaikan. Banyak orang awam mengira SPT itu kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, karena jika merujuk pada tiga huruf itu seharusnya bermakna demikian. Penulis di awal tahun 2000-an juga memiliki pemikiran yang sama dan ternyata hal itu salah. Penulis juga tidak paham kenapa tidak disingkat SPt saja, supaya konsisten dengan arti sebenarnya. Namun, ini bukan sesuatu yang penting untuk dibahas karena pepatah bilang, apalah arti sebuah nama, yang bermakna lebih pada penekanan isi atau konten sesuatu tersebut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis SPT yang diberlakukan di negeri ini. Bila kita mengikuti alur penyelesaian kewajiban WP dengan menggunakan kaidah DBHL (Daftar Hitung Bayar Lapor) maka SPT adalah dokumen yang harus disampaikan pada kaidah L atau Lapor. SPT yang dimaksud adalah dokumen pelaporan kewajiban pajak pusat saja yakni PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan untuk pajak daerah yang sering populer disebut SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dibahas pada tulisan ini. Demikian juga laporan atas Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pun tidak akan dibahas. Jenis SPT dari waktu ke waktu berdasarkan jenis pajak yang terutang atau dipungut atau dipotong dan kode formulirnya: 1. PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15

b. Tahunan – SPT PPh Orang Pribadi terdiri atas: 1. 1770 2. 1770 S 3. 1770 SS (mulai berlaku sejak tahun 2014 s.d. sekarang) – SPT PPh Badan terdiri atas: 1. 1771 Rupiah 2. 1771 Dollar 3. 1771 Y (Penundaan SPT Badan)
2. PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
a. Masa – SPT Masa PPN 1195 (Berlaku tahun 1995) – SPT Masa PPN 1195 BM (untuk pelaporan PPnBM tahun 1995) – SPT Masa PPN 1995 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 1995) – SPT Masa PPN 1106 (tahun 2006) – SPT MASA PPN 1107 (tahun 2007) – SPT MASA PPN 1107 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 2007 s.d. sekarang) – SPT MASA PPN 1108 (tahun 2008) – SPT MASA PPN 1111 (tahun 2011) – SPT MASA PPN 1111 DM (DEEMED PPN tahun 2011) – E-Faktur (Pembuatan Faktur Pajak Elektronik sekaligus Pelaporannya mulai tahun 2014 s.d. sekarang)
Secara umum semua SPT, baik masa dan tahunan, PPh dan PPN terdiri atas dua bagian utama, yakni Halaman Induk dan Halaman Lampiran. Masing-masing lampiran jumlahnya berbeda-beda pada setiap SPT dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh saja yang sering mengalami perubahan adalah SPT Masa PPN kemudian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta SPT Tahunan. Tujuan dilakukan perubahan tentu saja untuk mengakomodasi perubahan bisnis di negara ini yang mengharuskan penambahan, pengurangan atau modifikasi terhadap SPT itu. Lihatlah SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) mengalami perubahan dengan penambahan jenis SPT sejak tahun 2014, yakni SPT 1770 SS yang dipergunakan untuk WPOP yang berstatus karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan setahun tidak boleh melebihi Rp 60.000.000,- Apa yang menarik dari perubahan SPT ini? ternyata otoritas pajak dalam hal ini DJP sejak tahun 2008 dan 2009 sudah mengantisipasi adanya perubahan teknologi yang akan mengubah perilaku dan budaya masyarakat, di mana pelaporan SPT yang menggunakan kertas atau cara manual diubah mulai menggunakan perangkat elektronik berupa komputer. SPT ini populer disebut dengan istilah e-SPT atau SPT elektronik. Sejak 2008 dan 2009 semua formulir manual atau berbentuk kertas sudah memiliki eSPT-nya. Lalu bagaimana pola kerja melaporkan e-SPT? Aplikasi ini wajib dipasang atau diinstal terlebih dahulu pada komputer yang memiliki operasi sistem yang sudah ditentukan. Operasi sistem yang bisa menggunakan aplikasi e-SPT ini berbasis Windows. Kenapa tidak menggunakan yang lain, mungkin alasan keterbatasan SDM yang dimiliki DJP adalah faktor utamanya. Yang pasti, berubah dengan menggunakan aplikasi ini maka tidak perlu lagi mencetak hasil laporan dalam bentuk kertas, melainkan dalam bentuk softcopy layaknya berkas (file) pekerjaan elektronik menggunakan format Excel atau Word maka e-SPT juga menghasilkan berkas laporan dalam format bernama .csv (comma separated values). Berkas berformat .csv ini memiliki tingkat keamanan teknologi enkripsi sehingga sulit dibaca seandainya berkas ini jatuh pada pihak yang tidak berkepentingan membacanya. Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, pelaporan e-SPT mulai mengalami perubahan, di antaranya pelaporan harus terlebih dahulu memasang aplikasi pada perangkat komputer. Mulai tahun 2014 diperkenalkan metode pelaporan baru e-SPT berbasis WEB bernama e-Filing. WPOP yang menjadi

target awal dalam melaporkan SPT Tahunannya cukup mengakses laman efiling.pajak.go.id dengan mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan bisa menggunakan aplikasi ini.

Sejak tahun 2017–2018, dengan munculnya kebijakan EODB (ease of doing business) maka SPT pun mengalami banyak perubahan terutama dalam sisi legalitasnya, antara lain untuk kondisi tertentu tidak diwajibkan melaporkan SPT; SPT Nihil transaksi maka tidak perlu melaporkan ke DJP untuk jenis SPT tertentu, yakni SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pasal 22,23, 4(2) dan 15). Kemudian yang patut diapresiasi adanya Peraturan Dirjen Pajak, mulai tahun 2018 WP “dipaksa” untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan secara elektronik dan disampaikan secara daring (online). Dengan kata lain, sekarang sulit ditemui WP mengantre pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT mereka karena semua sudah bisa dilakukan secara mudah, praktis, dan cepat. Dari sini muncullah teknologi pelaporan baru untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan yang disebut dengan e-FORM, yakni kurang lebih SPT yang dikerjakan menggunakan kertas dengan template atau bentuk yang sama persis dipindahkan dalam FORM atau Formulir Elektronik dalam perangkat komputer yang tinggal diisi oleh WP.

Oh ya, ada yang terlewat dalam pembahasan kita mengenai perubahan SPT Masa PPN, di tahun 2014. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak, maka pemerintah memutuskan melalui DJP untuk mengubah teknik dan format pembuatan Faktur Pajak tidak boleh lagi dilakukan secara manual melainkan harus menggunakan bantuan aplikasi yang disediakan DJP bernama e-Faktur. Kelebihan eFaktur ini, selain bisa membuat faktur secara elektronik (sudah divalidasi oleh peladen (server) DJP dengan QR Code) juga mampu menggantikan fitur e-SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya. Karena itu penulis sering kali menyebutnya dengan e-Faktur Plus—Plus e-SPT, maksudnya. Teknologi e-Faktur juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya e-SPT hanya bisa dilakukan dengan cara dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, maka e-Faktur tidak membutuhkan itu semua karena sifatnya yang portable alias tidak butuh instalasi dan bisa berpindah-pindah perangkat komputer berbeda dengan bantuan media penyimpan eksternal seperti flash disk atau harddisk. e-Faktur hingga sekarang memiliki tiga jenis pelaporan berbeda: 1. Berbasis desktop (diletakkan pada komputer): PKP dengan faktur yang diterbitkan >100 FP dalam satu masa. 2. Berbasis web (akses ke laman efaktur.pajak.go.id): PKP dengan faktur yang diterbitkan < 100 FP dalam satu masa. 3. Berbasis Host to Host (server PKP ke server DJP langsung): PKP dengan faktur yang diterbitkan > 1000 atau 10.000 FP dalam satu masa. PKP: Pengusaha Kena Pajak Teknologi e-Faktur yang sukses pun akhirnya diterapkan pada salah satu e-SPT PPh yakni PPh Pasal 23 yang namanya disebut dengan e-BUPOT atau e-Bukti Potong. Kesamaan dengan e-Faktur, e-Bupot ini mengambil nomor bukti potong yang tersistem dan otomatis sehingga WP yang dipotong turut serta dapat mengawasi apakah pajak yang dipotong oleh rekanannya atau pemberi kontrak kerjanya sudah dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan atau belum. Penerapan e-BUPOT rencananya akan digunakan pada SPT PPh Pasal 21/26. Terakhir—berita terbaru, DJP akan melakukan unifikasi atau penyatuan SPT sebagai cara mempermudah WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penulis membacanya sebagai bentuk simplifikasi. Rencana awalnya di bulan ketiga tahun 2020 ini sudah diimplementasikan. Namun, karena negara kita sampai dengan artikel ini dibuat mengalami pandemi COVID-19 atau virus korona di tengah masyarakat luas, sepertinya implementasi ini akan ditunda. SPT yang mengalami unifikasi, yakni SPT Masa PPh Pasal 22, 23 , 4 (2) dan Pasal 15 akan cukup menjadi satu SPT saja.

Seperti apa bentuknya, mekanismenya dan ketentuannya penulis dan pembaca setia Majalah Pajak tentunya hanya bisa berharap segera diimplementasikan dalam waktu tidak terlalu lama.- Harisman Isa Mohamad 

Taxclopedia

Kupas Tuntas Pajak Emas

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Dengan nilai pemajakan yang rendah di sisi PPN maupun PPh, emas kian menarik di mata investor. Bagaimana cara hitung pajaknya?

Belum lama ini penulis diminta mengisi acara podcast di sebuah kanal YouTube (d’GoldFather) untuk membahas emas dan aspek perpajakannya—tema yang menarik juga bagi Anda, bukan?

Emas merupakan harta kekayaan. Ia adalah investasi tradisional yang sudah diperdagangkan sejak zaman dahulu. Nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu, mengalahkan bentuk investasi lain seperti asuransi, deposito, obligasi, dan sejenisnya. Di tengah pandemi Covid-19, harganya bahkan melonjak, melewati Rp 1 juta per gram.

Nah, bagaimana aspek pajak untuk simbol kemuliaan yang kini menjadi primadona investasi ini?

Terkait transaksi emas, ketentuan berikut ini perlu menjadi perhatian.

  1. Emas batangan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
  4. uang, emas batangan, dan surat berharga
  1. Emas perhiasan termasuk jenis barang kena pajak yang dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Emas perhiasan dalam PMK tersebut adalah perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. PMK ini menyatakan pengusaha emas perhiasan meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas p Pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan antara lain jual-beli, jasa perbaikan/modifikasi, dan/atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Sedangkan pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan.
  2. Bagi badan usaha penjual emas batangan wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,45 persen dari harga jual bagi yang memiliki NPWP, serta 0,9 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dan bila konsumen melakukan buyback ke ANTAM/Pegadaian sebagai BUMN maka dikenakan tarif 1,5 persen untuk penjualan kembali di atas Rp 10 juta (untuk yang menggunakan NPWP) dan tarif sebesar 3 persen untuk penjual/konsumen yang tidak memiliki NPWP.
  3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari penjualan emas adalah penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang PPh.

Yang menarik, bagaimana dengan dinar? Ternyata dinar bukan termasuk kategori emas batangan yang tidak dikenai PPN. Perlu dipahami, PPN dikenakan kepada BKP yang bersifat konsumtif atau komoditas perdagangan; sedangkan uang, emas batangan, dan surat berharga dikecualikan karena tujuannya untuk investasi.

Namun, acuan ini digugat banyak pihak, sebab dinar juga digunakan untuk keperluan investasi bukan konsumsi. Hemat penulis, alasan dikenakannya PPN atas dinar adalah adanya proses pembuatan lanjutan yang membuatnya memiliki nilai tambah baru sebagai BKP (Barang Kena Pajak) yang dipersamakan dengan perhiasan emas sebagai komoditas perdagangan.

Ke depan mudah-mudahan pemerintah memperkuat argumentasi pembebasan PPN atas komoditas investasi, termasuk dinar.

 

Perhitungan pemajakan atas emas

  1. Emas batangan

Untuk emas batangan, dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan pembelian emas batangan dari badan usaha penjual emas batangan, akan dikenai PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK No. 34/PMK.010/2017.

Contoh transaksi penjualan/pembelian emas batangan, koin emas, logam mulia yang terutang PPh Pasal 22:

UBPP (Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian) logam mulia seperti ANTAM, Pegadaian, Butik Emas:

Jual ke toko emas atau konsumen                               = 1.000.000

Tarif PPh 22 (0,45 % Ber-NPWP)                                    = 4.500

Jumlah yg harus dibayar                                                  = 1.004.500

Bila tidak Ber-NPWP (0,9 %)                                 = 9.000

Jumlah yg harus dibayar                                                  = 1.009.000

Bila konsumen ingin menjual kembali emasnya (buyback) pada ANTAM atau Pegadaian (BUMN), dengan nilai penjualan kembali di atas Rp 10 juta, maka dikenakan tarif 1,5 persen dipungut dari total pembayaran yang diterima.

Tuan Budi:

Jual kembali emas 22 gram                                         = 22.000.000

Tarif PPh Pasal 22 (Ber-NPWP)                                    = 1,5 %

PPh Pasal 22 yang dipungut                                              = 330.000

Jumlah uang yang diterima Tuan Budi                 = 21.670.000

Bila Tuan Budi tidak Ber-NPWP, dikenakan tarif 3 persen, atau 100 persen lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Tarif PPh Pasal 22 (tdk Ber-NPWP)                = 3 %

PPh Pasal 22 yang dipungut                                              = 660.000

Jumlah uang yang diterima Tuan Budi                 = 21.340.000

  1. Emas perhiasan

Emas perhiasan termasuk dalam objek PPN, sehingga setiap transaksi emas perhiasan akan dikenai pajak. Pengusaha emas harus melakukan pemungutan PPN atas penyerahan emas perhiasan pada transaksi yang terjadi. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah 20 % x Harga Jual/Transaksi, dan PPN terutangnya adalah 10 % x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau dengan bahasa ringkasnya tarif efektif PPN-nya sebesar 2 %.

