Connect with us

Report

Kebijakan jangan Terkungkung Teori

Novi Hifani

Published

on

Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan.

Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Vid Adrison memaparkan tentang tiga hal yang menjadi tujuan penting kebijakan publik. Ketiga hal itu meliputi perubahan perilaku agen ekonomi, peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, dan perbaikan distribusi kesejahteraan. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif sesuai target yang diinginkan, menurutnya pembuat kebijakan perlu memahami perilaku agen ekonomi yang terdampak oleh regulasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman perilaku agen ekonomi ini terkait erat dengan upaya memahami respons masyarakat yang dapat diperoleh melalui riset ilmiah.

“Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah ini sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan,” ujarnya.

Peraih gelar doktor dari Andrew Young School of Policy Studies, Atlanta, Amerika Serikat tahun 2008 ini mengingatkan agar dalam membuat kebijakan tidak terpaku pada landasan teori dan model saja karena respons aktual dari masyarakat justru lebih bermanfaat dan konsisten dengan dunia nyata.

Kebijakan investasi

Ia memberi contoh kebijakan yang diterapkan pemerintah tentang insentif fiskal untuk menarik investasi seperti tax holiday dan tax allowance pada Februari 2018. Menurut Adrison, sejak dulu pemerintah membuat peraturan di sektor investasi tanpa memahami betul perilaku dan keputusan investor bahwa pajak bukan satu-satunya pertimbangan atau komponen terpenting dalam membuat keputusan investasi.

Ia menjelaskan, pengurangan pajak hanya satu bagian dari keputusan melakukan investasi di berbagai zona pasar.  Secara ekonomi, investor memiliki banyak pertimbangan investasi mulai dari ukuran pasar, kedekatan jarak dan akses input yang memengaruhi perhitungan biaya, risiko, hingga profit.

“Jadi, kita harus memahami betul perilaku dan dasar pertimbangan investasi dari kalangan investor seperti perusahaan transnasional,” paparnya.

Dalam pandangannya tarif pajak sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh sebab itu upaya menarik investasi tidak hanya dari pengurangan  pajak, melainkan juga lewat program-program lain seperti infrastruktur agar biaya transportasi turun dan minat investasi meningkat.

“Ada perang tarif antarnegara di sektor investasi. Perubahan tarif biasanya terjadi jangka panjang dan pertimbangan investasi juga selalu jangka panjang,” imbuhnya.

Report

Optimal Mengawasi dan Siaga Melayani

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Kunci menjaga kepatuhan Wajib Pajak adalah optimal mengawasi dan siaga melayani. Pegawai harus jeli mengenali profil Wajib Pajak yang ada di bawah tanggung jawabnya.

 

Jarum jam baru menunjuk angka 07.30 WIB. Namun, para punggawa KPP Pratama Pontianak Timur telah bersiap di sebuah ruangan yang ditata sedemikian rupa. Ada yang mengenakan pakaian dinas, ada yang berpakaian adat berbagai etnik di Kalimantan Barat. Pagi itu, Senin (18/2), mereka hendak melaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Acara itu dihadiri beberapa tokoh penting di Kalimantan Barat, mulai dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, perwakilan Wali Kota Pontianak, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar, beserta pejabat kepolisian, kejaksaan, Wajib Pajak, dan jajaran pejabat pemerintah daerah.

KPP Pratama Pontianak Timur baru diresmikan pada 1 Oktober 2018 dan merupakan hasil pemekaran KPP Pontianak yang dipecah menjadi dua KPP. Satu KPP lainnya kini bernama KPP Pontianak Barat. Karena masih baru, KPP ini bahkan belum memiliki kepala kantor definitif. Untuk sementara kendali KPP dipercayakan kepada Kepala Bidang Penagihan Intelijen dan Penyidikan/PPIP Kanwil DJP Kalimantan Barat Swartoko yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KPP Pratama Pontianak Timur.

Swartoko menyampaikan, meski baru diresmikan, ia berinisiatif melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di awal tahun 2019 ini. Zona integritas ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan bersih yang ke depan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dengan pencanangan lebih awal, ia berharap tahun di tahun 2020 kantornya siap mewakili Kanwil DJP Kalimantan Barat dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani pada level Kementerian Keuangan.

Bagi kue target

Rupanya selain menjadi entitas baru, KPP Pratama Pontianak Timur juga berada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat yang sejak Januari lalu dipimpin Kepala Kanwil baru, yakni Farid Bachtiar. Sebelumnya, Farid adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Begitu dilantik, pria kelahiran Malang 17 September 1967 ini mengaku langsung menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) bersama seluruh kepala seksi setiap KPP dan kepala KPP. Selain bagi-bagi jatah angka target penerimaan, agenda rapat itu untuk mendengarkan masukan dan memberikan arahan strategi upaya menghimpun penerimaan pajak.

“Pertama, kami lakukan pembagian target. Kanwil tahun ini dibebani target sebesar Rp 7,8 triliun, naik 20 persen, dari sebelumnya dari Rp 7,2 triliun. Ini tentu jadi tantangan sendiri karena ini perlu melakukan extra effort. Di satu sisi kami perlu mengawal penerimaan rutin. Karena penerimaan rutin ini akan menjadi strategi pengamanan kami,” ujar Farid di ruang Kepala Kantor KPP Pontianak, Senin (18/2).

Baca Juga: Layanan Optimal Lewat Kearifan Lokal

Ada sejumlah strategi yang hendak diterapkan kanwil untuk kemudian diterjemahkan oleh tujuh KPP Pratama yang ada di bawah Kanwil DJP Kalimantan Barat. Pertama, melakukan pengawasan kepada 200 Wajib Pajak Besar yang ada di Kalbar. Ini ditempuh dengan tiap bulan mengirimi WP informasi pembayaran pajak mereka.

“Intinya memberitahukan kepada Wajib Pajak, bahwa setoran pajaknya bulan lalu totalnya sebesar ini, terdiri dari jenis pajaknya apa, jumlah Surat Tagihan Pajak/STP-nya apa, berapa, Dan totalnya berapa. Ini sedang kami eksperimenkan, karena dulu pernah saya lakukan di Ketika saya bertugas di KPP dan berhasil menurunkan tingkat penerbitan STP,” tutur farid.

Dengan rutin mengirimkan informasi pembayaran itu Farid berharap Wajib Pajak akan merasa terawasi sehingga potensi untuk melanggar lebih kecil. “Jadi, itu tindakan pre-emtif itu dengan cara membangun persepsi bahwa administrasi perpajakan ini mengawasi mereka,” imbuh Farid.

Selain mengawasi 200 WP besar, sejumlah extra effort pun dilakukan. Salah satunya mengupayakan supaya KPP mengadopsi kebijakan kantor pusat dan memodifikasi sesuai kondisi dan karakter wilayah setempat. Kebijakan yang dimaksud adalah mirorring dan benchmarking. Melalui kebijakan yang sudah ada itu setiap KPP harus mampu menggali pengetahuan setempat (local knowledge) di wilayah kerja mereka.

Local knowledge ini yang harus kita angkat. Maka saya mendorong teman-teman nantinya seluruh produk hasil analisis—bukan produk hukum saja—adalah yang bisa jadi analisis STP, Buper, penagihan. Yang kami sebut local knowlegde itu data bukti potong, data ini, data itu, tapi yang menganalisis itu knowledge manusia. Jadi, kita enggak hanya mengandalkan data.”

Pentingnya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya

Jaring pengaman penerimaan

KPP Pratama Pontianak pun langsung mengimplementasikan berbagai kebijakan itu. Salah satunya dengan menerapkan jaring pengaman penerimaan. Meskipun sebagai KPP baru yang sistem pendukungnya belum berjalan sepenuhnya, Swartoko mencari cara agar kinerja KPP tetap optimal. Untungnya, posisinya sebagai Kabid PPIP memiliki data yang bisa dijadikan acuan dalam bekerja. Ia menyuplai data kepada para AR, jurusita dan menerapkan one day one counseling, one payment.

Jadi, di luar upaya rutin, setiap hari mereka harus melakukan konseling setelah melakukan imbauan, analisis dan sebagainya.

“Namun, karena sistem belum siap, AR saya bagi sesuai dengan kapasitasnya. Yang ahli sawit mengerjakan sawit, kemudian dikerjakan satu kemudian diproduksi massal yang lain. Mirroring namanya. Yang bagian properti, dia mengerjakan properti terus hasilnya di-mirroring ke semua AR. Jadi yang mikir enggak usah banyak-banyak, istilahnya mengerjakan satu dapat 1000,” ujar Swartoko.

Salah satu tantangan terbesar di Pontianak menurut Swartoko adalah aktivitas underground economy. Masih banyak transaksi di bawah tangan sehingga perlu kemampuan lebih untuk bisa menggali potensi yang ada.

KPP juga senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak. Salah satunya melalui ajang “Ngobras” atau Ngopi Bareng Swartoko. Acara ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak agar lebih bagus. Acara dilakukan setiap Selasa dari pukul 09.00–10.00 WIB. Untuk bisa bergabung, Wajib Pajak harus registrasi lewat WhatsApp.

“Kami buat acara Ngobras. Karakter orang sini, kan, senang ngopi. Jadi, saya menggunakan pendekatan yang lebih soft, dan tidak secara langsung bicara pajaknya. Kalau sudah ketemu chemistry-nya biasanya mereka akan mengungkapkan kesulitannya sendiri.”

Di bidang peningkatan pelayanan, Swartoko juga memberikan pelayanan prima kepada 200 Wajib Pajak Besar dengan memberikan kartu prioritas. Wajib Pajak yang memiliki kartu prioritas mendapatkan privilese atau hak istimewa. Namun, bukan berarti hal itu diskriminatif. Bentuk keistimewaan itu sebagai penghargaan atas kontribusi dan kepatuhan sang Wajib Pajak. Contoh, keistimewaan mendapatkan pelayanan lebih, mulai dari tempat parkir khusus, dan loket khusus. Saat acara Ngobras, biasanya Wajib Pajak juga akan mendapat jadwal lebih prioritas.

“Kalau ada kewajiban yang belum kami ingatkan, akan kami ingatkan secara khusus sehingga lebih cepat supaya mereka enak,” kata Swartoko. Selain itu, jika usaha sang Wajib Pajak sedang sepi atau omzet menurun, KPP juga mencoba mencarikan solusi. Swartoko mencontohkan, ada Wajib Pajak perkebunan yang kesulitan menjual ampas kopra (bungkil) mereka. Ampas yang mereka hasilkan selama ini tak laku hingga akhirnya dibantu KPP mencarikan link mitra mereka.

“Setelah kami berkumpul dan berdiskusi, ternyata dapat informasi, kalau jual bungkil di sini, loh. Thailand. Dan itu langsung laku terjual pada minggu berikutnya. Waktu itu kami hubungkan dengan Duta Besar Thailand. Jadi,  WP berterima kasih sama kami,” tutur Swartoko.

Masih di bidang pelayanan, untuk memberi kemudahan Wajib Pajak yang mengantre, KPP Pontianak Timur juga membuat aplikasi antrean berbasis Android yang bisa diunduh oleh Wajib Pajak lewat Google Play Store. Melalui aplikasi itu Wajib Pajak bisa memantau aktivitas pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu yang sedang berjalan sehingga tidak perlu mengantre. Di aplikasi itu tertera jenis pelayanan lengkap dengan nomor loket dan nomor antrean yang sedang berjalan. Misalnya antrean pembuatan NPWP, SPT Masa, faktur, help desk, dan ekstensifikasi.

Baca Juga: Pajak Tuntas dengan Kartu Prioritas

Sementara dengan pemangku kepentingan setempat, KPP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak. Kerja sama meliputi pertukaran untuk meningkatkan penerimaan. KPP juga meyakinkan pemerintah kota maupun provinsi bahwa kerja sama itu akan saling menguntungkan. Dengan meningkatnya pajak, otomatis pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

Continue Reading

Report

Pajak Tuntas dengan Kartu Prioritas

Ruruh Handayani

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pendampingan dan komunikasi yang lancar membuat Wajib Pajak mudah memahami dan mengikuti aturan perpajakan. Sanksi pun terhindarkan.

 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terus berupaya meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi perpajakan, salah satunya dengan penyederhanaan proses bisnis dan peningkatan pelayanan di seluruh kantor pajak di Indonesia.

Proses bisnis yang serbabirokratis dan standar pelayanan yang kaku sudah mulai ditinggalkan. Fiskus  kini lebih memilih pendekatan humanis, berbaur dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, sembari mengenali potensi serta masalah setempat. Dengan begitu, kantor pajak dapat lebih luwes menentukan strategi tertepat untuk mendekati Wajib Pajaknya.

Dan Firmanto, salah satu Wajib Pajak orang pribadi, merasakan perubahan itu. Saat kami berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat pertengahan Februari lalu, WP yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak Timur ini mengatakan pajak bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan lagi. Menurutnya, petugas pajak sekarang tak lagi berjarak. Bahkan, petugas pajak kadang asyik berbincang dan berbaur dengan masyarakat setempat di kedai kopi.

“Petugas pajak sudah jauh lebih friendly. Sudah kayak teman baik. Jadi, enggak ada lagi birokrasi. Dan enggak menjadi suatu momok, enggak takut,” ungkap Firmanto di KPP Pratama Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (19/2).

Kami enggak mau kena penalti. Kalau sampai kena penalti, image kami jadi enggak bagus.

Kartu prioritas

Beberapa waktu lalu, KPP Pratama Pontianak Timur memberikan Kartu Prioritas kepada 200 Wajib Pajak besarnya. Laiknya nasabah prioritas pada bank, dengan kartu ini, WP berhak mendapatkan pelayanan prioritas, semisal akses komunikasi dengan petugas pajak untuk konsultasi dan penjelasan aturan baru.

“Kartu prioritas itu adalah salah satu bantuan juga,“ ujar Komisaris Aneka Group ini. “Kami perlu apa bisa tinggal akses, kemudahan untuk komunikasi. Karena selama ini yang dulu-dulu komunikasi antara petugas pajak sama Wajib Pajak itu jarang. Jadi, dengan ada peningkatan komunikasi, saya yakin akan bikin pajak itu lebih transparan.”

Menurut Firmanto, bisnis properti dan automotif yang digelutinya kerap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan aturan baru. Ia berharap, dengan adanya layanan pendampingan dan komunikasi yang mudah, ia tak akan kesulitan memahami dan mengikuti aturan yang dikeluarkan Ditjen Pajak. Ia tak ingin kena sanksi gara-gara terlambat mematuhi aturan.

“Kalau melalui kartu akses itu kita bisa bicara langsung. Transparansi tentang peraturan-peraturan pajak yang masih baru atau apa dengan cepat, tepat. Kalau cepat, kan, enggak sampai kena sanksi, penalti. Kami enggak mau kena penalti. Kalau sampai kena penalti, image kami jadi enggak bagus,” urai Firmanto.

Demi menjaga nama baik perusahaan yang sejak lama dirintisnya itu, Firmanto kerap berdiskusi dengan kantor pajak, terutama jika ingin mengembangkan sayap bisnisnya. “Kami hampir sebulan bisa dua–tiga kali bertemu untuk diskusi dengan AR. Kalau ada investasi baru, kami selalu diskusi dulu.”

Di akhir percakapan, Firmanto mengusulkan agar aturan pajak dapat dipublikasikan pada satu media yang diterbitkan secara reguler. “Kalau bisa aturan itu dipublikasi di suatu media perpajakan yang tetap, ada satu media pajak yang terbit berjangka. Supaya WP bisa baca-baca buku itu, mempelajarinya,” pungkasnya.

Continue Reading

Report

Penambangan Hijau dan ‘Restu Sosial

Ruruh Handayani

Published

on

Tak semata memikirkan bisnis, perusahaan tambang ini juga memedulikan kesejahteraan penduduk setempat dan keberlangsungan ekosistemnya.

Indonesia menyimpan sumber daya mineral melimpah yang terpendam di dalam perut bumi seperti nikel, timah, dan emas. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya mineral ini tentu dapat menggerakkan roda perekonomian daerah dan nasional.

Di sisi lain, eksploitasi mineral tambang secara besar-besaran juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan; pencemaran air, tanah, dan udara; serta perubahan sosial budaya. Maka tak heran jika aktivitas penambangan di suatu daerah kerap menuai penolakan dari warga setempat.

Masalah itu telah diperhitungkan PT Bumi Suksesindo (BSI) saat hendak beroperasi. Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk yang didirikan sejak 2012 silam ini adalah perusahaan tambang emas yang beroperasi di Gunung Tujuh Bukit (Tumpang Pitu), Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Wilayah ini disebut-sebut memiliki kandungan emas terbanyak kedua di Indonesia setelah tambang di Grasberg, Papua.

 “Social license”

Sebelum mulai beroperasi, PT BSI melakukan pendekatan baik kepada warga maupun pemerintah daerah (pemda). Direktur PT BSI Cahyono Seto mengatakan, untuk mendapatkan social license perusahaan bersosialisasi pada masyarakat di lima desa di Kecamatan Pesanggaran mengenai rencana kegiatan penambangan di Tumpang Pitu.

Selain itu, manajemen juga meyakinkan bahwa keberadaan perusahaan tambang dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial.

“Ada lima desa yang kami lakukan pendekatan, baik itu secara individu atau secara kelompok. Kami lihat potensi-potensi apa saja yang ada di desa-desa tersebut, baik itu secara ekonomi dan sosial. Apa, sih, yang biasa di sana kulturnya, isu apa yang berkembang di sana yang kita mesti antisipasi, juga isu sensitifnya seperti apa,” ujar Seto pada Majalah Pajak di kantor pusat PT BSI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Salah satu jenis pendekatan yang disebut Seto adalah perekrutan tenaga kerja yang diambil dari warga lokal. Hingga Maret 2018 lalu, 60 persen dari total 1.811 pegawai perusahaan ini merupakan penduduk Banyuwangi, dengan 38 persen di dalamnya merupakan warga Kecamatan Pesanggaran.

Kemudian, setelah mengkaji potensi masing-masing desa, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan hingga pariwisata; juga isu-isu penting di daerah ini seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, perusahaan membentuk tim eksternal dan memberlakukan program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) di kecamatan ini. Padahal, pada 2012 silam itu, tambang PT BSI belum operasional dan membukukan keuntungan untuk melakukan CSR. Seto menyebutnya sebagai bentuk kulonuwun atau permisi.

“Karena anggapannya kalau mau tinggal di rumah orang, yang anggota keluarga itu masih ada, menjadi tamu yang menginap lama, pasti, kan, kita ada rasa peduli terhadap warga itu. Kami juga mesti jaga toleransi masyarakat. Jadi, itu yang kami lakukan,” imbuh Seto.

Berbekal restu mayoritas penduduk, selanjutnya perusahaan melakukan presentasi kepada pemda untuk mendapatkan izin. Akhirnya, PT BSI beroperasional berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi pada 9 Juli 2012, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas lahan 4998 hektare dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 992.86 hektare.

Sebagai iktikad baik, perusahaan ini juga memberikan kepemilikan saham kepada Kabupaten Banyuwangi sebesar 10 persen senilai Rp 22 miliar dan menjadi 6,41 persen atau senilai lebih dari Rp 440 miliar setelah penutupan penawaran umum perdana saham (IPO)—ketika PT Merdeka Copper Gold melantai di bursa pada Mei 2015 lalu.

Walau demikian, Seto tak menampik bahwa hingga kini masih ada beberapa warga yang keberatan dengan aktivitas tambang di tanah kelahiran mereka. Ia mengklaim pihaknya terus memberikan edukasi dengan mengundang perwakilan warga untuk melihat langsung lokasi dan aktivitas penambangan. Mereka terdiri dari kelompok masyarakat (Pokmas), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan beberapa lembaga desa sekitar tambang.

Atas daya dan upaya yang dilakukan perusahaan, pada Februari 2016 lalu, proyek tambang ini ditetapkan juga sebagai Objek Vital Nasional oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Artinya, tambang Tumpang Pitu kini dalam pengawasan dan perlindungan negara. Selain itu, aparat penegak hukum wajib mengamankan proyek ini agar dapat beroperasi secara maksimal, karena memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional. Namun, status ini bisa dicabut sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran.

“Green mining”

Setelah proses pendekatan, perizinan, hingga pembukaan lahan, perusahaan melakukan produksi tambang perdananya pada Maret 2017 dengan capaian produksi sebanyak 142.468 ons emas dan 44.598 ons perak. Sedangkan hingga akhir 2018 lalu, PT BSI berhasil membukukan jumlah produksi sebesar 167.000 ons emas dan 140.000 ons perak.

Seto menjelaskan, perusahaan menggunakan teknologi pelindihan atau heap leach saat produksi. Proses pemisahan mineral emas dan turunannya menggunakan air yang digunakan terus-menerus ini diyakini ramah lingkungan karena tidak menyisakan limbah (tailing). Air yang digunakan pun tidak diambil dari sumber mata air atau air tanah, melainkan melalui air hujan yang ditampung di bendungan. Selain itu, PT BSI juga tidak menggunakan merkuri dalam proses pengolahan emasnya.

BSI ini perusahaan yang terbuka, baik dari transaksi sampai dengan pelaporan perpajakan. Jadi, kami tidak merasa ada yang kami tutup-tutupi

Di bidang lingkungan, PT BSI juga melakukan konservasi lingkungan, di antaranya dengan menanami kembali bukaan lahan yang tidak menjadi area produksi atau yang telah selesai dieksplorasi.

“Misalnya, begitu kami sudah selesai eksplor atau katakanlah kami sudah buka lahan ternyata lahan itu kandungannya enggak ada, tapi sudah terlanjur (dibuka), itu langsung kami reklamasi, menanam lagi tumbuhan-tumbuhan yang cocok di spot tersebut. Jadi, tidak kami biarkan terbuka.”

Program lainnya, yaitu terus melakukan pemantauan satwa, serta kualitas air, udara, dan tanah secara rutin.

“Misalnya, di situ ada binatang yang memang terancam kehidupannya saat kami mau eksplor, itu kami amankan dulu. Kami kerja sama dengan konservasi nasional dan Perhutani. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ditemukan hewan-hewan yang memang hidup di situ terus tiba-tiba mati.”

Transparansi dan objektivitas

Dengan menjadi perusahaan terbuka atau go public, perusahaan ini wajib beroperasi sesuai aturan dan data yang dimiliki harus dapat diakses oleh semua pemegang saham. Selain pemegang saham, perusahaan dengan kontribusi besar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 ini juga berkomitmen untuk menjaga transparansi pada instansi terkait, baik Pemda, Kementerian ESDM, Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, hingga kantor pajak terdaftar.

Seto menceritakan, sekitar November lalu pihaknya memboyong Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 Endang Sri Martuti dan beberapa stafnya ke tambang Tujuh Bukit untuk melihat langsung proses penambangan emas.

“BSI ini perusahaan yang terbuka, baik dari transaksi sampai dengan pelaporan perpajakan. Jadi, kami tidak merasa ada yang kami tutup-tutupi.”

Seto pun mengapresiasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 karena memiliki prinsip keterbukaan yang sama dengan pihaknya, serta menjalankan good corporate governance.

“Kalau sudah namanya transparan larinya ke sistem. Sistem ini saya lihat di perpajakan semakin bagus. Wajib Pajak pun sudah tidak bisa menghindar namanya sudah on-line. Sudah sistem yang baik, akhirnya muncul keseimbangan. Fairness itu yang harus Wajib Pajak juga dapat, dari sisi pemerintah juga bisa fair penerimaannya, kami yang mengeluarkan juga fair. Itu yang mesti dijaga,” pesannya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 minggu ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 minggu ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 minggu ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News3 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News3 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News4 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News11 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Trending