Connect with us

On Views

KPR untuk Pengojek

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero menggandeng perusahaan teknologi Grab Indonesia untuk memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pengemudi GrabCar yang sudah bermitra selama minimal dua tahun dan berpenghasilan paling sedikit Rp 7,5 juta setiap bulan. Program ini menawarkan rumah terjangkau dengan suku bunga tetap.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, kerja sama ini untuk memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi GrabCar untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau sekaligus membuka potensi baru bagi penyaluran KPR.

“Mewujudkan kepemilikan rumah bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji atau berpenghasilan tidak tetap adalah tantangan tersendiri, tapi di situlah komitmen dan keberpihakan kami,” kata Ananta di Grab Excellence Center, Jakarta, Senin (16/9).

Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, kemitraan ini senapas dengan program Grab Mitra Sejahtera yang meliputi program umrah, bahan pokok terjangkau, dan diskon bahan bakar bagi para mitra pengemudi.

“Kerja sama ini untuk menyejahterakan para pengemudi. Apalagi rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok,” kata Neneng.

Harga rumah yang ditawarkan sekitar Rp 200 juta hingga Rp 350 jutaan dengan tenor 15 tahun. Salah satu lokasi perumahan berada di Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat.

“Untuk mekanisme pembayaran angsuran, penghasilan pengemudi setiap harinya akan kami potong. Kalau dipotong harian kan enggak terasa dibandingkan tiap bulannya,” kata Neneng. —Aprilia Hariani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

On Views

Sri Mulyani: Uang, Identitas Kedaulatan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya penggunaan keuangan negara yang berkeadilan dan inklusif dalam menggerakkan ekonomi Indonesia demi kesejahteraan yang semakin merata. Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Oeang ke-73 di Jakarta, Rabu (30/10).

“Pada akhir Oktober ini, 73 tahun yang lalu uang Republik Indonesia pertama kali diterbitkan. Ini merupakan suatu identitas bagi kedaulatan Indonesia,” ungkap Sri Mulyani dalam sambutannya di hadapan para peserta upacara yang tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Di kesempatan yang sama Kementerian Keuangan mengadakan acara Pemberian Penghargaan Tahun 2019 berupa penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya, penghargaan pegawai berprestasi, penghargaan pegawai teladan, penghargaan kantor wilayah terbaik dan kantor pelayanan terbaik, penghargaan implementasi pengarusutamaan gender, serta penganugerahan duta teraktif.

“Kami berharap kita dapat terus meningkatkan kualitas karya,” jelas Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.

Untuk kategori Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Terbaik Tahun 2019, juara 3 diraih oleh KPP Pratama Batang, juara 2 KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan Juara 1 KPP Pratama CIkupa.

“Penghargaan ini benar-benar hasil kerja keras dan kerja sama kita semua di KPP Cikupa,” pungkas Kepala Kantor KPP Pratama Cikupa Heri Kuswanto.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Abdul Rohman (Pegawai Teladan Kementerian Keuangan), Joko Galungan (Pegawai Berprestasi Kementerian Keuangan), Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung (Juara II Kantor Wilayah Terbaik), KPP Pratama Surakarta (Juara I Implementasi Pengarusutamaan Gender), dan Tim Duta Transformasi Kanwil DJP Jakarta Khusus Sanitias Jhukti Prawatyani, Tim Duta Transformasi Kanwil DJP Jawa Tengah II Handayani untuk kategori Duta Transformasi Teraktif. —Heru Yulianto

Continue Reading

On Views

KPP Migas Terapkan “Collaborative Compliance

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Penurunan produksi di sektor industri minyak dan gas (migas) dan harga minyak dunia selama setahun terakhir mendorong jajaran di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus untuk makin meningkatkan kolaborasi dengan kalangan mitra perusahaan yang bergerak di industri migas.

Kepala Kanwil DJP Khusus Budi Susanto mengemukakan, turunnya harga minyak di pasar dunia merupakan faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi. Saat ini harga minyak dunia sekitar 60 dollar AS per barel, sedangkan sedangkan proyeksi pemerintah tahun ini berharap bisa mencapai 100 dollar AS per barel. Harga minyak dunia yang terkoreksi cukup besar itu mengakibatkan kegiatan produksi di hulu migas mengalami penurunan.

“Mereka akui produksinya sedang turun, harga juga sedang tidak bagus. Turunnya sampai 50 persen, ekonomi kita agak tertahan. Sehingga mereka minta maaf kalau kontribusinya belum maksimal tahun ini,” ungkap Budi kepada Majalah Pajak ketika berlangsung kegiatan Indonesia Petroleum Association (IPA) Conference & Exhibition di Jakarta Convention Center pada 4–6 September lalu.

Budi mengungkapkan, penurunan produksi di industri ini menjadi tantangan yang berat bagi Kantor Pelayanan Pajak Migas dalam memenuhi target penerimaan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi kondisi ini, termasuk menggaungkan lagi cooperative compliance. Melalui upaya ini, mitra perusahaan di lingkungan KPP Migas saling mencari solusi atas permasalahan yang muncul tanpa harus ada perdebatan di luar.

“Kita duduk bersama layaknya keluarga. Wajib Pajak KPP Migas ketika gathering kemarin menyampaikan keinginannya dari sudut peraturan, kemampuan SDM dan fasilitas. Ini yang bisa kita teruskan ke kantor pusat,” jelas Budi.

Target penerimaan pajak dari Kanwil DJP Jakarta Khusus di tahun 2019 sebesar Rp 247 triliun dengan kontribusi dari migas sebesar Rp 99 triliun atau sekitar 40 persen.

“Tidak hanya perusahaan induk, perusahaan penunjang juga terkena dampaknya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ada perubahan,” imbuhnya.—Novita Hifni

Continue Reading

On Views

Membangun Komunitas di Hunian Idaman

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pakar bina lingkungan (community development) Amerika Serikat Arthur Dunham melihat pemberdayaan masyarakat sebagai satu usaha terorganisasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan serta memberdayakan masyarakat agar mampu bersatu dan mandiri. Pembentukan komunitas yang mandiri dan berkelanjutan inilah yang coba diciptakan Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP KPDJP).

Ketua KP KPDJP Hario Damar di acara lokakarya bertajuk “Sejahtera di Rumah Idaman melalui Community Development” pada 24 Juli lalu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan mengatakan, membangun komunitas sebetulnya juga salah satu jalan meraih berkah. Sebab, selain mengajak pada kebaikan, setiap putaran ekonomi yang terjadi pada suatu komunitas akan membuka lapangan kerja baru, baik dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan masyarakat lebih luas lagi.

Cara membina komunitas yang dimaksud Hario adalah peserta lokakarya yang terdiri dari pegawai paruh waktu dan honorer di lingkungan DJP serta Kementerian Keuangan RI dapat memiliki hunian pribadi secara kolektif. Dengan begitu, biaya tambahan yang dibebankan semakin ringan karena ditanggung secara bergotong-royong.

Ia berharap setelah memiliki hunian, para pegawai dapat membentuk usaha bersama untuk meringankan beban cicilan rumah. Misalnya saja dengan mengembangkan koperasi produksi sesuai pasar dan minat, atau program penanggulangan sampah yang menjadi peluang tersendiri.

“Nanti yang sampah organik dimasukkan ke ember, lalu dimasukkan ke tanaman biopori sebagai pupuk. Sedangkan, yang nonorganik bisa laku dijual,” imbuh Hario.

Marketing Manager PT Multi Hokkindo Addji (agen konsultan dan pemasaran) Yoyok Adi menambahkan, Perumahan Permata Mutiara Maja yang berlokasi di Maja, Lebak, Banten merupakan kawasan yang cocok dijadikan area pengembangan masyarakat. Selain harganya yang relatif terjangkau karena merupakan perumahan bersubsidi, pengembangan kota ini juga digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 pengembangan Kota Baru Publik di Indonesia.

Yoyok juga memastikan, Kota Maja memiliki beberapa keunggulan utama seperti landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, terpenuhinya infrastruktur akses transportasi dan fasilitas publik yang memadai, dan memiliki masterplan.

Di kesempatan yang sama, Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni Iskandar menegaskan, orang yang ingin hidup enak harus mau bekerja keras. Begitu juga dengan sebuah komunitas masyarakat, harus bicara konkret; mau apa, bagaimana melakukannya, dan mau bagaimana ke depannya.

“Jika terobosan ini sukses, maka akan banyak sekali yang tidak lagi bermimpi memiliki rumah,” paparnya.

Pegiat sosial yang akrab disapa Puni itu menambahkan, koperasi bisa menjadi kendaraan yang ampuh mengumpulkan modal sosial, asal solid dan bergotong-royong.

“Enggak usah berpikir modal finansial, modal sosialnya saja yang diperkuat. Apa bedanya konglomerat dengan koperasi? Kalau konglomerat, duitnya nambah untuk dirinya sendiri. Sedangkan koperasi duitnya nambah untuk anggota,” tandasnya.Ruruh Handayani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 hari ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News1 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News1 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News3 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Trending