Contoh transaksi penjualan/pembelian perhiasan emas dan dinar yang terutang PPN (tidak termasuk emas batangan, koin emas atau logam mulia):

ANTAM, Pegadaian atau Badan Usaha Emas lainnya:

Jual ke toko emas                                            = 1.000.000

DPP                                                                      = 1.000.000 x 20 % = 200.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Keluaran (setor ke negara)                   = 20.000

Toko emas:

Beli perhiasan emas dari ANTAM, Pegadaian = 1.000.000

DPP                                                                      = 1.000.000 X 20 % = 200.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Masukan (tidak bisa dikreditkan)             = 20.000

 

Jual ke konsumen                                             = 5.000.000

DPP                                                                      = 5.000.000 X 20 % = 1.000.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Keluaran (setor ke negara)                   = 100.000

 

Selisih keuntungan penjualan emas

Setiap kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak (WP) baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan WP terkait, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, merupakan objek PPh. Maka dari itu selisih keuntungan penjualan emas batangan atau emas perhiasan merupakan penghasilan neto yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan, baik itu SPT Tahunan WP Orang Pribadi maupun WP Badan.

Contoh: Tuan Budi membeli 10 gram emas batangan di tahun 2015 dengan harga saat itu sebesar Rp 6 juta dan telah dilaporkan dalam daftar Harta pada SPT Tahunan Orang Pribadi, kemudian di tahun 2020 dia menjual semua emasnya 10 gram tersebut dengan harga Rp 10 juta, sehingga ada selisih keuntungan Rp 4 juta. Maka, Tuan Budi melaporkan selisih keuntungan tersebut pada Lampiran I bagian 2 SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 sebagai Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya.

Hal lain yang menarik lagi tentang kegiatan investasi emas adalah pengenaan pajaknya yang hanya dilakukan ketika terjadi transaksi. Bandingkan dengan properti, misalnya, yang dikenai PBB setiap tahunnya. Atau dengan tabungan dan deposito yang dikenai PPh (atas bunga).

Dengan nilai pemajakan atas emas yang rendah baik itu di sisi PPN (2 persen) dan PPh (0,45 persen), emas kian menarik di mata calon investor di negara ini. Tapi, sampai kapan emas bertahan dalam masa keemasannya?

 

Lanjut baca

Taxclopedia

Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Medio September 2020, Menteri Keuangan menyatakan bahwa negara kita telah memasuki masa resesi. Apa sebabnya, dan apa yang harus pemerintah dan rakyat lakukan?

 

Karena berturut-turut selama tiga kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita di bawah nol atau negatif, kita memasuki resesi. Apa sebabnya? Tak sulit mencari jawaban. Apa lagi kalau bukan karena wabah Covid-19.

Semua negara di dunia secara ekonomi mengalami kontraksi atau perlambatan, dalam semua aspek ekonomi tentunya. Negara-negara yang menjadi episenter pandemi adalah negara-negara berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, Brasil, dan India, serta Rusia. Indonesia, menurut data pemerintah, telah menjadi negara episenter baru pandemi Covid-19 ini, dengan pertambahan jumlah kasus positif yang mengkhawatirkan dari hari ke hari. Sudah lebih dari 200.000 penduduk Indonesia yang positif terjangkit virus ini dengan angka kematian di atas 10.000 orang.

Tak pelak lagi kebijakan yang diambil pemerintah harus tepat untuk mencegah kenaikan warga yang terinfeksi Covid-19. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus memerhatikan kondisi ekonomi negara agar tidak mengalami kebuntuan, stagnasi bahkan jangan sampai mengalami kemunduran. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu strategi yang diambil pemerintah negara kita untuk mengakomodasi dua hal tersebut di atas. Namun nyatanya kebijakan ini sampai tulisan ini tayang terbukti tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Dari berbagai referensi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, secara sederhana resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) atau jumlah produksi barang atau jasa secara nasional menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi.

Resesi adalah bagian dari krisis ekonomi yang apabila tidak berakhir, maka akan terjadilah kondisi kedua yang jauh lebih ekstrem yakni depresi ekonomi. Lantas bagaimana menyederhanakan perbedaan antara resesi ekonomi dan depresi ekonomi, maka penulis mengutip ucapan kolumnis sekaligus jurnalis Amerika Serikat Sidney J. Harris (1917–1986), resesi adalah “ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan.” Artinya, depresi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan dampak yang nyaris menyentuh semua elemen lapisan masyarakat.

Dalam sejarah perekonomian dunia, banyak negara pernah melalui resesi. Krisis ekonomi yang menghantam negara-negara Uni Eropa pada 2008–2009 menyebabkan sekitar 17 negara memasuki masa resesi, contohnya Yunani, Perancis, Portugal, Republik Siprus, Spanyol, Irlandia, dan Italia.

