Connect with us

Topic

Kedudukan Hukum BUMDes sudah Kuat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Kejelasan status badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan masyarakat desa mengelola dan memajukan BUMDes.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di desa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pihak untuk datang dan memanfaatkannya. Pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan potensi desa agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa dan warga untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Ada empat tujuan utama BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi alat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan secara partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan berkesinambungan. Dengan prinsip tersebut diharapkan BUMDes bisa menjadi lembaga yang mandiri, efektif, dan profesional. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa sebesar 51 persen dan masyarakat 49 persen dengan cara penyertaan modal berupa saham. Bidang usaha yang dipilih disesuaikan dengan potensi desa dan ketersediaan pasar.

Syarat mendirikan BUMDes telah diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, yaitu ada inisiatif dari masyarakat desa atau pemerintah desa, terdapat potensi usaha ekonomi desa, ada sumber daya alam di desa, ada sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan ada penyertaan modal dari pemerintah.

Tahap pendirian

Setelah beberapa persyaratan mendirikan BUMDes terpenuhi, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mendirikan badan usaha ini.

Pertama, membuat kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pendirian BUMDes melalui musyawarah desa. Tahap ini dimulai dari kepala desa mengundang panitia pembentukan BUMDes, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Musyawarah desa membahas berbagai hal, yaitu nama, kedudukan dn wilayah kerja BUMDes, maksud dan tujuan pendirian BUMDes, bentuk badan hukum BUMDes, sumber permodalan, unit-unit usaha, organisasi dan pengawasan. Tahap pertama ini fokus pada merumuskan dan membuat struktur organisasi dari pembentukan BUMDes. Hal terpenting dalam pembentukan struktur organisasi adalah adanya bentuk hubungan kerja yang mencakup tiga hal, yaitu instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban para pengelola BUMDes.

Kedua, para pengurus melakukan pengaturan organisasi BUMDes berdasarkan hasil perumusan di tahap pertama. Penyusunan di tahap kedua ini meliputi pengesahan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, anggaran dasar, struktur organisasi dan aturan kelembagaan, tugas dan fungsi pengelola BUMDes, aturan kerja sama dengan pihak lain, rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes. Penyusunan ini bertujuan agar semua anggota BUMDes dapat menjalankan tugas dengan baik, memahami aturan kerja di organisasi, dan tidak ada pengurus yang bekerja lebih atau saling mengandalkan.

Ketiga, pengurus mengembangkan dan mengelola BUMDes. Kegiatan di tahap ini meliputi pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes , menyusun sistem administrasi dan pembukuan, penyusunan rencana kerja BUMDes. Tahap ini juga membahas kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris BUMDes. BUMDes bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga harus ada business plan yang tepat untuk periode 1 hingga 3 tahun agar para pengurus BUMDes memiliki tujuan yang jelas atas apa yang akan mereka lakukan.

Diperkuat UU

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2019 lalu turut memberikan dampak positif pada BUMDes. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut BUMDes sebagai badan usaha tapi belum secara tegas tertulis sebagai badan hukum. Status hukum yang belum jelas ini membuat Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa mengesahkan BUMDes sebagai badan hukum. Tidak adanya legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum ini akhirnya mengakibatkan BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, sulit menjangkau modal perbankan,dan memperluas usaha. Menurutnya, pasal 117 UU Cipta Kerja memberikan solusi badan hukum yang jelas bagi BUMDes.

“Tegas sekali disebutkan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa,” papar Abdul dalam konferensi pers, 8 Oktober 2020 lalu.

Selain itu, jelasnya, UU Cipta Kerja juga turut memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjalankan usaha, ada kemudahan berinvestasi di desa, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Topic

Ekonomi Digital kian Potensial

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saat perekonomian terpukul wabah, pajak digital jadi alternatif sumber penerimaan.

Pandemi virus korona selama setahun terakhir telah memukul perekonomian di berbagai sektor usaha yang kemudian berimbas pada turunnya penerimaan pajak bagi negara. Di saat sektor bisnis secara keseluruhan mengalami penurunan, ekonomi digital justru berkembang pesat seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial yang akhirnya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam rutinitas sehari-hari termasuk kegiatan ekonomi.

Potensi pendapatan ekonomi digital tumbuh secara signifikan bersamaan dengan adanya transformasi digital di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, aktivitas digital di Indonesia berdasarkan data Juli 2020 meningkat 25 persen selama pandemi. Data ini menunjukkan peran penting ekonomi digital sebagai sumber pendapatan potensial di masa depan.

Di tahun anggaran 2021, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun. Untuk bisa mencapai target itu, optimalisasi pajak digital menjadi salah satu kebijakan strategis yang perlu menjadi fokus perhatian. Langkah ini tentu seiring perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh di masa pandemi.

Menurut research manager center for Indonesia taxation analysis (CITA) Fajry Akbar, pajak digital bisa menjadi alternatif sumber penerimaan bagi negara sekaligus dapat menciptakan kesetaraan bagi segenap pelaku bisnis. Optimalisasi pajak digital juga tidak menimbulkan beban di masyarakat sehingga tidak akan mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung.

Sejak 1 Agustus 2020 lalu pemerintah telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara.

Terkait kebijakan itu, DJP telah menunjuk perusahaan digital asing sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang akan memungut dan menyetorkan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri.

Terdapat enam perusahaan digital yang memungut PPN pada gelombang pertama, yakni Amazon Web Service Inc., Google Asia Pasific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., Netflix, dan Spotify. Di gelombang kedua, SPLN yang memungut PPN bertambah lagi, yaitu Tiktok Pte. Ltd, Facebook Ireland Ltd., Facebook Payments International Ltd., Facebook Technologies International Ltd., Amazon.com Services LLC, Audible, Inc., Alexa Internet, Audible Ltd., Apple Distribution International Ltd., dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Di gelombang ketiga, SPLN pemungut PPN makin meluas yang mencakup PT Shopee International Indonesia Zoom Video Communications, Inc., Twitter Asia Pasific Pte. Ltd., Twitter International Company, LinkedIn Singapore Pte. Ltd., McAfee Ireland Ltd., Microsoft Ireland Operations Ltd., Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd., PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd., Skype Communications SARL, dan PT Jingdong Indonesia Pertama. Selanjutnya ada delapan SPLN yang memungut PPN di gelombang keempat, yakni Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc., Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd., UCWeb Singapore Pte. Ltd., To The New Pte. Ltd., Coda Payments Pte. Ltd., dan Nexmo Inc.

Konsensus global

Optimalisasi pajak digital atas konsumsi barang/jasa perusahaan luar negeri merupakan tambahan sumber penerimaan bagi negara di tahun 2021. Namun, upaya itu masih terkendala oleh belum tercapainya kesepakatan dunia terkait pajak digital sehingga makin menggerus potensi pendapatan pajak di negara-negara berkembang. Oleh karenanya, konsensus pajak digital pilar I dan II yang sempat tertunda tahun lalu dijadwalkan untuk dapat segera disepakati dalam waktu dekat oleh negara-negara di seluruh dunia mengingat sejak tahun 2020 lalu dunia menghadapi pandemi yang telah berdampak pada penurunan ekonomi dan pendapatan negara.

“Peran lembaga multilateral seperti OECD, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sangat krusial dalam mempercepat tercapainya kesepakatan pajak digital,” jelas Sri Mulyani dalam forum webinar Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Kamis (28/1).

Pilar pertama dalam konsensus pajak digital terkait dengan pendekatan terpadu (unified approach) dalam hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital dan tanpa batas. Dengan demikian, maka penarikan pajak penghasilan (PPh) atau pajak profit dari suatu perusahaan bisa dilakukan antarnegara atau di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi.

Pilar kedua terkait penghindaran terjadinya erosi perpajakan global (Global Antibase Erotion Tax). Pilar ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif efektif atau tidak dipajaki sama sekali oleh yurisdiksi lain.

Penerimaan pajak selama periode Januari–Desember 2020 mengalami shortfall sebesar Rp 128,8 triliun atau hanya mencapai 89,3 persen dari target Rp 1.198,8 triliun. Meski penerimaan di 2020 tak mencapai target, pemerintah menetapkan proyeksi penerimaan di 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun atau naik Rp 159,6 triliun (12,9 persen) dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.070 triliun.

Adapun terkait potensi pajak digital, CITA memperkirakan penerimaan PPN dari barang/jasa digital tahun 2021 sebesar Rp 2,73 triliun atau naik 30 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini bisa meningkat lagi jika jumlah SPLN semakin bertambah.

Lanjut baca

Breaking News

Di tengah Pandemi, WIKA tetap Catatkan Kinerja Positif

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA membukukan laba bersih sebesar Rp 322,34 Miliar pada tahun 2020. Laba itu didukung oleh penjualan sebesar Rp 16,54 triliun, sesuai laporan keuangan hingga 31 Desember 2020. Catatan itu mencerminkan keberhasilan WIKA dalam merealisasikan laba bersih 54,81 persen lebih tinggi dari review target yang telah dilakukan perseroan akibat penyebaran pandemi Covid-19.

Kontribusi terbesar dari penjualan didapat dari sektor infrastruktur dan Gedung yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh sektor industri, energi and industrial plant serta properti.

Meskipun berada di tengah pandemi Covid-19, kondisi keuangan perseroan terbukti tetap sehat yang tecermin lewat arus kas positif dari aktivitas operasinya sebesar Rp 141,28 miliar.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito mengatakan, kinerja perseroan yang melampaui ekspektasi ini tak lain adalah buah dari kemampuan adaptif dan budaya inovatif yang telah lama tertanam sekaligus berbagai langkah untuk menciptakan efisiensi.

“Kami ingin memastikan bahwa kondisi WIKA tetap sehat, langkah yang kami ambil adalah melakukan proses bisnis yang adaptif dan tangguh bertahan di tengah pandemi. Sebagai kontraktor, WIKA pun membangun komunikasi aktif dan berusaha untuk menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemilik proyek. Dengan demikian, schedule maupun progres proyek tetap terjaga dan meminimalisasi terjadinya cost overrun,” jelas Agung Budi Waskito

Berbagai langkah efisiensi juga ditempuh dengan melakukan penghematan biaya usaha dan operasional. Langkah ini diambil salah satunya untuk menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.

“Kami percaya SDM jadi modal utama untuk menggerakkan bisnis WIKA sehingga kelak siap lepas landas ketika kondisi semakin membaik,” ujar Agung.

Tahun ini WIKA menargetkan untuk memperoleh kontrak baru sebesar Rp 40,12 Triliun dengan target perolehan kontrak di tangan (order book) sebesar Rp 115,02 triliun. Proyek-proyek itu menurut Agung menjadi modal produksi hingga beberapa tahun mendatang sehingga dengan kapasitas yang ada saat ini, WIKA akan terus tumbuh.

Lanjut baca

Topic

Menggalang Mutualisme Sukarela

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Integrasi data perpajakan menjadi terobosan transparansi dan kepatuhan untuk pembayar pajak terbesar. Sebanyak 23 dari 114 BUMN telah bergabung, dan 21 lainnya dalam proses bergabung.

Rencana DJP untuk mewujudkan integrasi data perpajakan sudah dimulai sejak 2016 lalu. Dimulai dengan membuat kesepakatan antara Kementerian Agama (Kemenag), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peluncuran program integrasi data perpajakan itu pun akhirnya bisa dilakukan pada Februari 2018 dengan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN pertama atau role model program itu. Hingga Desember tahun yang sama, DJP berhasil menggandeng Telkom, PLN, dan Pelindo III sebagai role out tahap awal program integrasi data.

Secara umum, program ini adalah upaya DJP untuk mengintegrasikan data perpajakan secara sukarela melalui pertukaran akses data, seperti pembelian atau penjualan, penggajian, dan transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

Integrasi data perpajakan juga untuk membangun automasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik, seperti faktur pajak elektronik (e-Faktur), bukti potong elektronik (e-Bupot), pembayaran elektronik (e-Billing), dan pelaporan elektronik (e-Filing). Dan yang lebih penting adalah untuk mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan pajak dan menekan biaya kepatuhan (cost of compliance).

8 tahap

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan, integrasi data perpajakan ini terbagi dalam delapan tahap. Pertama, integrasi data pembangunan host-to-host e-faktur yang saat ini sudah melibatkan 26 Wajib Pajak BUMN. Kedua, integrasi data dalam bentuk host-to-host e-Bupot yang sudah melibatkan sebelas BUMN. Ketiga, integrasi data untuk pendaftaran dan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang sudah melibatkan empat BUMN perbankan Himbara. Keempat, integrasi layanan e-Billing yang melibatkan empat BUMN. Kelima, pelayanan host-to-host e-Filing secara langsung yang disampaikan kepada DJP. Tahap ini sudah dimanfaatkan oleh 98 BUMN.

Iwan menuturkan lima tahap awal itu juga bisa dimanfaatkan oleh swasta dengan menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Tahap keenam, integrasi data adalah program general ledger tax mapping. Hingga akhir tahun lalu, enam BUMN sudah meningkatkan level kerja sama integrasi perpajakan dengan masuk tahap lanjutan integrasi general ledger tax mapping. Keenam entitas pelat merah itu, antara lain PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, Pelindo III, Pegadaian, dan Bio Farma. Adapun anak perusahaan Telkom Indonesia yaitu Infomedia Nusantara juga sudah masuk program general ledger tax mapping.

Tahap ketujuh adalah compliance arrangement. Sementara tahap kedelapan adalah program proforma surat pemberitahuan PPN dan PPh yang menurut Iwan merupakan tahap lanjutan dari program general ledger tax mapping. Hingga akhir Februari ini, menurut Iwan belum ada pembaruan data lagi.

“Sampai saat ini, belum ada BUMN yang memasuki dua tahap final dalam program integrasi data perpajakan. Mungkin pada awal April mendatang sudah ada up-date data lagi,” kata Iwan kepada Majalah Pajak Rabu, (24/2/21).

Iwan memberikan apresiasi kepada Kementerian BUMN karena perkembangan integrasi data cukup pesat. Data terakhir yang diterima Majalah Pajak dari DJP, hingga saat ini dari 114 BUMN, 23 di antaranya sudah menjadi peserta dan 12 BUMN lainnya dan 9 anak BUMN sedang dalam proses. Sementara 79 BUMN belum menjadi peserta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap, semua BUMN dapat melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP. Dengan adanya integrasi, data akan secara langsung terkoneksi. Langkah ini akan memudahkan BUMN sebagai Wajib Pajak, dan DJP. Integrasi juga akan mendorong kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pemasok atau rekanan pihak ketiga perusahaan pelat merah. Dengan demikian, mereka akan masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Saling menguntungkan

Integrasi data perpajakan ini bukanlah momok bagi Wajib Pajak, tetapi justru sangat menguntungkan semua pihak. Sebab, sesungguhnya yang diintegrasikan adalah sistem teknologinya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih simpel, akuntabel dan kredibel bagi Wajib Pajak. Misalnya, automasi pemenuhan kewajiban perpajakan dengan aplikasi terintegrasi akan menghilangkan proses dan input manual sehingga meningkatkan akurasi data dan mengurangi risiko kesalahan. Kedua, SPT pre-populated berdasarkan data  transaksi yang ada di DJP. Teknologi pre-populated memudahkan isian karena data sudah secara otomatis terisi di formulir SPT sehingga Wajib Pajak cukup meneliti kembali kebenarannya dan menyetujuinya apabila cocok. Integrasi ini juga mengurangi self-assessment Wajib Pajak yang berarti menurunkan risiko  pemeriksaan.

Sementara bagi BUMN, integrasi ini membuat Laporan Keuangan (LK) BUMN tersampaikan secara elektronik. Standardisasi format LK based sektoral dapat menjadi akselerator untuk mengompilasi performa keuangan BUMN. Apalagi selama ini BUMN tercatat sebagai entitas yang menyumbang penerimaan negara cukup besar.

Kemenkeu melaporkan, terdapat 10 BUMN penyumbang terbesar atas Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sepanjang 2019. Kesepuluh emiten pelat merah itu berasal dari perbankan dan nonperbankan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kemenkeu mencatat, pendapatan bagian laba BUMN Perbankan sebesar Rp 18,595 triliun, seluruhnya berasal dari perseroan negara di bawah Kementerian BUMN. Sedangkan, pendapatan bagian laba BUMN nonperbankan yang berasal dari perusahaan di bawah Kementerian BUMN senilai Rp 32,038 triliun.

Bagi DJP, integrasi data ini untuk meningkatkan akurasi data dengan adanya perbandingan dengan data sekunder dari pihak ketiga. Saat pemeriksaan, integrasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan karena para pemeriksa langsung dapat menguji kebenaran data yang ada di SPT dengan yang ada di sistem informasi. Ini akan mengurangi frekuensi dispute antara pemeriksa dengan Wajib Pajak sehingga cost of compliance menjadi lebih kecil. Pengelolaan sistem pun menjadi lebih mudah dan terintegrasi sehingga mengurangi beban petugas. Sumber daya manusia petugas bisa dialokasikan untuk aktivitas produktif lainnya.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved