Connect with us

Breaking News

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

W Hanjarwadi

Published

on

Dok Kemsos RI

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Imbauan ini disampaikan pada acara Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertajuk “Bersama Hadir Membangun Negeri, Peduli Komunitas Adat Terpencil” di Hotel Harris Vertu Jakarta Pusat, Selasa (11/02).

Seperti tertuang dalam Perpres No. 186 tahun 2014, KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, serta miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan sosial KAT bertujuan untuk mengembangkan kemandirian warga KAT agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Juliari mengatakan, selama ini Kementerian Sosial dari tahun ke tahun terus melakukan program pemberdayaan sosial KAT dengan pemberian layanan sosial dasar berupa pembangunan pemukiman, bantuan jaminan hidup, penataan lingkungan dan penguatan keserasian sosial. Namun, menurut Juliari, kegiatan ini belum mencukupi pemenuhan kebutuhan bagi warga KAT dikarenakan keterbatasan anggaran ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta jangkauan layanan dengan wilayah terbatas.

“Jumlah KAT yang terdata di kami sekarang 150.222 Kepala Keluarga (KK). Ini tentunya membutuhkan sinergi antara pihak pemerintah dan juga dunia usaha—untuk sinergi program yang sifatnya jangka panjang seperti infrastruktur, sekolah, fasilitas air bersih, infrastruktur pertanian,” kata Juliari.

Juliari yakin, persoalan warga KAT, seperti keterpencilan juga terkait dengan kemiskinan, hak asasi manusia, ketersediaan kebutuhan dasar, isu marjinalisasi, ketidaksetaraan, keadilan, pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, persoalan tanah (ulayat), degradasi lingkungan hingga persoalan kesulitan penjangkauan wilayah, akan dapat diatasi dengan melibatkan pihak lain, baik itu pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga kesejahteraan sosial ataupun dunia pendidikan.

Oleh karena itu, ia mengajak dunia usaha partisipasi lebih banyak dalam program pemberdayaan KAT.   Kemensos tidak menerima bantuan langsung, tetapi dipersilakan bagi dunia usaha untuk melaksanakan dengan caranya sendiri. Kemensos akan memberikan data sebaran lokasi dan kebutuhan KAT. Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui mekanisme yang ada di lembaga masing-masing yaitu melalui yayasan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial setempat yang dipercaya.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin menambahkan, Kementerian Sosial telah melakukan pemberdayaan sosial terhadap tidak kurang dari 8.427 KK warga KAT. Pelayanan dasar telah diberikan, namun beberapa sektor kebutuhan warga KAT yang di luar jangkauan Kementerian Sosial seperti, sarana lingkungan, jalan, sarana kesehatan, pendidikan, hak sipil serta perekonomian menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.

“Melalui pertemuan ini diharapkan dapat menginventarisasi berbagai kegiatan pemberdayaan KAT yang dapat disinergikan, baik oleh pemerintah, swasta, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), juga Lembaga Sosial sehingga kita mempunyai roadmap Sinergi pemberdayaan sosial KAT untuk tahun 2020 hingga 2021,” kata Pepen.

Acara itu juga dihadiri oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto; Kepala BP3S Syahabuddin, Tim Teknis Menteri Restu Hapsari; Pimpinan Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, Mandiri dan BTN; Dinas Sosial; Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kesejahteraan Sosial; Forum Pakar KAT; Organisasi Sosial; lembaga kesejahteraan sosial seluruh Indonesia; perwakilan warga KAT, dunia usaha/perusahaan swasta yang menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah dan juga yayasan yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang dan Barang.

Hadir pula perusahaan swasta yang sudah memberikan bantuan dalam program pemberdayaan KAT,  yaitu PT Indomarco Prismatama,Tbk (Indomaret); SKK Migas;  PT Petrochina International Jabung, Ltd; PT Adaro Energy,Tbk,; PT kaltim Prima Coal (KPC); dan PT Sinar Mas. Bantuan yang diberikan berupa sarana air bersih dan MCK pada beberapa lokasi KAT, baik berasal dari penggalangan donasi  masyarakat maupun dari program CSR.

Pertemuan itu didahului testimoni dan pengalaman seorang tokoh perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat terasing dan terpencil di Indonesia, Saur Marlina Manurung atau biasa disapa Butet Manurung. Butet berbagi pengalamannya dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan KAT. Ia juga menekankan perlunya menyelaraskan program pemberdayaan dengan kearifan lokal.

Pada akhir acara, berhasil terhimpun catatan inventarisir kegiatan yang disepakati dunia usaha untuk perluasan kegiatan KAT di beberapa lokasi yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021.-

Breaking News

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Majalah Pajak

Published

on

Foto Dok Pribadi

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap nyaman.

Bulan Maret rupanya masih menjadi bulan favorit bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, baik secara elektronik (e-Filing) atau secara manual (datang langsung ke kantor pajak). Meski Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau agar melaporkan SPT Pajak di awal tahun, tak sedikit WP yang menyetorkannya mepet dengan batas akhir pelaporan, yakni 31 Maret.

Menumpuknya Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melalui e-Filing, bisa membuat peladen (server) pajak melambat atau bahkan tak berfungsi (down). Jika sudah begitu, keluhan dan aduan warganet pun mulai bermunculan di berbagai media sosial.

Antusiasme Wajib Pajak untuk melaporkan pajak penghasilan adalah bukti kepatuhan Wajib Pajak akan tanggung jawab mereka untuk ikut kontribusi kepada negara melalui pajak. Salah satu Wajib Pajak yang ikut melaporkan pajaknya tahun ini adalah Ana Christna Pinem. Pekerja seni ini menuturkan, sebagai warga negara sudah seharusnya ia ikut membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar.

“Negara ini, kan, butuh dana untuk memberikan fasilitas keamanan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ya, berarti sudah sewajarnya kita bayar pajak,” ucapnya kepada Majalah Pajak, Jumat (28/2).

Coba e-Filing

Pemeran Annabella di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta ini juga bercerita, usai melahirkan anak pertamanya pada September 2018 lalu, ia belum ingin kembali ke dunia sinetron demi fokus merawat anak. Praktis, penghasilannya pun ikut turun. Namun, hal itu tak membuatnya lantas enggan melaporkan pajaknya. Apalagi, mulai tahun ini ia akan menyampaikan SPT melalui e-Filing.

“Saya akan tetap melaporkan SPT. Selain supaya tidak kena denda, saya tetap harus patuh, ‘kan? Jujur, tahun lalu (saya) masih pakai SPT manual, tapi tahun ini mau pakai e-Filing karena lebih gampang, bisa di mana saja. Lagian, sekarang, kan, semua serbadigital. Pesan makan saja sudah bisa on-line, lapor pajak juga bisa dong? (Meski) saya mau coba e-Filing tahun ini, enggak nunggu pas akhir-akhir. Soalnya saya dengar pernah server down. Jadi, enggak bisa lapor—mungkin karena overload,” ungkapnya.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede, Bekasi ini terbilang sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu alasannya karena pelayanan di kantor pajak sudah semakin baik. Selain itu, Ana juga berpendapat bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) bagi pekerja seni sebetulnya sudah cukup memudahkannya, sehingga ia tak repot saat harus menghitung dan membayar pajak.

“Sebagai pekerja seni diberikan NPPN 50 persen—cukup fair. Soalnya, kalau enggak, ngitung pajak jadi ribet. Karena, kami, kan, kerjanya bisa sama banyak pihak. Yang mesti kami ingat, harus minta bukti potong pajak kepada PH (production house) atau (pihak lain) yang ngasih kerjaan.”

Ana berharap agar semua masyarakat—apa pun profesinya—dapat tergerak untuk menunaikan kewajiban pajaknya, supaya menghindarkan diri dari masalah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Toh, pajak yang dibayarkan pada negara dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak dan kehidupan di masa depan.

Sementara untuk DJP, wanita berdarah Karo ini menyelipkan pesan agar terus berupaya membuat inovasi-inovasi baru dalam menggunakan kemajuan digital.

“Sekarang sudah banyak perubahan di DJP. Tapi, kan, tuntutan zaman dan kemajuan teknologi harus bisa diimbangi. Jangan sampai orang yang enggak bayar pajak lebih banyak dari yang bayar pajak, karena mereka lebih canggih dalam teknologi atau karena melihat administrasi pajak yang ribet,” tutupnya.—Ruruh Handayani

Continue Reading

Breaking News

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Dok Gunadarma

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional yang memasuki tahun kelima ini diikuti oleh mahasiswa jurusan Akuntansi dan Perpajakan dari 42 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Wakil Rektor IV Universitas Gunadarma Didin Mukodim mengungkapkan, peserta kompetisi tidak hanya berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Pulau Jawa, tapi juga Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Menurut Kepala Seksi Ekstensifiksi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Depok Cimanggis Ary Festanto, kompetisi di bidang akuntansi dengan memasukkan konten pajak yang diinisiasi Tax Center Gunadarma ini menguji mahasiswa agar mampu berpikir secara integral mulai dari menyiapkan pembukuan hingga memperhitungkan aspek pajak. Ketika lulus kuliah nanti, imbuhnya, para mahasiswa sudah siap dan bisa langsung praktik mengelola pembukuan dan perpajakan.

“Kegiatan ini perlu juga dilakukan oleh kampus-kampus lain sehingga bisa menjadi mitra DJP di tingkat wilayah. Selama ini Tax Center Gunadarma termasuk yang bagus kontribusinya di Kanwil DJP Jawa Barat III,” ujar Ary.

Rektor Universitas Gunadarma, E.S Margianti mengemukakan, pihak rektorat memberikan keleluasaan kepada pengelola tax center dalam menjalankan berbagai kegiatan sepanjang masih berada di dalam koridor kampus.

“Sudah banyak kegiatan yang dilakukan Tax Center Gunadarma. Yang saya inginkan dari pengelola tax center adalah punya passion dan ketika diberi keleluasaan, dia akan jalan dengan sendirinya,” ungkap Margianti.

Dekan IV Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Toto Sugiharto menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan PT Zahir Internasional sebagai pembuat soal dan tim juri untuk menjaga independensi lomba.

Juri GAAAC dari PT Zahir Internasional, Yunan Hilmi mengungkapkan tiga kriteria penilaian lomba yakni pengoperasian sistem, pengetahuan perpajakan, dan kemampuan mempresentasikan hasil.

“Para juara kompetisi ini punya nilai tambah. Nama-nama mereka kami sodorkan juga ke perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai aplikasi software,” papar Yunan.

Pemenang Lomba Accounting Technologi direbut oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran (Juara I), Universitas Gunadarma (Juara II), dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Juara III). Kategori Lomba Taxes Application diraih oleh Universitas Indonesia (Juara I), Universitas Yapis Papua (Juara II), dan Politeknik Ubaya (Juara III). Adapun Lomba Finance Analysis diraih oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (Juara I), Universitas Indraprasta PGRI (Juara II), dan Bina Sarana Informatika Jakarta (Juara III).—Ruruh Handayani/ Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat.

Upaya menjaga keberlanjutan di masyarakat dan lingkungan alam bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan melainkan seluruh pihak, termasuk instansi pemerintah seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sejak awal beroperasi di tahun 2005, lembaga yang menjalankan fungsi utama dalam menjamin simpanan nasabah dan turut memelihara stabilitas sistem perbankan ini juga melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Corporate Secretary LPS Muhamad Yusron mengemukakan, lembaganya mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

“Tiap tahun ada anggaran LPS untuk kegiatan sosial yang fokus ke empat bidang, yakni pemberdayaan ekonomi, bencana alam, filantropi bagi warga kurang mampu, dan pelestarian lingkungan,” papar Yusron kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat LPS, Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia menguraikan, keempat fokus bidang kegiatan itu selalu berjalan searah dengan program-program pemerintah dan juga mendukung fungsi utama LPS. Ketika memberikan bantuan bagi korban bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Bogor baru-baru ini, tim LPS bersama unsur pimpinan turun langsung ke lapangan menjumpai warga terdampak. Usai pemberian bantuan, pihaknya mengadakan sesi khusus untuk menyampaikan sosialisasi tentang LPS kepada warga di sekitar lokasi bencana. Kegiatan sosial ini diharapkan akan lebih mendekatkan LPS ke masyarakat.

Program Mitra Binaan

Pada bidang penguatan ekonomi masyarakat, tim LPS menjalankan Program Mitra Binaan, yakni pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui kegiatan pelatihan tentang kualitas produk dan strategi pemasaran agar pelaku usaha siap menjual produknya. Pihaknya juga memfasilitasi pebisnis UMKM untuk ikut dalam berbagai acara pameran.

“Kami jelaskan teknisnya tentang bagaimana memperbaiki kualitas, memasarkan, dan menjual produk agar pelaku UMKM bisa meningkatkan daya saing,” urainya.

Melalui kegiatan pelatihan dan memberikan akses untuk mengikuti pameran, produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh mitra binaan ini dapat lebih berdaya saing baik di pasar domestik maupun manca negara. Dengan meningkatnya daya saing, pendapatan keuntungan yang diperoleh akan semakin meningkat dan pelaku usaha diharapkan akan menyimpan sebagian pendapatannya di bank.

Program Mitra Binaan ini menjadi salah satu program kegiatan sosial kemasyarakatan berkelanjutan LPS guna memenuhi prinsip tata kelola yang baik. Sejatinya, suatu perusahaan maupun institusi wajib memiliki program sosial yang berkesinambungan sebagai prasyarat bagi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).- Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Breaking News7 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending