Connect with us

Taxclopedia

Klaim PPN Pemegang Paspor Luar Negeri

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Pengembalian PPN (“VAT Refund”) bagi pemegang paspor luar negeri dari penerimaan devisa negara pada hajatan Asian Games 2018 diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Bagaimana cara mengklaimnya?

Ajang Asian Games 2018 yang berlangsung selama kurang lebih dua pekan sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang menjadi perhelatan besar yang terjadi di negara kita. Pesta kejuaraan empat tahunan yang kali ini diikuti kurang lebih 15.000 atlet dan ofisial dari 45 negara dalam 40 cabang olahraga ini tentunya menjadi momen berharga bagi Indonesia sebagai tuan rumah.

Banyak kajian atau tulisan mengupas tentang Asian Games 2018. Namun, penulis mencukupkan pada sisi dampak positif penerimaan negara di sektor perpajakan dari kegiatan ini. Merujuk pada data jumlah atlet Indonesia yang berlaga sekitar 938 dan 365 ofisial, maka jumlah atlet dan ofisial luar negeri yang berada di Indonesia selama kurun waktu dua hingga tiga pekan berjumlah 13.500 orang yang tersebar dalam 45 negara atau kontingen. Itu belum termasuk penonton dari mancanegara yang turut serta mendukung negara mereka yang tentu saja menjadi potensi penerimaan negara dari devisa luar negeri.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, potensi penerimaan devisa dari pesta olahraga ini diperkirakan mencapai 230 juta dollar AS atau sekitar Rp 3 triliun. Arief mengatakan, 150 ribu penonton wisatawan mancanegara (wisman) akan berbelanja masing-masing sebesar 1.200 dollar AS.  Hal itu dengan asumsi satu penonton berkunjung selama tujuh hari di Indonesia. Total proyeksi devisa dari penonton adalah sebesar 180 juta dollar AS.

Seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, 20 ribu atlet, ofisial, dan media akan menyumbangkan devisa masing-masing sebesar US$ 2.500 atau total keseluruhan sebesar 50 juta dollar AS. Kelompok tersebut diasumsikan akan tinggal selama 18 hari di Indonesia.

Secara sederhana, pajak yang diuntungkan dari konsumsi atau belanja barang dan jasa kena pajak di dalam negeri mencapai angka Rp 300 miliar, itu belum termasuk peningkatan pajak daerah yang bisa didapat oleh kota Jakarta dan Palembang dan kota sekitarnya yang diuntungkan dengan event ini dari sektor hotel, restoran, katering dan hiburan.

Namun, perlu diketahui sejak Undang-Undang PPN terakhir, yakni No. 42 tahun 2009 Pasal 16E Ayat 1 yang berbunyi “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.”

Dengan istilah yang populer untuk pengembalian PPN pemegang paspor luar negeri sering disebut dengan VAT (Value Added Tax) Refund. Maka potensi Rp 300 miliar dari PPN ini bisa dikatakan tidak akan masuk kas negara kecuali memang tidak diminta kembali oleh para atlet, ofisial atau wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, atau kecuali mereka sendiri yang tidak melakukan permintaan pengembalian melalui mekanisme yang akan penulis jelaskan dalam tulisan kali ini.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN.

Syarat PPN dapat diminta kembali

Sesuai Pasal 16E ayat (2) UU PPN memberikan persyaratan PPN dan PPnBM yang dapat direstitusi atau diminta kembali, yaitu:

  1. Nilai PPN minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau nilai transaksi minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
  2. Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
  3. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) UU PPN, kecuali pada kolom NPWP dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai NPWP.
  4. PPN tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) tanggal yang sama. (Pasal 6 PMK-76/PMK.03/2010).

“Bila nilai pengembalian PPN tidak melebihi Rp 5.000.000 maka konter VAT Refund akan mengembalikan PPN secara tunai. Bila nilai pengembalian PPN melebihi Rp 5.000.000, pengembalian dilakukan melalui transfer.”

Mekanisme Pengembalian

Pasal 16E Ayat (3) UU PPN mengatur tentang mekanisme bagaimana orang asing atau turis asing dalam bahasa yang sederhana dapat melakukan restitusi PPN dan PPnBM. Berdasarkan ketentuan ini, permintaan kembali dilakukan pada saat turis asing itu meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bandara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun dokumen yang harus ditunjukkan pada saat melakukan permintaan kembali atas PPN dan PPnBM yang sudah dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 16E ayat (4) UU PPN adalah:

  1. Paspor;
  2. Pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
  3. Faktur Pajak.

Yang berhak mengajukan VAT Refund adalah:

  1. Bukan WNI atau bukan Permanent Resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2(dua) bulan sejak tanggal kedatangannya.
  2. Bukan kru maskapai penerbangan (Pasal 1 angka 1 PMK-76/PMK.03/2010.

Perolehan barang bawaan berikut tidak bisa dimintakan pengembalian PPN-nya:

  1. Makanan, minuman, produk-produk tembakau.
  2. Senjata api dan bahan peledak.
  3. Barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat (Pasal 3 ayat 2 PMK-76/PMK.03/2010).

Adapaun, bandara yang bisa dimintakan VAT Refund adalah Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; Bandara Kualanamu, Medan; Bandara Adi Sucipto Yogyakarta; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Ngurah Rai Denpasar.

Contoh kasus

Miss Farah Ann adalah pebulu tangkis dari negara Pakistan. Usai mengikuti pertandingan, Miss Farah Ann menyempatkan membeli suvenir khas Indonesia di FX Sudirman (toko retail yang ditunjuk sebagai PKP yang menerbitkan faktur pajak khusus/VAT Refund). Pada tanggal 24 Agustus 2018, total suvenir yang dibelanjakan mencapai Rp 12.000.000. Pada tanggal 8 September, Miss Farah Ann bertolak kembali ke negaranya melalui Bandara Soekarno Hatta. Maka sebelum menaiki pesawat terbang, Miss Farah Ann dapat mengembalikan PPN atas pembelian suvenir sebesar Rp 12.000.000 x 10% = 1.200.00. Karena nilai pengembalian PPN tidak melebihi Rp 5.000.000 maka konter VAT Refund pada bandara Soekarno Hatta akan mengembalikan kepada Miss Farah Ann secara tunai (bila melebihi Rp 5.000.000 akan dikembalikan dengan mekanisme transfer).

Boks:

Dasar Hukum

  • Undang-Undang no. 8 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
  • Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2010 jo. No. 100/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

Taxclopedia

Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 2 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Sekarang mari kita bahas poin-poin penting dari terbitnya aturan ini:

  1. Pemodelan atau arus transaksi e-commerce yang akan dikenakan pajaknya melalui penyedia platform marketplace (Pasal 2).

a. Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang

dan/atau jasa;

b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace untuk

melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce);

c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui Penyedia Platform

Marketplace; dan

d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh pembeli kepada Pedagang atau

Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace.

2. Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau Penyedia Jasa dan Pengukuhan PKP bagi Penyedia Platform Marketplace

(Pasal 3).

a. Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

b.Penyedia Platform Marketplace melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang Pajak Penghasilan.

c. Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun

memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan

pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam poin ini secara tegas menyatakan bahwa Penyedia Platform Marketplace dalam hal ini seperti Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) , bahkan bagi penyedia Platform Marketplace yang terkategori sebagai pengusaha kecil juga diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP serta melaksanakan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pedagang atau penyedia jasa wajib memiliki NPWP dan memberitahukannya kepada penyedia platform marketplace beserta NIK nya,

Pedagang atau penyedia jasa adalah PKP atau dapat memilih bukan PKP bila memenuhi syarat batasan pengusaha kecil

a. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.

b. Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memiliki NPWP:

a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau

b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform

Marketplace.

c. Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau.

d. Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati batasan pengusaha kecil

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

4. Perlakuan perpajakan untuk pedagang atau penyedia jasa (pelapak) sebagai berikut :

  • Menyesuaikan dengan aturan kewajiban pajak penghasilan yakni terkait dengan aturan PP No.23 tahun 2018 atau pemenuhan kewajiban PPh Pasal 25/29 UU PPh atau pemotongan dan pemungutan PPh.
  • Apabila pedagang atau penyedia jasa adalah PKP maka wajib memungut, menyetor dan melaporkan:
    1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
    2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca juga : Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 1 )

PPN yang terutang adalah 10% dari nilai transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP, dengan demikian wajib pula untuk membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bukti pungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

PKP pedagang atau penyedia jasa yang menggunakan layanan Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajak.

  1. Perlakuan perpajakan untuk penyedia platform marketplace sebagai berikut :
  • Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang diterima oleh Penyedia Platform Marketplace dari Pembeli meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak dan wajib melaporkannya sebagai dokumen dalam SPT Masa PPN, aturan teknis mengenai bentuk laporan dan tata cara pelaporan rekapitulasi transaksi perdagangan pedagang / penyedia jasa diatur ke depan dalam Peraturan Dirjen Pajak
  • PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan :
    1. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
    2. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau
    3. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
      wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP dan membuat faktur pajak serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada setiap masa pajak.
  1. Pengenaan PPN, PPnBM dan PPh atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media social seperti Facebook, Line, Whatsapp, Instagram, Google Adsense, YouTube dan sejenisnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Platform Marketplace dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal

Pajak tentang transaksi e-commerce, berdasarkan pada:

  1. informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
  2. data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain; dan/atau
  3. data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak,

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  1. Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace
  • Penyelenggara Pos adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai impor barang kiriman.
  • Delivery Duty Paid, yang selanjutnya disingkat DDP, adalah bagian dari terminologi perdagangan internasional yang memasukkan bea masuk dan/atau PDRI ke dalam unsur nilai Barang impor yang tercantum pada Platform.
  • Pajak Dalam Rangka Impor, yang selanjutnya disingkat PDRI, adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.

Impor barang yang:

  1. transaksinya dilakukan melalui penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos; dan
  3. memiliki nilai pabean sampai dengan Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat),

perlakuan perpajakannya dilaksanakan sebagai berikut.

Penyedia Platform Marketplace harus menyampaikan:

  1. e-invoice untuk setiap pengiriman atas transaksi barang dan
  2. e-catalog, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. e-catalog paling sedikit memuat informasi mengenai:
  4. uraian barang;
  5. kode barang;
  6. kategori barang;
  7. spesifikasi barang;
  8. Harga barang;
  9. identitas penjual; dan
  10. negara asal barang,

serta harus dilakukan pemutakhiran atas barang yang terdapat perubahan harga.

Penyedia Platform Marketplace wajib menggunakan skema DDP.

Penyedia Platform Marketplace wajib menghitung bea masuk dan/atau PDRI dan bertanggung jawab atas kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI atas barang.

Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace:

  1. memiliki nilai pabean lebih dari Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); atau
  2. tidak menggunakan skema DDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

Demikian poin-poin penting dalam aturan terbaru mengenai pajak atas transaksi e-commerce ini. Yang menarik dan ditunggu publik adalah petunjuk teknis mengenai pelaporan atas transaksi ini yang akan diatur lebih lanjut dalam Perdirjen yang tentunya membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Jangan sampai muncul kegaduhan di marketplace karena para pedagang/pelapak atau penyedia jasa melakukan protes atas kewajiban perpajakan yang muncul atas transaksi ekonomi yang mereka berikan kepada pembeli. Dan tentunya pembeli atau konsumen pada marketplace juga harus mendapatkan edukasi yang cukup bahwa transaksi yang mereka lakukan sekarang sudah dikenakan pajak.

Jangan sampai hanya karena pemerintah bernafsu mengejar penerimaan negara di sektor ini, lantas lupa melakukan langkah bijak yang memudahkan para pelaku usaha, khususnya UMKM yang sedang giat-giatnya memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bisnis mereka.

Continue Reading

Taxclopedia

Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 1 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Nilai transaksi e-commerce di tahun 2018 melebihi Rp 100 triliun. Bahkan, McKinsey memproyeksikan nilai pasar e-commerce Indonesia akan mencapai 65 miliar dollar AS atau sekitar Rp 910 triliun pada 2022. Dan sebelum muncul aturan terbaru yang akan kita bahas kali ini, para pelaku perdagangan dan jasa melalui marketplace menikmati kebebasan transaksi ekonomi mereka tanpa pengenaan pajak.

Seandainya data itu benar, anggaplah transaksi e-commerce tahun 2018 adalah sebesar Rp 112 triliun, maka dalam sebulan terjadi Rp 9,3 triliun transaksi e-commerce. Angka yang luar biasa, tentunya. Bagi pemerintah, fakta itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, bahwa perekonomian tumbuh di tengah masyarakat melalui perubahan transaksi ekonomi konvensional beralih secara digital atau istilah populernya shifting, dari tahun 2010 sampai 2018. Kedua, adanya potensi perpajakan yang luar biasa yang belum tersentuh secara optimal apabila hanya mengandalkan perangkat kebijakan/peraturan yang bersifat umum, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dari data di atas, potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) pun sudah terlihat jelas. Belum lagi bila bicara mengenai impor BKP atau JKP di luar daerah pabean, yang juga turut dibidik dalam aturan terbaru ini. Agaknya pemerintah tidak ingin kecolongan banyak potential loss akibat tidak segera diterbitkannya aturan atau kebijakan yang spesifik atas transaksi e-commerce ini.

Berikutnya, mari kita simak beberapa definisi penting tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) berdasarkan PMK-210 ini.

Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).

Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.

Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia Platform Marketplace) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan platform berupa marketplace, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean.

Pedagang adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.

Penyedia Jasa adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.

Nilai Transaksi E-Commerce, yang selanjutnya disebut Nilai Transaksi, adalah nilai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya layanan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) meliputi:

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi di dalam Daerah Pabean; dan
  2. Bea Masuk dan/atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) atas Impor barang.

Continue Reading

Taxclopedia

Efektifkah “Tax Holiday”?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

“Tax Holiday” belum cukup menarik investasi. Faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM sangat memengaruhi.

Kata tax holiday masih terdengar aneh bagi sebagian masyarakat atau Wajib Pajak karena merupakan istilah bahasa asing. Penulis pun mencoba mencari referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak ditemukan padanan kata itu. Alih-alih, yang muncul justru terjemahan langsungnya, yakni hari libur pajak—jauh berbeda dengan makna sebenarnya. Akhirnya penulis mendapatkan definisi istilah itu versi Wikipedia. Tax Holiday, menurut Wikipedia, “is a temporary reduction or elimination of a tax. It is synonymous with tax abatement, tax subsidy, or tax reduction”. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, tax holiday adalah pengurangan atau penghapusan pajak yang bersifat sementara. Padanan kata lainnya pengurangan pajak, subsidi pajak, atau insentif pajak.

Menurut pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan, tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jangka waktu 5–15 tahun bagi investor yang memenuhi syarat, bahkan bisa sampai 20 tahun bila mendapat persetujuan menteri keuangan.

Kemudian, selain tax holiday ada juga istilah yang sejenis, yakni tax allowance yang artinya insentif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis—berlaku sejak 2008. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Insentif berlangsung selama enam tahun atau lima persen per tahun, sehingga akan mengurangi beban PPh yang disetorkan oleh investor.

Lahirnya tax holiday dilatari oleh UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir.

Pemerintah mulai membuat program ini tahun 2011 untuk menarik datangnya investor asing ke dalam negeri, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2011 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahirnya kedua insentif perpajakan untuk investasi memang tak terpisahkan dari upaya menarik investasi besar-besarnya di tengah persaingan memperebutkan aliran modal atau investasi asing terutama di kawasan ASEAN. Selain Indonesia, negara-negara di ASEAN juga sudah menerapkannya, dengan skema yang beda-beda termasuk syarat dan kemudahan mendapatkannya.

Sebagai komparasi penulis sajikan data yang berhasil dihimpun atas pelaksanaan tax holiday di negara ASEAN:

 

 

Nomor Negara Jangka Waktu Tax Holiday
1 Thailand 3 – 8 Tahun
2 Vietnam 4 Tahun
3 Malaysia 10 Tahun
4 Indonesia 5 – 15 Tahun
5 Filipina 6 Tahun
6 Singapura Dengan Negosiasi
7 Kamboja 6 Tahun
8 Myanmar 5 – 7 Tahun

 

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau skema tax holiday, penanaman modal yang dapat fasilitas ini paling sedikit sebesar Rp1 triliun sebagai Wajib Pajak baru dan industri pionir. Investor akan mendapatkan pengurangan PPh Badan sebagaimana paling banyak 100 persen (penghapusan) dan paling sedikit 50 persen.

Redaksional lengkap PMK terkait tax holiday dalam Pasal 2:

 

(1) Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
(2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:

•   sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(4) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

•   selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

•   selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

•   selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);

•   selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000.00 (tiga puluh triliun rupiah);

•   selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

(5) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
(6) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau

•   sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

 

Penulis kemudian membuatkan resume sebagai berikut:

 

Nilai Investasi Jangka Waktu Bebas Pajak
Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun 5 tahun
Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun
Rp 5 triliun sampai kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun
Rp 15 triliun sampai kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun
Minimal Rp 30 triliun 20 tahun

 

Hal yang menarik sebelum lahirnya PMK terakhir itu, pada tahun 2017, kebijakan tax holiday ini sama sekali tidak menarik para investor datang ke Indonesia. Padahal, tahun 2015 sedikitnya ada 11 perusahaan yang meminta fasilitas tax holiday, di antaranya adalah PT Unilever. Perusahaan multinasional itu menjadi badan usaha pertama yang diberikan tax holiday. Setelahnya ada, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper.

Tentu saja ini memantik pertanyaan besar, ada apa dengan Indonesia? Kenapa investor asing tidak tertarik datang ke Indonesia, apa karena ada masalah pada sektor industri pionir yang menjadi target pemerintah agar investor datang berbondong- bondong menginvestasikan modalnya ke sektor tersebut?

Sebelum penulis memberikan pendapatnya, perlu diketahui bahwa yang dimaksud industri pionir itu, antara lain industri logam hulu; industri pengilangan minyak bumi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; industri permesinan yang menghasilkan mesin industri. Kemudian industri transportasi kelautan; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi; dan infrastruktur yang menggunakan skema selain Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari penjelasan di atas sebenarnya sudah sedikit menggambarkan industri pionir memang merupakan industri padat modal yang secara kebetulan berdasarkan data APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia terjadi kelesuan pada sektor industri pionir selama tahun 2017 dan 2018, kemudian pernah terjadi Samsung pernah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar US$20 juta, dan dijanjikan mendapatkan insentif pajak. Namun, insentif itu ternyata tidak kunjung diberikan. Bisa menjadi pertimbangan serius investor lain untuk memanfaatkan fasilitas ini, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai ukuran namun sebuah konsistensi dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini, menciptakan kepastian hukum bagi para investor terkait fasilitas tax holiday yang diminta.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat.”

Karena itu, di PMK terbaru ini pemerintah membuat terobosan soal perizinan dengan menggunakan metode OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah jalur perizinan yang tentunya terkait tentang kepastian jaminan berusaha di Indonesia. Jalur birokrasi terkait investasi penanaman modal selama ini melibatkan tiga entitas pemerintah yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan dengan OSS menjadi lebih cepat dalam proses pengajuan perizinan dan pemberian fasilitas tax holiday.

Menarik disimak pula, hasil penelitian mahasiswa Universitas Airlangga, Wika Arsanti Putra pada 2017 yang berjudul “Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi” disebutkan bahwa kebijakan pajak cenderung tidak signifikan dalam memengaruhi investasi.

Dengan metode penelitian secara kualitatif, hasil penelitian itu mengungkapkan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi keputusan investasi, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat,” jelas Wika.

Dari penelitian itu juga menegaskan insentif pajak justru membawa biaya bagi negara. Selain itu, apabila insentif tidak dirancang dan dilaksanakan dengan baik, bakal berpengaruh terhadap biaya kesejahteraan karena adanya alokasi modal yang tidak efisien.

Dan sepertinya pemerintah sudah belajar banyak dari cerita di tahun 2017 dengan melakukan perubahan kebijakannya di akhir tahun 2018. Maka pertanyaan apakah tax holiday benar-benar mampu menarik investor datang ke Indonesia ataukah kejadian di tahun 2017 masih akan berulang?

Mestinya pertanyaan itu bisa terjawab karena selain terobosan masalah perizinan yang jauh lebih mudah dan cepat, rentang jumlah modal yang diinvestasikan juga mengalami perubahan signifikan, dan jenis atau bidang usaha juga ada penambahan yang menarik seperti ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu bisa menjadi trigger buat investor untuk berani menanamkan modalnya di Indonesia.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News7 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News7 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News7 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News8 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News8 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News10 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News1 tahun ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending