Connect with us

Topic

Kata Kunci Gairah Ekonomi

Diterbitkan

pada

Kesamaan persepsi, sinergi, dan integrasi menjadi kata kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di masa pandemi.

Seiring berlakunya desentralisasi, setiap daerah, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya untuk kepentingan masyarakat mereka, termasuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Artinya, strategi pembangunan nasional tak akan berjalan tanpa mempertimbangkan potensi dan dinamika daerah. Maka, program-program pembangunan nasional pun harus mengacu pada upaya menciptakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Dengan demikian, keselarasan persepsi, kemauan bersinergi dan integrasi menjadi kata kunci bagi keberhasilan pembangunan. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Dalam konteks pandemi Covid-19, pemerintah pusat membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak mewabahnya virus ini. Selain penanganan krisis kesehatan, program ini juga sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi di berbagai sektor. Program itu antara lain pinjaman PEN ke daerah yang mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah; dukungan kelayakan untuk proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU); dan penempatan uang negara pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Berbagai dukungan itu terbukti mampu menggeliatkan ekonomi di daerah yang selama satu setengah tahun terakhir lesu. Kondisi ini juga diakui oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Ia mengatakan, penanganan pandemi membutuhkan kerja bersama dari semua elemen, termasuk pemerintah pusat. Sutan mengapresiasi pemerintah pusat yang tidak hanya memberi bantuan dana, tetapi juga berbagai perhatian lain, semisal biaya perawatan pasien Covid-19 hingga vaksin gratis. Berkat bantuan itu, hingga saat ini wilayahnya belum pernah masuk dalam zona merah Covid-19.

Untuk menyelamatkan kalangan usaha terdampak, terutama sektor UMKM, Pemkab Dharmasraya mengadakan kegiatan pelatihan bagi pengelola UMKM. Ia juga melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku UMKM dari Presiden RI. Sekitar 5.000 UMKM di Kabupaten Dharmasraya diusulkan menerima bantuan agar dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya di masa pandemi.

Demikian halnya dengan Provinsi Bali. Pulau Dewata itu mendapat Rp 6,14 triliun dana PEN yang dianggarkan untuk program perlindungan sosial, kesehatan, dunia usaha, padat karya tunai, juga dukungan bagi pelaku UMKM. Kolapsnya ekonomi Bali ini menjadi perhatian utama pemerintah pusat—dan tentunya pemerintah daerah—di tahun pemulihan ini. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahkan menyatakan, percepatan pemulihan perekonomian Bali butuh kebijakan khusus yang bersifat spasial. Presiden dan sejumlah pejabat negara pun menekankan pentingnya pemulihan ekonomi Bali dan mengajak semua pihak bahu-membahu memulihkan Bali.

Di sisi perbankan, BPD pun cukup berhasil menjalankan peran. Alokasi dana PEN yang dipinjamkan oleh pemerintah pusat sebagian besar disalurkan untuk mengungkit sektor produktif. Tahun ini, pemerintah telah melakukan penempatan dana PEN pada 22 BPD sebesar Rp 16,45 triliun dengan target leverage kredit hingga 3 kali atau mencapai hampir Rp 50 triliun.

Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Wimran Ismaun menyampaikan, hingga pertengahan tahun ini, BPD telah menyalurkan kredit dari penempatan uang negara sebesar Rp 36,4 triliun kepada UMKM maupun non-UMKM. Selain menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BPD juga menyalurkan kredit kepada UMKM yang juga bersumber dari dana sendiri bersama dengan penempatan dana pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Di luar itu, BPD juga telah melakukan restrukturisasi kredit berupa rescheduling maupun penurunan suku bunga kepada nasabah, baik UMKM maupun bukan.

Keseriusan sinergi mutualistik antara pemerintah pusat dan daerah juga ditunjukkan dengan komitmen integrasi data dan informasi untuk mencapai kemandirian fiskal di masa mendatang. Proses ini sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kolaborasi ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah melalui pertukaran data dan informasi perpajakan, data perizinan, serta data atau informasi lainnya.

Kerja sama ini sangat fair mengingat pemerintah daerah mendapatkan dana alokasi umum dan dana transfer yang lainnya dari pusat. Di sisi lain, DJP juga diminta mendukung data agregat potensi pajak daerah, misalnya data potensi pajak restoran, perhotelan, atau hiburan. Mengingat DJP memiliki data Pajak Pertambahan Nilai yang dihasilkan dari sektor-sektor itu.

Demi memperkuat sinergi, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pun mengusulkan pertukaran data antara DJP dan pemda dapat masuk dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). RUU itu kini tengah dibahas bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain sinergi dan kerja sama itu, yang tak kalah penting adalah kesamaan persepsi setiap daerah dalam menjalankan suatu kebijakan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Nicolas Mandey, antara lain, meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam memahami dan menegakkan aturan.

Topic

Merencanakan Era Bali Baru

Diterbitkan

pada

Penulis:

Optimalisasi sumber ekonomi baru tengah digalakkan Pemda Bali melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pulau Bali telah lama terbiasa mengandalkan pendapatannya dari pariwisata. Sebagian besar penduduk Pulau Dewata membuka berbagai jenis usaha yang berafiliasi dengan pariwisata, mulai dari akomodasi, makan, dan minum; berdagang aneka jenis cendera mata; hingga layanan transportasi. Sebagian bahkan meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai petani, nelayan, atau penyedia jasa konstruksi untuk bekerja di hotel berbintang, restoran mewah, sampai hiburan malam. Pemrov Bali mencatat sekitar 1 juta dari 4,32 juta penduduknya bekerja di sektor pariwisata. Tak heran bila sumbangan sektor ini terhadap perekonomian Bali mencapai 53 persen.

Namun, pandemi Covid-19 membuyarkan angka itu. Seluruh tempat wisata sekaligus akses masuk bagi wisatawan harus ditutup. Pemda Bali dan pelaku wisata kelimpungan. Pengaruh pandemi Covid-19 ini bahkan disebut-sebut jauh lebih mengguncang ketimbang tragedi Bom Bali dan erupsi Gunung Agung. Perekonomian Bali terkontraksi hingga minus 9,31 persen; pengangguran terbuka melonjak menjadi 5,63 persen dari sebelumnya yang hanya 1,57 persen. Pelaku wisata mengklaim total kerugian akibat pandemi mencapai lebih dari Rp 10 triliun.

Bantu Bali

Kolapsnya ekonomi Bali ini menjadi perhatian utama pemerintah pusat—dan tentunya pemerintah daerah—di tahun pemulihan ini. Berkali-kali presiden dan sejumlah pejabat negara menekankan pentingnya pemulihan ekonomi Bali dan mengajak semua pihak bahu-membahu memulihkan Bali. Bali pun mendapat Rp 6,14 triliun dana PEN yang dianggarkan untuk program perlindungan sosial, kesehatan, dunia usaha, padat karya tunai, juga dukungan bagi pelaku UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, percepatan pemulihan perekonomian Bali butuh kebijakan khusus yang bersifat spasial dan dibagi menjadi tiga fase yakni fase pandemi, survival, dan transformasi. Fase pandemi, dilakukan melalui kampanye besar-besaran tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pada fase survival, diperlukan perubahan strategi dari “Bali dikunjungi dunia” menjadi “Bali mengunjungi dunia”. Artinya, produk-produk khas Bali yang harus lebih banyak go international dengan memanfaatkan lokapasar. Sementara fase transformasi dilakukan melalui diversifikasi sumber ekonomi baru agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor pariwisata yang rentan terhadap berbagai isu seperti keamanan dan kesehatan.

Itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kelautan, dan lainnya. Tak mau kalah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun sempat menggagas Work from Bali.

Gagasan lainnya adalah We Love Bali yang memperkenalkan dan mengedukasi penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yaitu cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment friendly (ramah lingkungan). Sandiaga ingin, wisatawan merasa aman dan nyaman mendatangi penginapan atau restoran.

Penanganan kesehatan

Agar Bali kembali dikunjungi, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mutlak dilakukan. Apalagi Bali akan menjadi tuan rumah KTT G20, akhir Oktober 2022. Per 4 Agustus lalu, 3 juta lebih penduduk Bali telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Itu sudah 102,76 persen dari targetnya, yaitu 70 persen dari total penduduk.

Tak hanya itu, upaya penurunan kasus Covid-19 juga terus dilakukan. Selain melalui PPKM level 4; Pemprov Bali menggandeng pemkab, TNI/Polri, dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan isolasi terpusat (isoter). Kasus aktif di Provinsi Bali pun terus turun, dari 11.303 kasus di bulan Juli menjadi 305 di akhir Agustus.

Diversifikasi ekonomi

Untuk menegaskan keberpihakan kepada masyarakat, Pemprov Bali memberikan tiga macam relaksasi pajak daerah yang tertuang dalam Pergub Bali Nomor 21 Tahun 2021. Peraturan itu meliputi diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku sampai 3 September 2021, penggratisan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari 4 September sampai 17 Desember 2021, serta pembebasan bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB yang berlaku 8 Juni hingga 17 Desember 2021.

Sementara untuk rencana jangka menengah-panjang, agar Bali lebih tahan dan kuat menghadapi guncangan ekonomi, Wayan dan pejabat daerah mengarahkan pembangunan perekonomian Bali kepada sektor-sektor alternatif seperti perikanan, pertanian, jasa pendidikan/kesehatan, dan industri melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Sebagai langkah awal, Wayan mengusulkan anggaran senilai Rp 100 miliar untuk pembangunan sektor pertanian di Bali—telah disetujui dan digelontorkan Kementan. Wayan pun telah menyiapkan sejumlah rencana atas anggaran itu, antara lain untuk pengembangan komoditas unggulan, pengembangan infrastruktur pertanian, dan bantuan peralatan dan mesin pertanian.

Strategi lainnya adalah mendorong industri ekonomi kreatif berbasis teknologi pada pelaku UMKM terutama di daerah yang paling parah terdampak pandemi, yakni di pusat aktivitas pariwisata—Denpasar, Badung, dan Gianyar. Dua teknologi difokuskan di sana, yakni teknologi digital untuk akses pasar, dan teknologi untuk produksi.

Di Badung, ekosistem ekonomi digital dibangun melalui peluncuran aplikasi BAGO atau Badung Go and Grow Together. Sementara di Denpasar, sejumlah e-commerce digandeng untuk penerapan UMKM Go Digital.

Diversifikasi ekonomi berbasis digital juga dimungkinkan untuk dikembangkan di Bangli, Buleleng, dan Jembrana yang memang telah lama berkecimpung di sektor pertanian dan perikanan. Ketiganya menjadi tempat “pelarian” bagi pekerja pariwisata yang kini kehilangan pekerjaan.

Kini, sejumlah desa di Buleleng bahkan menjadikan pandemi sebagai momentum kebangkitan perkebunan dan pertanian. Mereka kembali bergotong royong mengembangkan potensi daerah mereka, seperti lontar, kacang mede, dan kelapa.

Lanjut baca

Topic

Pulih karena Beli Produk Sendiri

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemulihan ekonomi memerlukan sinergi bersama dari pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat—juga kebijakan yang tidak multitafsir.

Gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat benar-benar diterapkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi bencana nonalam pandemi Covid-19. Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengajak seluruh unsur di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yakni ketua DPRD, kapolres, dandim, tokoh agama dan masyarakat menandatangani pakta integritas yang berisi kesepakatan bersama dalam menangani pandemi di wilayah itu.

Poin kesepakatan bersama ini meliputi berperan secara proaktif dalam upaya menyosialisasikan efek dan bahaya dari Covid-19 serta manfaat protokol kesehatan (prokes), menunjukkan tata cara pelaksanaan prokes yang benar kepada masyarakat, memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban melaksanakan prokes saat berada di luar rumah, selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bahaya Covid-19, dengan melaksanakan prokes, mengajak keluarga untuk mematuhi prokes di mana pun, memberdayakan dan koordinasi dengan seluruh komponen bangsa untuk menggalang masyarakat lebih sadar untuk melaksanakan prokes.

Menurut Sutan, penanganan pandemi membutuhkan kerja bersama dari semua elemen dan pihaknya juga terus mengajak masyarakat untuk disiplin prokes.

“Semoga dengan kerja bersama, kita bisa segera keluar dari kondisi wabah ini dengan izin Allah,” kata Sutan.

Bantuan dari pemerintah pusat untuk menangani pandemi di daerah juga tidak sedikit jumlahnya. Sutan mengapresiasi segala dukungan dari pemerintah pusat yang tidak hanya memberikan bantuan dana, namun juga berbagai perhatian lainnya yang sangat membantu.

“Kebijakan Pak Presiden dalam penanganan Covid-19 sangat membantu sekali. Biaya perawatan Covid-19 bisa ratusan juta, tapi di Indonesia itu gratis. Kemudian vaksin gratis. Dengan adanya perhatian itu masyarakat menjadi terbantu,” kata Sutan.

Hingga saat ini wilayahnya belum pernah masuk dalam zona merah Covid-19. Terdapat sekitar 47.000 jiwa Dharmasraya dari total 176.000 warga yang telah menerima vaksin.—angka tertinggi untuk tingkat kabupaten di Sumbar.

Selamatkan sektor UMKM

Untuk membantu pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Pemkab Dharmasraya mengadakan kegiatan pelatihan bagi pengelola UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Pemkab juga mengoptimalkan sumber daya UMKM, misalnya dalam memenuhi kebutuhan masker di masa pandemi yang diproduksi oleh sektor UMKM.

“Seluruh kebutuhan masker di Pemkab Dharmasraya diproduksi oleh UMKM. Jadi, kita tidak beli ke pihak lain. Sehingga, UMKM bisa mendapatkan keuntungan di tengah pandemi ini,” jelasnya.

Pihaknya juga melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku UMKM dari Presiden RI. Terdapat sekitar 5.000 UMKM di Kabupaten Dharmasraya yang diusulkan menerima bantuan agar dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya di masa pandemi.

Di masa pandemi yang penuh tantangan ekonomi, jajaran Pemkab Dharmasraya mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Multitafsir di level pemda

Sebelumnya sempat muncul kritik tajam yang ditujukan ke pemerintah kota/daerah dalam memahami instruksi pemerintah pusat terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Nicolas Mandey, pemda perlu lebih cermat dalam menegakkan aturan di pusat perbelanjaan agar tidak terjadi multitafsir dalam menerapkan kebijakan di sektor retail.

Ia mempermasalahkan langkah beberapa bupati dan wali kota yang langsung memutuskan penutupan swalayan. Padahal, pemerintah pusat tidak memerintahkan penutupan terhadap gerai yang melayani kebutuhan pokok. Roy mengungkapkan, ada beberapa daerah di Indonesia yang menutup pasar swalayan mereka. Bahkan, ada yang melakukan tekanan dan tidak mengajak komunikasi maupun observasi dengan asosiasi setempat.

“Ini karena kebijakan pemda yang multitafsir dengan berbagai macam alasan dan mengakibatkan banyak regulasi yang tidak sesuai diterapkan di daerah. Padahal yang kita perangi itu Covid-nya, bukan peretailnya. Jadi, jangan asal tutup saja,” tegas Roy.

Pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk melanjutkan PPKM Darurat dengan sejumlah catatan. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan berupa beberapa insentif bagi sektor retail dalam menghadapi tantangan di masa perpanjangan kebijakan PPKM Darurat.

Lanjut baca

Topic

Salurkan Dana PEN ke Sektor Produktif

Diterbitkan

pada

Penulis:

Alokasi dana PEN pada sektor produktif menjadi strategi BPD untuk membantu pemulihan ekonomi daerah agar berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah terus mengakselerasi program PEN melalui penempatan dana di bank umum. Penempatan dana ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perbankan sehingga dapat menyalurkan kredit ke sektor-sektor ekonomi produktif dengan optimal untuk mendukung pemulihan perekonomian. Dampak kebijakan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu ini pun sudah terlihat dari adanya pertumbuhan kredit, terutama segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang positif.

Pada sisa periode tahun ini, pemerintah tidak lagi menempatkan dana PEN di tiga bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri Tbk. Hal ini lantaran ketiga bank pelat merah itu sudah tidak mengajukan permohonan penempatan kembali.

Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Noor Faisal Achmad mengatakan, keputusan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam PMK itu disebutkan, dana PEN ditempatkan di bank umum/Himbara berdasarkan usulan permintaan dari bank umum mitra. Dari empat bank Himbara, hanya Bank Tabungan Negara (BTN) yang mengajukan kembali dengan nilai sebesar Rp 10 triliun. Selebihnya, dana PEN akan disalurkan ke kreditur melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pemerintah telah melakukan penempatan dana PEN 2021 pada 22 BPD sebesar Rp 16,45 triliun dengan target leverage kredit hingga 3 kali atau mencapai hampir Rp 50 triliun.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Wimran Ismaun menyampaikan, saat ini ada 27 BPD yang menjadi anggota Asbanda. Jumlah itu terdiri dari 12 bank umum konvensional, 12 bank umum syariah, dan 13 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. BPD yang umumnya dimiliki pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota selalu berusaha membantu pemda dan masyarakat di daerah dalam menghadapi permasalahan di daerah, apalagi saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Hingga pertengahan tahun ini, untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19, BPD telah menyalurkan kredit dari penempatan uang negara sebesar Rp 36,4 triliun kepada UMKM maupun non-UMKM. Hal itu dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.

Wimran menyebut, selain penyaluran program bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BPD juga menyalurkan kredit kepada UMKM yang juga bersumber dari dana sendiri bersama dengan penempatan dana pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Penempatan uang negara disalurkan oleh BPD kepada UMKM sebesar 22,59 persen dan kepada non-UMKM sebesar 77,41 persen. Di samping itu, BPD juga telah melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah UMKM maupun bukan UMKM, berupa rescheduling maupun penurunan suku bunga,” kata Wimran, seperti dikutip dari situs resmi Asbanda awal September lalu.

Salah satu BPD yang dipercaya pemerintah sebagai penyalur dana stimulus ekonomi PEN adalah Bank Jawa Barat (BJB). Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi menyampaikan, terdapat dua gelombang penyaluran PEN BJB pada 2020–2021 dengan nilai masing-masing Rp 2,5 triliun per periode.

Pada periode pertama tahun 2020, BJB selesai menyalurkan dana PEN dalam kurun waktu dua bulan sebesar Rp 5,3 triliun. Dana telah disalurkan seluruhnya pada 18 Oktober 2020.

“Pada periode kedua di Februari 2021 dengan besaran penempatan dana yang sama yakni Rp 2,5 Triliun, BJB telah melakukan penyaluran dana senilai Rp 4,3 triliun atau 1,7 kali dari dana yang ditempatkan. Dana ini telah disalurkan seluruhnya pada 2 Juli 2021,” kata Yuddy dalam webinar “Peran Perbankan Mempercepat Pemulihan Ekonomi” Juli lalu.

Sementara di luar Jawa, Bank Sulselbar adalah bank yang ditunjuk sebagai bank mitra penempatan dana PEN. Bank ini telah menyalurkan dana tahap satu sebesar Rp 2,02 triliun dari total leverage sebesar Rp 2 triliun atau sebesar 101,36 persen dalam bentuk kredit/pembiayaan. Direktur Utama Bank Sulselbar Amri Mauraga membeberkan, penyaluran dana PEN pada sektor konsumtif Rp 1,30 triliun dan pada sektor produktif Rp 727,11 miliar.

Di tahap dua, bank ini menerima penempatan dana PEN sebesar Rp 1 triliun dengan jangka waktu penempatan selama enam bulan, dimulai dari April 2021 sampai Oktober 2021. Hingga Agustus 2021, penyaluran dana tahap dua ini mencapai Rp 1,58 triliun atau 105,56 persen dari total leverage sebesar 1,5 triliun. Dana tersalur ke sektor konsumtif sebesar Rp 871,96 miliar dan sektor produktif sebesar Rp 711,45 miliar.

Penyaluran dana PEN pada tahap satu mencatatkan angka terbesar pada sektor rumah tangga, yang mencapai 9.523 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 1,3 triliun. Di tahap dua, angka terbesar juga pada sektor rumah tangga, yakni sebanyak 7.342 debitur dengan jumlah penyaluran Rp 871 miliar.

Amri mengatakan, penyaluran kredit ke sektor konsumtif tetap dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena pemulihan kondisi ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 harus dimulai dari bergeraknya sektor riil atau produktif—yang akan terpicu kalau daya beli naik.

Lanjut baca

Populer