Connect with us

Topic

Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Mengapa, menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan luar biasa? Akan seefektif apa kebijakan ini?

Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) melanda dunia. Kementerian Keuangan per 15 April 2020 mencatat ada lebih dari 2 juta kasus dengan 134 ribu kematian di seluruh dunia. Sekitar 10 negara diantaranya memiliki kasus kematian terbanyak di dunia. Saat ini Amerika Serikat (AS) menjadi pusat penyebaran pandemi dengan total kasus dan kematian terbanyak di dunia, yaitu 644.089 orang positif COVID-19 dengan kematian mencapai 28.393. Setelahnya kasus terbanyak ada di Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, Tiongkok, Iran, Inggris, Turki, dan Belgia.

Kondisi itu berimplikasi terhadap melambatnya aktivitas ekonomi dunia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menggambarkan, di berbagai negara sektor manufaktur dan jasa turun tajam pada Maret 2020. Di AS misalnya, aktivitas manufaktur juga berkontraksi atau melambat.

“Kita lihat RRC (Tiongkok) menurun tajam (sektor manufaktur dan jasa) justru pada bulan Januari-Februari karena bulan itu terjangkit pandemi. Maret 2020 hampir semua negara merasakan penurunan tajam. Jadi, tergantung dari bulan penyebaran COVID-19 di setiap negara dan tergantung kemampuan negara memulihkan kembali kegiatan sosial ekonomi. Namun, semua negara tanpa terkecuali terdampak buruk dari sisi manufaktur maupun jasa,” jelas Sri Mulyani dalam telekonferensi, Jumat Pagi (17/4).

Perlambatan aktivitas ekonomi berujung pada peningkatan pengangguran di berbagai negara. Di tahun 2020 pengangguran AS diproyeksi mencapai 10,4 persen; Italia 12,4 persen; Jepang 3 persen; Australia 7,6 persen.

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi

“Ini adalah tingkat pengangguran terbesar kalau dibandingkan dalam sejarah dunia seperti yang comparable saat terjadi depresi ekonomi. Oleh karena itu, implikasi sosial ekonomi yang luas dan dalam. Ini menjadi perhatian kita untuk merespons kebijakan-kebijakan,” kata Sri Mulyani.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia minus sekitar 3 persen di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di negara maju seperti AS diperkirakan tumbuh minus 5,9 persen dan Tiongkok 1,2 persen.

“Perekonomian dunia mengalami negatif karena mereka (negara maju) menyumbangkan economic growth yang sangat besar seperti AS, Jepang, RRC (Tiongkok),” tambahnya.

Kondisi Indonesia

Penyebaran COVID-19 di tanah air terjadi sekitar pekan ke dua Maret 2020. Sejak saat itu, beberapa perusahaan maupun instansi pemerintahan memberlakukan work from home (WFH) sebagai upaya menghentikan penyebaran infeksi virus. Pembatasan ini otomatis berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

Pada Akhir Maret, jumlah kasus justru meningkat dan membuat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020. Tak lama kemudian, PSBB turut diberlakukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Hingga 1 Mei 2020 kasus positif COVID-19 Indonesia sebanyak 10.551 orang. Wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia terjadi di DKI Jakarta sebesar 4317 orang, Jawa Barat 1012 orang, Jawa Tengah 716 orang, Jawa Timur 1034, dan Banten 418 orang.

“Kita ketahui bersama penyebaran masih berkonsentrasi di DKI Jakarta sehingga menyebabkan PSBB di sejumlah daerah. Padahal, perlu diketahui Pulau Jawa adalah pulau yang memberi kontribusi terbesar untuk perekonomian Indonesia yaitu lebih dari 57 persen. Ini yang akan memengaruhi cukup besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat,” ungkap Sri Mulyani.

Seiring dengan kebijakan PSBB, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatalan 18. 300 penerbangan di 15 bandara yang berdampak pada potensi penurunan angka kunjungan turis yakni, 6.800 turis per hari. Secara nominal, sektor layanan udara kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 270 miliar.

“Kita lihat dari penerbangan dari dan ke Tiongkok saja potensi kehilangan pendapatannya sekitar Rp 48 miliar,” tambahnya.

Multiplier effect dari kebijakan ini yaitu penurunan tingkat okupansi (hunian) sekitar 50 persen hingga 90 persen pada sekitar 6 ribu hotel dan potensi kehilangan devisa dari sektor pariwisata mencapai 10 miliar dollar AS atau Rp 155 triliun. Di tahun 2019 sektor pariwisata mampu menghasilkan devisa sekitar Rp 20 miliar dollar AS.

Baca Juga: Stimulus Fiskal untuk Redam Dampak Korona

Dampak COVID-19 turut menjalar pada sektor manufaktur yang merupakan sektor tumpuan ekonomi tanah air.

Eskalasi dampak pandemi juga memberi tekanan pada pasar keuangan domestik. Arus modal pasar keuangan—saham, Indeks Harga Saham Gabungan, Surat Utang Negara (SBN), Sertifikat Bank Indonesia—yang keluar (capital outflow) sangat tinggi.

Menurut Bloomberg dan CEIS (Global Economic Data, Indicators, Charts, dan Forecast), pada periode Januari 2020 hingga 16 April 2020 capital outflow Indonesia mencapai Rp 170 triliun. Padahal, sejak 2009 arus modal pasar keuangan tidak pernah negatif. Tercatat, arus modal pasar keuangan dalam negeri adalah Rp 69,9 triliun (2009), Rp 36,0 triliun (2013), Rp 124,9 triliun (2016), Rp 7,3 triliun (2018), dan Rp 221 triliun (2019). Arus modal yang keluar menyebabkan tekanan pasar saham terkontraksi 26,4 persen per 17 April 2020 sehingga memicu depresiasi rupiah sebesar 11,5 persen atau Rp 15.465.

“Indeks Harga Saham Gabungan tertekan seiring aksi wait and see para investor. Sejak minggu ketiga Febuari, indeks saham dan nilai tukar mulai tertekan. Tekanan lebih besar di minggu kedua dan ketiga Maret. Titik terdalam IHSG pada 24 Maret di level 3.937,63, rupiah pada 23 maret tercatat 16.608—mulai membaik di awal April,” lanjut Sri Mulyani.

Sama dengan kondisi global, perlambatan ekonomi domestik berujung pada pengangguran. Di Indonesia, hingga April 2020, sudah 1,2 juta pekerja di sektor formal dan sekitar 256 ribu pekerja di sektor informal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Di semua negara sudah double digit (pengangguran), growth dari pengangguran AS saja 10 persen bahkan ada estimasi 15–20 persen,” jelasnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan, inflasi masih terjaga di bawah 3 persen. Hal itu karena masih terjadi kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa komoditas pangan.

Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sepanjang triwulan I (1 Januari–31 Maret) di tahun 2020 ekspor masih tumbuh 2,91 persen. Secara rinci nilai ekspor naik dari 40,61 miliar dollar AS pada triwulan I 2019 menjadi 41,79 miliar dollar AS pada triwulan I 2020. Sri Mulyani mengatakan, neraca perdagangan masih surplus sekitar 2,62 miliar dollar AS sepanjang Januari hingga Maret 2020.

Ia memprediksi perekonomian domestik mampu tumbuh 4,6 persen pada triwulan I 2020. Namun, sesungguhnya kondisi itu belum mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia pasca-PSBB di pulau Jawa yang baru diterapkan pada 10 April 2020.

Di Indonesia, hingga April 2020, sudah 1,2 juta pekerja di sektor formal dan sekitar 256 ribu pekerja di sektor informal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perekonomian Indonesia tahun 2020 diprediksi tumbuh 0,5 persen oleh IMF; 3,0 persen oleh Moody’s (Lembaga Pemeringkat Kredit); 2,5 persen oleh Asean Development Bank; dan negatif 3,5 persen oleh Bank Dunia. Akan tetapi, Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi tanah air mencapai 2,3 persen.

“Proyeksi yang berbeda menunjukkan ketidakpastian—tergantung seberapa cepat COVID-19 selesai,” tambahnya.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Pendapatan negara

Selanjutnya, Sri Mulyani memaparkan pendapatan negara pada triwulan I 2020 sebesar Rp 375,95 triliun atau tumbuh 7,72 persen dibandingkan tahun lalu yang tumbuh hanya 4,46 persen. Realisasi pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 279,89 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 95,99 triliun. Secara keseluruhan pertumbuhan komponen penerimaan pajak hingga akhir bulan Maret 2020 bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga.

“Terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu meskipun basis supporting-nya bukan basis ekonomi secara luas. Hal ini menunjukkan dukungan berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 277,89 triliun atau meningkat 6,58 persen dibandingkan realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Lalu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 174,50 triliun. Jadi, jumlah belanja negara triwulan I 2020 sebesar Rp 452,39 triliun.

Dengan pendapatan negara sebesar Rp 375,95 dan belanja negara sebesar Rp 452,39 triliun, maka defisit sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp 76,44 triliun.

“Realisasi APBN hingga Maret 2020 menunjukkan kondisi APBN yang terjaga di tengah pandemi. Namun, ke depan tekanan terhadap APBN perlu diwaspadai di tengah upaya untuk menghadapi pandemi. Meningkatnya volatilitas pasar keuangan (besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi) yang ditunjukkan oleh peningkatan yield (tingkat pengembalian investasi), turunnya IHSG, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menjalankan langkah extraordinary, melakukan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur,” tegas Sri Mulyani.

“Extraordinary”

Langkah luar biasa itu diawali pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 yang disahkan pada 1 April 2020.

Baca Juga: Perlu Kebijakan Fiskal Visioner

Secara umum Perppu mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang diimplementasikan melalui tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, Rp 75 triliun untuk intervensi di bidang Kesehatan; Rp 110 triliun untuk jaringan pengaman sosial (program keluarga harapan, program sembako, pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA selama tiga bulan dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA); Rp 70,1 triliun dialokasikan sebagai dukungan industri melalui insentif pajak, bea masuk, serta stimulus kredit usaha rakyat, restrukturisasi kredit; dan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi sebesar Rp 150 triliun.

Alhasil, postur APBN diamandemen. Pendapatan negara yang semula Rp 2.233 triliun direvisi menjadi Rp 1.760 triliun, sedangkan belanja negara yang semula Rp 2.540 triliun menjadi Rp 2.613 triliun. Defisit anggaran terhadap PDB pun melebar dari 1,76 persen menjadi 5,07 persen.

“Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah COVID-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan negara akan dilakukan. Kebijakan bersifat extraordinary dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Insentif fiskal

Di lain kesempatan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengelaborasi stimulus yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang meliputi penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2020 dan 2021, tarif 20 persen di tahun 2022; tarif PPh Badan Go Public 3 persen lebih rendah dari tarif umum.

Setelahnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 disahkan pada 6 April 2020. Febri mengatakan PMK ini mengatur insentif fiskal untuk badan atau instansi pemerintah; rumah sakit rujukan; dan pihak lain yang ditunjuk membantu penanganan pandemi atas impor, perolehan, dan pemanfaatan barang dan jasa. Selanjutnya, melalui PMK Nomor 30 Tahun 2020, pemerintah juga memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena pandemi.

“Kita belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Pada saat krisis sebelumnya pemerintah tidak siap. Kita sudah melihat krisis di depan mata, maka kita harus menyiapkan langkah-langkah extraordinary dengan harus menyiapkan dudukannya secara hukum. Berdasarkan pengalaman 1998 dan 2008, kita sekarang ini mengambil langkah luar biasa, cepat, dan antisipatif melalui Perppu,” jelas Febrio pada pemaparan telekonferensi bertajuk Indonesia Macroeconomic Update 2020, Rabu Pagi (20/4).

Jadi, lanjut Febrio, pemerintah telah meluncurkan tiga stimulus untuk menghadapi potensi krisis akibat COVID-19. Pertama, stimulus I dikeluarkan Februari 2020 sebesar Rp 8,5 triliun untuk percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Kedua, stimulus II dikeluarkan Februari 2020 sebesar Rp 22,5 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Ketiga, stimulus III ditetapkan April 2020 sebesar Rp 405,1 triliun melalui Perppu Nomor 1/2020.

“Stimulus berupa penundaan ini diharapkan dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi PHK,” jelas Febrio.

Secara keseluruhan, stimulus pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 yakni sekitar 2,8 persen dari PDB. Menurut Febrio langkah ini juga dilakukan oleh banyak negara, salah satunya AS. Bedanya, AS memberikan intervensi lebih, sebesar 10 persen dari PDB—tergantung kemampuan negara.

“Stimulus 2,8 persen dari PDB bukan saja recovery tapi juga upaya menghindari resesi yang terlalu di Q2 (triwulan II). Sebab skenario kami, Q2 (April–Juni) menjadi puncak pandemi. Jika Q2 benar-benar terjadi maka kita punya masa recovery yang lebih cepat. Jangan sampai krisis berkepanjangan nanti di 2021 jadi jauh lebih berat,” jelas Febrio.

Dengan skenario itu pemerintah merealokasi belanja negara menjadi Rp 2.613 triliun. Sedangkan, pendapatan negara ditetapkan 1.760 triliun sehingga defisit sebesar Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

Baca Juga: 3 Strategi Fiskal untuk Pertumbuhan Berkeadilan

“Tapi, ini outlook dengan asumsi pertumbuhan ekonomi stuck di 2,3 persen. Pemberian stimulus I, II, III akhirnya menyebabkan defisit sangat dalam 5,07 persen, ini working assumption. Harapannya kita tidak sampai sana. Karena ini akan menjadi sensitif bagi investor obligasi pemerintah. Kita harus hati-hati dan balance melihatnya. Kalau terlalu dalam itu menjadi backfire bagi keuangan pemerintah karena banyak juga investor surat berharga pemerintah. Jadi, kita berusaha jangan sampai separah itu. Pemerintah ingin memberi kepastian ke investor bahwa kita akan berusaha keras supaya kalaupun mentok 5 persen (defisit) tahun ini, tahun depan kita 4 persen, tahun 2022 kita 3 persen. Setelahnya, kita disiplin fiskal di bawah 3 persen,” urainya.

Menutup defisit

Untuk menutup defisit, pemerintah punya dua opsi. Pertama, non-utang sebesar Rp 108,9 triliun yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL), pos dana abadi, dan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum. Kedua, pembiayaan utang sebesar Rp 654,5 triliun dengan menerbitkan SBN dan penarikan pinjaman dari Lembaga multilateral dan bilateral.

“Kita melihat pembiayaan dari utang dan non-utang. Dari utang ini jelas akan sangat berat. Sehingga kita perlu kolaborasi dengan otoritas-otoritas lainnya terutama dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK,” kata Febrio.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah sudah melakukan penghematan belanja negara sebesar Rp 190 triliun yang berasal dari realokasi bujet Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Kita melihat sinergi kementerian dan pemda. Ini enggak gampang—tadinya sudah ada proyek dan alokasi dana fisik, lalu tidak jadi karena harus dipotong. Dana desa sudah direalokasikan untuk bansos,” tutup Febrio.

Topic

Menanti Energi Positif Vaksin Gratis

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan di tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. Vaksinasi jadi prasyarat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, total anggaran untuk kesehatan tahun 2021 mencapai Rp 169,7 triliun. Dari jumlah itu, anggaran sebesar Rp 60,5 triliun akan dipergunakan untuk vaksinasi dan penanganan Covid-19. Namun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebutuhan anggaran untuk vaksin bahkan bisa mencapai Rp 73 triliun.

“Dari pembahasan awal, kisarannya antara Rp 63 triliun sampai Rp 73 triliun, itu harus disediakan untuk vaksinasi,” ungkap Airlangga Hartarto di Jakarta pada Sabtu (26/12).

Menurut Hartarto, anggaran ini akan digunakan untuk memesan vaksin Covid-19 atau bahan baku vaksin untuk diolah di dalam negeri. Adapun saat ini pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta vaksin produksi Sinovac asal Cina. Jumlah itu rencananya akan disuntikkan sebanyak dua kali untuk masyarakat. Dengan kata lain, jumlah itu baru bisa untuk kebutuhan 600 ribu orang.

Namun, Hartarto memastikan bulan Januari 2021 suplai vaksin akan masuk lagi, bertambah menjadi 1,8 juta. Sedangkan yang masih dalam bentuk bahan baku, tahap awal mencapai 15 juta vaksin. Hartanto memastikan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan pada awal tahun 2021 seperti arahan Presiden Joko Widodo.

Prasyarat pemulihan

Keputusan pemerintah memilih vaksin produksi Sinovac Cina pun sempat menjadi polemik, baik terkait, masa kedaluwarsa, uji klinis, maupun cara memperolehnya—gratis versus vaksin mandiri.

Terkait masa daluwarsa vaksin, Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto menjamin bahwa vaksin Covid-19 jenis Sinovac akan tetap dalam kondisi layak dan aman hingga tiga tahun atau sampai dengan 2023. Sedangkan Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan izin edar dan penggunaannya atau emergency use authorizathion (EUA) diperkirakan keluar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021 setelah hasil evaluasi terkait mutu dan keamanannya.

Polemik cara memperoleh vaksin, diakhiri Presiden RI Joko Widodo pada 16 Desember 2020. Ia menyatakan bahwa vaksin untuk masyarakat sepenuhnya gratis. “Setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Presiden Jokowi.

Upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi tahun 2021, seperti telah dikatakan banyak pihak, memang sangat bergantung pada penanganan dan perkembangan pandemi Covid-19.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, misalnya, yakin pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud. Ia, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 secara virtual bertema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”, Kamis (03/12) di Jakarta, menyebut vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 merupakan prasyarat pemulihan ekonomi (Majalah Pajak Vol LXXXI, Desember 2020).

Dan kita lihat, pemerintah telah mengarahkan kebijakan kesehatan di tahun 2021 ke arah percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19.

Sekarang, publik mengharap terbangunnya semacam energi positif dan optimisme—antara melalui kabar baik terkait vaksin anti-Covid ini—sebagai bekal mental mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.

Lanjut baca

Breaking News

Menyambung Nyawa Pariwisata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.

 

Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata tengah menikmati serbuan wisatawan lokal dan mancanegara, serta menyaksikan bagaimana sendi-sendi perekonomian daerah bergerak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode sama di 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan.

Devisa yang dihasilkan dari kunjungan itu sebanyak Rp 280 triliun atau sektor terbesar kedua penyumbang devisa setelah industri minyak sawit (CPO). Selain menyerap banyak tenaga kerja, industri pariwisata juga menjadi lokomotif perekonomian karena bertautan dengan beragam bisnis lain mulai dari transportasi, agen perjalanan, penginapan, restoran, hingga UMKM.

Hasil itu tentu tak lepas dari dukungan pemerintah pusat dengan pembangunan Indonesia daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); hingga program 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Gas-rem pariwisata

Namun, pariwisata menjadi sektor terdepan yang terpuruk tatkala virus korona menginfeksi dunia. Pemerintah di hampir setiap negara ramai-ramai memberlakukan lockdown, termasuk Indonesia yang menetapkan pembatasan sosial dan penutupan sejumlah destinasi wisata saat kasus pertama muncul pada Maret lalu.

Hingga pekan kedua April 2020, sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata di Indonesia ditutup akibat pandemi. Tingkat kunjungan wisman juga menurun drastis. Dari data yang dirilis BPS awal Desember lalu, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bulan Januari—Oktober 2020 hanya 3,72 juta kunjungan atau turun sebesar 72,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 13,45 juta kunjungan.

Akibatnya, pendapatan asli daerah dan devisa negara anjlok; sementara lokomotif bisnis pariwisata pun mesti berdarah-darah untuk sekadar bertahan dengan pemasukan minim dan harus membayar biaya operasional, sebagian lain akhirnya meregang nyawa.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan, hingga kuartal II tahun 2020 ada lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan estimasi kerugian sekitar Rp 40 triliun untuk hotel dan Rp 45 triliun untuk restoran.

Cluster General Manager Swiss-Belinn Simatupang and Swiss-Belinn Wahid Hasyim Willy Suderes mengatakan, pandemi membuat hotel sulit bertahan. Strategi apa pun yang dilakukan tak terlalu berpengaruh karena hotel sepi peminat.

Meski tak sampai mengalami penutupan hotel dan pengurangan karyawan, manajemen mesti berlakukan efisiensi segala sisi. Karyawan hanya masuk kerja selama 15 hari secara bergantian, dan digaji sesuai hari kerja tersebut. Pekerjaannya pun kerap multifungsi.

“Kalau accounting tiba-tiba harus keliling kamar ya memang begitu, kami jalani semuanya sehingga sedikit demi sedikit bisnis hotel mulai membaik. Kan, yang paling utama kita-kita ini masih kerja. Masih ada harapan, setiap bulan kami masih menerima walaupun enggak besar,” ungkap Willy kepada Majalah Pajak, Rabu (16/12/2020).

Pun dengan pengusaha biro perjalanan yang mengalami titik terendah dalam berbisnis. Hery Prabowo bersama rekanannya yang memiliki agen perjalanan Republic Adventure & Traveller dan penyelenggara acara (event organizer) D&D Production terpaksa menelan pil pahit saat harus menutup bisnisnya.

Pasalnya, pendapatan usaha yang dirintisnya sejak 2006 silam ini menurun drastis sejak Maret lalu karena sedikitnya permintaan bahkan banyak wisatawan yang mengajukan refund.

“Tadinya kami punya banyak sekali kegiatan tur dan acara yang sudah terprogram, yang sebetulnya itu agenda tahunan kami. Tapi dari Maret sampai sekarang mandek semua. Penurunannya itu 200 persen, bukan 100 persen lagi,” terang Hery saat dihubungi Majalah Pajak, Senin (21/12/2020).

Kebijakan tak populer

Dilematik memang jika pemerintah harus dihadapkan dengan pilihan mendahulukan kesehatan 268 juta jiwa penduduk atau perekonomian nasional. Apa pun yang dilakukan terasa tidak pas apalagi memuaskan semua pihak.

Kejutan demi kejutan diutarakan pemerintah jelang libur natal dan tahun baru lalu. Dari memangkas tiga hari cuti bersama, hingga kewajiban menyertakan hasil tes cepat antigen bagi pelancong yang ingin wisata ke Bali. Apa pun kebijakannya, pelaku usaha berharap pemerintah tetap memerhatikan nyawa industri pariwisata.

Sejatinya, di tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun diberikan ke sektor pariwisata melalui berbagai skema, yakni insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp 400 miliar, hibah pariwisata Rp 100 miliar, serta kompensasi pajak untuk hotel atau restoran Rp 3,3 triliun.

Dana ini disalurkan secara bertahap pada periode Oktober sampai Desember melalui mekanisme transfer ke daerah, ditujukan kepada pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria ibu kota 34 Provinsi, berada di 10 DPP dan 5 DSP, dan daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE).

Syarat lainnya yakni daerah itu merupakan destinasi branding, juga termasuk daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019. Willy berharap kedua hotel yang ditanganinya dapat segera mendapatkan dana ini setelah mengurusnya ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

“Saat ini semua properti memang perlu cashflow. Dan, yang beruntung adalah bagi mereka yang membayar pajak 2019 dan semua administrasinya lengkap akan dikembalikan 10 persen, that’s good,” imbuh Willy.

Willy berencana akan menggunakan dana itu untuk perawatan hotel. Pasalnya, setahun lalu hotel ini absen maintenance karena ketiadaan dana. Sementara Hery yang telah banting setir ke bidang kuliner mendapat kemudahan kredit dari perbankan.

“Kalau untuk wisata dan event, saya mau bergerak juga susah sementara pemerintah juga tidak membuka akses wisata. Ada planning, ya, percuma juga. Jadi biarlah mengalir dan di tahun depan kami akan kembangkan kuliner ini,” ujarnya.

Pada APBN 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15,7 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata. Fokus utamanya mendorong pengembangan destinasi pada lima fokus DSP (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang).

Anggaran itu juga akan digunakan untuk pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

 

Lanjut baca

Topic

Program Infrastruktur, Lanjut

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Infrastruktur berperan kunci sebagai daya ungkit dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun 2021 melalui proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tahun 2021 menjadi tahun penuh tantangan dan harapan bagi Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi setelah terpuruk begitu dalam akibat pandemi, seiring tibanya vaksin korona akan segera diberikan secara bertahap ke masyarakat.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai daya ungkit bagi pelaksanaan proyek-proyek strategis di tahun depan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melanjutkan program infrastruktur dengan lebih memfokuskan pada dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, misalnya dengan membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan manca negara, harus ada pabriknya di Indonesia,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/12).

Program prioritas 2021

Basuki membeberkan lima program kerja yang menjadi prioritas kementeriannya di tahun 2021, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, pengembangan lima destinasi wisata superprioritas, Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus serta proyek strategis nasional.

Program Ketahanan Pangan (food estate) menjadi proyek strategi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019 dengan lokasi lahan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lahan potensial di Kalimantan Tengah memiliki luas 165.000 hektare, dengan kondisi irigasi yang baik saat ini seluas 28.000 hektare. Untuk lahan sisanya seluas 137.000 hektare masih perlu dilakukan rehabilitasi. Adapun kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara seluas 60.000 hektare nantinya akan dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Pembangunan irigasi pada lahan untuk food estate ini memanfaatkan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan jalan masuk menuju kawasan food estate pada Oktober 2020, sisanya 133.000 hektare dilanjutkan tahun depan. Sehingga akhir 2021 kawasan food estate padi seluas 165.000 ditargetkan selesai dan bisa mulai tanam secara utuh pada 2021,” jelasnya.

Pada program pengembangan kawasan industri, lahan yang disiapkan berlokasi di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat dengan luas masing-masing mencapai 4.000 hektare dan 1.600 hektare. Anggaran untuk pembangunan dua kawasan strategis ini pada 2021 mencapai Rp 99,4 triliun. Ia menambahkan, pengembangan kawasan industri ini menerapkan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitasnya disediakan pemerintah, seperti sarana jalan, air, dan sanitasi.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis di Batang dan Subang akan digunakan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi padat karya mulai dari penyediaan air baku, bendungan, pengaman pantai, drainase utama, clearing and grubbinginterchange tol, jaringan jalan kawasan dan jalan akses, jaringan pipa utama, hingga pembangunan rumah susun bagi pekerja,” urainya.

Untuk dukungan pengembangan destinasi pariwisata superprioritas terdapat lima lokasi yang menjadi fokus perhatian yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara).

Pada Program Padat Karya Tunai (PKT), alokasi anggarannya meningkat di tahun 2021 menjadi Rp 18,42 triliun yang digunakan untuk infrastruktur di bidang sumber daya air sebesar Rp 9,59 triliun, jalan dan jembatan Rp 3,01 triliun, perumahan Rp 2,46 triliun, dan permukiman Rp 3,36 triliun. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan PEN melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas pada 2021 akan mencakup pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

“Lelang dini telah dilakukan pada Oktober lalu untuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur di 2021. Ini dapat mendorong kontraktor berkualitas yang banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ungkapnya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News23 jam lalu

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol...

Breaking News2 hari lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial5 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News5 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News6 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News7 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved