Connect with us

Up Close

Kans Berproduksi dan Berinovasi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Pemerintah berupaya menyederhanakan aturan untuk kemudahan berusaha, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pro-kontra harus disikapi secara positif.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja diracik dari 76 undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal, yang mencakup beberapa klaster, termasuk klaster perpajakan yang terdapat pada Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha. Pada Pasal 111 hingga Pasal 114, klaster ini merupakan peleburan empat UU, yakni UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Untuk menyegarkan ingatan, selain masuk dalam rangkaian UU Cipta Kerja, sebagian omnibus law perpajakan sudah masuk dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 yang disahkan menjadi UU No. 2/2020. Omnibus law ini mengatur penurunan tarif PPh Badan dan pengenaan pajak digital.

Meski akhirnya termuat dalam UU terpisah, baik UU No. 2 Tahun 2020 maupun UU Cipta Kerja klaster perpajakan merupakan implementasi dari rancangan Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah digodok dan diusulkan pemerintah kepada DPR.

Lahirnya omnibus law ini memang memicu banyak kontroversi. Pada klaster perpajakan, misalnya, keputusan menurunkan tarif pajak dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Meski menuai pro-kontra, Managing Partner sekaligus pendiri TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mengatakan, lahirnya UU itu harus dilihat dari sudut pandang positif. Melalui aturan itu, pemerintah berupaya menyederhanakan aturan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, mendorong investasi, terutama dalam mendorong pemulihan ekonomi. Lebih jauh, seperti dikatakan pemerintah, lahirnya UU ini diharapkan tercapai transformasi ekonomi untuk keluar dari zona middle income trap.

Omnibus law sebelum ada Covid-19 juga sudah dimulai pembahasannya. Nah, begitu ada Covid-19, yang terjadi sekarang kondisi ekonominya, kan, bukan dalam kondisi yang baik. Tentunya pemerintah perlu melakukan breakthrough atau terobosan,” kata Fajar saat wawancara dengan Majalah Pajak pada Jumat (16/10) lalu.

Berikut petikannya.

 

Akhirnya DPR ketok palu RUU Cipta Kerja. Dalam UU ini ada juga klaster perpajakan. Sebagai praktisi perpajakan, bagaimana Anda memandang lahirnya aturan ini?

Kalau aku pribadi secara umum, yang namanya peraturan mau dikeluarkan pemerintah, aku termasuk orang yang selalu memandang positif. Jadi, semuanya positif. Aku percayalah bahwa ketika pemerintah membuat, menginisiasi UU tentunya sudah dipikirkan secara matang, koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dan punya pertimbangannya secara makro. Tentunya tujuannya lagi-lagi untuk kemakmuran. Jadi, aku pandangnya selalu positif buat UU Cipta Kerja. Buat konsultan pajak, ketika UU itu sudah rilis, ya kita jalankan.

Kalau dari sisi konten, UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan itu, kan, mengatur beberapa insentif pajak, seperti pengurangan PPh, dan lain-lain. Banyak yang khawatir itu akan berimbas juga pada penerimaan pajak jangka pendek atau panjang. Bagaimana menurut Anda?

Kalau aku lihat insentifnya, kan, banyak ya. Namun, tujuan pemerintah membuat UU Cipta Kerja, pertama, tentunya kita bicara kondisi ekonomi sekarang. Omnibus law, sebelum Covid-19 juga sudah dimulai pembahasannya. Nah begitu pas Covid-19, otomatis yang terjadi sekarang kondisi ekonominya ini, kan, bukan kondisi yang baik buat Indonesia. Tentunya pemerintah perlu melakukan breakthrough atau terobosan. Terobosan itu untuk memulihkan keuangan negara juga.

Di samping itu untuk secara makro, tentunya kalau misalnya kurva sedang turun tentunya secara makro karena cycle-nya itu—kita ngomong 80-100 tahun, ya kalau kita ngomong makro—kalau kurvanya turun efeknya, kan, bisa 10 tahun, dua kali pilpres itu. Jadi, ketika kurva sedang turun, pendanaan itu kalau kita ambil dari pajak enggak pas. Yang pas itu memang dari utang. Kalau menuju resesi, penerimaan pajak, kan, enggak bisa dipaksakan. Maksudnya, pemerintah pasti sudah mikirin secara baik langkah-langkah untuk mengatasi ekonomi Indonesia secara makro.

Makanya timing-nya kira-kira—karena Covid sudah berjalan enam bulan lebih, aku pikir ini memang tepat. At least buat short term. Kalau, misalnya, yang diharapkan adalah investasi masuk, investasi ada dua—dari luar negeri dan dari dalam negeri. Itu terkait dengan dividen, kalau yang dari dalam. Tapi kadang-kadang apa yang kita atur dengan apa yang kita harapkan nanti realisasinya bisa terjadi terbalik. Kalau sekarang, terkait UU Cipta Kerja ini positiflah. Konsultan, ya kita harus support, kita sosialisasikan.

Selain mengatur insentif pajak, dalam UU Cipta Kerja ada juga kewenangan pemerintah yang mengatur tentang intervensi pajak daerah, dan belakangan juga jadi polemik. Apa memang perlu sejauh itu pemerintah pusat terlibat dalam regulasi pajak daerah?

Nah, itu bisa dilihat dari dua sisi, ya. Pertama, sisi efisiensi. Kalau kita bicara pemerintah pusat-daerah, terus bicara lagi otonomi daerah, desentralisasi, sisi pertama itu efisiensi. Sisi kedua itu baru kita bicara sisi politik. Untuk sisi politik aku enggak akan komentar terlalu banyak. Tapi untuk yang sisi efisiensi, kalau kita bicara pemajakan, retribusi daerah, UU Cipta Kerja, tujuan pemerintah ini investasi, dan kemudahan berusaha juga masuk.

Pemerintah pusat pasti sudah memikirkan dan sudah mendapatkan masukan, kira-kira—tadi, kan, judulnya kemudahan berusaha—apa, sih, yang menyebabkan tidak terjadi kemudahan itu? Itu, kan, diinventarisasi. Tapi paling mudah itu kira-kira ada testimoni dari yang sudah berusaha di Indonesia. Kalau terkait kewenangan pemerintah pusat dan daerah, itu mesti dipandang positif dulu.

Nah, aku masuk dari ranah efisiensi. Kalau kita mau bicara pemajakan, mesti diambil yang pertama kali: taxation without representation is robbery. Mau enggak mau, yang pertama kali, kan, itu adalah terkait pembuatan aturan, legalnya. Jadi, pemerintah daerah masing-masing mesti membuat perda. Nah, dari sisi sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada dengan pusat, bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih?

Kalau kita lihat urutannya itu adalah dari sisi legal pertama dulu. Kedua, kalau kita bicara pemungutan pajak itu masih konvensional, bukan based on system. Itu, kan, biaya pemungutannya besar dan enggak efisien. Hasil yang didapatkan belum tentu akan banyak. Nah, bayangkan kalau misalnya concern-nya terkait dengan pemungutan tadi, dengan (UU Cipta Kerja) ini, kalau pemda memandang positif, pasti akan langsung support semuanya—Ayo, Bro! Berarti pemerintah pusat bisa enggak, misalnya, buat pemajakan PB1 (Pajak Pembangunan Satu) di 33 provinsi. Pemerintah pusat, ayolah bikin saja satu sistem tersentral. Habis itu, sistem ini untuk pemajakan PB1 seluruh Indonesia. Semua, kan, rata-rata sama pajak itu 10 persen.

Berikutnya, begitu tersentralisasi, masing-masing pemda itu punya dashboard-nya sendiri. Jadi, mereka bisa monitoringberapa jumlah uang yang masuk? Itu akan lebih simpel. Masalah uangnya gimana? Ya terserah—itu ide yang paling simpel, kan. Terus, berikutnya, “Loh, kita bikin sistem gini apakah semua pemda itu punya uang?” Belum tentu. Nah, makanya tadi, efisiensi. Aku lihat dengan adanya UU Cipta Kerja, kalau kita mau berpikir positif, tentu lebih banyak agar penerimaan daerah bisa maksimal.

Dan aku yakin pemerintah pusat itu sudah mikirin gimana caranya enggak nyuapin terus—yang namanya setelah Covid ini, kan, butuh uang banyak. Jadi, jiwa-raga penduduk harus dibangun buat produktivitas. Nah, kalau investasi itu masih ada kendala-kendala yang terkait dengan perda, kewenangan pusat dan daerah, ini kita lupain dululah. Langkah yang diambil (pemerintah) kalau dicermati, malah efisiensi buat daerah, karena bisa menciptakan efisiensi dan biaya setup sistem lebih murah.

Jadi, kalau ada yang protes, ya itu wajar, itu namanya proses. Tiap daerah itu, kan, belum tentu punya pemikiran yang sama. Intinya selama kita bicara masalah pendapatan itu dapat dengan mudah dibuat sistem yang satu dengan desentralisasinya apa? Dashboard. Jadi, kaya kita melihat aplikasi website, ada user atau pengguna. Ada administrator, ada writer, dan lain-lain, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mereka masing-masing punya dashboard sendiri, bisa kontrol. Berikutnya, bisa melihat, “Ada apa di restoran gue?” Nah, kalau mau ngomong sistem yang baik, ini, kan, salah satu kesempatan.

Apakah membuat sistem itu harus pakai uang? Bisa jadi enggak. Ada alat pembayaran yang mau bikinin sistemnya selama, misalnya, platform mereka dipasang di masing-masing dashbord ini. Itu malah jadi kolaborasi luar biasa. Nah, kalau selama ini enggak ada, UU Cipta Kerjanya itu enggak akan ada. Jadi, ini bisa menimbulkan inovasi kalau dipandang positif. Kalau memandang yang lain, ya rumit. Itu satu.

Kedua, pemerintah pusat, sudahlah bikin saja Indonesiaraya.com kek, apa, kek misalnya. Jadi, kalau meningkatkan investasi misalnya, gerbangnya kita bikin satu. Terus berikutnya ada standardisasi, terus ada satu pintu investasi—sudah ada, BKPM—kemudian wakil dari pemerintah daerahnya ada di sana. Ahli hukumnya ada, misalnya. Itu namanya shared service. Itu keren.

Jadi, tergantung cara kita menyikapi. Padahal, dengan adanya begini, bisa jadi daerah enggak punya SDA, penduduk banyak, tapi banyak makanan enak, mungkin dengan kolaborasi masing-masing daerah, kan, bisa ciptain Warung Nusantara atau apa, kek, di masing-masing daerah. Jadi, siapa tahu, dari daerah yang tadi tidak mampu, jadi mampu. Bisa juga ajak swasta. Itu inovasi.

Jadi, pada UU baru yang mesti dilihat, pertama, adalah asal usulnya; mengapa ada kata-kata itu—sebab-akibat. Kedua, jika secara logika, “Benar enggak sih, orang-orang yang usaha di gue sebenarnya belum terlayani dengan baik?” Karena konsep pemerintah itu harus melayani. Kalau melayaninya kurang bagus, at least dengan adanya UU ini, justru bisa kolaborasi, inovasi baru.

Artinya daerah yang enggak punya sumber daya jadi ada subsidi silang. Tanpa mengeluarkan biaya, dia bisa membuat sistem dan memiliki dasbor sendiri?

Iya benar, itu mirip bikin sistem di pajak. Tapi kalau yang sifatnya penerimaan daerah, begitu pakai dashboard saja satu, centralize. Kan, transaksi di provinsi dapat dengan mudah ada di sistem. Masing-masing tiap hari tinggal dieksplorasi, “Wah, Jawa Timur segini,” misalnya. Kalau zaman dulu kita berpikir uang mengalirnya bisa lama. Untuk zaman sekarang begitu pembagian, “Oke, gue maunya tiga hari maksimum.” Dari pemerintah pusat tiga hari keluarin, kan, bisa. Jangankan tiga hari, kalau kita transfer uang sekarang, kan, paling dua atau tiga jam. Jadi, takut apaan? Justru menimbulkan inovasi dan meningkatkan efisiensi.

Berarti memang persepsi yang harus diubah. Kalau selama ini sering mengedepankan negatifnya dulu, kekhawatiran dulu yang kita tampilkan, sekarang, lihat dulu sisi positifnya.

Iya. Ada bedanya, macam-macam orang menghadapi threats atau ancaman. Ada yang menghadapi negatifnya dulu di depan, tapi ada juga yang positifnya. Ada lagi yang positif dan dikombinasi lagi, inovasi apa yang bisa dikerjakan.

Masih soal investasi dan kemudahan berusaha. Apakah berbagai insentif itu, menurut Anda sudah bisa menarik investor? Jangan-jangan di luar negeri ada insentif serupa lebih menarik, misalnya?

Nah, itu dilihat lagi, penyebabnya apa? Kenapa (PPh) jadi 22 persen, misalnya. Terus bottom line-nya 20 persen, terus berikutnya, kenapa misalnya Tbk itu dikurangkan lagi 3 persen lagi. Kalau aku bilang, kalau pemerintah sudah menetapkan angkanya segitu, terlepas mau dibandingkan dengan negara lain, buat aku jadi tepat. Mau 22 persen, mau 20 persen, mau 25 persen, selama tujuannya satu, memang sudah dihitung secara tepat.

Cuma, permasalahannya adalah, kalau tujuannya menurunkan itu untuk racing to the bottom, jadi bersaing, compete dengan negara lain, justru itu yang harus dihindari. Kaya yang aku tadi bilang, blue ocean. Jangan kompetisi dengan negara lain. Tapi kalau pemerintah sudah tulis, ya sudah. Selama tujuannya enggak compete dengan negara lain thats fine. Kalau misalnya, “Oh enggak, biar investasi masuk dong, Vietnam begini.” Kalau Vietnam kasih 2 persen gimana? Enggak, Singapura 17 persen. Itu yang di-publish. Kalau yang misalnya pakai Global Trader Programme (GTP), 0 persen, atau 5 persen. Itu juga uangnya dibalikin lagi. Jadi, selama tujuannya enggak compete dengan negara lain, enggak apa-apa.

Makanya, tujuannya itu kemudahan untuk berusaha. Anda pernah masuk Dufan? Terus beli karcis, ada yang fast track, cepat masuk—VIP-nya. Kalau kita ngomongin tadi, itu bicara services. Tujuannya tetap sama, kita mau main misalnya, kereta gantung. Tapi untuk kemudahan berusahanya, “Oh, ini ada line-nya sendiri. You bisa masuk situ. Dengan bayar lebih, Anda enggak antre panjang.” Ada lagi reguler yang antre panjang.

Berikutnya, kalau misalnya yang kita dapat chance-nya lebih bagus atau hanya ada di Indonesia. Pajaknya perlu direndahin, enggak? Enggak. Tambang batu bara ada di Singapura apa enggak? Enggak. Tambang tembaga ada di Vietnam? Enggak. Jadi, angka berapa yang pas buat pajak kalau itu enggak ada di mana-mana? Jadi, apakah perlu ber-compete dengan negara lain? Ini kalau kita bicara investasi.

Terus, dia (investor) bisa menyediakan, misalnya, angkatan kerja kita itu setiap tahun 2500 orang, pemerintah cuma bisa support 2000 orang, kurang 500 orang, misalnya. Kalau dia ada investasi dan menyerap yang 500 tadi, itu baru kita kasih insentif. Tapi kalau kita bicara tarif, aku akan ikut pemerintah netapin 20 persen, tapi tujuannya sama kita mesti sadar. Kaya TaxPrime, key success-nya orang, skill-nya, mau kita murahin atau bagaimana? Tentunya enggak, kan? Mesti positioning-nya kita pikirkan.

Mudah-mudahan, pemerintah sudah memikirkan positioning Indonesia. Sekarang, aku tanya. Kan ada PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) generasi pertama, batu bara. Tarif pajaknya berapa? 45 persen. Kok mau, ya? Habis 45 persen suruh bayar royalti lagi. Kenapa mau? Karena batu baranya banyak, gue tinggal ngeduk saja. Mereka pikir, profit gue masih bagus dipajaki segitu. Perlu apa enggak dikasih kemudahan? Walaupun itu sulit, akan aku terabas, karena profitnya bagus, akan aku jalankan tetap. Pikiran pengusaha kaya begitu, kan?

Sekarang, ada perusahaan tambang, misalnya. Tarif pajaknya 35 persen, sementara yang lain 25 persen. Tapi kok mau, ya? Karena, ya, cuma ada di sini dan untungnya masih ada dan bagus. Kira-kira itu. Maksudnya, kita enggak perlu racing to the bottom kalau terkait dengan SDA. Tapi kalau terkait dengan hilirisasi atas SDA mau dikasih insentif misalnya cut off. Yang tadi misalnya, sudahlah 25 persen tetap semua. Begitu hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, “Oke kalau lu bisa menyerap 5000, gue diskon 40–50 persen.” Masalah sosialnya, kan, bisa langsung selesai. Jadi, nanti perusahaannya akan terpacu. “Wah, kalau gue menyerap 10.000 orang dikasih insentif dari 25 persen. Bisa dikasih diskon lagi, nih, jadi tinggal 5 persen.” Dia akan ngejar itu. Akhirnya hilirisasi, misalnya di manufacturing yang menyerap sumber tenaga kerja itu akan jadi padat karya. Dia akan expand terus pabriknya. Tapi, kan, sekarang faktanya adalah sudah dikasih 20 persen nanti, sekarang 22 dulu.

Ongkos untuk menyelesaikan masalah sosial, untuk menjaga produktivitas, investasi untuk menyerap tenaga kerja, ongkosnya lebih gede enggak? Coba pemerintah harus membagi Rp 600 ribu buat yang terkena Covid. Jumlah duitnya berapa banyak? Sampai minus. Itu namanya kebijakan pajak kita harus melihat rantai suplai, sama ketika si pengusaha itu bisa memecahkan dampak sosial, simpel.

Oke, aturan, kan, sudah dibuat, dan Anda katakan, Anda selalu dari melihat sisi positifnya. Menurut Anda, dengan berbagai kontroversi ini, seperti apa realisasinya?

Oh iya, realisasinya, terutama soal kemudahan berusaha, aku yakin. Perbaikan itu proses. Mau mulai presidennya Pak Sukarno, Pak Harto, sampai ke Gus Dur, semuanya itu sama. Enggak ada presiden yang ingin membawa bangsa ini ke arah yang lebih buruk. Pak Jokowi cukup kasih pengaruh signifikan buat kemudahan. Misalnya saat jadi gubernur kita lihat PTSP-PTSP di DKI (Jakarta) pelayanannya lebih cepat. Terus berikutnya begitu jadi presiden, ya sama, inginnya cepat-cepat. Memang benar sih, wong kita main internet saja pengin cepat. Pemerintah itu mesti serve rakyatnya. Jadi, mindset itu yang terbentuk di dia. Jadi, mau enggak mau yang ditingkatkan pelayanannya.

Kalau serve maka kemudahannya itu lebih baik. Orang akan lebih nyaman dan dia tidak menghitung. Akibat tidak adanya kemudahan, bagi pengusaha, uang atau waktu yang terbuang akan lebih banyak. Otomatis bunga bank akan lebih tinggi. Ini mau dipangkas semuanya. Jadi, tagline-nya kemudahan untuk berusaha itu dengan kata lain investasi bisa masuk, voluntary compliance bisa masuk, terus kepastian hukum. Jadi, itu yang mungkin breakthrough-nya itu sekarang ujungnyalah. Kira-kira mesti diambil cepat.

Aku berharap realisasinya bagus. Cuma aku melihat ada hal lain juga yang bisa mengakibatkan malah tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya, dividen. Kita ngarepin bagus, ya. Misalnya dividen yang diterima oleh orang pribadi maupun badan even yang tidak mengenal kata 25 persen lagi, kan, jadi nol. Itu prinsipnya, ketika kita bicara dividen, berarti ini yang diterima pemegang saham dari perusahaan yang terbagi atas saham. Dengan kata lain perseroan terbatas (PT).

Di PT, pemegang sahamnya secara hukum hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki. Nah, di perusahaan terbatas, ketika si pemegang saham bertindak sebagai direktur juga, maka si pemegang saham ini dapat remunerasi. Remunerasinya dipajaki Pasal 21 sebagai karyawan. Tapi sebagai pemegang saham, dia investasi. Terus berikutnya, ketika atas hasil dari investasinya itu tidak dipajaki, itu secara hukum di Indonesia itu ada badan hukum di mana si penanggung jawab, dia sama-sama pemilik tapi berbeda tanggung jawabnya.

Misalnya, di PT si pemegang saham tanggung jawabnya hanya terbatas atas saham. Begitu di firma, badan hukum yang lain, tanggung jawabnya renteng untuk pribadi. Kalau yang tanggung jawabnya renteng ke pribadi, ya enggak apa-apa. Itu risikonya memang besar. Jadi, ya orang pribadinya enggak perlu dipajaki lagi. Konsepnya simpel, itu saja. Sekarang kalau badan hukum, kejahatan itu ada enggak atas kejahatan badan hukum? Enggak ada.

Jadi, ketika dibagikan dividen itu, kan, pasif, gue bisa ada di dalam, tapi bisa juga sebagai pemegang saham saja. Nanti, tinggal RUPS, ada yang enggak pas, gue ganti orangnya. Kan, gitu, ya investor. Nah, kalau penghasilan mereka enggak dipajaki, itu ada perbedaannya. Jadi, paling enak memang bikin PT.

Aku enggak tahu latar belakang pemerintah terkait dengan dividen zero persen. Padahal, di Indonesia itu mengenal ada dua badan hukum tadi. Mereka sama. Kalau dibilang,”Enggak, yang firma itu yang tanggung jawab pribadi itu, kan, kecil-kecil saja mereka.” Enggak boleh kaya gitu. Iya sih kecil, kayak gue cuma 200 orang saja. Tapi itu hidup orang juga di dalamnya dan itu enggak kecil juga. Mirip kok cost di sini sama pabrik yang jumlah orangnya berapa ribu, misalnya 1000, sama di sini walaupun 200.

Kalau yang PT, konsep secara hukumnya tanggung jawab, itu wajar. Kalau yang firma itu dihilangkan. Karena tanggung jawabnya itu meliputi pribadi. Nah kalau PT, sekarang, bisa enggak aku biayakan semua kendaraan pribadi segala macam? Bisa, 50 persen kata (aturan) pajak. Coba, yang satu (firma), kok jadi enggak bisa, ya? Karena biayaku enggak boleh diatur sebagai biaya di sini. Jadi aneh, kan? Karena terbagi tidak atas saham. Itu mungkin pemerintah bukan mau melihat detail, tapi yang paling besar nanti, kan, yang mau masuk itu perusahaan terbatas. Jadi, kalau kita masuk ke ranah yang lebih detail (soal insentif firma dan PT) tentunya pasti akan ada pertanyaan, seperti kurang fair, tapi so far sih, aku melihatnya mesti positif. Ya, sudahlah korban perasaan saja dulu enggak apa-apa, yang penting negara ini maju.

Kedua, tadi, kan, aku bicara investasi dari luar dan dari dalam. Pemerintah mengharapkan dua itu. Dividen dinolkan. Jadi, harapannya nanti masyarakat gemar usaha, minimal dia akan investasi dibanding uangnya yang disimpan di tabungan. Itu harapan pemerintah kalau dari (investor) dalam negeri. Dari luar negeri, otomatis kemudahan PPh. Jadi, pemerintah mengharapkan investasi enggak hanya dari luar tapi juga dari dalam negeri tadi.

Aku cuma melihat, kalau Anda mau investasi, aku mau tanya. Investasi itu, kan, kita bisa investasi ke perusahaan teman, bisa investasi ke Tbk, atau investasi ke tetangga kita yang lagi jualan kue, atau investasi beli saham di luar negeri. Aku cuma berpikir, kalau kita beli saham dari luar negeri, aku lebih yakin. Pertama, kalau misalnya kita deposito, kenapa kita yakin, karena itu akan berbunga. Begitu kita investasi di tabungan, namanya tabungan ya dapatnya seadanya. Investasi di tanah kita yakin nanti akan naik. Begitu investasi di teman, “Bro, gue mau bikin kue, lu mau enggak investasi?” “Berapa?” “Lima juta”. Anda mikir-mikir pasti. Terus ada PT teman, diajak ke kantornya, masa pandemi, karyawannya semua disuruh masuk biar kelihatan ramai, pokoknya dia sewa mobil, misalnya. Itu tertarik, kan? Dia ngomong saja sudah tertarik. Enggak tahu karena dia bukan Tbk. Berikutnya, tahu-tahu jeblos. Bingung, kan? Pengelolaan perusahaan enggak semudah yang kita pikirkan. Kadang investasi ada juga yang bagus. Misalnya, teman bikin ayam petelur, kita investasi, ada yang amanah ada yang enggak juga. Usahanya bagus, orangnya enggak amanah, bisa.

Tapi UU CK ini mostly berdasarkan dari masalah yang sudah terjadi. Misalnya terkait masalah PPN, masalah dividen. Yang gede bilang, ini mestinya bebas dividen karena, kan, aku sudah bikin lapangan kerja. Berikutnya, masalah apalagi yang berusaha diselesaikan? Masalah PPN, pemeriksaan. Orang yang sekarang banyak dagang on-line tahunya belum PKP, begitu diperiksa tidak ada pajak masukannya, sementara dia mesti mungut. Atau, pajak masukannya ada, tapi belum di-PKP, pajak masukan enggak bisa dikreditkan. Nah, ini pemerintah bagus juga penyelesaiannya terhadap masalah yang terjadi. Makanya aku mesti lihat yang positif dulu bahwa pemerintah sudah mengkaji ini sebagai cara yang paling tepat dengan tujuan kemudahan berusaha tadi, sehingga investasi, kepastian hukum, voluntary compliance itu bisa naik. Yang penting nanti nanti ada aturan pelaksanaannya agar enggak ada distorsi.

Terkait potensi berkurangnya pajak, menurut Anda ada solusi enggak, misalnya dari celah mana lagi kita harus kita cari lagi?

Kondisinya ini kondisi Covid-19. Aku cuma berpikir bahwa omnibus law ini paling tidak itu akan membantu kondisi Covid ini agar tidak terlalu berat secara ekonomi bagi rakyat maupun pemerintah sendiri. Terkait mengenai shortage penerimaan yang kayak tadi aku bilang, kalau kita melihat kurva ekonomi makro, tentunya Indonesia ini sekarang lagi ada di bawah. Nah, belum naik nih, masih turun ke bawah. Ini pembiayaan enggak bisa dari pajak, dari utang. Jadi, itu mesti ngelus dada juga kalau memang penerimaan turun. Tapi kira-kira sektor sektor mana? Tanya ke BPS nanti kita lihat ekspor kita tahun 2020 itu sebenarnya ekspor mostly dari mana yang tumbuh? Genjot saja di situ selama pasar masih ada.

Dalam pemajakan, kalau industrinya tumbuh, pajaknya akan tumbuh. Tapi kalau kondisinya lagi seperti ini, lantas pemerintah mengambil kebijakan untuk memperluas objek pemajakan, itu kontraproduktif.

Intinya, jangan fokus menggenjot penerimaan dulu, ya?

Benar. PDB kita Rp 16.000 triliun terus kantong uang, kan, paling cuma di bawah Rp 2600 triliun—BI Rp 2000 triliun, BPJS Rp 450 triliun, Haji Rp 100 triliun. Jadi, Rp 2550 triliun. Jadi, kurangnya Rp 13.500 triliun. Terus mau di-support pakai pajak? Mau digenjot bagaimana? Kantong duitnya enggak ada.

Terakhir, Taxprime dalam mendukung aturan ini ke depan akan seperti apa? Apakah dari sisi membuat sosialisasi atau seperti apa?

Kita bahas UU Cipta Kerja termasuk yang mana yang sebenarnya kontra dengan kemudahan berusaha, misalnya. Itu kami inventarisasi. Kami ada diskusi internal terkait dengan UU Cipta Kerja. Habis itu, brainstorming.

Untuk ke tax payer karena sekarang masuk pandemi, ada beberapa yang ketemu langsung atau on-line itu memang menanyakan. Mereka tanya masalah terkait PPh dan PPN. Yang aku temui itu perusahaan lumayan besar, jadi ada concern di area itu. Perusahaan batu bara, terutama yang jadi PKP. Sempat aku sampaikan bahwa sebenarnya insentifnya itu buat pengusaha bagus, ada hilirisasi batu bara. Menarik, hilirisasi batu bara itu royaltinya mau di-take out. Ini gila—artinya bagus—pemerintah meng-encourage bukan hanya “Ayo ngomongin ini,” tapi juga “Ayo inovasi. Ayo kembangkan hilirisasi.” Terus, pemerintah juga meng-encourage masalah riset. Itu luar biasa. Artinya, pemerintah perhatiin masalah lingkungan juga.

Langkah yang diambil (pemerintah) kalau dicermati, itu malah efisiensi buat daerah?

Aku mesti lihat yang positif dulu bahwa pemerintah sudah mengkaji ini sebagai cara yang paling tepat dengan tujuan kemudahan berusaha, sehingga investasi, kepastian hukum, voluntary compliance bisa naik.

Kalau meningkatkan investasi, gerbangnya kita bikin satu, ada standardisasi, ada satu pintu investasi—sudah ada, BKPM—kemudian wakil dari pemerintah daerahnya ada, ahli hukumnya ada, misalnya. Itu namanya shared service. Itu keren.

Pemerintah itu mesti serve rakyatnya. Jadi, mindset itu yang harus terbentuk di dia. Jadi, mau enggak mau, yang ditingkatkan pelayanannya.

Tanya ke BPS nanti kita lihat ekspor kita tahun 2020 itu sebenarnya ekspor mostly dari mana yang tumbuh? Genjot saja di situ selama pasar masih ada.

Up Close

Selaraskan Investasi Sosial dengan Rencana Pembangunan Daerah

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sebagian besar saham Freeport kini dikuasai pemerintah. Penerimaan negara pun diharapkan naik karenanya.

Sudah lebih dari setengah abad PT Freeport Indonesia (PTFI) berdiri di tanah Papua. Mengelola tambang Grasberg di Mimika—tambang emas dengan cadangan terbesar di dunia dan tambang tembaga dengan cadangan terbesar ketiga di dunia.

Sejak tahun lalu, tambang terbuka Grasberg telah berhenti berproduksi seiring habisnya cadangan bijih di permukaan. Namun, Grasberg tetap menjadi gunung harta karun, karena di dalamnya masih terdapat cadangan mineral berharga yang amat besar. Tahun-tahun selanjutnya, penambangan bawah tanah akan menjadi fokus utama PTFI sebagai pengganti penambangan terbuka. Transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah diharapkan berlangsung selama dua hingga tiga tahun ke depan. Hingga seluruh tambang bawah tanah dapat berfungsi dengan baik dan memproduksi sesuai kapasitas pabrik pengolahan (mill).

Selama beroperasi, dengan pelbagai dinamika yang ada, PTFI tentu telah menjadi bagian dari sejarah yang turut membentuk wajah Papua saat ini. Perusahaan yang selama puluhan tahun mayoritas sahamnya dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di bawah bendera PT Freeport Indonesia ini kini bisa dibilang telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Sejak 21 Desember 2018, pemerintah telah berhasil merampungkan proses divestasi dengan PTFI. Kini 51,2 persen saham PTFI dikuasai oleh pemerintah melalui BUMN yang tergabung dalam MIND ID.

Dengan penguasaan saham lebih besar itu, harapannya tentu penerimaan negara lebih besar sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia, lebih khusus lagi untuk pembangunan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih. Selama ini PTFI telah memberikan kontribusi penerimaan negara melalui beberapa skema, baik dari PPh Badan, PPN, pajak daerah, royalti, dan PNBP lainnya. Dalam kurun lima tahun terakhir, kontribusi rata-rata penerimaan negara mencapai 1 miliar dollar AS per tahun. Dan sejak tahun 1992 hingga 2020, total kontribusi yang sudah diberikan perusahaan sudah mencapai 21 miliar dollar AS.

Menurut hasil laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) tahun 2018, PTFI memberikan kontribusi untuk pembentukan PDB Indonesia sebesar 0,78 persen; 33 persen terhadap PDRB Provinsi Papua; dan 79 persen terhadap PDRB Kabupaten Mimika.

Sejak beroperasi di Papua sekitar tahun 1967 dan mulai produksi pada 1973, PTFI tentu tak hanya turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Papua tetapi juga pembangunan manusia dan ekonominya.

Vice President Tax PT Freeport Indonesia Mukhlis Ishak mengatakan, PTFI selalu berusaha untuk menciptakan dan mendukung program peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat, serta menciptakan dampak positif yang permanen setelah kegiatan pertambangan tidak ada lagi di tempat saat ini beroperasi. Bagi PTFI, investasi sosial telah menjadi komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di antaranya melalui program kesehatan dan pendidikan.

“Di tahun 2019 kami melakukan langkah-langkah untuk peningkatan keselarasan program investasi sosial perusahaan dengan rencana pembangunan daerah,” kata Mukhlis saat berbincang dengan Majalah Pajak di Sotis Hotel Kemang, Jakarta pada Senin (1/3/21).

Pada bidang kesehatan, PTFI memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan klinik-klinik yang dibangun perusahaan. Di bidang pendidikan, PTFI melaksanakan program beasiswa, mendukung pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dan terus berkontribusi meningkatkan kualitas generasi muda Papua.

PTFI juga berupaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua agar punya kesempatan bekerja di sektor pertambangan, termasuk PTFI. Upaya itu diwujudkan melalui program penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat Papua melalui Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai lembaga pendidikan vokasi nonformal, sekaligus pelopor pengembangan standardisasi tes penilaian kerja di Papua.

Berikut petikannya.

 

Seperti apa gambaran PT Freeport Indonesia (PTFI) kini setelah pemerintah memiliki 51,2 persen saham dan secara resmi menjadi bagian dari perusahaan holding tambang MIND ID?

Secara profil tidak berubah. Market masih sama, proses produksi juga masih sama dan proses bisnis juga relatif masih sama. Yang berbeda dari sisi kepemilikan. Saat ini kepemilikan saham PTFI terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 26,24 persen, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral 25 persen, dan Freeport-McMoran Inc. 48,76 persen.

Dengan menjadi bagian dari MIND ID maka PTFI memiliki mitra strategis, baik dengan MIND ID sebagai holding company maupun anggota MIND ID lainnya. Sebagai anggota suatu holding company, kami bisa mengelola isu-isu yang timbul dan menyuarakan concern kami secara lebih efektif.

Tahun lalu MIND ID, termasuk PTFI di dalamnya sudah melakukan MoU integrasi data perpajakan dengan DJP. Sampai mana saat ini prosesnya?

Secara efektif integrasi data perpajakan sudah dimulai sejak Agustus 2020. Kami sudah memulai proses integrasi data perpajakan yang dimulai dengan PPN dan Potput. Integrasi data ini kami lakukan melalui application service provider (ASP) yang ditunjuk oleh DJP sebagai penyedia jasa aplikasi untuk melakukan integrasi data perpajakan itu secara elektronik.

Saat ini kami masih melakukan evaluasi secara mendalam, seberapa efektif integrasi data yang dilakukan melalui ASP. Kami juga akan melihat kemungkinan untuk opsi yang lain, yaitu hosttohost secara langsung dengan DJP. Kami akan lihat seberapa efektif format yang sekarang, dan apakah perlu ditinjau kembali dengan format yang lain, hosttohost. Saat ini kami bersama anggota MIND ID yang lain yang juga menggunakan jasa ASP.

Menurut Anda, apa perbedaan atau kelebihan integrasi dengan hosttohost atau ASP?

Menurut saya hostto-host tentu lebih memberi nilai tambah karena data perusahaan terhubung secara langsung tanpa melalui jembatan. Langsung dengan DJP. Aplikasi untuk host-to-host itu dikelola oleh perusahaan dan bisa di-customize. Beda dengan ASP. Aplikasi yang disediakan oleh ASP ini kan bersifat produk massal yang one size fits all, yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan secara umum. Sehingga mungkin saja—ini sedang kami lihat—ASP ini belum mampu menjawab kebutuhan spesifik suatu perusahaan. Misalnya kalau jumlah transaksinya sangat besar, mungkin saja tidak terjawab oleh fitur yang disediakan ASP. Mungkin fitur yang disediakan sudah cukup mumpuni bagi perusahaan-perusahaan yang jumlah transaksinya tidak terlalu besar. Tapi ketika berhadapan dengan perusahaan yang jumlah transaksinya cukup besar mungkin akan kesulitan dan fitur yang ada mungkin tidak didesain untuk dapat mengelola data yang cukup besar.

Saat ini masih learning process bagi kami, bagi ASP maupun DJP. Karena kendala terbesarnya pada aspek lalulintas data yang kadang-kadang masih belum lancar. Karena PTFI mengelola volume data yang sangat besar, mungkin diperlukan upaya peningkatan pada aspek ini.

PTFI adalah salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara. Selain dalam bentuk pajak, dari apa saja kontribusi itu?

Freeport memberikan kontribusi penerimaan negara melalui beberapa skema. Tentu dari PPh Badan, PPN, Potput, kemudian ada pajak daerah, ada royalti dan PNBP lainnya.

Lima tahun terakhir ini kontribusi terhadap penerimaan negara rata-rata mencapai 1 miliar dollar AS per tahun. Dan sejak tahun 1992 hingga 2020, total kontribusi yang sudah diberikan perusahaan sudah mencapai 21 miliar dollar AS.

Kami secara rutin juga bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Studi terakhir tahun 2018 yang dilakukan pada 2019. Menurut kajian LPEM, PTFI memberikan kontribusi untuk pembentukan PDB Indonesia sebesar 0,78 persen. Kemudian, terhadap PDRB Provinsi Papua sebesar 33 persen, dan terhadap PDRB Kabupaten Mimika sebesar 79 persen.

Bagaimana upaya PTFI membangun hubungan/komunikasi dengan otoritas pajak, terutama dalam konteks melaksanakan kewajiban perpajakan?

Kami memosisikan diri sebagai mitra bagi otoritas pajak di dalam memenuhi target penerimaan negara. Kami membangun komunikasi secara rutin dengan DJP, terutama dengan KPP WP Besar I, tempat kami terdaftar, mengenai perkembangan operasional perusahaan kami baik ketika mengalami peningkatan kinerja keuangan maupun ketika kami mengalami persoalan-persoalan operasional. Itu selalu kami komunikasikan.

Dengan demikian kami dapat mengelola ekspektasi otoritas pajak terhadap target-target penerimaan yang dapat kami kontribusikan. Misalnya, terkait dinamika pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan setiap bulan. Itu menjelang akhir tahun kami selalu berkomunikasi dengan otoritas pajak. Apakah peningkatan pembayaran yang bisa kami lakukan atau justru kami meminta pengurangan ketika memang terjadi persoalan-persoalan operasional.

Diskusi kami lebih banyak ke aspek operasional karena industri pertambangan kan sangat dipengaruhi oleh dua hal—tingkat produksi dan harga. Tingkat produksi dipengaruhi oleh banyak hal. Baik aspek-aspek teknis pertambangan yang memang kita tidak bisa memilih karena proses penambangan kan bersifat sekuensial. Kita harus menambang secara berurutan. Aspek nonteknis misalnya ketika ada gangguan operasional yang tidak ada berhubungan langsung dengan proses penambangan itu sendiri, tapi mengganggu penerimaan perusahaan yang kemudian akan berdampak pada potensi pajak yang harus kami bayarkan, kami selalu komunikasikan.

Dalam rekrutmen tenaga kerja, apakah ada aturan khusus dari perusahaan soal komposisi tenaga kerja PTFI? Misal, berapa persen putra daerah/nasional, berapa persen asing?

Sebenarnya tidak diatur spesifik. Tetapi, perusahaan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan keterlibatan putra-puti lokal. Komposisi tenaga kerja kami yang berasal dari daerah setempat. Saat ini komposisi tenaga kerja kami terdiri dari sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia lokal Papua, 58 persen tenaga kerja Indonesia di luar Papua, dan 2 persen tenaga kerja asing.

Selain kontribusi langsung terhadap penerimaan negara, upaya apa saja yang dilakukan PTFI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat?

Sebagai warga korporat yang baik (good corporate citizen), kami selalu berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di mana pun kami melakukan kegiatan, dan tentunya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

PTFI selalu berusaha untuk menciptakan dan mendukung program peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat, serta menciptakan dampak positif yang permanen setelah kegiatan pertambangan tidak ada lagi di tempat saat ini kami beroperasi.

Investasi sosial PTFI telah menjadi komitmen perusahaan dalam rangka memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di tahun 2019 kami melakukan langkah-langkah untuk peningkatan keselarasan program investasi sosial perusahaan dengan rencana pembangunan daerah.

Pada bidang kesehatan, PTFI memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan klinik-klinik yang dibangun perusahaan. Pada tahun 2019 RSMM memberikan pelayanan kesehatan sebanyak lebih dari 152.490 kunjungan pasien dan 44.320 kunjungan pasien pada klinik-klinik tersebut.

Pada bidang pendidikan, sejak tahun 1996 kami melaksanakan program beasiswa dan terus berkontribusi meningkatkan kualitas generasi muda Papua. Pada tahun 2019, sebanyak 1.231 siswa mendapatkan beasiswa dari LPMAK. Mereka menempuh Pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi dari berbagai institusi Pendidikan di Papua, Jawa, Sulawesi, dan luar negeri.

PTFI juga berupaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua agar punya kesempatan bekerja di sektor pertambangan, termasuk PTFI. Upaya itu antara lain diwujudkan melalui program yang terus berjalan, yaitu penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat Papua melalui Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) sebagai lembaga pendidikan vokasi nonformal, sekaligus pelopor pengembangan standardisasi tes penilaian kerja di Papua.

IPN berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter dengan 91 persen siswanya merupakan siswa asli Papua. Beberapa program utama di IPN antara lain pelatihan kompetensi dasar (literasi), program MBA bagi karyawan bekerja sama dengan Sekolah Bisnis IPB, magang untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, Papuan Sustainable Human Capital untuk meningkatkan kemampuan dasar dan kedisiplinan kerja, serta pelatihan kepemimpinan.

Industri yang mengeksplorasi SDA, selalu bersinggungan dengan lingkungan. Bagaimana upaya PTFI agar keduanya (SDA dan kelestarian lingkungan) berjalan seimbang?

Berdasarkan sifatnya, kegiatan pertambangan bagaimanapun akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Tapi kami percaya bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut dan memastikan dampak tersebut tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Untuk itu Freeport Indonesia berkomitmen untuk melakukan identifikasi, memahami, membuat strategi dan berupaya mengurangi dampak lingkungan dari setiap kegiatan yang kami lakukan.

Kerangka pembangunan berkelanjutan kami dalam aspek lingkungan menitikberatkan pada upaya terencana dalam mengidentifikasi dan menangkap peluang untuk membantu melindungi dan memperbaiki lingkungan. Hal ini menjadi strategi dan cara kami mengelola bisnis. Konsep pertambangan berkelanjutan adalah kompleks dan menantang. Tentunya tanpa pengelolaan lingkungan yang cermat, kegiatan penambangan akan berdampak pada lingkungan termasuk dalam hal ini polusi, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, maupun perubahan lanskap yang ekstrem.

Melalui pertambangan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab dipastikan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan serta meningkatkan standar hidup bagi generasi saat ini dan masa depan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai komitmen ini, PTFI melakukan berbagai upaya. Kami berupaya antara lain mematuhi semua hal yang terkait dengan kewajiban penaatan dan ketentuan perundangan lingkungan yang berlaku. Kami juga mengupayakan perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Kami memastikan bahwa pertimbangan lingkungan menjadi bagian integral pada setiap tahap perencanaan, perekayasaan dan pengoperasian; dan juga berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terintegrasi dalam rencana penggunaan lahan.

 

Lanjut baca

Up Close

“Multitasking” si Anak Pesantren

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mukhlis Ishak Vice President Tax PT Freeport Indonesia.

Ia membuktikan anak pesantren tak hanya pandai mengaji, tapi juga bisa meniti karier di perusahaan internasional di bidang apa saja yang dia inginkan.

Mukhlis Ishak berusaha menjawab pertanyaan Majalah Pajak dengan runut dan tertata. Terutama saat menjawab pertanyaan yang terkait langsung dengan perusahaan. Setiap kata yang keluar dipilih dengan cermat dan hati-hari, seolah tak ingin menimbulkan kesalahan persepsi. Maklum, sebagai Vice President (VP) Tax PT Freeport Indonesia (PTFI), hari itu ia lebih banyak berbicara atas nama perusahaan, ketimbang tentang pribadinya.

Tidak mudah menjelaskan proses bisnis PTFI sebagai perusahaan pertambangan yang cukup besar dan kompleks. Aspek-aspek bisnis yang menyertai juga cukup kompleks. Maka menurut Mukhlis, tantangan terbesarnya menjalankan tugas sebagai VP Tax adalah menjelaskan kompleksitas bisnis perusahaan. Banyak isu yang sangat spesifik di industri pertambangan. Untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks secara sederhana, menurut Mukhlis seseorang harus memahami masalah secara mendalam dan tuntas.

If you cant explain it simply, you dont understand it well enough. Jika kamu tidak bisa menjelaskan secara sederhana, maka sesungguhnya pemahamanmu atas masalah itu belum tuntas,” kata Mukhlis mengutip kata-kata Albert Einstein.

Senin sore awal Maret lalu, ditemani secangkir kopi kami bicara tentang pajak. Tentang bagaimana kiprah PTFI dan kontribusi perusahaan tambang emas dengan cadangan terbesar di dunia itu bagi kemajuan Ibu Pertiwi. Kami korek juga bagaimana awal mulanya seorang “Gus”—sebutan kalangan Nahdliyin untuk anak kiai pengasuh pondok pesantren—dari Wonosobo itu memilih berkarier jauh-jauh di ujung timur Indonesia. Saat berbincang tentang kehidupan pribadinya ini, barulah terlihat bahwa Mukhlis sosok yang sangat santai. Suasana formal yang sebelumnya pekat seketika menjadi cair dan hangat.

Mukhlis boleh dibilang salah satu dari sekian banyak contoh yang membuktikan bahwa stereotip lawas bahwa anak pondok hanya pandai membaca kitab kuning dan paham agama tidaklah benar. Anak pesantren juga bisa meniti karier di perusahaan bertaraf internasional dalam bidang apa saja yang dia inginkan.

“Saya dari kecil tumbuh dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Jadi, saya harus membagi waktu antara peran saya sebagai siswa sekolah dan sebagai santri di pesantren. Ini mengajarkan saya kepada konsep bertindak yang multitasking,” kata Mukhlis.

Tertantang bertualang

Mukhlis memutuskan berangkat ke Papua tahun 1997. Bumi Cenderawasih yang jauh, baginya adalah sebuah tantangan yang harus ia tundukkan. Apalagi sejak kecil ia memiliki jiwa petualang, suka mengeksplorasi sesuatu yang baru di alam bebas. Di sisi lain, ia juga menyukai ilmu akuntansi yang berkutat pada data angka dan statistik yang jelimet, kaku, dan diatur dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat. Menurut pria yang tiga kali masuk nominasi Asia Tax Director of the Year oleh International Tax Review ini, ia menyukai akuntansi karena jurusan ini merupakan kombinasi antara ilmu sosial dan ilmu pasti.

“Akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Jadi, roh akuntansi itu pertanggungjawaban. Di situ saya merasa, ‘Wah, ini passion saya.’ Di sisi lain, saya merasa bekerja di Papua itu dapat memenuhi sisi adventure saya. Jadi, saya mendapatkan keseimbangan. Bekerja di bidang akuntansi, tetapi sisi adventure-nya juga terpenuhi.”

Sampai di Papua, tepatnya di Kota Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, pria kelahiran 9 Juni ini tercengang. Ia merasa sedang berada di sebuah kota di luar negeri. Kota asri yang dibangun di tengah-tengah belantara hutan Papua.

“Waktu itu Kuala Kencana baru kurang lebih dua tahun berdiri. Jadi, suatu kota di tengah hutan belantara yang sangat asri, yang dibangun tanpa mengorbankan lingkungan. Pohon-pohon yang tidak memengaruhi pembangunan kota dibiarkan tumbuh asri,” kenang pria yang menamatkan pendidikan akuntansi di Universitas Gadjah Mada tahun 1997 itu.

Di tempat yang baru itu Mukhlis pun dengan mudah membaur dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bagi Mukhlis, bergaul kuncinya adalah pendekatan personal dengan ketulusan hati. Ketika orang mampu berkomunikasi dengan hati, ia yakin, dari etnis mana pun tidak akan ada gesekan. Bahkan bisa berbaur dan berkolaborasi dalam kebaikan. Prinsip hidup itu ia dapatkan dari orangtuanya baik ketika sebagai anak di dalam lingkungan keluarga, maupun saat sebagai santri di pondok pesantren.

Sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama yang berpedoman Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), sejak kecil Mukhlis diajarkan empat prinsip kaum Nahdliyin yang meliputi tawasuth, atau moderat; tawazun, seimbang atau proporsional; i’tidal, atau adil sejak dalam pikiran; dan tasamuh, yaitu toleran, menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama.

Bagi Mukhlis, keempat prinsip itu membentuk satu sikap penting dalam pergaulan. Baik sebagai sesama makhluk Tuhan, maupun sebagai sesama manusia. Sebagai makhluk Tuhan, dengan memegang prinsip itu, sikap yang timbul menurut Mukhlis adalah coexist atau berbagi ruang hidup dengan sesama makhluk. Dan sebagai sesama manusia, memiliki kesadaran untuk berkolaborasi satu sama lain.

“Kolaborasi inilah yang menjadi kata kunci bagi saya untuk tumbuh bersama, baik dalam menjalani hidup sebagai anggota masyarakat maupun dalam meniti karier. Jadi, keempat prinsip itu bermuara terhadap satu sikap, yaitu kolaborasi,” kata pria yang pernah menerima penghargaan Singapore International Foundation (SIF) ASEAN Student Fellowship 1995 itu.

Kepercayaan

Selain menjadi VP Tax di PTFI, Mukhlis juga menduduki jabatan direktur di beberapa perusahaan di Papua, antara lain di PT Kencana Wisata Nusakarya, PT Kencana Infra Nusakarya, PT Puncak Jaya Power, PT Irja Eastern Mineral, dan di PT Nabire Bakti Mining. Tidak mudah mengemban amanah di posisi strategis itu. Namun, bagi Mukhlis, yang terpenting adalah membangun kepercayaan, baik kepada atasan bawahan, maupun kolega. Dan kepercayaan, menurut Mukhlis adalah keyakinan yang timbul dari perpaduan dua hal, yaitu kompetensi dan karakter.

Ia pun berbagi ilmu kepemimpinan yang ia pelajari dari Profesor Bill Sheppard seorang global leader strategy dan Leadership PricewaterhouseCoopers (PwC) yang menulis artikel “Six Paradoxes of Leadership”. Enam paradoks itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ketika zaman berubah begitu cepat.

Keenam paradoks itu, meliputi humble heroes, yaitu punya strategi yang jelas, tapi juga tidak segan untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Strategic executor, yaitu mampu melihat persoalan dari “helicopter view”, tapi juga dapat memastikan eksekusi di lapangan berjalan mulus. Traditional innovator, percaya pada tradisi yang membentuk kesuksesan organisasi, tapi juga tidak alergi dengan inovasi. Technology-savvy humanistic, memerhatikan kebutuhan karyawan atau staf untuk mengerjakan sesuatu dan menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Globally-minded localist, berpikir global, tapi bertindak berdasarkan kearifan lokal; dan High-integrity politician, yakni memiliki kemampuan negosiasi untuk mencapai konsensus, tetapi pada saat yang sama tetap mampu menjaga integritas.

“Kalau karakter masing-masing itu mudah kita capai (secara terpisah). Menjadi hero itu mudah. Menjadi humble juga mudah. Tetapi mencapai dua-duanya itu yang sulit. Kemudian, Strategic Executor. Kalau sekadar bisa melihat helicopter view, gampang. Memastikan eksekusi juga relatif gampang. Namun, memadukan keduanya susah. Jadi, harus ada harmoni, keseimbangan,” tutur Mukhlis.

Keseimbangan juga harus berlaku dalam menjalani hidup antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menurut Mukhlis, work-life balance bukan soal membagi waktu, tetapi yang terpenting adalah membagi keterlibatan atau involvement. Keseimbangan juga harus diwujudkan dengan terhubung keluarga, terhubung komunitas di luar pekerjaan, dan menjaga silaturahmi untuk memperkaya jiwa. Tak lupa juga melakukan olahraga dan memiliki waktu sendiri atau me time. Selain itu, sisi spiritualitas juga harus dijaga dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Terakhir tapi sama penting adalah berbagi dengan sesama. Bagi Mukhlis, puncak kebahagiaan adalah ketika bisa memberi dampak kepada orang lain. Dan berbagi adalah cara paling sederhana untuk memberi dampak kepada orang lain.

Lanjut baca

Up Close

Kami Mampu Penuhi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Achmad Bakir Pasaman Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) / Foto: Dok. PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kunci peningkatan kinerja Pupuk Indonesia terletak pada inovasi dan kejeliannya memenuhi kebutuhan pelanggan.

Ketika pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan tertatih-tatih atau justru tumbang, di masa sulit ini Pupuk Indonesia atau PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah salah satu dari BUMN yang berhasil menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya. Optimalnya kinerja itu juga menempatkan Pupuk Indonesia sebagai salah satu dari 10 BUMN penyumbang APBN terbesar bagi republik ini.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman mengatakan, dengan adanya Covid-19, negara-negara berlomba untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meminimalisasi ekspor pangan ke negara lainnya. Momentum ini justru menjadi peluang bagi industri pupuk untuk dapat berproduksi optimal untuk mendukung pertanian dalam negeri.

“Pupuk Indonesia sebagai BUMN pangan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan baik dalam proses inbound logistic maupun outbound logistic mampu berproduksi secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bahkan juga ekspor di tengah kondisi pandemi,” kata Bakir saat wawancara dengan Majalah Pajak akhir Januari lalu.

Fakta itu membuktikan, di tengah keterbatasan yang ada, perusahaan tetap mampu berinovasi dan bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Salah satu pilar transformasi Pupuk Indonesia, menurut Bakir adalah menjadi perusahaan yang lebih customer centric atau fokus pada pelanggan.

Saat ini Pupuk Indonesia mendapat tugas dari pemerintah untuk menjalankan fungsi public service obligation (PSO) untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri. Bakir menegaskan, Pupuk Indonesia berkomitmen mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi hanya boleh diberikan kepada petani yang memenuhi syarat. Misalnya, mereka harus terdaftar dalam kelompok tani. Mereka juga harus menyusun e-RDKK (eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dan untuk daerah tertentu, harus mempunyai Kartu Tani. e-RDKK adalah semacam proposal pengajuan yang harus disiapkan kelompok tani sebagai dasar bagi dinas pertanian untuk menentukan kebutuhan pupuk di suatu daerah. Itu pun masih harus diperhitungkan dengan alokasi pupuk bersubsidi bagi tiap daerah.

“Dari temuan Pupuk Indonesia di lapangan, rata-rata yang mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi adalah yang belum terdaftar di e-RDKK,” jelas Bakir.

Bakir menjamin Pupuk Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi pemerintah. Ia menjelaskan, kapasitas produksi pupuk secara grup mencapai 13,9 juta ton per tahun. Sedangkan, kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 berdasarkan alokasi dari Pemerintah adalah sekitar 9,4 juta ton pupuk dan 1,5 juta liter organik cair.

Berikut petikannya.

 

PT Pupuk Indonesia bergerak di bidang penyedia nutrisi tanaman dan solusi pertanian nasional. Apa saja produknya saat ini?

Produk utama Pupuk Indonesia adalah berbagai jenis pupuk, amoniak dan berbagai produk kimia dan penunjang pertanian lainnya. Kami mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menjalankan fungsi PSO, yaitu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan dan alokasi dari pemerintah. Namun, kami juga memenuhi pasar nonsubsidi, baik itu penjual retail ke petani, pasokan ke perkebunan serta industri.

Kami melihat tren ke depan bahwa produk pupuk saja tidak cukup untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Maka kami juga mulai fokus untuk menjadi penyedia nutrisi tanaman lengkap serta layanan solusi pertanian yang terintegrasi, baik itu dari kawalan teknologi, penerapan precision farming, dan lain sebagainya.

Siapa saja pengguna produk PT Pupuk Indonesia saat inidomestik dan internasional?

Untuk konsumen dalam negeri, konsumen pupuk kami yang utama adalah petani sektor pangan, perkebunan dan juga industri. Sedangkan untuk ekspor, produk utama kita adalah urea dan amoniak, dengan beberapa negara tujuan ekspor antara lain Australia, India, Jepang, Afrika Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Cina.

Saat ini masih banyak pupuk impor masuk ke dalam negeri. Apakah kapasitas produksi Pupuk Indonesia masih belum bisa mencukupi produksi nasional?

Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa jenis pupuk yang memang tidak mungkin bisa diproduksi oleh industri dalam negeri karena pupuk tersebut merupakan barang tambang. Misalnya, potassium atau KCl. Artinya, produk tersebut memang tidak ada substitusinya, sehingga mau tidak mau harus diimpor.

Adapun kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup saat ini adalah sekitar 13,9 juta ton per tahun. Jumlah tersebut mencukupi untuk memenuhi penugasan pemerintah untuk kebutuhan pupuk bersubsidi yang sebesar 9 juta ton. Saat ini, Perusahaan cukup mampu juga memenuhi permintaan dari sektor perkebunan maupun industri dalam negeri. Namun, merujuk pada data RDKK terakhir, kebutuhan pupuk nasional mencapai 23 juta ton. Ini artinya masih ada potensi buat Pupuk Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi agar bisa memenuhi pasar domestik.

Bagaimana upaya perusahaan dalam menjaga kualitas produknya? Inovasi apa saja yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan pupuk impor?

Salah satu pilar transformasi kami adalah menjadi perusahaan yang lebih customer centric atau fokus pada pelanggan. Kami selalu berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kami juga berinovasi menghasilkan produk dan layanan solusi pertanian lengkap. Beberapa program andalan kami misalnya pengembangan PreciPalm, yaitu pemanfaatan pencitraan satelit untuk mengetahui komposisi pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah, terutama untuk kelapa sawit, juga ada program Agro Solution, berupa kawalan lengkap mulai dari agro input sampai offtaker untuk petani, dan lain sebagainya.

Untuk kualitas, Pupuk Indonesia Group selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas produk sesuai yang dipersyaratkan. Untuk itu, semua produk yang dilepas ke pasar sudah memenuhi standar-standar mutu baik nasional maupun internasional. Produk-produk PT Pupuk Indonesia sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu anak perusahaan kami Pupuk Kaltim, bahkan meraih penghargaan tertinggi Platinum dari Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bukti komitmen kami menghasilkan produk berkualitas.

Selama masa pandemi Covid-19, perusahaan juga tetap membukukan kinerja yang baik, bahkan meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2019. Strategi apa saja yang diterapkan perusahaan dalam menjaga kinerja di tengah pandemi?

Sebagaimana diketahui, dengan adanya Covid-19, negara-negara berlomba untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meminimalisasi ekspor pangan ke negara lainnya. Momen ini justru menjadi peluang bagi industri pupuk untuk dapat berproduksi optimal guna mendukung pertanian dalam negeri. Pupuk Indonesia sebagai BUMN pangan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan baik dalam proses inbound logistic maupun outbound logistic mampu berproduksi secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bahkan juga ekspor di tengah kondisi pandemi.

Saat ini salah satu program pemerintah adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Apa peran PT Pupuk Indonesia untuk membantu pemerintah mewujudkan program itu?

Peran utama kami tentunya pada penyedia pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani tanaman pangan, namun juga tentunya penyediaan-penyediaan produk dan layanan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Berdasarkan data BPS, pada 2020, jumlah petani Indonesia tinggal sekitar 33,4 juta petani. Angka ini terus menurun. Menurut Anda, apa penyebab orang Indonesia malas bertani dan bagaimana membuat sektor pertanian menjadi profesi yang dilirik?

Jika dilihat angka BPS di mana menunjukkan angka petani semakin tahun semakin menurun menunjukkan bahwa bidang pertanian dianggap tidak menarik lagi dan mulai ditinggalkan terutama bagi usia produktif karena dianggap kurang menguntungkan dan penuh risiko gagal panen akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kekeringan, banjir dan sebagainya.

Hal ini akan menjadi ancaman bagi pertanian dan kedaulatan pangan Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kembali pertanian Indonesia dengan membuat dunia pertanian menjadi menarik bagi kaum milenial, dan menunjukkan bahwa bisnis di bidang pertanian itu menguntungkan dan dapat menjadi pilihan profesi yang menarik bagi anak muda.

Kepada petani langsung, adakah program-program yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kemajuan petani Indonesia?

Pupuk Indonesia selaku BUMN pangan terus mengembangkan program yang mendukung pertanian antara lain agrosolution, demplot, edukasi petani melalui sosialisasi bersama dinas pertanian, pengembangan teknologi pertanian seperti precision farming, layanan pelanggan bebas pulsa di mana petani tidak hanya dapat menyampaikan keluhan namun juga dapat menyampaikan pertanyaan seputar pertanian dengan bebas pulsa.

Belakangan terdengar isu kelangkaan pupuk subsidi yang dilayangkan ke PT Pupuk Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi?

Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk memperoleh pupuk bersubsidi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi petani, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020. Salah satunya adalah petani harus terdaftar dalam kelompok tani. Kemudian harus menyusun e-RDKK (eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dan untuk daerah tertentu mempunyai Kartu Tani. e-RDKK adalah semacam proposal pengajuan yang harus disiapkan kelompok tani sebagai dasar bagi dinas pertanian untuk menentukan kebutuhan pupuk di suatu daerah.

Kemudian, ada juga batasan alokasi pupuk bersubsidi bagi tiap daerah. Adapun jumlah alokasi dan dosis tersebut adalah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian agar penggunaan pupuk lebih efisien dan tepat guna.

Dari temuan Pupuk Indonesia di lapangan, rata-rata yang mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi adalah yang belum terdaftar di e-RDKK.

Selain itu, ada petani yang merasa jatah alokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Kemudian di beberapa daerah memang sempat ada keterlambatan penebusan dari distributor karena menunggu SK alokasi di daerah tersebut.

Kapasitas produksi pupuk secara grup mencapai 13,9 juta ton per tahun. Adapun untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 berdasarkan alokasi dari Pemerintah adalah sekitar 9 juta ton. Jadi dari sisi kemampuan produksi, Pupuk Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.

Menurut data Anda, saat ini seberapa bergantung atau seberapa banyak petani Indonesia yang menggunakan PT Pupuk Indonesia? Dan bagaimana perusahaan menjaga loyalitas mereka terhadap produk?

Untuk menjaga loyalitas pelanggan maka Pupuk Indonesia terus berkomitmen menjaga mutu produk, menyediakan produk tepat waktu dan tepat tempat, menyediakan produk sesuai dengan jenis yang dibutuhkan petani serta menyediakan pupuk dengan harga terjangkau. PI juga terus mengembangkan program-program seperti agrosolution, precision farming, layanan bebas pulsa dan lain-lainnya.

Pupuk Indonesia menjadi 10 Besar BUMN penyumbang APBN. Apa kunci keberhasilan perusahaan, termasuk dalam mewujudkan good corporate governance?

Perusahaan selalu berusaha meningkatkan efisiensi melalui operational excellence, terobosan di bidang keuangan dan pendanaan, seperti notional pooling dan pinjaman bersama. Kami juga memiliki program pengadaan bersama, optimalisasi distribusi dan lain sebagainya. Hal ini ditunjang dengan kemampuan untuk mencari ceruk-ceruk pasar baru, serta meningkatkan daya saing di pasar internasional.

PT Pupuk Indonesia (Persero) belum lama ini juga mendukung program DJP, salah satunya dengan melakukan integrasi data perpajakan. Apa yang mendorong perusahaan mengikuti program itu?

Hal tersebut menindaklanjuti arahan dari Wakil Menteri BUMN yang pada saat itu masih dijabat oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin bahwa PT Pupuk Indonesia (Persero) diharapkan ikut serta dalam proses integrasi data perpajakan menyusul BUMN-BUMN besar lainnya. Selain itu, kontribusi perpajakan PT Pupuk Indonesia Grup yang cukup besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp 7,93 triliun atau naik sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan setoran pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 6,78 triliun.

Di samping itu, saat ini PT Pupuk Indonesia (Persero) sedang gencar melakukan transformasi bisnis yang mengarah kepada digitalisasi sehingga adanya kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari business process yang ada, peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam hal melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak sehingga diharapkan melalui Integrasi Data Perpajakan ini mampu menekan cost of compliance secara signifikan.

Sebelum MoU, persiapan apa dan berapa lama yang dilakukan Pupuk Group untuk mengintegrasikan datanya?

Terkait dengan rencana Integrasi Data Perpajakan persiapan yang kami lakukan kira-kira 1-2 tahun, yang dalam periode tersebut kami secara aktif berdiskusi dengan BUMN yang telah mengimplementasikan integrasi data perpajakan dan berkoordinasi dengan Tim Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga guna memperoleh informasi terkait bagaimana teknis metode Integrasinya antara sistem ERP yang kami miliki dengan sistem yang dimiliki oleh DJP.

Guna mendukung kelancaran proses integrasi data dimaksud, secara internal kami telah menyiapkan dedicated tim dari masing-masing anak perusahaan untuk menjadi person in charge guna melakukan berbagai pengembangan sistem pendukung seperti sistem ekualisasi dan rekonsiliasi perpajakan, pengembangan vendor invoice management, upaya secara berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pencatatan transaksi serta melakukan penyempurnaan berbagai pedoman dan prosedur internal pasca implementasi integrasi data perpajakan.

Setelah MoU, sampai pada tahap mana integrasi dilakukan?

Proses integrasi data perpajakan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur yang telah di-provide oleh DJP melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Setelah dilaksanakan penandatanganan MoU pada 17 Desember 2020 yang melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan anak perusahaan yakni lima produsen pupuk, maka dapat kami informasikan bahwa saat ini kami dalam proses tender untuk pemilihan PJAP dan kami harapkan per Q1 Tahun 2021 sistem integrasi data perpajakan yang di-provide melalui PJAP dapat diimplementasikan dan Go Live secara serentak, tepat waktu dan tanpa terkendala di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan lima produsen pupuk.

Apakah integrasi data seperti ini akan efektif untuk meningkatkan kepatuhan?

Terkait untuk pemenuhan kewajiban setor dan lapor perpajakan tentu melalui integrasi data dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan. Hal ini mengingat bahwa melalui integrasi data perpajakan, hal-hal yang semula sifatnya clerical secara bertahap diarahkan ke fully systems. Dengan diprosesnya segala informasi dan data untuk kebutuhan proses setor dan lapor perpajakan dijalankan by system, diharapkan dapat meminimalisasi human error factor. Faktor ini yang dapat berakibat temuan adanya kurang bayar pajak maupun sanksi/denda perpajakan yang harus ditanggung perusahaan.

Setelah melakukan MoU, seperti apa implementasi integrasi data di internal perusahaan, misalnya di anak perusahaan/grup, vendor, dan stakeholders lain?

Implementasi Integrasi Data Perpajakan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan continuous improvement terkait pemenuhan kewajiban setor dan lapor perpajakan hingga GL Tax Mapping, nantinya. Untuk tahap pertama ini, Integrasi Data Perpajakan dimulai dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama anak perusahaan yaitu lima produsen pupuk. Dan apabila proses tahap pertama telah berjalan lancar dan sempurna maka kami berencana melanjutkan Integrasi Data Perpajakan tahap kedua yang melibatkan anak perusahaan kami yang sektor bisnisnya non-produsen pupuk.

Terkait implementasi integrasi data di internal perusahaan, tentunya kami akan mengoptimalkan fitur-fitur integrasi data perpajakan lainnya (di luar kebutuhan setor dan lapor) guna mendukung kegiatan bisnis kami misalnya terkait dengan pemilihan pihak rekanan perusahaan yang tentunya harus comply dengan aturan perpajakan melalui pemanfaatan layanan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) yang juga telah di-provide oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui PJAP.

Apa manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan perusahaan setelah adanya MoU ini?

Setelah adanya penandatanganan MoU, kami meyakini bahwa hal ini merupakan langkah konkret dari suatu bentuk hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan dengan mengedepankan prinsip transparansi, mutual trust and collaboration antara Wajib Pajak dan DJP.

Penandatanganan MoU juga menunjukkan komitmen dari kedua belah pihak, di mana DJP berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam hal peningkatan transparansi dan tax compliance di lingkungan BUMN dan BUMN berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diharapkan baik penerimaan pajak dari BUMN maupun kinerja BUMN ke depan dapat tumbuh secara optimal dan berkelanjutan.

Apa harapan perusahaan sebagai Wajib Pajak dan masukan untuk DJP agar mekanisme integrasi data bagi Wajib Pajak menjadi lebih mudah dan saling menguntungkan?

Harapan kami, pengembangan proses integrasi data perpajakan terus berlanjut sehingga memudahkan dalam proses kegiatan administrasi perpajakan hingga mampu menekan cost of compliance secara signifikan tak hanya terkait pemenuhan kewajiban setor dan lapor perpajakan melainkan juga diharapkan integrasi data perpajakan mampu menekan angka temuan atas hasil pemeriksaan perpajakan.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved