Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, “If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people”. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Insentif sebetulnya tak beda dengan tambahan penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya beli, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 pertama kali diberikan oleh Pemerintah pada 21 Maret 2020—hanya berselang beberapa hari sejak pengumuman pemerintah tentang kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Ini memperlihatkan sikap responsif pemerintah terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Insentif mulai berlaku sejak masa pajak April 2020 sampai dengan enam bulan ke depan dengan diiringi harapan bahwa pandemi tidak akan berlangsung lama.

Bulan September 2020 berlalu tidak terlihat tanda-tanda pandemi akan berakhir sehingga masa pemberian insentif pun diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Tahun 2020 diakhiri dengan realisasi insentif pajak di kisaran 60 persen. Namun demikian pencapaian tersebut tidak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap memberikan dukungan usaha melalui pemberian insentif di tahun 2021.

Tahun 2021 ternyata dampak pandemi Covid-19 masih terasa di berbagai sektor sehingga insentif pun kembali diperpanjang selama enam bulan. Semester pertama tahun 2021, perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang tumbuh positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun ternyata di akhir semester pertama itu pun kasus positif Covid-19 meningkat cukup memprihatinkan. Alhasil, beberapa sektor usaha masih tetap terdampak walaupun kedalamannya berbeda-beda. Itulah yang mendasari pengurangan jumlah sektor usaha yang diberikan perpanjangan insentif untuk periode Juli sampai dengan Desember 2021.

Perpanjangan insentif mungkin sama rasanya dengan rasa sebuah produk makanan yang dulu iklannya kerap tayang di televisi: Paaanjang dan laaama, nikmatnya akan terasa teruuus, teruuus, dan teruuus”. Semakin panjang insentif, semakin terasa pula nikmatnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan insentif sebagai ‘tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang’. Dari artinya saja, sudah terasa nikmatnya. Semoga Wajib Pajak melihatnya dengan kaca mata yang sama, yaitu bahwa insentif yang diberikan tak ubahnya seperti tambahan penghasilan yang tentunya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

Pada awal masa pemberian insentif di tahun 2020 masih ada yang berpendapat bahwa insentif pajak merupakan “jebakan batman” yang memaksa Wajib Pajak untuk memasuki keranjang pengawasan administratif Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya edukasi dilakukan untuk menepis anggapan ini. Setelah itu, yang terjadi malah sebaliknya. Kalangan pengusaha dari berbagai sektor berlomba-lomba menyampaikan keinginan untuk mendapatkan kesempatan memanfaatkan insentif pajak.

Jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) penerima insentif yang semula berjumlah 440 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan 102 KLU untuk insentif lainnya, akhirnya membengkak menjadi 1.189 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, 725 KLU untuk pengembalian pendahuluan PPN, 730 KLU untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor dan 1.018 KLU untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Di sisi lain, penerimaan negara harus diamankan agar seluruh program pemerintah dapat dijalankan, tidak hanya untuk fokus pada penanganan kesehatan masyarakat tetapi juga pada perbaikan perekonomian, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan berbagai program lainnya. Untuk itulah pemberian insentif yang diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 dan 83 Tahun 2021 lebih mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 pada berbagai sektor usaha dan upaya pemulihannya.

Sebagai contoh, ada sektor usaha yang sampai saat ini masih merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi Covid-19 dan menyangkut kehidupan masyarakat banyak seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ada juga sektor tertentu yang terdampak sangat dalam oleh pandemi Covid-19 dan pemulihan usahanya lebih lambat dibandingkan dengan sektor lain serta menyerap banyak tenaga kerja seperti konstruksi.

Pertimbangan di atas mendasari pengurangan KLU yang diberi insentif pajak. Untuk insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak terdapat pengurangan KLU penerima insentif sehingga jumlahnya tetap 1.189 KLU. Namun untuk insentif pengembalian pendahuluan PPN berkurang jumlahnya dari 725 menjadi 132 KLU, pembebasan PPh Pasal 22 impor dari 730 menjadi 132 KLU, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 1.018 menjadi 216 KLU.

Semoga pengurangan jumlah sektor usaha yang memperoleh insentif merupakan tanda bahwa sektor usaha tertentu memang mengalami pertumbuhan dalam usahanya dan semakin baik dalam merespons pandemi Covid-19.

Untuk yang mendapatkan kesempatan memperoleh insentif, ayo manfaatkan secara optimal dan jangan lupa melaporkannya secara on-line. Walaupun rasa insentif pajak akan lebih nikmat bila panjang dan lama tentunya akan lebih nikmat apabila pandemi Covid-19 berakhir.