Connect with us

Breaking News

Kontradiksi Kebijakan Fiskal: Konsisten Menaikkan Tarif PPN, Menunda Pajak Karbon

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi

Majalahpajak.net – Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah secara agresif mengeluarkan dua belas (12) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan.

Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani mengungkapkan, PMK-PMK ini mempunyai nilai positif sebagai bentuk konsistensi pemerintah untuk melaksanakan UU HPP, yang secara jelas termuat dalam pasal 17 (2) yang menyatakan bahwa ketentuan atas kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen ini berlaku pada Tanggal 1 April 2022.

“Pemerintah konsisten dengan amanat yang diberikan dalam UU tersebut, kepastian hukum menjadi sebuah konsideran yang paling tepat dan tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Baca Juga : Pahlawan UU HPP

Ia menambahkan, hal ini menarik untuk dicermati mengingat beberapa kondisi yang kemudian menimbulkan pendapat kritis di masyarakat. Pertama, kebijakan pemerintah menambah objek pajak baru atas transaksi bisnis masa kini dan masa depan, yaitu pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto melalui PMK No. 68 tahun 2022. Tarif PPN yang dikenakan untuk platform diluar Bappebti sebesar 0,22 persen, sedangkan untuk pedagang tercatat Bappebti dikenakan PPN sebesar 0,11 persen. Kedua, yang perlu menjadi perhatian adalah mispersepsi yang timbul di masyarakat. Misalnya PMK No. 61 tahun 2022 tentang PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sebenarnya pengenaan PPN ini bukanlah hal baru. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) ini sudah termuat dalam Pasal 16C UU PPN, dan sudah mulai dikenakan sejak 1 Januari 1995.

“Hal ini menunjukkan literasi perpajakan masyarakat Indonesia memang cenderung masih lemah. Pemerintah selain agresif mengeluarkan aturan baru, juga harus lebih agresif dalam melakukan edukasi kepada para Wjib Pajak (WP),” tambahnya

Ajib melanjutkan bahwa prinsip PPN ini adalah pajak yang dikenakan kepada pembeli akhir, sehingga efek dari kebijakan ini akan dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini, diprediksikan akan memberikan kontribusi terhadap inflasi secara agregat di akhir tahun 2022.

“Target awal pemerintahan, inflasi di kisaran angka 3 persen. Dengan kenaikan tarif PPN ini, diprediksikan inflasi akan menjadi terdongkrak di kisaran 3,4 persen,” ujarnya.

Dalam waktu yang bersamaan dengan konsistennya pemerintah menaikkan tarif PPN, ada sebuah fenomena yang menarik. UU HPP ini juga mengatur tentang pajak karbon, seperti tertuang dalam pasal 13, yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dalam pasal 17 (3) mengamanatkan agar pajak karbon ini juga dikenakan persis seperti tanggal kenaikan tarif PPN, yaitu Tanggal 1 April 2022.

“Kebijakan pajak karbon ini diharapkan bisa menjadi paket kebijakan komprehensif untuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Baca Juga : UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Akan tetapi, sepertinya pengenaan atas pajak karbon ini ditunda. Sedangkan kenaikan tarif PPN sesuai tanggal amanat UU HPP untuk memberikan kepastian hukum. Padahal gagasan besar dari Presiden Jokowi dengan konsep deregulasi, sehingga keluarnya UU HPP ini, pada prinsipnya adalah untuk mendorong kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya menimbulkan pertanyaan, apakah yang menjadi orientasi kebijakan pemerintah? Aspek budgeteir untuk mengumpulkan uang buat negara atau menjadikan instrumen fiskal sebagai penjaga pertumbuhan ekonomi? Kebijakan pemerintah lebih cenderung memperhatikan masyarakat luas atau konglomerasi? Jangan sampai kebijakan pemerintah yang konsisten menaikkan tarif PPN tetapi di sisi lain menunda pajak karbon, kemudian terbaca menjadi sebuah kontradiksi kebijakan fiskal yang kurang berpihak kepada masyarakat luas.

Breaking News

Manfaatkan Kesempatan PPS Jelang Batas Akhir

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto:  Dok. Kanwil DJP Jakarta Timur 

 

Keikutsertaan wajib pajak dalam PPS diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak tahun 2022 agar upaya optimalisasi penerimaan pajak di pusat dan daerah bisa tercapai

 

Majalahpajak.net – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur terus menggencarkan kegiatan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui kegiatan Tax Gathering bertema “Dialog Interaktif  PPS”  menjelang batas akhir program  pada 30 Juni 2022.   Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai III, Best Western Premier The Hive, Jalan D.I Panjaitan, Jakarta Timur, Senin (23/05) ini dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M.Anwar, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Ismiransyah M Zain, dan para wajib pajak yang terdaftar di wilayah Jakarta Timur.

Neilmadrin menyampaikan imbauannya kepada para wajib pajak untuk bisa mengikuti PPS sebagai kesempatan yang baik bagi WP yang belum menyampaikan hartanya dalam SPT Tahunan secara benar agar terhindar dari sanksi yang lebih berat. Pemerintah menyelenggarakan PPS mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga : Dapat Peringatan, Hotman Paris Bayar Rp 1 Miliar dalam PPS

“PPS dapat diikuti WP orang pribadi dan badan peserta tax amnesty (TA) dengan basis aset per-31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. WP orang pribadi yang belum ikut TA dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2020 juga bisa memanfaatkan program ini,”jelas Neilmaldrin.

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar mengapresiasi langkah reformasi perpajakan yang ditempuh DJP seiring agenda reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah melalui  UU No.7/2021 tentang HPP. Anwar mengatakan, PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Untuk itu ia mengimbau masyarakat yang memiliki kekayaan dan belum dilaporkan agar segera melapor. Menurutnya, kepatuhan pajak dari masyarakat akan sangat dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara dalam mendanai pembangunan, termasuk pembangunan sarana infrastruktur di wilayah Jakarta Timur untuk mengurangi bencana banjir yang selama ini kerap terjadi.

“PPS ini  diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak tahun 2022, sehingga upaya optimalisasi penerimaan pajak di pusat dan daerah bisa tercapai,”kata Anwar dalam sambutannya.

Baca Juga : DPR: “Tax Amnesty” Bangun Rekonsiliasi

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Ismiransyah M Zain dalam dialog interaktif menyampaikan tentang pemberlakuan UU HPP sebagai salah satu agenda reformasi perpajakan. Ismiransyah memaparkan, agenda reformasi perpajakan dan  reformasi kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela.-

Lanjut baca

Breaking News

Untar dan P3HPI Sinergi Sosialisasikan PPS

Diterbitkan

pada

 

Majalah Pajak.net, Jakarta – Universitas Tarumanagara (Untar) dan Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI) mengadakan Webinar bertajuk PPS Harus Sukses Di Saat Waktu Tinggal Menghitung Hari, Bagaimana Strategi Menyukseskan PPS Ini?, pada (23/4). Webinar dilakukan menyosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan segera berakhir, yakni 30 Juni 2022. Sosialisasi meliputi peraturan, tujuan, dan manfaat PPS, kendala yang dihadapi, sekaligus cara untuk lebih menyukseskan PPS.

Ketua Umum P3HPI Jhon Eddy mengatakan, sebagai praktisi, P3HPI terpanggil menyuksesakan PPS ini. Pihaknya membuka diskusi mengenai manfaat dan sanksi kepada masyarakat.

“Kita coba kaji di forum diskusi, bahwa pemerintah sudah ada data keuangan. Kalau ketahuan (WP atau masyarakat masih menyembunyikan hartanya), masyarakat akan menerima ‘surat cinta’ dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), apalagi NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan dijadikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nah, dengan demikian, integrasinya data keuangan dan aset keuangan yang memudahkan DJP memantau kepatuhan WP,” jelas Jhon, dikutip Majalah Pajak, (24/5).

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Seperti diketahui, DJP bisa mengakses data dan mendapatkan informasi perbankan secara otomatis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan teknis tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain lembaga perbankan, DJP juga mempunyai akses data terhadap lembaga asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. lainnya. Di dalamnya meliputi rekening keuangan di bank, asuransi, saham, surat berharga, termasuk bagi perusahaan efek dan aset-aset keuangan lainnya.

Selain itu, berkat UU Nomor 9 Tahun 2017, Indonesia juga bisa menerima informasi terkait perpajakan dari otoritas pajak di pelbagai negara melalui mekanisme automatic exchange of information (AEOI). Dengan demikian, WP yang membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan dan Ketua Dewan Kehormatan P3HPI Ahmad Sudiro menilai, PPS merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

Baca Juga : DJP: Tinggal Dua Bulan Lagi, Segera Ikuti PPS

“PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dan diselenggarakan berdasarkan atas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” kata Sudiro.

Namun, praktisi perpajakan Pandu Bestari memberikan beberapa pandangan, pertama, jangka waktu antara tax amnesty jilid I dengan PPS terlalu dekat, yang menjadi salah satu penyebab minat WP untuk mengikuti program sukarela ini rendah. Kedua, terlalu seringnya kita menyelenggarakan program tax amnesty, yang berpotensi mengundang moral hazard, jika dengan era orde baru yang hanya ada 1 kali pengampunan pajak dalam jangka waktu 32 tahun. Ketiga, sda baiknya selalu menghindari cara-cara pendekatan atau berkomunikasi yang berpotensi mengundang resistensi.

Keempat, menjadikan program tax amnesty atau sejenisnya sebagai target ‘kejar setoran’ dalam bingkai konsep self assessment system, dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sangat kurang mendidik,” tambah Pandu.

Sebelum webinar nasional ditutup, Sekjen P3HPI dan Ketua Umum Perkoppi Gilbert Rely menyampaikan dua hal kesimpulan webinar, pertama, program PPS telah menjadi politik hukum pajak  sebagai bentuk kepedulian menuju arah pungutan pajak yang lebih baik. Kedua, kejelasan sanksi pajak dalam PPS memberi kepastian yang diharapkan WP Pajak.

Lanjut baca

Breaking News

Dapat Peringatan, Hotman Paris Bayar Rp 1 Miliar dalam PPS

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Istimewa

 

Majalahpajak.net – Pengacara kondang tanah air Hotman Paris mengungkapkan bahwa dirinya ikut melaporkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan total pembayaran pajaknya sebesar Rp 1 miliar. Hal itu ia lakukan setelah mendapatkan peringatan dari petugas pajak. Dimana petugas pajak menemukan ratanya dalam bentuk deposito yang belum dilaporkan. Oleh karena itu, Hotman pun langsung menghadap Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara untuk menunaikan kewajibannya.

“Bentuk harta yang dilaporkan berupa rekening bank, kebetulan banknya sudah tutup, kemudian tiba-tiba dari kantor pajak ingatkan kalau dulu saya punya rekening disini, itu kan rekening bank. Jadi, saya nggak bisa bohong,” ungkapnya.

Disinggung besaran lebih rinci tentang pembayaran pajaknya, Hotman enggan merincikan nilai harta serta kebijakan berapa yang ia pilih.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

“Kemarin jujur saya bayar cash Rp 1 miliar lebih,” tambahnya.

Akan tetapi, ia mengaku bahwa dirinya rutin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengikuti PPS. Terlebih, Hotman memiliki banyak bisnis properti dan sadar tidak bisa menyembunyikan soal pajak.

“Saya kan banyak di bisnis properti dan bisnis properti itu pajaknya gak bisa dibohongin kan, pajak penjual berapa pajak pembeli berapa kalau sewa juga jelas,” ujarnya.

Hotman mengatakan, dirinya mendaftarkan diri menjadi peserta pada PPS lantaran patuh akan hukum dan sudah tahu seluk beluk sistem pajak. Menurutnya, lebih baik menjadi warga negara yang taat pajak daripada menyembunyikan aset.

“Jadi, memang saya setiap ada tax amnesty selalu ikut. Arti tax amnesty itu adalah kita setiap manusia mengaku kesalahan dan kita bayar utang kita itu, gitu loh,” katanya.

Baca Juga : Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Sebagaimana diketahui, PPS merupakan salah satu mandat dalam beleid baru perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Program ini berlangsung selama enam bulan sejak awal tahun ini, dengan demikian tersisa dua bulan lagi sebelum berakhir 30 Juni 2022.

Program ini terdiri atas dua skema tarif. Skema pertama berlaku untuk WP orang pribadi (OP) atau badan yang pernah mengikuti tax amnesty jilid I tetapi masih ada harta yang belum atau kurang dilaporkan yang diperoleh dari 1 Januari 1985-31 Desember 2015. Bagi WP yang memiliki harta pada periode tersebut tetapi tidak ikut tax amnesty jilid I juga diperbolehkan mengikuti PPS pada skema pertama. Pada skema pertama tersebut berlaku tarif 6-11 persen.

Sedangkan pada skema kedua, hanya untuk WP OP yang hartanya diperoleh mulai 1 Januari 2016-31 Desember 2020. Dalam skema kedua ini, berlaku tarif 12-18 persen.

Lanjut baca

Populer