Ia belajar keseimbangan dari tari Jawa,dan ia percaya tiap keterbatasan terlampaui jua dengan upaya optimal.

Usai menggelar Konferensi Pers RUPS JamSyar Tahun 2022, Endang Sri Winarni menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan Majalah Pajak, Jumat malam, (31/03). Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini memaparkan, sepanjang tahun 2022, JamSyar memperoleh laba bersih sebesar Rp 189,63 miliar, atau tumbuh 12,77 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 168,16 miliar.

Seiring dengan laba yang didapatkan, JamSyar juga memberikan kontribusi kepada negara berupa pembayaran pajak sebesar Rp 45,4 miliar sepanjang tahun 2022. JamSyar, sebagai bagian dari holding BUMN, berkomitmen untuk terus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Endang Sri Winarni yang kerap disapa Endang mengawali karier di PT Jamkrindo (dahulu Bernama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, kemudian berganti nama menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha) sejak tahun 1996. Ia merasa core busines Jamkrindo sesuai dengan prinsip hidupnya, yakni memberikan jasa penjaminan, yang memberikan manfaat bagi bank atau kreditur lainnya dan debitur yang dijamin. Ini sejalan dengan prinsip Endang, yaitu hidup harus bermanfaat untuk masyarakat sekita.

Baca Juga: Bangkitkan Semangat Pemulihan Ekonomi, Jamkrindo Beri Apresiasi Pelaku UMKM

Setelah bekerja selama lima tahun, alumnus Teknologi Industri Pertanian UGM ini mendapatkan beasiswa dari PT Jamkrindo untuk melanjutkan studi di Magister Manajemen Program Khusus Manajemen Risiko Universitas Indonesia. Berbekal ilmu dan pengalaman, Endang dipromosikan menjadi Kepala Bagian. Setelah menduduki posisi Kepala selama kurang lebih sembilan tahun di beberapa Divisi, Endang dipromosikan menjadi Kepala Divisi di tahun 2012 sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko. Selanjutnya di Bulan Maret tahun 2014, Endang dimutasikan menjadi Kepala Divisi Teknik Penjaminan Non-Bank.

Pada bulan September 2014, PT Jamkrindo mendirikan PT Jamkrindo Syariah dan Endang dipercaya untuk menjadi Direktur yang membidangi Keuangan, SDM dan Umum. Sejak pendirian hingga saat ini, laba yang dibukukan PT JamSyar selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Kinerja JamSyar yang baik tersebut, di samping karena pengelolaan bisnis yang baik, antara lain juga disebabkan karena optimalisasi pemanfaatan IT, baik di proses bisnis maupun support system. Dengan pemanfaatan IT maka sistem kerja lebih efisien dan potensi terjadinya eror atau kesalahan kerja makin kecil. Selain IT, sebagai perusahaan jasa, SDM merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Baca Juga: Fokuskan Manfaat untuk Indonesia Timur

Sebagaimana proses pada umumnya, dalam pengelolaan SDM juga terdapat input, proses, dan output. Untuk mendapatkan input yang baik, JamSyar menetapkan persyaratan tertentu bagi kandidat. Bagi kandidat yang memenuhi persyaratan, maka kandidat diseleksi dengan proses psikotes, tes kompetensi, wawancara, dan tes kesehatan, untuk mendapatkan talent milenial yang berjiwa inovatif.

Untuk kandidat yang terseleksi, JamSyar menyediakan pelatihan berjenjang yang komprehensif, misalnya pelatihan untuk karyawan baru, pelatihan untuk calon junior leader dan senior leader serta pelatihan teknis untuk melengkapi kompetensi karyawan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Agar pegawai termotivasi untuk berkinerja baik, perseroan selalu melakukan penilaian kinerja sebagai dasar penentuan promosi, mutasi, demosi, dan pemberian insentif atau bonus. JamSyar juga memberikan penghargaan ke karyawan sebagai bentuk apresiasi.

Pajak itu menarik dan tidak sulit. Kepercayaan itu membawanya menjadi penggawa pajak dan pendidik yang berprestasi hingga kini.

Majalahpajak.net – Berbagai penelitian terkemuka mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi dalam bentuk industri digital, automasi, dan robotisasi akan mengubah lanskap pekerjaan di masa depan yang mengakibatkan sebagian profesi akan menghilang, dan aneka jenis pekerjaan baru akan muncul.

Hasil riset itu pada akhirnya menimbulkan istilah yang disebut kecemasan karier kepada mahasiswa yang masih menempuh pendidikan tinggi. Mereka khawatir program studi yang diambil saat ini bakal tidak cocok dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di kemudian hari. Boro-boro memilih karier yang sesuai minat dan bakat, untuk mendapatkan pekerjaan saja akan dirasa sulit bagi mereka.

Bagaimana dengan profesi di bidang perpajakan? Vice President Tax PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Deny Eko Andrianto pun pernah dilontarkan pertanyaan serupa oleh seorang mahasiswa ketika menjadi pembicara di suatu webinar.

Deny, kala itu, dengan pasti menjawab kalau profesi ini akan langgeng, sebab perannya di beberapa sisi sampai kapan pun tidak bisa digantikan dengan robot atau sistem.

“Enggak akan bisa musnah, mau diproses automation sekalipun yang namanya tax itu tetap butuh human touch. Tax planning enggak akan bisa dijalankan pakai robot. Yang dirobotin itu adalah proses administrasinya, kalau ada dispute apa bisa diselesaikan dengan robot? Kan, enggak juga,” tuturnya saat ditemui Majalah Pajak di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/9).  

Hanya saja, penting bagi staf pajak mengembangkan kapasitas diri agar tetap update pada peraturan perpajakan terkini, dan menjadi andalan untuk menjaga kepatuhan pajak perusahaan.

“Saya selalu bilang ke mahasiswa, minimal kejarlah brevet. Kalau kamu punya duit lebih, ikut ujian sertifikasi, ikut ADIT (The Advanced Diploma in International Taxation)—sertifikasi profesional pajak internasional yang dikeluarkan olehn Chartered Institute of Taxatio (CIOT), Inggris. Investasi leher ke atas lebih long last, daripada investasi lainnya,” kata pria kelahiran Serang 30 Desember 1983 ini.

Serap dan bagi ilmu

Walk the talk, Sarjana Ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini, selain telah mengikuti kursus Brevet Pajak A, B, C, juga telah memperoleh Sertifikasi Konsultan Pajak melalui Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Bahkan, ia melanjutkan pendidikan Magister Akuntansi dengan konsentrasi Perpajakan di Universitas Widyatama, Bandung dan lulus pada tahun 2020. Saat itu, ia cukup berbangga karena lulus dengan menghasilkan penelitian berjudul “The Effect of Return on Asset and Institutional Ownership on Tax Avoidance” yang dimuat di sebuah jurnal ilmiah yang dirilis di Belanda.

Deny berujar, pendekatannya kepada keilmuan itu untuk menyerap lebih banyak teori perpajakan yang tidak ia dapatkan selama bekerja. Pengayaan ilmu itu bisa ia manfaatkan untuk kebaikan perusahaan, misalnya, mengetahui suatu perusahaan melakukan tax evasion atau tidak.

Jika mampu mengenali tax avoidance pada suatu perusahaan, maka ia akan berusaha menghindari transaksional tersebut.

“Ternyata teori-teori perpajakan itu banyak yang kita enggak tahu. Selama saya bekerja itu semuanya teknis, ya mengisi SPT, menghitung koreksi PPh Badan. Itu sebenarnya based on regulasi,” ucap Deny yang bercita-cita ingin punya waralaba retail ini.

Baca Juga:Melaju di Rel Ekosistem Transportasi

Selain itu, dengan memperkaya ilmu, semakin banyak juga pengetahuan yang bisa ia bagikan kepada orang lain. Deny juga akan dengan cermat mengamati bagaimana dosennya mengajar dengan baik dan dapat dipahami oleh mahasiswa, untuk dapat diduplikasi olehnya.

“Saya juga ingin belajar jadi dosen, bagaimana mereka dalam bertugasnya melakukan pembelajaran kepada banyak orang, yang baik itu kaya apa. Kalau misalkan itu bisa didapat, saya bisa men-deliver-nya kepada pihak lain, ya itu amalan bagi diri saya pribadi,” imbuhnya.

Selain di kesehariannya sibuk sebagai penggawa divisi pajak di KAI, Deny memang kerap membagikan ilmu perpajakan yang dimiliki kepada publik di berbagai seminar.

Ia juga sering diundang mewakili tax professional di BUMN seperti menjadi pembicara di acara Indonesia Tax Summit 2018 bertema “Menimbang Kebijakan PPN yang Berkeadilan bersama anggota Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan” dan di acara Diskusi Nasional Kebijakan Publik bertema “Menimbang Kebijakan PPN yang Berkeadilan”, serta menjadi trainer pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi para sekretaris perusahaan BUMN.

Deny juga merupakan salah satu dari inisiator berdirinya Tax Forum BUMN Indonesia. Wadah ini ia harapkan dapat menjadi ajang interaksi di antara tax professional BUMN, dapat saling melengkapi, dan menjadi mitra DJP yang dapat terlibat dalam perumusan aturan perpajakan baru—terutama yang berdampak kepada BUMN.

“Kami ingin ada kerja sama antara government dengan Wajib Pajak, dalam hal ini adalah kami sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Terkait dengan regulasi-regulasi apa sih yang dirasa bisa menimbulkan dispute, atau bahkan regulasi-regulasi tertentu yang mungkin dapat mengakibatkan terdampaknya kinerja keuangan BUMN. Jadi sebagai partner demi kemajuan bangsa dan negara,” jelasnya.

Di luar itu, Deny menyumbangsihkan ilmunya di Tac Tic Tax, sebuah lembaga kursus dan pelatihan tempat dulu ia menempuh pelatihan brevet pajak.

“Saya dulu belajar pajaknya di situ, sekarang balik lagi ke situ sebagai pengajar. Dari situ juga saya dapat hal banyak yang tidak dapat di kereta api. Jadi ketika memahami pajak kereta api dianggap sebagai tax expertise di railway industries, ketika ngajar itu kecil banget. Ternyata di luar sana tax knowledge yang harus benar-benar dimengerti, jauh lebih besar, railways industries dari circle tax itu mungkin seperberapanya saja.” 

Pajak itu menarik

Deny semakin kepincut pajak saat bergabung dengan KAI pada 2009 silam. Ia yang baru saja selesai mengikuti pelatihan kerja lapangan di daerah operasi di pulau Jawa dan divisi regional di Sumatra, ditugaskan sebagai staf pajak yang mengawal proses pemeriksaan. Kala itu, KAI tengah diperiksa oleh KPP setelah adanya permintaan restitusi akibat lebih bayar.

Baca Juga: Kini Pengguna Kereta Api Jarak Jauh Bisa “Rapid Test” di Stasiun

“Memang Tuhan itu sudah menentukan jalan seseorang. Saya masuk di saat KAI mengalami pemeriksaan pajak karena posisinya lebih bayar. Jadi, bisa dibilang saya tidak ada proses belajar terlebih dahulu di sana,” kenangnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa beberapa proses administrasi di KAI saat itu dalam keadaan tidak baik. Misalnya, pada proses pengadaan barang dan jasa, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KAI mengalami koreksi PPN Masukan sehingga dikenai sanksi kenaikan 100 persen. Usut punya usut, rupanya PPN yang selalu dipungut oleh mitra KAI tak pernah dibayarkan ke negara.

“Akhirnya, kami mencoba melakukan upaya-upaya pengembalian kerugian tersebut kepada mitra-mitra yang enggak setor tadi. Kita tahu bahwa sistem pengadaan itu tidak baik adalah pada saat kami sampaikan surat imbauan untuk mengembalikan kerugian tersebut. Sampai dengan akhirnya surat peringatan ketiga, dan kami visit, ternyata kantornya tidak ada,” ucapnya.

Sejak pemeriksaan itu, Deny menyadari bahwa pajak menjadi refleksi baik-buruknya administrasi dan kegiatan operasional KAI, sehingga harus segera diperbaiki. Hal inilah yang membuatnya semakin bersemangat mendalami pajak.

“Ternyata dari tax itu bisa ke semua aspek yang memengaruhi kebijakan perusahaan. Pajak pun memegang semua kontrol atas sesuatu, itu pun menjadi refleksi baik-buruknya administrasi dan kegiatan operasional. Jadi, ketika operasionalnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak,” kata Deny.

Akhirnya model pengadaan barang dan jasanya itu direvitalisasi menjadi lebih baik, kelayakan vendornya juga dicermati benar-benar—harus vendor yang bertanggung jawab. Pengelolaan kontraknya pun ikut diperbaiki agar seimbang dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Deny dan tim pajak KAI juga membenahi mekanisme administrasi lainnya, dari  penerbitan faktur, sistem yang disediakan oleh tim teknologi informasi (TI), hingga kebijakan benefit employee yang dulu dirasa kurang pas sampai mengakibatkan bentrokan PPh Pasal 21.

“Terlihat dari situ, pajak bisa ke mana-mana, bisa memasuki semua unsur yang ada di KAI. Memperbaiki sistem dan memperbaiki banyak hal lainnya, semisal akunting. Karena akunting itu pada umumnya memiliki kepentingan terkait dengan deadline pelaporan, kadang dijumpai adanya kekeliruan posting jurnal. Maka atas kekeliruan jurnal akuntansi yang dapat mengakibatkan adanya potensi pajak yang dibayar menjadi lebih besar, harus dapat diperbaiki dengan baik ke depannya,” jelas pemilik hobi futsal dan bermain drum ini.

Sejak itu, KAI memiliki kebijakan yang tertuang dalam peraturan perusahaan yang mengatur bahwa seluruh perjanjian terkait dengan pendapatan maupun biaya di KAI, harus melalui verifikasi di bagian pajak terlebih dahulu.

“Kami harus me-maintain karena proses bisnis KAI berubah total sejak 2009, dan revitalisasi dilakukan sejak 2011 hingga saat ini. Maka mekanisme perubahan bisnis transaksi yang mengakibatkan tax impact-nya berlaku, harus kami kaji dulu. Jangan sampai ada yang miss dan ke depannya mengakibatkan kerugian di sisi kami,” ujarnya.

Semakin mendalami pajak, ia tambah yakin bahwa menghitung pajak tidak sulit karena variabelnya hanya lima—penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sama dengan. Deny berpendapat, yang membuat pajak dianggap ruwet adalah bahasa aturan perpajakan yang kaku dan sulit dipahami.

“Kita tidak pernah dihadapkan menghitung PPh 21 menggunakan rumus Phytagoras—pakai kalkulator pasar pun bisa. Yang bikin pajak sulit karena dibungkus sama tax law, redaksionalnya sulit dimengerti. Tanda baca juga memengaruhi substansi isi dari kalimat hukum itu sendiri,” ungkapnya.

Deny menyebut, kunci untuk memahaminya yaitu dengan rajin membaca dan tanamkan pola pikir bahwa pajak itu mudah.

“Kalau Anda masuk pelatihan pajak—seperti brevet—dan perspektifnya dibangun sejak awal pajak itu sulit, selama tiga bulan atau enam bulan itu enggak ada hasilnya—isinya hanya capek, susah. Dan itu saya tekankan ke teman-teman yang ada di lingkungan tax KAI, kita ngitung PPh 21 kurang lebih ada hampir 40 ribu employee, susahnya bukan dalam rangka menghitung tetapi mengolah datanya karena jumlahnya sangat besar.”

Tantangan pandemi

Berkat berbagai gagasan dan transformasi administrasi pajak yang dikawalnya dengan baik membuat karier Deny semakin menanjak. Ia pernah menduduki jabatan sebagai corporate taxes junior manager, head of tax, dan financial statement manajer. Baru pada 2020 Deny dipercaya sebagai vice president tax.

Deny bertanggung jawab terhadap perpajakan perusahaan beserta anak usaha KAI, memastikan perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dulu anak usaha berupaya sendiri dan enggak ada konsultasi (dengan pusat). Ternyata pas diperiksa hasilnya tidak baik, karena enggak ada yang mengawasi. Akhirnya kami lakukan pengawasan,” sambung Deny.

Namun, ia menyebut jabatan baru yang diemban itu cukup berat baginya karena keuangan KAI saat itu sangat terdampak pandemi. Hal pertama yang dilakukannya adalah memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah semaksimal mungkin.

“Pada saat itu Pak Dirut selalu menyampaikan cash is the king sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi keuangan. Maka, apa pun insentif yang muncul dari pemerintah pada saat itu kami maksimalkan 100 persen,” sebutnya.

Selain mengajukan PPN tidak dipungut, pihaknya juga mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan 22 dan 23 oleh pihak lain, yakni mitra angkutan barang dan pertamina atas pembelian BBM lokomotif.

“Alhamdulillah DJP mendukung, karena insentif ini harus mutlak KAI dapatkan, apabila gagal didapatkan artinya perusahaan harus mengeluarkan kas untuk pembayaran pajak tersebut. Kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah untuk insentif PPN pengadaan barang seperti lokomotif, gerbong kereta, rel itu diberikan hingga saat ini. Jadi, pemerintah sangat support terhadap industri perkeretaapian,” ucapnya.

Salah satu capaian yang penting adalah kala dilakukan pemeriksaan pajak pada 2020. Saat itu, restitusi atas lebih bayar PPh Badan dapat diraih secara maksimal, dan jumlah koreksi oleh pemeriksa yang relatif tidak begitu banyak.

“Itu salah satu achievement dari revitalisasi yang kami lakukan di sisi administrasi perpajakan,” sambungnya.

Kebanggaan lainnya adalah ketika tim pajak berhasil memasyarakatkan pajak di lingkungan PT KAI, dengan memasukkan pajak sebagai Materi Dasar ke dalam segala aspek pelatihan. Baik itu untuk bagian operasional, sumber daya manusia, logistik, pengadaan barang dan jasa, sarana, lokomotif, sampai bagian perbaikan.

Inisiatif ini timbul lantaran KAI merupakan BUMN yang ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) PPN, sehingga saat melakukan transaksi tidak dipungut pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP)—melainkan sebagai pemungut.

Para pekerja operasional yang awam soal perpajakan sangat rentan untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan (wapu) ini dalam melakukan belanja langsung—baik itu barang maupun jasa—menggunakan kas kecil. Padahal, pembelanjaan KAI dalam setahun dari kas kecil itu sangat besar. Akibatnya, KAI mendapat koreksi yang cukup signifikan saat pemeriksaan.

Baca Juga: Lokomotif Integrasi Transportasi Publik

Mulanya, Deny dan tim merasa kesulitan mengajarkan pajak, tetapi berkat kesabaran dan ketekunan perlahan ada ilmu yang dipahami oleh para pekerja. Buktinya adalah ketika Deny mendapat respons melalui kanal telekomunikasi dari teknisi yang berbelanja, dan protes ketika gerai retail tidak menerima wapu.

“Akhirnya nyampe (ilmunya). Bayangkan, mereka yang biasa pegang alat kerja seperti kunci inggris, dan lain-lain, jadi mengerti pajak. Itu yang sulit dilakukan perusahaan bahkan beberapa teman BUMN menanyakan ‘kok bisa, ya?’ Teman-teman BUMN juga menyadari bahwa koreksi pemeriksaan muncul dari kas kecil juga signifikan,” tuturnya.

Deny menegaskan, kinerja terbaik yang diperoleh KAI saat ini tidak terlepas oleh tim divisi pajak yang selalu disiplin, kompak, solid, dan terukur. Ia selalu mengingatkan core values BUMN kepada tim Pajak KAI, yakni AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif); menekankan kerja sama tim (teamwork), dan memimpin dengan mencontohkan (lead by an example).

Agar kemampuan kerja divisi pajak makin optimal, Deny juga selalu berupaya mengawal agar timnya tidak hanya memiliki hard skill tetapi juga soft skill–utamanya kepada insan milenial.

“Menurut beberapa penelitian, kaum milenial itu secara technical luar biasa, cuma yang agak susah maintain-nya itu attitude. Semisal rata-rata milenial itu kalau komunikasi penginnya nonformal dengan atasan. Ini enggak boleh jadi tradisi, harus tetap ada batasan tertentu. Di dunia kerja, hard skill-nya mumpuni, tetapi soft skill-nya minim, itu bakal sulit,” tuturnya.

Untuk menyimpulkan tim divisi pajaknya, ia mengutip dari sebuah ungkapan dengan mengatakan, “In this office we are happy, we are helpful, we respect, we do teamwork, we are friends, we communicate, we have fun, we do coffee and cake, we are a team!”

Automasi pajak

Deny mengungkapkan, revitalisasi pajak yang terus digencarkan KAI hingga saat ini semakin masif berkat keterlibatan teknologi. Teranyar adalah penggunaan Robot Process Automation (RPA) yang dirilis pada 28 September lalu atau bertepatan dengan ulang tahun KAI ke-77.

RPA yang pertama kali diimplementasikan untuk IT dan divisi pajak ini mampu memangkas pekerjaan administrasi tertentu yang semula memakan waktu 7 hari menjadi 5 jam.

“Mulanya, bagian IT sounding ke kami, tipikal pekerjaan apa yang butuh automation. Kami bilang ada banyak, akhirnya 3–4 bulan berjalan dan kemarin mode-nya sudah disajikan oleh teman-teman IT. Kami sangat excited,” umbarnya.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan RPA adalah administrasi wapu, berhubung KAI punya 22 cabang dari Aceh hingga Jember yang menghasilkan 15 ribu transaksi per bulan.

“Dalam waktu 5 jam robot itu akan mengambil data dari sistem surat-menyuratnya kami, lalu mengambil data dari SAP dan akan compile sendiri. Hasilnya, kami akan dapat laporan apakah terjadi kekeliruan dan ketidakcocokan,” kata Deny.

Selanjutnya, RPA ini juga akan ditautkan dengan integrasi data perpajakan yang tengah dijalani bersama DJP melalui aplikasi penagihan Tarra e-Faktur buatan TelkomPajakku. Deny juga memastikan bahwa integrasi data perpajakan memang dibutuhkan oleh BUMN yang selalu memiliki banyak transaksi.

“Kami sebagai BUMN maka penyelenggaraan transaksi keuangannya harus dilakukan secara prudent, sehingga butuh sesuatu yang bisa diselenggarakan secara transparan. Keuntungan lainnya adalah pembuktian di ranah pemeriksaan, karena DJP tidak lagi menanyakan data-data KAI karena sudah terbuka semua,” pungkasnya.

Kesetiaannya bekerja ia iringi dengan upaya terbaik, sebaik akhir yang ia dambakan di tiap bidang pengabdiannya.

Majalahpajak.net – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau bank bjb tercatat selalu menunjukkan performa positif dari tahun ke tahun. Apalagi, sejak bank bjb melakukan transformasi digital sejak awal 2019, kinerja bisnisnya semakin efisien dan moncer—nasabah pun semakin mudah dan nyaman dalam bertransaksi.

Dengan berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan, tak heran kinerja keuangan bank yang hadir sejak 1961 silam ini semakin positif dan menjadi bank tangguh di tengah pandemi. Pada 2021, bank bjb mencatat raihan laba kotor mencapai Rp 2,6 triliun, dan pada triwulan kedua tahun 2022 berhasil meraup laba sebesar 1,49 triliun atau tumbuh 28,5 persen secara tahunan.

Pada triwulan kedua tahun 2022, aset bank bjb tumbuh 14,6 persen menjadi Rp 172,4 triliun dari Rp 150,4 triliun selama periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga saat ini, bank ini menjadi BPD dengan aset terbesar di Indonesia, dan termasuk ke dalam 14 besar industri perbankan nasional.

Capaian ini tak lepas dari, salah satunya, peran Direktur Keuangan BJB Nia Kania. Ia tidak hanya membuktikan kinerja dan prestasinya, tetapi juga pengabdian dan kesetiaannya.

Usai meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada 1991, Nia melamar bekerja di bank milik daerah ini.

“Alhamdulillah, ternyata industri perbankan ini benar-benar merupakan industri yang high regulated, sangat menuntut kita bekerja benar-benar governance ya, karena begitu banyak lembaga dan otoritas yang mengawasi. Jadi, rasanya tidak salah saya memutuskan untuk bekerja di industri perbankan,” tutur Nia kepada Majalah Pajak di bank bjb prioritas Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/8).

Loyal

Potensi Nia terlihat sejak pelatihan selama enam bulan termasuk melakukan on the job training di bank bjb Cabang Sumedang. Ia pun berhasil merampungkan keseluruhan proses hingga lulus ujian dengan peringkat pertama, dan ditempatkan di divisi perencanaan—yang kerap disebut divisi kelompok pemikir (think tank).

Secara bertahap, kariernya menanjak, jabatannya semakin strategis. Ia pernah menjadi Pemimpin Divisi Trisuri, Pemimpin Divisi Perencanaan, Pemimpin Divisi Dana Jasa, Pemimpin Divisi Credit Risk, Pemimpin Divisi Operasi, dan Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2014, Nia dipercaya menjadi Direktur Keuangan periode 2014–2018, kemudian diangkat kembali pada RUPS 2018 dan RUPS 2021 sebagai Direktur Keuangan hingga saat ini.

“Alhamdulillah saya dapat mengawal bank bjb dari berbagai bidang. Jadi, kalau tahun ini bank bjb berusia ke-61, saya sudah 30 tahun atau setengahnya mengikuti perjalanan bank bjb. Tidak pernah berpindah ke tempat lain,” tuturnya.

Baca Juga: Keharusan demi Visi Indonesia Emas

Adil

Selama tiga dasawarsa mendedikasikan diri, Nia menganggap pengangkatannya kembali menjadi direktur keuangan di periode kedua merupakan amanat besar sekaligus tanggung jawab yang harus diemban sebaik-baiknya.

“Saya merasa itu adalah suatu amanat sehingga kita harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan, dengan menjalankannya penuh amanah dan konsisten bekerja lebih keras untuk memberikan yang terbaik,” ucapnya.

Pesan kedua orangtuanya—“di mana pun ditempatkan, selalu lakukan yang terbaik”—akan memandunya melewati berbagai krisis dan tantangan bekerja.

“Hal itu yang saya pegang. Sehingga ketika ada challenge apa pun, saya ingat harus tetap melakukan yang terbaik,” imbuhnya.

Pesan kedua yang juga ia jalani adalah menjadi role model atau memberikan teladan yang baik, govern, jujur, dan penuh integritas. Hal ini yang ditanamkan dan terus diajarkan kepada seluruh karyawan terutama kepada tim yang ia bawahi di Direktorat Keuangan.

“Orang tidak cukup hanya dengan pintar, harus memiliki integritas yang merupakan fondasi dari sebuah pembentukan karakter diri, berkomitmen dan konsisten membentuk pribadi yang lebih berkualitas,” ucapnya.

Selanjutnya, ia juga memotivasi timnya dengan menerapkan reward and punishment secara tepat dan adil—senada dengan nilai-nilai bank bjb yang dirangkum dalam GO SPIRIT (Service Excellent, Professionalism, Integrity, Respect, Innovation, Trust).

“Kami terus mendorong dan men-support terhadap effort teman-teman di seluruh unit kerja, mulai dari pusat, wilayah, maupun cabang, supaya langkah kita semua bisa sama, cepatnya sama,” ungkapnya.

Kepada timnya, Nia menekankan bahwa adil bukanlah dua ditambah dua sama dengan empat, melainkan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Berkat berbagai capaiannya, Nia mendapatkan penghargaan The Best CFO Category Bank dari The Finance dan mengantarkan bank bjb menjadi Top 20 Financial Institution 2021. Ia juga masuk dalam jajaran Top 100 Most Outstanding Women 2022 versi Infobank.

“Tentu menjadi sebuah kebanggaan dan terdapat tanggung jawab yang harus diemban dengan diperolehnya penghargaan ini. Namun, kembali lagi saya melihat penghargaan tersebut bukan sebuah pencapaian pribadi semata, tapi juga atas peran seluruh organisasi, insan bank bjb yang telah bekerja keras secara solid, kompak, dan saling support untuk menghasilkan kinerja terbaik,” ujar Nia.

Prinsip empat mata

Di Direktorat Keuangan, Nia membawahkan empat divisi, yakni Credit Risk, Pengendalian Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Hukum. Di dapurnya itu, ia bersama timnya meramu sekaligus mengawal perencanaan keuangan agar matang dan terukur, seraya tetap bersinergi dengan unit lain untuk menyajikan pelayanan terbaik bagi para nasabah.

“Dalam hal pengembangan bisnis kredit, kami menerapkan four eyes principle di mana Divisi Credit Risk yang berada di Direktorat Keuangan yang bersinergi dengan unit bisnis lainnya berfungsi untuk mengawal dan memitigasi risiko bisnis dengan mengelola risiko kredit sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan” kata Master Bidang Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Dalam penyusunan anggaran, selaku Direktur Keuangan, Nia senantiasa memprioritaskan program-program kerja yang strategis dan berdampak pada peningkatan kinerja, seperti pengembangan layanan digital.

Nia memahami betul pentingnya peran information technology (IT) dalam pengembangan bisnis perbankan saat ini. Meskipun tidak membidangi teknologi secara khusus, ia harus selalu mengikuti perkembangan tren perbankan khususnya dalam pengembangan teknologi dan memahami tantangan dalam industri perbankan dalam era digital banking.

“Tentu saya memahami mana pengembangan IT yang prioritas memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan bisnis perbankan, atau pengembangan IT yang dapat memberikan dampak efisiensi yang signifikan terhadap biaya operasional bank. Atas dasar itu, saya pun dapat menetapkan prioritas dalam program kerja atau rencana bisnis yang akan disetujui.”

Sinergitas BPD

Saat ini bank bjb sedang mengembangkan program yang sangat strategis yaitu berkonsolidasi dengan BPD untuk bergabung dan membuat kelompok usaha bank (KUB). Ini seiring Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2020 yang mengharuskan BPD memiliki modal inti minimal Rp 3 triliun.

Nia ingin skema KUB ini menjadi sinergi BPD dengan semangat sama-sama memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Apalagi, saat ini bank bjb merupakan BPD terbesar di Indonesia, baik dari sisi aset, profitabilitas.

Bahkan, dari sisi kompleksitas usaha, Nia meyakini bank bjb saat ini menjadi benchmark bagi BPD-BPD lain di Indonesia. Dalam skema itu, nantinya BPD akan mendapatkan penyertaan modal, sekaligus efisiensi biaya untuk pengembangan digital karena tak perlu membangun infrastruktur baru—cukup menggunakan infrastruktur milik bank bjb.

“Misalnya pembayaran pajak kendaraan, dapat menggunakan sistem kami yang diintegrasikan dengan sistem TI BPD lain. Mereka boleh punya nama lain, tapi di belakangnya ada kami dan nanti ada fee sharing. Kan, sama-sama jadinya saling memberikan value,” jelasnya.

Baca Juga: Gencar Ekspansi ke Level Nasional

Saat ini, bank bjb baru melakukannya dengan Bank Bengkulu, dan akan menyertakan modal sejumlah Rp 250 miliar. Sebelum melakukan penyetoran modal, bank bjb sudah ditetapkan OJK sebagai perusahaan induk dalam skema KUB bagi bank bjb syariah. Dengan begitu, bank yang ada di bawah bank bjb tidak perlu melakukan penambahan modal hingga Rp 3 triliun.

Nia berharap, bank bjb ke depan menjadi holding yang besar, tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus good corporate governance yang terjaga baik. Para calon penerusnya pun diharapkannya giat belajar dan mengembangkan diri untuk mengawal bank bjb menjadi lebih baik lagi.

“Seperti kata pepatah, kalau ingin melangkah cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin melangkah jauh, berjalan bersama-sama. Itu sinergi yang kami kembangkan,” katanya.

Akhir yang baik

Nia kelak ingin mendapatkan husnulkhatimah atau akhir yang baik, dalam bekerja dengan meninggalkan legacy yang bermanfaat maupun kehidupan pribadinya sebagai istri dan ibu dua anak dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Untuk bisa memenuhi semua itu dan menyeimbangkan waktu antara kerja dan keluarga, resep utamanya adalah komunikasi dengan suami dan anak-anaknya—tentang bagaimana pekerjaannya di kantor, berikut jadwal padatnya. Di luar itu, penikmat musik, membaca, dan traveling ini selalu berupaya hadir untuk mereka.

“Menjadi seorang bankir menuntut totalitas dalam bekerja, namun begitu sampai di rumah saya tidak melupakan peran sebagai seorang ibu bagi anak-anak saya, begitu juga tanggung jawab menjadi seorang istri. Work-life balance merupakan hal yang sangat penting bagi saya. Jika ada waktu luang, saya lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga, di antaranya membaca buku dan bermain musik,” tuturnya.

Terpenting, Nia selalu bertanggung jawab penuh untuk memenuhi pendidikan anak, mulai dari mencari sekolah, mendampingi belajar, memilih perguruan tinggi, bahkan menjadi teman diskusi dalam segala hal demi menciptakan waktu berkualitas bersama keluarga.

“Capek memang, tapi mereka juga paham apa pekerjaan saya, dan saya juga paham kapan saya dibutuhkan. Karena waktu enggak akan terulang, jangan sampai masa kanak-kanak, masa remaja mereka, dilalui tanpa keterlibatan orangtua,” pungkasnya.