Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2045. Pasalnya, program yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini koheren dengan Reformasi Pajak Jilid III yang memuat reformasi administrasi dan kebijakan.

Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan, pasca-PPS merupakan era baru pajak yang memuat kepatuhan sekaligus penerimaan pajak yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pelayanan, data dan informasi yang dimiliki DJP, serta supervisi (enforcement). Dengan ketiga pendorong itu, maka wajah perpajakan Indonesia ke depan bukan lagi berdasarkan kepatuhan sukarela, tetapi kepatuhan kolaborasi.

“Berbagai lembaga riset dan organisasi internasional sekarang membahasakan kepatuhan kolaborasi, bukan lagi kepatuhan sukarela. Hal ini karena Wajib Pajak merasa otoritas pajak punya power, dan Wajib Pajak harus percaya. Jadi di sini ada power of authority dan trust in the authority. Ini akan menjadikan kepatuhan kolaborasi Wajib Pajak,” kata Agus di webinar Kelas Tax Center Universitas Pamulang (Unpam), bertema “Reformasi Wajah Baru Perpajakan Pasca PPS: Pajak Kita Untuk Kita”, Sabtu (25/6).

Di hadapan sekitar 70 peserta yang hadir, Agus juga menjelaskan, iklim kepatuhan kolaborasi (voluntary cooperation) dapat dihadirkan melalui keseimbangan antara legitimate power dan kepercayaan yang berdasarkan kognitif atau kesadaran. Sebaliknya, kalau otoritas pajak hanya mengandalkan penegakan hukum, maka hubungan kepada Wajib Pajak akan bersifat koersif, dan timbul iklim antagonis.

“Jadi sekarang yang tengah dibangun adalah voluntary cooperation atau kerja sama sukarela antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Untuk menyeimbangkannya, mesti ada dua pilar untuk mewujudkannya yakni transparansi dan partisipasi melalui reformasi perpajakan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, PPS merupakan ajakan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Wajib Pajak. Melalui PPS, pemerintah menawarkan kesempatan untuk masyarakat bisa melakukan pemutihan pajak dengan mengungkapkan semua aset atau harta dengan tarif yang rendah.

Di sisi lain, PPS yang diiringi reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tax gap.

“Karena dari potensi yang ada, kita naikkan agar tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Inilah mengapa ada reformasi administrasi, reformasi perpajakan. Ini akan terwujud. Setelah PPS berakhir maka masyarakat masuk dalam babak baru di mana keterbukaan informasi jadi keniscayaan. Otoritas pajak punya sistem informasi teknologi yang modern, dan enforcement,” jelasnya.

Baca Juga: Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Untuk itu, Agus kembali mengingatkan agar Wajib Pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini sebelum akhir periode pada 30 Juni mendatang.

“Harapannya, masyarakat bisa merespons. Ini adalah program baik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat asal memang mengikuti ketentuan yang berlaku, semua aset diungkapkan. Kenapa disebut tax amnesty jilid 2? Ya, memang ada kelanjutan dari tax amnesty jilid 1, di mana dibagi menjadi dua kebijakan. Kebijakan 1 untuk alumni TA, kebijakan 2 untuk WPOP yang baru menjadi peserta,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Akuntansi Unpam Effriyanti Kurniawan mengatakan, pemahaman mengenai pajak masih menjadi hal yang penting karena banyak masyarakat yang masih takut dengan pajak.

“Begitu dengar kata-kata pajak, mereka rasanya mau balik badan. Padahal pajak adalah dari kita untuk kita. Pajak adalah suatu media, merefleksikan ada tanggung jawab di sana akan ada manfaat. Kita sudah merasakan manfaat selama ini dari sarana dan prasarana yang ada, tetapi memang rata-rata pemahaman mengenai pajak masih sangat sedikit,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendukung adanya kegiatan Kelas Tax Center, agar mahasiswa sebagai agen perubahan bisa mengubah paradigma negatif pajak di ruang publik.

“Ini yang harus kita ubah. Bahwa sebagai generasi muda, mahasiswa bisa menginformasikan kepada dunia luar sana bahwa pajak adalah media kita untuk berkontribusi terhadap pembangunan, baik pembangunan daerah pun pembangunan nasional. Sehingga, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah negara kita. Kemajuan negara kita juga bergantung kepada kita semua,” pungkasnya.

Majalahpajak.net – Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung penerapan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) di pasar modal. Sebab, penerapan ESG pada produk investasi secara tidak langsung akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Atas dasar itulah, Majalah Pajak memberikan Penghargaan Green Kartini: 10 Most Green-Driven Female Leaders kepada Direktur Keuangan (Dirkeu) dan Sumber Daya Manusia (SDM) BEI Risa E Rustam atas perannya fokus dalam melakukan program sustain ability di pasar modal.

Dewan Redaksi Majalah Pajak Ajib Hamdani mengungkapkan, Majalah Pajak sangat mengapresiasi terhadap pemimpin perempuan. Terlebih, jika dilihat dari data Women and Business tahun 2020, menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara 4 besar yang menempatkan para perempuan menjadi pemimpin pemimpin.

Baca Juga: Keselarasan sejak di Lantai Bursa

“Kami melihat bahwa bagaimana gerakan modern pengarusutamaan gender menjadi gerakan modern yang dibangun sejak zaman Kartini dulu, makanya kita ambil momen tersebut. Kami berharap kedepannya akan ada Ibu Risa selanjutnya yang bisa menjadi pemimpin di masing-masing bidang,” ungkapnya saat memberikan penghargaan di Gedung BEI, Rabu (22/06).

Ia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi bursa BEI yang terus mendorong literasi keuangan kepada masyarakat termasuk yang mengintegrasikan terhadap ESG dan menjadi rujukan dari para investor global maupun lokal.

“Kami melihat bagaimana BEI punya komitmen luar biasa sebagai engine untuk menggerakkan ekonomi, dan apresiasi luar biasa bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ),” tambahnya.

Ajib pun berharap Majalah Pajak dapat terus berkontribusi terhadap pendorong sektor ekonomi berkelanjutan.

“Semoga sinergi yang terbangun antara Majalah Pajak dengan BEI terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Selamat Berlabuh, Ekonomi Baru

Sementara itu, Dirkeu dan SDM BEI Risa E Rustam memberikan apresiasi sebesa-besarnya kepada Majalah Pajak atas dinobatkan dirinya menjadi salah satu dari 10 Green Kartini versi Majalah Pajak. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan program-program literasi dan edukasi kepada calon investor, masyarakat umum melalui head office BEI maupun kantor perwakilan di 30 provinsi.

“Terima kasih atas penghargaannya dan apresiasinya. Kebetulan saya disini juga advocate G20 Empower, jadinya pas banget karena sejak kita gabung di sustainable stock exchange taun 2019, banyak sekali program ESG atau SDGs terutama yang diusung oleh World Federation of Exchanges dan Sustainable Stock Exchange, yang sekarang menjadi pedoman kita untuk fokus dalam program sustain ability,” jelasnya.

Disingung soal tantangan penerapan ekonomi hijau, Risa juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai regulasi dan aturan, serta menggandeng stakeholder lainnya untuk menyelesaikan tantangan seperti terbatasnya SDM dan belum memadainya insentif produk keuangan berkelanjutan.

“Tidak hanya itu saja, kedepannya juga nanti kita akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk publik dan stakeholder kita di pasar modal tentang kesetaraan gender dan women empowerment,” pungkasnya.

Diterjang ombak pagebluk yang menghantam ekonomi Pulau Dewata, Kanwil DJP Bali menyelami dan mengangkat potensi dari sektor yang tak terlirik sebelumnya.

Majalahpajak.net – Ombak pandemi Covid-19 meluluhlantakkan perekonomian Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata. Jumlah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara (wisman) di pulau yang tersohor dengan keindahan pantai dan budayanya ini turun drastis semenjak berlakunya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang menyebabkan ditutupnya Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisman di Bali tercatat hanya 36 orang di Mei 2020. Dibandingkan dengan jumlah wisman sebelum PSBB, setidaknya di Januari 2020, wisman tercatat 536.611. Secara tahunan, jumlah wisman di tahun 2020 sebanyak 1,05 juta, sementara pada tahun sebelumnya mencapai 6,2 juta. Kondisi semakin parah di 2021 karena hantaman Covid-19 varian Delta yang menyebabkan berlakunya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), wisman di Bali pun hanya tercatat 45 orang sepanjang 2021.

BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2020 sebesar 12,21 persen dan 0,51 persen di 2021. Bila dibandingkan pada 2019, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,63 persen, bahkan lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 5,02 persen.

Pemetaan potensi

Melihat keterpurukan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Anggrah Warsono memperkuat beragam program untuk menyelami potensi baru, antara lain pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; industri pengolahan. Sejatinya, upaya ini seirama dengan Rencana Strategis DJP 2020–2024, yakni memperluas basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan.

Pertama, Kanwil DJP Bali melakukan pemetaan potensi sektor pertanian di wilayah kerja, meliputi Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, dan Tabanan. Di sana, terdapat produk pertanian yang unggul, seperti beras, salak, cengkih, kopi. Dilakukan pula pemetaan potensi perikanan. Beberapa perusahaan besar sektor perikanan di Bali, diantaranya PT Bandar Nelayan, PT Pahala Bahari, dan PT Multi Indofish.

Baca Juga: Kita Mampu Keluar dari Krisis

“Dasar penggalian sektor perikanan di Bali, karena di tahun 2020 produk perikanan Indonesia justru mengalami peningkatan—naik 2 peringkat menjadi posisi 8 sebagai eksportir utama produk perikanan. Di 2021 nilai ekspor produk perikanan meningkat 9,82 persen, ini berdampak pada Bali. Tapi meskipun secara bisnis sektor perikanan ini meningkat, penerimaan pajak dari sektor perikanan belum optimal,” jelas Anggrah kepada Majalah Pajak, Jumat (03/06/2022).

Untuk itu, Kanwil DJP Bali bersinergi dengan beberapa instansi untuk menggali potensi di sektor perikanan, seperti dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Bank Indonesia (BI), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), dan Dirjen Perikanan Tangkap.

Kedua, pemetaan sektor konstruksi. Sebagai daerah wisata, pembangunan vila/hotel serta proyek pemerintah tetap dilakukan di tengah pandemi, seperti pembangunan jalan shortcut Denpasar–Singaraja, pembangunan pelabuhan segitiga emas Sanur–Nusa Penida–Nusa Lembongan, dan lainnya. Hal ini pun menjadi fokus penggalian potensi.

Ketiga, sektor pengolahan. Sektor ini mempunyai peran bagi ekonomi Bali khususnya di bidang pengolahan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan industri pengolahan obat-obat herbal. Salah satu perusahaan besar MMEA adalah PT Asti Dama Adhimukti. Sementara, beberapa hasil produksi industri pengolahan berupa obat-obat herbal, seperti Minyak Bokasih, Kutus-Kutus, dan Varash.

“Upaya penggalian potensi baru itu membuat sektor penerimaan pajak kami yang paling tinggi bukan dari sektor pariwisata. Dan, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Bali per 13 Juni 2022 sudah mencapai 54,12 persen—angka yang baik,” ungkap Anggrah.

Restrukturisasi

Di sisi lain, menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak didukung pula oleh pelbagai program Kantor Pusat DJP dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pertama, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184, DJP melakukan program restrukturisasi dengan menambahkan 18 KPP Madya, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) diubah menjadi penjaminan kualitas data; Seksi Penagihan digabung dengan pemeriksaan, penilaian; Seksi Pengawasan dan Konsultasi digabung dengan Pengawasan. Proses bisnis pada pengawasan juga memiliki dua pendekatan, yaitu segmentasi dan teritorial sesuai SE/07/PJ/2022. Dalam model pengawasan ini, WP dibedakan menjadi WP strategis dan kewilayahan.

Dengan demikian, Anggrah menyebutkan, kini KPP Madya Denpasar mengadministrasikan 2.000 WP strategis yang berkontribusi 50 persen terhadap penerimaan Kanwil DJP Bali. Kemudian, 7 KPP Pratama unit vertikal lain, pada Seksi Pengawasan I menangani sekitar 500 WP strategis. Jadi, Kanwil DJP Bali memiliki 5.500 WP besar diawasi secara khusus. Sementara, sisanya WP kewilayahan diampu oleh Seksi Pengawasan II dan IV.

Baca Juga: Aspek Hukum PKPU dan Kepailitan dalam Penagihan dan Optimalisasi Pajak

“Dirjen pajak sejak 2020 telah melakukan restrukturisasi untuk membantu KPP. Sejak tahun lalu kita ada DPP (daftar prioritas pengawasan). Makanya, kita fokus mengawasi apa yang kita prioritaskan,” kata Anggrah.

Kedua, penguatan analisis data dan kegiatan secara komprehensif. DJP menurunkan data penguji dan data pemicu yang diperoleh dari lembaga keuangan maupun program automatic exchange of information (AEoI). Mengacu pada Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktur Perpajakan Internasional Nomor ND-882/PJ.14/2021, AEoI diturunkan sebagai data pemicu pada aplikasi Approweb dari negara/yurisdiksi mitra ke masing-masing Kanwil DJP.

Secara simultan, Kanwil DJP Bali juga membuat Laporan Hasil Analisis (LHA) berupa analisis laporan keuangan WP, proses bisnis, dan transfer pricing. Untuk memperkaya hasil analisis data, Kanwil DJP Bali melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan satu pemerintah kota dan delapan pemerintah kabupaten.

“Sehingga, misalnya, Rumah Makan ABC di Buleleng melaporkan berapa omzetnya dalam SPT tahunan dan berapa Pajak Pembangunan I yang dilaporkan ke pemda. Jadi, kami bisa sama-sama follow-up. Artinya, kita bisa membantu pemda mengumpulkan penerimaan, sehingga APBD menjadi meningkat,” ujar Anggrah.

Ketiga, Kanwil DJP Bali mengimplementasikan Nota Dinas Nomor 91 Tahun 2021 mengenai Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Anggrah meminta KPP agar data LHA yang sudah diturunkan disandingkan dengan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan dan peninjauan ke lapangan, sebelum dituangkan dalam SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Semua pengawasan dirancang secara triwulan.

“Saya ambil contoh, sebelum WP memasukkan SPT tahunan Maret/April, saya minta teman-teman selesaikan (penelitian SPT tahunan) 2020 dan (menerbitkan) SP2DK) di KPP Madya dan WP strategis di KPP lain. Sehingga, ketika (SPT tahunan) masuk 2021, kita fokus. Saya minta (ke KPP) apakah WP sudah benar menghitung PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21, PPh Pasal 29, PPh Pasal 25, PPh kurang bayar, kredit pajaknya sudah betul,” jelas Anggrah.

Upaya penggalian potensi baru menjadikan sektor penerimaan pajak kami yang paling tinggi bukan dari sektor pariwisata. Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Bali per 13 Juni 2022 sudah mencapai 54,12 persen.

—Anggrah Warsono

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar Agus Kuncara menilai, Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Bali telah memberikan pemetaan sasaran dan strategi yang terarah. Sejak tahun 2021, KPP Madya Denpasar mencari peluang dan potensi di tengah keterpurukan sektor pariwisata, yaitu melalui sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bahkan, sektor baru ini membawa berkah bagi penerimaan KPP Madya Denpasar hingga Mei 2022.

“Saya beri contoh, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Mei 2021 penerimaan pajaknya minus Rp 1,5 miliar karena adanya restitusi serta belum optimalnya penggalian potensi. Namun, setelah dilakukan penggalian potensi, sampai dengan akhir Mei 2022 penerimaannya menjadi Rp 18,5 miliar. Pertumbuhannya di atas 1.372 persen,” ungkap Agus kepada Majalah Pajak, (25/05/2022).

Ia mengakui, sebelum pandemi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, tidak dilirik karena terlena dengan sektor pariwisata. Pandemi memberi hikmah kepada KPP Madya Denpasar untuk memaksimalkan potensi wilayah.

“Bila dianalisis lebih dalam, ternyata sektor perikanan di Bali sangat potensial karena didukung adanya pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Benoa. Penggalian potensi dilakukan dengan mengawasi dan melakukan pemeriksaan kepada WP di sektor tersebut. Setelah diperiksa, WP comply. Tahun ini pembayaran pajaknya sudah teratur, 5 bulan saja (Januari–Mei) saja sudah Rp 18,5 miliar,” tambah Agus.

Selain itu, KPP Madya Denpasar juga memaksimalkan beragam sektor yang tumbuh di tengah pandemi, yaitu jasa kesehatan. Pada Mei 2021, penerimaan pajak sektor kesehatan tercatat sebesar Rp 34,4 miliar, sementara di akhir periode yang sama di 2022 kontribusinya menjadi Rp 70,7 miliar atau tumbuh 105 persen.

Selanjutnya, sektor jasa profesional, ilmiah, dan teknis juga memiliki performa prima. Pada Mei 2021, capaian sektor ini tercatat Rp 96,8 miliar. Sedangkan di periode yang sama di tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 126,7 miliar atau tumbuh 30 persen.

“Indodax masuk di sektor ini. Selain Wajib Pajak-nya sangat comply, didukung pula kondisi pandemi yang mendorong masyarakat berinvestasi kripto. Blessing juga bagi kami Indodax sukarela membantu menyosialisasikan kepatuhan pajak di sektor usaha kripto. Ada juga WP yang bergerak di kegiatan perdagangan, yaitu oleh-oleh khas Bali yaitu WP orang pribadi Ajik Krisna sangat comply dan membantu KPP menyosialisasikan kepatuhan pajak,” ungkap Agus.

Menurutnya, ada beberapa kunci utama dalam menyelami potensi baru itu, yaitu konsolidasi internal. Agus memastikan, para Account Representative (AR) dan Fungsional Pemeriksa telah kompeten secara kualitas kinerjanya dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Dengan SDM yang kompeten, didukung integritas, selalu melakukan monitoring dan evaluasi, serta bimbingan oleh atasan langsungnya, maka kami memastikan para pejuang penerimaan pajak sudah siap melaksanakan amanah,” tambah Agus.

Pegawai telah dibekali dengan alat bantu analisis berupa aplikasi internal DJP utamanya aplikasi Compliance Risk Management (CRM) serta Apportal dan Approweb, sistem yang dibangun oleh Kantor Pusat DJP. CRM dapat mengelola risiko kepatuhan WP secara komprehensif, mulai dari identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP, hingga evaluasi. Dengan begitu, KPP dapat memprioritaskan pelayanan maupun pengawasan kepada WP penentu atau WP aktif namun tidak patuh

“Dengan CRM ada matriks untuk memilih, dan mengategorikan WP yang mempunyai dampak, serta risiko kepatuhan ada di level berapa. Contoh CRM Pengawasan, dibagi matriks, lokasi kuadran WP-nya di mana,” jelas Agus.

Agar semakin tepat sasaran, CRM sebagai alat bantu pun diperkuat dengan data pemicu dan data penguji yang diturunkan oleh Kantor Pusat DJP, analisis LHA Kanwil DJP Bali, serta analisis mandiri yang dilakukan oleh para AR dan dibantu Fungsional Pemeriksa KPP Madya Denpasar.

Untuk tahun 2022 KPP Madya Denpasar optimistis mampu mencapai target penerimaan pajak Rp 3,56 triliun. Berkat strategi dan dukungan aplikasi serta komitmen para pegawai, realisasi penerimaan pajak sampai 31 Mei 2022 telah mencapai Rp 1,83 triliun atau 51,59 persen, tumbuh 15,22 persen dibandingkan periode yang sama 2021.

Ternyata sektor perikanan di Bali sangat potensial karena didukung adanya pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Benoa. Penggalian potensi dilakukan. Tahun ini pembayaran pajaknya sudah teratur—5 bulan saja (Januari–Mei) sudah Rp 18,5 miliar.

—Agus Kuncara

Sementara itu, KPP Pratama Denpasar Timur menyelami potensi lain di bidang sektor properti dan keuangan. Kepala KPP Pratama Denpasar Timur Joko Rahutomo menuturkan, penggalian potensi pada sektor properti karena di saat pandemi terdapat fenomena penurunan harga properti yang berdampak pada meningkatnya transaksi di kalangan menengah ke atas.

“Sebelum pandemi, harga properti sangat tinggi. Dengan adanya pandemi, justru harga turun dan banyak peminatnya. Itu yang kita tangkap dan gali potensinya. Sejak 2021, sektor properti yang naik,” kata Joko.

Selanjutnya, KPP menyelami potensi sektor properti dengan memanfaatkan LHA yang diterima dari Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Bali, analisis mandiri, hingga pemanfaatan data dari Dinas Tata Kota Denpasar.

Tahun lalu, KPP Pratama Denpasar Timur fokus menggali potensi sektor properti dengan memanfaatkan beberapa aplikasi seperti Google Extractor, Google Earth, dan aplikasi dari BPN Sentuh Tanahku yang ada di Play Store.

“Aplikasi ini dapat mendeteksi ‘apakah properti ini sudah terdaftar apa belum?’ lalu kita klarifikasi kepada Wajib Pajak. Kalau persentase bulan ke bulan dari tahun 2021, sektor real estate tumbuh 108 persen. Hasilnya, kontribusi pajak dari sektor real estate sebesar Rp 5,9 miliar (Mei) di 2021, meningkat menjadi Rp 11,4 miliar di Mei 2022,” kata Joko.

KPP Pratama Denpasar Timur rupanya juga meraih berkah di sektor keuangan lantaran adanya kebijakan Kantor Pusat DJP.

Baca Juga: Problematika Pajak di Balik Maraknya Bisnis Properti

“WP-WP (sektor keuangan) yang ada pada posisi cabang dikeluarkan dari posisi KPP Madya. Namun demikian, WP-WP besar KPP Pratama dimasukkan ke dalam KPP Madya. Sehingga terjadi pergeseran sektor dominan yang terjadi di KPP Pratama Denpasar Timur,” ungkap Joko.

Untuk menggali potensi perpajakan di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, KPP Pratama Denpasar Timur telah bersinergi dengan dinas pemkot terkait. Joko bersyukur, Kanwil DJP Bali mendukung KPP dalam hal penggalian potensi secara komprehensif.

Bersama Kanwil DJP Bali, KPP membentuk tim kolaborasi yang melibatkan AR, seksi pengawasan, fungsional KPP dan kanwil.

“Misalnya, ada program penggalian potensi yang sampai mentok, Kanwil DJP Bali turun tangan. Ada data, kita klarifikasi, WP mengakui tapi tidak mau membayar atau menunda pembayaran (pajak), kita eskalasi ke Kanwil DJP Bali. Kanwil akan turun, fungsional penyidik akan turun. Jadi, kami bersama-sama menghasilkan penerimaan pajak,” ujar Joko.

Dengan segala upaya itu, ia optimistis mampu mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 792,67 miliar di 2022. Adapun realisasi hingga 9 Mei 2022 adalah Rp 456,86 miliar atau 57,64 persen.

“Diharapkan tercapai 100 persen pada pertengahan November 2022. Terpenting lagi, kita melakukan pemantauan terhadap WP strategis dan WP yang sudah disurati,” tutup Joko.