Connect with us

Breaking News

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

W Hanjarwadi

Published

on

Dok Kemsos RI

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Imbauan ini disampaikan pada acara Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertajuk “Bersama Hadir Membangun Negeri, Peduli Komunitas Adat Terpencil” di Hotel Harris Vertu Jakarta Pusat, Selasa (11/02).

Seperti tertuang dalam Perpres No. 186 tahun 2014, KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, serta miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan sosial KAT bertujuan untuk mengembangkan kemandirian warga KAT agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Juliari mengatakan, selama ini Kementerian Sosial dari tahun ke tahun terus melakukan program pemberdayaan sosial KAT dengan pemberian layanan sosial dasar berupa pembangunan pemukiman, bantuan jaminan hidup, penataan lingkungan dan penguatan keserasian sosial. Namun, menurut Juliari, kegiatan ini belum mencukupi pemenuhan kebutuhan bagi warga KAT dikarenakan keterbatasan anggaran ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta jangkauan layanan dengan wilayah terbatas.

“Jumlah KAT yang terdata di kami sekarang 150.222 Kepala Keluarga (KK). Ini tentunya membutuhkan sinergi antara pihak pemerintah dan juga dunia usaha—untuk sinergi program yang sifatnya jangka panjang seperti infrastruktur, sekolah, fasilitas air bersih, infrastruktur pertanian,” kata Juliari.

Juliari yakin, persoalan warga KAT, seperti keterpencilan juga terkait dengan kemiskinan, hak asasi manusia, ketersediaan kebutuhan dasar, isu marjinalisasi, ketidaksetaraan, keadilan, pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, persoalan tanah (ulayat), degradasi lingkungan hingga persoalan kesulitan penjangkauan wilayah, akan dapat diatasi dengan melibatkan pihak lain, baik itu pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga kesejahteraan sosial ataupun dunia pendidikan.

Oleh karena itu, ia mengajak dunia usaha partisipasi lebih banyak dalam program pemberdayaan KAT.   Kemensos tidak menerima bantuan langsung, tetapi dipersilakan bagi dunia usaha untuk melaksanakan dengan caranya sendiri. Kemensos akan memberikan data sebaran lokasi dan kebutuhan KAT. Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui mekanisme yang ada di lembaga masing-masing yaitu melalui yayasan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial setempat yang dipercaya.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin menambahkan, Kementerian Sosial telah melakukan pemberdayaan sosial terhadap tidak kurang dari 8.427 KK warga KAT. Pelayanan dasar telah diberikan, namun beberapa sektor kebutuhan warga KAT yang di luar jangkauan Kementerian Sosial seperti, sarana lingkungan, jalan, sarana kesehatan, pendidikan, hak sipil serta perekonomian menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.

“Melalui pertemuan ini diharapkan dapat menginventarisasi berbagai kegiatan pemberdayaan KAT yang dapat disinergikan, baik oleh pemerintah, swasta, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), juga Lembaga Sosial sehingga kita mempunyai roadmap Sinergi pemberdayaan sosial KAT untuk tahun 2020 hingga 2021,” kata Pepen.

Acara itu juga dihadiri oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto; Kepala BP3S Syahabuddin, Tim Teknis Menteri Restu Hapsari; Pimpinan Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, Mandiri dan BTN; Dinas Sosial; Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kesejahteraan Sosial; Forum Pakar KAT; Organisasi Sosial; lembaga kesejahteraan sosial seluruh Indonesia; perwakilan warga KAT, dunia usaha/perusahaan swasta yang menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah dan juga yayasan yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang dan Barang.

Hadir pula perusahaan swasta yang sudah memberikan bantuan dalam program pemberdayaan KAT,  yaitu PT Indomarco Prismatama,Tbk (Indomaret); SKK Migas;  PT Petrochina International Jabung, Ltd; PT Adaro Energy,Tbk,; PT kaltim Prima Coal (KPC); dan PT Sinar Mas. Bantuan yang diberikan berupa sarana air bersih dan MCK pada beberapa lokasi KAT, baik berasal dari penggalangan donasi  masyarakat maupun dari program CSR.

Pertemuan itu didahului testimoni dan pengalaman seorang tokoh perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat terasing dan terpencil di Indonesia, Saur Marlina Manurung atau biasa disapa Butet Manurung. Butet berbagi pengalamannya dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan KAT. Ia juga menekankan perlunya menyelaraskan program pemberdayaan dengan kearifan lokal.

Pada akhir acara, berhasil terhimpun catatan inventarisir kegiatan yang disepakati dunia usaha untuk perluasan kegiatan KAT di beberapa lokasi yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021.-

Breaking News

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Paristivanti Nurwardani ketika membuka acara Pajak Bertutur (Patur) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat (Jabar) III, di IPB International Convention Center, Bogor, Jumat (22/11).

Ia menekankan pentingnya pajak untuk membangun fasilitas pendidikan dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa bersekolah melalui pemberian beasiswa.

“Tidak bayar pajak, kampus dan sekolah mangkrak. Bayar pajak, beasiswa banyak,” tegas Paris.

Ia mengungkapkan di tahun 2018 terdapat 130 ribu mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa dan tahun ini jumlahnya bertambah menjadi sekitar 400 ribu orang.

Kepala Kanwil DJP Jabar III, Catur Rini Widosari mengatakan, sejak 2016 kantornya telah membentuk relawan pajak dari Kampus Universitas Indonesia, Gunadarma, Bhayangkara Jakarta Raya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIAMI Bekasi. Relawan pajak bertugas membantu dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan hingga menyosialisasikan aturan terkini kepada Wajib Pajak (WP).

“Sertifikat untuk relawan nantinya akan setara dengan brevet A dan B. Lulus mereka bisa jadi konsultan,” kata Catur disusul dengan pemberian penghargaan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama dengan vokasi IPB, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, dan Tazkia.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi fokus membangun fondasi kesadaran pajak untuk siswa di SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi, SMPN 2 Banyuwangi, dan SMAN 1 Banyuwangi.

“Kami kemas edukasi sadar pajak dengan materi menarik lewat games dan lomba vlog. Semoga nantinya akan tercipta generasi emas sadar pajak,” kata Kepala KPP Pratama Banyuwangi Yunus Darmono.—Aprilia Hariani.

Continue Reading

Breaking News

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Dok kemenkeu

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan RI mengungkap kasus penyelundupan motor dan mobil mewah ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Kawasan Logistik Terpadu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/12).

Sepanjang tahun 2016–2019, DJBC berhasil membongkar tujuh kasus penyelundupan terdiri dari 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka/mesin motor mewah berbagai merek yang telah diamankan Bea Cukai Tanjung Priok. Perkiraan total nilai barang dari praktik ilegal itu sebesar Rp 21 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 48 miliar.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyan i menyatakan, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mencantumkan nama barang yang tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Pada 29 September lalu misalnya, untuk menyelundupkan mobil Porsche GT3RS dan Alfa Romeo dari Singapura, PT SLK mencantumkan refractory bricks (batu bata) di dokumen manifes. Perkiraan nilai kedua barang itu mencapai Rp 2,9 miliar, sedangkan potensi kerugian negara mencapai Rp 6,8 miliar.

Ani juga menyebut, tangkapan mobil dan motor mewah yang dilakukan DJBC secara nasional meningkat signifikan di dua tahun terakhir. Di tahun 2018, ada 7 mobil dan 127 motor mewah yang diselundupkan dan masuk dari berbagai pelabuhan, sementara 84 mobil dan 2693 motor terjadi di tahun 2019. Ia berharap, pengungkapan kasus ini semakin meningkatkan kepatuhan masyarakat.

“Penyelundupan barang-barang mewah ini akan mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari aspek keuangan negara, tapi juga aspek keadilan sosial yang akan dicederai dari tindakan-tindakan seperti ini,” tegas Ani.

Aduan masyarakat

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan, penangkapan para pelaku yang merupakan perusahaan automotif lokal ini diawali dari aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses analisis inward manifest. Untuk memastikan jenis barang yang sebenarnya, petugas melakukan hi-co scan kontainer dan mendapati citra berupa kendaraan roda empat.

Heru juga mengatakan, semakin maraknya penyelundupan terjadi di Indonesia, akan mengikis kewibawaan pemerintah dan penerimaan negara. Untuk itu, pembentukan tim khusus yang melibatkan instansi terkait untuk mengawal kasus ini sangat diperlukan. Sinergi juga diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk memberantas penyelundupan.—Ruruh Handayani

Continue Reading

Breaking News

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya menonjolkan aplikasi sebagai inovasi. Hal itu diungkapkan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Harry Gumelar pada acara “Syukuran KPP Pratama Cikupa sebagai KPT 2019”, di KPP Pratama Cikupa, Rabu (6/11).

“Teman-teman di KPP masih terjebak bahwa inovasi adalah aplikasi. Padahal, inovasi itu bagaimana memberikan pelayanan yang berbeda kepada Wajib Pajak (WP), bagaimana KPP mengatur pegawainya. Semua komponen itu mendukung penerimaan terbaik,” kata Harry.

Ia menekankan hal terpenting dari setiap inovasi adalah harus mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi KPP sehingga bukan hanya untuk kepentingan lomba saja. “Kalau enggak menyelesaikan masalah, nanti hanya buat ribet,” jelas Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan tahun 2015 ini.

Lomba KPT tingkat Kemenkeu dihelat setiap tahun. Pada penyelenggaraan tahun 2019 ini juara pertama KPT diraih oleh KPP Pratama Cikupa, juara kedua KPP Pratama Gambir Tiga, dan juara ketiga KPP Pratama Batang.

Kepala KPP Pratama Cikupa Heri Kuswanto, mengungkapkan, kantornya menghadirkan inovasi terkait penguatan integritas pegawai seperti adanya gong antikorupsi, penyematan pin integritas, dan membangun pelbagai sistem aplikasi untuk memudahkan WP menunaikan kewajiban perpajakan. Adapun realisasi penerimaan KPP Pratama Cikupa pada 2017 mencapai Rp 6,04 triliun tahun dan naik menjadi Rp 8,1 triliun di tahun 2018.—Aprilia Hariani.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 hari ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News4 hari ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News4 hari ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News5 hari ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News5 hari ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News6 hari ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News3 minggu ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News2 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Trending