Connect with us

Breaking News

Kemenperin Targetkan 6,1 Juta UMKM “Go Digital”

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian terus berupaya mengakselerasi sektor industri kecil dan menengah (IKM) dapat melakukan transformasi digital dalam proses produksi dan bisnisnya. Langkah ini dilakukan melalui program e-Smart IKM yang bertujuan untuk memacu daya saing dan memperluas akses pasar.

“Program e-Smart IKM ini telah berjalan sejak tahun 2017, dan telah melatih sebanyak 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia. Mereka saat ini sudah bisa masuk dan menjalankan pemasaran digital melalui marketplace yang ada,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (22/6).

Menperin menjelaskan, program e-Smart IKM digelar agar pelaku IKM juga dapat mengakses mitra yang dapat membantu untuk go digital, seperti marketplace, relawan teknologi informasi dan komunikasi, serta BUMN yang membina IKM.

“Pemerintah menargetkan 6,1 juta UMKM onboarding atau masuk ke ranah digital marketplace pada tahun 2021,” ungkapnya.

Menurut Agus, sasaran tersebut sesuai dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Aspirasi besarnya adalah menjadikan sektor industri di tanah air bisa lebih berdaya saing global, sehingga Indonesia masuk sebagai 10 negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Oleh karena itu, salah satu prioritasnya adalah memberdayakan sektor IKM agar lebih maksimal memanfaatkan teknologi digital dan menjalankan proses bisnis digital (e-business),” sebutnya. Hal ini juga sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2020. Melalui gerakan ini pemerintah sinergis dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk dalam negeri.

“Kami semakin gencar mengajak pelaku IKM untuk proaktif menggunakan e-business dan pemasaran digital untuk menciptakan peluang usaha yang lebih besar sesuai dengan perkembangan era industri,” kata Agus.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa program e-Smart IKM akan digelar dalam bentuk workshop di berbagai daerah. Materi workshop berupa pembuatan konten video pemasaran on-line, tip dan trik pembuatan foto produk, pemanfaatan marketplace untuk pemasaran dan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengenai sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Pasar Digital BUMN.

“Tahun ini, Ditjen IKMA menargetkan pemberian edukasi, pelatihan, dan pendampingan e-business kepada 4.000 pelaku IKM di tanah air,” ujar Gati.

Ditjen IKMA menggelar rangkaian workshop e-Smart IKM di Jawa Timur pada 21 Juni 2021 dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 Juni 2021. Sebagai pembuka, workshop e-Smart IKM Provinsi Jawa Timur diselenggarakan secara hybrid dan diikuti sebanyak 300 IKM. Para pelaku IKM yang ikut tersebut berasal dari sektor komoditas logam, permesinan, elektronik, kelistrikan, alat angkut, alat kesehatan, dan alat masak dari logam atau elektronika.

Sedangkan workshop e-Smart IKM di Yogyakarta juga diadakan secara hybrid dengan diikuti oleh 250 IKM. Pelaku IKM yang ikut berasal dari komoditas mainan, alat olahraga, alat musik, kerajinan, fesyen, homecare, alat musik, pakaian bayi, perlengkapan kebersihan dan makan. Workshop ini bekerja sama dengan marketplace Blibli dan Shopee, Surveyor Indonesia, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pasar Digital Kementerian BUMN. Sebagai tindak lanjut workshop, nantinya peserta mendapatkan bimbingan langsung oleh tim dari marketplace, workshop kebijakan pemerintah, workshop bisnis digital dan manajemen bisnis.

Peluang IKM

Sementara itu, Menperin mengemukakan, pemerintah juga terus menggenjot penggunaan produk lokal, baik oleh masyarakat maupun belanja pemerintah. Pelaksanaan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) ini dinilai sebagai salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Penggunaan produk dalam negeri di belanja pemerintah adalah wajib jika Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk tersebut mencapai 40 persen,” tuturnya. Ini menjadi peluang yang tepat bagi pelaku IKM untuk dapat mengambil kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kemenperin juga memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN agar dapat dimanfaatkan oleh IKM, sehingga dapat terhubung ke supply chain industri besar dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data LKPP menyatakan 1.505 pelaku UMKM yang terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Agus berharap, pelaksanaan program e-Smart IKM mampu menjembatani pelaku IKM untuk dapat masuk di e-purchasing LKPP.

“Kami ingin seluruh pemangku kepentingan serta para pelaku industri bergotong-royong mendukung produk-produk IKM,” ujarnya.

Agus juga mengatakan sinyal positif sektor industri dapat bangkit di masa mendatang seperti yang tergambarkan dalam data IHS Markit. Nilai Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Mei 2021 tercatat sebesar 55,3, naik dari 54,6 pada bulan April 2021, mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dan sudah tujuh bulan berturut dalam posisi ekspansi. Angka PMI bulan Mei ini lebih tinggi dari angka PMI China, Jepang, Korea dan India.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Punya Valuasi Rp 14,5 Triliun, OnlinePajak Masuk Deretan Startup Unicorn

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Charles-Guinot - CEO/Founder OnlinePajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Sebuah riset yang dilakukan CBInsights bertajuk “The Complete List Of Unicorn Companies” yang dilakukan unicorn hingga Juli 2021 menyebutkan, Indonesia kini memiliki tujuh perusahaan rintisan (startup) unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau Rp 14,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Salah satu startup yang terbaru adalah startup OnlinePajak. Dalam riset tersebut OnlinePajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar dollar AS. Beberapa investor besarnya adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus dan Altos Ventures.

OnlinePajak adalah platform aplikasi on-line pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan.

OnlinePajak didirikan oleh Charles Guinot seorang warga negara Perancis yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Crunchbase, startup perpajakan ini telah mengumpulkan dana investor hingga 41 juta  dollar AS dari tiga kali putaran pendanaan.

Tahun 2015, secara resmi Charles meluncurkan aplikasi berbasis website  OnlinePajak kepada seluruh warga Indonesia secara gratis. Kehadiran OnlinePajak ini memudahkan penggunanya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam satu platform terintegrasi yang sederhana.

Misalnya, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pengguna dapat langsung membuat e-Faktur dan SPT dengan hanya menekan sebuah tombol.

Sebelumnya, dalam wawancara ekslusif dengan Majalah Pajak, Charles mengatakan, untuk memudahkan pengguna dalam membayar dan melaporkan pajak, OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak. OnlinePajak sendiri telah resmi menjadi aplikasi mitra DJP.

“Kami mempunyai dua buah server yang masing-masing telah terkoneksi dengan server e-Billing dan e-Filing di DJP,” jelas Charles.

Lanjut baca

Breaking News

Peringati Ultah ke-14, DDTC Luncurkan Komik Edukasi Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Dalam rangka menyambut ulang tahun (ultah) ke-14 Danny Darussalam Tax Center (DDTC), DDTC mengadakan peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju.

Managing Partner DDTC Darussalam mengungkapkan, ide pembuatan komik ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi perpajakan Indonesia khususnya dalam satu dekade terakhir. Ia menilai, pajak belum bisa memberikan sumbangsih yang seharusnya kepada negara dan tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

“Perspektif edukasi itu tidak harus dengan memaksakan pajak, tetapi bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak harus selalu dengan dipaksakan tapi tumbuh dari diri kita sendiri melalui  edukasi literasi pajak sejak usia dini,” ungkapnya pada Jumat (16/07).

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya pajak sudah seharusnya ditanamkan sejak dini karena pajak itu butuh proses dan tidak instan. Selain itu, edukasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas pajak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Webinar peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju, Jumat (16/7/21)

“Di negara-negara maju, pajak itu didapatkan dengan proses yang panjang. Dimulai dari usia dini, bahkan pajak bisa dimulai dari lingkungan terkecil dari kita adalah lingkungan keluarga. Selain itu, sudah seharusnya pendekatan pajak itu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini dengan sederhana dan dengan cara yang bahagia,” tambahnya.

Menurutnya, mempelajari pajak itu tidak harus dimulai dengan menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Tapi, alangkah baiknya jika mempelajari pajak itu mulai dari menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya itu semua dibiayai dari pajak, mulai dari menceritakan tentang manfaat pajak untuk pembangunan jalan, gedung, dan jembatan dan lainnya. Sehingga apa yang tertanam di benak kita bahwa pajak itu bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan.

“Jadi, kalau pajak itu dipandang sebagai kebutuhan, maka ketika kita akan melakukan pembayaran pajak maka kita akan ikhlas, sukarela, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kita pembayar pajak sebenarnya adalah pahlawan pajak saat ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, komik ini merupakan karya Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait dan Ilustrator Dewinta Asyiva Sidiq dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Komik ini disusun untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda dengan pendekatan pop culture sehingga mudah diterima. Adapun komik ini menceritakan tentang keseharian Joni sebagai karakter utama.

Dari penggambaran keseharian Joni tersebut, diharapkan pengenalan dan pemahaman tentang pajak dapat dicerna dengan mudah. Cerita-cerita yang termuat dalam komik ini juga dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Sebagai penutup, Senior Partner Danny Septriadi mengatakan bahwa buku ini merupakan komitmen Darussalam terhadap ide dan bagaimana mengkomunikasikan masalah pajak dalam bentuk yang sederhana.

“Sebelumnya kita banyak buat buku yang dibaca oleh para profesional, Wajib Pajak (WP), otoritas pajak dengan bahasa yang sedikit rumit. Dengan adanya komik ini, itu semuanya dibumikan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Hari Pajak Nasional, DJP Luncurkan Enam Aplikasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pada momentum peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan enam aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam aplikasi itu adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sri Mulyani berharap, aplikasi ini dapat meningkatkan layanan pajak dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang petugas pajak.

“Saya harap berbagai aplikasi ini juga menghilangkan risiko tata kelola, yaitu para jajaran petugas WP kemudian men-treat WP sebagai klien pribadi, bukan klien institusi yang akhirnya menciptakan penyelewengan seperti yang sekarang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya Rabu (14/7).

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengembangan yang dilakukan DJP. Seluruh pegawai harus mampu mengembangkan teknologi di tengah pandemi demi memperkuat layanan kepada WP dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, DJP harus memerhatikan pula keamanan data, keandalan, beserta risiko lainnya.

“Dengan kemampuan data analitik dan desain seluruh proses bisnisnya. Saya lihat sangat komprehensifnya, mulai dari sumber daya manusia, edukasi, penagihan, penegakan hukum. Ini komplit dari awal hingga akhir,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, pembenahan itu juga merupakan adalah ikhtiar yang baik dan penting. Musababnya, dalam proses pengumpulan pajak banyak memiliki titik sumber kelemahan dan kerawana,  seperti ketidakakuratan data sehingga WP merasa tidak dilayani dengan adil dan penerimaan pajak tidak optimal.

“Saya minta aplikasi yang diluncurkan terus disempurnakan Namun sama seperti semua sistem, akan mendapatkan masukan, kritik, dan complain. Jadi saya harap yang mengelola tetap open minded, untuk yang kritik sampaikan secara sopan. Jadi baik user dan pengembangnya, semua berinteraksi secara beradab. Jangan muncul sikap menyepelekan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan. berbagai aplikasi tersebut langsung digunakan hari ini. Tujuannya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP lebih efektif, efisien, akuntabel, dan integritas organisasi.

“Ini jadi milestone juga, sebagai upaya kami perbaiki sistem perpajakan, menciptakan SDM untuk menyongsong implementasi sistem perpajakan yang baru di 2024. Kami lakukan beberapa inovasi di tahun ini. Perbaikan sisi pelayanan ke WP. DJP terus lakukan click, call, dan counter,” ujar Suryo.

Lanjut baca
/

Populer