Connect with us

Taxclopedia

Lapor Pajak Dahulu dan Sekarang

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kini lapor pajak tak lagi rumit dan menyita banyak waktu.

Setiap entitas atau perusahaan yang bergerak mencari laba (profit) maupun nonprofit (nirlaba) pastinya membutuhkan adanya laporan terkait usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Laporan itu bisa tentang kinerja perusahaan, keuangan, kepatuhan karyawan dan berbagai laporan-laporan lainnya. Tujuan dibuatnya laporan itu jelas untuk mengukur banyak hal dalam perusahaan. Laporan dalam sebuah entitas atau perusahaan dimungkinkan dibuat secara internal perusahaan atau melalui keahlian atau kompetensi yang dimiliki pihak ketiga seperti konsultan. Tentunya kualifikasi yang dihasilkan berbeda antara yang dibuat secara internal dengan yang melalui pihak ketiga. Demikian pentingnya sebuah laporan, otoritas perpajakan di negara ini juga mewajibkan kepada para WP untuk membuat laporan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun usaha atau kegiatan yang mereka lakukan. Kenapa penting, karena berangkat dari laporan (dokumen pelaporan) itulah WP dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara secara paripurna. Sebelumnya diawali dengan proses menghitung dan membayar nilai pajak yang terutang secara benar dan tepat sesuai pada dokumen pelaporan yang dilaporkan pada negara. Laporan WP itu populer disebut dengan SPT atau Surat Pemberitahuan. Nah, “Taxclopedia” pada kesempatan ini mencoba untuk mengupas sejarah model atau jenis SPT apa yang pernah diberlakukan sampai dengan sekarang, dan bagaimana SPT itu dibuat dan disampaikan. Banyak orang awam mengira SPT itu kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, karena jika merujuk pada tiga huruf itu seharusnya bermakna demikian. Penulis di awal tahun 2000-an juga memiliki pemikiran yang sama dan ternyata hal itu salah. Penulis juga tidak paham kenapa tidak disingkat SPt saja, supaya konsisten dengan arti sebenarnya. Namun, ini bukan sesuatu yang penting untuk dibahas karena pepatah bilang, apalah arti sebuah nama, yang bermakna lebih pada penekanan isi atau konten sesuatu tersebut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis SPT yang diberlakukan di negeri ini. Bila kita mengikuti alur penyelesaian kewajiban WP dengan menggunakan kaidah DBHL (Daftar Hitung Bayar Lapor) maka SPT adalah dokumen yang harus disampaikan pada kaidah L atau Lapor. SPT yang dimaksud adalah dokumen pelaporan kewajiban pajak pusat saja yakni PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan untuk pajak daerah yang sering populer disebut SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dibahas pada tulisan ini. Demikian juga laporan atas Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pun tidak akan dibahas. Jenis SPT dari waktu ke waktu berdasarkan jenis pajak yang terutang atau dipungut atau dipotong dan kode formulirnya: 1. PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15

b. Tahunan – SPT PPh Orang Pribadi terdiri atas: 1. 1770 2. 1770 S 3. 1770 SS (mulai berlaku sejak tahun 2014 s.d. sekarang) – SPT PPh Badan terdiri atas: 1. 1771 Rupiah 2. 1771 Dollar 3. 1771 Y (Penundaan SPT Badan)
2. PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
a. Masa – SPT Masa PPN 1195 (Berlaku tahun 1995) – SPT Masa PPN 1195 BM (untuk pelaporan PPnBM tahun 1995) – SPT Masa PPN 1995 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 1995) – SPT Masa PPN 1106 (tahun 2006) – SPT MASA PPN 1107 (tahun 2007) – SPT MASA PPN 1107 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 2007 s.d. sekarang) – SPT MASA PPN 1108 (tahun 2008) – SPT MASA PPN 1111 (tahun 2011) – SPT MASA PPN 1111 DM (DEEMED PPN tahun 2011) – E-Faktur (Pembuatan Faktur Pajak Elektronik sekaligus Pelaporannya mulai tahun 2014 s.d. sekarang)
Secara umum semua SPT, baik masa dan tahunan, PPh dan PPN terdiri atas dua bagian utama, yakni Halaman Induk dan Halaman Lampiran. Masing-masing lampiran jumlahnya berbeda-beda pada setiap SPT dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh saja yang sering mengalami perubahan adalah SPT Masa PPN kemudian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta SPT Tahunan. Tujuan dilakukan perubahan tentu saja untuk mengakomodasi perubahan bisnis di negara ini yang mengharuskan penambahan, pengurangan atau modifikasi terhadap SPT itu. Lihatlah SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) mengalami perubahan dengan penambahan jenis SPT sejak tahun 2014, yakni SPT 1770 SS yang dipergunakan untuk WPOP yang berstatus karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan setahun tidak boleh melebihi Rp 60.000.000,- Apa yang menarik dari perubahan SPT ini? ternyata otoritas pajak dalam hal ini DJP sejak tahun 2008 dan 2009 sudah mengantisipasi adanya perubahan teknologi yang akan mengubah perilaku dan budaya masyarakat, di mana pelaporan SPT yang menggunakan kertas atau cara manual diubah mulai menggunakan perangkat elektronik berupa komputer. SPT ini populer disebut dengan istilah e-SPT atau SPT elektronik. Sejak 2008 dan 2009 semua formulir manual atau berbentuk kertas sudah memiliki eSPT-nya. Lalu bagaimana pola kerja melaporkan e-SPT? Aplikasi ini wajib dipasang atau diinstal terlebih dahulu pada komputer yang memiliki operasi sistem yang sudah ditentukan. Operasi sistem yang bisa menggunakan aplikasi e-SPT ini berbasis Windows. Kenapa tidak menggunakan yang lain, mungkin alasan keterbatasan SDM yang dimiliki DJP adalah faktor utamanya. Yang pasti, berubah dengan menggunakan aplikasi ini maka tidak perlu lagi mencetak hasil laporan dalam bentuk kertas, melainkan dalam bentuk softcopy layaknya berkas (file) pekerjaan elektronik menggunakan format Excel atau Word maka e-SPT juga menghasilkan berkas laporan dalam format bernama .csv (comma separated values). Berkas berformat .csv ini memiliki tingkat keamanan teknologi enkripsi sehingga sulit dibaca seandainya berkas ini jatuh pada pihak yang tidak berkepentingan membacanya. Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, pelaporan e-SPT mulai mengalami perubahan, di antaranya pelaporan harus terlebih dahulu memasang aplikasi pada perangkat komputer. Mulai tahun 2014 diperkenalkan metode pelaporan baru e-SPT berbasis WEB bernama e-Filing. WPOP yang menjadi

target awal dalam melaporkan SPT Tahunannya cukup mengakses laman efiling.pajak.go.id dengan mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan bisa menggunakan aplikasi ini.

Sejak tahun 2017–2018, dengan munculnya kebijakan EODB (ease of doing business) maka SPT pun mengalami banyak perubahan terutama dalam sisi legalitasnya, antara lain untuk kondisi tertentu tidak diwajibkan melaporkan SPT; SPT Nihil transaksi maka tidak perlu melaporkan ke DJP untuk jenis SPT tertentu, yakni SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pasal 22,23, 4(2) dan 15). Kemudian yang patut diapresiasi adanya Peraturan Dirjen Pajak, mulai tahun 2018 WP “dipaksa” untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan secara elektronik dan disampaikan secara daring (online). Dengan kata lain, sekarang sulit ditemui WP mengantre pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT mereka karena semua sudah bisa dilakukan secara mudah, praktis, dan cepat. Dari sini muncullah teknologi pelaporan baru untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan yang disebut dengan e-FORM, yakni kurang lebih SPT yang dikerjakan menggunakan kertas dengan template atau bentuk yang sama persis dipindahkan dalam FORM atau Formulir Elektronik dalam perangkat komputer yang tinggal diisi oleh WP.

Oh ya, ada yang terlewat dalam pembahasan kita mengenai perubahan SPT Masa PPN, di tahun 2014. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak, maka pemerintah memutuskan melalui DJP untuk mengubah teknik dan format pembuatan Faktur Pajak tidak boleh lagi dilakukan secara manual melainkan harus menggunakan bantuan aplikasi yang disediakan DJP bernama e-Faktur. Kelebihan eFaktur ini, selain bisa membuat faktur secara elektronik (sudah divalidasi oleh peladen (server) DJP dengan QR Code) juga mampu menggantikan fitur e-SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya. Karena itu penulis sering kali menyebutnya dengan e-Faktur Plus—Plus e-SPT, maksudnya. Teknologi e-Faktur juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya e-SPT hanya bisa dilakukan dengan cara dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, maka e-Faktur tidak membutuhkan itu semua karena sifatnya yang portable alias tidak butuh instalasi dan bisa berpindah-pindah perangkat komputer berbeda dengan bantuan media penyimpan eksternal seperti flash disk atau harddisk. e-Faktur hingga sekarang memiliki tiga jenis pelaporan berbeda: 1. Berbasis desktop (diletakkan pada komputer): PKP dengan faktur yang diterbitkan >100 FP dalam satu masa. 2. Berbasis web (akses ke laman efaktur.pajak.go.id): PKP dengan faktur yang diterbitkan < 100 FP dalam satu masa. 3. Berbasis Host to Host (server PKP ke server DJP langsung): PKP dengan faktur yang diterbitkan > 1000 atau 10.000 FP dalam satu masa. PKP: Pengusaha Kena Pajak Teknologi e-Faktur yang sukses pun akhirnya diterapkan pada salah satu e-SPT PPh yakni PPh Pasal 23 yang namanya disebut dengan e-BUPOT atau e-Bukti Potong. Kesamaan dengan e-Faktur, e-Bupot ini mengambil nomor bukti potong yang tersistem dan otomatis sehingga WP yang dipotong turut serta dapat mengawasi apakah pajak yang dipotong oleh rekanannya atau pemberi kontrak kerjanya sudah dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan atau belum. Penerapan e-BUPOT rencananya akan digunakan pada SPT PPh Pasal 21/26. Terakhir—berita terbaru, DJP akan melakukan unifikasi atau penyatuan SPT sebagai cara mempermudah WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penulis membacanya sebagai bentuk simplifikasi. Rencana awalnya di bulan ketiga tahun 2020 ini sudah diimplementasikan. Namun, karena negara kita sampai dengan artikel ini dibuat mengalami pandemi COVID-19 atau virus korona di tengah masyarakat luas, sepertinya implementasi ini akan ditunda. SPT yang mengalami unifikasi, yakni SPT Masa PPh Pasal 22, 23 , 4 (2) dan Pasal 15 akan cukup menjadi satu SPT saja.

Seperti apa bentuknya, mekanismenya dan ketentuannya penulis dan pembaca setia Majalah Pajak tentunya hanya bisa berharap segera diimplementasikan dalam waktu tidak terlalu lama.- Harisman Isa Mohamad 

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja (4)

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Harisman Isa Mohamad

(Bagian Keempat, Tamat)

Saat penulis menyelesaikan tulisan ini, sudah terbit peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Karena itu, penulis akan sedikit banyak menyinggung petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang tersebut.

Di bagian terakhir ini penulis akan membahas tujuan keempat disahkannya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yakni Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di Dalam Negeri, yang akan dicapai melalui (1) pemajakan atas transaksi eletronik dan (2) pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP saat dilakukan pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sudah kita pahami bersama bahwa selama ini sudah ada aturan main tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Menkeu) melalui direktur jenderal pajak (Dirjen Pajak).

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik—karena sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih—harus ada komparasi dengan penerapan pajak layanan digital di negara lain.

Komparasi

Mengutip laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol. Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antarmuka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini, dengan 17 di antaranya berbasis di AS.

Tidak sendirian

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional, yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (Principle Destination). Tidak juga bersifat diskriminatif dan transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut PPN. Dengan demikian, UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan sangat tepat untuk memperkuat peraturan sebelumnya dalam PMK No. 48 ini.

Terakhir, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri dengan memberikan hak kepada para Wajib Pajak yang belum menjadi PKP dan sudah memperoleh Faktur Pajak Masukan dari lawan transaksinya untuk dapat mengkreditkannya pada saat dikukuhkan menjadi PKP, hal yang tidak diperkenankan dalam aturan sebelumnya.

Nah, salah satu caranya agar Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini pada saat melakukan transaksi dengan mencantumkan NIK atau Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat memanfaatkan faktur pajak yang diterimanya dari lawan transaksinya.

Dan aturan lainnya juga mengubah PKP pedagang eceran dengan menambahkan klausul perdagangan eceran melalui sistem elektronik sehingga nanti para penjual di marketplace atau yang menggunakan platform e-commerce diperlakukan sebagai pedagang eceran yang dapat memungut PPN tanpa harus membuat faktur pajak yang lengkap menggunakan faktur pajak elektronik (e-Faktur).

Demikianlah, tuntas sudah pembahasan mengenai uji keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Namun, tentu masih kita nantikan bagaimana implementasi teknis di lapangan apakah betul-betul ampuh ataukah hanya sekadar pemanis bibir saja.

Lanjut baca

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan-3

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

(Bagian Ketiga)

Sobat Taxclo yang berbahagia, pemerintah kembali memperpanjang insentif fiskal atau perpajakan bagi WP yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor perekonomian belum menunjukkan aktivitas kegiatan yang signifikan. Dunia usaha masih mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Bisa kita lihat tabel di bawah bagaimana negara berusaha sekuat tenaga menahan laju kontraksi ekonomi lebih dalam dengan menambah anggaran belanja negara dalam APBN 2021 untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mencapai lebih dari Rp 600 triliun yang menurut analisis penulis angka ini masih bisa akan berubah menjadi lebih tinggi di tahun 2021—tergantung dari keberhasilan program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menahan laju penyebaran infeksi Covid-19 di negara ini.

Dana PEN digunakan untuk lima (5) hal atau sektor yang paling pokok yakni Kesehatan, Perlindungan Sosial (melalui program Bansos dan lainnya), Dukungan untuk sektor UMKM dan korporasi, Insentif usaha dan insentif perpajakan dan program prioritas.

Maka tidak heran insentif perpajakan yang sudah diterapkan dari tahun 2020 kembali diterapkan pula di tahun 2021 ini.

Dan seperti tulisan sebelumnya yang membahas tentang keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan bagian pertama dan kedua maka di bagian ketiga ini, penulis akan membahas mengenai tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang ketiga yaitu “Memberikan atau Meningkatkan Kepastian Hukum”.

Ringkasannya sebagai berikut.

Sudah menjadi hal umum pajak adalah kebijakan paling ditakuti dan dihindari oleh kalangan penggiat ekonomi di negara ini sekaligus yang paling diandalkan pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara. Dua sisi yang sangat berbeda, lantas bagaimana mengambil jalan tengahnya? Maka, salah satu sisi tersebut harus memahami keinginan dari sisi lainnya agar tercapai sebuah pemahaman dan kesepakatan yang baru terhadap mekanisme pemungutan pajak di negeri ini. Salah satu cara membuat WP tidak kian takut atau lari dari pajak adalah dengan memberikan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan mereka baik yang telah diselesaikan maupun yang belum. Mari kita kupas satu persatu dan kita “uji” apakah kebijakan ini akan berdampak efektif pada psikologis WP atau tidak.

Yang pertama ketentuan mengenai perubahan subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri.

Ada yang menarik dari perubahan aturan mengenai subjek pajak dalam negeri dan luar negeri untuk orang pribadi yang pertama dengan menambahkan kata Warga Negara Indonesia dan Warga Negara dalam subjek pajak orang pribadi dalam negeri untuk mempertegas bahwa negara tidak melihat status kewarganegaraan seseorang bila syaratnya terpenuhi sebagai subjek pajak dalam negeri maka ditetapkan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Jangan lupa status subjek pajak belum tentu menjadi WP bila unsur objektifnya belum terpenuhi, yakni penghasilan. Tujuan dari penambahan ini terkait dengan kebijakan berikutnya, yakni pengenaan pajak untuk WNA yang berada di Indonesia hanya berdasarkan penghasilan yang diterima di Indonesia yakni menggunakan asas domisili, sementara pada ketentuan sebelumnya menggunakan asas sumber.

Lebih menarik lagi, kriteria WNA yang mendapatkan perlakuan ini harus memiliki “Keahlian tertentu dan bertempat tinggal di Indonesia selama minimal empat (4) tahun pajak”. Ini memiliki makna negara kita sudah bersiap dengan kedatangan para tenaga ahli asing. Apakah ini menjadi bagus bagi iklim kompetisi di dunia usaha khususnya profesi-profesi di negara ini?

Penulis membatasi untuk membahas tentang pekerja asing dengan pekerja domestik akibat adanya regulasi ini, melainkan yang ingin penulis garis bawahi adalah perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia yang masuk sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri tetap menggunakan asas sumber dalam pengenaan pajaknya artinya penghasilan yang mereka (WNI) terima di luar negeri harus juga diperhitungkan dengan penghasilan yang mereka terima di dalam negeri. Penulis khawatir ini akan memunculkan isu ketidakadilan perlakuan berusaha di negara ini. Kebijakan kesetaraan perlakuan pajak (level playing field) pada penerapan PPN untuk PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikenakan pada penyedia jasa luar negeri menjadi kurang adil pada saat bicara pelakunya adalah subjek pajak orang pribadi. Belum lagi yang terlihat seperti malah tidak memberikan kepastian hukum adalah penyematan kata keahlian tertentu bagi para pekerja asing di negara ini yang sifatnya sangat subjektif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan selera pemerintah. Masih, harus ditunggu turunan dari undang-undang ini dalam peraturan menteri keuangan apakah “keahlian tertentu” itu ditetapkan berdasarkan sebuah kajian yang komprehensif atau merupakan “pesanan” dari pihak lain.

Konsinyasi

Berikutnya, kepastian hukum ingin didapatkan dari masuknya batu bara sebagai objek PPN dan penyerahan BKP secara konsinyasi tidak termasuk dalam objek PPN. (Batu bara masuk sebagai objek PPN telah dibahas oleh Pandu Bestari Soepatmo di majalah ini, maka penulis hanya akan membahas penyerahan BKP [Barang Kena Pajak] secara konsinyasi saja.)

Seperti diketahui, dalam akuntansi komersial penyerahan barang secara konsinyasi bukan merupakan penyerahan hak milik yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan hak atas barang (transfer of title). Artinya, bagi pihak penerima barang (consignee), status barang tersebut adalah barang titipan, bukan hak miliknya, sehingga dalam pembukuan dia tidak boleh mencatat barang tersebut sebagai perolehan barang. Sebaliknya bagi pihak yang menyerahkan barang, catatan atas harta/persediaan itu masih ada atau belum dikurangkan/dihapuskan dari pembukuan.

Dalam penyerahan konsinyasi juga tidak ada unsur penyerahan penguasaan atas barang kepada pihak lain. Ini mengandung arti bahwa segala risiko terhadap barang, baik secara fisik maupun kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyerahkan barang (consignor).

Sebelumnya, ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN menyatakan bahwa penyerahan BKP secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Memori penjelasan UU PPN hanya menjelaskan bahwa dalam penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayarkan saat menitipkan BKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut.

Dalam hal BKP yang dititipkan tidak laku dijual atau dikembalikan, maka penjual yang menerima titipan dapat membuat nota retur atas pengembalian itu. Ketentuan ini berlaku sebagai dasar yuridis pengenaan PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi.

Ternyata rumusan penyerahan konsinyasi sebagai penyerahan kena pajak baru ada sejak 1 Januari 1995, yaitu sejak berlakunya perubahan pertama UU PPN 1984. Artinya, selama kurun 10 tahun sebelumnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi ini.

Di samping itu, penjelasan dalam UU PPN juga bukan merupakan penjelasan yang bersifat substansi atas alasan mengapa konsinyasi dikenakan pajak. Tetapi penjelasan ini hanya  merupakan penjelasan teknis mengenai aspek administrasi pajaknya saja.

Tampak bahwa UU PPN lebih mengedepankan asas revenue optimation dalam penetapan transaksi konsinyasi sebagai penyerahan BKP. Di mana pengusaha yang menitipkan barang kepada pihak lain dianggap telah mempunyai niat untuk menjual barang itu. Padahal, pada saat pemilik menitipkan barang bukan berarti penjualan telah terjadi. Ketentuan ini menambah beban administrasi bagi pihak yang menitipkan barang karena harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak, melaporkannya dalam surat pemberitahuan masa PPN, serta harus menyetorkan PPN jika terjadi  kurang bayar di laporan pajaknya tadi.

Kebijakan tersebut juga tidak selaras dengan asas ease of administration dalam teori pemungutan pajak. UU PPN hanya mengambil sisi praktisnya dengan mengenakan PPN dimuka atas penyerahan barang konsinyasi.

Bila ternyata barang tersebut tidak laku terjual dan dikembalikan, PPN yang sudah dipungut dapat diminta kembali dengan menerbitkan nota retur. Perlakuan ini tentunya kurang mengindahkan aspek keadilan dari sisi pengusaha, serta tidak sesuai dengan prinsip akrual dalam akuntansi yang berlaku umum.

Dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), penyerahan secara konsinyasi tidak dicatat sebagai penjualan yang menjadi objek pajak. Penghasilan (omzet) baru dicatat jika barang tersebut benar-benar telah terjual. Jadi, dalam hal ini prinsip akuntansi sejalan dengan prinsip pengakuan hak milik dalam PPh atas barang konsinyasi.

Dengan demikian penghapusan penyerahan secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP oleh UU Cipta Kerja telah mengembalikan pengaturan PPN ke kondisi sebelum tahun 1995.

Lagi pula, untuk tujuan penerimaan negara, masih ada sektor-sektor bisnis dan jenis transaksi lainnya yang lebih potensial menghasilkan pajak daripada transaksi konsinyasi ini.

Regulasi perpajakan seharusnya tetap mengedepankan asas keadilan (equity) dalam pemungutan pajak. Dalam transaksi konsinyasi pemerintah mestinya cukup bersabar sebentar, toh, jika memang telah terjadi penjualan pada akhirnya pajak akan masuk juga ke kas negara.

Penghapusan ketentuan barang konsinyasi dari kelompok penyerahan BKP yang terutang PPN memang sudah semestinya dilakukan. Sebab, selain terdapat cacat akademis, memasukkan konsinyasi sebagai penyerahan yang terutang PPN hanya menguntungkan pemerintah dari sisi penerimaan pajak serta kurang memerhatikan sisi keadilan bagi masyarakat. Mencabut ketentuan konsinyasi sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN berarti mengembalikan pengaturan PPN ke masa sebelum tahun 1995, yang pada dasarnya tidak ada isu yang krusial dalam penerimaan pajak.

Hal berikutnya mengenai relaksasi ketentuan PPN yakni pengkreditan pajak masukan PPN. Relaksasi dalam hal pengkreditan pajak masukan PPN secara tidak langsung akan turut mewujudkan penghormatan atas hak-hak WP. Menariknya, oleh IMF dan OECD (2017), penghormatan hak-hak WP turut mendorong kepastian hukum dan meningkatkan investasi. Dan menurut hemat penulis, sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua, pengembalian pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan adalah angin segar bagi dunia usaha di negeri ini. Ini menunjukkan jaminan dari pemerintah bahwa hak mereka dipenuhi di kemudian hari.

Terakhir bicara kepastian hukum tentunya bicara tentang sanksi-sanksi perpajakan di dalamnya, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan.

Dengan menetapkan daluwarsa Surat Tagihan Pajak (STP) menjadi lima (5) tahun—sementara pada aturan sebelumnya tidak diatur—menegaskan pemerintah tidak akan berupaya untuk terus menagih piutang pajaknya kepada WP yang telah lampau masa penagihannya, yang baik karena jumlahnya tidak signifikan, atau karena ada permasalahan administrasi perpajakan atau sebab-sebab lainnya, maka STP tersebut dinyatakan gugur secara hukum.

Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP yang selama ini pengaturannya belum jelas.

Demikian juga pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan surat ketetapan pajak DIHAPUS menurut penulis juga sangat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pidana perpajakan. Bukan bermaksud membela atau membenarkan sebuah kesalahan, melainkan mendidik WP yang telah berbuat salah dan mengakui kesalahannya untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa akan datang dengan tidak menambahkan lagi beban sanksi di dalamnya.

Penerapan satu jenis sanksi ini juga memberikan efek positif bahwa negara tidak “kemaruk” dengan terus membebankan sanksi administrasi perpajakannya kepada WP. Selain baik untuk mendidik, baik juga untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan.

Dua hal terakhir di atas seolah pemerintah ingin menyatakan bahwa pajak bukan lagi sosok yang menakutkan bagi WP dan masyarakatnya dengan sanksi-sanksi pidananya, namun menjadi sosok yang lebih humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan pemungutan pajak kepada WP.

Lanjut baca

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Pemerintah menyerap aspirasi WP untuk menekan biaya administrasi perpajakan ke arah yang lebih rendah. Akankah kepatuhan WP meningkat karenanya?

Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana UU Cipta Kerja meningkatkan jumlah investasi di negara ini melalui klaster perpajakannya. Sekarang kita lanjutkan dengan tujuan kedua, yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya (2018) sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.

Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP Orang Pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP Badan.

Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP.

Sebelum implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 60,4 persen (2015) dan 60,7 persen (2016). Pada 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan mencapai 72,6 persen. Namun, pada 2018, rasio kepatuhan turun menjadi 71,1 persen.

Pemerintah mengatakan perbaikan rasio kepatuhan ini merupakan kombinasi peningkatan kepatuhan sukarela WP, perubahan perilaku kepatuhan pasca-tax amnesty, serta penambahan cakupan WP dalam sistem administrasi perpajakan.

Pada tahun 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif yakni sebesar 72,9 persen. Namun data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah WP yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT.

Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta WP yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Tentu alasan adanya pandemi Covid-19 inilah yang menjadi hal yang sangat memengaruhi kepatuhan WP. Diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat interaksi WP dengan petugas pajak menjadi jauh berkurang terutama di sisi pelayanan pada semua kantor pelayanan pajak di Indonesia. Masuk akal dan sangat bisa dimaklumi, tapi itu mungkin juga tidak bisa dimaklumi mengingat seluruh model pelayanan penyampaian kepatuhan WP sudah berpindah dengan pelayanan berbasis teknologi. Laporan dilakukan secara real time melalui laman DJPONLINE dan ini sejak tahun 2017–2018 disosialisasikan secara masif kepada WP.

Maka, penurunan kepatuhan di tahun 2020 harus dimaknai bahwa ada yang salah dalam sosialisasi penyampaian kewajiban perpajakan berbasis teknologi. Penulis melihat selama penggunaan layanan secara daring, masih banyak WP mengantre di KPP saat pesta tahunan pelaporan kewajiban perpajakan, baik untuk WP OP maupun WP Badan. Petugas KPP sering kewalahan menghadapi WP yang terus datang bergelombang melaporkan kewajiban perpajakannya yang ironisnya dilakukan dengan membuka layanan DJPONLINE di KPP. Alih-alih mengurangi beban pelayanan di kantor pajak, ini malah menambah beban karena petugas harus memandu mereka dengan baik dan sabar. Belum lagi karena sifatnya tahunan, WP kerap lupa password akun DJPONLINE mereka.

Jurus jitu dan ampuh harus segera dibuat oleh otoritas pajak agar kepatuhan sukarela WP yang turun di 2020 kembali meningkat di 2021. Supaya tidak ada rasa pesimistis dengan ini semua, saatnya sekarang kita uji keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Ada dua regulasi baru dalam pasal 111, 112 dan 113 UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, yaitu (1) relaksasi hak pengkreditan pajak masukan (PM) bagi pengusaha kena pajak (PKP) dan (2) pengaturan ulang Sanksi administrasi Pajak dan Imbalan bunganya.

Berikut adalah resume atas regulasi di atas.

A. Pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN.

  • Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini (dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP),
  • Lebih Bayar (LB) dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku,
  • Bila tiga (3) tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan (dibatalkan).

Pada aturan sebelumnya, dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 dinyatakan “Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan (sebatas barang modal)”.

B. Pengaturan pajak masukan (PM) yang tidak dilaporkan dalam SPT dan ditemukan saat pemeriksaan.

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pada aturan sebelumnya, dalamUU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan (PM) tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan, tidak dapat dikreditkan”.

C. Pengaturan pajak masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak (SKP)

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak, tidak dapat dikreditkan”.

D. Pengaturan besaran sanksi administrasi berupa besarnya bunga per bulan

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan “Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2 %”.

E. Pengaturan besaran sanksi administrasi

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan: “Besaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar”.

Sekarang mari kita lihat ilustrasi perubahan penetapan atas sanksi administrasi tersebut.

F. Pengaturan Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajakdengan lengkap, berupa denda.

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana berikut:

  • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
  • Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) & ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b & huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap, berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak”.

G. Pengaturan besaran imbalan bunga

 

  • Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada WP diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pada aturan sebelumnya, dalam UU KUP No. 27 Tahun 2008, dinyatakan “Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%”.

Dari hasil pemaparan resume atas pasal-pasal perubahan pada UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan ada beberapa poin penting dan menarik yang penulis dapat tuangkan dalam analisis sebagai berikut.

Pertama, pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela membidik para Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini memiliki kewajiban PPN dan PPnBM untuk lebih baik kepatuhan perpajakannya. Misalnya, denda keterlambatan pembuatan faktur pajak yang awalnya sebesar 2 persen menjadi 1 persen. Pemerintah mungkin menyadari dalam bisnis atau kegiatan ekonomi keterlambatan pembuatan faktur adalah hal yang normal atau lumrah karena hal-hal di luar kemampuan PKP yang “memaksa” harus terlambat menerbitkan faktur pajak. Hemat penulis, pemerintah telah menyerap kondisi aktual bisnis dengan regulasi yang menyesuaikan.

Kedua, pemerintah juga memberikan ruang kepada PKP untuk memanfaatkan secara optimal pajak masukan (PM) yang diperoleh dari rekanan atau supplier mereka untuk ditandingkan dengan pajak keluaran atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang mereka lakukan. Selama ini keluhan PKP tidak dapat menggunakan PM karena dianggap belum berproduksi—yang diperkenankan hanya sebatas penggunaan barang modal. Sekarang mereka bisa mengkreditkan semua PM yang terkait atau berhubungan langsung dengan operasi perusahaan/penyerahan BKP atau JKP. Yang menarik juga Lebih Bayar yang dikompensasi di masa berikutnya dapat direstitusi pada akhir tahun pajak juga bagian strategi meningkatkan kepatuhan PKP untuk semakin baik dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya dan tidak perlu ragu untuk meminta restitusi kepada negara bila terjadi kondisi lebih bayar.

Namun penulis masih menunggu apakah kebijakan ini akan diikuti dengan kebijakan percepatan pemeriksaan untuk PKP yang mengalami lebih bayar dan meminta restitusi agar terjadi ekualisasi perlakuan untuk WP dan fiskusnya sendiri.

Ketiga, penurunan tarif sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang selama ini menggunakan tarif flat/tetap 2 persen diubah sesuai dengan suku bunga acuan perbankan/keuangan menunjukkan sanksi yang semakin ramah terhadap dunia usaha. Pemerintah menyerap aspirasi WP untuk menekan biaya administrasi perpajakan ke arah yang lebih rendah. Ini seperti sebuah pisau tajam yang disiapkan DJP untuk membuat WP tidak ada alasan lagi tidak menyelesaikan tagihan pajak.

Apakah regulasi ini cukup efektif mendongkrak kepatuhan sukarela WP?Apakah WP kian patuh dengan turunnya besaran sanksi administrasi? Kita bisa menjawabnya di akhir tahun pajak 2021.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved