Connect with us

Topic

Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Mengapa, menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan luar biasa? Akan seefektif apa kebijakan ini?

Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) melanda dunia. Kementerian Keuangan per 15 April 2020 mencatat ada lebih dari 2 juta kasus dengan 134 ribu kematian di seluruh dunia. Sekitar 10 negara diantaranya memiliki kasus kematian terbanyak di dunia. Saat ini Amerika Serikat (AS) menjadi pusat penyebaran pandemi dengan total kasus dan kematian terbanyak di dunia, yaitu 644.089 orang positif COVID-19 dengan kematian mencapai 28.393. Setelahnya kasus terbanyak ada di Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, Tiongkok, Iran, Inggris, Turki, dan Belgia.

Kondisi itu berimplikasi terhadap melambatnya aktivitas ekonomi dunia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menggambarkan, di berbagai negara sektor manufaktur dan jasa turun tajam pada Maret 2020. Di AS misalnya, aktivitas manufaktur juga berkontraksi atau melambat.

“Kita lihat RRC (Tiongkok) menurun tajam (sektor manufaktur dan jasa) justru pada bulan Januari-Februari karena bulan itu terjangkit pandemi. Maret 2020 hampir semua negara merasakan penurunan tajam. Jadi, tergantung dari bulan penyebaran COVID-19 di setiap negara dan tergantung kemampuan negara memulihkan kembali kegiatan sosial ekonomi. Namun, semua negara tanpa terkecuali terdampak buruk dari sisi manufaktur maupun jasa,” jelas Sri Mulyani dalam telekonferensi, Jumat Pagi (17/4).

Perlambatan aktivitas ekonomi berujung pada peningkatan pengangguran di berbagai negara. Di tahun 2020 pengangguran AS diproyeksi mencapai 10,4 persen; Italia 12,4 persen; Jepang 3 persen; Australia 7,6 persen.

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi

“Ini adalah tingkat pengangguran terbesar kalau dibandingkan dalam sejarah dunia seperti yang comparable saat terjadi depresi ekonomi. Oleh karena itu, implikasi sosial ekonomi yang luas dan dalam. Ini menjadi perhatian kita untuk merespons kebijakan-kebijakan,” kata Sri Mulyani.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia minus sekitar 3 persen di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di negara maju seperti AS diperkirakan tumbuh minus 5,9 persen dan Tiongkok 1,2 persen.

“Perekonomian dunia mengalami negatif karena mereka (negara maju) menyumbangkan economic growth yang sangat besar seperti AS, Jepang, RRC (Tiongkok),” tambahnya.

Kondisi Indonesia

Penyebaran COVID-19 di tanah air terjadi sekitar pekan ke dua Maret 2020. Sejak saat itu, beberapa perusahaan maupun instansi pemerintahan memberlakukan work from home (WFH) sebagai upaya menghentikan penyebaran infeksi virus. Pembatasan ini otomatis berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

Pada Akhir Maret, jumlah kasus justru meningkat dan membuat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020. Tak lama kemudian, PSBB turut diberlakukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Hingga 1 Mei 2020 kasus positif COVID-19 Indonesia sebanyak 10.551 orang. Wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia terjadi di DKI Jakarta sebesar 4317 orang, Jawa Barat 1012 orang, Jawa Tengah 716 orang, Jawa Timur 1034, dan Banten 418 orang.

“Kita ketahui bersama penyebaran masih berkonsentrasi di DKI Jakarta sehingga menyebabkan PSBB di sejumlah daerah. Padahal, perlu diketahui Pulau Jawa adalah pulau yang memberi kontribusi terbesar untuk perekonomian Indonesia yaitu lebih dari 57 persen. Ini yang akan memengaruhi cukup besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat,” ungkap Sri Mulyani.

Seiring dengan kebijakan PSBB, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatalan 18. 300 penerbangan di 15 bandara yang berdampak pada potensi penurunan angka kunjungan turis yakni, 6.800 turis per hari. Secara nominal, sektor layanan udara kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 270 miliar.

“Kita lihat dari penerbangan dari dan ke Tiongkok saja potensi kehilangan pendapatannya sekitar Rp 48 miliar,” tambahnya.

Multiplier effect dari kebijakan ini yaitu penurunan tingkat okupansi (hunian) sekitar 50 persen hingga 90 persen pada sekitar 6 ribu hotel dan potensi kehilangan devisa dari sektor pariwisata mencapai 10 miliar dollar AS atau Rp 155 triliun. Di tahun 2019 sektor pariwisata mampu menghasilkan devisa sekitar Rp 20 miliar dollar AS.

Baca Juga: Stimulus Fiskal untuk Redam Dampak Korona

Dampak COVID-19 turut menjalar pada sektor manufaktur yang merupakan sektor tumpuan ekonomi tanah air.

Eskalasi dampak pandemi juga memberi tekanan pada pasar keuangan domestik. Arus modal pasar keuangan—saham, Indeks Harga Saham Gabungan, Surat Utang Negara (SBN), Sertifikat Bank Indonesia—yang keluar (capital outflow) sangat tinggi.

Menurut Bloomberg dan CEIS (Global Economic Data, Indicators, Charts, dan Forecast), pada periode Januari 2020 hingga 16 April 2020 capital outflow Indonesia mencapai Rp 170 triliun. Padahal, sejak 2009 arus modal pasar keuangan tidak pernah negatif. Tercatat, arus modal pasar keuangan dalam negeri adalah Rp 69,9 triliun (2009), Rp 36,0 triliun (2013), Rp 124,9 triliun (2016), Rp 7,3 triliun (2018), dan Rp 221 triliun (2019). Arus modal yang keluar menyebabkan tekanan pasar saham terkontraksi 26,4 persen per 17 April 2020 sehingga memicu depresiasi rupiah sebesar 11,5 persen atau Rp 15.465.

“Indeks Harga Saham Gabungan tertekan seiring aksi wait and see para investor. Sejak minggu ketiga Febuari, indeks saham dan nilai tukar mulai tertekan. Tekanan lebih besar di minggu kedua dan ketiga Maret. Titik terdalam IHSG pada 24 Maret di level 3.937,63, rupiah pada 23 maret tercatat 16.608—mulai membaik di awal April,” lanjut Sri Mulyani.

Sama dengan kondisi global, perlambatan ekonomi domestik berujung pada pengangguran. Di Indonesia, hingga April 2020, sudah 1,2 juta pekerja di sektor formal dan sekitar 256 ribu pekerja di sektor informal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Di semua negara sudah double digit (pengangguran), growth dari pengangguran AS saja 10 persen bahkan ada estimasi 15–20 persen,” jelasnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan, inflasi masih terjaga di bawah 3 persen. Hal itu karena masih terjadi kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa komoditas pangan.

Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sepanjang triwulan I (1 Januari–31 Maret) di tahun 2020 ekspor masih tumbuh 2,91 persen. Secara rinci nilai ekspor naik dari 40,61 miliar dollar AS pada triwulan I 2019 menjadi 41,79 miliar dollar AS pada triwulan I 2020. Sri Mulyani mengatakan, neraca perdagangan masih surplus sekitar 2,62 miliar dollar AS sepanjang Januari hingga Maret 2020.

Ia memprediksi perekonomian domestik mampu tumbuh 4,6 persen pada triwulan I 2020. Namun, sesungguhnya kondisi itu belum mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia pasca-PSBB di pulau Jawa yang baru diterapkan pada 10 April 2020.

Di Indonesia, hingga April 2020, sudah 1,2 juta pekerja di sektor formal dan sekitar 256 ribu pekerja di sektor informal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perekonomian Indonesia tahun 2020 diprediksi tumbuh 0,5 persen oleh IMF; 3,0 persen oleh Moody’s (Lembaga Pemeringkat Kredit); 2,5 persen oleh Asean Development Bank; dan negatif 3,5 persen oleh Bank Dunia. Akan tetapi, Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi tanah air mencapai 2,3 persen.

“Proyeksi yang berbeda menunjukkan ketidakpastian—tergantung seberapa cepat COVID-19 selesai,” tambahnya.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Pendapatan negara

Selanjutnya, Sri Mulyani memaparkan pendapatan negara pada triwulan I 2020 sebesar Rp 375,95 triliun atau tumbuh 7,72 persen dibandingkan tahun lalu yang tumbuh hanya 4,46 persen. Realisasi pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 279,89 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 95,99 triliun. Secara keseluruhan pertumbuhan komponen penerimaan pajak hingga akhir bulan Maret 2020 bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga.

“Terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu meskipun basis supporting-nya bukan basis ekonomi secara luas. Hal ini menunjukkan dukungan berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 277,89 triliun atau meningkat 6,58 persen dibandingkan realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Lalu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 174,50 triliun. Jadi, jumlah belanja negara triwulan I 2020 sebesar Rp 452,39 triliun.

Dengan pendapatan negara sebesar Rp 375,95 dan belanja negara sebesar Rp 452,39 triliun, maka defisit sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp 76,44 triliun.

“Realisasi APBN hingga Maret 2020 menunjukkan kondisi APBN yang terjaga di tengah pandemi. Namun, ke depan tekanan terhadap APBN perlu diwaspadai di tengah upaya untuk menghadapi pandemi. Meningkatnya volatilitas pasar keuangan (besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi) yang ditunjukkan oleh peningkatan yield (tingkat pengembalian investasi), turunnya IHSG, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menjalankan langkah extraordinary, melakukan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur,” tegas Sri Mulyani.

“Extraordinary”

Langkah luar biasa itu diawali pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 yang disahkan pada 1 April 2020.

Baca Juga: Perlu Kebijakan Fiskal Visioner

Secara umum Perppu mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang diimplementasikan melalui tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, Rp 75 triliun untuk intervensi di bidang Kesehatan; Rp 110 triliun untuk jaringan pengaman sosial (program keluarga harapan, program sembako, pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA selama tiga bulan dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA); Rp 70,1 triliun dialokasikan sebagai dukungan industri melalui insentif pajak, bea masuk, serta stimulus kredit usaha rakyat, restrukturisasi kredit; dan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi sebesar Rp 150 triliun.

Alhasil, postur APBN diamandemen. Pendapatan negara yang semula Rp 2.233 triliun direvisi menjadi Rp 1.760 triliun, sedangkan belanja negara yang semula Rp 2.540 triliun menjadi Rp 2.613 triliun. Defisit anggaran terhadap PDB pun melebar dari 1,76 persen menjadi 5,07 persen.

“Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah COVID-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan negara akan dilakukan. Kebijakan bersifat extraordinary dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Insentif fiskal

Di lain kesempatan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengelaborasi stimulus yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang meliputi penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2020 dan 2021, tarif 20 persen di tahun 2022; tarif PPh Badan Go Public 3 persen lebih rendah dari tarif umum.

Setelahnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 disahkan pada 6 April 2020. Febri mengatakan PMK ini mengatur insentif fiskal untuk badan atau instansi pemerintah; rumah sakit rujukan; dan pihak lain yang ditunjuk membantu penanganan pandemi atas impor, perolehan, dan pemanfaatan barang dan jasa. Selanjutnya, melalui PMK Nomor 30 Tahun 2020, pemerintah juga memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena pandemi.

“Kita belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Pada saat krisis sebelumnya pemerintah tidak siap. Kita sudah melihat krisis di depan mata, maka kita harus menyiapkan langkah-langkah extraordinary dengan harus menyiapkan dudukannya secara hukum. Berdasarkan pengalaman 1998 dan 2008, kita sekarang ini mengambil langkah luar biasa, cepat, dan antisipatif melalui Perppu,” jelas Febrio pada pemaparan telekonferensi bertajuk Indonesia Macroeconomic Update 2020, Rabu Pagi (20/4).

Jadi, lanjut Febrio, pemerintah telah meluncurkan tiga stimulus untuk menghadapi potensi krisis akibat COVID-19. Pertama, stimulus I dikeluarkan Februari 2020 sebesar Rp 8,5 triliun untuk percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Kedua, stimulus II dikeluarkan Februari 2020 sebesar Rp 22,5 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Ketiga, stimulus III ditetapkan April 2020 sebesar Rp 405,1 triliun melalui Perppu Nomor 1/2020.

“Stimulus berupa penundaan ini diharapkan dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi PHK,” jelas Febrio.

Secara keseluruhan, stimulus pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 yakni sekitar 2,8 persen dari PDB. Menurut Febrio langkah ini juga dilakukan oleh banyak negara, salah satunya AS. Bedanya, AS memberikan intervensi lebih, sebesar 10 persen dari PDB—tergantung kemampuan negara.

“Stimulus 2,8 persen dari PDB bukan saja recovery tapi juga upaya menghindari resesi yang terlalu di Q2 (triwulan II). Sebab skenario kami, Q2 (April–Juni) menjadi puncak pandemi. Jika Q2 benar-benar terjadi maka kita punya masa recovery yang lebih cepat. Jangan sampai krisis berkepanjangan nanti di 2021 jadi jauh lebih berat,” jelas Febrio.

Dengan skenario itu pemerintah merealokasi belanja negara menjadi Rp 2.613 triliun. Sedangkan, pendapatan negara ditetapkan 1.760 triliun sehingga defisit sebesar Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

Baca Juga: 3 Strategi Fiskal untuk Pertumbuhan Berkeadilan

“Tapi, ini outlook dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stuck di 2,3 persen. Pemberian stimulus I, II, III akhirnya menyebabkan defisit sangat dalam 5,07 persen, ini working assumption. Harapannya kita tidak sampai sana. Karena ini akan menjadi sensitif bagi investor obligasi pemerintah. Kita harus hati-hati dan balance melihatnya. Kalau terlalu dalam itu menjadi backfire bagi keuangan pemerintah karena banyak juga investor surat berharga pemerintah. Jadi, kita berusaha jangan sampai separah itu. Pemerintah ingin memberi kepastian ke investor bahwa kita akan berusaha keras supaya kalaupun mentok 5 persen (defisit) tahun ini, tahun depan kita 4 persen, tahun 2022 kita 3 persen. Setelahnya, kita disiplin fiskal di bawah 3 persen,” urainya.

Menutup defisit

Untuk menutup defisit, pemerintah punya dua opsi. Pertama, non-utang sebesar Rp 108,9 triliun yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL), pos dana abadi, dan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum. Kedua, pembiayaan utang sebesar Rp 654,5 triliun dengan menerbitkan SBN dan penarikan pinjaman dari Lembaga multilateral dan bilateral.

“Kita melihat pembiayaan dari utang dan non-utang. Dari utang ini jelas akan sangat berat. Sehingga kita perlu kolaborasi dengan otoritas-otoritas lainnya terutama dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK,” kata Febrio.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah sudah melakukan penghematan belanja negara sebesar Rp 190 triliun yang berasal dari realokasi bujet Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Kita melihat sinergi kementerian dan pemda. Ini enggak gampang—tadinya sudah ada proyek dan alokasi dana fisik, lalu tidak jadi karena harus dipotong. Dana desa sudah direalokasikan untuk bansos,” tutup Febrio.

Topic

Waktuku Mata Uangku

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Agar taraf hidup mereka meningkat, petani harus diberi bantuan akses modal, akses pasar, dan akses teknologi.

 

Pandemi Covid-19 ini tak kunjung reda. Indonesia juga sedang bersiap untuk menghadapi resesi ekonomi. Gelombang pengangguran tak dapat dihindari. Dan pada masa resesi, perusahaan pun melakukan efisiensi sekaligus menjaga stabilitas keuangan.

CEO/CO-Founder Tanijoy Muhamad Nanda Putra mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu kaget mendengar kata resesi.

“Kalau pribadi saya, sih, ‘Oh, ini resesi, ya udah’. Karena dampaknya sudah terjadi atau shock-nya itu terjadi ketika terjadi pandemi. Malah dari kemarin kita lihat Singapura resesi, dan yang lainnya. Kalau secara saya pribadi, sih, enggak terlalu kaget,” ungkap nya saat ditemui Majalah Pajak di kantor Tanijoy, Jakarta Selatan pada Selasa (29/09). Ia menambahkan tidak semua petani tahu dan peduli akan terjadinya resesi di Indonesia kecuali para petani muda yang sudah mengenyam pendidikan perkuliahan.

Dampak pandemi

Jauh sebelum resesi ramai di perbincangkan, Nanda menjelaskan di awal pandemi korona, sudah sangat banyak petani yang terhambat. Mereka merasakan pembatasan logistik, dan, yang lebih berat, penurunan daya beli di masyarakat.

 

Baca Juga:  Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

 

“Biasanya kita suplai melon rutin 3 ton tiap minggu, ada kentang rutin 17 ton tiap minggu. Lalu, mereka stop,” jelasnya. Namun, yang lebih merugikan petani adalah barang tetap dikirimkan, akan tetapi pembayarannya macet dengan alasan pandemi.

Dampak lain yang dirasakan petani adalah rendahnya permintaan barang dari pembeli ini memaksa mereka menjual hasil pertanian mereka di desa masing-masing, karena panen tidak bisa ditunda. Alhasil, harga kian anjlok. Oleh karena itu, ia meluruskan dengan mahalnya komoditas pangan saat awal pandemi, bukan berarti petani memanfaatkan keadaan untuk dapat untung besar.

“Petani bingung barang barang tidak bisa dilempar ke kota. Akhirnya, jual lokal. Harga jualnya jatuh tapi di kota harganya meningkat,” ujarnya.

Tanijoy merupakan start-up (perusahaan rintisan) yang memiliki misi untuk membantu petani kecil dalam hal permodalan, pendampingan, manajemen lahan, hingga pemasaran. Untuk bertahan di kondisi seperti ini, Nanda beserta timnya di Tanijoy melakukan berbagai strategi. Pertama adalah mendaringkan beberapa komoditas dengan membuat platform e-commerce yang diberi nama joyfarm.id. Menurutnya, di masa pandemi ini penjualan secara daring naik 400 persen.

Problemnya adalah bagaimana anggaran itu bisa tersampaikan atau disalurkan secara tepat sasaran.

“Joyfarm sampai sekarang grafiknya naik terus karena kita lihat orang orang mulai shifting, dari yang tadinya itu belanja off-line ke pasar segala macam, sekarang sudah mulai beralih ke belanja on-line,” tuturnya.

Melalui platform tersebut, Nanda juga mengajak start-up lain untuk bersinergi menjual produk pertanian.

Kedua, Tanijoy mulai mempersiapkan diri untuk mengamankan produksi pertanian agar tetap aman ke depannya, dengan cara memberikan akses modal, akses pasar, dan akses teknologi.

Stimulus

Lebih lanjut lagi, Nanda mengungkapkan bahwa yang diperlukan para petani sekarang ini adalah stimulus untuk bisa membangkitkan produksi terutama di sisi pangan.

“Jadi, saya banyak diskusi dan berkomunikasi sebenarnya stimulus itu ada sebenarnya, anggarannya itu ada. Tinggal yang menjadi problemnya adalah bagaimana anggaran itu bisa tersampaikan atau disalurkan secara tepat sasaran kepada para petani,” ungkapnya.

 

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

 

Selain itu, sebagai start-up yang mendukung bidang usaha pertanian, Tanijoy juga berperan sebagai pengawas kegiatan tersebut. Tidak hanya tepat sasaran, Nanda mengimbau kepada pemerintah agar stimulus ini bisa dibuat mudah dan cepat proses pencairannya.

“Kalaupun ada nanti insentif yang diharapkan tadi dari sisi regulasi setidaknya bagaimana proses ini smooth atau cepat karena kita butuh cepat, kita butuh percepatan saat ini. Currency kita itu sudah bukan uang tapi waktu. Semakin lama kita menunda semakin panjang proses, ya, semakin kalah juga,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Sekarang, yang Penting Selamat

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

 

Ketimbang terbelenggu oleh definisi resesi, pemerintah harus tetep fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

 

Ekonom Julius Shiskin, mencetuskan definisi resesi sebagai penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut. Inilah definisi yang paling populer hingga saat ini.

Ekonom Muhammad Chatib Basri menilai, kita tak boleh terpaku pada definisi resesi yang cenderung membuat khawatir dan gagal fokus. Pemerintah harus tetap memusatkan langkah penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Terlebih angka positif Covid-19 terus naik, defisit baru 2 persen dari pagu 6,3 persen, serta realisasi PEN masih sekitar 43,8 persen dari Rp 695,2 triliun (Data Kementerian Keuangan per 31 Agustus menyebut, defisit berada pada level 3,05 persen dan realisasi PEN sebesar 38,2 persen dari pagu-red).

“Jika pertumbuhan ekonomi tumbuh dari 5,3 persen ke 0,1 persen itu dampaknya lebih parah daripada negara yang 0,1 persen ke -0,1 persen, ya, kan? Tapi kalau pakai definisi resesi, kita tidak resesi karena dua kuartal berturut-turut tidak negatif. Sementara yang dari 0,1 sampai -o,1 persen itu masuk dalam resesi. Kita selalu punya persepsi yang resesi itu ngeri, positif itu udah improve. Akhirnya yang terjadi misleading. Yang terjadi orang gaming, angka yang dikejar,” kata pria yang hangat disapa Dede ini, kepada Majalah Pajak, di Jakarta, Rabu (30/9).

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan, resesi pasti terjadi di setiap negara. Badai pandemi berhasil menghantam sendi-sendi penopang pertumbuhan ekonomi dunia. Mari tengok, pertumbuhan ekonomi AS kontraksi 32 persen di kuartal II-2020, beberapa negara juga telah melaporkan resesi di antaranya, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Jerman. Di Indonesia, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN KiTa, pertumbuhan ekonomi berada di level -5,3 persen di kuartal II-2020.

Krisis keuangan 1998

Kendati berada di jurang resesi, Dede meyakini Indonesia bisa melewatinya asal fokus pada akselerasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Keyakinan ini merujuk pada pengalaman kita menghadapi krisis demi krisis. Pada tahun 1998 tanah air mengalami perlambatan yang jamak disebut krisis moneter atau krismon. Krisis itu, menurut Dede, dipicu oleh kondisi perbankan yang cenderung lemah dan respons pemerintah yang salah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga hingga 70 persen yang berdampak pada inflasi dan nilai tukar yang rendah menjadi Rp 17.000 per dolar AS per 22 Januari 1998. Anjloknya rupiah yang dramatis menyebabkan pasar uang maupun pasar uang ambruk. Sektor penopang ekonomi terpukul sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung meningkatnya kemiskinan. Kekacauan akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan kepada Presiden Soeharto.

Indonesia kenapa kita bisa survive dari krisis-krisis? Karena kombinasi dari dua hal—good policy response dan good luck.

Hal Hill, dalam bukunya Ekonomi Indonesia, menyebut krisis 1997–1998 bermula dari jatuhnya mata uang Thailand pada 1997 karena kebijakan penghapusan nilai tukar mata uang tetap. Situasi ini menyeret negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ke dalam pusaran krisis keuangan. Faktor lain yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis adalah karena aliran dana investasi asing begitu masif, tetapi dengan jangka waktu pengembalian yang cepat.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

“Subprime mortgage” 2008

Sepuluh tahun kemudian, tanah air kembali diuji oleh kondisi yang disebut Dede sebagai krisis made in US. Krisis keuangan itu bermula dari kebijakan subprime mortgage—instrumen kredit untuk sektor properti. Jadi, semua warga AS dapat dengan mudah mengajukan kredit properti tanpa adanya jaminan, padahal belum tentu mereka memenuhi ketentuan. Akibatnya, terjadi kredit macet dan beberapa perusahaan pembiayaan AS mengalami kebangkrutan. Sebut saja, New Century Financial, Sachsen Landesbank.

Syukurnya, kata Dede, dampaknya relatif kecil bagi Indonesia karena aktivitas perdagangan internasional hanya menyumbang 30 persen dari PDB. Selain itu, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi. Dede yang waktu itu menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Sri Mulyani mengungkap, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni, fokus pada stimulus fiskal, stabilitas keuangan—melakukan bailout kepada bank yang bermasalah.

“Indonesia kenapa kita bisa survive dari krisis-krisis? Karena kombinasi dari dua hal—good policy response dan good luck. Saya bilang, cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Sama juga kalau Anda tidak mau terdampak oleh global, jangan terintegrasi dengan global.”

 “Taper tantrum” 2013

Di tahun 2013, Indonesia menghadapi resesi lagi. Dede yang masa itu menjabat sebagai menteri keuangan harus mengatasi krisis yang disebut taper tantrum—efek pengumuman kebijakan moneter AS. Jadi, The Fed mengeluarkan regulasi quantitative easing, yaitu mereka mengurangi penyaluran kredit untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Implikasinya, nilai tukar rupiah negara fragile five melemah. Fragile five adalah istilah untuk lima negara yang tergantung pada investasi asing sekaligus rentan terguncang akibat gejolak ekonomi dunia, yakni India, Indonesia, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Akan tetapi, Indonesia dan India tergolong relatif pulih.

“Di tahun 2013 yang kita lakukan, BBM (bahan bakar minyak) kita naikkan, Pak Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia) naikin bunga. Tujuh bulan kita bisa recovery. Itu krisis 2008 dan 2013 soal ekonomi, sekarang itu pandemi. Kalau ekonomi Anda bisa kontrol dengan kebijakan makro dan mikro. Kalau pandemi Anda kontrol pakai apa?” kata Dede.

Baca Juga: Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

Kuncinya, pemerintah mesti fokus realisasi pemulihan ekonomi. Menurut Dede, rumusan kebijakan yang diambil saat ini sudah tepat, yaitu paket PEN menitikberatkan soal kesehatan serta likuiditas kepada masyarakat miskin dan menengah.

”Kita pernah krisis lalu recovery. Saya optimistis kita akan pulih. PEN track-nya sudah benar tinggal implementasi. Periode sekarang sampai nanti agak tenang itu periode survival. Orang sekarang enggak mikirin growth sekarang yang penting selamat—jangan dicampur, ini kadang-kadang yang bikin bingung.”

Selain akselerasi, pemerintah dapat sembari mengevaluasi efektivitas kebijakan. “Insentif pajak mungkin enggak terlalu jalan sekarang, karena aktivitas ekonominya lambat. Mungkin 2021 setelah ekonomi bergerak, dibutuhkan. Mungkin (insentif pajak) bisa dialihkan untuk kesehatan, menambah jaring pengaman sosial,” tambahnya.

Ia memprediksi ekonomi Indonesia akan pulih 100 persen pada tahun 2022. Perkiraan ini berangkat dari rencana vaksinasi sepanjang 2021 yang otomatis membuat ekonomi masih bergerak mengikuti protokol kesehatan.

Lanjut baca

Topic

Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Jika Indonesia berada di jurang resesi, pemerintah memastikan Indonesia tidak akan mengalami resesi yang buruk. Asal, semua menjalankan perannya masing-masing sebaik mungkin.

 

Ekonom Amerika Serikat Julius Shiskin mendefinisikan resesi terjadi ketika adanya penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sederhananya, ini ditunjukkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut.

Berkaca pada teori itu, maka perekonomian nasional diproyeksikan mengalami resesi pada kuartal III. Ini dikuatkan dari pernyataan resmi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada 22 September lalu. Ia menyebut, proyeksi untuk tahun 2020 secara keseluruhan terdapat pada level minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Sedangkan, untuk kuartal III pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada pada kisaran level minus 2,9 persen hingga minus 1 persen. Jika prediksi ini terjadi, maka PDB Indonesia dua kali berturut-turut negatif dan memastikan berada pada jurang resesi.

Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengemukakan, pemerintah tentu tidak mengharapkan terjadinya resesi. Sebab, perjuangan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat menjadi buyar.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

“Resesi bisa menyebabkan penerimaan negara jatuh; belanja naik. Ini akan membuat pemerintah harus kerja lebih keras lagi untuk memperbaiki kondisi perekonomian,” tutur Yustinus kepada Majalah Pajak, Kamis (24/9).

Selain itu, resesi juga akan berdampak nyata pada masyarakat. Resesi yang panjang dan tak terkendali akan mengakibatkan PHK yang sudah terjadi sejak awal pandemi semakin tinggi, karena perusahaan tutup atau tidak mampu beroperasi.

Daya beli juga dipastikan akan semakin turun karena masyarakat tidak punya penghasilan atau cenderung menghemat uangnya. Hasilnya, kemiskinan akan melonjak.

Lebih ringan

Namun, Yustinus memastikan Indonesia tidak akan mengalami resesi yang buruk. Pasalnya, indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Pertama, Purchasing Managers’ Index (PMI) bernilai 27,5 pada April, dan menunjukkan tren positif bulan Agustus dengan skor 51,8. Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2020 mengindikasikan optimisme konsumen sedikit membaik, tecermin dari IKK yang mencapai 86,9 lebih tinggi dibanding 86,2 pada bulan sebelumnya.

Selain itu, konsumsi pemerintah diklaim naik signifikan atau tumbuh 10,6 persen pada 31 Agustus 2020, dan konsumsi rumah tangga semakin membaik karena ditopang bantuan sosial. Indikator lainnya ditunjukkan melalui harga komoditas global seperti emas, batubara, dan minyak sawit mentah yang mengalami perbaikan pada Agustus lalu.

Kemudian, surplus neraca perdagangan Agustus 2020 mencapai 2,33 miliar dollar AS dan defisit neraca migas yang relatif rendah. Sektor andalan nasional yakni pertanian, informasi & komunikasi dan berbagai sektor jasa juga mampu tumbuh positif.

Yustinus juga mengklaim bahwa kontraksi yang dialami Indonesia jauh lebih ringan dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, Malaysia, dan Filipina yang telah mengalami resesi lebih dulu.

Baca Juga: Stimulus dan Insentif harus ke Sektor Pengungkit

“Hal itu karena selama ini Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, yakni konsumsi dalam negeri mencapai 56 persen dari PDB. Sebaliknya, ekonomi Singapura dan negara lain bergantung pada kondisi perdagangan internasional. Dengan begitu, ekonominya lebih rapuh atau mudah goyang karena permintaan dunia menurun drastis,” paparnya.

Upaya pemerintah

Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini juga mengatakan pemerintah tidak hanya mengecap dari data itu saja. Saat ini, pemerintah sungguh-sungguh menjaga pertumbuhan ekonomi tidak minus.

Kelompok menengah atas, jangan terlalu berhemat. Sebab, konsumsi yang dilakukan akan membantu masyarakat sekitar dan menjaga ekonomi kita.

Salah satunya dengan mengembalikan rasa optimisme serta kepercayaan masyarakat—terutama kelas menengah atas—sehingga mereka kembali bisa berkonsumsi. Bentuknya, tentu dengan memperlihatkan kinerja baik pada penanganan Covid-19 melalui program-program yang dirancang dan tengah dilaksanakan pemerintah di sektor kesehatan, ekonomi, dan investasi.

Pada sektor kesehatan, ikhtiar itu diaplikasikan dengan mengupayakan ketersediaan vaksin secepatnya; serta dukungan kepada tenaga kesehatan, nontenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah akan mempercepat dan memperluas bantuan sosial untuk yang paling rentan yakni masyarakat miskin, informal, dan UMKM.

“Strategi pemerintah tentu menjaga sisi permintaan dan penawaran. Semua itu dilakukan melalui Program PEN. Dan, akselerasi program PEN adalah kuncinya, terutama menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat dan memberi hibah modal usaha untuk UMKM. Pemerintah terus berupaya penyerapan belanja lebih cepat lagi demi kemaslahatan bersama.”

Adapun realisasi PEN per 16 September lalu mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6 persen dari total anggaran PEN. Belanja telah terealisasi 66 persen, dan untuk UMKM terealisasi 48 persen. Penyerapan belanja PEN tumbuh 27,3 persen secara bulanan.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Begitu pun dengan belanja negara. Hingga 31 Agustus lalu, belanja sudah terealisasi Rp 1.534,7 triliun atau tumbuh 10,6 persen (yoy). Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan penyerapan investasi dari semua unsur ekonomi di dalam negeri, investasi modal foreign direct investment (FDI), dan meningkatkan ekspor.

“Pemerintah akan terus berbenah, memperbaiki, dan menyempurnakan kebijakan penanganan Covid-19. Edukasi publik terus digencarkan supaya masyarakat paham tentang bahaya dan pengendalian Covid-19. Kesadaran bersama menjadi penting dalam menurunkan Covid-19. Tentu tak kalah penting, pemerintah akan tegas dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.”

Masyarakat, bijaklah

Penulis buku Taxing Women ini juga mengimbau untuk masyarakat agar bijak menghadapi resesi. Tetap waspada, tetapi tidak panik berlebihan.

“Solidaritas dan semangat gotong royong perlu diperkuat terutama di lingkungan kita. Belanjalah, tapi jangan boros. Jangan pula menahan berlebihan. Hal yang paling baik tentu memiliki dana cadangan atau darurat. Bagi kelompok menengah atas, jangan terlalu berhemat. Sebab, konsumsi yang dilakukan akan membantu masyarakat sekitar dan menjaga ekonomi kita.”

Jika ada yang berniat investasi, Yustinus menyarankan agar mempelajari terlebih dahulu dengan mencari informasi sebanyak mungkin agar tak terjebak investasi bodong.

Bagi masyarakat menengah bawah, Yustinus menganjurkan agar segera mengakses bantuan sosial yang disediakan pemerintah. Mulai dari PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai non-Jabodetabek, BLT Desa, Subsidi Gaji, Kartu Prakerja, Bantuan Presiden untuk UMKM, dan lainnya.

Yustinus juga berharap, hingga vaksin ditemukan tak ada jalan lain selain disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga: Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

“Kita hanya bisa memenangkan virus ini secara bersama, yakni pemerintah pusat, daerah, DPR, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjalankan perannya masing-masing sebaik mungkin,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News23 jam lalu

Cak Lontong: Saya Pelawak yang Tidak Lucu

Komedian kondang Tanah Air membeberkan resep suksesnya menjadi pelawak di webinar dan peluncuran buku Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto...

Breaking News1 hari lalu

Lokakarya Virtual Memahami Implementasi e-Faktur 3.0

Jakarta, Majalahpajak.net – Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan serangkaian uji coba Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 terhadap sejumlah...

Breaking News2 hari lalu

ISEF Dorong Agar Indonesia Menjadi Pusat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta, Majalahpajak.net –  Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan...

Breaking News4 hari lalu

Mitra Tepercaya Membangun Kepatuhan Sukarela

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merayakan ulang tahun ke-5 secara virtual pada Rabu (21/10). Mengusung tema “AKP2I Sebagai Mitra...

Breaking News4 hari lalu

Fesyen Muslim Indonesia Rambah Eropa

Jakarta, MajalahPajak.net – Sepuluh desainer yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia mengikuti ajang internasional Virtual Fashion Show Mercedes Benz...

Breaking News5 hari lalu

Drama Heroik Perjuangan Para Calon Pilot Muda

Jakarta, Majalahpajak.net – Film KADET 1947 garapan rumah produksi Temata kembali syuting sejak pertengahan September lalu di wilayah Yogyakarta. Film...

Breaking News5 hari lalu

ISEF 2020, Bangkitkan Spirit Positif dan Optimisme Pelaku Usaha Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF...

Breaking News5 hari lalu

Hendra Gunawan Menjabat Direktur Utama UOB Indonesia

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) menunjuk Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama UOB Indonesia menggantikan Kevin Lam...

Breaking News1 minggu lalu

Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Kasus pandemi COVID-19 di dunia masih mengalami eskalasi dan memicu ketidakpastian. Di Indonesia, kasus COVID-19 di beberapa daerah terkendali. Namun,...

Breaking News1 minggu lalu

Dukung Kemajuan Pasar Modal Indonesia, DJP Terima Penghargaan

Jakarta, Majalahpajak.net – Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kemajuan pasar modal Indonesia mendapat penghargaan dan apresiasi dari para regulator...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved