Connect with us

Interview

Kolaborasi Internasional melawan Penghindaran Pajak

Novi Hifani

Published

on

Kerja sama multilateral negara-negara di dunia dalam menyelesaikan masalah perpajakan global kini semakin gencar dilakukan. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengemukakan, asymmmetric information yang memicu terjadinya profit shifting sehingga menggerogoti basis pemajakan di berbagai negara telah menjadi persoalan global yang tidak bisa dihadapi secara unilateral maupun bilateral saja, melainkan harus dengan kolaborasi internasional.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Senin (16/7), pejabat yang kerap memberikan kuliah umum di kampus-kampus baik di dalam maupun luar negeri ini memaparkan tentang peran aktif Indonesia dalam pergaulan dunia dan turut berkontribusi dalam penyusunan standar perpajakan global sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional. Ia juga menjelaskan sejumlah tantangan dan kesiapan Indonesia menjelang penerapan konsensus global dalam pertukaran data informasi (Automatic Exchange of Information) mulai September 2018 mendatang.

Berikut ini petikannya.

Menurut Anda persoalan apa yang saat ini menjadi isu terkini di perpajakan internasional?

Isu terkini di perpajakan internasional adalah aggressive tax planning yang sudah semakin kompleks dan advance. Ini disebabkan oleh karena landscape perpajakan internasional yang sudah mengalami transformasi atau perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar ini dipicu oleh empat variabel. Pertama, globalisasi. Kedua, digitalisasi di bidang ICT (Information Communication Technology). Ketiga, underground economy. Dan keempat, pertumbuhan ekonomi dunia. Empat variabel ini menjadi trigger bagi landscape perpajakan global sehingga mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Apa dampak yang timbul dari perubahan landscape perpajakan global?

Akibat dari perubahan landscape tadi hampir semua otoritas pajak di dunia mengalami asymmetric information atas transaksi, khususnya lintas negara. Inilah yang membuat perencanaan pajak semakin agresif. Akibatnya, terjadi profit shifting dari satu wilayah yurisdiksi ke wilayah lain yang menganut tarif pajak murah (low tax jurisdiction atau preferential tax regime). Dulu dikenal dengan istilah tax haven countries. Keuntungan atau profit itu dipindahkan semata-mata untuk menghindari pajak.

Upaya apa yang harus dilakukan otoritas pajak di berbagai negara untuk menghadapi profit shifting?

Sejauh ini setiap negara telah mengambil langkah secara unilateral dengan membenahi perangkat aturan di negaranya. Pembenahan legislation framework ditempuh dengan menerbitkan aturan-aturan khusus untuk menangkal praktik-praktik penghindaran pajak (special anti-avoidance rule/SAR). Negara menerbitkan anti-transfer pricing rule, regulasi terkait debt to euity ratio (DER), dan Control Foreign Company (CFC) Rule untuk menangkal adanya profit shifting ke negara yang tidak punya value creation dan semata-mata hanya menawarkan tarif pajak yang murah.

Jadi dilema yang terjadi di era digital economy dan globalisasi sekarang ini otoritas pajak di berbagai negara justru mengalami asymmetric information sehingga kapabilitasnya makin lemah. Masing-masing negara melengkapi aturannya untuk menghadapi isu itu. Tidak cukup sampai di situ, negara-negara juga melakukan bilateral tax agreement, membangun kerja sama perpajakan bilateral. Misalnya tax treaty Indonesia dengan Singapura , Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Thailand.

Upaya bilateral juga masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan global. Maka diperlukan kolaborasi internasional. Kita perlu bersama-sama menyelesaikan permasalahan global, tidak cukup dengan bilateral apalagi unilateral. Dari kolaborasi internasional ini tentu diharapkan adanya konsensus atau kesepakatan bersama dalam menghadapi permasalahan global. Setelah menghasilkan konsensus, maka perlu ada komitmen masing-masing negara yurisdiksi untuk menerapkan kesepakatan bersama itu ke dalam regulasi domestiknya.

Apa saja persyaratan yang harus dilakukan negara-negara yang sudah menyepakati konsensus termasuk Indonesia agar bisa menerapkan pertukaran informasi?

Terkait pertukaran informasi (exchange of information), konsensus kita adalah melaksanakan pertukaran informasi berdasarkan permintaan (by reqest). Komitmen kita harus memenuhi standar minimal supaya dapat melaksanakannya dengan baik. Ada empat standar minimalnya. Pertama, ketentuan internasionalnya adalah kita harus mempunyai tax treaty, menandatangani tax information agreement dan harus meratifikasinya.

Kedua, mempunyai ketentuan domestik (domestic legislation framework). Artinya, harus mempunyai undang-undang yang memberikan kewenangan penuh bagi DJP untuk dapat mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan yang berstandar internasional.

Ketiga, harus bisa menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi yang diterima maupun yang dikirim.

Terakhir, harus memiliki infrastruktur memadai untuk melakukan pertukaran informasi. Jangan sampai website bocor sehingga informasinya bocor. Ini menyangkut data yang sangat confidential sehingga IT infrastructure harus kuat. Ini terkait pertukaran informasi baik secara permintaan maupun automatic. Untuk mengetahui komitmen masing,masing negara dalam menjalankan konsensus, maka secara reguler akan dilakukan penilaian oleh Peer Review group (PRG) yakni kelompok penilai yang beranggotakan 30 negara termasuk Indonesia.

Perubahan mendasar akibat asymmetric information sudah berlangsung selama dua dekade.

Bagaimana kesiapan Indonesia menjalankan konsensus global untuk pertukaran informasi?

Tentu persyaratan minimal itu harus kita penuhi. Pertama, kita harus aktif dalam pergaulan internasional. Indonesia termasuk negara yang aktif di kawasan Asean, bahkan jadi role model. Indonesia menjadi anggota dari dua organisasi bergengsi yakni International Global Forum on Transparency and Access of Information beranggotakan 130 negara sejak 2010 dan juga BEPS (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan beranggotakan 116 negara sejak 2016. Dua organisasi ini yang mendesain standar-standar perpajakan global. Indonesia termasuk anggota yang sangat kontributif menyumbang gagasan dalam mendesain standar-standar perpajakan global untuk menangkal profit shifting.

Dalam menyusun pedoman untuk menangkal transfer pricing, Indonesia menyampaikan pandangan di forum khusus dan diterima. Sumbangan gagasan dari Indonesia sekarang menjadi standar dunia.

Kedua, reformasi regulasi. Kita harus menunjukkan komitmen setelah adanya konsensus dengan melakukan konvergensi dan alignment dalam aturan domestik.

Ketiga, reformasi administrasi. Kita harus membangun IT infrastructure untuk pertukaran informasi sehingga data tersimpan dengan baik, teranalisis dengan baik dan dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Sumber daya manusianya juga harus orang-orang jujur. Mereka menandatangani pakta integritas. Mereka juga mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan.

Kapan landscape perpajakan global mulai mengalami pergeseran fundamental?

Perubahan mendasar akibat asymmetric information ini sudah berlangsung selama dua dekade. Tepatnya sejak G-20 Leader Summit di London tahun 2009. Dalam pertemuan puncak para pemimpin dunia termasuk Indonesia itu ditegaskan bahwa era kerahasiaan perbankan sudah berakhir. Sejak itulah peta perpajakan global mengalami pergeseran. Artinya para pemimpin dunia sudah tidak bisa lagi menoleransi karena mereka yang pertama merasakan basis pemajakannya digerogoti oleh aksi aggressive tax planning.

Seperti apa pertukaran informasi yang bisa dilakukan oleh otoritas pajak di berbagai negara?

Pertama, pertukaran informasi berdasarkan permintaan (by reguest). Ini bisa dari dalam ke luar atau sebaliknya. Misalnya DJP melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) Singapura yang melakukan transaksi dengan WP luar negeri, maka ada lawan transaksinya. Pemeriksa DJP tidak mengetahui dengan pasti kebenaran transaksi yang dilaporkan. Maka DJP melalui direktorat perpajakan internasional berkirim surat kepada otoritas pajak Singapura untuk minta klarifikasi. Pihak Singapura akan menjawab dalam maksimum 90 hari.

Kedua, automatic exchange of Information (AEOI) yang dilaksanakan September 2018. Indonesia sudah lulus ujiannya dan kita terus melakukan persiapan. Dalam pertukaran informasi secara automatic ini tanpa diminta kita akan kirim data informasi mengenai WP yang ada di Indonesia kepada otoritas pajak negaranya. Jadi yang dipertukarkan itu data keuangan WP yakni identitas si pemilik rekening, identitas rekening itu sendiri, identitas lembaga keuangan dari rekening, saldo rekening dan income yang diperoleh dari rekening itu.

Terakhir, spontaneous exchange of information. Misalnya, suatu negara melakukan kegiatan dan memperoleh data informasi dari kegiatan itu. Data itu dikirim ke negara mitra secara spontan. Contohnya orang Indonesia yang belanja barang mewah di luar negeri. Data transaksi dari toko tempat belanja itu akan masuk ke kantor pajak, disortir lalu dikirim ke kantor pajak negara terkait secara on-line. Data informasi itu harus dijaga kerahasiaannya oleh kantor pajak. Inilah upaya-upaya untuk menangkal praktik penghindaran pajak yang sudah sangat agresif. Bahkan negara sebesar Amerika Serikat dan Jepang tidak sanggup menghadapinya sendiri. Persoalan global ini mesti dihadapi secara bersama-sama.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Interview

“Teknologi Asistensi Digital Berkembang Pesat di Indonesia”

Novi Hifani

Published

on

Teknologi digital yang kini berkembang pesat menjadi peluang bisnis potensial sekaligus menantang bagi pengusaha muda Irzan Raditya. Pria kelahiran 1989 yang menyelesaikan pendidikan Ilmu Komputer di Hochschule für Technik und Wirtschaft di Berlin, Jerman ini adalah pendiri perusahaan start up berbasis teknologi digital, Kata.id.

Melalui inovasi dan intuisi bisnisnya, ia menghadirkan konsep bisnis baru untuk layanan business to business dengan membuat platform chatbot berbasis teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat menghubungkan perusahaan dengan kalangan konsumen.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai menjadi pembicara di acara Scale Up Asia 2018 di Jakarta, Rabu (28/3), ia membeberkan pengalamannya dalam membangun bisnis dan juga keyakinannya terhadap potensi perkembangan teknologi asistensi digital di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

Bagaimana awal mulanya Anda merintis bisnis?

Sebelumnya di tahun 2015 saya bersama beberapa rekan mendirikan perusahaan di bidang internet yakni PT YessBoss Group Indonesia yang menawarkan layanan YessBossNow.com. Pada 2016, layanan itu ditutup dan kami mendirikan Kata.id yang masih berada dalam naungan PT YessBoss Group. Kami menjadi pionir dalam menghadirkan platform chatbot untuk perusahaan.

Seperti apa layanan yang diberikan pada platform tersebut?

Platform chatbot merupakan produk percakapan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Platform ini dapat menghubungkan perusahaan dengan para konsumennya dalam memberikan layanan terbaik. Penerapan AI di sektor bisnis menjadi fokus perusahaan kami sebagai perusahaan rintisan di bidang teknologi.

“Lewat penerapan teknologi Software as a Services, kami mampu membantu pelaku bisnis dalam memahami perilaku konsumen lebih mendalam dan meningkatkan kualitas hubungan dengan konsumen. “

Mengapa membidik AI sebagai fokus perusahaan?

Saya melihat artificial intelligence e memiliki potensi bisnis yang sangat besar dan bisa dikembangkan menjadi produk lain untuk konsumen. Dalam mengembangkan layanan ini, kami melibatkan pakar pengolahan bahasa alami (natural language processing/NLP) dan keamanan teknologi informasi. Langkah ini ditempuh agar dapat meningkatkan daya saing dari produk layanan.

Apa manfaat dari layanan tersebut bagi penggunanya?

Pada versi awalnya platform ini menawarkan dialogue engine melalui NLP yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dalam memasarkan merek perusahaan. Platform chatbot bisa digunakan untuk berbagai macam percakapan, mulai dari transaksi jual-beli, pemasaran produk, hingga pengumpulan data perilaku konsumen melalui media sosial dan aplikasi pesan seperti SMS, Facebook, atau Twitter. Ada sejumlah perusahaan yang sekarang menjadi klien kami, salah satunya perusahaan telekomunikasi Telkomsel. Perusahaan ini mengembangkan layanan Veronica yang bisa melayani pelanggan melalui chatbot di LINE, Telegram, dan aplikasi Facebook Messenger. Lewat layanan ini, keterikatan perusahaan dengan pelanggannya dapat terbangun. Bersama Accenture sebagai konsultan teknologi, kami juga telah mengembangkan teknologi Bot Studio Platform, yakni peranti lunak berbasis web. Teknologi ini bisa digunakan oleh  developer yang ingin membangun chatbot sendiri dengan NLP dari Kata.ai.

Kita bisa lihat di Telkomsel yang menghadirkan layanan Grapari Virtual bagi pelanggannya dengan teknologi AI dari Kata.id. Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang memiliki layanan pelanggan berbasis kecerdasan buatan melalui aplikasi pesan. Dengan nama Veronika, akun chatbot Grapari Virtual mampu melayani berbagai keluhan dan pertanyaan pelanggan Telkomsel di platform social chat sepanjang hari. Ini dimungkinkan karena teknologi AI menghadirkan layanan mandiri yang lebih cepat dan dapat diakses oleh pelanggan kapan saja diinginkan. Layanan mandiri ini memberikan pengalaman mobile digital lifestyle bagi penggunanya dan bisa menjawab berbagai pertanyaan terkait produk Telkomsel.

Bagaimana Anda melihat prospek bisnis ini di masa mendatang?

Saya yakin dalam sepuluh tahun mendatang teknologi asistensi digital memiliki potensi untuk terus berkembang. Dari sisi budaya yang tumbuh di masyarakat, selama ini orang Indonesia lebih suka berbicara dengan perwakilan perusahaan jika punya masalah terkait produk atau layanan perusahaan. Sekarang dengan perkembangan aplikasi pesan yang luar biasa membuat potensi ini makin besar.

Lewat penerapan teknologi Software as a Services, kami mampu membantu pelaku bisnis dalam memahami perilaku konsumen lebih mendalam dan meningkatkan kualitas hubungan dengan konsumen. Pertumbuhan pengguna aplikasi pesan di Indonesia sangat pesat. Ini merupakan potensi yang bisa digarap oleh perusahaan untuk mempererat keterikatannya dengan pelanggan. Peluang bisnis ini memacu kami untuk terus mengembangkan Kata.id menjadi platform NLP dalam bahasa Indonesia yang kaya dengan beragam fitur. Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan adalah pasar yang ideal untuk chatbot. Dengan tingginya jumlah pengguna aplikasi pesan dan faktor perilaku pasar, kawasan ini lebih menjanjikan dibandingkan kawasan lainnya.

Apa rencana pengembangan bisnis yang ingin Anda wujudkan selanjutnya?

Kami memiliki pengalaman kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar, seperti Grup Telkom melalui anak usahanya yaitu Infomedia Nusantara dan juga Microsoft yang merupakan perusahaan global asal Amerika Serikat. Oleh sebab itu banyak modal ventura yang ingin menempatkan dananya di Kata.ai.

Pada Agustus 2017 lalu, kami memperoleh pendanaan dari Trans-Pacific Technology Fund bersama kelompok investor lain sebesar 3,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 46,5 miliar. Dana itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan menembus pasar baru di Asia Tenggara dan Taiwan. Keberhasilan kami membangun usaha berkat pemanfaatan yang tepat dalam AI untuk memperkuat interaksi brand dengan pelanggannya. Pencapaian ini telah menempatkan Kata.ai sebagai perusahaan AI nomor satu di Indonesia.

Selain fokus pada sektor penelitian dan pengembangan, kami juga mengalokasikan dana untuk mengembangkan teknologi NLP agar dapat meningkatkan kemampuan beroperasi dalam beberapa bahasa di kawasan Asia Tenggara selain layanan bahasa Indonesia yang sudah ada sekarang.

Continue Reading

Interview

Konsultan Pajak Harus Berperan Sebagai “Adviser”

Novi Hifani

Published

on

 

 

Masih rendahnya pencapaian tax ratio di Indonesia merupakan hasil dari keseluruhan proses administrasi perpajakan dengan segala elemen terkait yang mendukungnya. Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kismantoro Petrus mengemukakan, rumitnya perpajakan di Indonesia menyebabkan sebagian besar masyarakat malas membayar pajak. Kondisi ini terkait erat dengan belum adanya data menyeluruh yang dapat dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah untuk kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (27/2), mantan pegawai pajak dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP yang meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Saint Louis University, Amerika Serikat ini memaparkan sistem perpajakan di negara maju seperti Swedia yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak perlu lagi meminta Wajib Pajak (WP) untuk datang ke kantor pajak karena seratus persen data masyarakat sudah masuk ke pemerintah. Perbedaan kondisi sistem perpajakan di setiap negara tersebut menurutnya turut memengaruhi besar kecilnya kebutuhan jasa konsultan pajak untuk melayani masyarakat, dalam hal ini mendampingi WP.

Berikut ini petikannya.

 

Bagaimana pandangan Anda tentang regulasi yang mengatur profesi konsultan pajak di Indonesia saat ini?

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 bertujuan untuk mengontrol konsultan pajak. Dasar hukum yang mengatur konsultan pajak adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H Ayat 2. Pasal tersebut memuat tentang hak warga negara dalam melaksanakan undang-undang dan mendapatkan kemudahan, yakni boleh menunjuk orang untuk menjadi konsultan. Perlu dipahami bahwa konsultan itu berbeda dengan konsulen. Sejak 1983 dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa konsulen adalah pembela (lawyer). Sedangkan konsultan adalah pemberi informasi yang lengkap (adviser). Konsultan pajak harus bisa berperan sebagai adviser. Jadi, salah kalau dikatakan konsultan itu membela yang bayar. Untuk itu profesi konsultan harus diatur dalam regulasi.

Siapa saja yang bisa menjadi konsultan pajak?

Tidak semua orang yang mengetahui tentang pajak boleh menjadi konsultan. Hal ini juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk keteraturan maka perlu suatu pembatasan. Kalau sekarang belum ada Undang-Undang Konsultan Pajak, pembatasannya adalah dengan diatur berdasakan Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa WP boleh menunjuk atau mencari kuasa. Dalam Undang-Undang KUP pasal 32 dijelaskan bahwa kuasa yang ditunjuk itu harus konsultan. Sama halnya dengan dokter atau akuntan, konsultan pajak ini profesi. Kalau tidak punya izin, itu konsultan abal-abal. Untuk itu konsultan pajak harus dikendalikan oleh pemerintah, yakni DJP.

Oleh karena dibatasi, negara memberikan arahan pada masyarakat tentang konsultan yang bisa ditunjuk sebagai kuasa. Maka hal ini perlu diatur dan sekarang diatur dengan PMK karena belum ada undang-undang. Tapi kalau merujuk pada UUD 1945, sebetulnya konsultan harus diatur oleh undang-undang. Kalau nanti menjadi UU Konsultan Pajak, istilah hukumnya adalah konsultan pajak diatur dengan UU. Saat ini konsultan pajak diatur berdasarkan UU, karena dasarnya UU KUP dan yang mengaturnya adalah PMK.

“Orang Indonesia malas bayar pajak karena mengisi SPT masih dianggap rumit. Kerumitan ini karena pemerintahnya tidak mempunyai data.”

Bagaimana proses persyaratan konsultan pajak untuk memperoleh izin praktik?

Pertama-tama harus memenuhi kualifikasi. Profesi konsultan pajak ini butuh sangat banyak. Bagi yang mampu memenuhi kualifikasi diberi brevet A. Kalau sudah bisa memenuhi kualifikasi yang lebih tinggi diberi brevet B. Jika bisa memenuhi semua kebutuhan perpajakan, maka diberi grade brevet C. Oleh karena di masyarakat masih banyak membutuhkan tenaga profesional konsultan pajak, maka pemegang brevet A juga boleh menjadi konsultan. Hanya saja klasifikasi masalah yang ditanganinya terbatas, karena kemampuan penguasaan perpajakannya juga terbatas. Ini supaya pesan UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 2 tetap dijalankan, bahwa konsultan pajak adalah tempat bertanya dan mendapatkan bimbingan bagi masyarakat. Kalau kasusnya persoalan biasa, memakai pajak yang brevet A saja cukup. Saat ini jumlah pemegang brevet A cukup banyak, karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsultasi WP Orang Pribadi (OP). Untuk pemegang brevet C jumlahnya masih sekitar seribu konsultan.

Dari segi kuantitas, saat ini jumlah konsultan pajak masih sangat kurang. Peserta ujian saja pemahamannya belum memadai karena kesadaran memberikan ilmu perpajakan oleh bangsa Indonesia masih belum baik. Buktinya materi pendidikan perpajakan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi baru diberikan tahun ini. Sementara Jepang sejak 1940 semua pendidikan pajak sudah diberikan untuk seluruh bangsanya. Indonesia tertinggal jauh, bedanya 70 tahun dengan Jepang. Konsultan pajak yang telah lulus kualifikasi dan memiliki izin praktik dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Selain memahami semua ketentuan perpajakan, konsultan pajak harus mampu memperjelas penyampaian peraturan perpajakan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi patuh dan terhindar dari sanksi pajak.

Menurut Anda, berapa idealnya jumlah konsultan pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

Idealnya jumlah konsultan pajak itu bergantung dari kondisi WP. Kalau WP sudah pintar dan mau belajar, maka tidak perlu konsultan yang banyak. Sehingga yang diperlukan cukup konsultan untuk menangani level kasus yang rumit saja. Tapi pada kenyataannya juga tidak selalu seperti itu. Jepang yang pendidikannya sudah bagus, jumlah konsultan pajak justru lebih banyak dari WP. Artinya meski sudah berpendidikan tinggi, masyarakat Jepang masih perlu konsultan pajak. Jadi, bergantung, apakah masyarakat mau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri atau tetap minta konsultasi.

Di Swedia, dalam penerapan sistem self assessment itu masyarakatnya tidak harus mengisi SPT. Kantor pajaknya mengumpulkan data, lalu mengirim konfirmasi data itu ke WP misalnya terkait penghasilan, besar pajak yang sudah dibayar dan yang masih harus dibayar. WP hanya melihat saja data itu, lalu kirim SMS ke kantor pajak bahwa dia membenarkan data tersebut dan akan menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jadi, masyarakat di Swedia tidak perlu bantuan konsultan karena cukup membaca data pajak yang disampaikan oleh kantor pajak dan menyelesaikan sendiri. Sehingga jumlah ideal konsultan pajak itu bergantung metode dan kesadaran masyarakatnya juga. Kalau kantor pajaknya sudah punya kekuatan andal untuk menghitung pajak masyarakat, maka masyarakat tidak perlu terlalu banyak bantuan konsultan.

Apakah penerapan keterbukaan informasi perbankan cukup mendukung pengumpulan data dan informasi bagi administrasi perpajakan?

Keterbukaan informasi perbankan untuk pajak juga belum tentu memudahkan pemajakan. Itu hanya membuka informasi, tapi untuk membuat WP mau membayar pajak sesuai penghasilan yang diterima tidak mudah. Ini memang bergantung manusianya juga, bukan masalah perbandingan WP dengan konsultan. Jadi kebutuhan konsultan itu diukur sesuai kondisi, tidak selalu Indonesia harus mengikuti yang ada di negara maju.

Orang Indonesia malas bayar pajak karena mengisi SPT masih dianggap rumit. Kerumitan ini karena pemerintahnya tidak mempunyai data. Kalau data dari berbagai sumber sudah terkumpul, tentu tidak perlu lagi meminta WP untuk datang ke kantor pajak. Di Swedia, masyarakatnya tidak perlu ditanya datanya karena jumlah kewajiban pajaknya sudah ditetapkan oleh otoritas setempat. Masyarakat dengan mudah bisa langsung menyelesaikan kewajiban pajak karena datanya seratus persen sudah masuk ke pemerintah.

Jadi, kalau sekarang tax ratio di Indonesia rendah, untuk apa diributkan karena itu adalah hasil. Banyak orang hanya melihat hasilnya, lalu menyalahkan pemerintah. Padahal, tidak bisa hanya menyalahkan seperti itu karena kita harus lihat semuanya dengan jelas.

 

Bagaimana pandangan Anda tentang Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang sekarang bergulir di DPR?

Kita harus tahu bahwa undang-undang merupakan persetujuan yang dibuat rakyat dan pemerintah. Rakyat diwakili oleh DPR, sedangkan pemerintah itu presiden dan seluruh jajarannya. Dalam aturan negara kita, untuk membuat UU itu baru bisa dibicarakan atas prakarsa hanya dari dua pihak, yaitu DPR atau pemerintah. IKPI tidak bisa jadi prakarsa UU itu. RUU Konsultan Pajak itu prakarsanya dari DPR, maka bergantung dari DPR untuk menyelesaikan RUU itu dan menentukan tujuannya. Kalau memang tujuannya profesional dan untuk membuat UU yang diperlukan oleh masyarakat, mau tidak mau DPR harus menggunakan fasilitas yang bisa digunakan, yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Sekarang ini posisinya masih dalam masa RDPU yang dilaksanakan oleh panitia kerja (panja). Nanti panja akan menyusun penyempurnaan RUU itu dan dikirim ke pemerintah. Dalam 60 hari pemerintah harus menyampaikan pendapat terhadap usulan RUU dari DPR tersebut. Kalau sudah disepakati, selanjutnya akan disahkan di paripurna. Setelah sah, baru dikirim ke presiden untuk ditandatangani. Jadi, prosesnya masih jauh.

IKPI profesional, kami mengharapkan kalau memang ada UU Konsultan Pajak, maka harus sesuai dengan aturan. UU itu harus berdasarkan UUD. Tujuannya sudah jelas digariskan di Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945, memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi atau bimbingan perpajakan dari orang-orang yang mempunyai kemampuan yakni konsultan pajak. Kalau UU mengatur tentang konsultan pajak artinya konsultan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, bukan konsultan abal-abal.

Konsultan pajak harus profesional, bisa melaksanakan fungsi sebagai adviser, bukan membela masyarakat yang nakal. Konsutan harus menunjukkan apa kesalahan WP. Kalau memang keberatan maka bisa mengajukan keringanan. Tapi kalau ternyata aparat DJP yang salah dan ada abuse of power, konsultan pajak dapat bicara ke pimpinan di DJP bahwa tindakannya salah. Kalau tidak bisa juga, konsultan pajak bisa kawal ke pengadilan sesuai dengan aturan hukum. UU itu harus melindungi masyarakat dan bisa mencegah agar tidak ada lagi konsultan abal-abal. Sebetulnya PMK yang sekarang juga harus demikian, hanya levelnya terbatas dan tidak bisa mengatur secara luas.

Yang tak kalah pentingnya, kebijakan pajak tidak boleh menyimpang dari aturan utamanya, yakni undang-undang perpajakan. Jika dibuat menyimpang, kebijakan itu menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Dampaknya akan terlihat dari buruknya penerimaan negara dan juga tidak tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

 

Continue Reading

Interview

Wawancara Majalah Pajak dengan CEO Euro Management Indonesia

Majalah Pajak

Published

on

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News2 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News2 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News3 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News10 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News11 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending