Connect with us

Report

Kejelian Berbisnis si Putra Bali

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Jeli melihat peluang dan piawai beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi kunci kesuksesan pengusaha asal Bali ini.

I Nengah Natyanta semula tidak pernah membayangkan Coco Group, bisnis yang dirintisnya sejak 17 tahun lalu bisa besar seperti sekarang ini. Sebelum merintis usaha, Nengah bekerja sebagai staf di Hotel Grand Hyatt Bali selama 12 tahun, terhitung sejak tahun 1992. Dalam perjalanannya itu, di tahun 1998 sang kekasih—kini telah menjadi istrinya—Ni Ketut Siti Maryati menyarankannya agar mencoba merintis usaha sendiri.

Berbekal modal Rp 15 juta yang berasal dari tabungannya, Nengah yang kala itu masih bekerja di hotel pun mencoba menjalankan berbagai usaha bersama teman-temannya, seperti toko baju dan art shop. Saat usahanya mulai berkembang, di tahun 2002 Nengah bersama istri membuka restoran bernama Coco Bistro. Sebab, ia melihat potensi Bali sebagai destinasi pariwisata, sehingga peluang bisnis tak akan jauh-jauh dari kebutuhan turis.

Saat Nengah bersama istrinya sedang menikmati kemajuan usahanya itu, tak dinyana terjadi tragedi bom Bali. Selain ratusan orang korban tewas, pariwisata kala itu ikut-ikutan lumpuh karena wisatawan mancanegara enggan ke Bali. Bali seolah mati suri. Usaha-usaha yang mengandalkan pendapatan dari pariwisata seperti hotel, gerai makanan dan minuman, hingga toko suvenir pun terkena dampak yang luar biasa.

Pendapatan mereka turun drastis, termasuk restoran milik Nengah. Setelah itu, Bali perlahan pulih, Nengah pun kembali membangun usahanya. Di tahun 2004, Nengah mengundurkan diri dari pekerjaan tetapnya agar fokus pada pengembangan bisnis. Setahun setelahnya, pengeboman kembali terjadi. Bali lagi-lagi dihantam kecemasan dan ketakutan. Pariwisata kembali sepi.

Kedua peristiwa Bom Bali inilah yang kemudian menyadarkan Nengah dalam berbisnis. Sejak itu, ia ingin berfokus pada pasar lokal yang jumlahnya menyentuh 85 persen dari total industri pariwisata.

“Saya pikir, kalau model begini nanti bisnis saya enggak bisa bergerak. Lalu akhirnya saya pikir untuk bisnis local market. Saya mulai merintis untuk sembako. Di tahun 2006 saya bikin toko pertama di dekat rumah di Taman Griya (Nusa Dua, Bali),” ucap Nengah kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, pertengahan Agustus lalu.

Nengah berhasil membuka minimarket pertamanya itu berkat suntikan pinjaman dari sebuah bank sebesar Rp 400 juta. Minimarket yang dinamainya Coco Mart itu ia desain sedemikian rupa sehingga menarik perhatian.

“Saat itu, Coco Mart menjadi minimarket yang paling modern. Paling nge-jreng, istilahnya. Lampunya bagus, penataannya bagus, AC-nya dingin. Toko saya diserbu, membeludak yang membeli. Akhirnya saya sadar kalau usaha minimarket itu bagus,” kata pria kelahiran Karangasem, Bali, 50 tahun silam ini.

Dari kesuksesan toko sembako pertamanya itu, Nengah pun kemudian mencari lokasi baru untuk membuka minimarket berikutnya. Sembari melakukan itu, ia juga ke Jakarta untuk mempelajari sistem yang lebih baik.

“Jika seorang pengusaha ingin usahanya maju dan besar, maka menjadi Wajib Pajak yang taat pajak sudah jadi keharusan.”

Ekspansi

Kesuksesan Nengah merintis bisnis retail tak berhenti di situ. Saat Coco Mart semakin dikenal, ia kemudian meluncurkan jenis retail lainnya seperti Coco Express, Coco Supermarket, dan Coco Grosir. Setidaknya kini sudah ada sekitar 110 gerai yang berada di Bali dan Lombok. Nengah pun tak gentar oleh semakin menjamurnya minimarket merek lain di Bali, tak pula menganggapnya sebagai ancaman.

“Baru-baru ini memang kencang sekali pertumbuhannya. Saya selalu tidak takut dengan persaingan. Itu memacu tim kami untuk bekerja lebih giat lagi, lebih baik lagi supaya bisa bersaing di kategori minimarket.”

Tak berhenti di situ, Nengah juga berusaha di sektor hospitality, bidang yang memang telah ia pahami benar. Nengah membangun vila dan hotel di tempat yang berbeda. Untuk Vila, ia bangun khusus di wilayah dataran tinggi seperti Ubud, sedangkan hotel-hotel berbintang tiga berada di area Kuta. Saat ini, tercatat ada sekitar 11 anak usaha milik Nengah yang terdiri dari beberapa sektor yakni hospitality, retail, e-commerce, perbankan, dan produksi.

Saking bermacam-macamnya sektor usaha yang ia geluti, Nengah pernah disebut pengusaha “serakah”. Karena, ekspansi yang ia lakukan tak sekadar menambah cabang, tapi juga diversifikasi. Padahal, ia melakukan itu karena bisnis sudah menjadi hobinya. Ada kepuasan dalam dirinya jika ia berhasil mengembangkan bisnis.

Pasti tak mudah menjalankan berbagai macam usaha secara bersama-sama. Kejelian dan kepekaan Nengah melihat potensi bisnis di wilayah yang strategis adalah salah satu kelebihannya. Sedangkan, untuk berbisnis kuncinya adalah mau belajar, memperbaiki diri, dan bersahabat dengan perubahan zaman.

“Banyak yang harus dipelajari dalam berbisnis. Cuma kadang-kadang orang tidak kuat dengan tantangan, dianggap tekanan. Berbisnis itu ada saja masalahnya, tapi tergantung bagaimana kita mengemasnya, memperbaikinya. Kalau kita menganggapnya masalah maka akan jadi masalah, kalau menganggapnya tantangan, nah, dia akan berkembang. Itu yang saya lakukan di operasional.”

Lepas saham dan taat pajak  

Selain rutinitas bisnisnya, Nengah kini sedang mempersiapkan perusahaan untuk mendaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Ia mengklaim, proses persiapan telah mencapai 95 persen dan diharapkan akan selesai di akhir tahun ini atau selambat-lambatnya awal tahun depan.

Nengah mengatakan, pembukuan dan laporan pajak yang lengkap serta rapi menjadi salah satu syarat seorang pengusaha untuk melantai di bursa. Jika seorang pengusaha ingin usahanya maju dan besar, maka menjadi Wajib Pajak yang taat pajak sudah jadi keharusan, karena laporan pajak dari setiap badan usaha telah terintegrasi ke instansi lain.

“Semisal dari awal ada penghindaran pajak, ke depannya bisa ketahuan juga karena aturan pajak juga semakin ketat. Untuk itu kami juga belajar untuk merapikan. Walaupun belum rapi benar, kami sadar arahnya ke sana.”

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung ini bersyukur pola komunikasi dan koordinasi dengan kantor pajak berjalan bagus. Setiap permasalahan pun dapat diselesaikan dengan cepat.

Rencananya, Nengah akan melepas 30 persen sahamnya saat penawaran saham perdana (IPO). CEO Coco Group ini mengincar dana sekitar Rp 300–400 miliar untuk ekspansi bisnis retailnya. Nengah juga mengatakan, go public akan membuat SDM dan bisnis menjadi lebih berkembang, konsisten, dan profesional karena lebih banyak yang memantau.-Ruruh Handayani

Report

Dulu Bikin Merinding, Sekarang “Friendly”

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Insan pajak yang “capable” dan “friendly” menjadi kunci peningkatan kepercayaan dan kepuasan WP atas layanan kantor pajak.

 

Saat acara peringatan Hari Pajak yang diadakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 15 Juli lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada Reformasi Perpajakan Jilid III untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Sri Mulyani menyebut, ada empat aspek penting yang menjadi tumpuan dalam menjalankan reformasi perpajakan yang telah bergulir sejak 2017 lalu ini, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis dan struktur organisasi, teknologi informasi berbasis data, serta regulasi perpajakan.

Pada aspek SDM, pemerintah akan mengutamakan kepastian perlindungan hukum yang cukup bagi para insan pajak. Selain itu, perbaikan juga akan difokuskan dalam pembentukan SDM yang berkinerja baik, memiliki kompetensi prima, serta mempunyai semangat dan juga motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan mencapai visi organisasi.

Kapasitas dan kapabilitas mumpuni yang dimiliki tiap fiskus akan berdampak langsung pada tingkat kepuasan dan kepercayaan Wajib Pajak (WP). Kepuasan atas kinerja SDM antara lain dirasakan oleh salah satu WP Badan, PT Supermal Karawaci. Perusahaan yang bergerak di bidang retail dan penjualan apartemen ini merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa, Tangerang, Banten.

Kepada Majalah Pajak, Tax Departement Head PT Supermal Karawaci Indra Birawa mengungkapkan kepuasan dan kekaguman atas reformasi SDM dan pelayanan yang terjadi di KPP Pratama Cikupa. Indra yang memang pekerjaan sehari-harinya berkutat dengan urusan pajak, tahu betul bagaimana perbedaan SDM yang cakap dalam melayani WP, mana yang tidak.

Selain pelayanan yang ramah dan membumi, Indra merasakan bahwa Account Representative (AR) yang ditugaskan kepadanya selama ini telah menjadi teman diskusi yang asyik, bisa memberi penjelasan setiap peraturan atau permasalahan pajak dengan baik dan mudah dipahami. Memang, insan pajak tak seharusnya bersikap kaku dan superior terhadap WP.

“AR KPP Pratama Cikupa sangat friendly. Mereka juga memiliki wawasan luas, dan sangat capable untuk menjelaskan setiap detail dari hal yang ingin kami tanyakan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan dan proses bisnis,” tutur Indra yang ditemui di KPP Pratama Cikupa, Tangerang, Banten, Jumat (12/7).

Indra menambahkan, KPP Pratama Cikupa di bawah komando Heri Kuswanto ini telah berhasil menghilangkan stigma “horor” dan otoriter yang kerap menempel di kantor pajak dengan mengubah suasana kantor menjadi sangat homey.

“Dulu belum ada dekorasi di mana-mana—benar-benar kita masuk ke gedung resmi yang kaku, yang masih hawa kantor pajak yang bikin merinding. Kalau sekarang sudah keren. Help desk-nya keren, ada pojok on-line, bahkan ada loket validasi sendiri. Kita juga disuguhi banyak dekorasi, bahkan tempat duduk yang berasa di kafe, banyak sekali berbenah.”

Dulu belum ada dekorasi di mana-mana—benar-benar kita masuk ke gedung resmi yang kaku.

Inovasi KPP

PT Supermal Karawaci identik dengan pusat perbelanjaan besar dan megah bernama Supermal Karawaci. Berusia puluhan tahun, Supermal Karawaci disebut-sebut sebagai pusat perbelanjaan terbesar dan pertama di Provinsi Banten.

Selain mendirikan Supermal Karawaci, mereka juga membangun U Residence yang terdiri dari tiga tower dan SOHO Bizlofts dengan jumlah ribuan unit. Usaha sektor properti erat kaitannya dengan validasi Surat Setoran Pajak (SSP). Ini juga menjadi bagian dari tugas Indra untuk mengurus validasi SSP ke KPP terdaftar.

Indra menceritakan, setiap unit apartemen yang terjual harus divalidasi. Dengan ribuan unit yang dijual perusahaan, maka ribuan pula SSP yang harus diurus. Dulu, KPP hanya sanggup mengesahkan 10 SSP per hari. Maka, tak terbayangkan berapa waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengesahkan ribuan SSP itu.

Kemampuan KPP dalam mengesahkan SSP memang meningkat, tapi tak signifikan. Paling-paling hingga 30 SSP per hari. Padahal, Tangerang termasuk kota yang dikepung oleh bangunan apartemen, sehingga banyak perusahaan properti mengeluhkannya. Beruntung, KPP Pratama Cikupa mau mendengarkan keluh-kesah para WP-nya.

Setelah melakukan beberapa kali diskusi, KPP ini melakukan inovasi pelayanan. Hasilnya, sejak tahun 2018, KPP mampu menampung 100 SSP per hari dari perusahaan ini.

“Saya pun kaget, sekarang itu mereka mampu menerima permohonan validasi kami 100 unit per hari dan itu hanya selesai dalam waktu satu hingga tiga hari, itu suatu perkembangan yang sangat dahsyat,” ujar Indra.

Di akhir perbincangan, Indra berpesan agar salah satu dari tiga KPP terbaik se-Indonesia ini dapat menjadi KPP percontohan di Indonesia.-RuruhHandayani

Continue Reading

Report

Gong Tak Dipukul Dua Kali

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Menjaga Integritas menjadi fondasi utama KPP Pratama Cikupa untuk berinovasi mewujudkan pelayanan sempurna.

 

Senyum tipis terlukis di wajah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikupa, Heri Kuswanto, saat menerima tanda penghargaan sebagai KPP Terbaik 2018 yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Heri menerimanya tepat pada upacara peringatan Hari Pajak di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Senin Pagi (15/7).

Selain KPP Pratama Cikupa, KPP Pratama Batang, dan KPP Pratama Gambir Tiga juga menerima penghargaan yang sama. Kepada para pemenang, Sri Mulyani juga berpesan agar pencapaian itu menjadi pemacu semangat untuk menjalankan reformasi birokrasi.

“Reformasi perpajakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) harus mampu membentuk pegawai yang bekerja prima, kompeten terhadap bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta konsisten menjaga integritas,” kata Sri Mulyani.

Heru mengaku, selama ini poin integritas memang telah menjadi fokusnya dalam menakhodai KPP Pratama Cikupa sejak 2016. Baginya, integritas merupakan hal fundamental dalam napas reformasi birokrasi. Sederhananya, integritas menjadi harga diri pegawai pajak.

“(Menjadi) KPP Terbaik karena apa? Mungkin inovasi atau sinergi stakeholders. Tapi yang paling dasar dari semuanya adalah menjunjung integritas,” ucap Heri kepada Majalah Pajak.

Pelbagai pendekatan dilakukan dalam memupuk integritas para pegawainya. Salah satunya dilakukan Heri dengan memajang sebuah sketsa arsitektur gedung megah bergaya Romawi Kuno yang memiliki tujuh pilar. Sketsa yang ada di setiap meja pegawai itu menurut Heri merupakan manifestasi nilai integritas yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Di dalam sketsa itu juga tertulis lima komponen Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yaitu fondasi bangunan dimaknai sebagai simbol integritas, teras bangunan sebagai lambang profesionalisme, tiang penyangga sebagai representasi sinergi, plafon sebagai tanda pelayanan, dan atap sebagai ikon kesempurnaan.

“Kalau fondasi (integritas) rapuh, elemen lain akan roboh. Sebelum kita bicara inovasi maka integritas paling kita tanamkan, kuatkan, ingatkan,” tegas Heri.

Atribut integritas juga dihadirkan Heru melalui “Gong Antikorupsi” yang ia letakkan di pintu masuk kantor sejak 2017. Gong berwarna keemasan dan berukuran sedang ini dapat dipukul oleh Wajib Pajak (WP) ketika pegawai melakukan penyimpangan. Di bawah gong itu tertulis: “Silakan pukul satu kali jika Saudara setuju dengan komitmen anti korupsi dan pukul dua kali jika Saudara melihat korupsi di KPP Pratama Cikupa.”

Secara filosofis, menurut Heri, gong—salah satu perangkat gamelan tradisional Indonesia—bermakna kekuatan prinsip. Filosofi itulah yang diharapkan Heri bisa digaungkan oleh pegawai maupun WP. “Gong Antikorupsi sebagai pengingat lagi, kamu kerja hati-hati. Sebaliknya WP dapat berpartisipasi membangun integritas. Karena tujuan kita sekarang, KPP Pratama Cikupa menjadi wadah membangun Indonesia, ” kata Heri.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor KPP Pratama Cikupa Nomor; KEP-851/WPJ.08/2017, Heri meluncurkan ikon dan slogan “CIKUPA: Sinergi Membangun Negeri” yang disematkan sebagai pin integritas dan tanggung jawab pelayanan terbaik. Pin ini wajib dikenakan seluruh pegawai pajak, petugas keamanan, dan office boy (OB).

Heri membagi pin dalam tiga warna. Pin hijau bermakna excellence service (pelayanan prima) yang harus digunakan oleh Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi PDI, petugas keamanan, dan OB. Kemudian ada pin biru, artinya smart supervision (pengawasan yang tepat, efektif, efisien) yang kudu digunakan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2, 3, 4, dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Terakhir, pin merah bermakna fair law enforcement (penetapan ketentuan perpajakan yang adil) yang mesti dikenakan oleh Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa.

“Saya tegaskan, pin ini simbol komitmen memberikan pelayanan terbaik. Tidak hanya petugas pajak yang menjaga integritas, security harus cekatan dan murah senyum, OB harus memastikan seluruh ruangan selalu bersih,” ujar Heri.

Jika ada pengaduan pelayanan yang tidak baik dari WP, maka Heri akan menyita pin itu dengan maksud memberi hukuman moral. “Semua akan paham kalau pegawai itu tidak pakai pin, berarti pelayanannya kurang,” tambah Heri. Tak kalah penting nilai integritas juga menjadi tema utama pada setiap ceramah agama yang dilakukan KPP Pratama Cikupa.

Kami bekerja, WP mengawasi. Kami melayani, WP suka rela membayar pajak. KPP ini bukan hanya kantor pajak tapi rumah bersama untuk membangun Indonesia.

Pancaragam aplikasi

Selain memperkukuh integritas, komponen yang tak kalah vital adalah pengembangan pancaragam pelayanan berbasis teknologi. Belum lama ini, tepatnya pada Rabu, (19/6), KPP Pratama Cikupa meluncurkan aplikasi Si Cula alias Sistem Informasi Pencarian Produk Layanan. Si Cula berfungsi untuk memudahkan WP memantau layanan kapan pun dan di mana pun. Si Cula dapat digunakan untuk WP Pribadi maupun WP Badan. Fitur untuk WP Pribadi berupa Pendaftaran nomor NPWP, Penghapusan NPWP, Pemindahan WP, Permohonan non Efektif, Aktivasi Efin, Penghapusan NPWP untuk Istri, Surat Keterangan PP 23. Dan, ada juga fitur untuk pilihan WP Badan antara lain, Pendaftaran NPWP Badan, Penghapusan NPWP Badan, Pemindahan WP, Permohonan non Efektif Badan, Aktivasi Efin badan, Pencabutan PKP, Permohonan PKP Pusat, Permohonan PKP Cabang, dan Surat Keterangan PP23.

Cara kerja Si Cula tentu mudah. Misalnya, WP telah memiliki nomor tanda terima 0100536. Ketik saja nomor tanda terima itu pada kolom pencarian. Seketika, terteralah informasi berupa, jenis permohonan pemindahbukuan dengan status selesai.

“Kami bekerja, WP mengawasi. Kami melayani, WP suka rela membayar pajak. KPP ini bukan hanya kantor pajak tapi rumah bersama untuk membangun Indonesia,” ungkap Heri. Dalam mengapresiasi kontribusi WP, Heri pun menghelat acara pemberian penghargaan kepada 100 WP Besar, pada awal Juni 2019 lalu. (Baca, Majalah Pajak Volume LXIV).

Dalam hal pengawasan, Kepala KPP PMA Satu Tahun 2016 ini juga menciptakan Sistem Pengawasan Tematik (Simpatik). Aplikasi ini berguna bagi Account Representative (AR) karena mengingat banyaknya WP yang harus diawasi. Sebagai gambaran, di KPP Pratama Cikupa, satu AR harus mengawasi sekitar 1000 WP.

Pengawasan yang dilakukan melalui aplikasi Tematik antara lain pengawasan pembayaran masa dan pengawasan dalam rangka penggalian potensi (klarifikasi pembayaran PPh Final 1 Persen, klarifikasi Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2017, klarifikasi data e-faktur, dan lain-lain). “Tidak ada lagi alasan bagi AR bekerja tidak maksimal. Bagi WP, nilai keadilan juga masuk di dalamnya karena semua WP diawasi,” kata Heri.

Dalam mendukung pengawasan itu KPP Pratama Cikupa juga telah mengembangkan manajemen data pengarsipan sistematik bernama “JagoSearch” sejak 2017. Inovasi ini membuat para AR dan fungsional dapat menemukan data WP dalam waktu 60 detik. Bila AR hendak mencari data Surat Pemberitahuan (SPT) Masa periode November 2018 salah satu WP, maka ia tinggal memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kolom pencarian “JagoSearch”, kemudian seketika keluarlah informasi berupa 15C7056 dengan status document available. Artinya, data tersedia di nomor rak 15C, nomor boks 70, dan nomor berkas 56.

KPP Pratama Cikupa juga mempersembahkan layanan dan fasilitas yang nyaman berbasis kearifan lokal. Nyaris setiap dinding kantor dihiasi oleh Batik khas Banten berbingkai. Salah satunya, Batik Srimanganti dengan motif yang menggambarkan selasar Kesultanan Banten. Di depan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) juga ada Taman Badui Mini untuk memberikan nuansa asri. Fasilitas yang asyik digambarkan dengan adanya Kafe Kopi Sinergi Cikupa yang menyediakan kopi gratis. Untuk membantu WP membunuh jenuh, kafe itu dilengkapi interior dan properti serupa kafe komersial.

Target penerimaan

KPP Pratama Cikupa merupakan KPP berkontribusi terbesar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten. Tak heran jika di tahun 2018 KPP ini meraih juara pertama KPP Terbaik Tingkat Kanwil DJP Banten.

Wilayah kerja KPP Pratama Cikupa meliputi delapan Kecamatan, yaitu Kecamatan Cikupa, Cisauk, Curug, Kelapa Dua, Legok, Pagedangan, Panongan, dan Jambe. Tahun 2017, industri pengolahan menjadi sektor dominan (37,44 persen), diikuti real estat (21,09 persen), perdagangan besar dan eceran (20,97 persen), konstruksi (6 persen), jasa keuangan dan asuransi (3,38 persen), dan sektor lainnya (11,12 persen).

Tahun 2017 realisasi penerimaan KPP Pratama Cikupa sebesar 101,43 persen atau Rp 6,04 triliun. Di tahun 2018, KPP ini mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 8,1 triliun. Tahun 2019 ini KPP Pratama Cikupa mengemban target penerimaan pajak sebesar Rp 8.5 triliun. (Per 24 Juli, penerimaan sudah mencapai 54,15 persen.)

“Meskipun sektor properti (real estat) stagnan, kami optimistis penerimaan mencapai target. Formulanya memaksimalkan potensi penerimaan di sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta seribu WP Besar di wilayah Kelapa Dua, Cisauk, dan Curug,” kata Heri.

KPP dengan Nilai Kerja Organisasi (NKO) 2018 sebesar 109,66 ini tengah menunggu hasil pengumuman juara KPP Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan pada Hari Keuangan Oktober 2019 mendatang. “Juara atau tidak, terpenting kami upayakan menjaga integritas dan tidak berhenti memberikan pelayanan prima,” tutup Heri.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Report

Optimal Mengawasi dan Siaga Melayani

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Kunci menjaga kepatuhan Wajib Pajak adalah optimal mengawasi dan siaga melayani. Pegawai harus jeli mengenali profil Wajib Pajak yang ada di bawah tanggung jawabnya.

 

Jarum jam baru menunjuk angka 07.30 WIB. Namun, para punggawa KPP Pratama Pontianak Timur telah bersiap di sebuah ruangan yang ditata sedemikian rupa. Ada yang mengenakan pakaian dinas, ada yang berpakaian adat berbagai etnik di Kalimantan Barat. Pagi itu, Senin (18/2), mereka hendak melaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Acara itu dihadiri beberapa tokoh penting di Kalimantan Barat, mulai dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, perwakilan Wali Kota Pontianak, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar, beserta pejabat kepolisian, kejaksaan, Wajib Pajak, dan jajaran pejabat pemerintah daerah.

KPP Pratama Pontianak Timur baru diresmikan pada 1 Oktober 2018 dan merupakan hasil pemekaran KPP Pontianak yang dipecah menjadi dua KPP. Satu KPP lainnya kini bernama KPP Pontianak Barat. Karena masih baru, KPP ini bahkan belum memiliki kepala kantor definitif. Untuk sementara kendali KPP dipercayakan kepada Kepala Bidang Penagihan Intelijen dan Penyidikan/PPIP Kanwil DJP Kalimantan Barat Swartoko yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KPP Pratama Pontianak Timur.

Swartoko menyampaikan, meski baru diresmikan, ia berinisiatif melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di awal tahun 2019 ini. Zona integritas ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan bersih yang ke depan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dengan pencanangan lebih awal, ia berharap tahun di tahun 2020 kantornya siap mewakili Kanwil DJP Kalimantan Barat dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani pada level Kementerian Keuangan.

Bagi kue target

Rupanya selain menjadi entitas baru, KPP Pratama Pontianak Timur juga berada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat yang sejak Januari lalu dipimpin Kepala Kanwil baru, yakni Farid Bachtiar. Sebelumnya, Farid adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Begitu dilantik, pria kelahiran Malang 17 September 1967 ini mengaku langsung menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) bersama seluruh kepala seksi setiap KPP dan kepala KPP. Selain bagi-bagi jatah angka target penerimaan, agenda rapat itu untuk mendengarkan masukan dan memberikan arahan strategi upaya menghimpun penerimaan pajak.

“Pertama, kami lakukan pembagian target. Kanwil tahun ini dibebani target sebesar Rp 7,8 triliun, naik 20 persen, dari sebelumnya dari Rp 7,2 triliun. Ini tentu jadi tantangan sendiri karena ini perlu melakukan extra effort. Di satu sisi kami perlu mengawal penerimaan rutin. Karena penerimaan rutin ini akan menjadi strategi pengamanan kami,” ujar Farid di ruang Kepala Kantor KPP Pontianak, Senin (18/2).

Baca Juga: Layanan Optimal Lewat Kearifan Lokal

Ada sejumlah strategi yang hendak diterapkan kanwil untuk kemudian diterjemahkan oleh tujuh KPP Pratama yang ada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat. Pertama, melakukan pengawasan kepada 200 Wajib Pajak Besar yang ada di Kalbar. Ini ditempuh dengan tiap bulan mengirimi WP informasi pembayaran pajak mereka.

“Intinya memberitahukan kepada Wajib Pajak, bahwa setoran pajaknya bulan lalu totalnya sebesar ini, terdiri dari jenis pajaknya apa, jumlah Surat Tagihan Pajak/STP-nya apa, berapa, Dan totalnya berapa. Ini sedang kami eksperimenkan, karena dulu pernah saya lakukan di Ketika saya bertugas di KPP dan berhasil menurunkan tingkat penerbitan STP,” tutur farid.

Dengan rutin mengirimkan informasi pembayaran itu Farid berharap Wajib Pajak akan merasa terawasi sehingga potensi untuk melanggar lebih kecil. “Jadi, itu tindakan pre-emtif itu dengan cara membangun persepsi bahwa administrasi perpajakan ini mengawasi mereka,” imbuh Farid.

Selain mengawasi 200 WP besar, sejumlah extra effort pun dilakukan. Salah satunya mengupayakan supaya KPP mengadopsi kebijakan kantor pusat dan memodifikasi sesuai kondisi dan karakter wilayah setempat. Kebijakan yang dimaksud adalah mirorring dan benchmarking. Melalui kebijakan yang sudah ada itu setiap KPP harus mampu menggali pengetahuan setempat (local knowledge) di wilayah kerja mereka.

Local knowledge ini yang harus kita angkat. Maka saya mendorong teman-teman nantinya seluruh produk hasil analisis—bukan produk hukum saja—adalah yang bisa jadi analisis STP, Buper, penagihan. Yang kami sebut local knowlegde itu data bukti potong, data ini, data itu, tapi yang menganalisis itu knowledge manusia. Jadi, kita enggak hanya mengandalkan data.”

Pentingnya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya

Jaring pengaman penerimaan

KPP Pratama Pontianak pun langsung mengimplementasikan berbagai kebijakan itu. Salah satunya dengan menerapkan jaring pengaman penerimaan. Meskipun sebagai KPP baru yang sistem pendukungnya belum berjalan sepenuhnya, Swartoko mencari cara agar kinerja KPP tetap optimal. Untungnya, posisinya sebagai Kabid PPIP memiliki data yang bisa dijadikan acuan dalam bekerja. Ia menyuplai data kepada para AR, jurusita dan menerapkan one day one counseling, one payment.

Jadi, di luar upaya rutin, setiap hari mereka harus melakukan konseling setelah melakukan imbauan, analisis dan sebagainya.

“Namun, karena sistem belum siap, AR saya bagi sesuai dengan kapasitasnya. Yang ahli sawit mengerjakan sawit, kemudian dikerjakan satu kemudian diproduksi massal yang lain. Mirroring namanya. Yang bagian properti, dia mengerjakan properti terus hasilnya di-mirroring ke semua AR. Jadi yang mikir enggak usah banyak-banyak, istilahnya mengerjakan satu dapat 1000,” ujar Swartoko.

Salah satu tantangan terbesar di Pontianak menurut Swartoko adalah aktivitas underground economy. Masih banyak transaksi di bawah tangan sehingga perlu kemampuan lebih untuk bisa menggali potensi yang ada.

KPP juga senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak. Salah satunya melalui ajang “Ngobras” atau Ngopi Bareng Swartoko. Acara ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak agar lebih bagus. Acara dilakukan setiap Selasa dari pukul 09.00–10.00 WIB. Untuk bisa bergabung, Wajib Pajak harus registrasi lewat WhatsApp.

“Kami buat acara Ngobras. Karakter orang sini, kan, senang ngopi. Jadi, saya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya. Kalau sudah ketemu chemistry-nya biasanya mereka akan mengungkapkan kesulitannya sendiri.”

Di bidang peningkatan pelayanan, Swartoko juga memberikan pelayanan prima kepada 200 Wajib Pajak Besar dengan memberikan kartu prioritas. Wajib Pajak yang memiliki kartu prioritas mendapatkan privilese atau hak istimewa. Namun, bukan berarti hal itu diskriminatif. Bentuk keistimewaan itu sebagai penghargaan atas kontribusi dan kepatuhan sang Wajib Pajak. Contoh, keistimewaan mendapatkan pelayanan lebih, mulai dari tempat parkir khusus, dan loket khusus. Saat acara Ngobras, biasanya Wajib Pajak juga akan mendapat jadwal lebih prioritas.

“Kalau ada kewajiban yang belum kami ingatkan, akan kami ingatkan secara khusus sehingga lebih cepat supaya mereka enak,” kata Swartoko. Selain itu, jika usaha sang Wajib Pajak sedang sepi atau omzet menurun, KPP juga mencoba mencarikan solusi. Swartoko mencontohkan, ada Wajib Pajak perkebunan yang kesulitan menjual ampas kopra (bungkil) mereka. Ampas yang mereka hasilkan selama ini tak laku hingga akhirnya dibantu KPP mencarikan link mitra mereka.

“Setelah kami berkumpul dan berdiskusi, ternyata dapat informasi, kalau jual bungkil di sini, loh. Thailand. Dan itu langsung laku terjual pada minggu berikutnya. Waktu itu kami hubungkan dengan Duta Besar Thailand. Jadi,  WP berterima kasih sama kami,” tutur Swartoko.

Masih di bidang pelayanan, untuk memberi kemudahan Wajib Pajak yang mengantre, KPP Pontianak Timur juga membuat aplikasi antrean berbasis Android yang bisa diunduh oleh Wajib Pajak lewat Google Play Store. Melalui aplikasi itu Wajib Pajak bisa memantau aktivitas pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu yang sedang berjalan sehingga tidak perlu mengantre. Di aplikasi itu tertera jenis pelayanan lengkap dengan nomor loket dan nomor antrean yang sedang berjalan. Misalnya antrean pembuatan NPWP, SPT Masa, faktur, help desk, dan ekstensifikasi.

Baca Juga: Pajak Tuntas dengan Kartu Prioritas

Sementara dengan pemangku kepentingan setempat, KPP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak. Kerja sama meliputi pertukaran untuk meningkatkan penerimaan. KPP juga meyakinkan pemerintah kota maupun provinsi bahwa kerja sama itu akan saling menguntungkan. Dengan meningkatnya pajak, otomatis pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 minggu ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News1 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News3 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News3 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News5 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News5 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News6 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News6 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Trending