Terhubung dengan kami

Interview

Konsultan Pajak Harus Berperan Sebagai “Adviser”

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

 

 

Masih rendahnya pencapaian tax ratio di Indonesia merupakan hasil dari keseluruhan proses administrasi perpajakan dengan segala elemen terkait yang mendukungnya. Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kismantoro Petrus mengemukakan, rumitnya perpajakan di Indonesia menyebabkan sebagian besar masyarakat malas membayar pajak. Kondisi ini terkait erat dengan belum adanya data menyeluruh yang dapat dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah untuk kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (27/2), mantan pegawai pajak dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP yang meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Saint Louis University, Amerika Serikat ini memaparkan sistem perpajakan di negara maju seperti Swedia yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak perlu lagi meminta Wajib Pajak (WP) untuk datang ke kantor pajak karena seratus persen data masyarakat sudah masuk ke pemerintah. Perbedaan kondisi sistem perpajakan di setiap negara tersebut menurutnya turut memengaruhi besar kecilnya kebutuhan jasa konsultan pajak untuk melayani masyarakat, dalam hal ini mendampingi WP.

Berikut ini petikannya.

 

Bagaimana pandangan Anda tentang regulasi yang mengatur profesi konsultan pajak di Indonesia saat ini?

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 bertujuan untuk mengontrol konsultan pajak. Dasar hukum yang mengatur konsultan pajak adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H Ayat 2. Pasal tersebut memuat tentang hak warga negara dalam melaksanakan undang-undang dan mendapatkan kemudahan, yakni boleh menunjuk orang untuk menjadi konsultan. Perlu dipahami bahwa konsultan itu berbeda dengan konsulen. Sejak 1983 dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa konsulen adalah pembela (lawyer). Sedangkan konsultan adalah pemberi informasi yang lengkap (adviser). Konsultan pajak harus bisa berperan sebagai adviser. Jadi, salah kalau dikatakan konsultan itu membela yang bayar. Untuk itu profesi konsultan harus diatur dalam regulasi.

Siapa saja yang bisa menjadi konsultan pajak?

Tidak semua orang yang mengetahui tentang pajak boleh menjadi konsultan. Hal ini juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk keteraturan maka perlu suatu pembatasan. Kalau sekarang belum ada Undang-Undang Konsultan Pajak, pembatasannya adalah dengan diatur berdasakan Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa WP boleh menunjuk atau mencari kuasa. Dalam Undang-Undang KUP pasal 32 dijelaskan bahwa kuasa yang ditunjuk itu harus konsultan. Sama halnya dengan dokter atau akuntan, konsultan pajak ini profesi. Kalau tidak punya izin, itu konsultan abal-abal. Untuk itu konsultan pajak harus dikendalikan oleh pemerintah, yakni DJP.

Oleh karena dibatasi, negara memberikan arahan pada masyarakat tentang konsultan yang bisa ditunjuk sebagai kuasa. Maka hal ini perlu diatur dan sekarang diatur dengan PMK karena belum ada undang-undang. Tapi kalau merujuk pada UUD 1945, sebetulnya konsultan harus diatur oleh undang-undang. Kalau nanti menjadi UU Konsultan Pajak, istilah hukumnya adalah konsultan pajak diatur dengan UU. Saat ini konsultan pajak diatur berdasarkan UU, karena dasarnya UU KUP dan yang mengaturnya adalah PMK.

“Orang Indonesia malas bayar pajak karena mengisi SPT masih dianggap rumit. Kerumitan ini karena pemerintahnya tidak mempunyai data.”

Bagaimana proses persyaratan konsultan pajak untuk memperoleh izin praktik?

Pertama-tama harus memenuhi kualifikasi. Profesi konsultan pajak ini butuh sangat banyak. Bagi yang mampu memenuhi kualifikasi diberi brevet A. Kalau sudah bisa memenuhi kualifikasi yang lebih tinggi diberi brevet B. Jika bisa memenuhi semua kebutuhan perpajakan, maka diberi grade brevet C. Oleh karena di masyarakat masih banyak membutuhkan tenaga profesional konsultan pajak, maka pemegang brevet A juga boleh menjadi konsultan. Hanya saja klasifikasi masalah yang ditanganinya terbatas, karena kemampuan penguasaan perpajakannya juga terbatas. Ini supaya pesan UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 2 tetap dijalankan, bahwa konsultan pajak adalah tempat bertanya dan mendapatkan bimbingan bagi masyarakat. Kalau kasusnya persoalan biasa, memakai pajak yang brevet A saja cukup. Saat ini jumlah pemegang brevet A cukup banyak, karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsultasi WP Orang Pribadi (OP). Untuk pemegang brevet C jumlahnya masih sekitar seribu konsultan.

Dari segi kuantitas, saat ini jumlah konsultan pajak masih sangat kurang. Peserta ujian saja pemahamannya belum memadai karena kesadaran memberikan ilmu perpajakan oleh bangsa Indonesia masih belum baik. Buktinya materi pendidikan perpajakan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi baru diberikan tahun ini. Sementara Jepang sejak 1940 semua pendidikan pajak sudah diberikan untuk seluruh bangsanya. Indonesia tertinggal jauh, bedanya 70 tahun dengan Jepang. Konsultan pajak yang telah lulus kualifikasi dan memiliki izin praktik dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Selain memahami semua ketentuan perpajakan, konsultan pajak harus mampu memperjelas penyampaian peraturan perpajakan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi patuh dan terhindar dari sanksi pajak.

Menurut Anda, berapa idealnya jumlah konsultan pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

Idealnya jumlah konsultan pajak itu bergantung dari kondisi WP. Kalau WP sudah pintar dan mau belajar, maka tidak perlu konsultan yang banyak. Sehingga yang diperlukan cukup konsultan untuk menangani level kasus yang rumit saja. Tapi pada kenyataannya juga tidak selalu seperti itu. Jepang yang pendidikannya sudah bagus, jumlah konsultan pajak justru lebih banyak dari WP. Artinya meski sudah berpendidikan tinggi, masyarakat Jepang masih perlu konsultan pajak. Jadi, bergantung, apakah masyarakat mau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri atau tetap minta konsultasi.

Di Swedia, dalam penerapan sistem self assessment itu masyarakatnya tidak harus mengisi SPT. Kantor pajaknya mengumpulkan data, lalu mengirim konfirmasi data itu ke WP misalnya terkait penghasilan, besar pajak yang sudah dibayar dan yang masih harus dibayar. WP hanya melihat saja data itu, lalu kirim SMS ke kantor pajak bahwa dia membenarkan data tersebut dan akan menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jadi, masyarakat di Swedia tidak perlu bantuan konsultan karena cukup membaca data pajak yang disampaikan oleh kantor pajak dan menyelesaikan sendiri. Sehingga jumlah ideal konsultan pajak itu bergantung metode dan kesadaran masyarakatnya juga. Kalau kantor pajaknya sudah punya kekuatan andal untuk menghitung pajak masyarakat, maka masyarakat tidak perlu terlalu banyak bantuan konsultan.

Apakah penerapan keterbukaan informasi perbankan cukup mendukung pengumpulan data dan informasi bagi administrasi perpajakan?

Keterbukaan informasi perbankan untuk pajak juga belum tentu memudahkan pemajakan. Itu hanya membuka informasi, tapi untuk membuat WP mau membayar pajak sesuai penghasilan yang diterima tidak mudah. Ini memang bergantung manusianya juga, bukan masalah perbandingan WP dengan konsultan. Jadi kebutuhan konsultan itu diukur sesuai kondisi, tidak selalu Indonesia harus mengikuti yang ada di negara maju.

Orang Indonesia malas bayar pajak karena mengisi SPT masih dianggap rumit. Kerumitan ini karena pemerintahnya tidak mempunyai data. Kalau data dari berbagai sumber sudah terkumpul, tentu tidak perlu lagi meminta WP untuk datang ke kantor pajak. Di Swedia, masyarakatnya tidak perlu ditanya datanya karena jumlah kewajiban pajaknya sudah ditetapkan oleh otoritas setempat. Masyarakat dengan mudah bisa langsung menyelesaikan kewajiban pajak karena datanya seratus persen sudah masuk ke pemerintah.

Jadi, kalau sekarang tax ratio di Indonesia rendah, untuk apa diributkan karena itu adalah hasil. Banyak orang hanya melihat hasilnya, lalu menyalahkan pemerintah. Padahal, tidak bisa hanya menyalahkan seperti itu karena kita harus lihat semuanya dengan jelas.

 

Bagaimana pandangan Anda tentang Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang sekarang bergulir di DPR?

Kita harus tahu bahwa undang-undang merupakan persetujuan yang dibuat rakyat dan pemerintah. Rakyat diwakili oleh DPR, sedangkan pemerintah itu presiden dan seluruh jajarannya. Dalam aturan negara kita, untuk membuat UU itu baru bisa dibicarakan atas prakarsa hanya dari dua pihak, yaitu DPR atau pemerintah. IKPI tidak bisa jadi prakarsa UU itu. RUU Konsultan Pajak itu prakarsanya dari DPR, maka bergantung dari DPR untuk menyelesaikan RUU itu dan menentukan tujuannya. Kalau memang tujuannya profesional dan untuk membuat UU yang diperlukan oleh masyarakat, mau tidak mau DPR harus menggunakan fasilitas yang bisa digunakan, yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Sekarang ini posisinya masih dalam masa RDPU yang dilaksanakan oleh panitia kerja (panja). Nanti panja akan menyusun penyempurnaan RUU itu dan dikirim ke pemerintah. Dalam 60 hari pemerintah harus menyampaikan pendapat terhadap usulan RUU dari DPR tersebut. Kalau sudah disepakati, selanjutnya akan disahkan di paripurna. Setelah sah, baru dikirim ke presiden untuk ditandatangani. Jadi, prosesnya masih jauh.

IKPI profesional, kami mengharapkan kalau memang ada UU Konsultan Pajak, maka harus sesuai dengan aturan. UU itu harus berdasarkan UUD. Tujuannya sudah jelas digariskan di Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945, memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi atau bimbingan perpajakan dari orang-orang yang mempunyai kemampuan yakni konsultan pajak. Kalau UU mengatur tentang konsultan pajak artinya konsultan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, bukan konsultan abal-abal.

Konsultan pajak harus profesional, bisa melaksanakan fungsi sebagai adviser, bukan membela masyarakat yang nakal. Konsutan harus menunjukkan apa kesalahan WP. Kalau memang keberatan maka bisa mengajukan keringanan. Tapi kalau ternyata aparat DJP yang salah dan ada abuse of power, konsultan pajak dapat bicara ke pimpinan di DJP bahwa tindakannya salah. Kalau tidak bisa juga, konsultan pajak bisa kawal ke pengadilan sesuai dengan aturan hukum. UU itu harus melindungi masyarakat dan bisa mencegah agar tidak ada lagi konsultan abal-abal. Sebetulnya PMK yang sekarang juga harus demikian, hanya levelnya terbatas dan tidak bisa mengatur secara luas.

Yang tak kalah pentingnya, kebijakan pajak tidak boleh menyimpang dari aturan utamanya, yakni undang-undang perpajakan. Jika dibuat menyimpang, kebijakan itu menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Dampaknya akan terlihat dari buruknya penerimaan negara dan juga tidak tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

 

Interview

“Teknologi Asistensi Digital Berkembang Pesat di Indonesia”

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Teknologi digital yang kini berkembang pesat menjadi peluang bisnis potensial sekaligus menantang bagi pengusaha muda Irzan Raditya. Pria kelahiran 1989 yang menyelesaikan pendidikan Ilmu Komputer di Hochschule für Technik und Wirtschaft di Berlin, Jerman ini adalah pendiri perusahaan start up berbasis teknologi digital, Kata.id.

Melalui inovasi dan intuisi bisnisnya, ia menghadirkan konsep bisnis baru untuk layanan business to business dengan membuat platform chatbot berbasis teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat menghubungkan perusahaan dengan kalangan konsumen.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai menjadi pembicara di acara Scale Up Asia 2018 di Jakarta, Rabu (28/3), ia membeberkan pengalamannya dalam membangun bisnis dan juga keyakinannya terhadap potensi perkembangan teknologi asistensi digital di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

Bagaimana awal mulanya Anda merintis bisnis?

Sebelumnya di tahun 2015 saya bersama beberapa rekan mendirikan perusahaan di bidang internet yakni PT YessBoss Group Indonesia yang menawarkan layanan YessBossNow.com. Pada 2016, layanan itu ditutup dan kami mendirikan Kata.id yang masih berada dalam naungan PT YessBoss Group. Kami menjadi pionir dalam menghadirkan platform chatbot untuk perusahaan.

Seperti apa layanan yang diberikan pada platform tersebut?

Platform chatbot merupakan produk percakapan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Platform ini dapat menghubungkan perusahaan dengan para konsumennya dalam memberikan layanan terbaik. Penerapan AI di sektor bisnis menjadi fokus perusahaan kami sebagai perusahaan rintisan di bidang teknologi.

“Lewat penerapan teknologi Software as a Services, kami mampu membantu pelaku bisnis dalam memahami perilaku konsumen lebih mendalam dan meningkatkan kualitas hubungan dengan konsumen. “

Mengapa membidik AI sebagai fokus perusahaan?

Saya melihat artificial intelligence e memiliki potensi bisnis yang sangat besar dan bisa dikembangkan menjadi produk lain untuk konsumen. Dalam mengembangkan layanan ini, kami melibatkan pakar pengolahan bahasa alami (natural language processing/NLP) dan keamanan teknologi informasi. Langkah ini ditempuh agar dapat meningkatkan daya saing dari produk layanan.

Apa manfaat dari layanan tersebut bagi penggunanya?

Pada versi awalnya platform ini menawarkan dialogue engine melalui NLP yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dalam memasarkan merek perusahaan. Platform chatbot bisa digunakan untuk berbagai macam percakapan, mulai dari transaksi jual-beli, pemasaran produk, hingga pengumpulan data perilaku konsumen melalui media sosial dan aplikasi pesan seperti SMS, Facebook, atau Twitter. Ada sejumlah perusahaan yang sekarang menjadi klien kami, salah satunya perusahaan telekomunikasi Telkomsel. Perusahaan ini mengembangkan layanan Veronica yang bisa melayani pelanggan melalui chatbot di LINE, Telegram, dan aplikasi Facebook Messenger. Lewat layanan ini, keterikatan perusahaan dengan pelanggannya dapat terbangun. Bersama Accenture sebagai konsultan teknologi, kami juga telah mengembangkan teknologi Bot Studio Platform, yakni peranti lunak berbasis web. Teknologi ini bisa digunakan oleh  developer yang ingin membangun chatbot sendiri dengan NLP dari Kata.ai.

Kita bisa lihat di Telkomsel yang menghadirkan layanan Grapari Virtual bagi pelanggannya dengan teknologi AI dari Kata.id. Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang memiliki layanan pelanggan berbasis kecerdasan buatan melalui aplikasi pesan. Dengan nama Veronika, akun chatbot Grapari Virtual mampu melayani berbagai keluhan dan pertanyaan pelanggan Telkomsel di platform social chat sepanjang hari. Ini dimungkinkan karena teknologi AI menghadirkan layanan mandiri yang lebih cepat dan dapat diakses oleh pelanggan kapan saja diinginkan. Layanan mandiri ini memberikan pengalaman mobile digital lifestyle bagi penggunanya dan bisa menjawab berbagai pertanyaan terkait produk Telkomsel.

Bagaimana Anda melihat prospek bisnis ini di masa mendatang?

Saya yakin dalam sepuluh tahun mendatang teknologi asistensi digital memiliki potensi untuk terus berkembang. Dari sisi budaya yang tumbuh di masyarakat, selama ini orang Indonesia lebih suka berbicara dengan perwakilan perusahaan jika punya masalah terkait produk atau layanan perusahaan. Sekarang dengan perkembangan aplikasi pesan yang luar biasa membuat potensi ini makin besar.

Lewat penerapan teknologi Software as a Services, kami mampu membantu pelaku bisnis dalam memahami perilaku konsumen lebih mendalam dan meningkatkan kualitas hubungan dengan konsumen. Pertumbuhan pengguna aplikasi pesan di Indonesia sangat pesat. Ini merupakan potensi yang bisa digarap oleh perusahaan untuk mempererat keterikatannya dengan pelanggan. Peluang bisnis ini memacu kami untuk terus mengembangkan Kata.id menjadi platform NLP dalam bahasa Indonesia yang kaya dengan beragam fitur. Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan adalah pasar yang ideal untuk chatbot. Dengan tingginya jumlah pengguna aplikasi pesan dan faktor perilaku pasar, kawasan ini lebih menjanjikan dibandingkan kawasan lainnya.

Apa rencana pengembangan bisnis yang ingin Anda wujudkan selanjutnya?

Kami memiliki pengalaman kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar, seperti Grup Telkom melalui anak usahanya yaitu Infomedia Nusantara dan juga Microsoft yang merupakan perusahaan global asal Amerika Serikat. Oleh sebab itu banyak modal ventura yang ingin menempatkan dananya di Kata.ai.

Pada Agustus 2017 lalu, kami memperoleh pendanaan dari Trans-Pacific Technology Fund bersama kelompok investor lain sebesar 3,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 46,5 miliar. Dana itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan menembus pasar baru di Asia Tenggara dan Taiwan. Keberhasilan kami membangun usaha berkat pemanfaatan yang tepat dalam AI untuk memperkuat interaksi brand dengan pelanggannya. Pencapaian ini telah menempatkan Kata.ai sebagai perusahaan AI nomor satu di Indonesia.

Selain fokus pada sektor penelitian dan pengembangan, kami juga mengalokasikan dana untuk mengembangkan teknologi NLP agar dapat meningkatkan kemampuan beroperasi dalam beberapa bahasa di kawasan Asia Tenggara selain layanan bahasa Indonesia yang sudah ada sekarang.

Lanjutkan Membaca

Interview

Wawancara Majalah Pajak dengan CEO Euro Management Indonesia

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Lanjutkan Membaca

Interview

Kuncinya pada Komunikasi dan Moral Petugas Pajak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Prev1 of 5
Use your ← → (arrow) keys to browse

Mantan Japan International Cooporation Agency (JICA) Expert tahun 1998 hingga 2001 ini mempunyai pengalaman mumpuni di bidang perpajakan. Bergabung sejak 1982 dengan National Tax Agency (NTA), pria kelahiran Jepang 22 Oktober 1955 ini dipercaya mengemban jabatan yang beragam di institusi pengumpul pajak Jepang tersebut, mulai dari Office of Mutual Agreement Procedures Director, Director of International Operations Division serta Director of Large Enterprise Examination Division.

Penulis: Ruruh Handayani

Fotografer: Rivan Fazry

Saat membantu Direktorat Jenderal Pajak RI sebagai JICA Expert dan Supervisor Advisor pada periode 1998-2001, ia mempunyai tugas dan peran strategis, seperti memperkenalkan sekaligus merekomendasikan sistem administrasi pajak Jepang, membantu pendidikan serta pelatihan petugas pajak baik di Indonesia maupun Jepang, serta mengembangkan kerja sama dan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.

Pada 1997, lulusan Waseda University, Jepang ini pun menuangkan pemikirannya di bidang perpajakan dalam bentuk buku yang berjudul Chinese Tax Guide dan Transfer Price Taxation in China and Japan pada tahun 2005.

[pullquote position=”left”]Ditjen Pajak masih dipengaruhi pihak lain seperti politik, pemerintah dan lainnya. Ditjen Pajak seharusnya hanya menjawab pada hukum pajak dan para pembayar pajak saja.[/pullquote]

Hingga selepas masa baktinya pada NTA di tahun 2012, ia pun tetap berkarya dengan mengeluarkan buku dan novel, seperti Basic Knowledge on Chinese Taxation II (2013) dan novel pertamanya yang berjudul Tax Mother. Novel berbahasa Jepang ini menceritakan tentang sistem pajak Jepang pada masa Perang Dunia II, berpadu dengan tokoh serta alur cerita fiksi yang ia ciptakan untuk lebih memudahkan pembaca mengenal dunia pajak Jepang.

Selain mengajar di Nihon University, ia kini juga berkontribusi di salah satu media lokal mingguan di Jepang dengan menuliskan novel berjudul Hide and Seek-Chase the International Tax Avoidance yang rencananya akan dibukukan tahun depan.

Saat berkesempatan mengunjungi Jakarta akhir Maret lalu, dengan antusias bapak dua anak ini menceritakan secara khusus kepada Majalah Pajak mengenai situasi perpajakan di Indonesia dan merekomendasikan sistem administrasi pajak Jepang untuk bisa diterapkan di Indonesia.

Menurutnya, Ditjen Pajak mempunyai tugas yang cukup berat dan panjang dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal seperti perbaikan sistem dan administrasi, juga eksternal yaitu pendekatan kepada pembayar pajak yang cakupan populasinya sangat luas dengan keberagaman karakter masing-masing daerah.

Berikut petikannya.

Prev1 of 5
Use your ← → (arrow) keys to browse

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News3 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News4 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News5 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News7 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News7 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News8 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News10 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis3 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending