Connect with us

Topic

Konsultan Pajak adalah Mitra Strategis DJP

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Berada di posisi netral antara WP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), konsultan pajak berperan besar dalam mendongkrak kepercayaan dan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Sayangnya, jumlah konsultan pajak terdaftar masih minim.

Konsultan pajak mesti berada di tengah-tengah antara DJP dan WP, dan mampu menjaga integritas dan profesionalisme, serta selalu bertindak dalam koridor pelayanan dan penghormatan atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah. Itu penting untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest). Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Arfan mengatakan itu saat ditemui Majalah Pajak akhir Januari lalu.

“Di tengah itu artinya di satu sisi, dia mengedukasi WP terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya,” ujar Arfan. “Di sisi lain, konsultan pajak juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan memenuhi prosedur yang ditetapkan DJP, seperti penyampaian laporan tahunan yang berisi informasi mengenai WP yang telah diberikan jasa konsultasi.”

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111 tahun 2014 tentang Konsultan Pajak yang menggantikan PMK Nomor 485/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 98 Tahun 2005 diterbitkan untuk menegaskan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak, dan kejelasan hak dan kewajiban konsultan pajak.

Perubahan mendasar dari PMK tersebut terletak pada kewenangan penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), dari yang semula dilakukan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, kini dimandatkan pada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP). Panitia ini memiliki dua struktur organisasi utama—komite pengarah dan komite pelaksana.

Meski PMK itu ditetapkan pada 2014, USKP baru diadakan kembali pada 14 dan 15 Januari 2017 lalu. Arfan yang juga bertindak selaku Ketua Komite Pengarah Sertifikasi Konsultan Pajak menjelaskan, hal itu terjadi karena penyusunan dan penetapan struktur organisasi kedua komite tersebut memerlukan proses.

“Dalam Komite Pengarah, ada figur-figur dari DJP, Itjen Kementerian Keuangan, BPPK, akademisi, asosiasi, dan praktisi. Jadi, prosesnya enggak mudah, karena menyangkut kesediaan yang kami tunjuk, dan minta izin menteri dulu. Berkali-kali kami desain struktur organisasi ini supaya bisa berjalan bagus,” ujar Arfan.

Lebih lanjut Arfan pun meyakinkan, USKP kini dilakukan secara lebih ketat dan profesional. “Yang buat soal saja lain orang, yang ngawasi pelaksana ujian, lain orang juga. Korektornya juga lain orang. Jadi, untuk melaksanakannya benar-benar lebih profesional.”

Timpang

Di sisi lain, Arfan juga tak menampik masih adanya ketimpangan antara jumlah konsultan pajak terdaftar (sekitar 3.500 orang) dibandingkan dengan 35 juta WP. Artinya, satu konsultan pajak terdaftar harus melayani 10.000 WP. Ini membuat peran konsultan pajak sebagai mitra strategis DJP belum dapat dimaksimalkan. Ini menjadi tantangan PPSKP untuk menyelenggarakan jalur sertifikasi guna menjaring lebih banyak konsultan pajak baru.

Padahal, dengan terdaftar resmi di DJP, konsultan pajak akan lebih diuntungkan, karena mereka akan tercantum pada Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKoP) yang kerap menjadi pusat informasi dan referensi WP saat mereka memilih konsultan pajak.

Untuk mengatasinya, PPSKP berwacana akan bersinergi dengan asosiasi konsultan pajak menyelenggarakan forum secara berkala, serta menyosialisasikan pada konsultan pajak pentingnya memiliki sertifikat konsultan pajak dalam melaksanakan pekerjaan mereka membantu WP.

“Kami juga berkolaborasi dengan asosiasi konsultan pajak dalam hal penyelenggaraan sosialisasi aturan baru maupun pada event khusus seperti periode penyampaian SPT Tahunan. Wacana yang paling penting adalah bagaimana supaya kami juga bisa sosialisasi secara masif sehingga dapat menjangkau lebih banyak WP dan masyarakat luas. Kemudian kami membuat forum komunikasi antara DJP dengan asosiasi, membahas hal yang terkait berbagai aspek perpajakan demi peningkatan kepatuhan sukarela WP,” ujarnya.

Editor Majalah Pajak
Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Topic

Tarik Boleh Asalkan untuk Usaha

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

BRI menyalurkan program bantuan produktif dari pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang hanya boleh ditarik untuk kegiatan usaha.

 

Pemerintah telah merealisasikan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro mulai pertengahan Agustus lalu. Program bantuan bagi 12 juta pelaku usaha mikro ini bertujuan untuk menekan dampak pandemi virus korona agar kegiatan ekonomi dapat kembali menggeliat.

Untuk tahap awalnya bantuan akan diberikan pada 9,1 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp 22 triliun. Adapun data pelaku usaha mikro penerima program bantuan produktif ini salah satunya berasal dari data perbankan yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank Himbara yang mendapat tugas untuk menyalurkan BPUM kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria.

Baca Juga: BRI Siap Dukung Digitalisasi Desa

Direktur Utama BRI Sunarso mengemukakan, pihaknya telah melakukan verifikasi nasabah yang dapat memperoleh BPUM dari pemerintah, membuat kriteria, menyiapkan data dan juga sistem penyalurannya. Nasabah yang dapat memperoleh bantuan produktif ini memiliki rekening tabungan dengan saldo kurang dari Rp 2 juta dan juga sedang tidak mendapatkan kredit.

“Identifikasi data nasabah pemegang tabungan Simpedes yang belum mendapat kredit dan saldonya kurang dari Rp 2 juta ada 4,3 juta orang dan dari jumlah itu ada 1,1 juta orang yang bisa menerima lebih dulu. Selebihnya kami lakukan verifikasi by name by address,” jelas Sunarso dalam diskusi virtual, Rabu (12/8).

Adapun mekanisme penyaluran bantuan produktif usaha mikro ini dengan cara menyalurkan langsung ke rekening penerima bantuan. BRI juga mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

“Bantuan produktif ini boleh ditarik kalau digunakan untuk usaha. Kami telah menyiapkan formulir bagi nasabah penerima bantuan yang ingin mengambil dananya,” jelasnya.

BRI mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Kredit mikro mulai tumbuh

Dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (6/8), Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan saat ini kegiatan ekonomi di sentra-sentra UMKM mulai bergerak lagi yang ditandai dengan meningkatnya permintaan kredit dari kalangan pelaku UMKM sehingga perlu dukungan untuk percepatan pemulihan sektor usaha.

Baca Juga: BRI Gandeng Gojek Sebagai Mitra Penyalur Kredit UMKM

Fokus kegiatan tenaga pemasaran mikro BRI selama April hingga Mei yakni 80 persen restrukturisasi kredit dan 20 persen ekspansi kredit. Pada Juni, kondisi mulai bergeser menjadi 76 persen ekspansi kredit sedangkan restrukturisasi kredit hanya 24 persen.

Kegiatan ekonomi para pelaku UMKM yang mulai meningkat ini mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) BRI tumbuh kembali.

“Di Semester I 2020 BRI telah menyalurkan KUR Rp 56 triliun untuk 2 juta nasabah yang 59,3 persennya disalurkan ke sektor produksi. Ini setara 47 persen dari target KUR tahun ini senilai Rp 102,2 triliun. Kami optimistis mampu capai target dari pemerintah,” papar Supari.

Pihaknya terus berupaya melakukan terobosan untuk mendukung percepatan pemulihan UMKM, salah satunya melalui skema pinjaman baru yaitu Kupedes Bangkit yang baru diluncurkan. Produk ini bertujuan membantu nasabah mikro existing BRI yang tengah mengalami penurunan usaha dan membutuhkan modal kerja tambahan guna menghadapi transisi di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Kupedes Bangkit memberikan tenggat waktu (grace period) pembayaran pokok selama enam bulan pertama, sehingga nasabah cukup membayar bunganya saja. Pemberian tenggat waktu ini agar debitur dapat mengoptimalkan tambahan modal untuk fokus meningkatkan kembali kapasitas usahanya. Pinjaman ini juga meringankan beban para pelaku UMKM karena bebas provisi dan administrasi.

Baca Juga: UKMKM dan Keberpihakan Setengah Hati

Lanjut baca

Topic

UMKM Perlu Likuiditas dan Modal Kerja

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Membantu UMKM yang terdampak pandemi, HIPMI menjadi fasilitator antara UMKM dan pemangku kepentingan dan memberikan working capitaluntuk UMKM.

 

Pandemi Covid-19 belum juga usai. Virus ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga mengacaukan sektor ekonomi. Virus korona mengempas dunia usaha. Mulai dari industri besar hingga menghambat laju usaha sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ajib Hamdani melihat, kontraksi ekonomi saat ini bahkan sampai mematikan sektor UMKM. Berbeda dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, ketika UMKM justru menjadi penyelamat krisis.

“Ketika Covid-19 masuk ke Indonesia di awal Maret lalu, justru sektor UMKM juga kena,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak di Kantor BPP HIPMI, Selasa (01/09).

Baca Juga: JEMPUT MIMPI DI WAKTU MUDA

Ajib menilai, pandemi ini berimbas pada sisi terpenting dalam ekonomi yaitu demand dan supply. “Jadi, daya beli masyarakat ini benar-benar kehajar luar biasa, dan sisi supply-nya. Sisi supply ini berarti bagaimana perputaran ekonomi dan bisnis yang terjadi. Kalau kita lihat itu memang likuiditas yang ada di sektor bisnis ini sangat kurang,” tambahnya.

Untuk membantu pelaku UMKM, pemerintah pun telah membuat beberapa kebijakan, baik berupa pemberian relaksasi kredit, bantuan tunai, hingga insentif pajak. Namun, praktiknya, berbagai skema bantuan itu belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 692,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran PEN itu, sebesar Rp 123,46 triliun di antaranya disalurkan kepada UMKM. Dana itu diharapkan mampu membuat pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Bantuan pemerintah untuk UMKM meliputi bantuan subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, restrukturisasi kredit sebesar Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 triliun. Selanjutnya ada penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 1 triliun.

Sayangnya berbagai skema bantuan itu belum terserap dengan maksimal. Wakil Ketua Satuan Tugas PEN Rosan Roeslani mengatakan, hingga 31 Agustus 2020, penyerapan bantuan UMKM baru 38,42 persen atau setara Rp 47,44 triliun dari anggaran yang disiapkan Rp 123,46 triliun.

Bagaimana mungkin kita bisa men-deliver cepat dan tepat ketika database tidak jelas?

Basis data

Ajib menilai, belum maksimalnya penyaluran skema bantuan itu karena permasalahan mendasar Indonesia sejak dulu yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masalah basis data (database). Misalnya, data tidak valid, atau bahkan terjadi tumpang tindih data antarkementerian. Begitu juga dengan sinkronisasi antara data pusat dengan data yang ada di daerah.

Baca Juga: Menyongsong Peluang sebelum Hilang

“Kalau ditanya apa hal mendasar? Database. Sekarang, bagaimana mungkin kita bisa men-deliver (bantuan itu) cepat dan tepat ketika database-nya tidak jelas?” ujar Ajib.

HIPMI mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sejumlah Rp 2,4 juta untuk 12 juta UMKM. Namun, pria kelahiran Magelang 7 Desember 1980 ini mengingatkan bahwa dalam hal teknis pelaksanaannya, pemerintah harus bisa mengombinasikan antara database yang valid dan cepat agar tidak kehilangan momentum.

“Working capital

Agar bantuan untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi korona bisa tepat sasaran dan tersalurkan dengan maksimal, Ajib mengatakan, HIPMI fokus melakukan dua hal. Pertama, untuk kredit berjalan, HIPMI membentuk tim khusus yang bernama Pokja Relaksasi Kredit Perbankan. Pokja ini berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu seluruh pengusaha yang ada di daerah yang mengalami kesulitan likuiditas, cash flow, dan lainnya. Untuk memastikan kelancaran upaya itu, HIPMI juga membangun komunikasi yang baik dengan stakeholders (pemangku kepentingan) keuangan, mulai dari perbankan, lembaga keuangan lain, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan DPR Komisi XI.

“Kami laporkan yang terjadi di lapangan,” ujarnya. “Alhamdulillah, semua stakeholder memberikan dukungan yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh HIPMI,” ujarnya.

Kedua, HIPMI memberikan working capital berupa alternatif penambahan pembiayaan baru kepada pelaku UKM untuk memastikan keberlangsungan bisnis menyongsong tatanan normal baru atau new normal.

Baca Juga:Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

Upaya lain yang dilakukan HIPMI adalah memberikan program literasi keuangan dan literasi digital bagi pelaku UKM. HIPMI mengajarkan cara menyusun laporan keuangan dan bekerja sama dengan platform digital seperti Bukalapak, Tanijoy, dan Fish On.

“Kita ingin mendorong para pengusaha itu bisa lebih mengeskalasi bisnisnya dan bisa naik kelas,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Mendampingi yang Susah Terdata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Kementerian Koperasi dan UKM RI

Kemenkop UKM berupaya menyokong keberlangsungan UMKM terdampak pandemi korona dari segala sisi.

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

Maka, tidaklah berlebihan pada Rapat Terbatas virtual pertengahan April lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menitahkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memitigasi dampak buruk Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) RI, Hanung Harimba Rachman mengatakan, dampak pandemi korona dirasakan oleh Koperasi dan UMKM, baik dari sisi supply (penawaran) maupun demand (permintaan). Untuk itu, Kemenkop UKM tengah menjalankan sejumlah program sebagai upaya intervensi di kedua sisi tersebut untuk mengatasinya.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

Dari sisi penawaran, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM. Hanung mengklaim, per tanggal 27 Agustus 2020, bantuan tersalurkan sebanyak Rp 56.503,22 miliar atau 45,76 persen.

Pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi juga meluncurkan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap I kepada satu juta pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro ini akan mendapatkan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta. Anggaran BPUM sebesar Rp 28,8 triliun ditargetkan untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang unbankable—tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan.

“Program ini diharapkan dapat menambah modal kerja yang selama pandemi ini tergerus untuk kepentingan konsumsi serta integrasi usaha mikro ke dalam sistem keuangan inklusif. Selain itu, UMKM perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha atau izin edar produk, serta kepastian supply bahan baku yang murah,” Ungkap Hanung kepada Majalah Pajak melalui pernyataan tertulis, Rabu (2/9).

Sementara di sisi permintaan, Kemenkop UKM membantu pemasaran produk koperasi dan UKM melalui Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah dan BUMN yang bisa diakses melalui laman UKM dan Bela Pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk dapat dioptimalkan UMKM.

Selain itu, Kemenkop UKM juga bersinergi dengan Kemenbumn menjalankan Pasar Digital (PaDi). Program yang dirilis pada 17 Agustus lalu ini mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Hanung menyebut, ada potensi setidaknya Rp 35 triliun dan 27 kategori produk UMKM yang bisa terserap. Saat ini, ada sembilan BUMN—dan secara bertahap ke BUMN lainnya—yang siap menyerap produk UMKM di berbagai kategori seperti alat tulis kantor, katering dan snack, serta pengadaan dan sewa furnitur.

Upaya lainnya, Kemenkop UKM juga melakukan onboarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital.

Baca Juga: Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

“Katalog digital ini nantinya berisi produk UMKM serta tautan kontak penjual, sehingga dapat disebarkan dengan sederhana melalui platform chat ataupun media sosial, dan jika diklik akan langsung terhubung ke WhatsApp penjual,” terang Hanung.

Pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM.

Dilema data

Hanung menyampaikan, hingga saat ini tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang memiliki data lengkap UMKM, khususnya usaha mikro yang jumlahnya mencapai 63 juta pelaku.

“Mayoritas jumlah pelaku usaha pada level mikro, karakteristiknya sangat dinamis dan subsistence (hanya cukup untuk bertahan); perubahan jenis usaha yang dilakukan, dan pelaku yang mudah berpindah domisili, sehingga membuat pemerintah kesulitan melakukan pendataan,” imbuh Hanung.

Untuk itu, Kemenkop UKM memanfaatkan, menghimpun sekaligus konsolidasi data dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/Lembaga, perbankan, hingga dinas daerah.

“Kami jadikan momen ini untuk konstruksi data secara komprehensif, dengan melakukan cleansing data bersama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sehingga data yang dihasilkan tetap prudent.”

Sekaligus, Hanung juga menampik anggapan tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tak harmonis dalam pengumpulan data pelaku UMKM.

Baca Juga: Teten: Big Data UMKM Parah, Kami Sulit Ambil Kebijakan

“Kemenkop UKM berkoordinasi cukup baik dengan pemerintah daerah secara formal dan informal, seperti membuat kelompok kerja pelaksanaan program. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat ini memang sulit dilakukan pendataan (langsung) karena penerapan physical distancing, karena itu Kemenkop UKM menghimpun dari berbagai sumber data.”

Pendampingan

Selain data, Hanung pun menuturkan kendala-kendala lain pada awal penanganan pandemi Covid-19, yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran. Misalnya saja, kesiapan institusi menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga negara lain.

Tantangan lainnya yakni kaidah pemerintah atau regulasi yang terlalu rigid (kaku) dalam pelaksanaannya; adanya kekhawatiran dalam pengambilan keputusan akibat permasalahan hukum dalam krisis-krisis ekonomi sebelumnya; serta program bertujuan ganda atau multi-objective, seperti program subsidi Kredit Usaha Rakyat yang dikaitkan dengan mendorong perluasan Wajib Pajak.

Namun, Hanung memastikan bahwa kendala-kendala itu telah tertanggulangi dengan adanya perbaikan regulasi dan kesiapan institusi; rasionalisasi tujuan, dan penyederhanaan prosedur pelaksanaan program; serta pengawalan lembaga-lembaga terkait dalam penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga dapat tepat sasaran juga aman secara hukum. Sementara, realisasi bujet yang tidak terserap perlu dilakukan redesign kebijakan atau inisiatif baru.

Hanung juga berpendapat pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM. Berdasarkan data yang dirangkum Kemenkop UKM, hingga akhir tahun 2019 tercatat baru 2,3 juta UMKM dari total 64 juta UMKM atau 3,5 persennya saja yang memiliki NPWP aktif dan patuh pajak.

Sebetulnya, Kemenkop UKM sudah menyiapkan pendampingan kepada UMKM dalam pengelolaan administrasi keuangan. Namun, untuk meningkatkan citra pajak yang ramah terhadap UMKM, Hanung menyatakan perlunya diberi perlakuan yang berbeda antara usaha besar dan UMKM.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

“Perlu citra yang lebih baik terkait pajak di masyarakat, pemerintah mencoba hadir di masyarakat dengan memberikan advokasi dan sosialisasi yang intensif terkait pajak kepada pelaku usaha. Selain itu, pembayaran pajak untuk UMKM jangan bersifat mandatory, tetapi lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.”

Di akhir pernyataan, Hanung berharap masyarakat bisa menjalankan protokol kesehatan sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Masyarakat juga harus belanja produk dalam negeri agar perekonomian dapat terus bergerak, dan mencegah resesi ekonomi.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News20 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer