Connect with us

Tax Light

Klaster

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pendekatan klaster dinilai strategis karena integratif dalam meningkatkan daya tawar; menguntungkan karena berdampak pada pengembangan wilayah. Ia juga mendorong inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan.

 

Seorang teman menanyakan kepada saya alamat rumah si Fulan, teman saya. Ketika saya menjawab bahwa rumahnya ada di klaster A, maka komennya ringan dan sedikit menyentuh, “Wih, rumahnya di klaster, ya!” Kesannya, ada kekaguman di balik kata-kata itu.

Saya membayangkan bahwa klaster di perumahan itu biasanya lengkap dengan fasum dan fasos seperti adanya taman, tempat merokok, sarana anak-anak bermain, dan menekankan kesan bahwa yang tinggal di klaster itu hurang hayah. Sekarang ini klaster bisa saja tidak terdiri dari tanah yang luas, tapi memiliki protokoler tersendiri. Misalnya, untuk di perumahan, setiap memasuki klaster kita perlu meninggalkan KTP di pos satpam. Ada portal atau gerbang yang ditutup pada jam tertentu di malam hari sehingga tidak semua pengunjung bisa keluar masuk seenaknya. Jadi, istilah klaster di sini dipakai karena para pengembang mendesain pola perumahan yang berkelompok dengan satu pintu sebagai akses masuk dan juga keluar.

Istilah klaster, menariknya, lebih mengacu pada kelompok atau gugus. Biasanya ditulis dengan Bahasa Inggris yaitu cluster, kemudian terjadi penyerapan dalam Bahasa Indonesia berdasarkan adaptasi fonologi, menjadi klaster. Klaster, juga mengingatkan kita kepada virus korona. Pada awal virus korona yang ditemukan di Indonesia, tiga pasien pertama berasal dari sebuah klaster yang disebut klaster dansa. Dan pada gelombang kedua ini, tersebut bahwa konon penyebaran virus tersebut meluas kepada klaster perkantoran dan sekolah-sekolah. Penggunaan istilah klaster ini merujuk pada mereka yang tertular di tempat yang sama. Maka, kata klaster di masa pandemi ini menjadi marak karena menunjuk satu wilayah atau daerah apabila terjadi suatu kegiatan yang menyebabkan pesertanya tertular virus dan daerah menjadi zona merah. Contohnya, pada suatu upacara keagamaan yang kemudian pesertanya tertular menjadi positif di Sulawesi, maka nama klaster mengikuti nama daerah tersebut, dengan tujuan lain agar masyarakat berhati-hati bila ke sana.

Baca Juga: Angin yang Berbisik

Apabila kita membandingkan arti kata klaster di perumahan, dan arti kata klaster di daerah zona merah pandemi, maka kata klaster memiliki makna yang unik. Klaster kemudian mengingatkan kita pada keunikan suatu tempat, baik karena eksklusivitasnya maupun sinyal kewaspadaannya.

Dan bila diurut ke masa-masa sebelumnya, ternyata terdapat suatu pola pembinaan yang dilakukan berdasarkan mekanisme klaster yang bertujuan mengembangkan perekonomian rakyat. Katakanlah, upaya pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang berinisiatif memfasilitasi kegiatan pembentukan klaster UMKM di Kalimantan Barat (https://www.bi.go.id). Pendekatan klaster ini dinilai strategis, karena bersifat integratif dalam meningkatkan daya tawar dan menguntungkan karena berdampak pada pengembangan wilayah. Selain itu, pendekatan klaster juga mampu mendorong adanya inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Di saat pandemi ini, konon, tidak semua pelaku usaha mengalami penurunan keuntungan. Ada juga yang mengalami peningkatan omzet seperti usaha frozen food. Dan kita semua tahu bahwa hampir setiap kementerian memiliki tanggung jawab terhadap pelaku UMKM yang merupakan binaannya. Intinya, untuk mengembangkan pembinaan yang terintegrasi, diperlukan perlakuan dari hulu ke hilir, di mana dari awal berdirinya usaha, membangun merek atas usaha, mendapatkan perizinan komoditas dan status usaha, sampai kemudian setelah memetik hasilnya, tidak melupakan kewajiban perpajakan selaku warga negara.

Alangkah indahnya bila kegiatan memahami pajak dan mengedukasi teman-teman sejawat dalam mengatasi kendala pelaporan perpajakan menular ke klaster lain.

Salah satu komunitas yang tanpa disadari mengikuti konsep klaster atau kewilayahan, adalah Komunitas UMKM Sahabat Pajak (USP). Saat ini, komunitas ini giat menggencarkan gerakan sadar pajak, termasuk membimbing rekan-rekannya pengusaha UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan dengan istilah yang akrab di telinga, yaitu Cuti Bayar Pajak. Dengan kewajiban membayar pajak final sebesar 0,5 persen dari omzet yang ditiadakan sampai akhir tahun 2020, maka fasilitas ini membutuhkan upaya syiar yang dilakukan dan diikuti dengan kepercayaan. Intinya, negara sangat mendukung kegiatan usaha sehingga menggelontorkan sejumlah insentif perpajakan termasuk kepada pelaku UMKM di negeri ini.

Baca Juga: Negeri Tanpa Angsa

Salah satu program untuk mendukung UMKM ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak bernama program Bussiness Development Service (BDS) yang tujuan utamanya adalah membuat UMKM naik kelas, serta meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Bagaimana caranya? Melalui strategi edukasi dan kegiatan penyuluhan yang terintegrasi, dengan tema yang disesuaikan kebutuhan, misalnya, bagaimana cara memfoto produk, membuat iklan di media sosial, cara melakukan pembukuan, sampai terakhir bagaimana cara menghitung pajak yang dibayar dari keuntungan yang diperoleh? Hanya 0,5 persen, bisa saja berupa nominal yang tidak sebanding dengan kebutuhan sekuler sehari-hari sebagai manusia biasa.

Nah, di suatu wilayah yang mungkin tidak terbaca, semua gerakan yang diawali jerih payah untuk belajar memahami pajak, dan bagaimana mengedukasi teman-teman sejawat dalam mengatasi semua kendala pelaporan dan pembayaran pajak, merupakan suatu tindakan heroik! Alangkah indahnya bila kegiatan tersebut menular ke wilayah-wilayah atau klaster-klaster lain, membentuk komunitas yang berjuang bersama untuk tegaknya Indonesia.

Namun saat ini, kita masih tetap harus berhati-hati walaupun beberapa wilayah mengumumkan zona hijau. Pernah ingat ramalan bahwa bulan Agustus merupakan puncak gelombang kedua menyebarnya virus ini? Ketakutan bukan hanya milik petugas medis, tetapi juga seluruh masyarakat di wilayah mana pun! Mari kita sama berharap bahwa perputaran ekonomi mulai menggeliat kembali tanpa harus melupakan protokoler kesehatan. Agustus ini, bagaimanapun, bulan suci buat kita semua, karena Indonesia sudah menapaki usia ke-75. Seumpama manusia, Indonesia harus dijaga hati-hati agar terhindarkan dari rentannya kesehatan atas pandemi ini.

Mendadak ingin menulis satu nasihat, bahwa virus ini mendekat pada ketakutan tak bertuan, dan dia sangat benci menetap pada cinta dan keyakinan.

(A3, 080820)

Baca Juga: Berlari Bersama Waktu

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Tax Light

Insentif yang Panjang dan Lama

Diterbitkan

pada

Penulis: Inge Diana Rismawanti Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Insentif sebetulnya tak beda dengan tambahan penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya beli, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

 

Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 pertama kali diberikan oleh Pemerintah pada 21 Maret 2020—hanya berselang beberapa hari sejak pengumuman pemerintah tentang kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Ini memperlihatkan sikap responsif pemerintah terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Insentif mulai berlaku sejak masa pajak April 2020 sampai dengan enam bulan ke depan dengan diiringi harapan bahwa pandemi tidak akan berlangsung lama.

Bulan September 2020 berlalu tidak terlihat tanda-tanda pandemi akan berakhir sehingga masa pemberian insentif pun diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Tahun 2020 diakhiri dengan realisasi insentif pajak di kisaran 60 persen. Namun demikian pencapaian tersebut tidak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap memberikan dukungan usaha melalui pemberian insentif di tahun 2021.

Tahun 2021 ternyata dampak pandemi Covid-19 masih terasa di berbagai sektor sehingga insentif pun kembali diperpanjang selama enam bulan. Semester pertama tahun 2021, perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang tumbuh positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun ternyata di akhir semester pertama itu pun kasus positif Covid-19 meningkat cukup memprihatinkan. Alhasil, beberapa sektor usaha masih tetap terdampak walaupun kedalamannya berbeda-beda. Itulah yang mendasari pengurangan jumlah sektor usaha yang diberikan perpanjangan insentif untuk periode Juli sampai dengan Desember 2021.

Perpanjangan insentif mungkin sama rasanya dengan rasa sebuah produk makanan yang dulu iklannya kerap tayang di televisi: Paaanjang dan laaama, nikmatnya akan terasa teruuus, teruuus, dan teruuus”. Semakin panjang insentif, semakin terasa pula nikmatnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan insentif sebagai ‘tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang’. Dari artinya saja, sudah terasa nikmatnya. Semoga Wajib Pajak melihatnya dengan kaca mata yang sama, yaitu bahwa insentif yang diberikan tak ubahnya seperti tambahan penghasilan yang tentunya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

Pada awal masa pemberian insentif di tahun 2020 masih ada yang berpendapat bahwa insentif pajak merupakan “jebakan batman” yang memaksa Wajib Pajak untuk memasuki keranjang pengawasan administratif Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya edukasi dilakukan untuk menepis anggapan ini. Setelah itu, yang terjadi malah sebaliknya. Kalangan pengusaha dari berbagai sektor berlomba-lomba menyampaikan keinginan untuk mendapatkan kesempatan memanfaatkan insentif pajak.

Jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) penerima insentif yang semula berjumlah 440 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan 102 KLU untuk insentif lainnya, akhirnya membengkak menjadi 1.189 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, 725 KLU untuk pengembalian pendahuluan PPN, 730 KLU untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor dan 1.018 KLU untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Di sisi lain, penerimaan negara harus diamankan agar seluruh program pemerintah dapat dijalankan, tidak hanya untuk fokus pada penanganan kesehatan masyarakat tetapi juga pada perbaikan perekonomian, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan berbagai program lainnya. Untuk itulah pemberian insentif yang diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 dan 83 Tahun 2021 lebih mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 pada berbagai sektor usaha dan upaya pemulihannya.

Sebagai contoh, ada sektor usaha yang sampai saat ini masih merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi Covid-19 dan menyangkut kehidupan masyarakat banyak seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ada juga sektor tertentu yang terdampak sangat dalam oleh pandemi Covid-19 dan pemulihan usahanya lebih lambat dibandingkan dengan sektor lain serta menyerap banyak tenaga kerja seperti konstruksi.

Pertimbangan di atas mendasari pengurangan KLU yang diberi insentif pajak. Untuk insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak terdapat pengurangan KLU penerima insentif sehingga jumlahnya tetap 1.189 KLU. Namun untuk insentif pengembalian pendahuluan PPN berkurang jumlahnya dari 725 menjadi 132 KLU, pembebasan PPh Pasal 22 impor dari 730 menjadi 132 KLU, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 1.018 menjadi 216 KLU.

Semoga pengurangan jumlah sektor usaha yang memperoleh insentif merupakan tanda bahwa sektor usaha tertentu memang mengalami pertumbuhan dalam usahanya dan semakin baik dalam merespons pandemi Covid-19.

Untuk yang mendapatkan kesempatan memperoleh insentif, ayo manfaatkan secara optimal dan jangan lupa melaporkannya secara on-line. Walaupun rasa insentif pajak akan lebih nikmat bila panjang dan lama tentunya akan lebih nikmat apabila pandemi Covid-19 berakhir.

Lanjut baca

Populer