Connect with us

Opinion

Korporat Sosial versus Korporat Berbasis Sosial

Diterbitkan

pada

Penulis: Bramantyo Djohanputro, Dosen bidang FGRC – Finance, Governance, Risk, Compliance.

Perlu ada terminologi yang jelas mengenai korporat sosial, atau social enterprises, dengan korporat berbasis sosial, social based enterprises. Sekalipun ada kemiripan dalam hal-hal yang dilakukan kedua kelompok korporat tersebut, keduanya berbeda secara mendasar. Korporat sosial merupakan badan usaha dengan bentuk hukum yang unik, yang di Indonesia belum terwadahi dengan baik. Sedangkan korporat berbasis sosial terwadahi dalam Undang-udang Perseroan Terbatas.

Salah satu harapan dari kejelasan terminologi kedua jenis korporasi ini adalah mulai dipikirkannya regulasi yang mengatur korporat sosial. Dan ini akan menjadi payung hukum bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan ESL, atau ekonomi, sosial dan lingkungan.

Ada kesamaan antara korporat sosial dan korporat berbasis sosial. Keduanya berawal dari semangat masyarakat untuk terjun dalam pembangunan partisiptif, atau participatory development. Yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang seharusnya menjadi tugas sektor publik, atau pemerintah. Tetapi karena pemerintah dianggap lambat, kurang responsif, terhadap isu-isu sosial-lingkungan, maka masyarakat ikut terjun ke dalamnya.

Isu-isu sosial-lingkungan bisa muncul karena faktor alam seperti cuaca, El Nino, dan lainnya. Juga karena dampak negatif dari pembangunan, yang mengubah lingkungan dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya, sehingga mengubah ekosistem. Selain itu juga karena kegagalan pasar, seperti polusi, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Perilaku pembangunan partisipatif semakin mencuat karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, IOT atau internet of things, dan globalisasi. Kejadian-kejadian di setiap titik di muka bumi, termasuk kejadian buruk terhadap kondisi sosial-lingkungan, dengan cepat menyebar ke semua orang melalui gadget.

Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang muncul dengan mengangkat isu sosial-lingkungan. Beberapa waktu lalu, saat saya diundang Kedutaan Indonesia di Kamboja untuk menjadi salah satu narasumber seminar, ada beberapa pembicara lain yang menjadi pendiri atau pengelola perusahaan berorientasi pembangunan partisipatif. Misalnya, Ashoka, Jawara, Tanihub, Du’anyam, dan lainnya. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan berbasis sosial yang saat ini berkembang, yang mayoritas dimotori oleh generasi muda. Isu-isu yang mereka angkat terkait dengan tujuh belas sasaran dalam SDGs.

Kesamaan lain adalah karakteristik dari para pendiri dan pengelola korporasi sosial dan korporasi berbasis sosial. Salah satu karya ilmiah terkait hal ini ditulis oleh Adrianus Tirta dan kawan-kawan, sebanyak lima orang, yang dimuat di jurnal Asian Journal of Business and Management pada bulan Oktober 2018. Ada lima karakteristik wirausaha yang bergerak di bidang sosial ini, yaitu pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurial mindset, aspek belas kasihan dan humanitarian atau compassion and humanitarian aspects, inovasi atau innovation, keberanian mengambil risiko atau risk taking, dan kegigihan atau perseverance. Tirta dkk kemudian menguji secara kuantitatif dengan menggunakan data dari Indonesia. Hasilnya, hanya variabel kegigihan saja yang secara signifikan mempengaruhi kontribusi sosial perusahaan, yang diukur dengan penggunaan laba usaha.

Di atas itu semua, kesamaan kedua kelompok korporat tersebut adalah misi yang diemban; terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial-lingkungan, dan keterlibatan tersebut menjadi inti dari misi dan eksistensi korporasi.

Lalu, di mana beda antara korporat sosial dengan korporat berabsis sosial? Perbedaan paling mudah dilihat adalah dalam hal penggunaan laba perusahaan. Dalam hal ini, korporat sosial sama dengan yayasan. Seluruh laba perusahaan tidak boleh dibagi dalam bentuk dividen kepada siapa pun. Dalam hal korporat sosial, tidak ada dividen untuk pemegang saham. Dalam hal yayasan, tidak ada pembagian keuntungan untuk organ yayasan.

Dalam hal korporat sosial, ada pendapat yang mengatakan bahwa laba tahun berjalan dapat dibagikan dalam jumlah kecil. Ukuran kecil ini masih relatif, tergantung pada aturan main yang tertuang dalam Anggaran Dasar perusahaan, dengan sepuluh persen laba tahun berjalan dibagi dalam bentuk dividen masih bisa diterima sebagai korporat sosial. Dalam hal laba ditahan, retained earnings, korporat sosial jelas melarang untuk membagikannya dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

Ini berbeda bagi korporat berbasis sosial. Korporasi dalam kategori ini bermotif untuk berbisnis, dengan ukuran keberhasilan adalah kesejahteraan pemegang saham. Secara prinsip, kesejahteraan tersebut diukur dengan valuasi perusahaan, yang berupa naiknya harga perusahaan atau nilai saham. Ukuran jangka pendeknya bisa berupa laba bersih tahunan, arus kas, dan berbagai indikator keuangan lainnya.

Bagi perusahaan berbasis sosial, persoalan-persoalan sosial-lingkungan merupakan tantangan, atau peluang dalam membangun model bisnis; bagaimana menggunakan sampah sebagai bahan baku untuk menjalankan bisnis; bagaimana memanfaatkan hasil pertanian yang menumpuk dan tidak tersalurkan sampai busuk untuk diproses atau didistribusikan ke konsumen; bagaimana memanfaatkan lahan kosong untuk dimanfaatkan dengan melibatkan masyarakat untuk memproduksi sesuatu, bisa barang atau jasa, dan kemudian diproses lebih lanjut atau dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan; bagaimana membangun model bisnis untuk menampung produksi masyarakat untuk dijual dengan mendapat marjin dan keuntungan; dan sebagainya.

Dalam hal pemanfaatan laba, korporat berbasis sosial berperilaku seperti halnya perseroan. Laba, khususnya free cash flow, dapat dibagikan dalam bentuk dividen. Free cash flow adalah laba bersih dikurangi penyisihan untuk kebutuhan pengeluaran operasional, pengeluaran investasi, dan pengembalian pinjaman pada tahun berjalan. Demikian juga dengan laba ditahan, prinsipnya bisa dibagikan dalam bentuk dividen.

Perbedaan perlakuan laba antara korporat sosial dengan korporat berbasis sosial berimplikasi pada regulasi yang menaungi. Bagi korporat berbasis sosial, Undang-undang PT sudah cukup sebagai payung hukum. Tetapi bagi korporat sosial, yang memiliki karakteristik yayasan tetapi bukan yayasan, perlu dikembangkan aturannya. Bukan hanya dalam hal penggunaan laba, tetapi juga terkait pendirian dan pembubaran atau likuidasi. Dalam hal yayasan dilikuidasi, alternatif sisa kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan sejenis atau kepada negara. Pendekatan aturan likuidasi untuk yayasan ini juga perlu dipertimbangkan bagi korporat sosial.

Bila aturan sudah ada, sehingga jelas bagi masyarakat, korporat sosial diharapkan akan berkembang sebagai bagian keterlibatan masyarakat dalam mengatasi isu-isu sosial-lingkungan secara partisipatif.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

7 Alasan Ikut PPSWP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Suharno Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak adalah peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Penulis: Suharno, Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) telah dirilis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. PPSWP adalah program pengungkapan kekayaan bersih secara sukarela atas harta kekayaan yang diperoleh Wajib Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta kekayaan tersebut.

Tapi, kenapa harus ikut PPSWP? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tujuh alasan kuat mengapa WP perlu ikut PPSWP.

Pertama, pemerintah memiliki data keuangan dan data nonkeuangan yang luas. Menurut Saji Ijiyemi, “Information is power”. Pernyataan ini sejalan dengan keberhasilan pemungutan pajak di negara maju, yaitu karena data dan informasi keuangan WP dan transaksi dapat dikumpulkan secara memadai.

Sejak tahun 2007, pemerintah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperoleh informasi keuangan dari seluruh instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Pasal 35A UU KUP. Namun, karena hasilnya belum optimal, pemerintah menerbitkan PERPPU 1/2017 yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan untuk secara otomatis menyampaikan informasi keuangan setiap nasabah kepada pemerintah. Kemudian, sejak 2018 Indonesia telah menerima pasokan data keuangan secara otomatis berdasarkan konsensus Automatic Exchange of Information (AEoI) dari sebagian besar negara di dunia, termasuk negara tax haven. Alhasil, saat ini otoritas pajak memiliki data yang telah diklarifikasi dalam SPT senilai Rp 5.646 triliun (795.505 WP) dan data dari AEOI yang sedang diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676 triliun (50.095 WP).

Kedua, nomor KTP sekarang dijadikan sebagai NPWP. Penerapan nomor KTP sebagai pengganti NPWP sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1a) UU HPP berdampak luas kepada WP. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP akan membuat terintegrasinya seluruh data keuangan, aset, pendapatan, dan lain-lain dari seluruh instansi pemerintah atau swasta dalam satu orang. Hal ini sangat memudahkan otoritas pajak memantau kepatuhan WP.

Ketiga, aplikasi big data analytics untuk menilai kepatuhan pajak. Penerapan big data analytics diyakini sangat mampu meningkatkan penerimaan pajak. Otoritas pajak saat ini sedang mengembangkan core tax system yang akan secara signifikan membantu memantau kepatuhan WP; pengawasan terhadap data perpajakan akan jauh lebih komprehensif dan real-time. Maka, WP tidak punya pilihan lain selain melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) UU KUP.

Keempat, tarif pajak dalam PPSWP jauh lebih rendah daripada tarif normal. Salah satu daya tarik Program PPSWP adalah tarif pajak yang ditawarkan jauh lebih rendah ketimbang tarif pajak penghasilan normal, baik untuk WP Badan maupun WP Orang Pribadi. WP Badan yang mengikuti PPSWP I akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 11–16 persen (tarif normal 22 persen), sedangkan WP Orang Pribadi mendapat tarif 19–24 persen (tarif pajak normal 30 persen, jika menggunakan tarif tertinggi). Sementara itu, PPSWP II hanya dapat diikuti oleh WP Orang Pribadi, di mana mereka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 17–23 persen, sedangkan tarif normal tertinggi dalam UU HPP adalah 35 persen.

Kelima, peserta PPSWP mendapatkan kepastian hukum yang luas. Bagi WP peserta PPSWP, Pemerintah menjamin kepastian hukum yang luas, yang terdiri dari tiga hal, yaitu: (i) tidak dikenakan sanksi 200 persen (no more 200 % penalty), (ii) tidak dilakukan pemeriksaan pajak (no tax audit), dan (iii) tidak dilakukan penegakan hukum (no law enforcement). Penulis menyebut ketiga manfaat tersebut sebagai the Golden Benefits of PPSWP. Pertama, yang mengikuti PPSWP tidak akan dikenai sanksi administratif dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebesar 200 persen dari pokok pajak. Kedua, berdasarkan Bab V Pasal 11 Ayat (1) huruf a UU HPP, SPT Tahunan mereka dari tahun 2016–2020 tidak akan diaudit termasuk untuk jenis pajak lainnya. Terakhir, berdasarkan Bab V Pasal 6 Ayat (6) dan Pasal 11 Ayat (1) huruf c UU HPP, Wajib Pajak tidak akan dilakukan penegakan hukum perpajakan seperti penyidikan, dan/atau penuntutan pidana.

Keenam, mitigasi risiko perpajakan secara signifikan. Pajak merupakan salah satu pengeluaran yang cukup signifikan dalam perusahaan, besarnya dapat mencapai 22 persen dari pendapatan bersih WP Badan atau 35 persen dari pendapatan bersih untuk WP Orang Pribadi. Jika WP dikenai sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan, beban yang harus ditanggung WP akan semakin besar. Bahkan, bisa mencapai empat kali lipat dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, sanksi pidana juga merupakan bagian dari jenis risiko perpajakan yang harus dihindari. Oleh karena itu, dengan mengikuti PPSWP, WP dapat menghilangkan salah satu aspek penting dari manajemen risiko pajak.

Ketujuh, Wajib Pajak dapat lebih fokus pada usahanya. Dengan keikutsertaan dalam PPSWP, WP dapat lebih fokus menjalankan usahanya karena mereka tidak lagi menghadapi risiko pajak, setidaknya untuk lima tahun pajak ke belakang. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat ditransformasikan menjadi ekspansi atau inovasi produk baru yang akan memberikan lebih banyak keuntungan bisnis dan atau manfaat bagi masyarakat. Penghindaran pajak dengan cara ilegal saat ini terlalu berisiko, mengingat data dan/atau informasi keuangan telah dikumpulkan secara lengkap dalam database otoritas pajak.

Mengingat semakin lengkapnya data dan informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak, penerapan NIK sebagai NPWP, big data analytics, tarif pajak yang rendah, dan jaminan kepastian hukum, PPSWP merupakan peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Selanjutnya untuk memperoleh pembahasan lengkap mengenai hal ini dan berbagai informasi lainnya dalam mengikuti PPSWP, silakan lihat buku yang telah kami tulis dengan judul Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang akan dirilis di situs TaxPrime Academy, ppswp.com, dan pajak.com pada Desember 2021.

Lanjut baca

Opinion

Mencari Makna “Ultimum Remedium” Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Richard Burton Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Ketua Bidang Humas Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI)

Sudah saatnya doktrin “ultimum remedium” dirumuskan secara jelas dan tegas supaya tidak menimbulkan kekaburan dalam penegakan hukum.

Penulis: Richard Burton

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya (UU KUP) tidak pernah memberi parameter jelas terkait pemaknaan doktrin hukum ultimum remedium (upaya terakhir) maupun primum remedium (yang utama). Keduanya seakan dapat dijalankan berbarengan dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak.

Padahal, ahli pidana Prof. Andi Hamzah (2013, 73) dalam satu seminar nasional sudah menekankan bahwa pidana pajak sifatnya hanya menakut-nakuti supaya Wajib Pajak menaati aturan pajak. Kalau begitu, pesan Andi Amzah dapat dipahami jika kita membaca norma Pasal 8 Ayat (3) maupun Pasal 44B UU KUP. Pesan itu memberi sinyal kuat perlunya memahami perbedaan sanksi dalam konteks pidana murni dengan sanksi dalam konteks administrasi.

Ketika pungutan pajak hendak dijalankan pada dua bentuk sanksi secara bersamaan, cara berpikir demikian menjadi tidak sejalan dengan yang dipesankan Andi Hamzah. Di sisi lain, ada pandangan menyatakan pidana pajak, khususnya pidana penjara, adalah kontradiktif dengan fungsi budgeter pajak. Sebab, pidana penjara hanya akan mengurangi APBN bagi terpidana serta kepentingan kebutuhan lain terpidana. Bahkan, keadilan pajak kerap ditekankan dalam ungkapan, “Enak sekali jika Wajib Pajak yang tidak mampu membayar pajak, tidak dipenjara, dan sangat tidak adil dibandingkan dengan Wajib Pajak yang patuh”.

Itu sebabnya, tidak mudah memahami jalan pikiran doktrin ultimum remedium dalam konteks pungutan pajak, terlebih dengan diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021.

Makna harmonisasi pun menimbulkan perdebatan hukum ketika muncul norma baru Pasal 44B Ayat (2a) dan Ayat (2b) bahwa dalam hal perkara pidana pajak telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi kerugian pada pendapatan ditambah sanksi denda administrasi sebesar 100 persen sampai 400 persen dari jumlah kerugian. Pelunasan yang telah dibayar, menjadi pertimbangan tidak dituntut pidana penjara.

Tarik-menarik

Dua norma baru tersebut memberi penafsiran hukum betapa sanksi administrasi terus menekan kepentingan hukum dari sanksi pidana (khususnya pidana penjara) untuk tidak dijalankan dalam pungutan pajak. Dengan kata lain, telah terjadi tarik-menarik antara pemaknaan pidana murni dengan pidana administrasi. Peminat hukum pidana, tentu “tidak rela” jika pidana penjara tidak dijalankan bagi pelaku tindak pidana pajak. Sebaliknya, peminat hukum administrasi, condong pada pola pikir menekan hukum pidana untuk tidak perlu dijalankan.

Padahal, sering kita dengar, kepentingan hukum pajak adalah kepentingan menghimpun pajak untuk APBN, yang dapat dimaknai “menolak” keberadaan pidana penjara bagi Wajib Pajak. Tetapi, persoalan belum selesai ketika Wajib Pajak diketahui tidak memiliki aset lagi untuk disita dan dilelang.

Bahkan, kepentingan pajak untuk tetap melakukan pidana penjara supaya adil dinyatakan tegas dalam Pasal 44C Ayat (3), jika telah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar pidana denda, maka dapat dipidana dengan pidana penjara. Jadi, pidana penjara dapat dijalankan kepada Wajib pajak yang sudah tidak punya aset untuk melunasi pajaknya, supaya tujuan keadilan dapat dirasakan.

Kalau begitu, konsep pidana penjara kontradiktif dengan fungsi budgeter pajak menjadi dilema hukum yang terus dapat diperdebatkan. Untuk itulah, memaknai ultimum remedium, harus diperjelas dengan memberi parameter (ukuran) dari norma yang masih kabur. Terlebih kedudukan (posisi hukum) fiskus kerap dinilai lebih tinggi ketimbang Wajib Pajak dalam pilihan hukum hendak menerapkan pidana murni atau pidana administrasi.

Makna ultimum remedium yang awalnya terlihat dari penjelasan Pasal 13A UU KUP lalu dihapus melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, mengundang penilaian tidak jelasnya makna ultimum remedium dalam perpajakan. Ketika penjelasan Pasal 13A yang menyatakan “pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak” dihapus, maka kita harus mencoba memahami arah atau tujuan politik hukum penyusun UU.

Boleh jadi, penghapusan norma ditujukan untuk memberi kepastian hukum dari ketidakjelasan makna ultimum remedium (upaya terakhir) pidana pajak. Akan tetapi, dihapusnya penjelasan Pasal 13A tersebut justru semakin memberi ketidakpastian hukum. Kalau begitu, politik hukum rumusan pidana pajak harus memerhatikan tiga hal, harus tertulis (lex scripta), harus jelas (lex certa), dan harus tegas tidak boleh ada analogi (lex stricta). Jika tidak, perdebatan terus terjadi. Pengacara pajak serta konsultan pajak akan sulit memberi pemahaman hukum yang tepat ketika norma undang-undangnya tidak jelas dan tidak tegas. Padahal, kejelasan dan ketegasan menjadi cara memberi kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Tafsir kontekstual

Karenanya, perlu melihat pandangan filsuf Perancis Francois Geny (1861–1959) yang menilai perlunya hukum dalam tafsiran kontekstual. Sistem code civil sebagai rangkaian aksi kreatif yang dijalankan pengadilan, kurang tepat karena beranjak pada keyakinan “undang-undang itu sempurna adanya”. Undang-undang tidak pernah mampu merepresentasikan keutuhan realitas yang ada dalam bentangan kehidupan sosial.

Sangatlah tidak logis menarik garis lurus begitu saja antara konsep-konsep umum yang abstrak dalam UU dengan kasus riil dalam dunia empiris. Banyak faktor dan variabel yang ikut mewarnai profil sebuah kasus. Kasus tidak boleh hanya dilihat dari konstruksi literal-yuridis UU, tetapi mesti diteropong dalam konteks yang utuh dan komprehensif.

Karenanya doktrin ultimum remedium pajak tidak cukup ditafsirkan bermodalkan keahlian utak-atik makna literal undang-undang. Penafsiran hukum yang tepat merupakan paduan yang proporsional antara “roh” undang-undang dan konteks kasus yang ada.

—Richard Burton

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Ketua Bidang Humas Perkumpulan Pengacara dan Praktisi

Hukum Pajak Indonesia (P3HPI)

Lanjut baca

Opinion

Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dan Dilema Reformasi Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Anissa Riyananda, Dzulfan Hidayat, Siti Nurkhaliza Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia/Foto: Dok. Pribadi

Penulis: Anissa Riyananda, Dzulfan Hidayat, Siti Nurkhaliza; Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

Covid-19 muncul pertama kali di Kota Wuhan China pada Desember  2019 yang  mengakibatkan Kota Wuhan harus melakukan lockdown demi memperlambat penyebaran virus. Virus Korona mulai merebak di Indonesia Pada awal bulan Maret 2020. Upaya yang diserukan untuk mengurangi penyebarannya dengan melakukan pembatasan sosial. Akan tetapi kebijakan ini justru berkembang menjadi masalah serius dan gejolak yang ditimbulkannya mulai mengganggu stabilitas perekonomian yang berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh (Bappenas, 2020).

Pembatasan sosial berdampak pada kemerosotan Agregat Suply (AS) yang menyebabkan penurunan quantity (jumlah produksi). Kondisi ini justru berdampak pada penurunan Agregat Demand dengan jumlah produksi yang terus mengalami penurunan. Mengingat aspek vital ekonomi telah terganggu, maka dampak dari krisis keuangan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Azwar, 2020).

Dengan dampak pandemi yang melemahkan perekonomian nasional tentunya memerlukan pemulihan untuk mencapai perbaikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian. Dimulai dari pemberian bantuan sosial hingga pemberian insentif perpajakan dilakukan untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan keluar dari middle income trap. Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang mengalami tekanan dari penerimaan pajak.  Hal ini tidak lain akibat perekonomian yang melambat di samping expenditure negara yang mengalami pembengkakan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat saat pandemi.  

Oleh karena itu, untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah tengah melakukan reformasi pajak salah satunya melalui pengesahan UU HPP. Akan tetapi, hal ini banyak menimbulkan pertentangan dari masyarakat dan pihak swasta karena UU HPP disinyalir justru bisa menghambat upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan karena di satu sisi, pemerintah merasa reformasi pajak merupakan rangka transisi kebijakan fiskal menuju percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, terlebih lagi hal ini memiliki urgensi mendesak. Sedangkan di sisi lain, hal ini menjadi ancaman karena adanya inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah (CNN, 2021).

Antara penerimaan pajak dan PEN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 tahun 2021. Menurut data yang dihimpun melalui Kementerian Keuangan, implementasi UU HPP akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang pada mulanya pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.171,6 T menjadi Rp 1.401,3 T di tahun depan (News Kontan, 2021).

Akan tetapi, target ambisius tersebut menimbulkan pertanyaan oleh sebagian kalangan terutama oleh pengusaha dan akademisi. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, beberapa kebijakan dalam UU HPP kontradiktif dengan program PEN yang dijalankan oleh pemerintah (Kristianus, 2021).

Gambar 1. 1 Tingkat Inflasi Indonesia Maret 2020 – November 2021/Sumber: Bank Indonesia, 2021.

Jika kita analisis lebih dalam pada gambar 1.1, daya beli masyarakat terus menurun jika dilihat dari data inflasi sejak pertama kali virus COVID-19 ditemukan di Indonesia pada Maret 2020. Walaupun sempat mengalami perbaikan pada November 2021, tetapi capaian tersebut dinilai masih belum pulih seutuhnya mengingat masih jauh rendah daripada inflasi Maret 2020. Dengan kondisi tersebut, artinya daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih.

Gambar 1.2 Kurva Permintaan yang Menunjukkan Penurunan Permintaan/Sumber: Investopedia, 2021

Sesuai dengan teori law of demand sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, peningkatan tarif PPN akan mendorong peningkatan harga sehingga terjadi penurunan permintaan pasar. Penurunan permintaan tidak diharapkan oleh para pelaku usaha karena menurunkan tingkat pendapatan mengingat pada masa pandemi saat ini daya beli masyarakat menurun hingga Rp 374,4 triliun (Bappenas, 2021).

Gambar 1.2 Tingkat Pekerja Terdampak Pandemi/Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan gambar 1.2, ditunjukkan bahwa sebanyak 28,36 juta pekerja terdampak oleh adanya pandemi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan jam kerja, hingga tidak dipekerjakan sementara. Dengan fakta demikian, keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dan juga mengenakan Pajak Karbon tentunya dapat berimplikasi pada pekerja yang akan semakin terdampak. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada daya beli masyarakat yang akan semakin tertekan.

Tabel 1. 1 Tabel Realisasi APBN Hingga Oktober 2021/Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Gambar 1. 3 Gambar Penerimaan Negara dan Capaiannya Bulan Oktober 2019, 2020, dan 2021/ Sumber: BPS, 2021

COVID-19 juga menyebabkan penerimaan perpajakan menurun yang diiringi pula oleh belanja pemerintah yang membesar untuk menanggulangi pandemi. Hingga Oktober 2021, pemerintah telah merealisasikan penggunaan APBN sebesar Rp 2.058,86 triliun dengan total penerimaan negara sebesar Rp 1.509,96 triliun, artinya pemerintah telah defisit 26,66 persen. Selain itu, dari sektor penerimaan pajak, penerimaan pajak hingga Oktober 2021 baru mencapai 77,56 persen saja. Dengan pandemi yang belum diketahui kapan berakhir membuat pemerintah memutar otak untuk mencari sumber penerimaan baru guna melakukan pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada penguatan struktur penerimaan melalui UU HPP.

 

Gambar 1. 4 Diagram Venn Kepentingan Aktor dalam UU HPP, Sumber: CNN Indonesia, 2021; Wildan, 2021. Diolah kembali oleh penulis

 

Dapat dilihat pada gambar 1.4, terdapat 3 aktor yang akan terdampak oleh adanya UU HPP. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kepentingan revenue productivity,sektor pebisnis memiliki kepentingan produktivitas dan pendapatan, dan masyarakat berkepentingan pada konsumsi harga yang lebih rendah. Karena kepentingan itu, pemerintah harus dapat memfasilitasi kepentingan itu melalui kebijakan publik yang tepat. Oleh sebab itu munculah dilema bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Gambar 1. 5 Tingkat Perekonomian Vietnam Kuartal-I hingga Kuartal-III/Sumber: World Bank, 2021

Pada Negara Vietnam Kuartal-I 2021, perekonomian Vietnam mampu tumbuh hingga 5,6 persen dan kembali melonjak hingga 6,6 persen pada Kuartal-II 2021 serta mampu meningkatkan penerimaan pajak hingga 14 miliar USD. Peningkatan tersebut sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 di negara tersebut. Akan tetapi, pada KuartalIII 2021, Vietnam mengalami peningkatan jumlah kasus hingga terjadi rekor kenaikan kasus harian mencapai 14 ribu kasus. Hal tersebut pun berimplikasi pada perekonomian Vietnam yang mengalami kontraksi hingga -6,17 persen. Belajar dari kondisi Vietnam tersebut, pemulihan ekonomi dan penerimaan pajak akan meningkat dan sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 di suatu negara. Dengan demikian, penerimaan pajak tidak serta merta bergantung pada tax base extensification dan peningkatan tarif, tetapi juga faktor-faktor lainnya, seperti kondisi pandemi di suatu negara.

 

 Tulisan ini diolah dari berbagai sumber pustaka

Lanjut baca

Populer