Connect with us

Tax Light

Kebiasaan Baru

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi
Tidak mudah membuat Wajib Pajak percaya bahwa ‘pemaksaan’ perubahan kebiasaan mereka dalam melapor SPT Tahunan adalah demi kebaikan juga.

 

Majalahpajak.net-Mengubah kebiasaan bukanlah perkara gampang, apalagi kalau kebiasaan itu sudah berlangsung lama. Misalnya, tidak mudah mengubah kebiasaan berolahraga pagi menjadi malam atau sebaliknya. Tidak mudah pula mengubah makan buah sesudah makan menjadi sebelum makan. Dan tidak mudah pula mengubah kebiasaan lapor SPT Tahunan dengan e-SPT menjadi e-Form.

Sebagian memilih olahraga pagi demi udara segar dan vitamin D dari sinar matahari. Namun, sebagian lagi mungkin memilih olahraga di sore atau malam hari karena senggang. Mana yang lebih baik tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa waktu olahraga terbaik ditentukan oleh tujuan berolahraga itu sendiri.

Begitu juga dengan makan buah—mau sebelum atau sesudah makanan utama itu bergantung kepada buah yang dimakan dan kandungan yang terkandung di dalamnya serta kondisi tubuh masing-masing orang yang makan buah.

Baca Juga : e-Faktur, Inovasi DJP untuk Menekan Penyalahgunaan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak

Profesor Ilmu Olahraga Terapan Lara Carlson, Ph.D mengatakan olahraga pagi bermanfaat menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan. Sedangkan olahraga malam hari menurut ahli kesehatan Dr. Michael Triangto, SPKO lebih efektif untuk pembentukan otot.

Sementara, makan buah, menurut pakar gizi, dianjurkan sebelum makan utama agar nutrisi buah diserap tubuh dengan lebih baik, dengan syarat tidak ada masalah dengan lambung. Yang sedang diet bisa menerapkan cara ini karena buah membuat cepat kenyang. Namun sebaliknya, jika memiliki masalah dengan sistem pencernaan, dianjurkan makan buah setelah makan agar tidak menaikkan asam lambung.

Bagaimana dengan kebiasaan lapor SPT Tahunan? Aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk “.csv”) sudah menemani Wajib Pajak sejak tahun 2004 dan pasti sudah dirasakan nyaman untuk digunakan, sementara aplikasi e-Form baru digunakan mulai tahun 2016—masih terasa seperti aplikasi baru. Setelah hampir 20 tahun menggunakan aplikasi e-SPT tentu ada rasa enggan beralih ke e-Form yang ternyata tidak dapat dihindari.

Tanggal 15 Februari 2022 diumumkan bahwa DJP akan menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap, diawali dengan penutupan untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 pada 28 Februari 2022, pukul 16.00 WIB. Itu harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan.

Selanjutnya aplikasi e-Form diharapkan menjadi pilihan yang lebih menarik karena sudah tersedia untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 dan memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara daring. Wajib Pajak yang kerap menggunakan “fitur impor” yang ada dalam aplikasi e-SPT tidak perlu khawatir karena dalam aplikasi e-Form pun sudah tersedia, hanya perlu diperhatikan ukuran maksimal file yang diunggah.

Baca Juga : Cara Membuat Laporan Pajak yang Baik dan Benar

Sejak tahun 2019 aplikasi e-Form telah menyediakan formulir SPT Tahunan yang dapat diisi dalam bentuk portable document format (.pdf) sehingga jadi lebih mudah untuk diunduh dan diunggah kembali untuk pelaporan secara daring. Berurusan dengan file pdf memang perlu memasang aplikasi Acrobat DC Reader. Namun, ini hal mudah karena Wajib Pajak umumnya sudah akrab dengan aplikasi pembaca pdf yang lazim dipakai oleh banyak instansi dan organisasi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk mengisi e-Form, Wajib Pajak harus menggunakan Acrobat DC Reader 32-bit.

Mengubah kebiasaan olahraga dan makan buah yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kondisi tubuh seseorang bisa dilakukan dengan memberi motivasi bahwa perubahan itu demi pilihan yang lebih baik. Namun bagaimana dengan pengalihan e-SPT ke e-Form yang bukan pilihan—karena kanal e-SPT ditutup secara permanen— meskipun tentu saja ini diambil demi menjaga kualitas data menjadi lebih baik?

Percayalah, peralihan ke aplikasi e-Form mulai pelaporan SPT Tahunan Tahun 2021 ini di samping demi kualitas data yang lebih baik juga demi kebaikan WP secara umum. Kali pertama kadang ditemukan kendala, kurang ini dan kurang itu, tapi kali berikutnya akan lebih lancar dan selanjutnya menjadi kebiasaan.

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Tax Light

Belajar Siap Bayar Pajak

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

Lebih dari sekadar menanamkan nilai penting pajak, edukasi pajak hendaklah menyasar “future taxpayers” untuk benar-benar menjadi pembayar pajak yang punya komitmen kuat kepada negara.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Amsal, murid kelas 6, ingin membanggakan orang tua, membanggakan negara, menjadi pengusaha sukses, bupati, atau gubernur. Ia belajar penuh semangat, karena di sekolahnya yang bersih dan gratis itu ia mendapat teman sekaligus menimba ilmu dari guru-gurunya yang baik.

Ya, semoga, dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan itu, cita-cita luhur Amsal terwujud. Namun, di sisi lain, kita juga harus memberi Amsal pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh rakyat, pemerintah memerlukan dana, dan dana itu didapat dari pajak. Untuk itulah kegiatan Pajak Bertutur hadir: membuka cakrawala pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak bagi pelajar dan mahasiswa.

Dari wilayah barat Indonesia, KP2KP Sigli memilih SMA Negeri 3 Unggul, Sigli, Aceh sebagai lokasi Pajak Bertutur 2022. Di sana, Azatila dan Alifia mengatakan bahwa Pajak Bertutur menumbuhkan citra bahwa pajak dekat dengan siswa dan membuat generasi milenial lebih paham pentingnya pajak.

“Kakak-kakak dari kantor pajak sangat baik dan ramah, kreatif dan seru, dan sangat mudah dipahami ketika menjelaskan materinya,” ujar mereka.

Baca Juga: “Passion” Lama Bersemi Kembali

Di wilayah timur Indonesia, KP2KP Teminabuan memilih Rumah Belajar Cendrawasih di Sorong Selatan, Papua Barat. Kolaborasi KP2KP dan Rumah Belajar Cendrawasih mewujudkan keinginan anak-anak di pelosok Teminabuan untuk memperoleh pendidikan meskipun dengan keterbatasan fasilitas belajar. Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya disampaikan di alam terbuka sambil duduk dan bermain di atas rumput.

Di MAN 1 Sula, Maluku Utara, Tajudin Galela, salah seorang siswa peserta Pajak Bertutur 2022 yang dilakukan oleh KP2KP Sanana menyampaikan kebahagiannya setelah kegiatan belajar pajak yang diselingi permainan.

“Kita jadi paham bahwa pajak penting karena kalau tidak ada pajak, tidak ada pembangunan jalan. Karena itu, kita harus belajar agar siap bayar pajak,” ujar Tajudin.

Keseruan dan antusiasme peserta Pajak Bertutur 2022 di SMA Negeri 1 Siak yang menjadi lokasi terpilih KP2KP Siak Sri Indrapura membuat Jefrinaldi, Sang Kepala Kantor “merinding” ketika menyaksikan penampilan peserta mengikuti aneka lomba di acara Pajak Bertutur tersebut. Ibu Nila Kusumawati, mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1 Provinsi Riau, berharap kegiatan serupa dilaksanakan di kabupaten-kabupaten lainnya.

Dalam Rencana Strategis DJP ditetapkan bahwa peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dilakukan melalui program edukasi yang efektif. Selain melalui kegiatan Pajak Bertutur, salah satu program pengembangan layanan edukasi yang memiliki urgensi kebutuhan cukup tinggi adalah pemutakhiran situs www.edukasi.pajak.go.id.

Situs www.edukasi.pajak.go.id merupakan salah satu kanal resmi milik DJP yang difokuskan untuk edukasi perpajakan. Pemanfaatan laman ini dinilai belum optimal apabila dilihat dari jumlah pengunjungnya dan juga konten yang dimuat di dalamnya. Padahal, laman tersebut merupakan pintu gerbang edukasi untuk seluruh masyarakat. Di sana, berbagai materi—yang sangat bermanfaat bagi para future taxpayers—dapat dipergunakan untuk kegiatan inklusi kesadaran pajak mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Baca Juga: Manfaatkan PPS Sebagai Win-win Solution

Hadirnya teknologi informasi di era digital memunculkan tantangan baru terhadap kegiatan edukasi kesadaran pajak. Kreativitas dan inovasi kian perlu dilibatkan dalam penyusunan strategi edukasi. Kanal-kanal edukasi harus memadai dan sesuai perkembangan zaman. Dan pada akhirnya, edukasi pajak hendaklah bukan sekadar menyampaikan informasi perpajakan dan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak, menanamkan komitmen yang kuat untuk turut serta membiayai belanja negara dan bahkan menghapus masalah penghindaran pajak.

Pajak Bertutur tahun 2022 dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak secara serentak di seluruh indonesia dengan melibatkan Kantor Pusat DJP, 34 Kantor Wilayah DJP, 352 Kantor Pelayanan Pajak, 202 KP2KP. Sebagai salah satu bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak, kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan secara berkesinambungan sejak 2017.

Lanjut baca

Tax Light

Kado Indah Hari Pajak

Diterbitkan

pada

Prokrastinasi membuat beberapa WP berduka di akhir masa PPS. Namun, semoga capaian PPS jadi kado terindah buat Hari Pajak Tahun 2022.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut sebagai Tax Amnesty Jilid II telah usai. Perjalanan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 diakhiri dengan berbagai cerita, mulai dari ragu, galau, duka, suka, dan lega.

Perasaan ragu dan galau tecermin dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memutuskan untuk mengikuti PPS sepanjang Januari sampai dengan Mei. Sepanjang 5 bulan tersebut jumlah WP yang memutuskan mengikuti PPS berkisar antara 6.000 hingga 14.000 per bulan. Lonjakan tajam terjadi pada Juni di mana sebanyak 204.154 WP memutuskan ikut PPS. Nilai PPh yang dibayarkan WP pun melonjak dari Rp 176 miliar (Januari) menjadi Rp 2,6 triliun (Mei). Capaian jumlah PPh di bulan Juni sebesar Rp 53,43 triliun, sebanding dengan lonjakan jumlah WP yang mengikuti PPS.

Barangkali 6 bulan memang bukan waktu yang panjang untuk akhirnya memutuskan apakah akan mengikuti PPS atau tidak. Atau memang tipikal WP di Indonesia yang lebih memilih untuk mengambil keputusan di batas akhir waktu yang diberikan?

Baca Juga: Niat Tulus

Meski kerap dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, banyak WP mengulangi tindakan prokrastinasi (menunda) ini. Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan contoh yang paling nyata, terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Prokrastinasilah yang menyebabkan beberapa WP berduka di akhir masa PPS karena pada menit-menit terakhir menjelang pukul 23.59 di 30 Juni lalu masih menunggu token yang dibutuhkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), atau gagal lapor karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak muncul akibat transaksi pembayaran dilakukan di hari terakhir setelah jam kerja perbankan usai.

Di sisi petugas pajak sebenarnya ritmenya sedikit berbeda, kegiatan edukasi dan berbagai konten kehumasan bermunculan menjelang dimulainya PPS pada akhir tahun 2021 lalu. Sepanjang Januari dan Februari semangat menyebarluaskan informasi PPS masih terasa gaungnya, lalu menurun Maret dan April ketika WP lebih memerlukan edukasi, pelayanan dan konten kehumasan yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh. Pada bulan April, momen kenaikan tarif PPN beserta beberapa ketentuan turunannya cukup menyita waktu edukasi, bahkan menurunkan jumlah konten kehumasan PPS. Memasuki Juni, barulah edukasi, pelayanan, dan konten kehumasan digalakkan kembali.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung secara aktif seperti webinar, seminar, kelas pajak dan sosialisasi, juga melalui penyuluhan langsung secara pasif di mana helpdesk dibuka di seluruh unit kerja baik secara luring maupun daring, serta memanfaatkan media luar ruang dan media cetak. Penyuluhan tidak langsung baik satu arah maupun dua arah dilakukan melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, siniar termasuk memanfaatkan kanal media sosial.

Baca Juga: Perhatian Penuh

Sepanjang Juni dilakukan layanan di luar kantor yang mencakup 310 titik yang meliputi pusat perbelanjaan, mal, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat olahraga yang beberapa di antaranya sempat dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat/pemda. Kampanye simpatik juga dilakukan lewat 37 kegiatan meliputi pembagian leaflet, kegiatan olahraga, dan car free day. Tidak ketinggalan sosialisasi dalam bentuk tax gathering dan kunjungan langsung kepada 29 pejabat pemerintah pusat/pemda.

Seluruh kegiatan itu rupanya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sepanjang Juni, jumlah WP yang mengikuti PPS bertambah 204.154, sehingga total menjadi 247.918. Jumlah pembayaran PPh pada Juni pun sangat tinggi, yakni Rp 53,43 triliun, atau totalnya Rp 61,01 triliun.

Saat konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya apakah beliau puas dengan total capaian PPS. Jawabannya, bukan puas atau tidak puas tapi PPS ini merupakan suatu ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan WP dan pada waktunya nanti akan berkontribusi dalam meningkatkan tax ratio Indonesia. Itu tentu sesuai dengan tujuan akhirnya mengingat PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terima kasih kepada WP yang mengikuti PPS atas kontribusi mereka ikut serta membangun negara Indonesia melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final PPS. Terima kasih juga kepada para petugas pajak yang telah memberikan edukasi dan pelayanan serta menyajikan konten kehumasan yang dapat membantu pemahaman WP tentang PPS.

Capaian PPS yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk peningkatan kepatuhan WP dan tax ratio semoga menjadi kado terindah bagi Hari Pajak Tahun 2022.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Penuh

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
APBN dapat sehat kembali bila berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memberikan perhatian penuh mereka.

Majalahpajak.net – Seorang anak yang sakit pasti akan mendapat perhatian penuh dari orangtuanya. Apa pun akan dilakukan agar anaknya kembali pulih, mulai dari menjaganya siang dan malam, membawa ke dokter, memberikan obat, bahkan mencari berbagai alternatif penyembuhan mulai dari yang biayanya murah sampai yang mahal. Kalau tidak memiliki uang yang cukup, tidak jarang orangtua mencari pinjaman sana sini demi kesembuhan anaknya. Hal semacam itu juga sangat mungkin terjadi apabila yang sakit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan APBN tidak berada pada kondisi sehat. Begitu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya, sementara pendapatan menurun karena menyusutnya setoran pajak sebagai imbas terganggunya bisnis para pengusaha yang biasa menyetor pajak.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai pengelola anggaran harus mengambil sikap demi menjaga kesehatan APBN, salah satunya adalah dengan cara menaikkan tarif PPN mulai 1 April 2022 dari semula 10 persen menjadi 11 persen. Walaupun masih ada yang menentang kebijakan yang telah disetujui oleh para wakil rakyat tersebut, keputusan kenaikan tarif tetap diberlakukan tanpa penundaan, seperti yang diharapkan banyak pihak. Beberapa pihak menyampaikan bahwa keputusan yang tidak populer ini diambil pada waktu yang tidak tepat.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Terbitnya empat belas Peraturan Menteri Keuangan klaster PPN yang merupakan amanat Undang-Undang HPP pun turut dijadikan polemik, seolah pemerintah menetapkan objek pajak baru. Memang ada yang merupakan objek pajak baru tapi sebetulnya sebagian besar merupakan pengaturan penyesuaian tarif. Kegiatan membangun sendiri, LPG Tertentu, penyerahan hasil tembakau, penyerahan barang hasil pertanian tertentu, penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebenarnya sudah sejak lama dikenakan PPN, yang diatur kembali adalah penyesuaian tarifnya.

Sebagai contoh, PMK yang mengatur PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan dinilai tidak adil karena akan sangat memberatkan petani di pelosok desa yang tidak mengerti mekanisme Pajak Keluaran Pajak Masukan. Padahal, para petani tersebut mungkin tidak termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak.

Atau, PMK yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan dengan Aset Kripto—begitu diterbitkan mengundang banyak pro dan kontra. Padahal, aset kripto saat ini telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dan setiap penghasilan dari perdagangan kripto memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada penerimanya.

Baca Juga: BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Sosialisasi ketentuan perpajakan yang baru kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak menjadi hal yang kian penting dan menantang. Saat ini masyarakat semakin kritis dalam menilai suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa penerbitan suatu ketentuan pasti ada latar belakangnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa peraturan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dipilah-pilah dan terkotak-kotak.

Tidak sekadar memuat kenaikan tarif PPN, Undang-Undang HPP juga mencantumkan fasilitas dan insentif, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan dapat memacu tingkat inflasi di mana kenaikan harga dapat terjadi dan tidak terkendali. Namun tentunya, hal ini sudah menjadi bahan pemikiran para pemimpin negara ini: pengawasan harus dijalankan dengan baik. Pengawasan itu tidak terbatas pada proses mencari pendapatan negara saja, tetapi juga mencakup pada proses belanjanya. Perhatian penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diharapkan agar APBN dapat pulih kembali dalam keadaan sehat.

Lanjut baca

Populer