Connect with us

Topic

Kecepatan Adaptasi dan Inovasi Jadi Kunci

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Wardah Cosmetics

Paragon melakukan inovasi dan transformasi bisnis secara cepat agar bisnis tetap bertahan dan tetap mempekerjakan karyawan di masa pandemi. Berharap krisis segera teratasi.

Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan yang terpaksa harus ditempuh oleh banyak perusahaan di tengah kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi virus korona. Bagi perusahaan kosmetik PT Paragon Technology & Innovation dengan salah satu merek produk Wardah, karyawan merupakan salah satu aset utama yang telah memberikan sumbangsih dalam membesarkan bisnis.

Presiden Komisaris PT Paragon Technology & Innovation (Paragon) Nurhayati Subakat menyatakan, bisnisnya menjadi besar karena dukungan utama masyarakat dan karyawan yang bekerja terus menerus. Oleh karenanya, perusahaan berupaya mempertahankan dan menjaga keberlanjutan para karyawan dalam setiap situasi. Dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya menempuh langkah antisipatif berupa inovasi dan transformasi bisnis secara cepat dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan konsumen.

Baca Juga: Perlu Strategi Jangka Panjang

“Dengan fokus ke inovasi dan transformasi bisnis, kesulitan keuangan bisa diminimalkan. Harapannya, krisis ini cepat tertangani sehingga bisnis bisa beraktivitas normal tanpa perlu ada pengurangan karyawan,” kata Nurhayati kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Selasa (28/4).

Meminimalisasi dampak

Ia menuturkan, pandemi COVID-19 adalah isu bidang kesehatan berskala global yang telah berdampak pada berbagai bidang termasuk ekonomi dan bisnis yang merupakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah, misalnya, diakuinya, menyebabkan berkurangnya mobilitas masyarakat sekaligus berdampak pada bisnis perusahaannya. Untuk itu Paragon berupaya meminimalkannya dengan melakukan berbagai inovasi.

Situasi ini memberikan aspek positif pada tim manajemen perusahaannya untuk belajar beradaptasi secara cepat. Pembatasan mobilitas masyarakat yang mengakibatkan turunnya konsumsi masyarakat terhadap produk perusahaan harus diantisipasi segera dengan berbagai langkah penyesuaian.

“Pendapatan tahun ini turun signifikan dan profit sulit dicapai karena beban usaha yang tetap,” ungkapnya.

Ia menjelaskan saat ini perusahaan berfokus pada dua aspek, yakni eksternal dan internal. Fokus eksternal terkait dengan konsumen, masyarakat, komunitas bisnis, dan pemerintah. Langkah eksternal ditempuh dengan mendekatkan perusahaan kepada konsumen melalui pemanfaatan teknologi digital, berkontribusi dalam membantu penanggulangan COVID-19 melalui program CSR, aktif memberikan masukan melalui asosiasi-asosiasi industri, mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Sedangkan langkah internal dilakukan dengan mempercepat inovasi dan transformasi bisnis sehingga bisa mempertahankan kelangsungan bisnis dengan tantangan situasi pandemi ini.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

Ia berharap pemerintah dapat terus mendukung dunia usaha melalui berbagai insentif dan keringanan termasuk keringanan pajak, bea masuk material, kemudahan akses ke institusi keuangan dengan biaya yang lunak, kemudahan perizinan untuk bisnis baru, kelonggaran kebijakan ketenagakerjaan, dan pemberian stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

“Kami percaya langkah pemerintah dalam menangani COVID-19. Semoga pandemi bisa mereda dalam tiga bulan. Insya Allah, bisnis pelan-pelan akan membaik lagi,” ujarnya.

Topic

Proses Pengajuan Insentif belum Mulus

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Elcorps

Pelaku usaha retail mengeluhkan prosedur pengajuan insentif pajak yang masih berbelit. Padahal, dunia usaha berkejaran dengan waktu untuk berkelit dari terpaan pandemi.                                    

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 23 Tahun 2020 yang memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang terdampak korona mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Insentif tersebut diharapkan benar-benar dapat menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap kesulitan dunia usaha yang terpukul akibat pandemi COVID-19.

Chief Financial Officer Elcorps Henda Roshenda Noor menyatakan, pemberian insentif dalam aturan tersebut sejatinya menjadi bukti bahwa pemerintah mendengarkan suara pelaku bisnis tentang berbagai tantangan berat yang dialami dalam situasi pandemi.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Namun, setelah mempelajari PMK tersebut, perusahaannya yang bergerak di bidang busana Muslim ternyata tidak termasuk dalam kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).   padahal pandemi korona telah berdampak begitu dalam terhadap kelangsungan bisnis Elcorps dan seluruh jaringan retailnya.

KLU adalah kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggolongkan WP ke dalam jenis badan usaha.

“Pemerintah enggak bisa mengecualikan stimulus pajak, karena semua terkena dampak. Dan pastinya masing-masing usaha merasa yang paling terdampak. Ini biasalah. Kita, kan, juga begitu—kalau dikasih cobaan, merasa paling menderita,” ujar Henda

Rencana tertunda

Melalui surat elektronik, Sabtu (2/5), kepada Majalah Pajak, Henda menceritakan dampak wabah korona terhadap usahanya.

“Dari hari ke hari kami dapat kabar mal tempat toko mitra kami berada itu tutup. Jadi, boro-boro beli baju, yang ada itu berita rush untuk borong kebutuhan hidup,” ujar Henda.

AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat.

Pada pertengahan Maret ketika virus korona mulai merebak di Indonesia, kerugian sudah melanda perusahaannya lantaran banyak calon mitra bisnis yang menunda rencana kerja sama dengan alasan situasi pasar yang begitu bergejolak tanpa ada kepastian.

“Semua rencana yang sudah matang kami persiapkan jadi tertunda karena mitra bisnis memilih mundur, entah sampai kapan,” ungkapnya.

Selama pandemi korona, pihaknya terus aktif berkomunikasi dengan petugas AR (Account Representative) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaannya terdaftar. Penjelasan dari jajaran pimpinan di KPP tidak memungkinkan untuk didapat karena kantor tutup.

“AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat,” ujarnya.

Prosedur berbelit   

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi                  

Dalam situasi pembatasan sosial, pihaknya tetap berupaya mengajukan pengurangan atau penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPh) dan denda pajak dengan prosedur yang menurutnya masih berbelit.

Ia mencontohkan permohonan WP yang diajukan berupa satu surat untuk satu ketetapan, tidak boleh borongan. Pengajuan permohonan itu tetap ke KPP, lalu KPP meneruskan ke kantor wilayah (kanwil). Ia memahami bahwa keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak dikeluarkan oleh kepala kanwil. Namun seiring pemberlakuan work from home (WFH) dan pihaknya mendapati KPP dalam keadaan tutup, membuatnya bertanya-tanya bagaimana surat permohonan yang diajukan perusahaannya akan sampai ke kanwil.

“Surat balasan yang kami terima tidak memberi kejelasan. Intinya menyuruh kami untuk pelajari lagi undang-undang,” tutur Henda. “Sementara, peraturan perpajakannya tebal dan bagi kami ruwet. Kenapa tidak bisa dibuat WP-friendly?”

Akhirnya, 27 April 2020 lalu, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2020 yang memperluas sektor usaha penerima insentif pajak dan memberikan fasilitas baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. PMK baru ini sekaligus mengganti PMK 23 tersebut di atas, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini dalam penanganan pandemi COVID-19.

Henda langsung menindaklanjuti aturan baru ini yang menegaskan bahwa KLU untuk perusahaannya juga tercakup. Namun, pihaknya lagi-lagi harus kecewa karena persoalan sistem.

“Tim kami langsung gerak cepat untuk mengajukan lagi, tapi masih ditolak sistemnya,” imbuhnya.

 

Lanjut baca

Topic

Tutup Celah Penumpang Gelap

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Bila kurang hati-hati, niat baik pemerintah dalam kebijakan penanggulangan pandemic COVID-19 dapat dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan pendampingan oleh penasihat keuangan independen.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 untuk merespons dampak yang timbul karena pandemi COVID-19.

“Menurut saya Perppu ini tidak ada salahnya dikeluarkan oleh pemerintah karena memang Perppu itu dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa dan genting,” ungkapnya pada Majalah Pajak melalui layanan sambungan telepon pada Kamis (23/04).

Ia menambahkan, penerbitan Perppu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 merupakan langkah pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Optimal tapi Perlu Dikawal

“Poin penting dari Perppu ini adalah dia fokus pada kesehatan, realokasi anggaran, pangkas anggaran, terus pelebaran defisit anggaran dan kesehatan kepada orang yang mengambil kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi,” tambahnya.

Dukungan

Melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020, pemerintah menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 sejumlah Rp 405,1 triliun. Rinciannya, Rp 75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Peraturan ini juga mencakup restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM).

“Di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian, dan saat diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat, maka kami sangat mendukung klausul pada ketentuan penutup dalam Perppu ini. Isinya memberikan kelonggaran dan kepastian kepada pengambil kebijakan (stakeholders) bahwa kebijakan yang diambil tidak dapat dipidanakan dan tidak merupakan objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara,” tutur Mekeng.

Beberapa pihak menilai klausul itu dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar konstitusi. Untuk itu, Mekeng mempersilakan masyarakat untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, wajar saja sebagai pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan selama asas dalam pengambilan keputusan itu tetap diperhatikan.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

“Asas keadilan, asas kegunaan, dan definisinya harus benar. Tapi kalau membuat aturan mengeluarkan anggaran ugal-ugalan, ya, enggak bisa dilindungi oleh UU ini. Yang penting dalam pengambilan keputusan, dia punya niat baiknya itu bagus, itu yang sebetulnya harus dilindungi,” ujarnya.

Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa klausul tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan serta kenyamanan bagi para pengambil keputusan di kemudian hari, sehingga keputusan dapat diambil sesegera dan setepat mungkin. Namun, dia kembali mengingatkan pengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan norma umum, baik asas kemanfaatan maupun asas kepatutan dengan tetap menjaga good governance dalam pengambilan keputusan.

“Free riders”

Terkait defisit anggaran yang dalam Perppu itu mencapai 5 persen dari produk domestik bruto, Mekeng menilai alangkah baiknya sebelum menggunakan alternatif menaikkan defisit anggaran, pemerintah melakukan realokasi dan pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga terlebih dahulu.

Tidak hanya itu saja, pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam tersebut mengingatkan pemerintah agar Perppu No. 1 Tahun 2020 ini tidak boleh dimanfaatkan para penumpang gelap atau free riders—hal yang juga sempat disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) akan menggandeng Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas.

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Penumpang gelap yang dimaksud adalah mereka yang mencari celah dan kesempatan untuk memasukkan usaha mereka sebagai usaha yang berhak mendapat keringanan padahal usaha itu sudah bermasalah sebelum ada wabah COVID-19.

“Begini, kan banyak perusahaan yang memang sudah penyakitan sebelum ada korona. Jadi, memang perusahaan itu sudah penyakitan. Kalau sudah kayak begitu, kan, dia enggak bisa minta di selamatkan dengan program Covid ini dong. Itu yang saya bilang penumpang gelap,” jelas Mekeng.

Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan aturan yang jelas, baik peraturan pemerintah (PP) maupun aturan pelaksananya. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan pelaksanaan program sebaiknya didampingi penasihat keuangan independen, baik lokal maupun asing, untuk menutup celah bagi para penumpang gelap mengakali kinerja perusahaan mereka.

Rakyat tidak boleh lapar

Menurut Mekeng, ia beserta anggota DPR lain hanya mendukung dari sisi anggaran dan produk undang-undang. Yang terpenting sekarang, menurut Mekeng, adalah DPR bersama pemerintah dapat menyiapkan anggaran logistik untuk masyarakat berupa sembako, agar masyarakat tidak kelaparan. Selain itu, perbankan harus tetap sehat supaya tetap bisa menggairahkan kembali perekonomian.

“Jadi, yang penting rakyat enggak boleh lapar at any cost. Kalau program lain ditunda aja. Program yang beli senjata, infrastruktur, pindahin ibu kota itu, ya, ditunda aja, itu enggak urgent,” imbuhnya.

Ia menegaskan pandemi harus diatasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah secara otomatis orang akan bekerja dan perekonomian pun akan berjalan seperti semula.

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

“Jadi, fokus pada kesehatan ini saja dulu yang lain akan mengikuti,” ujarnya. Selain itu, ia berharap fraksi-fraksi yang ada di DPR dapat membahas Perppu dengan pikiran yang jernih demi menyelamatkan bangsa.

Mekeng mengimbau Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak mengganggu belanja pegawai seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), polisi, maupun tentara.

“Anggota DPR, kalau perlu enggak usah digajilah. Kalau PNS harus digaji. Saya, sih, siap-siap aja kalau DPR enggak digaji untuk sementara, enggak apa-apa,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Perlu Strategi Jangka Panjang

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi

Kalangan pengusaha berharap upaya pemerintah mengantisipasi dampak COVID-19 dengan kebijakan strategis, bukan sekadar pemanis.

Pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan, sektor usaha merupakan salah satu sektor yang terdampak paling hebat. Oleh karenanya ia menyerukan pemerintah untuk mengantisipasi secara jangka panjang dalam menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini.

“Kami sangat memahami bahwa seluruh sektor di masyarakat pasti merasakan dampaknya, tapi efeknya terhadap dunia usaha begitu dahsyat. Pemerintah harus mengantisipasinya secara jangka panjang,” kata Diana melalui surat elektronik kepada Majalah Pajak, Jumat (17/4).

Bagi kalangan dunia usaha, kondisi saat ini sangat tidak menguntungkan. Oleh karenanya, semua pihak harus bersama-sama mendukung pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar situasi krisis ini dapat dilalui dengan baik. Kalangan pengusaha khususnya anggota KADIN DKI Jakarta optimistis dapat melewati masa krisis ini.

Ia menjelaskan, sejak awal, pandemi COVID-19 langsung berdampak pada sektor pariwisata, tour and travel, restoran, dan perhotelan. Banyak yang menutup usaha karena tak sanggup lagi menjaga cash flow. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), karena pemasukan berkurang drastis atau bahkan berhenti total.

“Dari data yang ada pada kami, sebanyak 1.657 hotel di Indonesia berhenti beroperasi dan ribuan resto terpaksa tutup,” ujar Diana.

PHK jadi opsi terakhir

Menurut Diana, saat ini perusahaan sudah tidak dapat menutupi pengeluaran. Dalam beberapa kesempatan, ia bersama jajaran pengurus KADIN DKI Jakarta selalu mengimbau agar perusahaan selalu mengutamakan beberapa opsi antisipasi terdahulu sebelum melakukan PHK dan keputusan PHK sebisa mungkin menjadi opsi terakhir.

Kami berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk perbankan. Karena risiko instabilitas di sektor keuangan satu negara bisa merambat ke negara lainnya.

“Terakhir data Disnakertrans mencatat sudah 162.416 orang yang terkena PHK. Ada 132.279 orang pekerja yang dirumahkan oleh 14.697 perusahaan. Lalu ada 3.348 perusahaan yang melakukan PHK terhadap 30.137 pekerja,” paparnya.

Hadapi bersama

Sebagai mitra pemerintah, KADIN DKI Jakarta sejak awal telah menyampaikan perlunya keseriusan untuk bersama menghadapi wabah ini dengan melepaskan ego sektoral. Diana berharap pemerintah dapat merumuskan suatu kebijakan yang dapat meringkankan beban dunia usaha saat ini, setidaknya menjaga kesinambungan perekonomian terutama di sektor riil.

Jika berkaca pada negara lain dalam melakukan penyelamatan di bidang ekonomi, jelasnya, KADIN memperkirakan kebutuhan dana sekitar 10–12 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. KADIN telah memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dana sebesar Rp 1.600 triliun untuk pemulihan ekonomi, dengan rincian Rp 400 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 600 triliun untuk Jaring Pengaman Sosial dan Rp 600 triliun untuk stimulus bagi sektor rill.

Ia menekankan pentingnya keseriusan dalam penanganan pandemi COVID-19 mengingat kondisi saat ini belum sampai pada titik puncaknya. Pandangan ini didasarkan pada masih rendahnya pelaksanaan pengujian awal (early test) pada masyarakat yang terpapar COVID-19 di Indonesia.

KADIN mengungkapkan saat ini untuk tiap satu juta penduduk, pengujian acak (random test) baru dilakukan terhadap 150 orang. Di negara lain, misalnya Amerika Serikat, random test untuk setiap satu juta penduduk dapat dilakukan terhadap sekitar 12.000 orang.

“Kami memprediksi akan sulit untuk menghindari resesi. IMF bahkan memproyeksikan ada 170 negara yang akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun ini,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan waktu lebih lama dalam menangani COVID-19 dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya karena beberapa hal, yakni permasalahan teknologi dan sarana kesehatan yang minim serta faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas.

Terkait dengan beberapa kebijakan dan relaksasi yang sudah dikeluarkan pemerintah saat ini, Diana mengatakan KADIN sangat mengapresiasi berbagai upaya tersebut. Namun demikian, tambahnya, dunia usaha butuh sesuatu yang bersifat jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya fokus pada kebijakan domestik saja tetapi juga perlu meningkatkan kerja sama internasional untuk mempercepat upaya pemulihan di Indonesia.

“Kami tidak ingin kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu hanya sebagai sweetener saja,” ujar Diana.

Menghadapi pandemi COVID-19 ini, menurutnya, kepedulian dunia usaha sudah maksimal. Data Disnakertrans DKI Jakarta mencatat sekitar 1.200 perusahaan telah mematuhi aturan pemberlakuan PSBB.

Menurut Diana, denyut perekonomian Jakarta ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan. Sektor yang mendapat pengecualian dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pelaksanaan PSBB adalah kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi, keuangan, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dan utilitas publik serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu dan sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

“Sektor-sektor ini sangat besar proporsinya di DKI Jakarta. Inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang menjalankan aktivitas di Jakarta,” tuturnya.

Dukung gugus tugas

KADIN juga senantiasa mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan berbagai bantuan sosial.

Ini menunjukkan walaupun kondisi ekonomi sedang dalam masa sulit, kalangan pelaku usaha tetap menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat.

“Dunia usaha saat ini hanya bertahan dengan menjaga cash flow perusahaan sehingga kami tetap akan melihat dan menunggu seberapa cepat penanganan pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan,” jelas Diana.

Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian dunia. PHK semakin sulit dihindari. Bahkan, pengangguran di Amerika Serikat yang sebelumnya 3,3 persen, kini melonjak menjadi 14 persen menuju 20 persen.

Dunia usaha menunggu langkah strategis pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Ia mengingatkan pentingnya kesamaan pemahaman antarkementerian dan lembaga dalam membuat kebijakan.

“Kami berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk perbankan. Karena risiko instabilitas di sektor keuangan satu negara bisa merambat ke negara lainnya,” ujar Diana. —Novita Hifni/Foto: Dok. KADIN DKI Jakarta

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News13 jam lalu

ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new...

Breaking News1 hari lalu

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana...

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Breaking News2 hari lalu

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur...

Breaking News3 hari lalu

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan...

Breaking News3 hari lalu

Solusi Investasi dan Perlindungan Diri Menjelang Usia Nonproduktif

Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia berupaya menjawab kebutuhan nasabah dalam membantu mewujudkan tujuan keuangan mereka di masa depan. Hal...

Breaking News3 hari lalu

BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Mengacu pada situasi COVID-19 terkini, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik hingga 15 Juni...

Breaking News4 hari lalu

Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Pamdemi COVID-19 telah melahirkan normal baru (new normal) dalam kehidupan sehari-hari. New normal yang dimaksud adalah menerapkan gaya hidup sesuai...

Breaking News4 hari lalu

17 Tahun Berturut-turut Bank Indonesia Raih Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Bank Indonesia (BI). Predikat itu...

Breaking News5 hari lalu

Jika COVID-19 Tak Kunjung Reda, PSBB Jakarta Diperpanjang dan Lebih Ketat

Anies imbau warga Jakarta mematuhi PSBB. Jika COVID-19 tak Kunjung reda, PSBB Jakarta bakal diperpanjang dan diberlakukan lebih ketat. Masyarakat...

Breaking News1 minggu lalu

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sepertinya edisi “Taxclopedia” kali ini paling banyak memuat dasar hukum untuk topik yang dibicarakan. Bahkan, saat tulisan ini dibuat, pemerintah...

Trending