Connect with us

Opinion

Keterbatasan bukan Pembatas

Diterbitkan

pada

Rivan
Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

Kaum disabilitas berhak mendapatkan akses yang setara dalam edukasi perpajakan. Mereka juga berhak berbagi inspirasi.

Penulis: Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

 

Untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, Direktorat Jenderal Pajak menghelat acara bertajuk “Isyarat Cinta untuk Negeri”. Acara ini merupakan kegiatan edukasi pajak yang ditujukan untuk kaum disabilitas, khususnya penyandang tunarungu.

Acara yang berlangsung pada tanggal 6 Desember 2021 di Aula Chakti Buddhi Bakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ini, dihadiri oleh seratus penyandang disabilitas rungu di bawah naungan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kepemudaan. Edukasi perpajakan yang dikemas dalam bentuk gelar wicara, mendatangkan narasumber yang juga merupakan penyandang tunarungu.

Narasumber yang pertama adalah Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI, Ibu Rachmita Maun Harahap, ST., M.SN. Ibu Rachmita yang akrab dipanggil Ibu Mita juga berprofesi sebagai dosen aktif di Universitas Mercu Buana Jakarta. Berbekal gelar Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain dari ITB, Ibu Mita mengajar jurusan Desain Komunikasi Visual.

Narasumber kedua adalah seorang anak muda, putra penyanyi senior Dewi Yull. Adalah Surya Sahetapy, yang wajah tampannya sudah sering wira-wiri di layar kaca maupun jagat media sosial. Tak puas mengantongi gelar sarjana dari Sampoerna University, Surya kini melanjutkan studi beasiswa untuk meraih gelar master di Rochester Institute of Technology, USA.

Ibu Mita, Surya dan penyandang disabilitas rungu yang lain lebih senang dipanggil dengan sebutan Teman Tuli.

Edukasi kepada Teman Tuli berlangsung semakin seru dengan John Martin sebagai moderator. Selain menyampaikan kisah yang sangat inspiratif dari para narasumber, acara gelar wicara juga menyampaikan manfaat pajak bagi negara. Para Teman Tuli antusias dalam mengikuti dan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Keterbatasan tidak menjadi kendala berarti dalam penyampaian edukasi, karena turut hadir pula juru bahasa isyarat dalam acara tersebut.

Melalui acara ini, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktorat P2Humas menunjukkan dukungan kepada teman-teman disabilitas bahwa mereka berhak mendapatkan akses atas informasi perpajakan yang setara.

Kesetaraan merupakan satu kata yang sangat bermakna bagi Teman Tuli. Diperlakukan sama dan memperoleh hak secara penuh sebagai sesama makhluk Tuhan merupakan perjuangan besar dalam hidup mereka. Hal ini dirasakan juga oleh salah satu Teman Tuli yang sangat inspiratif, Putri Santoso salah satu co-founder Kopi Tuli. Darinya kita dapat belajar banyak hal.

Berbincang dengan wanita cantik berusia 30 tahun berdarah Solo–Cirebon, benar-benar menguras perasaan. Rasa haru sontak mengalir melihat wanita muda yang secara fisik memliliki keterbatasan, tapi semangat dan daya juangnya tidak mengenal batas.

Tanpa kendala komunikasi yang berarti, Putri bercerita mengenai kisah hidupnya yang tidak mudah. Di usia 6 tahun, ibunya harus berusaha keras mencari sekolah yang mau menerimanya di SD umum. Sepuluh SD menolak untuk menerima Putri sebagai salah satu muridnya. Bukan tanpa alasan ibunya mendaftarkan Putri di sekolah umum. Sejak dini, ibunya sudah menyiapkan Putri untuk dapat survive di tengah masyarakat. Sejak usia setahun, sang ibu sudah memasukkan Putri ke Taman Latihan Observasi Tuli untuk belajar gerakan mulut. Putri tidak disembunyikan dan dianggap sebagai aib dalam hidup ibunya. Dengan bangga ibunya selalu mendorong dan memotivasi Putri untuk tampil percaya diri.

Menginspirasi

Takdir yang cukup pahit sudah harus dijalani Putri dan ibunya. Ketika Putri masih berusia dua bulan di dalam kandungan, Tuhan memanggil ayahnya. Sang ibu, ditinggal suami dalam keadaan mengandung dan harus menanggung beban serta duka yang dalam.

Karena putra pertama terlahir normal dan tidak ada keluarga yang tuli, ibunya tidak menyadari jika putri keduanya terlahir Tuli. Sampai ketika perayaan ulang tahun yang pertama, Putri tidak memberikan respons atas suara-suara tepuk tangan dalam perayaan ulang tahunnya.

Sebesar apa pun dukungan yang diberikan Ibunda, tekanan dalam lingkungan pergaulan tetap membuat Putri tertekan. Sungguh tidak mudah menjalani hari-hari yang penuh dengan ejekan dan perundungan. Bukan hanya teman sepermainan yang mengucilkan dan mengejek. Guru-guru pun tidak semua yang dapat menerima keterbatasan Putri. Kata-kata menyakitkan seperti goblok atau budek sering dilontarkan tanpa perasaan hanya karena Putri tidak merespons ketika dipanggil. Sampai ketika menginjak SMP kelas 2, Putri tidak tahan. Saat itu Ia ingin mengakhiri hidupnya.

Dengan hati yang hancur mendapati Putri seperti itu, ibunda terus mendorong dan membesarkan hatinya. Hingga akhirnya ketika menginjak bangku SMA, Putri mulai merasa lega. Di SMA, ia banyak mendapatkan teman yang bisa menerimanya. Di bangku SMA pula, Putri berkenalan dengan pria tambatan hati, yang kelak menikahinya delapan tahun kemudian.

Selepas SMA, Putri yang memiliki mimpi menjadi wanita karier, melanjutkan kuliah di Universitas Bina Nusantara jurusan Desain Komunikasi Visual. Tempaan hidup yang sudah dialaminya membuat Putri tidak patah arang ketika ijazah S1 yang ia jadikan modal untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tidak diperhitungkan. Lagi-lagi keterbatasan menjadi alasan penolakan pengajuan lamaran-lamarannya. Mimpi menjadi wanita kantoran ia kubur. Darah pengusaha yang mengalir deras dari almarhum ayahnya, menginsipirasi Putri merintis usaha. Dimulai dengan membuka yayasan yang memberikan pelatihan kepada teman-teman Tuli, Putri banyak menerima pesanan berupa baju seragam, kue dan lain-lain.

Pada tahun 2018, dengan dukungan suami bersama dua Teman Tuli lain, Putri mendirikan Kopi Tuli. Semangat dan idealisme yang menyala terang dalam hidup Putri, membuat Putri tidak tanggung-tanggung mengelola kafe ini. Putri mempekerjakan sesama Teman Tuli di kafenya. Bahkan, salah satu barista Kopi Tuli terdaftar dalam rekor MURI sebagai barista Tuli pertama.

Dalam dua tahun Kopi Tuli terus berkembang dan mulai menambah jumlah gerainya. Hingga sebelum pandemi, Kopi Tuli sudah memiliki tiga gerai.

Sejak awal mendirikan Kopi Tuli, Putri sudah membereskan seluruh administrasi terkait, termasuk pendaftaran NPWP. Tidak hanya NPWP atas Kopi Tuli, namun Putri juga mewajibkan seluruh karyawannya untuk memiliki NPWP. Putri turun tangan sendiri memastikan pajak-pajak terkait usaha maupun karyawannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Guncangan yang diakibatkan oleh pandemi, turut dirasakan Putri dan Kopi Tulinya. Mengaku semakin banyak menombok selama dua tahun terakhir, Putri terpaksa menutup dua gerai Kopi Tuli. Namun, bukan Putri namanya kalau menyerah. Putri tetap semangat dan optimistis bahwa suatu saat nanti, ia bisa membuka kembali gerai-gerai Kopi Tuli. Apa yang dilakukan Putri telah menginspirasi Teman Tuli lainnya. Setelah Kopi Tuli, kini mulai banyak gerai-gerai kopi lain yang dimiliki dan dikelola oleh Teman Tuli.

Selain sibuk mengembangkan bisnisnya, Putri disibukkan oleh permintaan untuk menjadi narasumber dari berbagai pihak termasuk instansi-instansi besar. Saat ini pun Putri sedang mempersiapkan diri untuk keberangkatannya ke Amerika Serikat pada medio 2022 ini untuk melanjutkan beasiswa pendidikannya.

Jika sudah begini, bukan hanya haru yang saya rasa, tapi juga malu. Putri memang terlahir tidak sempurna, tapi semangat juang untuk mencapai kesetaraan yang jauh melampaui semangat banyak orang normal, telah menyempurnakan nilainya di mata Tuhan dan makhluk-Nya.

Dengan senyum yang selalu tersungging di wajah cantiknya, Putri menutup perbincangan dengan mata berbinar, “Saya yakin, Allah memiliki maksud yang baik dan akan memberikan yang terbaik buat saya”.

Opinion

IKN, Momentum atau Beban Ekonomi Nasional?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022 secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Nagara (IKN) menjadi Undang-undang IKN. Dengan disahkannya RUU tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi kenyataan. Keberadaan UU ini akan membuat pemerintahan selanjutnya wajib meneruskan langkah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Artinya, mulai 2024 dan seterusnya, pemerintah wajib menanggung dan menjalankan keputusan presiden saat ini, yakni Presiden Joko Widodo.

Yang selanjutnya perlu kita cermati adalah kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan kesiapan Penajam Paser Utara ini menjadi ibu kota negara. Situs ikn.go.id pada Selasa 18 Januari 2022 menampilkan angka kebutuhan dana senilai Rp 375,7 triliun. Rinciannya, Rp 252,5 triliun bersumber dari APBN, kemudian 123,2 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.

Sedangkan versi buku saku IKN, pendanaan ibu kota baru ini mencapai Rp 466 triliun. Ketika orientasi pembiayaan menyangkut APBN, pemerintah harus berhati-hati dalam me-manage utang. Karena posisi per November 2021, utang telah menyentuh angka Rp 6.713,24 triliun, atau setara dengan 39,38 persen PDB. Rasio utang ini akan terus bertambah pada tahun 2022 ini, karena direncanakan pemerintah akan kembali menambah utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk kembali menambal kekurangan APBN 2022.

Tahun 2022 akan menjadi tahun yang krusial, karena berbarengan dengan momentum tahun terakhir pemerintah boleh menggunakan instrumen UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi Covid-19, di mana pemerintah bisa membuat rancangan defisit APBN lebih dari 3 persen PDB.

Hal strategis kedua adalah, mulai berjalannya agenda politik menuju pileg dan pilpres mulai di semester kedua nanti. Agenda politik ini tentunya membutuhkan konsentrasi pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap bisa stabil dan tumbuh sesuai dengan proyeksi awal. Dengan disetujuinya UU IKN ini, menambah daftar panjang fokus pemerintah untuk bisa mengatur keuangan dan utang negara agar lebih managable.

Selain keuangan negara, yang perlu diukur oleh pemerintah adalah biaya sosial yang timbul di masyarakat dan aspek psikologis masyarakat yang bisa mempengaruhi asumsi makro ekonomi. Dengan perpindahan orang dan pemerintahan ke tempat yang baru, akan cenderung membuat  inflasi meningkat, karena faktor kegiatan ekonomi yang tidak normal. Pemerintah sedang berupaya keras menaikkan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tergerus oleh melonjaknya inflasi, sehingga secara umum bisa mereduksi kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2022 ini adalah tahun yang strategis bagaimana Indonesia bisa bangkit kembali secara ekonomi pasca pandemi. Jangan sampai keuangan negara terbebani untuk kebijakan-kebijakan yang justru menambah berat. Misalnya, belajar dari kebijakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian menjadi beban APBN dalam perjalanannya.

UU IKN telah disetujui. Untuk selanjutnya bukan memperdebatkan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakan perpindahan ibu kota ini. Tetapi, memberikan masukan ke pemerintah, agar bagaimana momentum di tahun 2022 ini pemerintah pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai, program pemindahan IKN ini menjadi beban masyarakat dan anak cucu kita di masa depan. Selanjutnya, kita akan sama-sama melihat di masa depan, apakah IKN ini akan menjadi momentum atau justru beban buat ekonomi nasional.

 

Jakarta, 19 Januari 2022

Ajib Hamdani (Pengamat Ekonomi IndiGo Network)

Lanjut baca

Opinion

7 Alasan Ikut PPSWP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Suharno Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak adalah peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Penulis: Suharno, Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) telah dirilis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. PPSWP adalah program pengungkapan kekayaan bersih secara sukarela atas harta kekayaan yang diperoleh Wajib Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta kekayaan tersebut.

Tapi, kenapa harus ikut PPSWP? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tujuh alasan kuat mengapa WP perlu ikut PPSWP.

Pertama, pemerintah memiliki data keuangan dan data nonkeuangan yang luas. Menurut Saji Ijiyemi, “Information is power”. Pernyataan ini sejalan dengan keberhasilan pemungutan pajak di negara maju, yaitu karena data dan informasi keuangan WP dan transaksi dapat dikumpulkan secara memadai.

Sejak tahun 2007, pemerintah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperoleh informasi keuangan dari seluruh instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Pasal 35A UU KUP. Namun, karena hasilnya belum optimal, pemerintah menerbitkan PERPPU 1/2017 yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan untuk secara otomatis menyampaikan informasi keuangan setiap nasabah kepada pemerintah. Kemudian, sejak 2018 Indonesia telah menerima pasokan data keuangan secara otomatis berdasarkan konsensus Automatic Exchange of Information (AEoI) dari sebagian besar negara di dunia, termasuk negara tax haven. Alhasil, saat ini otoritas pajak memiliki data yang telah diklarifikasi dalam SPT senilai Rp 5.646 triliun (795.505 WP) dan data dari AEOI yang sedang diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676 triliun (50.095 WP).

Kedua, nomor KTP sekarang dijadikan sebagai NPWP. Penerapan nomor KTP sebagai pengganti NPWP sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1a) UU HPP berdampak luas kepada WP. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP akan membuat terintegrasinya seluruh data keuangan, aset, pendapatan, dan lain-lain dari seluruh instansi pemerintah atau swasta dalam satu orang. Hal ini sangat memudahkan otoritas pajak memantau kepatuhan WP.

Ketiga, aplikasi big data analytics untuk menilai kepatuhan pajak. Penerapan big data analytics diyakini sangat mampu meningkatkan penerimaan pajak. Otoritas pajak saat ini sedang mengembangkan core tax system yang akan secara signifikan membantu memantau kepatuhan WP; pengawasan terhadap data perpajakan akan jauh lebih komprehensif dan real-time. Maka, WP tidak punya pilihan lain selain melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) UU KUP.

Keempat, tarif pajak dalam PPSWP jauh lebih rendah daripada tarif normal. Salah satu daya tarik Program PPSWP adalah tarif pajak yang ditawarkan jauh lebih rendah ketimbang tarif pajak penghasilan normal, baik untuk WP Badan maupun WP Orang Pribadi. WP Badan yang mengikuti PPSWP I akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 11–16 persen (tarif normal 22 persen), sedangkan WP Orang Pribadi mendapat tarif 19–24 persen (tarif pajak normal 30 persen, jika menggunakan tarif tertinggi). Sementara itu, PPSWP II hanya dapat diikuti oleh WP Orang Pribadi, di mana mereka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 17–23 persen, sedangkan tarif normal tertinggi dalam UU HPP adalah 35 persen.

Kelima, peserta PPSWP mendapatkan kepastian hukum yang luas. Bagi WP peserta PPSWP, Pemerintah menjamin kepastian hukum yang luas, yang terdiri dari tiga hal, yaitu: (i) tidak dikenakan sanksi 200 persen (no more 200 % penalty), (ii) tidak dilakukan pemeriksaan pajak (no tax audit), dan (iii) tidak dilakukan penegakan hukum (no law enforcement). Penulis menyebut ketiga manfaat tersebut sebagai the Golden Benefits of PPSWP. Pertama, yang mengikuti PPSWP tidak akan dikenai sanksi administratif dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebesar 200 persen dari pokok pajak. Kedua, berdasarkan Bab V Pasal 11 Ayat (1) huruf a UU HPP, SPT Tahunan mereka dari tahun 2016–2020 tidak akan diaudit termasuk untuk jenis pajak lainnya. Terakhir, berdasarkan Bab V Pasal 6 Ayat (6) dan Pasal 11 Ayat (1) huruf c UU HPP, Wajib Pajak tidak akan dilakukan penegakan hukum perpajakan seperti penyidikan, dan/atau penuntutan pidana.

Keenam, mitigasi risiko perpajakan secara signifikan. Pajak merupakan salah satu pengeluaran yang cukup signifikan dalam perusahaan, besarnya dapat mencapai 22 persen dari pendapatan bersih WP Badan atau 35 persen dari pendapatan bersih untuk WP Orang Pribadi. Jika WP dikenai sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan, beban yang harus ditanggung WP akan semakin besar. Bahkan, bisa mencapai empat kali lipat dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, sanksi pidana juga merupakan bagian dari jenis risiko perpajakan yang harus dihindari. Oleh karena itu, dengan mengikuti PPSWP, WP dapat menghilangkan salah satu aspek penting dari manajemen risiko pajak.

Ketujuh, Wajib Pajak dapat lebih fokus pada usahanya. Dengan keikutsertaan dalam PPSWP, WP dapat lebih fokus menjalankan usahanya karena mereka tidak lagi menghadapi risiko pajak, setidaknya untuk lima tahun pajak ke belakang. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat ditransformasikan menjadi ekspansi atau inovasi produk baru yang akan memberikan lebih banyak keuntungan bisnis dan atau manfaat bagi masyarakat. Penghindaran pajak dengan cara ilegal saat ini terlalu berisiko, mengingat data dan/atau informasi keuangan telah dikumpulkan secara lengkap dalam database otoritas pajak.

Mengingat semakin lengkapnya data dan informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak, penerapan NIK sebagai NPWP, big data analytics, tarif pajak yang rendah, dan jaminan kepastian hukum, PPSWP merupakan peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Selanjutnya untuk memperoleh pembahasan lengkap mengenai hal ini dan berbagai informasi lainnya dalam mengikuti PPSWP, silakan lihat buku yang telah kami tulis dengan judul Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang akan dirilis di situs TaxPrime Academy, ppswp.com, dan pajak.com pada Desember 2021.

Lanjut baca

Opinion

Mencari Makna “Ultimum Remedium” Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Richard Burton Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Ketua Bidang Humas Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI)

Sudah saatnya doktrin “ultimum remedium” dirumuskan secara jelas dan tegas supaya tidak menimbulkan kekaburan dalam penegakan hukum.

Penulis: Richard Burton

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya (UU KUP) tidak pernah memberi parameter jelas terkait pemaknaan doktrin hukum ultimum remedium (upaya terakhir) maupun primum remedium (yang utama). Keduanya seakan dapat dijalankan berbarengan dalam memberikan sanksi kepada Wajib Pajak.

Padahal, ahli pidana Prof. Andi Hamzah (2013, 73) dalam satu seminar nasional sudah menekankan bahwa pidana pajak sifatnya hanya menakut-nakuti supaya Wajib Pajak menaati aturan pajak. Kalau begitu, pesan Andi Amzah dapat dipahami jika kita membaca norma Pasal 8 Ayat (3) maupun Pasal 44B UU KUP. Pesan itu memberi sinyal kuat perlunya memahami perbedaan sanksi dalam konteks pidana murni dengan sanksi dalam konteks administrasi.

Ketika pungutan pajak hendak dijalankan pada dua bentuk sanksi secara bersamaan, cara berpikir demikian menjadi tidak sejalan dengan yang dipesankan Andi Hamzah. Di sisi lain, ada pandangan menyatakan pidana pajak, khususnya pidana penjara, adalah kontradiktif dengan fungsi budgeter pajak. Sebab, pidana penjara hanya akan mengurangi APBN bagi terpidana serta kepentingan kebutuhan lain terpidana. Bahkan, keadilan pajak kerap ditekankan dalam ungkapan, “Enak sekali jika Wajib Pajak yang tidak mampu membayar pajak, tidak dipenjara, dan sangat tidak adil dibandingkan dengan Wajib Pajak yang patuh”.

Itu sebabnya, tidak mudah memahami jalan pikiran doktrin ultimum remedium dalam konteks pungutan pajak, terlebih dengan diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021.

Makna harmonisasi pun menimbulkan perdebatan hukum ketika muncul norma baru Pasal 44B Ayat (2a) dan Ayat (2b) bahwa dalam hal perkara pidana pajak telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi kerugian pada pendapatan ditambah sanksi denda administrasi sebesar 100 persen sampai 400 persen dari jumlah kerugian. Pelunasan yang telah dibayar, menjadi pertimbangan tidak dituntut pidana penjara.

Tarik-menarik

Dua norma baru tersebut memberi penafsiran hukum betapa sanksi administrasi terus menekan kepentingan hukum dari sanksi pidana (khususnya pidana penjara) untuk tidak dijalankan dalam pungutan pajak. Dengan kata lain, telah terjadi tarik-menarik antara pemaknaan pidana murni dengan pidana administrasi. Peminat hukum pidana, tentu “tidak rela” jika pidana penjara tidak dijalankan bagi pelaku tindak pidana pajak. Sebaliknya, peminat hukum administrasi, condong pada pola pikir menekan hukum pidana untuk tidak perlu dijalankan.

Padahal, sering kita dengar, kepentingan hukum pajak adalah kepentingan menghimpun pajak untuk APBN, yang dapat dimaknai “menolak” keberadaan pidana penjara bagi Wajib Pajak. Tetapi, persoalan belum selesai ketika Wajib Pajak diketahui tidak memiliki aset lagi untuk disita dan dilelang.

Bahkan, kepentingan pajak untuk tetap melakukan pidana penjara supaya adil dinyatakan tegas dalam Pasal 44C Ayat (3), jika telah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar pidana denda, maka dapat dipidana dengan pidana penjara. Jadi, pidana penjara dapat dijalankan kepada Wajib pajak yang sudah tidak punya aset untuk melunasi pajaknya, supaya tujuan keadilan dapat dirasakan.

Kalau begitu, konsep pidana penjara kontradiktif dengan fungsi budgeter pajak menjadi dilema hukum yang terus dapat diperdebatkan. Untuk itulah, memaknai ultimum remedium, harus diperjelas dengan memberi parameter (ukuran) dari norma yang masih kabur. Terlebih kedudukan (posisi hukum) fiskus kerap dinilai lebih tinggi ketimbang Wajib Pajak dalam pilihan hukum hendak menerapkan pidana murni atau pidana administrasi.

Makna ultimum remedium yang awalnya terlihat dari penjelasan Pasal 13A UU KUP lalu dihapus melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, mengundang penilaian tidak jelasnya makna ultimum remedium dalam perpajakan. Ketika penjelasan Pasal 13A yang menyatakan “pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak” dihapus, maka kita harus mencoba memahami arah atau tujuan politik hukum penyusun UU.

Boleh jadi, penghapusan norma ditujukan untuk memberi kepastian hukum dari ketidakjelasan makna ultimum remedium (upaya terakhir) pidana pajak. Akan tetapi, dihapusnya penjelasan Pasal 13A tersebut justru semakin memberi ketidakpastian hukum. Kalau begitu, politik hukum rumusan pidana pajak harus memerhatikan tiga hal, harus tertulis (lex scripta), harus jelas (lex certa), dan harus tegas tidak boleh ada analogi (lex stricta). Jika tidak, perdebatan terus terjadi. Pengacara pajak serta konsultan pajak akan sulit memberi pemahaman hukum yang tepat ketika norma undang-undangnya tidak jelas dan tidak tegas. Padahal, kejelasan dan ketegasan menjadi cara memberi kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Tafsir kontekstual

Karenanya, perlu melihat pandangan filsuf Perancis Francois Geny (1861–1959) yang menilai perlunya hukum dalam tafsiran kontekstual. Sistem code civil sebagai rangkaian aksi kreatif yang dijalankan pengadilan, kurang tepat karena beranjak pada keyakinan “undang-undang itu sempurna adanya”. Undang-undang tidak pernah mampu merepresentasikan keutuhan realitas yang ada dalam bentangan kehidupan sosial.

Sangatlah tidak logis menarik garis lurus begitu saja antara konsep-konsep umum yang abstrak dalam UU dengan kasus riil dalam dunia empiris. Banyak faktor dan variabel yang ikut mewarnai profil sebuah kasus. Kasus tidak boleh hanya dilihat dari konstruksi literal-yuridis UU, tetapi mesti diteropong dalam konteks yang utuh dan komprehensif.

Karenanya doktrin ultimum remedium pajak tidak cukup ditafsirkan bermodalkan keahlian utak-atik makna literal undang-undang. Penafsiran hukum yang tepat merupakan paduan yang proporsional antara “roh” undang-undang dan konteks kasus yang ada.

—Richard Burton

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Ketua Bidang Humas Perkumpulan Pengacara dan Praktisi

Hukum Pajak Indonesia (P3HPI)

Lanjut baca

Populer