Connect with us

Topic

Kita masih Rentan Kena Retas

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Berkegiatan di rumah bisa menjadi kenormalan baru selama dan sesudah pandemi COVID-19. Asalkan, pemerintah dapat memenuhi akses teknologi dan jaringan bagi seluruh masyarakat.

Pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai. Meski status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada 29 Mei 2020, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC19) Doni Monardo menyatakan status darurat bencana nasional korona di RI masih diberlakukan.

Penegasan GTPPC19 ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Doni menyebut, selama Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 April 2020 belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlangsung.

Presiden Jokowi pun mengajak masyarakat untuk hidup “berdamai” dengan COVID-19 dengan menjalani tatanan kehidupan baru atau new normal. Kelaziman baru ini mencakup perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, dilengkapi dengan penerapan skenario dan protokol kesehatan agar tak terjadi penularan virus.

Dengan pemberlakuan new normal, pemerintah berharap aktivitas bisnis bisa berjalan sehingga laju perekonomian terus bergerak. Pemerintah juga memandang skenario kenormalan baru bisa berjalan karena melihat beberapa hal, seperti terbentuknya kebiasaan masyarakat menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan bersih, pelaku usaha UMKM dan korporasi yang beradaptasi atau berinovasi menggunakan teknologi, serta sebagian besar masyarakat yang sudah terbiasa menjalankan ragam kegiatan dari rumah.

Baca Juga: Tidak Bisa Hapus Akun, Tokopedia Dituding Langgar Hak Pribadi Pengguna

Peran teknologi, telekomunikasi, dan informasi selama penerapan belajar juga bekerja dari rumah (WFH) sebagai bagian dari penerapan physical distancing amatlah besar. Kondisi ini mampu mengubah perilaku masyarakat menjadi pengguna aktif internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, trafik internet atau data hingga April lalu meningkat di kisaran 15 persen hingga 20 persen. Sedangkan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (ATSI) menyebut kenaikan trafik data sekitar 10 persen hingga 15 persen.

Potensi ekonomi

Pakar Teknologi Informasi Onno Widodo Purbo berpendapat, fenomena ini akan membawa dampak ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat di perkotaan. Berkembangnya transaksi digital membuktikan masyarakat bisa menciptakan peluang pasar yang lebih luas, sehingga bisa memasarkan produknya lebih efektif dan efisien. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan lapak-lapak perdagangan elektronik (e-commerce) secara cuma-cuma, atau memasarkan sendiri melalui media sosial.

Keamanan ruang digital belum terjaga karena aplikasi yang banyak digunakan masyarakat rentan disusupi peretas.

Onno menuturkan, beberapa waktu lalu ia terlibat di suatu webinar dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Salah satu pematerinya adalah pelaku usaha rumah makan padang bernama Nenden Rospiani. Akibat pandemi, Nenden harus menutup rumah makannya. Ia segera berputar otak agar tetap bisa mendapat penghasilan dan mempertahankan karyawannya. Nenden berhasil mendiversifikasi produk rendang andalannya yang dikemas secara menarik, higienis, dan mampu membuat produknya tahan lama.

Dengan kemampuannya beradaptasi dengan teknologi dan berfokus untuk memasarkan produk-produknya via daring, Nenden menjadi salah satu pelaku usaha yang kini bisa mendapatkan omzet jauh lebih besar ketimbang saat mengandalkan pembeli langsung di rumah makan.

“Dulu usahanya restoran, sekarang terpaksa pindah ke jualan makanan secara on-line. Ternyata, omzet satu tahun restoran, bisa langsung tertutupi dalam waktu dua bulan berjualan di on-line. Dahsyat banget on-line itu, karena batasan ruang dan waktunya jadi berubah banget. Dan, biaya (pemenuhan kebutuhan) fisiknya berkurang. Sumber daya manusia (SDM) yang ada juga banyak diarahkan ke on-line,” ungkap Onno saat wawancara tertulis dengan Majalah Pajak, pertengahan Mei lalu.

Sayangnya, tren kenormalan baru yang mengandalkan teknologi ini belum bisa dirasakan seluruh masyarakat. Karena, setengah populasi Indonesia masih berada di desa-desa atau pinggiran yang belum mendapat akses listrik atau jaringan komunikasi dan internet yang layak. Ditambah, masih kurangnya teknisi yang bisa membantu jika terjadi kendala teknis.

Melalui akun Twitter-nya, Onno mendapat banyak sekali keluhan dari masyarakat di perdesaan yang kesulitan mendapatkan sinyal internet yang memadai dan terjangkau.

“Saya usahakan jawab (keluhan) dengan memberikan solusi supaya bisa membuat jaringan internet mandiri di desa-desa. Secara teknologi mudah dipelajari, teknisnya juga enggak terlalu susah. Cuma, secara hukum dianggap ilegal oleh Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). ”

Onno menambahkan, kenyataan ini merupakan tantangan terbesar untuk Kemenkominfo. Menurutnya, jika WFH menjadi kelaziman baru ke depannya, maka Kemenkominfo harus memikirkan solusi untuk penduduk di desa-desa tersebut, tanpa tergantung kepada operator yang sifatnya komersial dan mencari keuntungan.

Di sisi lain, wisudawan terbaik Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung tahun 1987 ini juga menambahkan, ada kelompok pekerja yang akan sulit bertahan di kondisi kenormalan baru dengan metode WFH. Beberapa jenis profesi itu antara lain sekretaris, middle management, dan perantara. Mereka tidak bisa bertahan karena pekerjaannya yang bersifat sederhana dan repetitif.

Sementara, beberapa jenis profesi yang akan bertahan adalah mereka yang produktif dan tak membutuhkan perantara, seperti petani, guru, desainer, dan penulis. Menurut Onno, salah satu pentingnya keberadaan digital yakni memotong alur yang panjang.

“Berita PHK banyak terjadi semasa pandemi ini, sementara lowongan kerja khususnya untuk pekerjaan produktif juga tidak kalah banyak. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak mempunyai skill atau pengetahuan sebagai produsen. Ia akan dengan cepat tersingkir. Konsekuensinya, ia harus mengubah dirinya dari unskilled labour atau non knowledge worker menjadi skilled labour atau knowledge worker.”

Keamanan digital

Kendala lain yang juga menjadi problem adalah masih rentannya keamanan pada ruang digital Indonesia. Padahal, potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Menurut data Kemenkominfo, Indonesia memiliki lanskap digital yang sangat dinamis, di mana saat ini ada sekitar 171,2 juta orang aktif menggunakan internet, sebanyak 355,5 juta pengguna seluler, dan sekitar 26 juta UKM diproyeksikan go online pada 2022.

Maka, sudah seyogianya potensi pasar yang besar itu dibarengi dengan undang-undang yang mengatur dan menjamin perlindungan data privasi para penggunanya. Selama ini Kemenkominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memberlakukan kebijakan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Kemenkominfo juga menyiapkan sanksi ringan hingga berat untuk PSE yang terbukti lalai tidak membuat sistem keamanan yang kuat dan tak mampu memitigasi dampak peretasan. Namun, faktanya serangan siber di beberapa platform perdagangan elektronik dan media sosial masih banyak terjadi.

Baca Juga:  Apa itu Single Login DJP?

Onno menilai, salah satu sebab keamanan ruang digital belum terjaga karena aplikasi yang banyak digunakan masyarakat rentan disusupi peretas.

“Banyak apps yang lumayan rentan sebetulnya, terutama jika menggunakan macOS dan iPhone untuk aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Tentunya, kita perlu mendudukkan tingkat kerentanannya pada porsi yang benar. Misalnya, WhatsApp mempunyai security hole di library gambar, sehingga bisa diselipkan trojan untuk mengambil semua password, akses ke uang elektronik, e-commerce, dan lain-lain. Solusinya sederhana saja, jangan kepo, jangan klik sembarangan, juga pakai aplikasi WhatsApp terbaru,” urai Onno.

SDM harus ber-“attitude”

Penggagas Wajanbolic dan RT/RW-Net ini juga mengatakan, selain regulasi dan infrastruktur, terpenting bagi pemerintah saat ini adalah memastikan SDM yang bekerja di setiap instansi terkait memiliki attitude yang baik, bekerja serius, dan peduli pada kemaslahatan orang banyak ini. Dengan SDM berkualitas, rakyat bisa merasa aman dan nyaman membangun ekonomi digital.

“Sederhana saja, deh. Coba (pejabat) rasakan sendiri, menjadi orang biasa yang ditipu di internet, menjadi orang yang di-bully di internet. Nanti, akan terasa betapa tidak pedulinya aparat, bank, dan institusi pemerintah terhadap kasus yang menimpa banyak orang Indonesia sekarang ini.”

Onno juga tak bosan-bosannya menganjurkan agar masyarakat memiliki ilmu “beladiri” internet. Ia pun membuka ruang seluas-luasnya kepada siapa pun yang ingin belajar kepadanya.

“Saya hampir setiap hari dapat e-mail atau permintaan dari orang untuk membobol balik akun FB/IG mereka untuk dapat account-nya kembali. Ini semua bisa diatasi kalau kita mengerti tentang internet safety,” ujarnya.

Selain terjun langsung ke desa-desa mengajarkan literasi teknologi, Onno yang dikenal tak pernah pelit ilmu ini sejak 10 tahun lalu menjalankan peladen e-learning cuma-cuma untuk guru-guru dan orang yang mau belajar secara daring. Onno juga memiliki lebih dari 1000 video yang dibagikan melalui akun YouTube miliknya.

Terlepas dari kepentingan korporasi besar, Onno ingin masyarakat memiliki literasi teknologi sejak dini, terlebih di masa pandemi ini. Sehingga, rakyat tak melulu menjadi penikmat, tapi bisa membangun infrastruktur sendiri sehingga punya kesempatan memiliki internet dan telekomunikasi murah. Lagi-lagi, semuanya berbasis pada SDM.

“Harapan kita semua sebetulnya sederhana. Kita semua (hingga ke seluruh pelosok Indonesia) ingin bisa akses internet dengan baik, mudah, murah, unlimited. Dan, bisa secara aman mencari rezeki di internet Indonesia. Kalau itu sudah dipenuhi, hidup kita akan enak semua,” tandasnya.

Topic

Kedudukan Hukum BUMDes sudah Kuat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kejelasan status badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan masyarakat desa mengelola dan memajukan BUMDes.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di desa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pihak untuk datang dan memanfaatkannya. Pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan potensi desa agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa dan warga untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Ada empat tujuan utama BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi alat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan secara partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan berkesinambungan. Dengan prinsip tersebut diharapkan BUMDes bisa menjadi lembaga yang mandiri, efektif, dan profesional. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa sebesar 51 persen dan masyarakat 49 persen dengan cara penyertaan modal berupa saham. Bidang usaha yang dipilih disesuaikan dengan potensi desa dan ketersediaan pasar.

Syarat mendirikan BUMDes telah diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, yaitu ada inisiatif dari masyarakat desa atau pemerintah desa, terdapat potensi usaha ekonomi desa, ada sumber daya alam di desa, ada sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan ada penyertaan modal dari pemerintah.

Tahap pendirian

Setelah beberapa persyaratan mendirikan BUMDes terpenuhi, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mendirikan badan usaha ini.

Pertama, membuat kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pendirian BUMDes melalui musyawarah desa. Tahap ini dimulai dari kepala desa mengundang panitia pembentukan BUMDes, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Musyawarah desa membahas berbagai hal, yaitu nama, kedudukan dn wilayah kerja BUMDes, maksud dan tujuan pendirian BUMDes, bentuk badan hukum BUMDes, sumber permodalan, unit-unit usaha, organisasi dan pengawasan. Tahap pertama ini fokus pada merumuskan dan membuat struktur organisasi dari pembentukan BUMDes. Hal terpenting dalam pembentukan struktur organisasi adalah adanya bentuk hubungan kerja yang mencakup tiga hal, yaitu instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban para pengelola BUMDes.

Kedua, para pengurus melakukan pengaturan organisasi BUMDes berdasarkan hasil perumusan di tahap pertama. Penyusunan di tahap kedua ini meliputi pengesahan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, anggaran dasar, struktur organisasi dan aturan kelembagaan, tugas dan fungsi pengelola BUMDes, aturan kerja sama dengan pihak lain, rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes. Penyusunan ini bertujuan agar semua anggota BUMDes dapat menjalankan tugas dengan baik, memahami aturan kerja di organisasi, dan tidak ada pengurus yang bekerja lebih atau saling mengandalkan.

Ketiga, pengurus mengembangkan dan mengelola BUMDes. Kegiatan di tahap ini meliputi pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes , menyusun sistem administrasi dan pembukuan, penyusunan rencana kerja BUMDes. Tahap ini juga membahas kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris BUMDes. BUMDes bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga harus ada business plan yang tepat untuk periode 1 hingga 3 tahun agar para pengurus BUMDes memiliki tujuan yang jelas atas apa yang akan mereka lakukan.

Diperkuat UU

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2019 lalu turut memberikan dampak positif pada BUMDes. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut BUMDes sebagai badan usaha tapi belum secara tegas tertulis sebagai badan hukum. Status hukum yang belum jelas ini membuat Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa mengesahkan BUMDes sebagai badan hukum. Tidak adanya legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum ini akhirnya mengakibatkan BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, sulit menjangkau modal perbankan,dan memperluas usaha. Menurutnya, pasal 117 UU Cipta Kerja memberikan solusi badan hukum yang jelas bagi BUMDes.

“Tegas sekali disebutkan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa,” papar Abdul dalam konferensi pers, 8 Oktober 2020 lalu.

Selain itu, jelasnya, UU Cipta Kerja juga turut memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjalankan usaha, ada kemudahan berinvestasi di desa, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Lanjut baca

Topic

Tanggung Renteng Memakmurkan Desa

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Daya ungkit ekonomi desa bergantung pada kekuatan dan inisiatif program BUMDes dan kelincahannya menggaet pihak lain.

Sejatinya, saat ini banyak desa yang telah berhasil mandiri, berdaya, dan menyejahterakan penduduknya karena roda perekonomian berputar, dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dan boleh dibilang, kemajuan desa ini hasil dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Aturan ini memberi otonomi desa berdasar hak rekognisi dan subsidiaritas dalam wadah NKRI. Pemerintah desa (Pemdes) memiliki kewenangan untuk menentukan program dan merencanakan keuangan yang terbaik bagi desanya, sesuai dengan potensi juga kearifan lokal yang dimiliki.

Masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi penonton, lebih dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat ini ada 51.134 BUMDes dari total 74.953 desa.

Sebanyak 43 BUMDes di antaranya bahkan dibentuk saat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Fakta lain, sepanjang tahun 2015–2020 sebanyak Rp 4,2 triliun dana desa dimanfaatkan sebagai modal BUMDes; dan pada periode yang sama BUMDes berhasil menambah pundi-pundi PADes sebesar Rp 1,1 triliun.

Dengan data itu, sudah semestinyalah kepala desa menyadari pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pengungkit PADes, sehingga bisa melakukan studi kelayakan bisnis bagi terbentuknya BUMDes. Salah satu BUMDes yang cukup berhasil menyejahterakan warganya adalah BUMDes Tunas Mandiri di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.

BUMDes yang dibentuk sejak 2016 ini memiliki empat unit usaha yaitu pariwisata, ekonomi desa (simpan-pinjam), pengelolaan dan pengolahan sampah, dan grosir sembako. Direktur BUMDes Tunas Mandiri Ahmad Nasrodin menuturkan, pengelolaan dan pengolahan sampah merupakan unit usaha yang pertama kali mendapat kucuran dana desa.

Saat pembukaan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di tahun 2017, BUMDes mengajukan dana sebesar Rp 95 juta ke Pemdes yang kemudian dibelanjakan di tahun berikutnya. Sementara unit usaha ekonomi desa simpan pinjam membutuhkan dana desa sebesar Rp 49 juta untuk membantu permodalan ibu-ibu pelaku usaha mikro, seperti penjual tempe, peyek, dan lain-lain yang tidak memiliki akses perbankan.

Dari empat unit usaha ini, hanya pariwisata yang tidak perlu dana dari Pemdes. Desa Wisata Nglanggeran telah menjadi salah satu magnet wisata di Jawa Tengah dengan wisata andalan Gunung Api Purba dan paket wisata Live In.

Kolaborasi

Awalnya, banyak yang meremehkan, karena desa ini hanya mengandalkan “jualan” dari gunung api yang tersusun dari batuan andesit. Namun, berkat keuletan dan kerja sama antarwarga, juga kekuatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), desa ini menghasilkan omzet miliaran rupiah per tahunnya (hingga tahun 2019) dan menyerap ratusan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Pendapatan desa dari pariwisata semakin meningkat ketika PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan relaksasi pembiayaan homestay pada 2019. Pembiayaan ini berupa pinjaman yang dikembalikan penuh dengan bunga tiga persen hingga tuntas, dan tenor berdasarkan kesepakatan pemilik rumah dan SMF.

BUMN ini menyiapkan plafon senilai Rp 1,6 miliar untuk membiayai pengembangan 87 homestay secara bertahap. Nasrodin menyebut, hingga saat ini ada 31 pemilik homestay yang memanfaatkan dana untuk menambah kamar atau merenovasi rumahnya agar memenuhi standar program Live In yang telah ditetapkan.

Setelah dana diberikan kepada pemilik rumah, BUMDes dan Pokdarwis melakukan pendampingan hingga pembangunan rumah selesai, untuk menghindari penyelewengan dana. Desa Nglanggeran juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk Program Pengembangan Destinasi Wisata Nglanggeran, yang dilaksanakan selama tiga tahun, yakni sejak 2020 hingga 2022.

Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), BI juga memberikan dana pembangunan glamorous camping (glamping) Kedung Kandang yang bertaraf internasional. BUMDes juga akan menerapkan konsep syariah di glamping yang pembangunannya sudah mencapai 50 persen ini.

“Penginapan ini akan memakai sistem syariah, tapi bukan berarti pengunjungnya harus umat Muslim. Misalnya untuk pembuatan kamar mandi dipisah antara perempuan dan pria. Lalu, apa yang kami hidangkan semisal daging ayam, maka cara potong ayamnya harus halal (sesuai ajaran Islam),” ujar Nasrodin kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Minggu (24/1).

Kini, Nasrodin bersama timnya tengah membudidaya larva atau maggot lalat hitam sebagai alternatif mata pencaharian di saat pendapatan usaha pariwisata turun hingga 70 persen. Nasrodin mengklaim telah mendapat omzet sebanyak Rp 2,4 juta setelah dua bulan berjalan.

Ia juga bekerja sama dengan PT Sari Husada untuk pembelian limbah sebagai pakan larva. Harapannya, warga desa mau belajar dan ikut membudidaya larva ini agar mendapat penghasilan tambahan dan ekonomi desa kembali meningkat.

Desa juara

Contoh lain adalah Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang dulu identik sebagai desa miskin dan kumuh. Desa ini berhasil menyulap bekas galian kapur menjadi kawasan wisata. Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim menuturkan, sebelum jadi desa dengan omzet miliran saat ini, semua pihak termasuk bank meremehkannya.

“Tidak ada yang melirik kami saat itu. Sudah miskin tak punya rasa percaya diri, lagi. Namun, dengan model usaha yang jelas kami bisa meyakinkan warga untuk investasi dan pakai jaminan tanah saya untuk dapat pinjaman dari bank sekitar Rp 500 juta dari bank di Jawa Timur,” ujarnya di sebuah webinar bertajuk Menggali Potensi Permodalan BUMDes, Kamis (3/12/20).

Dari usaha wisata itu pemasukan desa pelan-pelan meningkat. Pada 2018, desa ini mampu mendulang Pades sekitar Rp 575,7 juta, dan meningkat Rp 929 juta di tahun 2019. Hingga Oktober 2020, Pades mencapai Rp 1,4 miliar dan menyumbang 68 persen keuangan desa.

Abdul Halim berpesan, memajukan ekonomi desa saat ini bukan hal yang mustahil asal ada kemauan serta komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Menurutnya, kunci penting ada pada model bisnis yang jelas dan SDM yang akan mengelolanya.

Desa ini juga menyabet juara 1 Desa BRIlian 2020 yang dihelat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Program Desa BRIlian merupakan kegiatan inkubasi kawasan perdesaan yang berlangsung sejak September–Desember 2020, untuk membantu pemulihan perekonomian desa akibat pandemi.

Sebanyak 125 desa terpilih mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum dinilai untuk menentukan 10 desa paling unggul. Kesepuluh desa terpilih kemudian mendapat pendampingan khusus dari BRI bekerja sama dengan Bumdes.id selama 3 bulan. Selain itu, 10 desa tersebut akan menjadi Duta Desa BRILian untuk Program Desa BRILian 2021.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, program Desa BRILian yang akan dilanjutkan di tahun 2021 ini merupakan bukti komitmen BRI sebagai salah satu bank BUMN terbesar untuk terus mengembangkan kawasan perdesaan, dan mendorong warga serta pengurus desa agar selalu berinovasi demi peningkatan kesejahteraan.

Lanjut baca

Topic

Mengatasi Tantangan SDM Desa

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain penggunaan dana desa, pemanfaatan teknologi secara tepat diharapkan dapat meningkatkan SDM di desa.

Untuk menjawab persoalan pertumbuhan ekonomi dan SDM desa, Kemendes telah merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang akan menjadi acuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan PSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Yusra mengungkapkan, berdasarkan arahan Mendes PDTT kegiatan Kemendes PDTT harus dimulai Januari 2021 khususnya yang berkaitan dengan SDGs desa.

“SDGs desa itu adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak melalui layanan telepon, Ahad (24/01.) “Ada 18 SDGs desa yang harus kita goal-kan dalam rangka pemanfaatan dana desa.”

Yusra menjelaskan ke-18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa yang merata, infrastruktur dan inovasi desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Selanjutnya desa tanggap perubahan iklim, desa peduli ekosistem laut, desa peduli ekosistem darat, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang terakhir kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif.

Kemendes didukung sekitar 35 ribu pendamping yang ada di desa. “Diharapkan mereka bisa mendampingi penggunaan atau pemanfaatan dana desa,” jelas Yusra.

Lebih lanjut, Yusra mengatakan dana desa dapat meningkatkan SDM yang ada di desa melalui pembiayaan pendidikan anak-anak berprestasi berupa beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, di beberapa program kementerian juga dibangun asrama siswa yang bertujuan untuk mendekatkan siswa ke sekolah khususnya di daerah terpencil.

Pemerintah juga menggandeng badan usaha melalui program CSR mereka untuk bersama mengatasi minimnya internet di desa. “Di saat pandemi seperti sekarang, ketersediaan internet sekitar 13 ribu desa yang belum memiliki internet juga menjadi salah satu tantangan kita untuk kita selesaikan dalam rangka peningkatan SDM,” imbuhnya.

Akademi Desa 4.0

Peran teknologi juga dirasa penting untuk meningkatkan SDM yang ada di desa. Kepala Pusat SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Fujiartanto mengatakan teknologi itu sangat penting dan sudah seharusnya ditempatkan menjadi suatu media untuk pembelajaran.

“Kami ingin mengembangkan kembali platform Akademi Desa 4.0 yang sebenarnya sudah di-launching beberapa tahun lalu,” ungkapnya melalui layanan sambungan telepon, Senin (25/01).

Tidak hanya sebatas delivery informasi saja, pengembangan Akademi Desa 4.0 juga bisa menjadi sebuah wahana media atau bahkan dunia maya desa dan dapat menjadi sebuah sumber daya sosial media yang bisa dijadikan sumber pembelajaran khususnya bagi masyarakat desa. Fujiartanto juga berharap aplikasi ini dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di desa. Nantinya, anggota Akademi Desa 4.0 dapat memberikan pemikiran seputar permasalahan desa.

“Saya berharap aplikasi ini harus smart, tidak hanya menjadi wadah aja. Tapi dia mampu menganalisis dan sebagainya, sehingga kemudian bisa kita formulasi sebagai modul pembelajaran berbasis best practice lebih kontekstual,” jelasnya. Tidak hanya itu saja, ia juga berharap aplikasi ini lebih berorientasi kepada masyarakat dan berbasis kompetensi.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat sampai ke pelosok bila ketersediaan sinyal dan pasokan listrik yang merata?

“Nah ini yang menjadi persoalan barangkali tentu bukan menjadi ranah kementerian,” kata Fujiartanto. “Perlu berkoordinasi bahwa kebutuhan untuk pembangunan masyarakat desa berbasis platform digital ini mau tidak mau menuntut ketersediaan sinyal internet maupun pasokan listrik.”

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Bank Syariah Indonesia Perkuat Pembiayaan Perumahan

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan langkah agresif dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya melalui program...

Breaking News3 hari lalu

  Webinar Pajak DDTC Tax Week: Komprehensif, Gratis, dan Banyak “Doorpize”

Jakarta, Majalahpajak.net – Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah tiba. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, Wajib Pajak tetap...

Breaking News4 hari lalu

Rakernas HIPMI, Konsolidasi Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kontraksi ekonomi yang timbul karena pandemi, menyisakan banyak pekerjaan dan tantangan yang harus segera ditangani dengan tepat,...

Breaking News5 hari lalu

Komunitas PajakMania Gelar 10 Seri Webinar Kelas Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Komunitas PajakMania menggelar Kelas PajakMania Jawa Roadshow tahun 2021 Seri ke-8 pada Sabtu, (27/3/21). Seri ini merupakan...

Breaking News1 minggu lalu

Meski Pandemi, Industri Manufaktur Masih Ekspansif

Jakarta, Majalahpajak.net – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tecermin...

Breaking News1 minggu lalu

Kemendag Bantu Korban Gempa di Sulawesi Barat

Mamuju, Majalahpajak.net – Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan “Kemendag Peduli” berupa 1.000 paket barang kebutuhan pokok (bapok) untuk membantu masyarakat terdampak...

Breaking News2 minggu lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News2 minggu lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News2 minggu lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News3 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved