Meningkatkan kepatuhan pajak bukan melulu pekerjaan rumah DJP. Semua pihak dapat turut mengambil peran.

Ketika terjadi peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak tahun 2020, yang dikenal sebagai Tahun Pandemi, banyak yang terheran-heran: Kok bisa, ya, kala pandemi merebak Wajib Pajak makin patuh, bahkan rasionya mencapai angka 76,86 persen yang merupakan pencapaian tertinggi sejak 2015?

Dunia ini panggung sandiwara.

Ceritanya mudah berubah.

Kisah mahabrata atau tragedi dari yunani.

Setiap kita dapat satu peranan.

Yang harus kita mainkan.

Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura.

Lagu yang populer di era 1970-an ini terlintas di benak saya.

Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang berperan untuk meningkatkan kepatuhan? Semua pihak yang terkait mungkin akan mengatakan, “Saya ikut berperan.” Well, itu sah-sah saja. Kalau memang semua pihak sudah memainkan perannya masing-masing, akan sangat mudah tugas DJP.

Tapi di sisi lain masih ada yang mengatakan, “Ngisi SPT itu sulit” atau “e-filing itu ribet.” Ironisnya, mereka yang mengatakannya adalah Wajib Pajak yang belum pernah lapor SPT, yang hanya melihat SPT sebagai tumpukan kertas yang harus diisi dengan angka-angka yang tidak pernah dicatat dan memiliki petunjuk pengisian yang berupa buku.

Pada cerita lain Wajib Pajak ada yang memilih untuk melaporkan SPT secara manual dengan alasan gaptek padahal tangannya menggenggam perangkat elektronik (gawai) yang canggih. Ada lagi yang datang dengan alasan ribet karena semua data dan informasi harus diketik, padahal rajin update status pada media sosialnya dan berbagai aplikasi terlihat di layar gawainya.

Memang tidak salah kalau ada peribahasa “Tak kenal maka tak sayang.” Intinya, kalau belum dicoba jangan bilang sulit atau ribet. Percobaan pertama mungkin agak membuat sedikit bingung tapi yang selanjutnya pasti bikin ketagihan.

Membuat SPT yang mudah diisi itu PR banget untuk DJP. Ketika ternyata pada saat pandemi kepatuhan meningkat, apakah SPT memang sudah lebih mudah dimengerti dan diisi? Atau edukasinya yang berjalan lancar dan efektif?

Penambahan saluran komunikasi masif dilakukan oleh seluruh unit kerja DJP, Wajib Pajak yang dulu takut datang ke kantor pajak sekarang dapat lebih mudah menghubungi kantor pajak dari rumah atau dari tempat lain yang dirasakan nyaman. Kelas pajak pun dilakukan secara on-line, dapat diikuti sambil ngupi-ngupi atau leyeh-leyeh (dengan mode kamera off ) tanpa harus tegang berhadapan dengan petugas pajak. Kalau sudah paham dapat langsung leave meeting tanpa permisi atau dapat terus bertanya sampai puas dan petugas pajaknya lemas.

Para pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan daerah serta tokoh masyarakat pun ikut berperan dengan memberikan panutan melaporkan SPT-nya lebih awal dan mengajak masyarakat Wajib Pajak lainnya untuk segera melaporkan SPT. Media ikut berperan dengan publikasinya, konsultan aktif menawarkan jasanya, pelaku e-commerce berperan dengan pelatihan atau bimbingan kepada para klien atau merchant yang berada di platformnya.

Satu hal yang perlu diingat, isilah SPT dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan karena negara ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Berapa pun jumlah pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi nyata warga negara bagi upaya pemerintah dalam menangani pandemi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan program-program pembangunan lainnya, karena #pajakkitauntukkita.

Tanggal 24 Februari 2021 menjadi tonggak momentum kepatuhan tahun 2021 karena pada tanggal tersebut untuk pertama kalinya jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak melebihi jumlah SPT yang masuk pada tahun sebelumnya. Sebanyak 3.263.080 SPT (data per 24 Februari 2021 pukul 23.59 WIB) telah dilaporkan, naik sebesar 2,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah SPT masuk 3.176.249.

Semoga trennya akan terus meningkat sehingga kepatuhan tahun 2021 lebih baik dari pada tahun 2020. Semua akan indah pada waktunya.

Yuk, ambil peranmu.

Dunia ini penuh peranan.

Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan.

Mengapa kita bersandiwara.

Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

“Yeaaay, aku naik kelas. Naik kelaaas, naik kelaaas!”

Terbayang wajah ceria seorang anak berlari pulang ke rumah sambil membawa rapor yang baru diterimanya.

Kenaikan kelas merupakan momen yang ditunggu anak sekolah terutama yang masih di bangku SD. Bagi mereka kenaikan kelas adalah pertanda bahwa momen lain yang lebih menyenangkan segera tiba—tas baru, sepatu baru, perlengkapan menulis baru, dan naiknya uang saku.

Setidaknya, begitulah keindahan masa kecil saya di era 1970-an.

Apakah masih seperti itu rasanya naik kelas di era digital saat ini? Maybe yes, maybe no.

Namun, hal yang sama saya harapkan terjadi pada UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak? Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 64 juta UMKM dan mereka menyerap sekitar 91 persen tenaga kerja kita. Tak heran bila program UMKM Naik Kelas menjadi andalan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan perekonomian. Kemenkop UKM menargetkan 0,55 persen UMKM naik kelas di tahun 2021.

Siapa yang saat ini tidak memberikan perhatian terhadap UMKM? Mulai dari presiden, kementerian/lembaga sampai BUMN/BUMD bahkan asosiasi dan pihak-pihak lain turut memberikan perhatian mereka terutama saat Covid-19 menyerang. Pada tahun 2020 lalu dana sebesar RP 125,46 triliun disediakan khusus untuk UMKM melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Saat terdengar pengumuman ada UMKM yang naik kelas, seorang fiskus mungkin akan segera berpikir, “Seharusnya pembayaran pajaknya juga meningkat dong”. Tapi apa yang terjadi? Dalam suatu webinar bersama pelaku UMKM, ada peserta yang mengatakan bahwa bila bertemu orang pajak, pelaku UMKM enggak mau naik kelas. Rasanya mak jleb. Sebegitukah pandangan mereka terhadap pajak? Apakah pajak masih dipersepsikan sebagai suatu beban yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM? Semoga jawabannya adalah tidak.

Direktorat Jenderal Pajak dengan program Business Development Services (BDS) berupaya untuk berperan serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM untuk mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.

Tahun 2021 diharapkan pelaksanaan BDS dilakukan secara berkesinambungan. Ia bukan program yang hanya satu kali disosialisasikan lalu ditinggalkan. Pembinaan harus terus dilakukan hingga terjadinya peningkatan kinerja UMKM. Dan peningkatan ini tidak hanya dalam hal pemahaman perpajakan tetapi juga dalam bidang lainnya seperti peredaran usaha, kemampuan pemasaran, literasi digital, dan lain-lain. Tentunya, pembinaan melalui BDS ini juga harus sejalan dengan program pembinaan UMKM yang dilakukan oleh instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya.

Saat putra atau putrinya tidak naik kelas, biasanya orangtua langsung berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Apakah anak akan mengulang di kelas yang sama? Apakah ia harus dipindah ke sekolah yang bobotnya lebih ringan dan anak tetap dipaksakan naik kelas? Kegelisahan itu pula yang ada di benak para pembina UMKM apabila mereka gagal mengantarkan UMKM ke kelas yang lebih tinggi. Mungkin mereka harus mencari bentuk pembinaan lain yang lebih baik.

Sebaliknya, apabila UMKM hasil binaannya bisa naik kelas, haru dan banggalah yang terbit di dada para pembina.

Maka, tetap semangatlah, wahai para pelaku UMKM. Kalian adalah patriot untuk negeri. Teruslah naik sampai kelas yang tertinggi. Raihlah kebanggaan lewat keberhasilan demi keberhasilan. Pemerintah hanya menampung buah kesuksesan kalian untuk disalurkan bagi kesejahteraan dan kejayaan NKRI.

Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Negara bisa terselamatkan melalui kesadaran warga negaranya dalam bernegara.

Dunia mengalami perubahan yang luar biasa di tahun 2020 ini. Dulu, kita pernah mendengar bahwa wanita tua yang cantik itu diibaratkan bagai dunia. Semakin tua, semakin menarik. Ada juga pepatah lama mengisyaratkan tentang perkembangan psikologis laki-laki, yaitu tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ini bisa diartikan bahwa, semakin tua usia lelaki, bisa jadi semakin menjadi-jadi keinginannya.

Dari dua nasihat yang mengandung unsur gender, baik laki-laki dan perempuan, ternyata keduanya bisa disamakan dengan dunia. Artinya? Menjadi laki-laki atau perempuan, di zaman yang sudah menua ini, mengandung peran yang sama penting dan sama berbahayanya. Itu emansipasi? Bukan. Tidak selalu harus bicara emansipasi, saat kita menginginkan wanita tampil ke depan. Namun membiarkan laki-laki dan perempuan memilih sesuatu bukan lagi berdasarkan kodrat, melainkan kemampuan, adalah yang dipercaya sebagai pengarusutamaan gender.

Dan semuanya terjadi bagai “whoila abracadabra”, pada saat dunia sedang dilanda pandemi. Menariknya, virus ini turun dari langit seperti Batara Guru yang ingin mengajarkan kepada siswa-siswanya yang bandel, yaitu umat manusia sedunia.

Satu, kembalikan waktu pada keluarga. Itu pelajaran pertama saat virus korona menguar. Instruksi bekerja dari rumah benar-benar membuat peradaban berubah! Bayangkan! Rumah menjadi area kantor dan sekolah secara berbarengan. Semua tergantung pada media on-line. Mendadak, sistem pengawasan pekerjaan berubah, dari manual menjadi IT terintegrasi. Saat bekerja, mata dipaksa terbuka melihat kondisi anak-anak yang mungkin sudah jauh luput dari pengamatan. Muncul ketidaknyamanan.

Namun, the life must go on! Lahirlah kemudian kesadaran, bahwa ternyata kenyamanan itu menyenangkan. Bekerja dari rumah menghemat bensin. Menghemat waktu tempuh. Di sini, nilai integritas diuji. Sejatinya, bekerja dari rumah ya dimulai dari waktu yang sama seperti di kantor. Tetapi apakah anda benar-benar menaati ketentuan itu? Ada yang menyadari tanggung jawabnya. Maka habit di kantor ditransformasikan di rumah, selesai. Ada yang tidak. Hanya siap di depan piranti kerja apabila ada agenda. Akibatnya? Banyak waktu luang yang tidak efisien. Menurut mereka, ini kenyamanan, apabila gaji utuh. Apabila gaji tidak utuh, maka waktu yang tersedia dialokasikan menjadi waktu untuk menambah penghasilan sampingan. Ini semua berpulang dari kesadaran, selain kebutuhan. Tidak heran bila banyak perusahaan selain mengubah aturan tugas bekerja di kantor dari 25 persen kehadiran menjadi 50 persen, atau 0 persen alias tutup.

Dua, kembali fokus pada kesehatan. Itu pelajaran setelah menyadari, bahwa selama ini boro-boro berjemur, melihat matahari saja langka! Para komuter bisa ditanya, bagaimana mereka kehilangan waktu langka menikmati cahaya matahari. Iya sih, masih bisa melihat cahaya terbitnya matahari dari celah-celah jendela kendaraan umum, namun itu semua terlupakan karena kita lebih sibuk menikmati gawai selama perjalanan. Nah, coba cek teman-teman yang di isolasi mandiri baik di hotel atau di RS, apa yang diminta untuk mereka lakukan? Berjemur! Ya, dengan berjemur, vitamin D dari cahaya matahari membantu penyembuhan, ini terutama bagi mereka yang belum parah. Apakah kita pernah melakukan berjemur di keseharian? Itu langka lo.

Selain berjemur, semua pada hati-hati membeli makanan. Artinya, waktu kumpul-kumpul di resto, kedai, café, juga menurut atau berhenti. Selain protokoler kesehatan menggaungkan tetap jaga jarak, pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Menu rumah menjadi makanan mewah di kantor. Empat Sehat Lima  Sempurna menjadi santapan. Bosan? Wah tidak bisa, harus disantap! Ini, kan, sehat?

Tiga, meningkatnya kreativitas usaha. Ketika semakin banyak waktu di rumah, maka kreativitas untuk membunuh kebosanan, muncul. Akibatnya, bermunculan pengusaha-pengusaha muda menawarkan masakan dari sambal botolan rumahan, menu makan siang, roti dan kue, dan lain-lain. Awalnya saling menawarkan antarteman, kemudian membuka usaha di media sosial, kemudian tawaran datang, dan semangat baru datang. Maka dari itu, hal jamak saat mendengar kampanye publik tentang membeli dari usaha mikro, kecil, dan menengah, karena itu menandakan perguliran roda ekonomi. Ada hal menarik di negara tetangga saat krisis ekonomi, gaji pegawai di salah satu perusahaan besar negara tersebut, dinaikkan. Apa tujuannya? Supaya dapat belanja sehingga menjaga kesinambungan perputaran roda ekonomi. Wah, ini serius? Demikian konon kabarnya, karena perusahaan besar tersebut memiliki anggaran untuk sumber daya manusia yang besar.

Cerita di atas seperti mimpi. Seandainya saja kita tahu bakal ada pandemi, barangkali kita bisa memitigasi risiko dengan baik, seperti meningkatkan gaji pegawai di saat susah dan menginstruksikan agar mereka banyak belanja di pengusaha lokal dan banyak sedekah, tentunya! Teringat bagaimana itu terjadi di era Nabi Yusuf ketika raja bermimpi, dan beliau menafsirkan mimpi tersebut, kemudian mitigasi risiko dilakukan. Salah satunya menyimpan stok makanan di gudang negara, sehingga ketika musim kering datang, rakyat terselamatkan. Sayang, paranormal kita tidak ada yang secerdas Nabi Yusuf.

Kita semua sedang menghadapi krisis. Pembangunan terhambat, anggaran dialihkan untuk alasan kesehatan, hubungan sosial tergerus. Pemakaman khusus Covid semakin penuh dari hari ke hari, sementara di tengah impitan kebosanan, libur panjang meningkatkan kunjungan di berbagai tempat wisata. Kita bukan hanya sedang menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis mental. Tekanan atas musibah yang dihadapi anggota keluarga membuat banyak yang berteriak di media sosial karena depresi, dan karena depresi pula, banyak pasangan memutuskan berpisah karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat dirumahkan. Belum ada data pasti, tapi itu terjadi di depan mata kita berulang kali. Akhirnya, semua sibuk menyelamatkan diri sendiri, dan keluarga.

Dari hari kehari mendengar kabar teman yang jatuh sakit atau bahkan meninggalkan kita semua, di sela kewajiban untuk tetap bekerja mencapai target, misalnya. Komunikasi melalui media daring sudah dianggap sulit, sehingga banyak yang nekad ketok pintu nasabah. Dan itu, bahaya! Karena keluhan yang terdengar adalah, kami harus mencapai target, apa pun risikonya. Memang, sangat dibutuhkan kesadaran pada tanggung jawab. Misalnya kepada pembayar pajak yang masih memiliki omzet dan keuntungan, untuk tetap membayar dan melaporkan pajak. Tanpa harus minta diketok pintu dulu, karena menerima tamu asing, kan ribet juga?

Di satu sisi adalah, banyaknya insentif untuk menjaga stabilnya perekonomian, diciptakannya undang-undang untuk meningkatkan investasi, merupakan hal positif yang perlu dimaknai dengan cerdas. Dan semua berperan mengawal perjalanan perekonomian dengan harapan di tahun depan akan lebih baik, pandemi berakhir, kembali normal. Selesai? Belum. Banyak yang harus ditata: Keadilan yang bagaimana yang dapat menyejahterakan masyarakat? Regulasi seperti apa yang dapat menenteramkan? Dan kepercayaan apalagi yang harus dibangun?

Baiklah, kita membatin saja. Say “good bye” kepada korona, di tahun 2021 mendatang. Say “no” kepada korupsi, karena kita butuh transparansi yang jelas dalam memajukan pembangunan. Dan, say “yes” untuk selalu taat membayar pajak.

Menurut Aristoteles, dalam panggung kehidupan manusia, penghormatan dan penghargaan jatuh kepada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat baiknya dalam tindakan. Kita punya kedewasaan dalam menentukan sifat baik yang mana yang akan dipilih. Dunia sudah tua, kita harus cepat menentukan tindakan. Negara bisa terselamatkan, karena kesadaran warga negaranya dalam bernegara.

Selamat menyadari sifat baik anda. Selamat Tahun Baru 2021.

Terima kasih atas empat tahun kebersamaan. Salam!

A3, 5 Desember 2020.