Pada 2010, kelesuan ekonomi melanda Thailand. Negara Negeri Gajah Putih itu mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini disebabkan produk domestik bruto negara tersebut yang terus merosot.

Tak hanya menghantam negara-negara berkembang, resesi ekonomi juga pernah dialami oleh Rusia yang dikenal sebagai negara adidaya tandingan Amerika Serikat sepanjang tahun 2015. Resesi di negara ini dipancing pencapaian produk domestik bruto yang rendah karena pasar modal dunia menolak perusahaan-perusahaan Rusia.

Berikut ini penulis jabarkan resesi yang pernah dialami oleh negara adidaya yakni Amerika Serikat dalam beberapa dekade.

Di saat wabah Covid-19—si pemicu resesi—diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan, seberapa kuat negara kita mampu bertahan dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya?

Resesi Besar 2007–2009

Resesi terjadi selama lebih kurang 18 bulan atau kerap disebut sebagai Resesi Besar yang membuat PDB AS terkontraksi 4,3 persen dan tingkat penganggurannya mencapai 10 persen. Resesi ini terjadi karena krisis kredit subprima yang membuat tingkat penyitaan aset meningkat 79 persen pada 2007 dan menghancurkan pasar perumahan AS. Hal itu kemudian memicu krisis perbankan, lantaran banyak lembaga keuangan yang telah mengambil sekuritas berbasis kredit berisiko tinggi tak mendapat pengembalian pinjaman dari nasabahnya. Beberapa institusi keuangan besar seperti Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, dan Lehman Brothers runtuh pada 2008. Akibatnya, pasar saham jatuh dan indeks utama kehilangan lebih dari setengah nilainya selama krisis. Pemerintah AS selama krisis ini mengeluarkan beragam stimulus ekonomi, termasuk dana talangan sebesar 700 miliar dollar AS untuk institusi keuangan dan paket lain sebesar 800 miliar dollar AS.

 Baca Juga: Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Resesi Dot-com

Resesi ini terjadi selama delapan bulan antara Maret 2000–November 2001 setelah gelembung dot-com meledak. PDB AS terkontraksi 0,6 persen dan tingkat pengangguran mencapai 5,5 persen. Mula resesi ini adalah Nasdaq kehilangan 75 persen nilainya yang mengakibatkan satu generasi investor teknologi tersapu. Kejadian tersebut menyebabkan pasar saham menjadi rentan. Kondisi kian memburuk ketika terjadi serangan 9/11 serta serangkaian skandal perusahaan akuntansi besar seperti Enron. The S&P 500 kehilangan 43 persen nilai sahamnya antara 2000 sampai 2002 akibat kejadian ini. Sementara Nasdaq sampai 2015 tak bisa mengembalikan nilai sahamnya.

Resesi Perang Teluk

Seperti namanya, resesi ini terjadi selama Perang Teluk pada 1990. Selama delapan bulan ekonomi AS tersuruk dengan PDB terkontraksi 1,1 persen dan tingkat penganggurannya sebesar 7 persen. Penyebabnya adalah The Fed menurunkan suku bunga secara bertahap untuk menekan inflasi. Langkah The Fed tersebut membuat perekonomian melambat. Ekonomi pun semakin terpuruk setelah Irak menginvasi Kuwait pada musim panas 1990 dan AS turut terlibat di dalamnya. Akibat lainnya adalah harga minyak dunia melonjak lebih dari dua kali lipat.

Resesi Reagan

Dinamai seperti itu karena terjadi di era Presiden Ronald Reagan. Dalam periode resesi ini ekonomi AS tersuruk dua kali. Pertama pada semester pertama 1980. Kedua selama 16 bulan dari Juli 1981 sampai 1982. Penyebabnya adalah The Fed menaikkan suku Bunga untuk menekan laju inflasi. Bisnis AS pun melambat. Ditambah lagi kebijakan embargo minyak Iran yang membuat pasokan minyak AS berkurang dan meningkatkan harganya. Tercatat untuk 12 kuartal PDB AS di angka negatif dengan paling dalam pada kuartal II 1980, yakni minus 8 persen. Sampai resesi 2007–2009, PDB di kuartal tersebut adalah yang terendah. Tingkat pengangguran di AS pun melonjak mencapai 10,8 persen pada November dan Desember 1982. Hanya bisa disaingi oleh tingkat pengangguran di masa pandemi korona. Untuk mengatasi resesi ini, Reagan menurunkan rasio pajak dan menambah anggaran pertahanan

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Resesi 1973–1975

Resesi ekonomi pada periode ini berlangsung selama 16 bulan dari November 1973 sampai maret 1975. Pemerintah AS menyalahkan embargo minyak oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebagai penyebabnya. Namun, sebenarnya ada dua faktor lain yang turut menyebabkannya. Faktor pertama adalah Presiden Nixon membuat kebijakan kontrol harga upah. Kebijakan ini menyebabkan harga barang melambung dan menurunkan permintaan. Tingkat upah yang tinggi juga membuat pelaku bisnis melakukan PHK massal. Kedua, AS melepaskan standar emas dan menyebabkan inflasi tak terkontrol. AS pun dalam periode ini mengalami stagflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif selama lima kuartal. Tercatat paling dalam pada kuartal I 1975, yakni minus 4,8 persen. Tingkat pengangguran pun melonjak dua tahun setelah resesi pada Mei 1975 sebesar 9 persen.

Depresi Besar

Depresi Besar adalah resesi paling buruk dalam sejarah AS. Resesi ini berjalan selama 9 tahun dari 1929 sampai 1938. Tingkat pengangguran AS pada 1933 mencapai 25 persen dan tetap di angka 19 persen pada 1938. Resesi ini berakhir karena tiga hal—kebijakan ekonomi New Deal yang dikeluarkan Presiden Roosevelt, berakhirnya kekeringan panjang yang menyebabkan bencana alam bernama Dust Bowl, dan peningkatan pengeluaran untuk Perang Dunia II.

Lantas bagaimana upaya negara-negara tersebut dan negara kita mengatasi resesi ini?

Untuk menyederhanakannya, mari bayangkan sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan tiga anak. Sang ayah adalah pemimpin keluarga sekaligus pemberi nafkah atau presiden dalam keluarga tersebut. Istrinya adalah menteri sekaligus gubernur bank sentral atau pengendali keuangan serta ketiga anaknya adalah rakyatnya. Karena ketiga anaknya sudah besar maka sang ayah memberikan modal usaha untuk anaknya agar mandiri di kemudian hari, dua orang anaknya sudah menikah dan memiliki anak, dua orang anak ini kita ilustrasikan sebagai perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Sedangkan satu anaknya yang belum menikah bertindak sebagai profesi atau individu dalam masyarakat.

Sewaktu-waktu bisnis dari dua anaknya yang menikah ini terancam bangkrut, demikian juga anak terakhir juga mengalami kerugian dalam bisnisnya, lantas apa yang harus dilakukan oleh sang ayah sebagai pemimpin keluarga? Tentunya dia tidak ingin ketiga anaknya dalam bahaya ekonomi. Apalagi diketahui juga memiliki utang yang besar, maka dia akan memerintahkan sang istri sebagai menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk memberikan stimulus keuangan kepada anak-anaknya. Stimulus itu bisa berupa bantuan tunai secara langsung atau berupa bantuan pinjaman modal atau berbagai upaya penyelamatan keuangan anak-anaknya. Jangan sampai misalnya anak yang pertama dan kedua terjadi masalah dengan keluarganya karena tidak sanggup menafkahi istri dan anaknya sehingga terjadi perceraian. Bahasa ekonominya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran. Pun demikian untuk anak ketiga meskipun dia tidak memiliki istri dan anak tetaplah dia harus diselamatkan kondisi keuangannya agar bisa bertahan. Apalagi sang ayah juga mengetahui tetangga-tetangganya (negara-negara di dunia yang mengalami hal yang sama)  juga mengalami hal yang sama. Terjadi guncangan besar dalam kompleks perumahan itu.

Baca Juga: Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Dari ilustrasi di atas dapat diambil kesimpulan ketika resesi ekonomi melanda dunia, maka banyak negara menempuh hal yang sama, yaitu memberikan banyak stimulus-stimulus, yang bisa berupa stimulus fiskal (keuangan) bisa juga moneter.

Di bidang fiskal, stimulus dilakukan dengan insentif atau keringanan perpajakan, seperti pengurangan atau penurunan tarif, pembebasan pengenaan pajak untuk objek-objek pajak tertentu, perizinan usaha, penangguhan pemeriksaan pajak, percepatan pemberian restitusi kepada Wajib Pajak yang kondisi laporan pajaknya lebih bayar dan banyak hal lainnya di kebijakan ini termasuk di dalamnya memberikan bantuan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak yang pada dasarnya mendongkrak daya beli masyarakat yang jatuh saat terjadinya resesi.

Sedangkan di bidang moneter bisa dengan menurunkan tarif suku bunga nasional, perpanjangan jatuh tempo kewajiban atas utang, baik itu utang yang sifatnya berupa investasi, produksi maupun konsumsi bahkan bila dirasa perlu membuat kebijakan yang cukup ekstrem dengan menerbitkan atau mencetak uang baru dalam jumlah besar.

Sebagai penutup ada sebuah pertanyaan dari penulis terhadap ilustrasi sebuah keluarga di atas, yakni seberapa kuat dan seberapa besar kemampuan finansial sang ayah dalam menyelamatkan kondisi ekonomi ketiga anaknya tersebut? Sekaligus berhitung juga untuk mempertahankan kondisi keuangan keluarga besar yang dipimpinnya. Atau dengan kata lain seberapa kuat negara kita mampu bertahan terhadap resesi ini dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya? Berapa persediaan kas atau berapa jumlah kekuatan finansial dia dalam mempertahankan kelangsungan hidup dirinya dan tentu saja rakyat di dalamnya? Di saat wabah pandemi Covid-19 pemicu terjadinya resesi ini diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Lanjut baca

Taxclopedia

Apa Kabar Pajak Dana Desa?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Pemerintah menetapkan, untuk 2020, alokasi Dana Desa per desa Rp 960 juta atau dengan total penyaluran Rp 72 triliunnaik Rp 2 triliun dari APBN 2019. Bagaimana dengan pemotongan dan pemungutan pajak di dalamnya, apakah sudah diterapkan dengan baik?

 

Buat sebagian masyarakat Indonesia kata desa identik dengan kata terbelakang, udik atau tidak maju, seolah ingin menegaskan bahwa desa itu akan selalu tertinggal dari kota. Begitu jauhnya perbedaan antara desa dan kota sampai banyak film-film Indonesia bercerita tentang perjuangan anak desa yang hidup di perkotaan dengan berbagai kemasan yang menarik. Seolah-olah kehidupan masyarakat maju itu adalah kehidupan masyarakat perkotaan. Desa tidak pernah mendapatkan porsi yang besar sebagai sebuah wilayah idaman dalam mengembangkan cita-cita masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bukan tempat yang tepat dalam karier bisnis atau profesi apa pun. Belum pernah terdengar di telinga kita ada artis desa, yang populer adalah artis ibu kota atau artis kota. Atau bila kita liat pengusaha-pengusaha besar dan sukses juga kebanyakan tinggalnya di perkotaan dengan berbagai lini bisnisnya.

Untuk mengangkat pamor agar ia menjadi wilayah yang menarik untuk berusaha, berbisnis, mengembangkan karier sekaligus mengubah paradigma yang cenderung keliru tadi, kita memerlukan keberpihakan sangat besar dari pemerintah. Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah mengumumkan keinginannya untuk:

Baca Juga: Edukasi dan Pengawasan Pajak Dana Desa

1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna kesejahteraan bersama;

5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Perlu Anda ketahui, jumlah desa di negara kita mencapai 73.000 dan tersebar dalam 8.000 kelurahan. Itu artinya, sebagai unit terkecil pemerintahan negara ini, desa memiliki peran sentral yang sangat penting dalam perkembangan negara ini ke depannya, di sektor mana pun. Dialah penopang atau basis ekonomi riil negara ini. Tak heran bila pemerintah sejak era reformasi secara perlahan memberikan perhatian serius terhadap desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan desa maupun pengembangan ekonomi desa.

Penulis akan mengambil beberapa terminologi menarik mengenai Undang-Undang Desa ini sebelum mengerucut ke aspek perpajakannya. Terminologi ini sangat menarik untuk menjadikan dasar atau pijakan seperti apa pemerintah membuat kebijakan-kebijakan ke depannya.

Dalam UU ini yang dimaksud dengan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya ada tiga komponen utama operator desa, yakni pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serupa dengan konsep pemerintahan sebuah kota atau kabupaten.

Baca Juga: BUMDes masih Susah Akses Dana

Penulis tidak akan membahas bagaimana mekanisme pemilihan atau penetapan operator atau perangkat-perangkat pemerintahan desa, karena sudah diatur secara teknis oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang penulis ingin soroti adalah munculnya BUMDes atau “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Penjelasan di atas menegaskan bahwa sebuah desa seharusnya memiliki unit usaha atau badan usaha secara mandiri yang pendiriannya dilakukan berdasarkan hitungan jumlah kekayaan desa. Jadi BUMDes adalah perusahaan swasta milik desa yang didirikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang hasil keuntungan tersebut dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Apakah ada kriteria khusus pada sebuah desa untuk bisa mewujudkan BUMDes ini—apakah itu dari sisi aset atau kekayaan desa atau ada variabel lainnya?

Hasil penelusuran internet, ada beberapa contoh BUMDes yang berhasil memberdayakan potensi desa mereka sehingga dapat menjadi lumbung penghasilan desat. BUMDes tersebut diantaranya :

  1. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Jawa Tengah
  2. BUMDes Multianggaluku Mandiri Desa Kalukubula, Sulawesi Tengah
  3. BUMDes Desa Cibodas, Jawa Barat
  4. BUMDes Desa Tirtonirmala Bantul, Jogjakarta
  5. BUMDes Desa Amin Jaya, Kalimantan Tengah

Kelima BUMDes tersebut masuk di sektor pariwisata, pengelolaan air bersih, perkebunan sawit, toko serba ada dan penyaluran dana simpan pinjam. Bila kita lihat aspek perpajakan dari BUMDes tentunya akan sama dengan aspek perpajakan entitas lainnya di negara ini, seperti perusahaan swasta, BUMN atau BUMD. Ada aspek PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di dalamnya. Undang-Undang Pajak tidak memberikan kekhususan terhadap subjek pajak tersebut. Namun tentu saja untuk BUMDes yang masuk kategori usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yakni Rp 4,8 miliar selama setahun (PP NO 23 tahun 2018) maka dapat memilih menggunakan tarif pajak yang sangat ringan yakni 0,5 %. Dan apabila BUMDes memproduksi atau menyalurkan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dalam setahun melewati nilai peredaran usahanya di atas Rp 4,8 miliar maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut PPN pada setiap transaksinya kepada konsumen.

Baca Juga: Potensi Dikelola, Desa Sejahtera

Belum lagi dengan kewajiban pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No 28 Tahun 2009 yang ditetapkan aturan teknisnya menggunakan PERDA (Peraturan Daerah), seperti pajak hotel, restoran, hiburan, bahan tambang kategori galian C dan pajak daerah lainnya.

Intinya bicara kewajiban pajak BUMDes sama dengan membahas tentang kewajiban subjek pajak lainnya. Inilah salah satu asas perpajakan yang dianut negara kita yakni kesetaraan atau keadilan. Tidak memandang pada subjektivitasnya melainkan pada objektivitasnya yakni penghasilan.

Berikutnya penulis akan membedah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa menurut terminologi UU Desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Berarti, pengelolaan Dana Desa menggunakan mekanisme penganggaran dan pengalokasian, populer dengan istilah APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Sumber Pendapatan Desa atas pendapatan yang diperoleh desa digunakan secara prioritas untuk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekilas belum dapat diketahui secara pasti aspek perpajakan pengelolaan Dana Desa tersebut bila kita tidak mengetahui teknis penggunaannya—di antaranya melalui program padat karya dengan skema cash for work, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara swakelola atau penyedia. Padahal, dari sinilah aspek perpajakan akan muncul. Misalnya, program padat karya dengan pemberian uang tunai secara langsung kepada tenaga kerja yang bersifat harian dan mingguan akan memunculkan pengenaan PPh Pasal 21. Sedangkan untuk swakelola dan penyedia akan memunculkan pengenaan PPh Pasal 22, 23 dan 4 (2) serta kewajiban PPN. Untuk lebih jelasnya kita lihat skema berikut di bawah ini.

 

Dana Desa sungguh sebuah program yang sangat baik dilaksanakan yang diinisiasi oleh pemerintah dan memiliki payung hukum yang sangat kuat. Namun perlu kita pahami anggaran sebesar Rp 72 triliun bukanlah jumlah yang kecil, belum lagi bicara soal kebocoran di dalamnya, sudah ada beberapa aparat desa yang berurusan dengan pihak berwajib karena penyalahgunaan alokasi Dana Desa ini, ada yang melakukan berbagai proyek fiktif, mark up proyek atau bahkan langsung memotong aliran Dana Desa masuk ke rekening pribadi.

Bagaimana dengan pemotongan dan pemungutan pajak di dalamnya, apakah sudah diterapkan dengan baik? Hitungan kasar penulis, bila ada alokasi Dana Desa sebesar Rp 72 triliun dengan potongan tarif pajak misalnya adalah total 10 persen untuk semua jenis pajak yang dikenakan, maka harusnya negara memperoleh sekitar Rp 7,2 triliun dari anggaran Dana Desa ini.

Baca Juga: Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Problem utamanya tak lain dan tak bukan adalah sumber daya manusia desa sendiri, seberapa baik kualitas atau kualifikasinya, meskipun dimunculkan adanya pendamping desa atau pendamping teknis dari kalangan profesional tetap saja tidak menutup adanya celah atau kekurangan besar ketika melaksanakan implementasi Dana Desa.

Penulis yakin serapan Dana Desa sangat bergantung pada rasa percaya diri aparat desa. Rasa percaya diri itu secara alami baru bisa dimiliki dengan bekal ilmu, pengetahuan dan kompetensi yang cukup di bidang keahliannya. Bila ini tidak ada dalam diri aparat atau kelengkapan desa, maka sebesar apa pun Dana Desa ini dianggarkan, sehebat apa pun obsesi atau tujuan penggunaan Dana Desa hanyalah sebuah impian belaka yang sulit terwujud secara nyata. Edukasi dan edukasi adalah kuncinya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News17 menit lalu

Jokowi Lantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

Jakarta, Majalahpajak.net- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik lima Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Negara Jakarta pada...

Breaking News1 hari lalu

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol...

Breaking News2 hari lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial5 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News5 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News6 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News1 minggu lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved