Connect with us

Breaking News

Kanwil DJP Jakut Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan ke Kejari

Diterbitkan

pada

Majalahpajak.net, Jakarta – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara menyerahkan tanggung jawab tersangka berinisial HS beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara Hendriyan menjelaskan, tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian negara sebesar Rp 146.065.272.557,00,” kata Hendriyan melalui keterangan tertulis Selasa (24/8/21).

Dengan penyerahan HS, menurut Hendriyan, tercatat selama bulan Agustus ini PPNS Kanwil DJP Jakarta Utara telah menyerahkan tanggung jawab tersangka sebanyak empat orang dengan kasus pidana yang sama yaitu penyampaian SPT tidak benar atau tidak lengkap.

Hendriyan menyampaikan, keberhasilan Kanwil DJP Jakarta Utara merupakan wujud koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Polda Metro Jaya dalam memberikan efek jera kepada wajib pajak dan upaya penegakan hukum dalam pengamanan penerimaan negara.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Dua Pilar untuk Pajak Berkeadilan

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Praktisi perpajakan Torang Shakespeare Siagian mengatakan, saat ini G20/OECD tengah berupaya untuk menghilangkan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan negara sumber atau domisili. Konsensus ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi seluruh negara, baik negara produsen maupun konsumen.

Berdasarkan pembahasan terakhir G20/OECD, saat ini muncul dua pilar utama. Pilar 1 merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal ini dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Torang menjelaskan, dalam Pilar 1 terdapat hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global/multinational (MNE), realokasi hak pemajakan kepada negara yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Konsensus ini masih dibahas forum.

“Dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara yurisdiksi pasar tidak berlaku lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut. Selain itu, Pilar 1 juga mengusulkan 20 persen sampai dengan 30 persen dari residual profit (seluruh laba di atas 10 persen dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi,” jelas Torang dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), pada Sabtu (25/9).

Selanjutnya, Pilar 2, yaitu usulan yang berupaya mengurangi kompetisi sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif pajak penghasilan (PPh) badan minimum secara global sebesar 15 persen. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Adapun rencana yang diusung dalam Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.

Torang menjelaskan, setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai threshold jika perusahaan multinasional berkantor pusat di negara itu.

“Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi,” tambahnya.

Pilar 2 juga akan menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom. Sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Lanjut baca

Breaking News

ALFI/ILFA dan SNR Law Firm Kerja Sama Bidang Hukum Bisnis Logistik dan “Forwarding”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam bidang hukum dengan kantor hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors at Law (SNR Law Firm). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi dengan founder dan partner dari  SNR Law Firm Uli I. H. Simanungkalit, S.H., M.H., dan Januardo S. P. Sihombing, S.H., M.H., M.A..

Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan Rizki Hendarmin, S.H., dan Suprayogi Soepaat, S.H., selaku partner SNR Law Firm dan Teguh Siswanto selaku Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Antar-Asosiasi ALFI. Selain itu, nota kesepahaman ini merupakan bentuk sinergitas antara Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA dengan SNR Law Firm. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi/edukasi di bidang hukum dalam bisnis logistik dan forwarding kepada para anggota ALFI/ILFA, khususnya dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan sosialisasi atau edukasi tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan focus group discussion, seminar, lokakarya, maupun bentuk kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pengumpulan gagasan, mencari solusi atau diskusi terkait permasalahan hukum yang pada umumnya terjadi dalam bisnis logistik dan forwarding dari hulu sampai ke hilir.

“Permasalahan hukum mencakup permasalahan hukum di bidang pelayanan kargo maupun logistik, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen; pelaku usaha dengan pelabuhan; pelaku usaha dengan pemerintah terkait perijinan; pelaku usaha dengan pelaku usaha terkait utang-piutang, dan permasalahan hukum lainnya di bidang bisnis logistik dan pengangkutan,” kata Yukki melalui keterangan tertulis Rabu, (6/10/21).

Pokok materi dari sosialisasi atau edukasi tersebut akan membuka ruang diskusi baik secara teori dan praktik, serta pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dapat menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum dalam praktik bisnis logistik dan forwarding, termasuk teknik-teknik penyelesaian restrukturisasi utang-piutang bagi para pelaku bisnis di bidang logistik dan forwarding sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selain melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang telah mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, maka penting bagi pelaku bisnis logistik dan forwarding untuk mengetahui bahwa terdapat sarana restrukturisasi utang yang disediakan oleh negara di antaranya ada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.

“Adanya kerja sama antara DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun gagasan dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum yang terjadi di dunia bisnis logistik dan forwarding, khususnya selama pandemi Covid-19 termasuk peluang bisnis yang bisa dikembangkan di sektor bisnis ini,” harap Yukki.

Sementara Januardo S. P. Sihombing menyampaikan bahwa PKPU merupakan sarana yang efektif dan sustainable bagi pelaku bisnis untuk dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, hal ini dikarenakan segala proses dan sarana restrukturisasi tersebut telah diatur dan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“PKPU dengan metode yang baik bisa dipertimbangkan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 ini yang disebabkan salah satunya permasalahan cash flow perusahaan dari keadaan tidak maksimalnya roda bisnis di waktu belakangan ini,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini.

Januardo mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini maka DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm telah sepakat untuk menjadi mitra dalam hal sosialisasi/edukasi hukum bagi para pelaku bisnis logistik dan forwarding, khususnya terkait restrukturisasi utang piutang yang dilandaskan pada khazanah ilmu pengetahuan hukum, demi mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lanjut baca

Breaking News

Covid-19 adalah “The Best Chief Transformation Officer” Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pramasaleh, CEO PT Telkom Metra

Hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mendorong masyarakat untuk bertransformasi digital.

Jakarta, Majalahpajak.net – Inovasi digital mampu menghasilkan produk baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan juga memunculkan model bisnis baru yang mengubah pola kebiasaan di masyarakat. Hal ini disampaikan CEO PT Telkom Metra, Pramasaleh H Utomo dalam webinar bertema “Digtalisasi Pajak untuk Kemudahan Tax Compliance dan Efisiensi Bisnis,”, Jumat (01/10).

Menurutnya, inovasi harus terus dilakukan agar bisnis tidak mati. Kultur inovasi yang tumbuh akibat digitalisasi (explorative strategy) memungkinkan untuk menghasilkan produk-produk baru yang disruptif dan juga model bisnis baru yang bersifat game changer seperti Gojek dan Tokopedia. Kehadiran model bisnis baru ini mengubah pola transaksi ekonomi dari cara konvensional menjadi digital sehingga masyarakat harus menggunakan aplikasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi.

Prama menjelaskan, hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mengharuskan masyarakat untuk bertransformasi digital. Ia mengungkapkan, sejak 1995 Telkom sebenarnya sudah mengembangkan layanan video conference, namun ketika itu masih sulit diterima masyarakat. Sekarang dengan adanya pandemi, layanan tatap muka online seperti zoom menjadi sangat populer dan semuanya harus menerapkan video conference.

“Jadi the best CTO (Chief Transformation Officer) di dunia itu justru Covid-19 yang memaksa semuanya untuk bertransformasi digital. Ini adalah cara perusahaan agar tetap bisa menjangkau pelanggannya dengan lebih efisien,” kata Prama.

Ia menyatakan, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari operasional bisnis yang sebelumnya less digital, misalnya mempermudah dan mempercepat proses operasional dalam mengurus kewajiban pajak di perusahaan melalui aplikasi Telkompajakku untuk ekosistem perpajakan.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti memaparkan upaya kementerian keuangan (kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak dengan menghadirkan banyak layanan kanal informasi secara elektronik atau online, seperti pendaftaran online (e-registration) dan e-SPT melalui situs resmi DJP maupun jasa aplikasi penyampaian laporan pajak melalui pihak ketiga. Dengan demikian semakin banyak kanal komunikasi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak

Frans menyatakan, digitalisasi menciptakan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan sumber daya manusia. “Administrasi yang sebelumnya masih manual, sekarang dilakukan secara digital. Sehingga DJP dapat merelokasikan sumber daya manusianya untuk kegiatan lain seperti pengawasan dan penegakan hukum,”jelas Frans.

Sementara itu, Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Isnianto Kurniawan mengatakan, digitalisasi pajak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Jika penghitungan secara digital sudah akurat dan terkoneksi secara host to host dengan DJP, jelasnya, tentu perbedaan persepsi yang terkait dengan regulasi dan bisnis phaan akan semakin kecil.

“Akurasi penghitungan dan transparansi dalam digitalisasi pajak ini akan menurunkan denda pajak yang mestinya tidak perlu,”jelas Iwan.

Lanjut baca

Populer