Pemerintah menargetkan 10 juta produk disertifikasi halal pada tahun ini.

Majalahpajak.net – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air, yang jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta, memerlukan layanan sertifikasi halal bagi produk mereka agar bisa menembus pasar halal global. Januari lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar proses sertifikasi halal produk UMKM dipermudah.

Menurutnya, pemerintah tengah berupaya menuntaskan dua pekerjaan besar hingga 2024, yaitu kewajiban tersertifikasinya seluruh produk makanan dan minuman halal, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia.

Selain itu, Wapres mengatakan bahwa dukungan terhadap penguatan ekosistem industri halal juga diperlukan, terutama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas industri produk halal, agar semakin memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Wakil Presiden mengapresiasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang sejauh ini membantu dengan berbagai terobosan. Salah satunya, lewat sistem Modified On-Site Audit (MOSA), berupa layanan sertifikasi halal daring, khususnya bagi produk yang sederhana dan tidak memiliki tingkat kritis halal tinggi.

Baca Juga: Bangkitkan Semangat Pemulihan Ekonomi, Jamkrindo Beri Apresiasi Pelaku UMKM

Wapres mengingatkan bahwa label halal sangat penting untuk memberi keyakinan bahwa mutu produk terjamin aman dan sesuai dengan syariat (halalan thoyyiban), sekaligus memberi nilai tambah daya saing produk.

“Terlebih saat ini, ketika kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal semakin meningkat. Bahkan, telah menjadi bagian dari gaya hidup,” ujarnya.

Program Sehati

Untuk mendukung ekosistem halal di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang berlangsung Maret hingga Desember 2022.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan, program yang diluncurkan di tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Aqil menyebut ada 25.000 kuota untuk memfasilitasi UMK yang mampu melakukan pernyataan mandiri atas kehalalan produk mereka, alias halal-self-declare. Untuk bisa self-declare, UMK harus memenuhi syarat yang diatur BPJPH. UMK juga dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta.

“Tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai Rp 16,5 miliar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” ungkap Aqil, Sabtu (20/03).

Baca Juga: Kolaborasi Dukung UMKM “Go Digital”

“Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya, untuk mendapat dukungan konkret dari pemda terkait fasilitas dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” terangnya.

Koordinasi data

Untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMK, BPJPH Kemenag bersama Kemenkop UKM melakukan koordinasi data. Koordinasi ini menghasilkan kesepakatan untuk memanfaatkan dan implementasi data Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 untuk mendukung program percepatan sertifikasi halal. Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani, menyerahkan data penerima BPUM tahun 2021 kepada Sekretaris BPJPH M. Arfi Hatim.

“Ini merupakan bagian penting dari rangkaian upaya kita bersama dalam mengakselerasi sertifikasi halal dan untuk mewujudkan target 10 juta produk bersertifikat halal,” ungkap Sekretaris BPJPH M Arfi Hatim dalam keterangan resmi, Rabu (07/04).

Arfi melanjutkan, data produk dan pelaku usaha tersebut dapat mendukung akselerasi sertifikasi halal. Selama ini layanan halal di BPJPH dilaksanakan dengan berbasis sistem informasi halal atau disebut Sihalal, sebagai komponen utama dalam sistem informasi. Dalam memenuhi kebutuhan data itu, BPJPH selain mengembangkan sendiri data layanan, juga terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani mengatakan bahwa dari 12,8 juta penerima BPUM tahun 2021, sebanyak 3,9 juta adalah pelaku usaha makanan dan minuman sehingga berpotensi untuk mendapatkan sertifikat halal.

“Kami berharap semoga data ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung program sertifikasi halal yang dilaksanakan BPJPH,” kata Irene.

Melalui Holding UMi dan PIP, pembiayaan untuk pelaku usaha ultramikro semakin mudah dan tak menyusahkan.

Majalahpajak.net – BRI Research Institute mengungkapkan ada 45 juta pelaku usaha ultramikro (UMi) di Indonesia dan 30 juta di antaranya belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Data itu menyebut, mereka belum bankable itu terpaksa meminjam dari kerabat, atau rentenir dengan bunga mencekik; sementara 18 juta sisanya sama sekali tak tersentuh akses pembiayaan. Selain masalah klasik tidak bisa memenuhi syarat administrasi dan ketentuan birokrasi yang masih ruwet, pelaku usaha ultramikro kesulitan mendapat pembiayaan dari perbankan karena tak bisa memberikan agunan.

Kondisi itu menyebabkan segmen UMi sulit bertumbuh dan naik kelas. Asal tahu saja, jumlah UMi di Indonesia mencapai 63,4 juta dari total 64,2 juta unit usaha di negeri ini pada 2018. UMi juga menyerap 107,4 juta atau 89,04 persen dari total tenaga kerja nasional. Kontribusi UMi terhadap produk domestik bruto (PDB) juga tertinggi kedua setelah Unit Usaha Besar (UB), dengan nilai mencapai Rp 5.303,1 triliun atau 37,77 persen dari total PDB atas dasar harga berlaku pada 2018.

Holding UMi

Sudah jelas, potensi UMKM khususnya segmen ultramikro masih perlu ditingkatkan melalui pembiayaan dan pendampingan, karena mereka belum menjadi target utama dari sebagian besar lembaga keuangan formal. Sebab itulah, pemerintah sejak 13 September 2021 telah membentuk Holding UMi untuk menutup jarak pelaku usaha dengan akses kredit, sekaligus penyaluran insentif dan bantuan.

Upaya itu dipasrahkan kepada tiga perusahaan pelat merah yakni PT Pegadaian (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Direktur Utama BRI Sunarso menyebut, hingga akhir 2021 BRI sudah melayani 8,1 juta UMi; Pegadaian sebanyak 5,9 juta UMi; dan PNM sudah melayani nasabah sebanyak 11,2 juta UMi. Sehingga total nasabah Holding Ultra Mikro telah mencapai 25,2 juta.

Baca Juga : Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Sementara jumlah kredit yang disalurkan melalui tiga entitas Holding Ultramikro kepada pelaku usaha mikro telah menembus angka Rp 202,12 triliun. Rinciannya, BRI menyalurkan Rp 113,41 triliun, Pegadaian Rp 55,42 triliun, dan PNM Rp 33,29 triliun.

Tahun ini, Holding UMi menargetkan ada 5 juta nasabah baru sementara dalam jangka panjang, ditargetkan 45 juta pelaku usaha UMi menjadi nasabah pada 2024. Untuk tetap on the track dan mencapai target, Holding UMi meluncurkan tim sinergi budaya kerja Brigade Madani pada awal Maret lalu. Sunarso memastikan, ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan perilaku kolektif Holding UMi bekerja secara efektif untuk mencapai sederet target yang ditetapkan.

Brigade Madani juga berperan untuk mengakselerasi pencapaian target bisnis dan inisiatif strategi, serta memperkuat ketangguhan UMKM. Selain pencapaian 5 juta nasabah baru, tim khusus ini ditargetkan mengimplementasikan 100 persen pencairan cashless di ekosistem PNM dan Pegadaian, membentuk 1.000 Co-location Senyum (Sentra Layanan Ultra Mikro), 500 ribu referral sukses dari Senyum Mobile, serta akuisisi 60 ribu ketua atau anggota Kelompok Mekaar menjadi agen BRILink.

Ketiga entitas ini juga terus mendorong nasabah existing naik kelas secara sistematis melalui dua cara: pendekatan edukasi dan aksesibilitas terhadap segala informasi tentang bisnis, pasar, dan permodalan.

PIP UMi

Pengoptimalan pembiayaan untuk pelaku usaha UMi juga dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan. PIP berperan sebagai koordinator dana yang menyalurkan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sejak diluncurkan pada 2017 sampai 2021, PIP sudah menyalurkan pembiayaan kepada 5,4 juta debitur senilai total Rp 18,08 triliun yang menjangkau 500 kota kabupaten dari 514 kota kabupaten yang ada di 34 provinsi. Namun untuk tahun 2021 saja, PIP telah mengucurkan Rp 7,03 triliun pembiayaan UMi kepada 1,9 juta debitur.

Baca Juga : Kolaborasi Dukung UMKM “Go Digital”

Sementara di tahun ini, PIP menargetkan 2,2 juta debitur baru menerima pembiayaan. Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah mengemukakan, pihaknya akan menambah 20 penyalur baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas untuk menjaring debitur baru. Saat ini PIP sudah menggandeng 50 lembaga penyalur.

“Untuk program kerja 2022, PIP ditargetkan untuk bisa menyalurkan kepada dua juta debitur baru atau target ini naik dari target 2021 sebanyak 1,8 juta. Target tersebut akan kami capai, antara lain melalui perluasan penyaluran melalui penyalur-penyalur baru serta perluasan wilayah penyaluran bagi penyalur eksisting,” kata Ririn.

Selain itu, PIP juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengoptimalkan pembiayaan program UMi dan mencapai target-target lain yang telah ditetapkan. Misalnya, program transformasi pelaku usaha informal ke formal, dengan menargetkan 5 juta UMKM bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

PIP juga menargetkan 30 juta pelaku usaha dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) pada 2024. Apalagi, sekitar 95 persen debitur program UMi adalah perempuan. Dengan digitalisasi, pengusaha perempuan bisa berdikari mendapatkan kesetaraan finansial, sebagaimana yang menjadi salah satu strategi nasional keuangan inklusif perempuan (SNKI Perempuan).

SNKI Perempuan bertujuan memastikan perempuan Indonesia punya pengetahuan, kapasitas, dan kesempatan untuk bisa berdaya secara ekonomi. Tujuan ini amat perlu inklusi keuangan digital sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Anggaran KUR pada 2022 dinaikkan. Pemerintah berharap pelaku UMKM kian tangguh dan terus tumbuh.

Majalahpajak.net – Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), rasio kewirausahaan nasional saat ini baru mencapai 3,47 persen, terpaut jauh dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura (8,76 persen), juga Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 4 persen. Pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)-nya, menargetkan rasio kewirausahaan menjadi 4 persen di tahun 2024.

Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2020 mencapai 61 persen dan menyerap 119,6 juta tenaga kerja atau 96,92 persen dari total tenaga kerja. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor ini mampu mencapai 65 persen terhadap PDB.

Untuk mencapai target-target itu, pemerintah menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 373,17 triliun hingga akhir tahun 2022, naik dari plafon sebelumnya, Rp 285 triliun. Pemerintah juga menambah subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari sampai dengan Juni 2022, sehingga suku bunga KUR yang sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen.

MenkopUKM Teten Masduki mengungkapkan, kebijakan terkait KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM yang selama dua tahun ini terdampak Covid-19.

Baca Juga : Yang Kami Lakukan Adalah Menyelamatkan UMKM

“Dengan bunga rendah dan porsi yang besar ini sudah jelas pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM,” ungkap Teten dalam keterangan resmi, Selasa (18/01).

Ia menambahkan, porsi KUR akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM, khususnya dari lembaga pembiayaan perbankan, bisa terus meningkat. Ditargetkan, di tahun 2024, porsi kredit perbankan terhadap UMKM mencapai 30 persen.

“Sekarang baru 19,8 persen. Kalau nanti jadi 30 persen kredit perbankan untuk UMKM, UMKM bisa menyerap tidak?” tambahnya.

Pemerintah melalui KemenkopUKM akan fokus mendampingi UMKM yang menerima kredit agar mereka terjaga dari potensi kredit macet.

Mayoritas KUR disalurkan oleh tiga bank Himbara (92,37 persen), diikuti Bank Pembangunan Daerah (4,37 persen), perbankan swasta (3,1 persen), koperasi (0,05 persen) dan perusahaan pembiayaan lainnya (di bawah 0,05 persen). Himbara adalah himpunan bank milik negara—Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, serta Bank BTN.

Pemetaan

Untuk penyaluran KUR di atas, KemenkopUKM bekerja sama dengan, antara lain, Bank DKI. Adapun perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya serta Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI Babay Parid, pada Senin (7/02).

Tahun ini, Bank DKI akan menyalurkan KUR dengan plafon sebesar Rp 1 triliun.

“Kami apresiasi kerja keras manajemen Bank DKI yang sudah mengoordinasikan dan memperbaiki infrastruktur IT dan sudah mampu memenuhi regulasi sehingga compliance terhadap aturan tata laksana penyaluran KUR,” ujar Eddy Satriya.

Baca Juga : Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Ia menekankan, subsidi KUR adalah dana dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Kami berharap Bank DKI dapat memaksimalkan distribusi KUR ini kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan karena sanak saudara atau teman kemudian kita prioritaskan. Kita harus utamakan profesionalisme,” Eddy berpesan.

Sementara itu, Babay Parid Wazdi mengungkapkan bahwa manajemen Bank DKI berkomitmen penuh untuk menyalurkan KUR sesuai dengan aturan dan pedomannya. Ia juga menegaskan bahwa Bank DKI telah melakukan assessment dan memetakan dengan cermat calon penerima KUR. Menurutnya, UMKM yang ada di PT Pasar Jaya—ada sekitar 108 ribu pedagang di sana—dan sekitarnya sangat potensial mendapat akses KUR ini.

Manajemen Bank DKI juga menyasar UMKM yang menjadi vendor kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurut Babay Parid, terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas di DKI Jakarta yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.

“Dengan peta yang sudah jelas ini, insya Allah kredit kita aman, tidak seperti zaman dulu,” ujar Babay Parid.