Connect with us

Interview

Konsultan Pajak Harus Berperan Sebagai “Adviser”

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

 

 

Masih rendahnya pencapaian tax ratio di Indonesia merupakan hasil dari keseluruhan proses administrasi perpajakan dengan segala elemen terkait yang mendukungnya. Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kismantoro Petrus mengemukakan, rumitnya perpajakan di Indonesia menyebabkan sebagian besar masyarakat malas membayar pajak. Kondisi ini terkait erat dengan belum adanya data menyeluruh yang dapat dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah untuk kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (27/2), mantan pegawai pajak dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP yang meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Saint Louis University, Amerika Serikat ini memaparkan sistem perpajakan di negara maju seperti Swedia yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak perlu lagi meminta Wajib Pajak (WP) untuk datang ke kantor pajak karena seratus persen data masyarakat sudah masuk ke pemerintah. Perbedaan kondisi sistem perpajakan di setiap negara tersebut menurutnya turut memengaruhi besar kecilnya kebutuhan jasa konsultan pajak untuk melayani masyarakat, dalam hal ini mendampingi WP.

Berikut ini petikannya.

 

Bagaimana pandangan Anda tentang regulasi yang mengatur profesi konsultan pajak di Indonesia saat ini?

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 bertujuan untuk mengontrol konsultan pajak. Dasar hukum yang mengatur konsultan pajak adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H Ayat 2. Pasal tersebut memuat tentang hak warga negara dalam melaksanakan undang-undang dan mendapatkan kemudahan, yakni boleh menunjuk orang untuk menjadi konsultan. Perlu dipahami bahwa konsultan itu berbeda dengan konsulen. Sejak 1983 dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa konsulen adalah pembela (lawyer). Sedangkan konsultan adalah pemberi informasi yang lengkap (adviser). Konsultan pajak harus bisa berperan sebagai adviser. Jadi, salah kalau dikatakan konsultan itu membela yang bayar. Untuk itu profesi konsultan harus diatur dalam regulasi.

Siapa saja yang bisa menjadi konsultan pajak?

Tidak semua orang yang mengetahui tentang pajak boleh menjadi konsultan. Hal ini juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk keteraturan maka perlu suatu pembatasan. Kalau sekarang belum ada Undang-Undang Konsultan Pajak, pembatasannya adalah dengan diatur berdasakan Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa WP boleh menunjuk atau mencari kuasa. Dalam Undang-Undang KUP pasal 32 dijelaskan bahwa kuasa yang ditunjuk itu harus konsultan. Sama halnya dengan dokter atau akuntan, konsultan pajak ini profesi. Kalau tidak punya izin, itu konsultan abal-abal. Untuk itu konsultan pajak harus dikendalikan oleh pemerintah, yakni DJP.

Oleh karena dibatasi, negara memberikan arahan pada masyarakat tentang konsultan yang bisa ditunjuk sebagai kuasa. Maka hal ini perlu diatur dan sekarang diatur dengan PMK karena belum ada undang-undang. Tapi kalau merujuk pada UUD 1945, sebetulnya konsultan harus diatur oleh undang-undang. Kalau nanti menjadi UU Konsultan Pajak, istilah hukumnya adalah konsultan pajak diatur dengan UU. Saat ini konsultan pajak diatur berdasarkan UU, karena dasarnya UU KUP dan yang mengaturnya adalah PMK.

“Orang Indonesia malas bayar pajak karena mengisi SPT masih dianggap rumit. Kerumitan ini karena pemerintahnya tidak mempunyai data.”

Bagaimana proses persyaratan konsultan pajak untuk memperoleh izin praktik?

Pertama-tama harus memenuhi kualifikasi. Profesi konsultan pajak ini butuh sangat banyak. Bagi yang mampu memenuhi kualifikasi diberi brevet A. Kalau sudah bisa memenuhi kualifikasi yang lebih tinggi diberi brevet B. Jika bisa memenuhi semua kebutuhan perpajakan, maka diberi grade brevet C. Oleh karena di masyarakat masih banyak membutuhkan tenaga profesional konsultan pajak, maka pemegang brevet A juga boleh menjadi konsultan. Hanya saja klasifikasi masalah yang ditanganinya terbatas, karena kemampuan penguasaan perpajakannya juga terbatas. Ini supaya pesan UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 2 tetap dijalankan, bahwa konsultan pajak adalah tempat bertanya dan mendapatkan bimbingan bagi masyarakat. Kalau kasusnya persoalan biasa, memakai pajak yang brevet A saja cukup. Saat ini jumlah pemegang brevet A cukup banyak, karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsultasi WP Orang Pribadi (OP). Untuk pemegang brevet C jumlahnya masih sekitar seribu konsultan.

Dari segi kuantitas, saat ini jumlah konsultan pajak masih sangat kurang. Peserta ujian saja pemahamannya belum memadai karena kesadaran memberikan ilmu perpajakan oleh bangsa Indonesia masih belum baik. Buktinya materi pendidikan perpajakan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi baru diberikan tahun ini. Sementara Jepang sejak 1940 semua pendidikan pajak sudah diberikan untuk seluruh bangsanya. Indonesia tertinggal jauh, bedanya 70 tahun dengan Jepang. Konsultan pajak yang telah lulus kualifikasi dan memiliki izin praktik dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Selain memahami semua ketentuan perpajakan, konsultan pajak harus mampu memperjelas penyampaian peraturan perpajakan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi patuh dan terhindar dari sanksi pajak.

Menurut Anda, berapa idealnya jumlah konsultan pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

Idealnya jumlah konsultan pajak itu bergantung dari kondisi WP. Kalau WP sudah pintar dan mau belajar, maka tidak perlu konsultan yang banyak. Sehingga yang diperlukan cukup konsultan untuk menangani level kasus yang rumit saja. Tapi pada kenyataannya juga tidak selalu seperti itu. Jepang yang pendidikannya sudah bagus, jumlah konsultan pajak justru lebih banyak dari WP. Artinya meski sudah berpendidikan tinggi, masyarakat Jepang masih perlu konsultan pajak. Jadi, bergantung, apakah masyarakat mau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri atau tetap minta konsultasi.

Di Swedia, dalam penerapan sistem self assessment itu masyarakatnya tidak harus mengisi SPT. Kantor pajaknya mengumpulkan data, lalu mengirim konfirmasi data itu ke WP misalnya terkait penghasilan, besar pajak yang sudah dibayar dan yang masih harus dibayar. WP hanya melihat saja data itu, lalu kirim SMS ke kantor pajak bahwa dia membenarkan data tersebut dan akan menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jadi, masyarakat di Swedia tidak perlu bantuan konsultan karena cukup membaca data pajak yang disampaikan oleh kantor pajak dan menyelesaikan sendiri. Sehingga jumlah ideal konsultan pajak itu bergantung metode dan kesadaran masyarakatnya juga. Kalau kantor pajaknya sudah punya kekuatan andal untuk menghitung pajak masyarakat, maka masyarakat tidak perlu terlalu banyak bantuan konsultan.

Apakah penerapan keterbukaan informasi perbankan cukup mendukung pengumpulan data dan informasi bagi administrasi perpajakan?

Keterbukaan informasi perbankan untuk pajak juga belum tentu memudahkan pemajakan. Itu hanya membuka informasi, tapi untuk membuat WP mau membayar pajak sesuai penghasilan yang diterima tidak mudah. Ini memang bergantung manusianya juga, bukan masalah perbandingan WP dengan konsultan. Jadi kebutuhan konsultan itu diukur sesuai kondisi, tidak selalu Indonesia harus mengikuti yang ada di negara maju.

Orang Indonesia malas bayar pajak karena mengisi SPT masih dianggap rumit. Kerumitan ini karena pemerintahnya tidak mempunyai data. Kalau data dari berbagai sumber sudah terkumpul, tentu tidak perlu lagi meminta WP untuk datang ke kantor pajak. Di Swedia, masyarakatnya tidak perlu ditanya datanya karena jumlah kewajiban pajaknya sudah ditetapkan oleh otoritas setempat. Masyarakat dengan mudah bisa langsung menyelesaikan kewajiban pajak karena datanya seratus persen sudah masuk ke pemerintah.

Jadi, kalau sekarang tax ratio di Indonesia rendah, untuk apa diributkan karena itu adalah hasil. Banyak orang hanya melihat hasilnya, lalu menyalahkan pemerintah. Padahal, tidak bisa hanya menyalahkan seperti itu karena kita harus lihat semuanya dengan jelas.

 

Bagaimana pandangan Anda tentang Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang sekarang bergulir di DPR?

Kita harus tahu bahwa undang-undang merupakan persetujuan yang dibuat rakyat dan pemerintah. Rakyat diwakili oleh DPR, sedangkan pemerintah itu presiden dan seluruh jajarannya. Dalam aturan negara kita, untuk membuat UU itu baru bisa dibicarakan atas prakarsa hanya dari dua pihak, yaitu DPR atau pemerintah. IKPI tidak bisa jadi prakarsa UU itu. RUU Konsultan Pajak itu prakarsanya dari DPR, maka bergantung dari DPR untuk menyelesaikan RUU itu dan menentukan tujuannya. Kalau memang tujuannya profesional dan untuk membuat UU yang diperlukan oleh masyarakat, mau tidak mau DPR harus menggunakan fasilitas yang bisa digunakan, yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Sekarang ini posisinya masih dalam masa RDPU yang dilaksanakan oleh panitia kerja (panja). Nanti panja akan menyusun penyempurnaan RUU itu dan dikirim ke pemerintah. Dalam 60 hari pemerintah harus menyampaikan pendapat terhadap usulan RUU dari DPR tersebut. Kalau sudah disepakati, selanjutnya akan disahkan di paripurna. Setelah sah, baru dikirim ke presiden untuk ditandatangani. Jadi, prosesnya masih jauh.

IKPI profesional, kami mengharapkan kalau memang ada UU Konsultan Pajak, maka harus sesuai dengan aturan. UU itu harus berdasarkan UUD. Tujuannya sudah jelas digariskan di Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945, memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi atau bimbingan perpajakan dari orang-orang yang mempunyai kemampuan yakni konsultan pajak. Kalau UU mengatur tentang konsultan pajak artinya konsultan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, bukan konsultan abal-abal.

Konsultan pajak harus profesional, bisa melaksanakan fungsi sebagai adviser, bukan membela masyarakat yang nakal. Konsutan harus menunjukkan apa kesalahan WP. Kalau memang keberatan maka bisa mengajukan keringanan. Tapi kalau ternyata aparat DJP yang salah dan ada abuse of power, konsultan pajak dapat bicara ke pimpinan di DJP bahwa tindakannya salah. Kalau tidak bisa juga, konsultan pajak bisa kawal ke pengadilan sesuai dengan aturan hukum. UU itu harus melindungi masyarakat dan bisa mencegah agar tidak ada lagi konsultan abal-abal. Sebetulnya PMK yang sekarang juga harus demikian, hanya levelnya terbatas dan tidak bisa mengatur secara luas.

Yang tak kalah pentingnya, kebijakan pajak tidak boleh menyimpang dari aturan utamanya, yakni undang-undang perpajakan. Jika dibuat menyimpang, kebijakan itu menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Dampaknya akan terlihat dari buruknya penerimaan negara dan juga tidak tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

 

Interview

Buka Data Pajak, Cari Solusi Bersama

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Keterbukaan data pajak yang diterbitkan secara berkala dan rinci akan sangat membantu pemerintah dalam menyoroti permasalahan sebenarnya di masyarakat. Namun sayangnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga kini belum sepenuhnya bisa menyajikan data penerimaan ke publik baik per sektor usaha maupun daerah. Mantan Dirjen Pajak periode tahun 2000-2001 Machfud Sidik melontarkan kritik tajamnya pada kinerja DJP yang dinilainya masih cenderung menutupi berbagai data untuk kepentingan internal.

Dalam perbincangan santai dengan Majalah Pajak di kediamannya yang sejuk di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini, Machfud yang hingga kini masih aktif mengajar di lingkungan kampus dan menjadi Senior Fiscal Decentralization Expert di organisasi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) memaparkan pandangan dan sumbangsih pemikirannya bagi perbaikan sektor perpajakan di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

 

Di masa pandemi virus korona yang sampai sekarang belum berakhir, pajak menjadi instrumen kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa bentuk dukungan yang bisa dilakukan otoritas pajak terhadap upaya pemulihan ekonomi saat ini?

Dalam keadaan sulit yang dialami masyarakat akibat pandemi ini, sektor perpajakan khususnya para petugas pajak tidak boleh agresif seperti melakukan enforcement. Itu dampaknya secara psikologis kurang bagus kalau ada orang yang tidak patuh lalu dilakukan enforcement apalagi sampai disandera, diumumkan, walaupun dari segi regulasi benar.

Dari segi kebijakan fiskal, domain pajak itu selain sifatnya teknokratis juga merupakan domain bagi political issue. Jadi, menambah beban yang tidak perlu dan terpaksa pemerintah harus menjelaskan. Maka cara yang lebih tepat adalah melakukan pemetaan, mana sektor-sektor yang di masa pandemi ini justru malah naik. Itu perlakuannya harus tetap, jangan sampai beban pajaknya dikurangi. Tapi sektor-sektor yang terpuruk jangan dikejar-kejar. Harus ada suatu kebijakan tentunya karena pajak itu kepentingan regulatory dan keluarnya peraturan pemerintah (perpu) untuk mengatasi dampak pandemi itu sudah sangat kuat. Pemerintah tidak bisa dituntut dan sebagainya, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan keringanan di bidang perpajakan. Kalau sudah begitu tidak usah khawatir. Pejabat publik itu memang risikonya diserang sana sini, tapi harus tegas. Kita mengakui ada kelemahan di setiap kebijakan, tapi kita bisa mempertahankannya.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Bagaimana mengelola kebijakan di sektor fiskal agar penerimaan pajak tidak menurun begitu dalam akibat pandemi?

Terkait tuntutan pajak pada DJP dan menteri keuangan, saya secara implisit mengatakan, betapa pun krusial dan mendesaknya suatu kebijakan, pemegang kebijakan itu harus punya data yang akurat dan kuat. Jangan membuat kebijakan yang sebenarnya masih kontroversial dan meragukan. Kalau datanya setengah-setengah, maka mudah diombang-ambing oleh sekelompok orang yang ada kepentingan atau dekat dengan pengusaha. Tapi kalau kita tidak punya interest kemudian punya data akurat dan sudah dipilih yang paling baik di antara kebijakan yang tidak populer, maka jalankan saja.

Masukan dari berbagai pihak itu penting, seperti dari pengusaha dan masyarakat. Namun pengusaha juga punya kepentingan, sehingga pengusaha harus punya argumentasi kenapa minta pajaknya diringankan.

Ketika keadaan ekonomi sedang terpuruk, maka pajak harus diberi keringanan. Tidak apa-apa diberi keringanan pajak, tapi kita dapat keuntungan. Memang keuntungan yang diperoleh itu tidak dalam wujud current financial atau duit yang masuk sekarang, tapi paling tidak keterpurukan itu bisa berkurang. Sektor-sektor usaha yang tadinya beromzet seratus persen lalu terpukul menjadi hanya 20 persen, sekarang dengan adanya keringanan pajak bisa terbantu misalnya menjadi 50 persen.

Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. Harusnya bisa berfikir makro atau imparsial. Meski tidak terima duit dari pajak dalam jumlah besar, tapi kita dapat keuntungan di bidang ekonomi. Dalam jangka menengahnya nanti diharapkan muncul lagi penerimaan. Yang demikian ini harus disajikan ke masyarakat dengan data-data.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Bagaimana Anda melihat transparansi data dan informasi di sektor pajak saat ini?

Sampai sekarang kawan-kawan di lingkungan perpajakan itu pelit dengan data. Informasi dan datanya disimpan sendiri. Kalau kita bertanya ke Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi mitra DJP, mereka memberikan data tidak apa adanya. Kalau seperti ini, bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang bagus.

Bandingkan dengan di Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Jepang. Laporan penerimaan pajak di AS itu dari segmen orang paling kaya sampai yang paling miskin, data tentang besarnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi itu almost real time. Laporan bulan yang lalu sudah ketahuan. Ini tentu jadi memudahkan pemerintahnya juga ketika mau menentukan sektor bisnis mana yang perlu diobati atau diberi keringanan pajak.

“Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. “

Data semacam itu bukan rahasia karena sudah dibuat agregasi. Untuk kelompok orang miskin yang pendapatannya sampai Rp 25 juta, kan, tidak menyebutkan orang per orang, tapi secara kelompok atau sudah dalam klaster. Publikasi DJP untuk PPh Orang Pribadi per kelompok pendapatan misalnya, apakah ada datanya yang diterbitkan tiap bulan? Kemudian data tentang berapa besar distribusi penerimaan pajak di tiap wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Lalu data tentang penerimaan pajak menurut kelompok usaha industri atau sektor tertentu. Mestinya menteri keuangan bisa mendesak dirjen pajak untuk menyajikan data itu. Jadi, bukan data pajak dari orang-orang tertentu saja. Sehingga kita seperti (melihat) kucing dalam karung, tidak ada yang mengetahui mana yang perlu dibebaskan pajaknya.

Data tentang distribusi penerimaan pajak per kelompok usaha di tiap daerah kabupaten atau provinsi itu sangat penting. Namun data seperti itu tidak ada. Yang ada hanya data penerimaan utuh secara global dari pajak pertambangan nilai (PPN) atau PPh.

Baca Juga: Integrasi Data Tingkatkan Kepatuhan dan Efisiensi

Apa urgensi dari keterbukaan dan penyajian data perpajakan tersebut?

Para akademisi bisa memotret kondisi di masyarakat yang sesungguhnya. Kita jadi mempertanyakan kenapa kalau pajak tidak bisa menyajikan data. Dulu Badan Pusat Statistik (BPS) juga pelit data. Sekarang terbuka semua, data apa pun ada. Bahkan sampai data per desa juga BPS ada. Data tentang ekspor dan impor, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan bisa didapat. Ini contoh kemajuan yang bagus dari BPS.

Lembaga lain seperti Bank Indonesia juga membuat laporan tahunan tentang ekonomi yang menganalisis ekonomi regional di daerah, padahal sebenarnya itu bukan tugas bank sentral. Itu merupakan tugas gubernur atau bupati di daerah, tapi analisis yang dibuat BI sangat membantu pemerintah daerah. Kepentingan BI terhadap analisis regional itu memang untuk mengukur tingkat inflasi yang erat kaitannya dengan stabilitas moneter.

Kenapa DJP yang mempunyai banyak kantor wilayah (kanwil) dan kantor pelayanan pajak (KPP) tidak menerbitkan data pajak per-KPP? Pegawai-pegawai pajak dengan latar belakang pendidikan yang lulusan S1 dan S2 itu bisa menganalisis kinerja pajak. Sekarang ini keterbukaan sudah menjadi tuntutan dan pajak harus bisa menjawab tuntutan itu. Dalam keadaan terpuruk di masa pandemi begini akan terbuka semua dan bisa diketahui sumbatan atau bottle neck yang perlu dibenahi. Nanti muaranya adalah transformasi.

Bagaimana dengan upaya transformasi yang telah dilakukan di sektor pajak sejauh ini?

Sekarang sudah dilakukan upaya transformasi begitu hebat, tapi ibarat kecepatan mobil baru 40 km/jam. Padahal yang diinginkan 150 km/jam karena ini di jalan tol. Masyarakat tidak bisa menunda lama. Misalnya kecenderungan internasional kalau kita mau bersaing, PPh Badan itu harus diturunkan. Sekarang pemerintah sudah menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, 20 persen bahkan ada sampai 18 persen untuk perusahaan yang go public. Artinya, penerimaan dari PPh Badan tidak bisa diharapkan. Sedangkan untuk PPh Orang Pribadi saat ini struktur kekayaan masih timpang. Jadi, bagaimana dengan struktur ekonomi yang masih timpang itu kita bisa mengejar pajak? Akhirnya seperti “Si Buta dari Gua Hantu”—memukul sana-sini tapi hasilnya kosong.

Sumber penerimaan yang paling besar peranannya itu dari Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office/LTO), lalu Kanwil Khusus. Jika Kanwil Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dikelompokkan angka totalnya sudah menyumbang 70 persen. Jika ditambah Sumatera kira-kira sudah 85 persen dari perekonomian nasional. LTO saja kira-kira menyumbang 40 persen.

Baca Juga: Paques, Pemroses Big Data dari Indonesia

Jumlah WP (Wajib Pajak) sekitar 30 juta, tapi kalau ditelusuri lagi sebenarnya hanya dibayar oleh LTO, WP di kanwil khusus yang jumlah WP-nya tidak sampai lima ribu. Itu ketimpangan, harus dikoreksi. Apalagi kalau kita bicara Papua yang hanya menyumbang sekitar 1,6 persen dari total penerimaan. Kalau kita punya data dan itu di-share, kita bisa bicara sesuatu dan mencari solusinya. Kalau data itu ditutup dan gelap, walau akademisi juga tidak akan bisa menganalisis apa sumbatan masalahnya.

Lanjut baca

Interview

Teknologi tidak Mengganti Rasa dan Empati

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dok. Zenius Indonesia

Era teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat di semua lini baik kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun belajar mengajar. Perubahan ini semakin dipercepat oleh munculnya pandemi virus korona yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, penggunaan masker, dan menjalankan berbagai kegiatan dari rumah.

Sabda Putra Subekti selaku Chief Education Officer (CEO) sekaligus pendiri perusahaan pendidikan digital Zenius Indonesia menyatakan, bisnis jasa layanan belajar mengajar berbasis digital memiliki prospek cerah dalam lima tahun mendatang dengan pangsa pasar yang luas dan populasi penduduk Indonesia yang besar jumlahnya.

Kepada Majalah Pajak, lulusan Institut Teknologi Bandung yang merintis perusahaan pendidikan sejak 2004 dengan cikal bakal bimbingan belajar secara off-line ini memaparkan visi dan misinya dalam memajukan pendidikan di Indonesia, pengalaman dan tantangannya dalam membangun bisnis, serta upayanya dalam merancang metode pembelajaran berlandaskan pedagogi atau ilmu pendidikan.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Bagaimana Zenius menyiapkan sumber daya manusia yang andal untuk bisa menghadirkan konten pengajaran daring yang semakin berkualitas?

Pertama-tama memang kami di Zenius merekrut tenaga pengajar dengan latar belakang yang bukan hanya guru. Proses seleksi tenaga pengajar di sini tidak mudah dan saya ikut terlibat langsung dalam membuat soal-soal ujian untuk seleksi guru. Kami mempunyai secret ingredient yang khusus dalam menyeleksi tenaga pengajar untuk mendapatkan orang-orang yang mempunyai passion dan semangat tinggi dalam mendidik agar semua murid bisa jadi cerdas dan ketagihan belajar.

Ada standar khusus yang harus dipenuhi mulai dari passion, logika, dan semangat untuk terus menggali ilmu sebagai sumber pengajaran. Ini semua melalui serangkaian proses pengembangan seperti kegiatan pelatihan dan tak dipungkiri ini memang sangat berat. Tapi kami sudah membangun SDM yang mumpuni dalam mengajar selama 15 tahun dan tentu ini jadi pengalaman berharga. Saat ini jumlah tenaga pengajar di Zenius masih di kisaran puluhan orang dan akan ditingkatkan hingga ratusan.

Seperti apa metode pembelajaran yang diterapkan Zenius saat ini?

Saat ini yang kami punya itu recorded video berisi soal-soal pelajaran berikut pembahasannya yang bisa ditonton secara bebas akses. Kami sudah pernah buat rekaman ini dalam jumlah sangat banyak. Jadi, layanan yang ada ini silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk cakupan konten belajar bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA sebenarnya kami sudah punya banyak dan lengkap. Tapi kami ingin terus menyempurnakan konten-konten yang kurang efektif maupun kurang menarik. Visualnya juga disesuaikan agar lebih kekinian dan gaya bahasa yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak milenial.

Zenius menerapkan standar pendidikan yang mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional, tapi memberikan penguatan pada konten pembelajarannya. Kami ingin membuat setiap murid itu ketagihan belajar melalui konten pembelajaran menarik yang disandingkan dengan teknologi. Hal-hal seperti ini memang butuh proses teknis yang panjang. Semua orang itu pada dasarnya memiliki ketertarikan belajar, tapi memulainya bisa jadi berbeda-beda. Dengan pengalaman yang kami miliki selama 15 tahun di bidang pendidikan, kami punya formula-formula dalam menyusun konten pembelajaran yang efektif.

Bagaimana Zenius membuat konten pengajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan soft skill murid?

Sebetulnya ada hal yang paling penting tentang metode pembelajaran di Zenius. Kebanyakan kita berpikir bahwa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak itu hanya sebatas untuk diri anak itu saja yang sifatnya individual. Dari awal misi Zenius adalah ingin mencerdaskan manusia. Pendidikan itu bukan hanya untuk anak murid saja, tapi bagaimana standar pendidikan yang diterapkan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui anak-anaknya.

Potensi bisnis pendidikan digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang akan semakin terbuka lebar.

Di Zenius ada standar minimal yang harus dipelajari oleh semua anak mulai dari soft skill dan juga thinking skill. Kedua aspek itu sangat penting dalam pendidikan. Cara yang digunakan Zenius adalah dengan memacu anak didik dari awalnya senang belajar, lama kelamaan muncul keyakinan bahwa ilmu yang sedang ia pelajari itu penting dan akhirnya membuat ketagihan belajar. Ada berbagai macam cara untuk membuat anak senang belajar soft skill, contohnya kemampuan berkomunikasi. Mereka akhirnya memahami bahwa ternyata belajar komunikasi iitu bisa membantu meningkatkan kemampuan dan keyakinan dirinya dalam berorganisasi. Jadi, semua anak itu sebenarnya senang belajar kalau pelajaran itu dirasa penting untuk dirinya. Tinggal kita menemukan waktu yang tepat untuk memacu mereka supaya akhirnya ketagihan belajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan konsep baru yaitu Merdeka Belajar. Bagaimana pandangan Anda terhadap konsep tersebut?

Konsep Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini semakin mendorong metode pembelajaran secara on-line. Melalui pembelajaran berbasis digital, para siswa bisa belajar dari rumah. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, maka potensi bisnis pendidikan digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang akan semakin terbuka lebar.

Sesungguhnya banyak aspek yang sejalan antara kami dan Kemendikbud. Pendidikan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi kita semua perlu kolaborasi. Saya juga berbincang dengan Presiden Jokowi tentang konsep pendidikan yang ingin diterapkan pemerintah dan ternyata cocok dengan kami. Jadi, cukup dibagi-bagi ruangnya untuk pemerintah dan seperti apa perannya untuk sektor swasta. Kami adaptif dengan kebijakan pemerintah dan cepat mengantisipasi perubahan yang muncul agar anak murid juga bisa adaptif dalam belajar hal baru. Tidak masalah kurikulumnya seperti apa. Kalau aspek fundamental pembelajarannya benar, hal itu akan selalu terpakai meskipun kurikulum berubah. Prinsip-prinsip universal dalam pembelajaran itu akan selalu tetap.

Seperti apa kolaborasi yang dilakukan Zenius dengan pihak lain di bidang pendidikan?

Saat ini kami menjalin kerja sama dengan stakeholders lainnya dalam membantu memberdayakan para guru dan sekolah di wilayah Jawa dan daerah-daerah terpencil yang ada di daerah Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Dengan menerapkan metode belajar secara on-line dan off-line, anak-anak yang berada di daerah terpencil bisa terjangkau.

Saat peringatan Hari Guru pada November 2019 lalu kami berkolaborasi dengan organisasi yang peduli dengan nasib guru yaitu We The Teacher. Kami bersama-sama melakukan program pemberdayaan guru-guru di wilayah tertinggal dan distribusi infrastruktur belajar yang lebih baik. Program pemberdayaan ini kami jalankan karena melihat semangat guru yang ingin fokus belajar namun terkendala oleh sempitnya waktu lantaran harus memenuhi ketentuan administrasi seperti pengurusan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan catatan daftar hadir.

Para guru ini mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sementara kami mempunyai sekitar 80.000 video pembelajaran dari kelas 1 sampai 6 SD dan untuk tingkat SMP yang mencakup satu juta bank soal. Para guru bisa menyampaikan video pembelajaran dan bank soal dari Zenius untuk anak-anak murid di kelas. Guru dan murid bisa mengakses materi-materi pembelajaran kami.

Untuk tahap awal, target program pemberdayaan ini adalah guru-guru bidang studi matematika, sains, dan Bahasa. Pemberdayaan bagi guru tidak hanya dari segi digitalisasi proses belajar mengajar, tapi juga dalam pemanfaatan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas administratif yang menyita banyak waktu seperti penyusunan RPP.

Melalui program ini kami berupaya membantu sekolah dan anak didik di berbagai daerah tertinggal di Indonesia agar memperoleh fasilitas penunjang pendidikan yang memadai seperti digitalisasi teknologi lewat program Zenius Prestasi. Program pemberdayaan ini akan membantu para guru untuk bisa lebih banyak menggunakan waktu dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Guru juga bisa punya lebih banyak kesempatan untuk berkreasi dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

Bagaimana efektivitas pembelajaran secara digital dalam dunia pendidikan, apakah metode ini akan semakin menggantikan peran sentral guru sebagai tenaga pendidik?

Salah besar jika memandang era Revolusi 4.0 yang mendorong digitalisasi dalam metode pembelajaran bagi anak didik akan menggantikan peran guru. Revolusi 4.0 itu oleh sebagian orang dianggap akan mengambil peran guru sehingga menyebabkan munculnya jobless teacher. Padahal, sesungguhnya di masa sekarang ini peran pekerjaan yang memanusiakan manusia itu akan lebih banyak dibutuhkan, yaitu empati dan rasa. Guru berperan penting dalam pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Meskipun sudah ada teknologi digital yang terus berkembang pesat, guru tetap dibutuhkan perannya untuk membantu mengarahkan murid di lapangan. Kunci kepercayaan yang paling dibutuhkan dalam mendidik murid adalah guru, sehingga peran guru tidak akan pernah bisa tergantikan.

Lanjut baca

Interview

Kami Rangkul Semua, dan Maju Bersama

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : dok Universitas Gunadarma

Sudah tiga tahun berturut-turut ini Gunadarma menjadi Perguruan Tinggi Pembina untuk kampus-kampus di daerah 3T (Terluar, Terdalam, Tertinggal)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan konsep baru di lingkungan pendidikan tinggi yaitu kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan yang mengharuskan para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus selama tiga semester ini menuntut pengelola institusi perguruan tinggi segera berbenah. Rektor Universitas Gunadarma E.S Margianti mengemukakan, saat ini kampusnya telah mempersiapkan tiga gedung baru di Jalan Raya Bogor yang masih dalam proses konstruksi untuk digunakan sebagai pusat industri kreatif mahasiswa dari semua program studi. Pihaknya juga tengah membangun kawasan techno park seluas 63 hektare di Cikalong, Jawa Barat sebagai sarana akademik bagi seluruh mahasiswa.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kampus Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Rabu (4/3) Profesor Kehormatan sekaligus Brand Ambassador of Tourism Uzbekistan untuk Indonesia ini mengungkapkan, pembangunan berbagai sarana penunjang seperti gedung pusat industri kreatif maupun kawasan techno park merupakan wujud kesungguhan Gunadarma untuk menjawab tantangan di era teknologi digital menuju universitas riset kelas dunia.

Berikut ini petikan wawancara kami.

Apa visi dan misi yang ingin diraih Universitas Gunadarma?

Setiap waktu ada evaluasi terhadap visi dan misi Gunadarma. Adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan sampai tahun 2022 adalah menjadi perguruan tinggi yang dipehitungkan secara internasional dengan tetap mempertahankan keterlibatan dan partisipasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Memang orientasi kami adalah mampu berprestasi secara internasional, akan tetapi tanpa meninggalkan peran serta dan sumbangan secara nasional. Jadi, bukan hanya mengejar visi untuk bisa go international, tetapi kepedulian dan pengabdian bagi masyarakat lokal juga tetap berjalan.

Dan yang menjadi modal untuk meraih semua visi dan misi itu tentu saja dengan mengikuti perkembangan information and communication technology (ICT).

Dari sejak awal tepatnya di tahun 1981 memang Gunadarma sudah menyatakan sebagai kampus yang berbasis ICT. Dalam perjalanannya sekarang ICT telah menjadi internet of things (IoT) dan mendorong revolusi industri di masyarakat.

Bagaimana Gunadarma mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyambut era teknologi digital?

Mau tidak mau kami harus mengejar apa yang sedang berkembang di masyarakat. Karena situasinya berubah terus, jadi jangan di saat ada perkembangan lantas kita malah berhenti. Jangan puas dengan apa yang ada, tapi harus lihat perkembangan yang ada. Kami secara proaktif mengikuti perkembangan dengan melakukan berbagai koordinasi secara terbuka bersama banyak pihak. Para dosen yang kami rekrut sejak awal harus bersedia untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktoral.

Dalam perjalanannya seorang dosen yang sudah meraih gelar doktor, tapi gelarnya itu tidak sesuai dengan bidang akademik yang lama. Sementara bidang yang lama sudah ada kepangkatan. Untuk posisi demikian, terbuka kemungkinan bagi dosen yang bersangkutan mengambil doktor di bidang sama dengan bidang yang ditekuni sebelumnya agar linier. Jadi, dosen itu boleh mengambil lagi gelar doktor di bidang yang linier dengan bidang sebelumnya. Gunadarma sangat mendukung bagi siapa saja dosen yang mau terus belajar. Selain dukungan di bidang akademik, dosen juga dituntut harus profesional dalam aspek publikasi dan kepangkatan. Kami juga perlu memperluas wawasan melalui kegiatan seminar, konferensi, maupun jalan-jalan. Semua program ini dilakukan baik untuk dosen maupun mahasiswa.

Bagaimana Gunadarma menghubungkan lulusannya dengan dunia riil agar mampu berkontribusi di masyarakat?

Tentu saja dengan melakukan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan, kita tidak mungkin bisa ikut berperan.

Dalam konteks yang lebih luas, sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan kebijakan Kampus Merdeka. Untuk mengimplementasikan konsep itu, para mahasiswa harus melakukan kegiatan di luar kampus selama tiga semester. Kalau kebijakan itu nantinya sudah harus dijalankan, bisa dibayangkan seperti Gunadarma dengan total mahasiswa sebanyak 46.000 orang. Lantas pihak mana yang mau menampung para mahasiswa ini untuk berkegiatan di luar kampus? Dalam posisi demikian, otomatis kami mengharapkan para mahasiswa bisa terserap di perusahaan. Kalau untuk Gunadarma mungkin agak mudah menjalankannya karena masyarakat sudah percaya dengan nama kampus ini. Sementara untuk universitas lain mungkin ini jadi masalah.

Sehubungan dengan kebijakan Kampus Merdeka ini kami juga tidak bisa mengandalkan semua mahasiswa bisa terserap oleh perusahaan. Maka sekarang Gunadarma sudah menyiapkan beberapa gedung yang memiliki 12, 15, dan 18 lantai yang sekarang masih dalam proses pembangunan di Jalan Raya Bogor. Gedung 12 lantai rencananya untuk office, yang 15 lantai untuk rumah sakit internasional, dan yang 18 lantai untuk pusat industri kreatif ditambah lahan parkir. Nanti di sana akan dibuat banyak unit usaha. Jadi, kalau Kampus Merdeka menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan, kami bisa mengatur secara terstruktur untuk mengakomodasi kegiatan mahasiswa selama tiga semester di luar kampus. Kami sudah memikirkan dan mempersiapkan sampai sejauh itu.

Saat ini Gunadarma juga sedang mengembangkan techno park seluas 63 hektare di Cikalong, Jawa Barat. Kami sudah melakukan studi banding ke Leiden, Belanda untuk mengembangkan proyek tersebut. Kawasan techno park tersebut akan menjadi sarana akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk semua program studi yang ada di Gunadarma. Sekarang lahannya baru dibuka 5 hektare. Pengembangan kawasan ini juga membuka kerja sama dengan masyarakat lokal yang mengelola tanaman secara alami yaitu Masyarakat Perkebunan Organik Indonesia (Maporina). Mereka sudah membangun beberapa pusat pengelolaan tanaman organik di seluruh Indonesia seperti durian dan melon. Mereka juga meminta kepada kami lahan seluas satu hektare di kawasan techno park untuk memproduksi tanaman organik. Kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang mulai dari hotel, tenaga surya, robot, camping ground, rumah pohon, warung kebun, hingga mobil golf. Masing-masing fakultas memiliki pusat kegiatannya. Tiap hari Minggu ratusan masyarakat mendatangi kawasan ini untuk sekadar jalan santai. Dari lahan seluas 63 hektare, ada yang dijadikan sebagai zona tertutup dan ada juga zona untuk publik.

Kawasan techno park akan menjadi sarana akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk semua program studi yang ada di Gunadarma.

Sejauh ini, seperti apa bentuk kerja sama dalam cakupan global yang sudah dilakukan oleh Kampus Gunadarma dengan pihak luar?

Kedutaan Uzbekistan di Indonesia adalah salah satu kedutaan yang kami bantu untuk penguatan information and technology (IT) dan promosi kebudayaan. Melalui Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta, Gunadarma telah menjalin kerja sama dengan beberapa kampus di negara itu. Bahkan sejak dua tahun lalu saya dipercaya sebagai Duta Wisata Negara Uzbekistan.

Gunadarma sudah banyak menjalin kerja sama strategis dengan kampus-kampus di luar negeri seperti Perancis, Jerman, Kanada, dan Australia untuk program studi komputer. Kerja sama Gunadarma dengan kampus di Swedia untuk program studi Psikologi. Sedangkan kerja sama untuk program studi Ekonomi dilakukan dengan Uzbekistan, Maladewa, dan India. Kami mempunyai apartemen yang khusus disiapkan untuk menampung tamu-tamu dari luar negeri maupun dalam negeri.

Bagaimana kerja sama yang dijalankan kampus dengan pemerintah selama ini?

Gunadarma mempunyai banyak pusat kajian. Ada yang bergerak di bidang kerja sama luar negeri seperti dengan Kedubes Uzbekistan dan kerja sama dalam negeri seperti dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya selalu menekankan kepada akademisi Gunadarma yang mengelola pusat kajian tentang passion terhadap bidang yang dikerjakan. Dengan passion itu, ketika diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengelola pusat kajian, dengan sendirinya dia akan mampu untuk menjalankan kegiatan. Untuk pusat kajian pajak, saya senang ada Ibu Santi selaku Kepala Tax Center Universitas Gunadarma yang betul-betul menikmati perannya dalam mengembangkan pusat kajian pajak. Demikian halnya dengan yang menangani kerja sama luar negeri. Kami secara rutin mengirimkan delegasi ke Uzbekistan. Namun karena ada pandemi virus korona, untuk sementara kegiatan ini tertunda.

Kami melakukan berbagai kegiatan dengan kampus di Uzbekistan seperti joint conference secara bergantian, joint publication, dan academic mobility antara dosen di Gunadarma dan dosen di sana.

Sejak dua tahun lalu, saya ditunjuk sebagai Duta Wisata (Brand Ambassador of Tourism) Uzbekistan untuk Indonesia.

Sudah banyak sekali yang dilakukan di negara berpenduduk hanya 33 juta jiwa itu. Di negara tempat makam Imam Bukhori dan Imam Tirmizi. Kami banyak belajar dari mereka, demikian pula sebaliknya. Saya juga menjadi profesor kehormatan di dua institusi pendidikan tinggi di sana.

Bagaimana rencana ke depan yang akan dilakukan dalam memperkuat kolaborasi dengan pihak luar?

Prinsipnya seperti mobil, menggunakan maksimum gigi tertinggi dengan tenaga efisien. Tapi kalau ada kerikil kecil saja saat kecepatan tinggi, mobil akan tergelincir dan jatuh. Ketika mobil mengerem dan mau berangkat lagi, butuh tenaga lebih banyak. Hal seperti ini berupaya kami hindari. Kalau bisa kami maju terus. Dalam organisasi bisnis dikenal adanya konjungtur siklus hidup sebuah perusahaan. Pada titik yang paling tinggi itu perusahaan mulai mengalami decline. Sebelum decline, kami selalu berupaya pindah ke konjungtur yang baru. Gunadarma ingin maju terus dan menjaga kemajuan yang telah dicapai. Dalam perjalanan, awalnya Gunadarma hanya memiliki 20 dosen, sekarang sudah ada 2.000 dosen. Jumlah mahasiswa pada awalnya di tahun 1981 hanya 92 orang, sekarang 46.000 orang. Lulusannya ada yang sudah menjadi staf ahli menteri keuangan, dubes, dan wakil walikota.

Kami membina hubungan baik dengan semua pihak. Prinsip kami di sini ingin merangkul semuanya untuk berkembang dan maju bersama. Sudah tiga tahun berturut-turut ini Gunadarma menjadi Perguruan Tinggi Pembina untuk kampus-kampus di daerah 3 T (Terluar, Terdalam, Tertinggal), seperti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini Gunadarma dan Polri mengadakan ujian on-line untuk 3.000 orang polisi untuk menduduki posisi sebagai kapolres, jenderal, maupun yang mau tugas belajar ke luar negeri. Pelaksanaan ujian ini menggunakan sistem komputer Gunadarma.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer