Connect with us

On Views

KPR untuk Pengojek

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero menggandeng perusahaan teknologi Grab Indonesia untuk memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pengemudi GrabCar yang sudah bermitra selama minimal dua tahun dan berpenghasilan paling sedikit Rp 7,5 juta setiap bulan. Program ini menawarkan rumah terjangkau dengan suku bunga tetap.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, kerja sama ini untuk memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi GrabCar untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau sekaligus membuka potensi baru bagi penyaluran KPR.

“Mewujudkan kepemilikan rumah bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji atau berpenghasilan tidak tetap adalah tantangan tersendiri, tapi di situlah komitmen dan keberpihakan kami,” kata Ananta di Grab Excellence Center, Jakarta, Senin (16/9).

Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, kemitraan ini senapas dengan program Grab Mitra Sejahtera yang meliputi program umrah, bahan pokok terjangkau, dan diskon bahan bakar bagi para mitra pengemudi.

“Kerja sama ini untuk menyejahterakan para pengemudi. Apalagi rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok,” kata Neneng.

Harga rumah yang ditawarkan sekitar Rp 200 juta hingga Rp 350 jutaan dengan tenor 15 tahun. Salah satu lokasi perumahan berada di Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat.

“Untuk mekanisme pembayaran angsuran, penghasilan pengemudi setiap harinya akan kami potong. Kalau dipotong harian kan enggak terasa dibandingkan tiap bulannya,” kata Neneng. —Aprilia Hariani

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya (FEB UAJ) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan webinar (seminar daring) pajak nasional bertajuk “Pemanfaatan Insentif Pajak Jilid II dalam Mengantisipasi Tantangan Ekonomi di Masa Covid-19 untuk Korporasi dan UMKM”.

Dalam sambutannya, Dekan FEB UAJ Irenius Dwinanto Bimo menjelaskan acara ini merupakan bagian dari webinar series yang diselenggarakan program studi FEB UAJ. “Webinar ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih kami kepada bangsa dan negara dalam rangka menyambut ulang tahun Atma Jaya dan fakultas (FEB) ke-60,” ujarnya, Jumat (15/05).

Acara yang dipandu oleh Kepala Program Studi (KPS) Magister Akuntansi FEB UAJ Christina Yuliana itu menghadirkan Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir dan Ketua Komite Etik IKPI Pusat Lani Dharmasetya ini melibatkan 1.203 peserta dari seluruh Indonesia yang berasal dari kalangan korporat, dosen, anggota IKPI, mahasiswa dan pelaku UMKM.

Lani dalam paparannya menjelaskan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan korporasi dan UMKM seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan pengembalian pendahuluan PPN. “Ini adalah salah satu wujud nyata kepekaan DJP terhadap WP dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya bagi korporasi dan UMKM,” ungkapnya.
Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir berharap webinar ini dapat membantu pemenuhan kewajiban WP korporasi dan UMKM di tengah pandemi.
“Mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini semuanya menjadi jelas, sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka,” kata Soebakir.

Christina Yuliana menambahkan, peserta yang mengikuti webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat yang dapat digunakan untuk mendapatkan credit point untuk anggota IKPI atau karyawan perusahaan dan beasiswa bagi penyandang gelar BKP yang ingin melanjutkan ke program studi magister akuntansi dan PPak FEBUAJ.—Heru Yulianto

Lanjut baca

Breaking News

DJP Beri Relaksasi Tenggat Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Halaman login lapor pajak pada situs resmi DJP

Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, Wajib Pajak  Badan dan Wajib Pajak  Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019 tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019 paling lambat tanggal 30 April 2020. Namun, untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam menyiapkan SPT Tahunan mereka, DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menjelaskan, bentuk relaksasi untuk Wajib Pajak  Badan, yakni SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1771 beserta lampiran 1771 I – IV,  transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan, bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam menyiapkan SPT Tahunan mereka, DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Sementara untuk Wajib Pajak  Orang Pribadi pengusaha atau pekerja bebas, SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1770 dan lampiran 1770 I – IV, neraca menggunakan format sederhana, bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Selanjutnya, penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan berupa laporan keuangan lengkap dan berbagai dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:02/PJ/2019 paling lambat tanggal 30 Juni 2020, dilakukan dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

“Wajib Pajak  tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan, tetapi jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen per bulan,” kata Hestu melalui keterangan tertulis Minggu, (18/4).

Hestu mengatakan, Wajib Pajak  yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaikan SPT. Pemberitahuan itu disampaikan secara on-line melalui www.pajak.go.id.

Fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak  yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan), atau oleh Wajib Pajak  yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020.

Kebijakan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 06 /PJ/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019. Peraturan ini dapat diunduh di www.pajak.go.id.

Dengan relaksasi ini diharapkan Wajib Pajak  dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak menunda menyetorkan pajak yang terutang karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah Covid-19. Wajib Pajak  Badan juga dapat memanfaatkan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020 dengan menggunakan tarif PPh yang lebih rendah (22 persen). —Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

On Views

PPM Manajemen Siapkan SDM Unggul Berwawasan Global

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: PPM Manajemen

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Desember lalu telah memperkenalkan empat kebijakan baru melalui program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bahagia dan mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengatakan, pendidikan tidak boleh membelenggu murid, orangtua, dan pendidik melainkan harus merdeka dan menciptakan suasana bahagia baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan. Menurutnya, selama ini keberhasilan pendidikan di Indonesia diukur berdasarkan nilai tinggi yang didapat anak. Padahal aspek terpenting dari pendidikan adalah menciptakan karakter anak.

“Prioritas utama Mas Menteri (Nadiem Makarim) bukan soal pengembangan digitalisasi pendidikan, tapi penguatan karakter yang berbasis pancasila. Baru kemudian melakukan perubahan birokrasi, deregulasi, dan debirokratisasi,” papar Erlangga di acara Media Gathering PPM Manajemen, di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro menuturkan, institusinya menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan mengaplikasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada struktur organisasi sejak awal institusi ini berdiri. Bahkan, perayaan hari jadi sekolah manajemen tertua di Indonesia ini tidak hanya dirayakan pada 3 Juni saja, tapi juga 1 Juni bertepatan dengan Hari Pancasila dan 17 Agustus bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia.

Terkait SDM unggul, Direktur Pengembangan Eksekutif PPM Manajemen Pepey Riawati Kurnia memaparkan sejumlah program andalan, yakni Sekolah Tinggi Manajemen, Lembaga Sertifikasi Publikasi (LSP PPM), Riset dan Konsultasi Manajemen, serta Public Training.—Ruruh Handayani

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News13 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News17 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending