Connect with us

Breaking News

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 11 Persen Pasca Pandemi Covid-19: Sudah Tepatkah Kebijakan Ini?

Diterbitkan

pada

Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI

1Adhitya Rizki Pratama, 2Arifah Alya Ramanda, 3Chairani Azzahra, 4Ihsan Abdurrahman Masykur, 5Rhama Aulia Septiana, 6Timothy Adrian Nugroho

 

Majalahpajak.net – Pajak sering disebut sebagai tulang punggung negara, hampir 80 persen pengisi kas negara berasal dari penerimaan pajak. Dalam konteks menjaga kesinambungan APBN yang sehat pada pembiayaan pembangunan negara Indonesia, diperlukan penerimaan negara yang besar. Tax Ratio Indonesia tergolong cukup rendah di antara negara-negara berkembang lainnya. Pada tahun 2021, tax ratio Indonesia tercatat sebesar 9,11 persen dari PDB. Upaya pembenahan berkelanjutan dalam sistem perpajakan terus dilakukan, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi bagian penting dari reformasi perpajakan. UU HPP ini diharapkan dapat menjadikan fondasi perpajakan yang efektif, adil, sehat, dan akuntabel, baik dalam jangka waktu menengah maupun panjang (Media Keuangan Kemenkeu, 2022). Lantas sudah tepatkah kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN?

Kenaikan Tarif PPN Menjadi 11 Persen

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan kepada konsumen dari setiap transaksi jual-beli barang atau jasa (BBC News, 2022). Pada Undang Undang No. 8 tahun 1983 disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 10 persen. Namun, pada Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan, tarif PPN yang awalnya 10 persen naik menjadi 11 persen. Ada sebabnya mengapa pemerintah menaikkan tarif PPN ditengah kebutuhan yang sedang meningkat dan juga dalam masa pemulihan pandemi. Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa negara-negara berkembang yang tergabung dalam OECD, tarif PPN nya sudah berada di angka 15 persen. Sehingga, kenaikan menjadi 11 persen ini diharapkan mampu setara dengan negara berkembang lainnya secara perlahan.

Baca Juga: Perubahan Perlakuan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok dalam UU HPP, Bagaimana Implikasi Perpajakannya?

Sejak tanggal 1 April 2022 pemerintah telah memutuskan untuk PPN menjadi 11 persen. Tarif 11 persen ini nantinya akan dinaikkan lagi secara bertahap menjadi 12 persen pada tahun 2025. Kebijakan ini berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terdapat pada Bab IV pasal 7 ayat (1). Dan pada pasal 7 ayat (3) meyebutkan bahwa maksimal tarif PPN adalah 15 persen dengan minimal tarif 5 persen dan perubahan tarif diatur pada Peraturan Pemerintah (Kemenkeu, 2022). UU HPP ini diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian secara cepat dan dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan (Zara Tania Ramadhani dan Muhammad Aria Wahyudi, 2022).

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Negara. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data yang disajikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penerimaan PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) saat sebelum Covid-19 yaitu pada tahun 2019 adalah sebesar 531,6 triliun rupiah, lalu saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 penerimaan PPN dan PPnBM mengalami penurunan menjadi 450,3 triliun rupiah. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menyedihkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan banyak dana untuk menangani penyembuhan ratusan ribu pasien Covid- 19. Pengeluaran dana yang tidak dibarengi dengan penerimaan pajak yang optimal mengakibatkan hutang negara pun ikut bertambah untuk menangani kebutuhan masyarakat dikala sengsaranya pandemi Covid-19 (Kemenkeu, 2022).

Namun, pada tahun 2021 penerimaan PPN dan PPnBM kembali meningkat menjadi 501,8 triliun rupiah. Jumlah ini telah melebihi target APBN Tahun Anggaran 2021. Realisasi penerimaan pajak akhirnya tercapai di tahun 2021 setelah menunggu 12 tahun lamanya (Komwas Perpajakan, 2022). Hal ini disebabkan karena vaksinasi yang sudah tersebar, kegiatan ekonomi sudah mulai normal kembali, dan meningkatnya kegiatan impor secara signifikan. Kemudian, pada tahun 2022 penerimaan pajak melonjak naik lagi, hingga saat ini dalam data BPS, penerimaan pajak PPN dan PPnBM dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2022 sebesar 554,4 triliun rupiah, salah satu penyebabnya adalah karena kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang berperan besar dalam mengisi kas negara pasca pandemi Covid-19.

Pro dan Kontra Kenaikan Tarif PPN

Suatu kebijakan pastinya akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Begitu pun pada kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen. Banyak pelaku usaha yang merasa kebijakan ini tidak dilakukan di waktu yang tepat. Naiknya 531,6 450,3 501,8 554,4 2019 2020 2021 2022 Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM (triliun rupiah) tarif PPN memperlemah dan menurunkan daya beli masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah. Respon masyarakat terkait kenaikan PPN menjadi 11 persen tentu saja kontra, masyarakat menganggap bahwa kehidupan selama pandemi ini sudah sulit, jika ditambah dengan kenaikan PPN maka kehidupan mereka akan semakin sulit. Kenaikan bahan pangan, seperti minyak goreng dan rempah-rempah merupakan dampak dari naiknya PPN. Dengan meningkatnya biaya produksi dan konsumsi masyarakat, maka akan mengakibatkan sektor barang dan jasa turun, yang kemudian berdampak pada penjualan (Willa Wahyuni, 2022). Mau tidak mau, produsen menetapkan harga yang tinggi agar mampu menutup biaya produksi. Hal itulah yang menyulitkan masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah dalam hal membeli keperluan pokok sehari-hari.

Sebaliknya, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen sudah berlangsung pada waktu yang tepat. APBN menjadi instrumen yang utama untuk memulihkan perekonomian dalam menghadapi pahitnya pandemi Covid-19 karena sebelumnya APBN mengalami defisit selama pandemi, untuk itu diperlukan terobosan yang dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kenaikan tarif PPN ini. Kenaikan tarif PPN dianggap menjadi jawaban untuk meningkatkan tax ratio dan menjaga pemulihan perekonomian pasca Covid-19 (Willa Wahyuni, 2022). Lagi pula, kenaikan PPN tidak dikenakan kepada semua jenis barang dan jasa, terdapat beberapa barang dan jasa yang bebas PPN meski merupakan objek PPN (Darussalam, 2022) yang diatur di dalam Pasal 16B ayat (1a) UU HPP. Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar pembangunan nasional dan memperkuat daya saing guna mendorong perkembangan dunia usaha.

Kesimpulan

Kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah naiknya harga-harga barang, termasuk barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini tentu akan memberikan beban kepada masyarakat karena masyarakat harus menanggung kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, sebenarnya kenaikan tarif PPN ini merupakan jawaban untuk membantu meningkatkan penerimaan negara yang defisit selama pandemi Covid-19. Di kala pandemi Covid-19, negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk penanggulangan Covid-19. Pengeluaran ini tidak diikuti oleh pemasukkan yang optimal sehingga terjadilah defisit anggaran. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan pemasukan negara. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan negara dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa pemasukan negara tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020

Baca Juga: Kupas Tuntas Kebijakan Baru PPN

REFERENSI

Rahmadi, Z. T. R., & Wahyudi, M. A. W. (2022, February 01) Implikasi Kehadiran  Undang – Undang HPP dan Insentif Perpajakan Sehubungan Covid 19 Terhadap  Kewajiban Perpajakan Klaster PPN. Jurnal Rekaman, 6 (1).

Badan Pusat Statistik (2022). Realisasi Pendapatan Negara. 

https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html

Purwowidhu, C. S. P. (2022, April 16). Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka  Reformasi Perpajakan. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan

Sudah Efektifkah PPN 11 Persen? (2022) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html

Apakah Kenaikan Tarif PPN Jadi 11% Sudah Pas? Begini Pandangan Pakar (2022,  April 05) DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/apakah-kenaikan-tarif-ppn-jadi-11-sudah-pas-begini-pandangan-pakar-38183

Wahyuni, W. W. (2022, March 18). Pro Kontra Kenaikan PPN 11 Persen.

https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-kenaikan-ppn-11-persen-lt6234651e4e47d/

Setyawan, H. S. (2021, December 31). Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021,  momentum penyehatan APBN. https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn

Breaking News

Media Terbaik Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Di Tengah Pemulihan Pandemi: Review atas Program Pengungkapan Sukarela 2022

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

 

Disusun Oleh: 1) Pangestuti Diah Rizki, 2) Nur’aini Andhivi, 3) Salsabila Annisa Zahra

                                   Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal 2020, FIA UI

 

 

Majalahpajak.net – Serupa namun tak sama dengan program pengampunan pajak yang sebelumnya dilaksanakan di Indonesia, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang kerap disebut masyarakat sebagai Tax Amnesty (TA) jilid II adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta. Tidak seperti TA, PPS yang merupakan produk dari Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang pernah mengikuti TA dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Program yang berlangsung selama enam bulan ini, yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Selain meningkatkan kepatuhan sukarela WP, PPS juga digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia (Kontan, 2022). Sampai akhir pelaksanaan PPS, diketahui bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sampai dengan Rp61,01 triliun. Dengan terkumpulnya penerimaan pajak yang cukup fantastis tersebut, tidak heran apabila Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa program ini tergolong program yang sukses terlaksana (Liputan6, 2022). Namun, jika dilihat dari sisi WP yang mengikuti PPS, dapat dikatakan bahwa program ini kurang diminati oleh WP.

Sejak awal, Suryo Utomo mengharapkan setidaknya satu juta WP dapat ikut berpartisipasi dalam PPS (DDTCNews, 2022). Namun, nyatanya sampai batas akhir pelaksanaan PPS, WP yang ikut berpartisipasi dalam program ini hanya 247.918 WP atau 24,79% dari target yang diharapkan. Tidak terpenuhinya target peserta PPS mengindikasikan bahwa sosialisasi PPS yang dilakukan pemerintah kurang masif. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, yang menilai bahwa pemerintah belum cukup masif dalam melakukan sosialisasi PPS (DDTCNews, 2022).

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

Sebagai sebuah kebijakan yang cukup asing di mata masyarakat, peran sosialisasi sudah seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini karena suatu kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dipilih dari sekian opsi alternatif yang tersedia. Untuk men-deliver hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pembumian dari sistematika kebijakan yang kompleks melalui kegiatan sosialisasi. Bahkan, Widjayanti (2011) menyebutkan bahwa peran sosialisasi pemerintah berpengaruh pada citra pemerintah itu sendiri. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin baik pula citra atau persepsi yang terbentuk pada publik. Dengan demikian, secara tidak langsung peran sosialisasi dalam tata kenegaraan akan berpengaruh pada eksistensi pemerintah itu sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jumlah WP yang mengikuti PPS 2022 hanya sebesar 1/5 dari total peserta TA 2016. Fakta tersebut didukung dengan informasi dari penelitian lapangan terhadap WP DKI Jakarta, terdapat banyak kritik yang mengarah pada keterbatasan pengetahuan terkait PPS. Sosialisasi secara personal atau sosial masih minim dirasakan oleh WP. Meski survey dilakukan kepada WP DKI Jakarta, yang notabenenya merupakan masyarakat ibukota, ternyata tidak semua WP merasa familiar dengan istilah-istilah perpajakan. Dari kondisi tersebut, dapat dibayangkan sekiranya respons yang berpotensi muncul dari WP daerah lainnya, di mana akses dan kecepatan penyebarluasan informasi belum semasif di DKI Jakarta. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting dalam hal menyampaikan bahasa kebijakan melalui kegiatan sosialisasi.

Kebanyakan dari WP melakukan komparasi antara sosialisasi TA 2016 dengan PPS 2022. WP mengungkapkan bahwa pada saat sosialisasi TA, DJP melakukan promosi secara besar-besaran dengan memanfaatkan media massa seperti koran harian, baliho di jalan raya, hingga standing banner pada tempat-tempat publik yang masif, serta arahan langsung dari para Account Representative. Berbeda dengan TA, WP tidak merasakan adanya upaya sosialisasi serupa atau bahkan lebih ekstra terkait kebijakan ini. Dengan demikian, WP merasa masih cukup asing dengan PPS, padahal manfaat yang diterima ketika mengikuti program ini terbilang sangat besar.

Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 48 responden yang merupakan WP terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi secara online lebih efektif untuk memperkenalkan kebijakan pemerintah. Alasan utama yang diungkapkan adalah mengenai luasnya cakupan yang dapat diraih. Selain itu, kondisi pandemi juga menjadi pertimbangan karena adanya pembatasan kegiatan secara offline. Dalam hal sarana sosialisasi, media sosial menjadi pilihan yang paling banyak diutarakan, yaitu sebanyak 31,5% dari seluruh responden. Berita TV, blast email, dan blast Whatsapp juga menjadi alternatif yang dipilih responden.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Responden lainnya berpendapat bahwa sosialisasi secara offline lebih efektif karena bersifat lebih personal. Hal ini karena pendekatan personal secara langsung dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, dengan keterbatasan sosialisasi secara offline, pemerintah dipaksa untuk hanya berfokus kepada kelompok masyarakat yang dituju sehingga sosialisasi berjalan secara efektif. Dari pertimbangan tersebut, sarana sosialisasi secara offline yang paling banyak dipilih oleh responden adalah penyuluhan secara langsung dan sosialisasi oleh Account Representative.

Terlepas dari kondisi pandemi, sosialisasi secara online masih menjadi primadona WP. Hal ini didasarkan pada luasnya cakupan sosialisasi sehingga masyarakat secara umum, tidak terbatas pada WP, mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Walaupun informasi yang didapatkan WP tidak serinci sosialisasi secara langsung, setidaknya masyarakat mengetahui kebijakan apa saja yang tengah dilakukan pemerintah. Agar dapat memahami lebih lanjut, masyarakat dapat menelusuri atau mengajukan pertanyaan melalui kanal khusus secara online yang telah disediakan pemerintah pada media sosial ataupun web pemerintah.

Daftar Referensi

DDTCNews. (2022, April 19). PPS Sisa 2 Bulan, Dirjen Pajak Ingin 1 Juta WP Ungkapkan Hartanya. news.ddtc.co.id.https://news.ddtc.co.id/pps-sisa-2-bulan-dirjen-pajak-ingin-1-juta-wp-ungkapkan-hartanya-38570

DDTCNews. (2022, June 6). Belum Semua WP Mengerti, Sosialisasi PPS Perlu Lebih Masif. news.ddtc.co.id. https://news.ddtc.co.id/belum-semua-wajib-pajak-mengerti-sosialisasi-pps-perlu-lebih-masif-39625

Kontan. (2022, May 30). Dengan mengikuti PPS, Mendorong dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/dengan-mengikuti-pps-mendorong-dan-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional

Liputan6. (2022, July 19). Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela Pajak Sukses Besar. liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5018107/dirjen-pajak-program-pengungkapan-sukarela-pajak-sukses-besar

Widjayanti, A. (2011, Desember). Marketing dalam Sektor Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(3), 330-340

Lanjut baca

Breaking News

Tingkatkan Kualitas Data WP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto   : dok.P2Humas DJP (Media Gathering Batam)

DJP akan terus meningkatkan kualitas data wajib pajak yang dihimpun di lapangan untuk membidik potensi ekonomi di tiap wilayah sebagai bagian dari strategi pengamanan penerimaan pajak 2023

 

Majalahpajak.net – Ancaman resesi ekonomi global tahun 2023 dan kekhawatiran akan terjadinya penurunan di sejumlah sektor usaha merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dari jauh hari. Penurunan kegiatan bisnis tentu nantinya akan berdampak pula pada penerimaan pajak ke negara. Menghadapi  tantangan di tahun depan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh mengemukakan, substansi dari kebijakan pengamanan penerimaaan pajak merupakan bagian dari implementasi Perencanaan Strategis DJP 2020-2024. Implementasi kebijakan itu bertujuan untuk pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Ia memaparkan sejumlah aspek yang menjadi fokus strategi optimalisasi penerimaan pajak atas wajib pajak kewilayahan tahun 2023 yaitu : peningkatan baseline pembayaran pajak melalui penambahan WP baru, pengawasan WP dalam kegiatan ekspor/impor, pengawasan WP di lingkungan instansi pemerintahan desa/bendahara desa, dan pengawasan pembayaran pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan kewajiban pembayaran pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri, pengawasan tindak lanjut WP pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang berkualitas, dan pembentukan basis data spasial.

“Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan nantinya dilakukan secara berkualitas oleh para AR untuk melihat potensi di tiap daerah,”papar Aim di acara Media Gathering di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Batam, Selasa (29/11).

Baca Juga: Merawat Kesadaran Kolektif tentang Pajak

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan data jumlah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga 24 November 2022 yang mencapai 16,8 juta WP atau naik 6,68 persen secara year on year dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 15,77 juta WP. Untuk penyampaian SPT Tahunan Badan terdapat 1,15 juta WP atau naik 6,46 persen. Adapun SPT Tahunan Orang Pribadi sebanyak 15,68 juta WP atau naik 6,70 persen.

“Saat ini penyampaian SPT melalui e-Filing semakin diminati. Untuk SPT Badan jumlahnya mencapai 188.600 laporan dan SPT OP ada 12,5 juta laporan. Sehingga pelaporan SPT yang melalui e-Filing totalnya sebanyak 12,75 juta laporan,”terangnya.

Sementara itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan tentang penguatan ekstensifikasi pajak sebagai strategi penerimaan pajak 2023. Dalam hal ini, pihaknya akan memprioritaskan pengawasan terhadap para WP yang tergolong lapisan orang kaya (high individual person). Menurutnya, saat ini DJP sudah memegang data WP yang terdaftar di Large Tax Office (LTO).

“Ini demi asas keadilan dan juga untuk mencermati kemungkinan mereka punya aset yang belum terlaporkan. Hal ini akan jadi bahan analisis,”jelas Neil.

Baca Juga:  Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Ia juga menjelaskan tentang kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2022 yang sangat baik yakni Rp1448,17 triliun atau 97,5 persen dari target penerimaan pajak 2022 yang sebesar Rp1.484 triliun. Pencapaian itu masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis pajak tahun 2021 yang rendah, dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Neil memaparkan kebijakan penerimaan pajak 2023 yang menekankan pada empat aspek, yaitu : optimalisasi perluasan basis pemajakan, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan, percepatan reformasi bidang sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis dan regulasi, insentif fiskal yang terarah dan terukur.

Acara juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat P2Humas DJP Dwi Astuti dan Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Cucu Supriatna. Cucu mengatakan, realisasi penerimaan pajak di wilayah setempat hingga Oktober 2022 mencapai Rp7,9 triliun atau 93,74 persen. Menurutnya, penerimaan di Kanwil DJP Kepulauan Riau tidak terpengaruh oleh komoditas dan selalu mengalami pertumbuhan dalam empat tahun terakhir. Tahun ini target penerimaan pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau sebesar Rp8,4 triliun. –

Lanjut baca

Breaking News

TERC LPEM FEB UI Gelar Webinar Seputar Core Tax System

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Heru Yulianto

 

Majalahpajak.net – Untuk memberikan pemahaman dan edukasi terkait core tax system, Tax Education and Research Center (TERC) Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menggelar webinar yang mengambil tema “Core Tax Administration System: A New Milestone Over Indonesia’s Taxation reform”.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Akuntansi FEB UI Luluk Widyawati mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya webinar tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait core tax merupakan topik terkini dan menarik karena merupakan suatu perubahan yang cukup signifikan di bidang perpajakan.

“Ini merupakan new milestone dari taxation reform di Indonesia. Saya berharap pembahasan hari ini bisa memberikan wawasan tambahan kepada teman-teman mahasiswa untuk bagaimana perubahan yang terjadi dan bagaimana nanti efeknya dalam sistem perpajakan terutama administrasi perpajakan di Indonesia,” ungkapnya, Rabu (30/11).

Hadir sebagai moderator, Coordinator of Tax Education and Research Center FEB UI Christine Tjen menyampaikan bahwa webinar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem administrasi perpajakan terbaru.

Baca Juga: Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

“Tema ini dibahas untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam kepada akademisi dan kepada masyarakat luas mengenai sistem administrasi pajak baru yang mungkin akan di launching tahun depan,” ujarnya.

Ketua Subtim Manajemen Komunikasi Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Eliza Rahel menjelaskan bahwa strategi transformasi digital, tidak hanya terkait IT. DJP juga melakukan transformasi bisnis yang komprehensif termasuk dalam proses bisnis kebijakan dan budaya, layanan kepada Wajib Pajak.

“DJP menuju natural digital tax system terdapat quadruple helix yaitu proses, teknologi dan data (IoT, big data, cyber security, digital ID dan digital signature), organisasi dan SDM (perbaikan budaya digital, perbaikan skill, dan perbaikan fungsional), serta kebijakan (DJP mengarah pada data and knowledge driven),” jelasnya.

Ia melanjutkan, DJP juga terus mengembangkan PSIAP yang ditargetkan rilis pada Januari 2024 mendatang. Dimana PSIAP diharapkan akan menciptakan sistem perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti (MANTAP). Dengan begitu, baik otoritas perpajakan dan Wajib Pajak akan semakin mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

“DJP harus siap menghadapi perubahan ekspektasi masyarakat, dan ini adalah peluang kita untuk meningkatkan persepsi Wajib Pajak atas pelayanan publik. DJP mempunyai komitmen untuk bertransformasi mengikuti transformasi secara digital. Saat ini DJP merancang ulang 21 proses bisnis di DJP dan membangun sistem IT DJP yang lebih akomodatif dengan perkembangan zaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Director Organization Transformation Consulting at Deloitte Indonesia Andreati Yohannes menerangkan bahwa pelaksanaan digitalisasi dan modernisasi sudah seharusnya dilakukan, mengingat Indonesia sangat luas secara sistem harus ada yang bisa menjangkau semua Wajib Pajak karena secara tax revenue kita masih dibawah negara-negara di Asia Tenggara.

“Jadi, memang ini sesuatu yang harus kita lakukan supaya kantor pajak bisa responsif dan bisa membuat keputusan terkait apakah mau melakukan kebijakan pajak tertentu berdasarkan data, sehingga bisa menjangkau dan meningkatkan tax ratio,” terangnya.

Baca Juga: Pajak Karbon, Momentum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Ia pun memaparkan 12 hal yang dikerjakan oleh system integrator dari core tax administration system. Mulai dari building a project management team, development of new COTS core tax system, provisioning of development platform, provisioning of software license, provisioning of COTS CTAS source code, configuration hardware, system interfacing services, deployment support, training and knowledge transfer, post implementation support, functional COTS release support, dan data migration.

“Dan ini dilakukan untuk semua tax type. Baik dari personal income tax, corporate income tax, withholding taxes, value added tax, sales tax on luxury goods, land and building tax,” imbuhnya.

Hadir sebagai pembicara terakhir, Risk Management and Audit Manager for The Indonesian Business Unit of Harbour Energy Zahra Mulachella mengatakan tentang dampak sistem administrasi perpajakan terbaru terhadap lingkungan bisnis minyak dan gas saat ini dan apa yang diharapkan oleh indusri migas.

“Tentu sebagai investor yang harus berinvestasi dengan capital intensive kemudian jangka Panjang minimal 30 tahun, itu mengharapkan adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, serta kepastian peraturan. Jadi yang diharapkan saat ini adalah tentu ada perubahan UU minyak dan gas sejak 2001 itu belum dirubah dan idealnya harus disesuaikan dengan keadaan saat ini,” katanya.

 

Lanjut baca

Populer