Connect with us

UMKM Corner

Lalu Lintas Mesti Selaras

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Agar UMKM mampu mengambil peluang di pasar domestik maupun global, pembenahan sistem logistik merupakan hal yang urgen dilakukan.

Berdasarkan Logistic Performance Index 2018, Indonesia berada di peringkat 46 sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi. Angka ini jauh di bawah Cina yang berada di peringkat 26; Thailand, 32; Vietnam, 39; dan Malaysia, 41. Artinya, biaya logistik Indonesia tertinggi di negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Secara nomimal, biaya logistik Indonesia masih 24 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 3.560 triliun.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di beberapa kesempatan sudah menyinggung masalah inefisiensi logistik. Ia mengatakan, tingginya biaya logistik akan menurunkan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sistem logistik merupakan bagian dari rantai pasok yang meliputi siklus persediaan, pergudangan, transportasi, dan sistem informasi.

“Biaya logistik, biaya transportasi, merupakan komponen terbesar yang tidak reliable. Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan yang jelas dan terukur, maka sistem logistik nasional negara kita menjadi lebih efisien, biaya logistik yang terbuka transparan dan kompetitif, layanan logistik yang menjadi lebih murah dan lebih cepat,” kata Jokowi.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM Ari Anindya Hartika pun mengakui, masalah UMKM bukan melulu permodalan, melainkan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku.

“Persoalan lain yang utama itu masih ada beberapa pelaku UMKM yang bergantung bahan baku impor, sementara ongkos logistiknya mahal, di saat yang sama terjadi penurunan daya beli masyarakat,” kata Ari dalam webinar bertajuk “Industri Logistik Penopang UMKM Naik Kelas di Masa Pandemi”, Rabu (24/2/2021).

Dirundung persoalan di atas, tak mengherankan bila kinerja ekspor UMKM Indonesia masih rendah, hanya bertengger di ranking ke-5 di ASEAN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor UMKM hanya menyumbang sebesar 14,37 persen terhadap kontribusi ekspor nasional. Sementara, kontribusi UMKM terhadap ekspor mencapai 60 persen di Tiongkok dan 40 persen di Singapura. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM ditargetkan mencapai 21,6 persen di tahun 2024.

Akan terintegrasi

Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memiliki Sistem Logistik Nasional (Sislognas) 2012. Rencana ini memuat pembangunan sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem yang mengintegrasikan proses bisnis sehingga permintaan dan penawaran dapat terakomodasi dengan baik.

Program lantas diteruskan oleh Jokowi melalui pembangunan platform digital terpadu. Mulai dari proses bisnis, sistem transaksi, teknologi informasi, produksi, pemasaran, sistem hukum dan peraturan, manusia dan jejaring, investasi aset strategis, dan ekonomi geopolitik.

Secara simultan, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, infrastruktur jalan diperbaiki sampai ke pelosok melalui program dana desa. Upaya ini dilakukan supaya arus barang dapat berjalan lancar dan cepat.

Tak berhenti di situ, untuk membenahi sistem logistik, pemerintah bahkan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Melalui Inpres ini, pemerintah membuat program national logistics ecosystem (NLE) untuk menurunkan biaya logistik.

NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

Ada beberapa poin dalam agenda NLE. Pertama, menciptakan regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima dengan penerapan simplifikasi serta penghapusan repetisi dan duplikasi proses bisnis. Kedua, kolaborasi layanan pemerintah dengan platform pelaku usaha di bidang logistik. Ketiga, menciptakan strategi penataan ruang logistik yang tepat dengan didukung sistem teknologi informasi yang mampu menciptakan kolaborasi digital atas seluruh proses logistik dalam satu platform.

Nantinya, semua komponen sistem logistik akan terintegrasi dalam satu platform yang mencakup proses penyelesaian dokumen pengangkutan laut atau udara; custom clearance; perizinan; penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), serta pencarian alat angkut; pergudangan. Seluruh rangkaian ini dapat dipantau dan disupervisi oleh semua entitas yang terkait dengan rantai logistik.

Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Zakir Sjakur Machmud menyarankan agar sistem logistik di Indonesia juga mengutamakan manajemen lalu lintas barang, distribusi, dan pergudangan. Bukan hanya berfokus pada soal infrastruktur semata.

“Kondisi geografis kita itu kepulauan. Banyak UMKM di Pulau Jawa bahan bakunya sering kali dari Indonesia Timur. Kenapa ongkos angkut kapal itu bisa mahal? Karena perginya bawa barang, pulang kosong. Biaya Logistik kita jadi mahal,” kata Zakir kepada Majalah Pajak, pada akhir Februari lalu.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan pemerintah mengusung prinsip ship follow the trade (kapal beserta pelabuhan mengikuti perdagangan) bukan sebaliknya. Sehingga arus barang dapat berjalan efisien. Secara simultan, pemerintah tetap mengusung trade follow the ship (perdagangan mengikuti lalu lintas kapal di pelabuhan) untuk membuka potensi baru di daerah 3T (terdepan, terpencil, terluar).

“Kita sudah punya konsep logistik tol laut, jalan Tol Trans Sumatera, pelabuhan—itu fasilitas saja, walaupun itu juga sangat penting. Paling penting ada lalu lintas barang tadi, ” kata Dosen Ekonomi Industri dan Perekonomian Indonesia ini.

Breaking News

Agar UMKM dan “Startup” Tetap Eksis dan Berkembang

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajk.net – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat vital dan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara maju. Di Indonesia, keberadaan UMKM sangat penting karena tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja, tapi juga kontribusinya terhadap PDB paling besar jika dibandingkan sektor usaha lainnya.

Melihat hal itu, Program Studi S3 Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara mengadakan webinar perpajakan yang mengambil tema “Insenitif Perpajakan dalam rangka Menciptakan Kemudahan Berusaha untuk UMKM dan Startup” pada Jumat (19/3/21).

Acara yang dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Amad Sudiro ini menghadirkan beberapa narasumber praktisi perpajakan, di antaranya Partner dan Pendiri LF Consulting Lani Dharmasetya, Managing Partner Rey & Co Jakarta Attorneys at Law Alessandro Rey, dan Praktisi Pajak, Hukum, Pabean, Kurator dan Pengurus Mahasiswa Jhon Eddy.

Dalam sambutannya, Amad Sudiro mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan oleh mahasiswa Program Studi Doktor Hukum dan Program Studi Hukum baik Magister maupun Sarjana.

“Saya berharap akan ada kelanjutan webinar-webinar dengan topik lain, di mana para mahasiswa bergantian untuk menyampaikan gagasan yang memang menjadi topik kekinian,” kata Amad.

Amad berpendapat, terkait insentif perpajakan, perlu disoroti dari berbagai aspek bagaimana pengembangan UMKM dan Startup memperoleh porsi yang menarik sehingga mereka dapat tumbuh kembang.

“Karena di era masa pandemi Covid-19 ini, bagaimana kita tahu banyak pengembangan pelaku usaha yang kemudian mengalami krisis karena kondisi pandemi. Harapannya UMKM dan Startup ini tetap terus eksis dan berkembang dalam mengembangkan usahanya,” tambahnya.

Di sesi pertama, Lani Dharmasetya menjelaskan tentang gambaran umum insentif perpajakan bagi UMKM serta definisi UMKM. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan banyak sekali insentifnya.

“Saya baru mengalami ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebanyak lima kali dalam masa pandemi setahun. Selain itu, pemerintah memberikan insentif pajak sebesar Rp 670 miliar kepada 248.275 UMKM per 17 Februari lalu,” jelasnya.

Di sesi kedua, Jhon Eddy memaparkan tentang pajak dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan, insentif pembayaran dan penyetoran pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil, pembukuan sederhana dan pencatatan, tata cara pemenuhan kewajiban secara elektronik, simulasi perhitungan sanksi administrasi, pokok-pokok perubahan PPN menurut UU Ciptaker, dan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedang kan di sesi terakhir, Alessandaro menjabarkan tentang fasilitas perpajakan untuk UMKM dan Startup, salah satunya adalah perubahan dari PMK 110 tahun 2020 menjadi PMK 9 tahun 2021.

“Pada prinsipnya, perubahan itu memberikan insentif yang lebih baik dan lebih banyak kepada pelaku usaha khususnya UMKM dan Startup. Baik yang masih bersifat konvensional, semi konvensional, atau sudah murni on-line,” katanya.

Sebagai penutup, Ketua Program Studi S3 Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Mella Ismelina menegaskan bahwa pajak bukanlah suatu hal yang mengerikan dan bukanlah beban bagi masyarakat. “Pajak pasti akan terkena pada setiap orang yang melakukan kegiatan atau profesi apa pun dan pajak bukanlah beban, tapi merupakan hak dan kewajiban kita untuk melaporkan kepada negara,” pungkasnya.

 

Lanjut baca

UMKM Corner

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

 

Penulis: Aprilia Hariani

Foto: Istimewa

 

Anggaran KUR yang meningkat di tahun 2021 diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan, terutama bagi UMKM di pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.

 

Selain bujet Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga menaikkan anggaran pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Rp 253 triliun dari sebelumnya Rp 220 triliun di tahun 2020. Kebijakan ini diketok dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Desember lalu.

“Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan. Jadi, UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, di pengujung tahun 2020.

Dasar penetapan kebijakan berasal dari antusiasme UMKM memanfaatkan KUR di tahun lalu. Airlangga menuturkan, penyaluran KUR pada triwulan III-2020 mencapai Rp 23,9 triliun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yang hanya terserap Rp 19,2 triliun. Adapun realisasi KUR 2020 diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp 190 triliun atau melampaui target Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seirama dengan itu, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan ke depan.

Penyaluran

Seperti biasa KUR akan disalurkan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI mendapat kuota KUR Rp 170 triliun, meningkat Rp 30 triliun dari tahun lalu.

Bank yang dikenal fokus pada segmen UMKM ini menyediakan tiga jenis KUR.

Pertama, KUR mikro yaitu, pinjaman sampai dengan Rp 25 juta dengan syarat telah melakukan usaha minimal enam bulan, tidak memiliki kredit konsumtif (kredit perumahan rakyat atau kartu kredit), dan syarat administratif (kartu identitas, surat izin usaha). Kedua, KUR retail yakni, pinjaman usaha produktif mulai dari Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta. Ketiga, KUR untuk calon tenaga kerja Indonesia (TKI) maksimal Rp 25 juta.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, perseroan akan melakukan digitalisasi proses bisnis untuk mengoptimalkan penyaluran KUR di tahun 2021. BRI telah mengembangkan aplikasi seperti BRISpot, optimalisasi agen BRILink, serta menjalin sinergi bersama fintech atau e-commerce. Jadi, calon debitur dapat mengajukan pinjaman antara lain di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

“Kita punya harapan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui UMKM. Saya bisa mengatakan, UMKM dalam krisis ini cepat kena duluan, tapi juga cepat pulih duluan,” kata Sunarso.

Pelaku UMKM juga bisa meminjam melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI. Bank yang berdiri sejak 1946 ini mendapat kuota KUR Rp 32 triliun atau bertambah Rp 10 triliun dari jatah yang diperoleh pada tahun 2020. Adapun plafon pinjaman untuk UMKM mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

Selanjutnya, ada PT Bank Mandiri (Persero) yang juga memiliki tiga jenis kredit. Pertama, KUR mikro, yaitu pinjaman maksimal Rp 25 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama lima tahun. Kedua, KUR Kecil yakni, limit kredit di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama 5 tahun. Ketiga, KUR TKI yang dipatok maksimal Rp 25 juta dengan waktu cicilan paling lama 4 tahun.

Kemudahan

Biasanya semua jenis KUR di pelbagai bank menuntut jaminan berupa BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor sampai sertifikat rumah. Namun, pelaku usaha klaster mikro dapat mengajukan kredit tanpa jaminan melalui ke lembaga PT Jaminan Kredit Usaha Rakyat (Jamkrindo) atau PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah akan menambahkan modal kepada Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 20 triliun. Khusus PEN, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mencatat penjaminan kredit UMKM oleh Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 6,2 triliun hingga September 2020. Dari total kredit itu, kedua lembaga itu mampu menjamin sekitar 10.600 debitur seluruh Indonesia.

Perlu evaluasi

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan anggaran KUR maupun penjaminan bagi UMKM. Akan tetapi, diperlukan pula evaluasi dan pengawasan agar program tepat sasaran. KUR sejatinya menyasar UMKM lapisan paling bawah, seperti pedagang di pasar tradisional atau pedagang kaki lima.

“Penyaluran KUR harus diaudit—diberikan kepada siapa saja. Jangan ke retail modern. Jangan sampai retail modern jadi merambah seluruh Indonesia yang akhirnya menjadi saingan pasar-pasar tradisional, warung-warung. Akhirnya, KUR malah mematikan kita (UMKM),” kata Ikhsan.

Poin yang tak kalah penting lainnya, jangan sampai KUR tumpang tindih dengan program PEN.

Ke depan, setelah pandemi, KUR diharapkan dapat mendorong kualitas UMKM ke ranah ekspor. Sebab kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah, sekitar 20 persen. Negara maju seperti Jepang, 54 persen total ekspor ditopang oleh UMKM. Sementara UMKM Tiongkok menyumbang 69 persen dari total ekspornya.

“Permodalan melalui KUR salah satu upaya penting agar UMKM bisa naik kelas,” tutup Ikhsan.

Lanjut baca

Breaking News

UMKM Melek Digital dan Pandai Membaca Peluang

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi yang tidak kunjung mereda membuat ekonomi Indonesia diprediksi masih akan tertekan tahun ini. Di sektor industri UMKM, survei LPEM UI dan UNDP di tahun 2020 menyatakan, lebih dari 88 persen UMKM mengalami penurunan margin keuntungan selama pandemi hingga Agustus 2020. Lantas, seperti apa proyeksi pertumbuhan UMKM di tahun 2021 ini?

Kabar baiknya, di tengah tantangan ekonomi, UMKM Indonesia sangat berpeluang untuk rebound dari dampak pandemi. Beberapa hal yang dapat mendukung pemulihan antara lain adanya intervensi pemerintah dalam hal kesehatan dan fiskal.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan memulih ke angka 4 hingga 6 persen pada tahun 2021.

“Intervensi kesehatan seperti vaksinasi akan mempercepat pemulihan konsumsi serta mengembalikan potensi investasi yang lebih luas. Lalu, intervensi fiskal dengan menambah stimulus hingga dua kali lipat di tahun 2021 akan menggairahkan sektor UMKM,” jelas pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Next Policy itu, Rabu (11/2/21).

Fithra menyoroti sebagian UMKM yang berhasil bertahan adalah mereka yang mengandalkan ICT (information, communication, and technology). Adopsi teknologi ini bisa jadi focal point untuk mendongkrak transaksi bahkan hingga ratusan persen.

Banyaknya pelaku UMKM Indonesia yang sigap mengadopsi teknologi untuk bertahan juga diamini oleh CEO Qasir Michael Williem. Ia mengatakan, Qasir melihat langsung beberapa pelaku UMKM yang harus berjuang untuk mempertahankan usaha, melakukan perubahan bisnis, bahkan harus sampai gulung tikar. Sebagai perusahaan penyedia platform POS untuk usahawan nano dan mikro, Qasir mendapati mitra-mitra usahawan yang bertahan adalah mereka yang sigap melakukan adaptasi, baik itu adaptasi atas penerapan protokol kesehatan, juga adaptasi teknologi.

“Transformasi digital membuat UMKM menjadi lebih berdaya saing. Misalnya ketika pelaku bisnis UMKM menjalin kemitraan dengan layanan pengiriman on-line, kolaborasi dengan platform e-commerce dalam menjalankan promo, program bundling, dan strategi lain yang tujuannya membuat produk berputar terus,“ tutur Michael.

Strategi kedua yang dilihat Michael adalah kemampuan pelaku UMKM untuk menarget kebutuhan baru yang muncul di era kenormalan baru. “Ambil contoh bisnis kuliner. Sebelum pandemi, tipe kuliner yang dijual cukup standar jenisnya. Saat ini, kita lihat ada kopi kemasan literan, kue-kue kekinian yang biasanya ada di kafe high-end, sekarang bisa dibeli dengan harga terjangkau. Belum lagi jika bicara soal segmen bisnis hobi seperti tanaman hias, kerajinan dan lainnya. Banyak sekali usaha-usaha baru justru bermunculan di masa pandemi dan menarget generasi milenial yang digital savvy ini sebagai pangsa pasar. Secara tidak langsung, kemunculan usahawan baru ini juga berdampak positif pada bisnis kami selama tahun 2020 lalu,”  jelas Michael.

Melihat daya tahan dan kreativitas pelaku usaha mikro saat ini, Michael cukup optimistis bahwa UMKM Indonesia dapat kembali pulih di tahun 2021. Michael menambahkan, pola strategi bertahan UMKM di tahun ini seharusnya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Beberapa langkah serius yang bisa dilakukan antara lain mulai mengusahakan agar bisnis punya status formal dan merapikan pencatatan usaha.

“Misalnya untuk usahawan baru yang sebelumnya masih mengandalkan  proses manajerial bisnis secara manual, mulai dari arus kas, pengecekan stok barang hingga operasional inventaris lainnya, dapat mulai beralih ke layanan digital. Dengan begitu, pelaku bisnis dapat fokus pada perencanaan bisnisnya, bahkan mungkin bisa mulai melakukan ekspansi pasar walaupun di tengah kondisi yang serba tidak pasti akibat pandemi Covid-19,” tambah pria yang akrab disapa Mike ini.

Proses transformasi digital UMKM dapat dilihat dengan semakin besarnya jumlah pengguna e-commerce di Indonesia. Tercatat bahwa pertumbuhan volume transaksi e-commerce pada September 2020 meningkat 79,38 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), sebesar 150,16 juta transaksi dengan jumlah UMKM yang berhasil go digital melampaui 9 juta. Hal ini juga diperkuat dengan jumlah pelaku UMKM yang mulai menggunakan layanan POS untuk memudahkan layanan jual beli mereka secara on-line. Qasir misalnya, sebagai salah satu penyedia layanan POS, mencatat pertumbuhan user-nya yang mencapai 500.000 lebih di tahun yang notabene penuh dengan tekanan itu.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved