Connect with us

Tax Light

Lapor Awal, Lebih Nyaman

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Islustrasi

Menghadapi musim penyampaian SPT Tahunan tahun ini DJP, bekerja sama dengan organisasi konsultan pajak untuk memberikan layanan dan bimbingan e-Filing secara gratis.

Sejak awal Februari 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membentuk Satuan tugas (Satgas) Pemantauan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tingkat pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Satgas bertugas menanggulangi hambatan proses pelaporan SPT Tahunan secara on-line (e-Filing) maupun manual. Hal ini diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama, di ruangannya, pada Rabu Sore (26/2).

Ia menjelaskan, Satgas tingkat kantor pusat digawangi oleh Direktorat P2Humas DJP dalam hal pelayanan serta sosialisasi e-Filing, Direktorat Peraturan Perpajakan II terkait masalah hambatan regulasi, dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertugas menjamin kelancaran akses informasi teknologi—server dan bandwidth (kapasitas maksimum transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data).

“Satgas menjaga kelancaran penyampaian SPT Tahunan e-Filing, terutama soal kesiapan IT-nya, baik server maupun bandwidth harus dijaga fokus sampai akhir Maret atau April. Tahun lalu, 600 ribuan SPT per hari masuk masih aman,” tegas Hestu.

Untuk memperkuat pelayanan dan sosialisasi, Satgas telah berkolaborasi dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), dan Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI). Mereka akan membantu Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dengan e-Filing tanpa dipungut biaya. Salah satu contoh yang sudah berjalan misalnya, diselenggarakannya “Pojok Pajak Pelaporan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi” oleh KPP Pratama Tanah Abang Tiga di FX Sudirman Mal lantai lima, pada (20-21/2). Layanan ini meliputi bimbingan e-Filing, e-Form (formulir elektronik), aktivasi dan cetak ulang Electronic Filing Identification Number (EFIN), serta konsultasi perpajakan.

“Di Indonesia ada tiga asosiasi konsultan pajak. Kami sudah minta ketiganya untuk berkoordinasi dengan KPP-KPP memberikan layanan dan bimbingan e-Filing secara gratis, entah di mal atau di KPP,” kata Hestu.

Pada tingkat KPP Pratama, Satgas terdiri dari Seksi Pelayanan dan Account Representative (AR). Satgas pada tingkat ini bertugas menjemput bola dengan mendatangi perusahaan-perusahaan terdaftar untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan e-Filing secara massal.

“Satgas KPP dan Kanwil enggak masalah mendatangi perusahaan, mengumpulkan seluruh karyawan untuk e-Filing. Atau Satgas membuka kelas-kelas pajak di KPP, satu kelas bisa 20 sampai 30 WP. Di sana kita bimbing untuk mengisi,” tuturnya.

Selain itu, Satgas sudah memiliki sekitar 4.700 relawan pajak yang berasal dari mahasiswa di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pada akhir Januari 2020 misalnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengukuhkan 869 relawan pajak dari tujuh perguruan tinggi di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat Tiga. Untuk menjadi relawan pajak, mahasiswa harus melewati ujian tertulis dan pembinaan tugas dan kewajiban. Mereka harus memiliki performa pelayanan sesuai standar serta menjaga kerahasiaan WP. Relawan pajak dapat membantu melakukan layanan di KPP maupun tax center di kampusnya.

“Nah, relawan pajak yang punya tax center membuka layanan e-Filing terutama untuk para dosen dan pegawai di universitasnya,” tambahnya.

Selaras dengan itu, Satgas mengirimkan imbauan penyampaian SPT Tahunan kepada 12 juta WP melalui pesan elektronik sejak awal Februari 2020. Berbagai media sosial DJP juga telah mendakwahkan sosialisasi itu dengan gaya bahasa kekinian. Sebagai contoh, sosialisasi melalui Twitter pada (25/1), “nungguin balesan chat doi yang katanya mau ngajak ngopi tapi cuma dibaca doang? Mending e-filing dulu aja. #Lebih AwalLebihNyaman #SudahPunya Tapi Belum.”

Sosialisasi juga dikemas ciamik melalui komik, lagu “Sudah Punya Tapi Belum” bergenre dangdut koplo, mengadopsi ilustrasi yang sedang viral—poster film Parasite, hingga menggelar Spectaxcular 2020.

“Strategi sosialisasi kita sudah mulai sejak awal semenarik mungkin. Kita tekankan lebih awal lebih nyaman,” tambahnya.

Kepatuhan WP

Dengan berbagai strategi itu Hestu optimistis tingkat kepatuhan WP meningkat dari 73 persen menjadi 85 persen. Ia menjelaskan, bahwa definisi kepatuhan pajak ada dua. Pertama, kepatuhan formal, yaitu membandingkan realisasi SPT yang masuk dengan WP terdaftar wajib SPT. Kedua, kepatuhan material atau kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan.

Di tahun 2018 WP terdaftar atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 38.651.622, WP terdaftar wajib SPT 17. 653. 046, tetapi realisasi SPT hanya 12. 551. 444. Alhasil, tingkat kepatuhan WP tahun 2018 sebesar 71 persen.

Sementara, tahun 2019 WP terdaftar tercatat 41. 996. 743, WP terdaftar wajib SPT 18. 334. 683, realisasi SPT yang menyampaikan SPT hanya 13. 394. 502. Dengan Demikian, tingkat kepatuhan WP tahun 2019 sebesar 73 persen. Dari jumlah itu, di tahun 2019 WP yang menggunakan e-Filing sebesar 91 persen.

“Kepatuhan Wajib Pajak kita adalah kepatuhan formal karena kepatuhan material susah untuk memastikan persentasenya. Makanya, wajib punya NPWP yang di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) saja. Kalau di bawah PTKP bisa ke KPP untuk di NE-kan (non-efektif) agar tidak berkewajiban mengisi SPT. Perusahaan boleh mengimbau pegawainya,” jelas Hestu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, PTKP untuk WP Orang Pribadi sebesar Rp 54 juta per tahun.—Aprilia Hariani

Tax Light

D.I.R.G.A.H.A.Y.U

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Betapa indahnya bila Hari Pajak dimaknai sebagai Hari Pajak Indonesia.

 

Bagi kaum baby boomer, kata dirgahayu mungkin tidak asing. Biasanya saat hari kemerdekaan, menghias gapura kompleks atau jalan, ada umbul-umbul bertulisan “dirgahayu”.

Dirgahayu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ‘berumur panjang, bersifat panjang umur yang biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang merayakan atau memperingati hari jadinya’. Namun sekarang, yang lebih jamak adalah “selamat ulang tahun”—terjemahan dari happy birthday. Kalau dilihat dari arti kata dirgahayu di atas, apabila suatu organisasi memperingati hari jadi, maka lebih tepat digunakan kembali kata dirgahayu daripada “selamat hari…”

Tapi apa yang kebiasaan tentu menjadi biasa, sehingga tidak salah bila digunakan “selamat hari titik titik ke sekian titik titik”. Hanya, konon, dirgahayu tidak memerlukan bilangan tingkat (misal, “Dirgahayu RI ke-75”)—cukup ditulis “Dirgahayu RI” saja.

Semasa saya berada di masa-masa Sekolah Dasar, ada satu lagu yang terkenal tentang dirgahayu. Tepat! Dirgahayu, Dirgahayu, Bina Vokalia… Masa itu, hanya ada satu stasiun televisi yaitu TVRI. Ada satu program belajar menyanyi yang diajarkan oleh Bapak Pranadjaja. Beliau pengasuh Bina Vokalia. Dan saat ulang tahunnya, acara itu menghadirkan paduan suara menyanyikan lagu itu. Di sanalah, saya berkenalan dengan kata dirgahayu.

Baca Juga: CAHAYAKAN INDONESIA

Di bulan Juli ini, ada satu institusi penting di negara kita yang berulang tahun. Dan tahun ini adalah kali ketiga dirayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jangan tanya usia, karena sama dengan berdirinya Republik Indonesia. Coba baca sejarah pajak, bahwa tanggal 14 Juli itulah pertama kali kata pajak disampaikan oleh Bapak Radjiman Wedyodiningrat. Kenapa baru tiga kali dirayakan? Karena untuk menetapkan suatu organisasi yang sudah tua berdiri, kapan dia lahirnya, itu perlu penelitian. Beda dengan kelahiran anak manusia, jebret, oek oek. Nah, tahun depan di tanggal yang sama dia berulang tahun yang pertama. Ada lagi kepercayaan di negara tetangga, begitu dia meluncur ke dunia dan tangisannya bergema, sudah terhitung angka setahun. Itu cerita salah seorang teman Korea sewaktu kami studi di luar negeri.

Tidak berbeda dengan manusia, di saat organisasi berulang tahun, biasanya ada perayaan. Selama tiga tahun ini, DJP merayakannya dengan melakukan kegiatan kepedulian sosial, doa bersama umat pegawai, upacara bendera, bedah buku, kegiatan seni dan olahraga, dan utamanya diperuntukkan bagi internal. Namun ada yang berbeda karena tahun ini kegiatan Pajak Bertutur juga dimasukkan dalam rangkaian acara Hari Pajak. Suatu hari secara serempak, mengedukasi generasi muda tentang peran pajak bagi Indonesia.

Tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya, karena semua dilakukan dalam bentuk daring—dan mengusung tema “Bangkit Bersama Pajak” alias gotong royong. Kenapa gotong royong? Jangan-jangan—sebentar, jangan buru-buru menafsirkan. Sebenarnya kata itu sudah lama ada di pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, yang sekarang mapelnya sudah ganti judul. Dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak, itu ada makna gotong royong di dalamnya.

Kepercayaan memang menuntut pengorbanan, yaitu berkorban untuk percaya. Salah satu dalam sikap berkorban adalah bersedia bergotong royong.

Baca Juga: Candradimuka

Contoh, zaman pandemi begini, perusahaan yang masih bangkit menyalurkan sumbangan untuk keperluan tenaga medis di garda depan. Itu namanya gotong royong. Sumbangan itu kemudian mendapat insentif perpajakan yang dapat diperhitungkan mengurangi penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan mengurangi pajak yang harus dibayar. Itu namanya gotong royong. Masyarakat Wajib Pajak yang di zaman ini inginnya diberi, apabila kemudian malah berinisiatif memberi alias membayar pajak, itu juga namanya gotong royong. Jadi, kewajiban dalam bernegara adalah bergotong royong, bukan?

Itulah mengapa pemerintah memberikan juga insentif perpajakan dan terutama saat ini bagi UMKM, dengan niat menjaga stabilitas usaha para sahabat UMKM. Istilahnya, “Kalian cuti bayar pajak enam bulan, ya. Manfaatin, ya, dengan bahagia. Kan bisa melakukan pekerjaan lain atau usaha lain. Pajaknya dibayar siapa? Ditanggung pemerintah. Kok Pemerintah baik? Jangan-jangan—”

Bangsa kita terlalu sering curiga atas suatu kebaikan. Coba, kalau kita jadi orangtua, terus masuk ke kamar anak kita sambil mengacung-acungkan tiket filem di bioskop keren. “Nak, berhenti buat PR! Ayo kita nonton!”

Terus apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Anak sulung memilih ikut memanfaatkan tiket bioskop dan nonton bersama ayah-bunda dengan bahagia, PR toh nanti bisa dikerjakan. Anak bungsu (kebetulan punya dua anak, misalnya), memilih tetap buat PR dan mengabaikan tiket nonton. Marahkah orangtua? Mungkin lebih tepat diistilahkan kecewa. Namanya orangtua tentunya ingin kumpul-kumpul happy sama anak. Mungkin seperti itulah terjadinya alur rasa saat ini. Insentif sudah ada, tapi masyarakat malah kepo. Ini jebakan, ya? Jebakan Batman apa jebakan Robin, ya? Pemerintah, tentu, punya perasaan seperti orangtua, yang dinamakan sedikit kecewa tadi.

Baca Juga: Ketika Budaya Lahir Kembali

Yang serunya, apabila cuti bayar pajak tersebut tetap diminta ada laporan. Sepertinya beraaat. Ini ngasih fasilitas kok pakai syarat, sih?

Yuk, balik ke contoh orangtua. Orangtua kasih fasilitas, “Nak, uang sakumu tak tambah, tapi kamu diem di rumah aja, ya. Bahaya di luar.” Tapi lantas orangtua, si papih sama mamih ini, minta cuma satu syarat: Walaupun di rumah aja, tolong telepon papih sama mamih, sekali dalam sehari ya. Supaya tahu keadaanmu apa baik-baik saja.

Sebagai orangtua, kan benar ya, kita ingin ditanya, dilaporin, diteleponin, walau syaratnya enggak susah? Lapor ke aku sekaliii saja sebulan.

Itulah yang namanya kepercayaan. Kepercayaan memang menuntut pengorbanan, yaitu berkorban untuk percaya. Salah satu dalam sikap berkorban adalah bersedia bergotong royong. Seandainya setiap orang berpikiran “Oke aku manfaatin insentif ini, karena aku ingin bantu diriku dan orang lain, supaya mandiri” maka dia sudah sampai di taraf kesadaran. Kesadaran membayar pajak, yang ditandai dengan komitmen dari dalam dirinya, untuk mendukung bangsa ini mencapai kemandirian ekonomi. Kalimat ini saya sarikan dari salah satu artikel Bapak Edi Slamet (2020), tentang kegotongroyongan dan pajak.

Kembali ke Hari Pajak, betapa indahnya bila dimaknai bahwa inilah Hari Pajak Indonesia. Karena yakinlah, saat dipikirkan harus adanya pajak sebagai penopang negara di Undang-Undang Dasar, bisa jadi saat itu belum ada definisi Pajak Pusat dan Daerah. So, mari, kita bersinergi dengan seluruh elemen bangsa ini untuk mewartakan kebersamaan dalam mendukung pajak.

Baca Juga: Korona dan Bayangannya

Sejatinya, saat kita bersama-sama sudah memahami esensi kita membantu manusia lain, maka itu artinya dirgahayu buat diri kita sendiri.

Lanjut baca

Tax Light

Candradimuka

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Krisis saat ini adalah refleksi bagi kita semua. Banyak yang harus dipelajari saat kita menghadapinya maupun menyiapkan “new normal” setelahnya.

 

Mungkin Gatotkaca saat diminta terjun ke Kawah Candradimuka belum memahami untuk apa dia dimasukkan ke kawah tersebut? Ternyata setelah melakoninya, Gatotkaca melesat ke angkasa dengan kekuatan berlipat sebagai pahlawan berotot kawat bertulang besi, yang sebenarnya bisa dijadikan pahlawan dalam film heroik Indonesia.

Ternyata, untuk jadi pahlawan, memang perlu diuji! Di masa pandemi ini, kita belajar banyak hal karena perubahan terjadi begitu sontak dan membuat sebagian dari kita tergagap mengikuti teknologi yang tiba-tiba menjadi keharusan. Tiba-tiba ruang di rumah ada yang disulap menjadi tempat kerja. Dan tiba-tiba, semua ditempa pengalaman bahwa bekerja dengan jam kerja yang lama tidak menghasilkan produktivitas tinggi. Jadi, yang penting bukan lama waktu kerja, tapi cara kerja, dan itu perlu ditunjang kecerdasan dalam bekerja. Bekerja cerdas, istilahnya, menggantikan bekerja keras.

Baca Juga: Ketika Budaya Lahir Kembali

Bukan itu saja. Tiba-tiba saja waktu bekerja di rumah menjadi lebih lama daripada di kantor karena saat mengendalikan rapat, pimpinan rapat lupa bahwa rapat harus ada batasannya. Kalau di kantor, dia sudah ditunggu untuk berpindah ruangan yang butuh waktu panjang, maka kalau di rumah, dia bisa berpindah ruangan tanpa butuh waktu panjang. Akhirnya lupa waktu. Tidak heran banyak yang mengeluhkan bahwa bekerja dari rumah jauh lebih melelahkan.

Itu belum selesai. Kita baru mau keluar dari Candradimuka, tiba-tiba dihadapkan pada new normal. Apa itu new normal? Sesuatu yang dilaksanakan secara normal tapi mengikuti protokol new normal yang dirilis Kementerian Kesehatan. Berangkat memakai masker, membawa masker cadangan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dan pakai sabun, membawa hand sanitizer, juga menjaga makanan. Dan… ada persyaratan tertentu bagi yang pernah mengidap penyakit tertentu seperti jantung, asma, stroke, atau berusia 50 tahun ke atas: mereka dapat mengajukan working from home dengan ketentuan kebijakan dari unit kerja masing-masing.

Siapa yang mau menjelaskan bahwa negara juga perlu melangsungkan kehidupan? Bagaimana cara kita mendukung negara supaya tetap bertahan? Sederhana saja, ada tiga protokol yang perlu dijalankan

Masalahnya kemudian, timbul ketakutan, sehingga terjadi upaya untuk memperpanjang bekerja dari rumah saja. Kita bukan Gatotkaca yang dimasukkan ke Kawah Candradimuka sendirian. Kita, bersama ratusan rekan sekerja, memulai new normal ini bersama-sama! Adalah ketakutan, yang kemudian menjadi momok bagi seseorang, dan akhirnya berdampak pada keengganan untuk kembali bekerja di kantor. Dilematisnya, di sudut kota mana saja, ketakutan itu tidak terbukti dengan bukti banyaknya masyarakat berkumpul, melakukan aktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Apabila transaksi perekonomian tidak berjalan, bagaimana kehidupan bisa berjalan?

Dibenturkan dengan masalah kesehatan, tidak ada juga titik temu. Yang penting semua berjalan dan mengikuti protokol kesehatan. Hanya itu, sederhana. Jarak dijaga. Sepatu jangan dibawa masuk rumah. Semprot terus lantai kalau tamunya pulang. GoSend cukup di beranda, biarkan bungkusan kena matahari sejenak, baru dibawa ke dalam rumah. Proses pemanasan lain bagi makanan adalah mengurungnya sejenak di microwave sebelum benar-benar disantap. Lama-lama, skeptisisme menguak. Kami perlu makan, jangan dilarang. Bahkan pengukuran ke tanaman saja bisa membuktikan tanaman itu positif.

Baca Juga: Korona dan Bayangannya

Berat memang, kalau menghadapi kekritisan cara pandang seperti ini. Lebih berat lagi kalau situasi ini dimanfaatkan. Mumpung masih pandemi, bayar dan lapor pajaknya ditunda dulu.

Kalau seperti ini, siapa yang mau menjelaskan bahwa negara juga perlu melangsungkan kehidupan? Bagaimana cara kita mendukung negara supaya tetap bertahan? Sederhana saja, ada tiga protokol yang perlu dijalankan. Satu, fokus pada kesehatan masing-masing. Dua, tetap menjalankan perputaran perekonomian. Tiga, tetap memenuhi kewajiban perpajakan. Karena kalau tetap bayar pajak, maka paling tidak, ada yang harus diselamatkan, sehingga tidak memperbesar utang. Semua itu satu paket. Kalau ketiganya dicermati, maka sesungguhnya perlu kebesaran hati untuk melakukan serangkaian dukungan pada negara tersebut.

Krisis saat ini bagaikan refleksi bagi kita semua. Banyak yang harus dipelajari saat kita menghadapinya maupun mempersiapkan new normal yang di depan, dan “new-new normal” berikutnya. Kita belajar bagaimana mempersiapkan rencana dan strategi ke depan. Kita belajar bagaimana menyelamatkan kinerja pegawai dan mengarahkan orientasi kerja berbasis produktivitas buat mereka. Dan kita juga belajar ketangguhan, karena di sisi lain, sebagai orang tua kita juga menanamkan ketangguhan karakter kepada generasi muda di rumah yang melaksanakan proses “candradimuka” mereka melalui belajar dari rumah. Bayangkan!

Sesungguhnya, kitalah sang Gatotkaca yang lama berada di labirin Candradimuka.

Selamat belajar terbang!

(A3, 020620)

Baca Juga: CAHAYAKAN INDONESIA

Lanjut baca

Tax Light

Ketika Budaya Lahir Kembali

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Apa yang kamu rasakan saat ini? Itu pertanyaan menarik yang bisa menjelaskan apa yang dirasakan masyarakat Indonesia selama pandemi.

Kami pernah membuat lomba menciptakan tiga kata kesan positif selama pandemi yang memaksa semua pekerja melakukan pekerjaan dari rumah. Ada yang mengatakan, Bosan-Nonton-Tidur. Ada yang berjiwa idealis dan menuliskan, Lebih-Kreatif-Produktif. Dan ada satu yang menuliskan: Lupa-Sabtu-Minggu.

Bekerja di rumah, bagaikan bekerja di dunia tak berbatas. Dari satu tempat, kita bisa fokus pada beberapa rapat melalui media daring, yang sejatinya hal ini sulit dilakukan di kantor. Melakukan rapat di kantor sama dengan memindahkan tubuh dari satu lantai ke lantai lain, atau dari satu gedung ke gedung lain. Namun dengan mekanisme bekerja dari rumah, rapat adalah memindahkan mata dan menggerakkan pinggang tanpa bergerak!

Buat sebagian orang, ini adalah memindahkan dunia luar ke dalam rumah kita sendiri. Ingar-bingar kerja diganti celotehan dan tangisan kanak-kanak, teriakan pasangan, dan asisten rumah tangga, dan tidak akan terdeteksi oleh peserta rapat selama media video dan suara ditutup. Beberapa orang menyatakan mereka bisa bekerja dengan aman dari rumah, karena melihat pergerakan keluarga dengan mata kepala sendiri. Namun sebagian orang berpendapat, dunia menjadi stagnan dan membosankan! Mereka rindu pada rutinitas sehari-hari. Ke kantor, menjadi manusia yang sibuk secara body dan mind, dan melupakan bahwa soul mereka bisa jadi kosong.

Baca Juga: Korona dan Bayangannya

Selamat datang, gaya hidup baru!

Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita berada di rumah saja. Survei dari Kantar, hampir 80 persen masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di rumah selama karantina. Rambu-rambunya jelas, social distancing, physical distancing, dan maskering.

Perubahan gaya hidup itu berdampak pada budaya yang digadang-gadang melahirkan karakter baru. Contohnya, tidak ada lagi kebiasaan ngafe dan ngemal, diganti pesanan untuk diantarkan ke rumah. Tidak ada memesan dari luar rumah, diganti masakan ibunda. Tidak perlu bangun pagi bersiap ke sekolah, karena guru-guru sudah siap dengan tugas seminggu penuh yang disisipkan pekerjaan rumah membuat video untuk membuktikan bahwa mereka berkegiatan di rumah, atau mengirimkan rekaman menjawab pertanyaan.

Kerja berjalan dengan waktu sebagaimana biasa, tapi tidak ada mobilitas. Tidak perlu dandan berlebihan; singkirkan sepatu hak tinggi; bahkan bisa belum mandi, saat Anda menghadapi rapat bersama di zoom meeting.

Suka atau tidak suka, lama-lama membiasa. Ini terjadi saat kegiatan tanpa tatap muka menjadi acuan layanan publik di mana saja. Ternyata, masyarakat Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan di akhir April kemarin juga tidak kalah semangatnya, walau mereka tidak mendapat bimbingan langsung di kantor-kantor pajak. Jalan keluarnya adalah konsultasi melalui media daring, menelepon Account Representative, melakukan chat, ikut hadir di kelas pajak daring berupa webinar dan grup WA, sehingga di hari terakhir yang melapor tembus 440 ribu SPT. Tahun lalu, yang lapor di hari terakhir sebesar 518 ribu SPT.

Ketika pajak ditanggung pemerintah, kita tidak mengeluarkan apa-apa, karena ada yang menanggungnya. Padahal, yang menanggung punya tanggung jawab membayar tanpa perlu kita lihat. Maka, masihkah kita mempertanyakan ke mana larinya uang pajak kita di masa sulit ini?

Apa kesimpulan yang dapat diambil? Dalam kondisi terpaksa, kita bisa! Karena kita bisa, lama-lama membiasa. Dan tentu saja harus berpikiran positif bahwa tidak semua masyarakat memanfaatkan pandemi sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagaimana bisa tidak peduli? Lah, wong dari APBN saja anggaran untuk mengatasi pandemi bernama indah ini Rp 400-an triliun. Belum lagi banyaknya kebijakan berupa fasilitas perpajakan yang dikeluarkan untuk memberi kemudahan.

Ada juga yang namanya Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp 60-an triliun khusus membijaki dampak korona.

Ketika pajak ditanggung pemerintah, itu artinya di depan kita ada dukungan pemerintah yang tanpa suara mengatakan, “Ini bukan bagianmu, ini merupakan bagianku.” Analoginya, seorang bocah menangis tidak bisa membayar es krim yang diinginkan, lantas ada yang datang kepadanya, memberikan es krim itu dengan tidak menerima bayaran dari sang bocah. Malaikat berhati emas itu mungkin saja adalah ibu, bapak, atau kakak kita.

Sederhananya, kita tidak mengeluarkan apa-apa, karena ada yang menanggungnya. Padahal, yang menanggung punya tanggung jawab membayar tanpa perlu kita lihat. Maka, masihkah kita mempertanyakan ke mana larinya uang pajak kita di masa sulit ini?

Sebelum banyak bertanya, mungkin baiknya bertanya ke dalam diri sendiri, apakah aku bertanya karena tidak tahu, atau ingin menciptakan ruang bagi orang lain untuk melihat bahwa aku tahu?

Budaya lain yang dilahirkan adalah terciptanya kekuatan bagi ASN yang tempat bekerjanya bukan di home base, untuk bisa mengatasi rasa takut karena tidak mudik saat Lebaran untuk menghindari penyebaran virus. Tanpa disadari kepasrahan mereka melahirkan kekuatan yang luar biasa. Sekarang ini marak tercipta solidaritas dalam beramal dan bersedekah. Pernahkah Anda mengirim masakan yang dipesan dari teman pengusaha UMKM untuk dikirim ke rumah pegawai non-organik di kantor Anda? Para satpam, office boy, dan petugas cleaning service? Anda tidak tahu, kan, bagaimana dia mengatasi masalah keluarganya, sementara Anda bisa saja masih tetap memperoleh gaji walau ada pemotongan? Marilah berbagi walau sedikit.

Baca Juga: CAHAYAKAN INDONESIA

Sekarang ini, hidup berjalan dengan pertanyaan yang sulit: Kapan semua ini akan selesai?

Kapan selesainya, ya, aku kan sudah kangen kantor?

Sabar, sepertinya yang harus dipikirkan adalah pola pikir kita dahulu. Sepertinya, kita harus bersahabat dengan dia, sang wabah. Dan itu bisa bila dikawal kepasrahan tingkat tinggi, dengan upaya ekstra hati-hati. Satu, semua orang, toh, akan mati. Dua, kita dipaksa harus ikhtiar jaga diri sendiri. Andai semua sudah enggak parno dan ngeri, maka dia pun menghilang.

Itu kalimat tertinggi yang pernah saya dengar.

Saya enggak tahu…. Itu, kan, kata saya, bukan kata ahlinya. Yang jelas, kita sudah seperti terlahir kembali jadi manusia baru selama masa-masa karantina. Mengenali pasangan, anak-anak, ibu kos, saudara, orangtua, dan lain-lain insan satu atap. Kita seperti Gatotkaca yang terbang dari Kawah Candradimuka, tapi terbangnya di rumah saja.

Yang penting, di rumah ini, kita bisa menjadi guru dan berguru pada orang-orang terdekat. Oya, selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat berpuasa. Selamat Idulfitri. Selamat merenungi diri sendiri.

(A3, 020520)

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Merdeka Menikmati Humor Gratis di Masa Krisis

Kondisi sosial ekonomi dunia, termasuk Indonesia memang masih menghawatirkan akibat pagebluk Covid-19. Namun, jangan sampai keadaan itu membunuh semangat dan...

Breaking News1 minggu lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News1 minggu lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News1 minggu lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News2 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News2 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News2 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Populer