Connect with us

Taxclopedia

Kewajiban Pajak buat yang Sering Bekerja di Negeri Orang

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Anda sering bekerja di luar negeri? Pastikan Anda tahu persis kewajiban pajak Anda.

 “Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri.” Pepatah itu agaknya tepat untuk menggambarkan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) mencari penghasilan baik melalui pekerjaan atau usaha di negeri orang.

Menurut data yang dirilis Bank Dunia 2017, hampir sembilan juta WNI mencari pekerjaan di luar negeri, setara dengan 7 persen angkatan kerja di Indonesia. Salah satu alasannya, penghasilan di negeri orang bisa enam kali penghasilan di dalam negeri.

Nah “Taxclopedia” kali ini mencoba mengupas aspek perpajakan bagi WNI yang bekerja di luar negeri dari beberapa sisi. Misalnya, bila ada WNI dalam satu tahun kalender bolak-balik luar negeri–Indonesia, atau ada WNI yang memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia selamanya atau WNI yang memiliki penghasilan ganda, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Akan dibahas juga beberapa kemungkinan kasus lainnya yang terjadi pada WNI yang bekerja atau memiliki penghasilan di luar negeri.

Sebelum bicara tentang hal itu, penulis akan mengajak pembaca untuk melihat ketentuan atau aturan yang terkait mengenai status WNI yang bekerja di luar negeri. Ketentuan atau aturan itu ada dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 UU Pajak Penghasilan mengenai pembagian subjek pajak, yang isinya sebagai berikut:

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a.  Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja   Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau      Pemerintah Daerah; dan

4.  pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b.  Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Secara ringkas, subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan luar negeri (SPLN) untuk WNI adalah Orang Pribadi yang tinggal di Indonesia, yang apabila masa tinggalnya di Indonesia dalam satu tahun kalender (12 bulan) lebih dari 183 hari (kurang lebih 6 bulan) maka dianggap subjek pajak dalam negeri. Namun, apabila tinggal di Indonesia dalam satu tahun kalender kurang dari 183 hari maka dianggap subjek pajak luar negeri. Implikasi dari pemberian batas waktu masa tinggal di Indonesia adalah dampak penghasilan yang diperoleh seorang SPDN atau SPLN terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.

Perbedaan antara SPDN dan SPLN dari sisi penghasilan yang diterima dapat dilihat dari tabal berikut:

Status Subjek Pajak Orang Pribadi WNI Sumber Penghasilan dari luar Indonesia Sumber Penghasilan dari Indonesia
SPLN Tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia. Dikenai Pajak Penghasilan  sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
SPDN Dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Ditegaskan dalam Peraturan Dirjen No.2/PJ/2009 bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja itu sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri, tidak dikenakan PPh di Indonesia.

Para pekerja di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia jika memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. WNI bekerja di luar negeri
  2. Lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
  3. Memperoleh penghasilan hanya dari luar negeri saja.
  4. Telah dikenakan dan membayarkan pajak di luar negeri
  5. Tidak memperoleh penghasilan dari dalam negeri

Jika semua syarat di atas sudah dipenuhi oleh Wajib Pajak, selain tidak dikenakan PPh di Indonesia, kewajiban penyampaian SPT Tahunan pun tidak ada.

Orang Pribadi WNI dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia dan bertempat tinggal tetap di luar negeri apabila bisa menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

  1. Green Card,
  2. identity card,
  3. student card,
  4. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
  5. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
  6. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Apabila Orang Pribadi WNI tersebut tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri sebagaimana dimaksud di atas, maka status subjek pajak Orang Pribadi WNI tersebut tetap SPDN.

Setelah penjelasan dan pemaparan di atas sekarang saatnya melihat kemungkinan kasus yang terjadi di masyarakat terkait Orang Pribadi (WNI) yang bekerja di luar negeri.

Kasus I:

Budi warga kota Surabaya, rutin dan tertib melaporkan SPT Tahunannya sampai dengan tahun 2017. Tahun 2017 Budi mendapatkan kontrak kerja sebagai tenaga ahli di Singapura, tepatnya pada September 2017—Desember 2017. Praktis Budi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan), tetapi juga mendapatkan penghasilan dari Singapura. Bagaimana perlakuan perpajakan Budi, dan apabila Budi telah dipotong pajak atas penghasilan di Singapura bagaimana perlakuannya di Indonesia?

Jawaban:

Sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh, subjek pajak dalam negeri adalah:

  1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesialebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Sesuai dengan kondisi yang disampaikan di atas, pada tahun pajak 2017, Budi masih merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dengan terikat dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain membayar dan melaporkan SPT PPh Orang Pribadi.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU PPh:

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Berdasarkan ketentuan itu, Budi diberikan hak untuk mengkreditkan PPh yang Budi bayar (dipotong) di Singapura. Dengan demikian, Budi terhindar dari Pajak Berganda. Dengan kata lain, PPh yang Budi bayar di Singapura diperhitungkan sebagai pengurang atas pembayaran PPh yang  terutang di Indonesia—sepanjang sesuai dengan penghitungan yang diatur pada Pasal 24 UU PPh, yakni sesuai pasal 24 ayat 2 UU PPh:

Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Kasus II:

Tahun 2018 Budi tinggal dan memperoleh penghasilan di Singapura dari bulan Januari—Agustus 2018 atau lebih dari 183 hari berada di luar Indonesia. Kemudian, pada September 2018—Desember 2018 kembali ke Indonesia. Bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima Budi?

Jawaban:

Sesuai Pasal 1 dan 2 PER-02/PJ/2009:
1. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Sehingga, sejak Budi berada di Luar Negeri lebih lama dari 183 hari sampai dengan sebelum kembali ke Indonesia, Budi merupakan SPLN yang tidak memiliki hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Namun, sejak saat kembali ke Indonesia (setelah kontrak habis), Budi sudah memenuhi kriteria “mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia” sehingga sesuai Pasal 2 Ayat (3) huruf a UU PPh, status Budi berubah menjadi SPDN dan terikat dengan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Dengan kata lain, kasus kedua ini sering terjadi pada WNI yang bekerja di luar negeri, yaitu setelah selesai kontrak akan tinggal kembali ke Indonesia menunjukkan sebenarnya WNI adalah SPDN, sehingga terikat dengan kewajiban pemenuhan perpajakan kecuali dia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Contoh ini bisa diterapkan pula pada WNI yang tinggal di luar negeri dan memperoleh penghasilan di sana lebih dari satu tahun kalender. Maka, selama jumlah tahun itu dia tinggal dan memperoleh penghasilan di LN sesuai PER-02/2009 tidak dikenakan kewajiban pajak di Indonesia termasuk laporan SPT Tahunan Pribadinya. Hingga dia kembali pulang ke Indonesia maka berubah kembali statusnya menjadi SPDN dan dikenai kembali kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BOKS

Dasar Hukum

  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • Peraturan Dirjen Pajak No. 20/PJ/2013 jo. No. 2/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
    Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
  • Peraturan Dirjen Pajak No. 2/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM ( Part I )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Tarif pajak UMKM ditetapkan lebih ringan agar menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha mereka di Indonesia.

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Baca Juga : PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Data UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah penulis sajikan sebagai berikut:

JENIS UMKM 2016 2017
UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

MIKRO 60.863.578 103.839.015 4.292.287,8 62.106.900 107.232.992 4.727.989,4
KECIL 731.047 5.402.073 1.128.056,8 757.090 5.704.321 1.234.210,7
MENENGAH 56.551 3.587.522 1.588.938,3 58.627 3.736.103 1.742.435,7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, pantas saja pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM di negara kita sampai dibentuk kementerian khusus untuk menanganinya. ( bersambung ke Part II )

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( Bagian dua )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Baca Juga : Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 1 )

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 2 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending