Connect with us

Recollection

Komunikasi, Kunci Mencapai Tujuan

Diterbitkan

pada

Dendi Amrin/Foto: Rivan Fazry

Ia membuktikan keterampilan berkomunikasi berperan vital dalam eksekusi suatu aturan dan kebijakan.

 

Wajah Dendi Amrin barangkali sudah tak asing lagi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada masanya, ia merupakan pemandu acara atau master of ceremony (MC) di pelbagai acara Kantor Pusat DJP maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di era pandemi ini ia kembali eksis sebagai pemateri pelatihan daring bertajuk strategi komunikasi yang dihelat di unit vertikal Kemenkeu. Selasa (25/8) itu, misalnya, Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Lima ini mengikuti webinar di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan.

“Saya ingin agar internal (Kemenkeu) kuat kemampuan komunikasinya. Karena bagaimanapun juga kalau komunikasinya enggak bagus, tujuan intinya tidak akan tercapai. Komunikasi itu bukan sekadar pengantar pesan tapi juga penentu keberhasilan kebijakan,” tutur pria yang hangat disapa Dadendi ini kepada Majalah Pajak.

Ia ingin menghapus stigma menyeramkan pada fiskus. Maka, menurutnya, selain berintegritas, fiskus mesti mampu melayani dan mengedukasi masyarakat lewat tutur yang tepat. Itulah yang membuatnya mantap menekuni ilmu komunikasi dan membaginya kepada sesama.

“Saya ingin DJP, walau kuat di core business-nya—pengawasan dan pemeriksaan—komunikasinya juga harus bagus. Kita, kan, kuat banget di auditing, atau hard skill perpajakan, tapi kita jarang mendapatkan ilmu komunikasi yang aplikatif. Kita hanya dapat dari diklat yang terbatas.”

Baca Juga: Fisik Sehat, Kerja Semangat

Ilmu komunikasi memiliki banyak cabang, tetapi yang jamak dipelajari adalah public speaking, negosiasi, dan interpersonal atau cara berkomunikasi one on one—contoh fiskus dengan Wajib Pajak (WP), atasan dengan bawahan. Tiga cabang komunikasi inilah yang seyogianya dikuasai oleh fiskus.

“Tanpa kemampuan dan strategi komunikasi yang tepat, kebijakan atau aturan akan sulit diterapkan. Bagi AR (account representative), bagaimana menggali potensi pajak, kuncinya kemampuan komunikasi yang di atas rata-rata. Karena tugas kita meyakinkan Wajib Pajak supaya memenuhi kewajibannya, bahkan sekarang bagaimana menumbuhkan kepatuhan sukarela,” katanya.

Dadendi lantas mengutip laporan dari National Association of Colleges and Employers Amerika Serikat yang mengungkap bahwa keterampilan komunikasi menempati urutan pertama dalam syarat penerimaan pegawai—indeks prestasi ada di syarat ke-17.

Mengenal karakter

Interpersonal skill memerlukan pemahaman karakter seseorang sehingga mampu menerima keunikan lawan bicara.

“Kalau kita sudah kenal diri sendiri, kita akan bisa self control—tidak memaksakan kehendak, bahkan kita bisa meningkatkan emotional intelligence. Proses memahami menerima perbedaan karakter memudahkan kita berkomunikasi dengan baik,” ucapnya.

Trik mengenal diri sendiri secara mudah yakni dengan memilih karakter warna—tapi bukan warna kesukaan. Warna yang Dadendi maksud adalah manifestasi dari aneka karakter manusia. Teori ini populer dengan sebutan DISC, akronim dari dominance (dominan), influence (berpengaruh), steadiness (stabil), dan compliance (patuh). Biru diartikan sebagai orang yang dominan atau suka berkuasa; warna merah berarti mudah bergaul dan terbuka; kuning berarti konsisten atau pendiam; dan hijau, pemikir.

“Setelah memahami personality, kita akan tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan empat kelompok warna itu. Ingat, komunikasi bukan hanya pengantar pesan, tetapi strategi mencapai tujuan.”

Dalam konteks tugas DJP, strategi komunikasi telah membuktikan perannya dalam membangun kepercayaan WP. Sudah banyak contoh kebijakan DJP yang berhasil karena komunikasi, misalnya program pengampunan pajak, program integrasi data perpajakan dengan beberapa badan usaha milik negara (BUMN), program optimalisasi pemungutan pajak bersama pemerintah daerah, dan sebagainya.

Memupuk bakat

Bakat Dadendi sudah terlihat sejak dia menjadi Ketua OSIS (organisasi siswa intra sekolah) di SMP Negeri 3 Padang, yang mengharuskannya berkoordinasi dengan banyak orang. Ia juga melengkapi kecakapan berkomunikasi dengan menjadi Ketua Regu Praja Muda Karana (Pramuka). Sementara kemampuan berbahasa asing ia dapatkan dari hobi membaca komik, novel, dan mendengarkan lagu berbahasa Inggris.

Saat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN—Dadendi mulai memberanikan diri menjadi pemandu acara di kegiatan kampus. Ketertarikannya pada bidang ini semakin menggebu setelah ia mendapat mata kuliah Marketing Ekonomi dari Helmy Yahya. “Dia lebih banyak bercerita dalam mengajar. Asyik,” tambahnya.

Baca Juga: Merdeka Adalah Loyal kepada Cita-Cita

Ketertarikannya pada ilmu komunikasi semakin kuat. Ketika bertugas di Kanwil DJP Jakarta Khusus ia selalu menjadi pemandu acara di setiap kegiatan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan kepada WP.

Tanpa kemampuan dan strategi komunikasi yang tepat, kebijakan atau aturan akan sulit diterapkan.”

“Saya senang karena WP kita, kan, WP asing. Jadi, setiap acara saya ditunjuk jadi MC berbahasa Inggris. Walaupun saya enggak jago banget, saya belajar terus. Pernah, kok, saya dikritik secara keras oleh pimpinan (terkait bahasa Inggris),” kenang pencinta musik Britpop ini.

Beruntung atasannya terus mendukung bakat Dadendi dengan memberikan aneka kursus. Salah satunya, kursus MC di Interstudi, lembaga informal yang memiliki program studi jurnalistik, public speaking, broadcasting, MC dan protokoler, dan sebagainya. Lulus dari sana, sekitar tahun 2003, ia terpilih menjadi salah satu MC resmi Kantor Pusat DJP. Beberapa kali ia didaulat menjadi pranata acara rapat pimpinan bersama menteri keuangan.

Menjadi ‘trainer’

Tak berhenti di situ. Dadendi terus mendalami ilmu komunikasi dengan bergabung dan menimba ilmu di Toastmasters International, sebuah komunitas yang fokus pada kegiatan pengembangan komunikasi dan kepemimpinan. Di sini ia mempelajari segala teknik berbicara di depan umum, khususnya bagaimana menjadi trainer yang mampu menyampaikan materi secara teratur, terstruktur, dan terukur.

“Jadi, cara presentasi yang efektif adalah 15 persen pembukaan, 70 persen inti, serta 15 persen kesimpulan. Ingat, pembukaan tidak boleh biasa, harus menarik perhatian dari audiens. Artinya, dalam membuka sebuah materi diperlukan pemilihan diksi dan pembawaan yang sesuai agar mampu memikat peserta. Pembicara dituntut memiliki artikulasi yang tegas, tanpa terbata-bata.”

Semesta mendukung tekadnya. Ketika reformasi perpajakan jilid II, DJP menugaskan Dadendi untuk mengikuti program Indonesia-Australia Specialised Training Project (IASTP), sebuah program kolaborasi DJP dan otoritas pajak Australia. Lewat program itu Dadendi digembleng untuk menjadi seorang trainer reformasi perpajakan kepada pegawai DJP.

“Saya dan para trainer internallah yang keliling Indonesia (KPP) untuk mengajari bagaimana service excellent, kode etik, penegakan hukum, dan aplikasi sistem yang baru waktu itu,” kenangnya.

Tahun 2008, ia berangkat untuk meraih gelar master of arts di Universitas Waseda University, Jepang. Kendati sibuk kuliah, Dadendi masih sempat ke berbagai kota seperti New York, Boston, Seoul, dan Shanghai, mengikuti pelbagai macam perlombaan yang menuntut kelihaian bertutur di muka publik.

Ia bersyukur, pulang ke tanah air ditempatkan di bidang kehumasan di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Direktorat P2humas DJP. Ilmu komunikasi seolah selalu mengiringi langkahnya dalam pekerjaannya sehari-hari.

Baca Juga: Syukur di Detak ‘Jantung Negara’

“Sekarang saya jadi audit manager, istilahnya. Di sini (KPP PMA Lima) Fungsional Pemeriksa Pajak ada 50 orang. Bersama tim, saya harus merencanakan sampai mengevaluasi proses manajemen pemeriksaan. Bagaimana membangun tim yang baik? Kembali lagi pakai ilmu komunikasi,” kata Kepala Seksi Pemeriksaan Terbaik Kanwil DJP Jakarta Khusus 2018 ini.

Terus belajar

Dadendi terus menajamkan bakatnya dengan mengikuti ujian sertifikasi pembicara publik di Indonesia Professional Speakers Association (IPSA). Ia mengaku terinspirasi oleh Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Humas DJP yang terus meng upgrade diri dan kemampuannya.

“Ada orang yang merasa dirinya mahir di suatu bidang, dia enggak mau belajar lagi. Saya enggak mau kaya gitu, apalagi ilmu komunikasi ini social science yang selalu berkembang,” ucap Dadendi.

Recollection

“Narima” Jadi Peramu Titik Temu

Diterbitkan

pada

Gunawan Pribadi Asisten Deputi Fiskal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

Gemar kumpul dan bergaul, Gupri amat menikmati tugasnya kini: mengharmonisasikan kepentingan pelbagai pihak ke dalam rancangan peraturan.

Beberapa pekan terakhir di ujung tahun 2021, Gupri, panggilan karib Gunawan Pribadi, disibukkan dengan berbagai pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kebijakan insentif perpajakan sehubungan pandemi Covid-19. Untungnya, Majalah Pajak, tetap dapat berbincang dengannya di sela kesibukannya sebagai Asisten Deputi Fiskal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Kemarin itu zoom meeting seharian penuh. Pagi hari membahas klaster Pajak Penghasilan (PPh) dengan Direktorat Peraturan Perpajakan II, siangnya hingga sore membahas klaster Ketentuan Umum Perpajakan dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I. Peraturan pemerintah untuk dua klaster ini memang harus diprioritaskan karena akan berlaku mulai 1 Januari 2022,” kata Gupri di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian, pada Selasa pagi (21/1).

Ia menjelaskan, penyusunan PP dan PMK terkait UU HPP, antara lain harus melibatkan Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemrakarsa mengerahkan seluruh unit eselon I, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Biro Hukum.

Salah satu peraturan turunan UU HPP yang sudah terbit adalah mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Reformasi fiskal

Ia mengungkap, sejatinya rencana mereformasi peraturan perpajakan telah dibahas sebelum pandemi Covid-19 melanda. Kala itu, pemerintah memandang perlu melakukan reformasi dari sisi regulasi demi meningkatkan pelayanan dan pengawasan pajak untuk menciptakan kepatuhan sukarela. Pasalnya, rasio pajak Indonesia yang cenderung menurun sejak 2012 hingga 2017. Kemenkeu mencatat, rasio pajak Indonesia sebesar 14 persen (2012); 13,60 persen (2013); 13,10 persen (2014); 11,60 persen (2015); 10,80 persen (2016); 10,70 persen (2017).

Gupri menekankan, reformasi fiskal merupakan bagian untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Prospek ekonomi 2045 yang dituju pemerintah, yakni pendapatan per kapita mencapai 29.300 dollar AS, Indonesia masuk dalam empat besar ekonomi dunia, struktur perekonomian yang lebih produktif, dan sektor jasa yang maju.

Selain itu, pemerintah juga sedang dalam proses pembangunan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Secara simultan, pemerintah memperkuat reformasi struktural lewat sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA).

“Bahwa kemudian UU Cipta Kerja dan UU HPP terbit setelah pandemi Covid-19, tidak semata-mata dipicu oleh pandemi, melainkan untuk reformasi fiskal yang telah direncanakan sebelumnya,” kata Gupri.

“Sementara penerbitan UU HPP karena juga momentumnya adalah kita punya ruang di Prolegnas untuk pembahasan UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Kita manfaatkan itu dengan format omnibus law, yaitu memuat juga perubahan UU PPh (Pajak Penghasilan) dan UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam RUU KUP. Dalam proses pembahasan dengan DPR, nama RUU KUP kemudian diubah menjadi RUU HPP.”

Gupri lantas menyinggung tentang putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Judicial review ini merupakan tantangan pertama dan utama dari pelaksanaan UU HPP. Karena konstruksi UU HPP mengikuti pola omnibus law UU Cipta Kerja, dikhawatirkan UU HPP dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat juga sebagaimana putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Adapun secara materi atau substansi, saya tidak melihat adanya tantangan yang berarti karena secara umum kebijakan-kebijakan yang diatur telah disepakati bersama dengan DPR,” jelas Gupri.

Insentif pajak

Selain itu, ia juga turut terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan PMK Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Intinya, menurut Gupri, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik investasi, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran Indonesia Maju.”

“RPJMN 2020-2024 mengharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun dengan kontribusi pertumbuhan investasi rata-rata 7 persen per tahun. Target pertumbuhan investasi ini perlu didukung dengan insentif fiskal dan insentif nonfiskal,” kata Gupri.

Saat ini ia tengah mengumpulkan dan mengharmonisasikan masukan-masukan kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka mengevaluasi aturan dan efektivitas tax llowance.

“Berdasarkan pengalaman, evaluasi insentif tax allowance adalah tugas yang berat. Kami harus mengoordinasikan KL-KL yang berbeda keinginan dan kepentingannya. Kami sudah memulai proses evaluasi dengan mengadakan kick off meeting,” kata Gupri.

Menurut kajian BKF, tax allowance bukanlah alasan utama berinvestasi di Indonesia. “Kami pun melakukan monev (monitoring dan evaluasi) dengan melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan yang mendapatkan insentif. Informasi yang kami dapatkan, alasan mereka berinvestasi di Indonesia adalah karena pasar Indonesia besar,” ungkap Gupri.

Namun, di sisi lain, beberapa K/L tetap menginginkan perluasan tax allowance. “Mereka berdalih selalu ditanya calon investor mengenai insentif apa yang ditawarkan Indonesia. Jadi, ya inilah tugas kami ke depan, mengharmoniskan pandangan, kepentingan, dan masukan seluruh stakeholders,” ungkap Gupri.

Ia juga ikut menyusun insentif fiskal lainnya, seperti PMK Nomor 128 tentang 2019 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Vokasi dan PMK Nomor 153 Tahun 2020 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Insentif super deduction vokasi diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Sedangkan, super deduction litbang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang.

Berawal dari DJP

Kepiawaian Gupri mengharmonisasikan sejumlah kepentingan tertempa sejak ia berkarier di DJP. Saat ditempatkan di Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional tahun 2000, ia mulai belajar berkoordinasi secara lintas lembaga dan negara untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan P3B. Ditambah lagi, saat diamanahi tugas sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II BKF, Gupri menjadi Senior Advisor to Executive Director World Bank (2010–2013), menjadi salah satu wakil pemerintah Indonesia. Di sana, alumnus University of Southern California ini bertugas membuat analisis dan memberikan masukan kepada executive director dalam pengambilan keputusan.

“Executive Director itu mewakili pemerintah suatu negara atau negara-negara selaku pemegang saham World Bank. Di World Bank terdapat 25 executive directors yang mewakili 189 negara anggota. Seluruh keputusan World Bank harus disetujui oleh board of executive directors. Jadi, secara organisasi, kedudukan board of executive directors itu berada di atas Presiden World Bank,” kenang Gupri.

Selesai penugasan di sana, ia kembali berdinas di BKF sebagai Kepala Bidang Perpajakan Internasional. Hingga akhirnya, mulai Mei 2017, ia melabuhkan kariernya di Kemenko Perekonomian melalui proses open bidding.

“Dari sisi pekerjaan, saya senang bekerja di Kemenko Perekonomian. Ibarat baju, baju Kemenko Perekonomian itu lebih lega, tidak kekecilan ukurannya. Kemenko Perekonomian memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas. Itu penting bagi saya,” kata Gupri,

Pekerjaannya saat ini otomatis membuatnya bertemu dengan banyak pihak, tambah banyak teman, sekaligus tambah banyak jenis pekerjaan.

“Ibarat makan di restoran padang, hidangan pekerjaannya sangat banyak. Saya bisa memilih apa yang saya suka, bisa juga sekadar mencicipi, meskipun ada juga yang suka atau tidak suka harus saya makan,” kata Gupri.

Semasa remaja, pria kelahiran Semarang, 14 Agustus 1968 ini ternyata juga sudah piawai dalam bersosialisasi. Gupri tidak hanya bergaul dengan teman sebaya, tetapi juga lintas generasi di lingkungan rumah.

“Di kampung saya di Semarang ada tanah lapang. Setiap sore semua orang, tua-muda, besar-kecil, kumpul di situ. Saya selalu hadir. Sore bermain di lapangan, malam kumpul-kumpul ngobrol. Besoknya ada ujian pun, saya tetap hadir kumpul-kumpul, meskipun sambil bawa buku untuk belajar. Ada tetangga yang heran, ‘Kamu ini dolan (main) terus, tapi bisa masuk SMP favorit, masuk SMA favorit,’” kenang alumnus SMAN 3 Semarang ini.

Orangtua Gupri juga menanamkan nilai untuk selalu rida dan bersyukur dengan segala ketetapan Sang Khalik. Tantangan, risiko, dan konsekuensi berpindah-pindah penugasan merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang dijalaninya dengan lapang dada.

“Ibu mengajarkan saya untuk narima ing pandhum (ikhlas terhadap segala anugerah). Mungkin karena prinsip narima itu, saya merasa nyaman-nyaman aja berpindah-pindah instansi—meskipun harus berubah-ubah penghasilan juga,” ujarnya sembari tertawa.

Lanjut baca

Recollection

Cinta Pajak karena Terbiasa

Diterbitkan

pada

Arifin Rosid Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan

Menyusun kebijakan perpajakan ternyata mirip membuat rakitan elektronika. Keduanya perlu kejelian dan logika—hal yang disuka peneliti pajak ini sejak belia.

Malam di tahun 1980-an, di Desa Kinandang, Magetan, Jawa Timur, masih gelap gulita. Tak ada listrik dan aktivitas warga di malam hari. Namun, di sebuah rumah, samar cahaya bulan memantulkan bayangan bocah yang tengah mondar-mandir sembari mendongakkan wajah ke langit. Rupanya, ia sedang mencari sumber utama cahaya untuk mencari posisi terbaik meletakkan sebuah alat.

Perkenalkan, bocah yang baru duduk di bangku SMP itu bernama Ochid—panggilan karib Arifin Rosid. Ia membawa instrumen hasil rakitannya sendiri dari transistor dan resistor yang dibeli di Toko Bintang Mas Elektronik, Madiun. Alat itu berfungsi sebagai alarm pendeteksi maling. Alat itu akan menghasilkan gelombang listrik dan menimbulkan bunyi bila ia menangkap bayangan seseorang. Ngiuw, ngiuw, ngiuw,” begitu kira-kira bunyinya.

Sembari tertawa, Ochid mengisahkan masa kecilnya itu di ruang kerjanya, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada Majalah Pajak, Selasa (2/12).

“Karena enggak ada listrik, saya awalnya membuat alat sendiri. Dulu kita punya semacam transistor dan resistor, namanya LDR (light dependent resistor). Resistor, transistor kita solder. Untuk nyolder, kita bakar pakai arang,” kenang Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan ini.

Di samping sudah ada petunjuk perakitan, inovasinya itu juga diilhami dari beragam sumber bacaan, antara lain koran Suara Karya dan majalah tentang elektronik milik sahabatnya. Ketertarikan Ochid pada dunia elektronika juga didukung oleh ayahnya Subandi, yang berprofesi sebagai guru.

Selepas SMAN 1 Maospati (1994), keseriusan pada bidang elektronika dibuktikan Ochid dengan memilih Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom)—kini Universitas Telkom Bandung. Namun, setelah diterima dan membayar biaya pendidikan di sana, ia juga menjajal mengikuti tes masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN. Tak disangka, ia diterima di Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan. Berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya Ochid memilih STAN dan harus merelakan mimpinya untuk menggeluti bidang elektronika.

“Waktu itu di Telkom bisa mengundurkan diri dan uang dikembalikan dengan syarat diterima di UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri). Saat itu, saya juga diterima di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pertimbangan memilih STAN juga sangat prestisius dan orangtua merestui. Padahal, saya belum ada bayangan akan belajar akuntansi, kerja di Kementerian Keuangan,” kenang Ochid.

Saat menjalani kuliah, Ochid ternyata belum bisa sepenuhnya meninggalkan mimpinya. Pria berkaca mata ini pun berusaha mengalihkan kegundahan hati dengan menggambar yang merupakan hobi keduanya. Ochid sempat menjadi ilustrator atau kartunis media kampus dan memenangkan dua lomba, yaitu juara pertama lomba karikatur dan juara kedua lomba grafiti.

Tertarik akuntansi

Bak pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino ‘cinta tumbuh karena terbiasa’, Ochid pun mulai jatuh hati dengan bidang studi akuntansi. Menurutnya, akuntansi merupakan ilmu yang membutuhkan kejelian dan kerangka berpikir yang logis, tidak beda jauh dengan elektronika.

“Akuntansi butuh ketelitian yang tinggi, kalau enggak balance gimana—bagaimana jurnal penyesuaian. Apalagi kalau kita audit, harus terstruktur, kertas kerja pemeriksaan harus terogranisasi dengan baik,” kata Ochid.

Ketertarikan itu membuatnya memutuskan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di tahun 2001. Di fase ini ia sudah bekerja sebagai Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Di sisi lain, keputusannya kuliah juga dilatarbelakangi oleh niat untuk mengundurkan diri dari DJP karena ingin mencoba merintis karier di instansi lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan PT Telkom (Persero) Tbk. Kalau tidak, ia juga ingin menjadi dosen. Namun, ayahnya tidak merestui.

“Enggak usah resign, tetap jadi pegawai pajak yang baik saja,” tambah Ochid menirukan perkataan ayahnya.

Ia lantas bertekad menekuni ilmu ekonomi dengan mengambil program magister manajemen keuangan di Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2006. Ilmu ini sekaligus menjadi penunjang kariernya ketika menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Seksi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II.

Atas saran dosen pembimbingnya di Universitas Narotama, Profesor Arsono Laksmana, Ochid terpacu untuk melanjutkan pendidikan S3 di dalam negeri dengan biaya sendiri. Syukurnya, ia justru mendapat program beasiswa dari Bank Dunia di University of New South Wales (UNSW) Australia. Ochid mengambil program doktor di bidang perpajakan. Ochid pun semakin tertarik untuk mendalami ilmu ekonomi, akuntansi, dan perpajakan.

“Ternyata ilmu perpajakan ini banyak aspek, ekonomi, sosial, bahkan psikologi karena kita harus siap menghadapi berbagai respons Wajib Pajak. Dinamika bekerja Direktorat Jenderal Pajak cukup lintas dimensi, sangat menarik bagi saya,” kata peraih Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik DJP tahun 2010 dan ASN Inspiratif DJP 2021 ini.

Jadi peneliti dan analis

Pulang ke tanah air, Ochid banyak dilibatkan sebagai tim peneliti dan pengkaji kebijakan, antara lain menulis riset berjudul “Do perceptions of corruption influence personal income taxpayer reporting behaviour? Evidence from Indonesia” yang dipresentasikan di 12th International Conference on Tax Administration, Australia (2016). Lalu, “Assessing the Effectiveness of Law Enforcement In Improving Tax Compliance In Indonesia: An Empirical Investigation”, yang dipresentasikan di 5th Annual Tax Administration Research Centre (TARC) Workshop, University of Exeter Business School, Inggris (2017). Ochid bahkan pernah meraih The Best PhD Student Paper di konferensi 28th Annual Australasian Tax Teachers Association (ATTA) Australia.

Di tahun 2018, ia diamanahi tugas sebagai Kepala Seksi Dampak Kebijakan Umum, Direktorat PKP DJP. Setahun kemudian, menjabat Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan hingga sekarang.

“Jadi, saya bertugas melihat bagaimana dampak kebijakan perpajakan terhadap penerimaan, administrasi, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang optimal atau tidak,” kata peraih top 25 ASN inspiratif Anugrah ASN 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

“Contoh real tahun 2020, ada pandemi, DJP sebagai bagian dari Kemenkeu langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang responsif. Maret terkena korona, April langsung terbit peraturan, PMK (peraturan menteri keuangan) tentang insentif. Di situlah, bagian kita dari PKP berkoodinasi dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal), koordinasi dengan kemenko mendesain kebijakan-kebijakan insentif pajak,” kata Ochid.

Dosen di Departemen Akuntansi FEB Universitas Indonesia ini menuturkan, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menawarkan dua skema untuk mendesain kebijakan perpajakan di masa pandemi. Pertama, immediate response, yaitu kebijakan untuk membantu likuiditas dunia usaha.

“Jadi, yang tadinya bayar (pajak), enggak bayar, yang tadinya prosesnya lama dipercepat. Tapi di luar itu juga didukung oleh kebijakan nonpajak, klaster restrukturisasi kredit, bansos, dan prakerja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” tambah Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

Kedua, cushioning impact and preserving capacity, yakni berfokus membantu likuiditas, solvabilitas, dan tingkat penghasilan WP Badan yang terdampak. Sebagai contoh, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan sebesar 50 persen, yang diharapkan dapat membantu arus kas pelaku usaha sehingga aktivitas dan kapasitas bisnis mereka tetap dapat terjaga.

Kemudian, insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 200 Juta dalam setahun. Dengan tidak kena pajak, karyawan yang berpenghasilan Rp 4,5 juta hingga Rp 16,6 juta per bulan akan mendapat tambahan penghasilan sampai dengan Rp 1,4 Juta per bulan. Harapannya, daya beli mereka terlindungi.

Setelah insentif pajak diberikan, Ochid dan tim juga bertugas mengevaluasi dampak dari kebijakan itu berdasarkan hasil survei dan analisis. Ia mendapati bahwa yang menjadi pukulan terberat bagi lebih dari setengah responden WP Badan atau hampir 13 ribu pelaku usaha, adalah turunnya permintaan.

“Berdasarkan perusahaan yang selama ini membayar pajak, 70 persen pelaku usaha declare menurun penjualannya. Sehingga, di atas 90 persen perusahaan mengatakan insentif pajak bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk usahanya bertahan,” ungkap Ochid.

Ia mengatakan, terhadap analisis proses penyusunan hingga dampak kebijakan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Lanjut baca

Recollection

Inspirasi dari Hobi Berelasi

Diterbitkan

pada

Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sejak duduk di bangku SMA, Prima sudah tertarik ilmu manajemen dan senang berelasi. Kelak, ia memimpin aneka sinergi di berbagai level dan wilayah.

Beberapa bulan belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, wira-wiri di pelbagai konferensi pers atau webinar. Pasalnya, publik tengah menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran pemda, khususnya bujet penanganan Covid-19. Syukurnya, di tengah kesibukannya, ia masih dapat berbincang dengan Majalah Pajak melalui telekonferensi pada pertengahan Agustus 2021.

Ia menyebutkan, penyerapan belanja APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sampai dengan akhir juli 2021 sekitar 36,6 persen atau lebih rendah dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 41,8 persen. Sementara, per 31 Juli 2021, anggaran daerah yang digunakan untuk penanganan Covid-19 meliputi dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), bantuan operasional kesehatan, dan dana desa yang baru 32,82 persen terealisasi dari komitmen daerah Rp 50,1 triliun.

Ia mengungkapkan, kendala terbesar penyaluran anggaran adalah ihwal lambatnya komunikasi dan koordinasi antara pemda dan legislatif daerah. “APBD-nya, kan, dilakukan perubahan, tetapi perubahan agak lambat. Karena APBD-nya terhambat, penyaluran juga lambat,” kata Prima.

Khusus di tahun 2020, DJPK memberikan relaksasi kemudahan pemanfaatan dana desa. Sebelumnya, pemanfaatan harus menyertakan persyaratan kinerja. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19—melalui program PEN. Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan cadangan sekitar Rp 9 triliun; DID tambahan sebesar Rp 5 triliun; hibah pariwisata sekitar Rp 7,3 triliun; bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Dirjen Perimbangan Keuangan itu bikin keuangan seimbang. Daerah yang pendapatannya sedikit, biar berimbang dikasih dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, semua harus adil,” kata Prima tentang tugasnya kini, seraya menambahkan bahwa DJPK juga telah melakukan reformasi untuk meminimalisasi pelanggaran atau penyelewengan berbasis sistem.

“Waktu saya masuk, DJPK pada saat itu sedang menjadi sorotan dengan adanya kasus yang terkait dengan praktik percaloan anggaran. Saya melakukan perbaikan struktural. Terus terang saja, DJP memberikan banyak inspirasi,” ujar Prima.

DJPK pun mendorong pemda untuk bersinergi dengan DJP. Prima menuturkan, “Saya dorong data transaksi harian pemda disampaikan ke DJP. Pemda harus bikin berita acara dari pemotongan-pemungutan. Kalau mereka enggak bikin itu, enggak akan saya kasih DBH (dana bagi hasil).”

Di sisi lain, DJP juga mendukung data agregat potensi pajak daerah. Misalnya, data potensi pajak restoran, karena DJP biasanya punya data PPN-nya.

Langkah itu berasal dari pengalaman Prima ketika mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerja Sama Perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten. Kala itu, ia menginisiasi integrasi pertukaran data dengan pemda terkait pengalihan tanah dan bangunan, dan data kendaraan bermotor yang saat itu diarahkan oleh Kantor Pusat DJP.

Kerja sama internasional

Urusan kerja sama ia dalami setidaknya sejak menjadi Kepala Seksi Direktorat HPI (Hubungan Perpajakan Internasional) tahun 1998 dan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Internasional. Ketika itu, wakil Indonesia di Steering Group OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information (GFTI) ini harus menyusun skema kebijakan tax treaty, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara untuk meminimalkan pajak berganda dan penghindaran pajak. Tugas serupa juga ia lakukan ketika menjadi Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2012–2015) dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara (2015–2017).

“Jadi staf ahli penerimaan negara pun masih ngurusin tax treaty. Karier saya itu banyak di perpajakan internasional. Dulu TP (transfer pricing), termasuk APA (advance pricing agreement) saya ikut mengonsep, saya masih hafal bagaimana traditional matters, CUP (comparable uncontrolled price),” kenang alumnus Universitas Denver Amerika Serikat ini.

APA merupakan skema untuk menyelesaikan sengketa TP berupa kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP, maupun DJP dengan otoritas pajak negara mitra. Sementara, CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Senang berelasi

Kepiawaian Prima dalam menjalin kerja sama telah terpupuk sejak masa sekolah. Pria kelahiran Jakarta tahun 1986 ini mengaku paling senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi. Prima pun terbiasa menjalin komunikasi yang baik dengan guru, rekan sejawat, maupun mitra dari luar sekolah. Tak heran bila ia kerap terpilih menjadi ketua kelas.

“Waktu SMA saya orang yang senang memerhatikan segala sesuatu. Saya melihat orang yang sukses memimpin itu dari ilmu manajamen. Makanya saya memilih kuliah di luar kota karena ingin ngekos, mengatur diri sendiri. Dulu saya sangat memimpin, mungkin karena saya anak pertama, biasa memimpin,” kenang alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini.

Di sisi lain, pria berhobi membaca ini memiliki ambisi untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Prima rela meninggalkan pekerjaannya sebagai bankir di perusahaan asing demi menjadi pegawai di Kemenkeu dan meraih beasiswa.

“Padahal gaji saat di bank asing itu tinggi dibandingkan menjadi PNS. Tapi balik lagi, saya ini orangnya suka belajar, mengetahui hal baru, berelasi dengan orang,” tambah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Unsoed ini.

Lanjut baca

Populer