Connect with us

Tax News

Kripto dan Tekfin Jadi Objek Pajak Baru

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry dan Dok. P2Humas DJP

 

Di antara 14 PMK yang ditetapkan, ada tiga objek pajak baru, antara lain transaksi jual-beli aset kripto dan jasa layanan tekfin.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan 14 aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP). Aturan turunan itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menuturkan, dari 14 PMK yang diterbitkan terdapat objek pajak baru, yakni kripto serta jasa layanan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech).

“Dari 14 PMK turunan klaster PPN (Pajak Pertambahan Nilai) UU HPP yang baru saja terbit, perdagangan aset kripto, dan penyelenggaraan teknologi finansial merupakan objek baru yang saat ini wajib dipungut PPh dan PPN. Selain itu, juga untuk jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi diatur sebagai objek yang wajib dipungut PPN,” jelas Neil kepada Majalah Pajak, Senin (25/04/2022).

Pertama, PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Dalam aturan yang berlaku mulai 1 Mei 2022 ini, kripto didefinisikan bukan mata uang atau surat berharga, melainkan merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital, sebagai aset.

PMK mengatur sebanyak 1 persen dari tarif PPN atau 0,11 persen dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara, sebanyak 2 persen dari tarif PPN atau 0,22 persen dikali dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal PPMSE bukan merupakan PFAK.

Baca Juga: Pahlawan UU HPP

Penjual aset kripto dikenai PPh 22 Final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi untuk PFAK, 0,2 persen dari nilai transaksi untuk selain PFAK, dan penambang aset kripto dikenai PPh 22 Final 0,1 persen dari nilai transaksi.

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat PPN DJP Bonarsius Sipayung memastikan, penetapan tarif pajak kripto telah melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. DJP juga sudah berdiskusi dengan para pelaku atau asosiasi kripto sebelum menetapkan kebijakan ini. Ia menjelaskan, pemerintah memiliki dua pendekatan dalam menentukan tarif pajak kripto, yaitu pajak kripto tidak melebihi biaya transaksi dan mengusung konsep keadilan dan menyesuaikan kebijakan kripto di dunia.

“Jangan sampai pajak melebihi biaya transaksi. Karena akan merusak ekosistem aset kripto—itu yang pertama. Kedua, konsep kripto itu pseudonym dan anonim, tidak kelihatan siapa yang bertransaksi, tetapi terlihat di market. Ketika bicara borderless, kita enggak boleh kemaruk. Karena negara lain bisa menerapkan hal yang sama (tarif pajak kripto). Jangan sampai berkali-kali (kena pajak),” ungkap Bonarsius kepada Majalah Pajak, (06/04/2022).

Kedua, PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial. PPN yang berlaku atas penyerahan jasa penyelenggaraan tekfin itu, meliputi penyedia jasa pembayaran (payment), penyelenggara penyelesaian transaksi investasi, penghimpunan modal (crowdfunding), layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi on-line, pendukung pasar, serta layanan pendukung keuangan digital, dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Penyedia jasa pembayaran lainnya, berupa uang elektronik (e-money), dompet elektronik (e-wallet), gerbang pembayaran (payment gateway), layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana. Adapun, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya, antara lain berupa e-wakaf, e-zakat, robo advise, dan produk berbasis aplikasi blockchain.

Bonarsius menggarisbawahi, pengenaan PPN dikenakan terhadap imbal jasa penyelenggara fintech, bukan pengenaan PPN atas jumlah transaksi oleh konsumen.

Baca Juga: Tiga Janji tentang Kripto

“Contoh skema pemajakannya, saat Anda mengisi e-wallet, GoPay, dan macam-macamnya itu sebesar Rp 100 ribu, kemudian terdapat biaya administrasi sebesar Rp 1.500. Nah, jadi PPN yang dikenakan adalah 11 persen dari biaya administrasi tersebut. PPN atas fintech yang ditanggung konsumen sebesar Rp 165 (Rp 1.500 dikali 11 persen), sehingga total jasa layanan top up bisa mencapai Rp 1.665,” jelasnya.

Bonarsius menegaskan, pengenaan pajak tekfin ini memiliki prinsip equal treatment alias perlakuan yang sama—diterapkan agar ada kesetaraan antara transaksi digital dan konvensional.

Ketiga, objek pajak baru selanjutnya termaktub dalam PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi. Tarif PPN atas penyerahan jasa itu sebesar 1,1 persen dari komisi atau imbalan dalam nama dan bentuk apa pun yang dibayarkan kepada agen asuransi.

11 PMK penyesuaian

Sementara itu, 11 PMK lainnya (PMK Nomor 58 hingga 66, dan PMK Nomor 70 hingga 71) merupakan penyesuaian atas kenaikan PPN menjadi 11 persen yang ditetapkan dalam UU HPP.

PMK Nomor 62/PMK.03/2022, misalnya, menegaskan bahwa PPN atas LPG (liquified petroleum gas) subsidi (3 kilogram) sepenuhnya dibayar oleh pemerintah. Sementara, PMK Nomor 71/PMK.03/2022, mengatur penyelenggara jasa perjalanan ibadah keagamaan yang juga memberikan jasa layanan wisata ke berbagai negara—atas jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah tersebut dikenai PPN, sedangkan jasa ibadah keagamaan, termasuk haji dan umrah tidak dikenai PPN.

Tax News

PDRB masih Didominasi Jawa-Sumatera

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

 

Kemendagri mendorong sinergi antardaerah untuk memutus kesenjangan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa.

 

Majalahpajak.net – Kondisi ekonomi suatu daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, juga untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Saat ini perekonomian Indonesia berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) kuartal II-2022 mencapai Rp 4.919,9 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai Rp 2.923,7 triliun.

DKI Jakarta

Pada kuartal II-2022, BPS mencatat, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia dengan PDRB ADHB sebesar Rp 788,99 triliun. Perekonomian DKI Jakarta kuartal II-2022 tumbuh 5,59 persen bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tumbuh 1,05 persen. Sementara secara kumulatif, semester I-2022 tumbuh 5,11 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, ibu kota menjadi unsur penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dari sisi produksi, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya, dan perdagangan.

Baca Juga: “Stick and Carrot” Penyelaras APBD-APBN

Di tahun 2022, secara spesifik, DKI Jakarta menggenjot angka PDRB, salah satunya dengan menggelar perhelatan Formula E, yang diklaim menyumbang ekonomi DKI Jakarta hingga Rp 2,6 triliun.

“Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDRB DKI Jakarta sebesar 0,1 persen,” ujar Anies.

Jawa Timur

Jawa Timur menempati urutan kedua dengan nilai PDRB sebesar Rp 649,54 triliun. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai, Jawa Timur tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,30 persen terhadap PDB Indonesia dan menyumbang sebesar 25,30 persen atas PDRB Pulau Jawa.

“Kalau dilihat komoditas pangan saja, kami sudah bisa mencatatkan deflasi bukan inflasi. komoditas Jawa Timur penyumbang deflasi lebih besar dibandingkan dengan komoditas penyumbang inflasi,” urai Emil ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022.

Ia juga menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada kuartal II-2022 tumbuh 5,75 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,44 persen secara year on year (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu pun paling besar dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambahkan, lebih dari separuh (57,81 persen) PDRB Jatim disumbang oleh UMKM.

Jawa Barat

Sementara, PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada kuartal II-2022 mencapai Rp 602,07 triliun.

“PDRB Jawa Barat sangat tinggi. Ekonomi Jawa Barat triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 persen,” kata Kepala BPS Jawa Barat Marsudijono.

Pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat terjadi di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni 10,25 persen. Sementara, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh hingga 63,05 persen.

Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah pada kuartal II- 2022 berdasarkan PDRB atas ADHB mencapai Rp 385,11 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 261,40 triliun. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 89,34 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antardaerah), yaitu sebesar 10,14 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah mencapai 5,66 persen pada kuartal II-2022.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, pertumbuhan itu adalah hasil kerja sama para bupati hingga wali kota dalam membuka dan memudahkan investasi. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki akurasi data hasil sinergi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Pengambilan keputusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mudah. Dengan data science yang bisa kita pakai, dengan kondisi makro yang kita terjemahkan, sampai pada pengambilan keputusan. Pertumbuhan ekonomi di sini juga tidak lepas dari peran para petani,” ungkap Ganjar.

Selain keempat provinsi di atas, daerah dengan PDRB tertinggi adalah Riau dengan PDRB sebesar Rp 241,56 triliun; Sumatera Utara, Rp 225,42 triliun; Kalimantan Timur, Rp 185,4 triliun; dan Banten, Rp 177,29 triliun.

Baca Juga: Menyibak Kendala Kemandirian Fiskal

Sinergi

Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsi mengungkapkan, kesenjangan pembangunan daerah merupakan permasalahan utama yang masih dirasakan hingga kini. Hal itu tecermin dari kontribusi PDRB yang masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 57,89 persen dan Pulau Sumatera sebesar 21,70 persen.

“Kesenjangan kontribusi PDRB saat ini berarti aktivitas kegiatan perekonomian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Maka, perlu dilakukan sinergi dan keterpaduan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang konsisten, terpadu, dan bersifat lintas sektor dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah serta koordinasi dan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” jelas Nining saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (20/9).

Maka, Kemendagri akan terus melakukan pembinaan, menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengendalikan, mengawasi dan memfasilitasi perencanaan daerah.

“Tercapainya tujuan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang penting karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memberi arti bahwa pembangunan daerah juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional,” jelas Nining.

Lanjut baca

Tax News

Langkah Asia Perangi Penghindaran Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

 

Di Forum Asia Initiative, Indonesia memimpin dan mengajak negara Asia gotong royong mengakselerasi pemulihan ekonomi kawasan lewat optimalisasi penerimaan pajak.

 

Majalahpajak.net – Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi global, salah satunya dengan memerangi praktik penghindaran pajak. Bukan hanya Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kini lahir pula Asia Initiative sebagai pernyataan sikap senada, yakni melalui penandatanganan Bali Declaration, di Nusa Dua, Bali, (14/7/2022) dalam pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia. Bali Declaration dihadiri menteri keuangan, pimpinan otoritas pajak, perwakilan beberapa delegasi yurisdiksi Asia, serta organisasi internasional sebagai mitra Asia Initiative.

Adapun 11 negara Asia yang melakukan penandatanganan Bali Declaration adalah Indonesia, India, Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Thailand, Makau, dan Hong Kong.

Asia Initiative dimulai pada Plenary Meeting of the Global Forum November 2021, yang disusul dengan pertemuan pertama di Jakarta 16 Februari 2022, yang dihadiri oleh perwakilan pimpinan otoritas pajak dari yurisdiksi Asia.

Secara umum, dalam jangka pendek Asia initiative akan mengakselerasi transparansi akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang tangguh dan keluar dari implikasi pandemi Covid-19. Sedangkan dalam jangka panjang, Asia Initiative dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Asia Initiative diperlukan karena partisipasi negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak belum merata. Masih sedikit negara yang bergabung dalam forum global serta berkomitmen untuk menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi. Sementara, keberadaan inisiatif regional, seperti Africa Initiative dan Latin America Initiative telah membuktikan efisiensi dalam mempromosikan dan memajukan agenda transparansi pajak secara lokal.

Baca Juga: Sumbangan Indonesia kepada Keberlanjutan Bumi

Ia memerinci, agenda pertama pertemuan tingkat menteri membahas tantangan dan manfaat dari implementasi standar pertukaran informasi atau exchange of information (EoI) serta keterbukaan untuk tujuan perpajakan (tax transparency). Selain itu, dibahas pula mengenai dukungan yang akan diberikan oleh Asia Initiative, yaitu oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) dan organisasi mitra dalam mendorong yurisdiksi di Asia untuk mengimplementasikan EoI dan tax transparency.

“Diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan yurisdiksi sebagai sinyal untuk mau bergabung dalam kerja sama transparansi global untuk melawan penghindaran pajak (tax evasion) dan aliran dana ilegal (illicit financial flows),” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, (15/7).

Langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan teknis untuk implementasi standar EoI dan tax transparency yang akan berbeda-beda tergantung dari kesiapan setiap yurisdiksi.

“Kami optimistis dengan semangat kerja sama yang kuat, Asia Initiative akan meningkatkan kinerja perpajakan bagi masing-masing negara,” kata Sri Mulyani.

Organisasi/lembaga internasional yang menjadi partner dari Asia Initiative adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR), serta World Bank.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann juga turut meyakini, Asia Initiative merupakan capaian penting bagi reformasi perpajakan dunia.

Baca Juga: Manfaatkan Forum G20 untuk Diplomasi Ekonomi

“Asia Initiative ini akan memperkuat komitmen politik, menentukan prioritas regional, dan solusi khusus yang sesuai dengan tantangan di kawasan Asia. Model ini telah sukses sebelumnya di Afrika dan Amerika Latin,” kata Mathias.

Perkuat administrasi

Selanjutnya, Asia Inititative melangsungkan rangkaian The Second Asia Initiative Meeting pada 31 Agustus 2022 hingga 2 September 2022. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi negara anggota untuk saling memperkuat administrasi pajak demi mencapai high-level objectives, mendorong keadilan sistem pajak, dan meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di Asia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak sekaligus Chair of Asia Initiative 2022 Suryo Utomo kembali menegaskan, praktik penghindaran pajak terus menghambat upaya pemerintah pelbagai negara untuk membiayai kebutuhan publik.

“Transparansi pajak dan EoI di antara otoritas pajak merupakan salah satu solusinya,” kata Suryo.

Selain itu, kapasitas petugas pajak juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional EoI dalam administrasi pajak. Namun, karena masih ada perbedaan kemampuan masing-masing anggota dalam implementasi transparansi pajak dan EoI, Asia Initiative harus mampu memanfaatkan keragaman ini untuk mempercepat agenda transparansi pajak.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama menambahkan, negara yang tergabung dalam Asia Initiative telah menjajaki pertukaran data pembeli dan penjual, khususnya untuk aktivitas perdagangan yang bersifat lintas yurisdiksi. Jadi, tidak hanya data yang terkait dengan PPh saja yang dipertukarkan.

Lanjut baca

Tax News

Insentif Fiskal untuk Kendaraan Ramah

Diterbitkan

pada

Foto : Istimewa

 

Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik melalui pelbagai insentif perpajakan. Salah satunya, insentif yang tertuang dalam UU HKPD.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap Electric Vehicle dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan, target penetrasi kendaraan listrik sebesar 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di tahun 2030.

Kementerian Investasi/BKPM mengimplementasikan dengan memberikan perusahaan industri BEV fasilitas perpajakan, seperti tax holiday, tax allowance, pembebaasan bea masuk, super tax deduction untuk kegiatan research and development untuk pengembangan mobil listrik. Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengejawantahkan peta jalan itu melalui pelbagai insentif, antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, kendaraan ramah lingkungan atau berbasis listrik akan memperoleh banyak insentif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Baca Juga : SDA Optimalkan, Lingkungan Lestarikan

“UU HKPD mengatur pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Ini bagus sekali untuk Indonesia pada masa yang akan datang. Kita ini jauh lebih progresif dibandingkan dengan banyak negara lain,” kata Sua dalam Sosialisasi UU HKPD di Palembang, (17/3/2022).

Ia menjelaskan, pembebasan kendaraan listrik dari pajak daerah menunjukkan keberpihakan UU HKPD pada pelestarian lingkungan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap transisi ke arah kendaraan yang lebih ramah lingkungan akan segera tercapai.

“Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dikecualikan dari objek PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB. Ke depan, tidak hanya kendaraan listrik yang memperoleh insentif tersebut, tetapi juga jenis kendaraan lain yang ramah lingkungan seperti tenaga surya,” jelas Sua.

Secara lebih rinci, pembebasan PKB dan BBNKB tertuang dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d UU HKPD, yang mengatur kendaraan bermotor berbasis energi baru dan terbarukan. Dalam beleid itu diatur pula jenis kendaraan lain yang juga dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB, yakni kereta api, kendaraan yang dipakai untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, serta kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kepada Majalah Pajak, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menegaskan, insentif dalam UU HKPD sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong green energy dan mengurangi emisi. Ia mengingatkan, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris, di New York, (22/4/2016). Dalam perjanjian itu, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.

Indonesia lantas menuangkan komitmen ke dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di November 2016. NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29 persen dan sampai dengan 41 persen bila dengan dukungan internasional, dengan proporsi emisi masing-masing sektor yang meliputi kehutanan (17,2 persen), energi (11 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,10 persen), dan limbah (0,38 persen). Salah satu upaya untuk memenuhi komitmen itu, yakni mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLB) melalui insentif pajak dalam UU HKPD.

Baca Juga : Godok Ulang Aturan Main Hubungan Keuangan

“Mobil-mobil atau kendaraan yang basisnya listrik di sini dikecualikan dari PKB dan BPNKB. NJKB (nilai jual kendaraan bermotor)-nya ini lebih tinggi untuk kendaraan yang fosil yang menghasilkan emisi lebih besar,” ungkap Prima melalui sambungan telepon, Ahad (27/3/2022).

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Anggota Panja UU HKPD Ela Siti Nuryamah menjelaskan, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air masih sangat minim.

“Kondisi ini tentu tidak bisa kita biarkan terus menerus terjadi. Tingginya harga bahan bakar, munculnya cuaca ekstrem, dan tingginya intensitas bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini merupakan bagian dari dampak ketergantungan kita terhadap energi berbasis fosil,” jelas Ela.

Untuk itu, DPR dan pemerintah menilai, perlu regulasi dan upaya konkret untuk mendukung adopsi pemakaian kendaraan listrik.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberi saran agar pemerintah pusat mendorong pemahaman pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan kebijakan ini.

“Terkait besaran insentifnya atau tarif pajak daerah memang diserahkan ke masing masing pemda tergantung kapasitas fiskalnya. Harapannya, kepala daerah punya senses of urgency untuk adopsi kendaraan listrik dengan menurunkan tarif PKB menjadi nol persen, baik untuk mobil maupun motor listrik, termasuk balik nama dan perpanjangan STNK idealnya dinolkan seluruh biayanya,” kata Bhima kepada Majalah Pajak, Senin (28/3/2022).

Saran Bima berikutnya adalah memperkuat ekosistem kendaraan listrik, misalnya dengan mereduksi pajak daerah untuk SPBU yang menyediakan charging station.

Selain Indonesia, beberapa negara sudah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik, salah satunya Thailand. Negeri Gajah Putih itu mengurangi bea masuk untuk kendaraan listrik yang diimpor di tahun 2022 dan tahun berikutnya. Sementara, produsen mobil yang memenuhi syarat akan mendapat subsidi. Thailand juga memangkas tarif PPh dari 35 persen menjadi 17 persen untuk profesional asing yang terampil di industri kendaraan listrik.

Lanjut baca

Populer