Connect with us

Topic

Kampus harus Lahirkan Inovator

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Kampus harus dapat melahirkan SDM unggul yang kaya inovasi, ide, gagasan, dan solusi untuk negara. Sayangnya, belum semua pelajar bisa mengakses kampus karena kendala biaya.

Tanpa kualitas pendidikan yang baik, harapan mencapai kemajuan bangsa hanya sebuah fatamorgana. Untungnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato bertajuk “Visi Indonesia”, di Sentul, pada (15/7) lalu memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Pada pidato itu, Jokowi mengatakan, pemerintah fokus membangun kualitas SDM sejak dalam kandungan hingga Perguruan Tinggi (PT). Prasetia itu diperkukuh melalui pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada Jumat, (16/8) lalu. “SDM lulusan Pendidikan Tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional maupun global. SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, dan enterpreneurship.”

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SDID), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan, parameter SDM unggul adalah generasi yang mampu menciptakan inovasi demi kemajuan bangsa. Dan, universitaslah yang seyogianya dapat melahirkan para inovator.

“Kemajuan negara ini ditopang oleh pajak. Supaya orang bayar pajak, harus punya income. Untuk punya pendapatan, SDM harus punya pendidikan yang baik, skill, dan integritas tinggi. Tugas kami membangun kampus berkualitas baik untuk dapat melahirkan SDM unggul kaya inovasi, ide, gagasan, solusi untuk negara,” kata Ali Ghufron, di ruangannya, Lantai 5, Gedung Kemenristekdikti, kawasan Senayan, Jakarta, pada Selasa malam (13/8).

Namun, ia memetakan ada lima masalah pokok PT di tanah air. Pertama, tidak semua orang dapat mengakses bangku kuliah karena keterbatasan biaya. Buktinya, Angka Partisipasi Kasar (APK) 2019 masih sebesar 34,58 persen. Tahun sebelumnya bahkan hanya 29,42 persen. APK adalah partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Masalah kedua, kurangnya keleluasaan rektor untuk berinovasi karena terbentur regulasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Regulasi Kemenkeu hanya menitikberatkan proses dan urusan administratif. Rektor kita takut bergerak maupun berinovasi membangun universitasnya. Kami merekomendasikan, Kemenkeu harus menyoroti output,” kata Ali. Sederhananya, Kemenkeu diharapkan menerapkan anggaran berbasis kinerja. “Misalnya, Kemenkeu memberi anggaran Rp 100 miliar, maka alat ukur keberhasilannya harusnya berupa 100 ribu sarjana berkualitas. Jadi, bukan ngurusin mengeluarkan Rp 10 ribu, kuitansinya mana? Ada dosen bagus, rektor mau memberi insentif saja susah,” sambungnya.

Masalah ketiga, apresiasi dan mutu dosen masih kurang. Keempat, soal infrastruktur berbasis teknologi pun masih minim. Kelima, tidak relevansi antara skill dengan kebutuhan industri dan pembangunan.

Dari lima masalah pokok di perguruan tinggi di Indonesia itu, Ali menganalisis, sebab paling fundamental terletak pada sistem ketatnya sistem regulasi keuangan. Kemenkeu dinilai masih kolot memberi ruang gerak rektor mengembangkan universitas.

“Regulasi Kemenkeu hanya menitikberatkan proses dan urusan administratif. Rektor kita takut bergerak maupun berinovasi membangun universitasnya.”

Solusi regulasi

Di tengah impitan masalah itu, Kemenristekdikti telah merancang beberapa kebijakan strategis. Pertama, soal akses. Kata Ali, Kemenristekdikti sudah mendorong universitas menyelenggarakan kuliah on-line (daring) atau program Studi Jarak Jauh (SJJ). Setidaknya sudah ada 80 PT (PT Negeri dan PT Swasta) yang membuka kuliah daring. Program itu juga sekaligus diklaim dapat memotong biaya kuliah hingga 50 persen.

“Dengan kebijakan kuliah on-line ditargetkan APK tumbuh 50 persen dari 34,58 persen pada tahun 2024,” jelas Wakil Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini.

Solusi untuk masalah kedua, Kemenistekdikti kembali merekomendasikan adanya fleksibilitas regulasi oleh Kemenkeu. Sementara terkait mutu dosen, Kemenristekdikti meluncurkan program Dosen Merenung yang akan dibuka pendaftarannya pada Agustus hingga 7 September. Selama maksimal tiga bulan, dosen terpilih akan tetap digaji tanpa mengajar,  agar mereka mampu menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengembangan kemitraan, dan merestorasi bahan ajar.

Untuk mengatasi masalah infrastruktur berbasis teknologi, Ali mengatakan, sudah ada beberapa universitas menerapkan smart classroom. Contohnya, penerapan Trisakti Smart Classroom (TSC) di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Targetnya, seluruh kampus di Indonesia sudah berbasis teknologi pada tahun 2024.

“Era revolusi industri 4.0 mendorong kampus untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. TSC meliputi platform desain buku digital dan alat bantu rekam visual, virtual reality untuk laboratorium kimia dan fisika. Di kelas mahasiswa bisa praktik tanpa ada alat-alat sebenarnya,” jelas Ali.

Sementara itu, masalah yang menyangkut integrasi keahlian dan kebutuhan industri, Kemenristekdikti memperkukuh program manajemen talenta. Implementasinya dengan menggagas program pemanfaatan Diaspora melalui skema Visiting World Class Professor (2016), Simposium Cendikia Kelas Dunia (2017, 2018, 2019), dan penyelarasan program studi (prodi) tertentu di universitas.

“Hasilnya, dari simposium cendekia kita dapat berkolaborasi dengan dunia dalam hal pengembangan teknologi. Kami juga sudah membuka Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi di Universitas Gajah Putih Aceh, lalu rencana tahun ini ada Prodi Kopi di Institut Pertanian Bogor,” ungkap mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Salah satu inovator kelas dunia yang sosoknya baru saja viral adalah Nurul Fajriati, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Bersama timnya, Nurul mampu menciptakan alat ukur kadar gula tanpa jarum suntik. Kata Ali, penemuan ini sudah dipresentasikan di beberapa simposium global.Aprilia Hariani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Fokus Menciptakan Stimulasi

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Target penerimaan pajak tahun ini cukup tinggi. APBN Perubahan dinilai menjadi opsi rasional demi menjaga kesinambungan fiskal dan mencegah pelebaran defisit yang bisa menaikkan porsi pembiayaan dari utang.

Bulan kedua tahun baru ini isu fiskal belum beranjak dari kekhawatiran berlanjutnya fluktuasi ekonomi global. Banyak pihak masih harap-harap cemas menghadapi 2020 yang terus berjalan, sementara bayang-bayang kondisi 2019 yang kurang menggembirakan terus menjadi bayang-bayang yang menghantui. Target penerimaan pajak memang tidak tercapai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu menghimpun Rp 1.332 triliun atau 84,4 persen dari target. Angka shortfall mencapai Rp 245 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Yon Arsal —kini telah menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak—menjelaskan, tekanan ekonomi global menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak 2019. Dampaknya terlihat dari penurunan volume perdagangan ekonomi internasional dari 3 persen pada tahun 2018 menjadi 1 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor adalah -1,9 persen dari target 28 persen. Padahal, tahun 2018 kontribusi PPh pasal 22 impor mencapai 18 persen. Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, hanya tumbuh -8,1 persen.

Penurunan kegiatan impor juga berdampak langsung terhadap output produksi karena sebagian besar impor adalah barang baku dan barang modal. Akibatnya, produksi dalam negeri dan ekspor juga mengalami kontraksi. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari hingga Oktober 2019 hanya mencapai 139, 11 miliar dollar AS atau turun 7,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Bambang Tjahjono. Tahun lalu, kegiatan sektor tambang menurun, khususnya batu bara. Harga batu bara anjlok hingga 25 persen. Dari harga batu bara acuan (HBA) 99,72 dollar AS per ton menjadi 64,8 dollar AS per ton, dan merupakan penurunan terendah dalam tiga tahun terakhir. Bambang menyebut, penurunan harga itu disebabkan demand yang turun dari Cina sehingga terjadi over supply di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengakui, tahun 2019 telah menjadi tahun yang tidak mudah bagi dunia perpajakan. Ia mengatakan, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 1,24 persen—pertumbuhan realisasi terendah semenjak tahun 2009 pasca-Global Financial Crisis (GFC) mengempas ekonomi dunia. Dinilai dari persentase, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 pun lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun terakhir. Tahun 2017, realisasi penerimaan pajak mencapai 89,7 persen dan di tahun 2018 meningkat menjadi 92,4 persen.

Rendahnya pertumbuhan ini, menurut Prastowo perlu dikenali penyebabnya lebih mendalam. Setidaknya ada lima isu yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan realisasi penerimaan. Pertama, kinerja penerimaan pajak Indonesia masih sangat bergantung pada kondisi perekonomian, terutama harga komoditas.  Kedua, di samping harga komoditas, sektor perdagangan internasional Indonesia juga menurun. Penurunan ini secara langsung akan berdampak pada penerimaan PPN Impor. Ketiga, insentif pajak yang cukup banyak digelontorkan, antara lain tax holiday, tax allowance, kenaikan PTKP, kenaikan threshold hunian mewah, dan restitusi dipercepat. Keempat, pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal. Kelima, tahun politik yang memaksa dilakukannya moratorium tindak lanjut data/informasi dan tertundanya pemungutan pajak beberapa sektor, seperti e-commerce.

Prastowo menilai, untuk mencapai target penerimaan pajak di tahun 2020, pertumbuhan penerimaan perlu meningkat sebesar 23,3 persen dari realisasi 2019. Namun, pemerintah memiliki opsi untuk menurunkan target penerimaan dalam APBN-Perubahan. Pilihan yang sulit tapi cukup rasional demi menjaga kesinambungan fiskal dan mencegah pelebaran defisit yang akan menaikkan porsi pembiayaan dari utang.

“Capaian investasi yang diraih selama 2019 lalu menunjukkan gairah ekonomi industri Indonesia masih kokoh.”

Stimulus ekonomi

Belakangan ini ketegangan global mulai terlihat lebih kondusif. Perang dagang AS-China mulai menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa akhir Januari lalu juga bisa dibilang tanpa gejolak berarti. Sementara ketegangan Iran dan AS pun perlahan mulai bergeser dari isu geopolitik. Jika ketengan itu benar-benar bisa reda, hal itu dinilai akan memberikan sentimen yang positif.

Peneliti lembaga kajian Indonesia for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, Faktor geopolitik menjadi penyulut ketidakpastian pada tahun 2020 dan harga minyak akan ikut terdampak, mengingat Iran adalah pengekspor minyak terbesar ke-10 di dunia.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen seperti yang telah ditetapkan pemerintah, menurut Eko, harus ada stimulasi yang tidak hanya dari segi fiskal semisal mendorong pembangunan infrastruktur atau super deduction tax. Lebih dari itu, pemerintah diharapkan juga menerapkan stimulus ekonomi melalui kebijakan moneter oleh bank sentral, yaitu dengan melakukan detoksifikasi terhadap dollar yang masuk ke Indonesia karena selisih suku bunganya terlalu besar. Uang panas ini perlahan-lahan harus dikurangi dengan menurunkan suku bunga. Langkah ini akan mendorong sektor riil. Menurut Eko, ada tiga sektor usaha yang menjadi pelampung atau penyelamat ekonomi Indonesia, yaitu industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Pandangan Eko itu seirama dengan program-program yang dilakukan  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terus menggenjot investasi di dalam negeri. Meski kondisi ekonomi global dan regional sepanjang tahun 2019 lalu penuh ketidakpastian, capaian realisasi investasi di Indonesia tetap tumbuh, bahkan melampaui target penerimaan.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, total realisasi investasi sepanjang tahun 2019 (Januari–Desember) sebesar Rp 809,6 triliun atau 102,2 persen dari target realisasi investasi tahun 2019 senilai Rp 792 triliun. Capaian investasi ini terdiri dari realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 386,5 triliun (47,7 persen) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 423,1 triliun (52,3 persen). Adapun investasi sebesar Rp 434,6 triliun atau 53,7 persen berlokasi di Pulau Jawa dan Rp 375 triliun atau 46,3 persen di luar Pulau Jawa.  BKPM juga terus mendorong agar investasi yang masuk harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

Bahlil menegaskan, capaian investasi yang diraih selama 2019 lalu menunjukkan gairah ekonomi industri Indonesia masih kokoh, dan didukung faktor kepercayaan investor pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Apalagi, pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang cukup kondusif di tahun politik lalu.-Waluyo Hanjarwadi

Continue Reading

Topic

Perlu Kebijakan Fiskal Visioner

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Hilangnya potensi pajak akibat “shadow economy” dapat diatasi dengan penerapan SIN dan kebijakan tarif pajak yang seirama dengan agenda SDGs.

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh peneliti Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia (BI) berjudul Underground Economy in Indonesia menyimpulkan bahwa potensi pajak yang hilang akibat underground economy/shadow economy Indonesia periode 2001 hingga 2013 sebesar Rp 11, 17 triliun atau sekitar 1 persen dari rata-rata Produk Domestic Bruto (PDB) per triwulan. Implikasi penting transaksi menggunakan uang tunai membuka peluang bagi aktivitas underground economy.

Berkembangnya dompet digital, nyatanya belum mampu mereduksi transaksi tunai di Indonesia. Bahkan BI merilis, kebutuhan masyarakat akan uang tunai tidak berkurang. Pada 2017, BI menerima realisasi hasil cetakan sempurna (HCS) uang kertas sebanyak 11 miliar bilyet dan 2,29 miliar keping uang logam. Jumlah uang yang diedarkan BI pun meningkat dari 13,4 persen atau sebesar Rp 694,8 triliun pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan The G4S World Cash Report yang dirilis oleh G4S (perusahaan keamanan global terintegrasi yang tercatat di London Stock Exchange) pada pertengahan 2018 turut mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang masih menggunakan transaksi tunai dengan persentase 50 hingga 55 persen. Persentase itu senada dengan 18 negara lain seperti India dan Thailand.

Menurut Managing Partner TaxPrime Fajar Putranto, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi shadow economy dari uang yang dicetak oleh BI. Penelusuran kemudian dilanjutkan dari besaran uang yang digunakan untuk aktivitas perdagangan. Namun, yang terpenting pemerintah dapat mengeluarkan regulasi untuk membatasi potensi kerugian negara akibat shadow economy ini.

Shadow economy itu tidak terhindari karena sejatinya manusia di muka bumi ini akan berusaha menghindari pungutan pajak. Namun, setiap negara punya cara membatasinya—apakah secara law enforcement maupun perbaikan kebijakan atau sistem perpajakan. Pengenaan antidumping, bea masuk, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) tanpa pembatasan juga dapat dilakukan di samping untuk proteksi industri dalam negeri dan untuk membatasi shadow economy yang dipicu dari barang impor ilegal dan lainnya,” kata Fajar di kantornya, di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (30/12/19).

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan regulasi fiskal yang lebih visioner untuk menghalau potensi kerugian negara yang dipicu oleh shadow economy. Fajar menyarankan pemerintah mampu menerapkan Single Identification Number (SIN) yang telah digagas oleh Dirjen Pajak 2001–2006 Hadi Poernomo.

Kala itu, SIN masuk dalam rencana program penegakan hukum morality yang diproyeksikan dapat terealisasi pada 2003. Kemudian, pada 2004 SIN didesain sebagai sistem pendukung rencana program pembentukan bank data nasional dalam rangka memperluas basis pemajakan. Rangkaian rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 178 Tahun 2004 tentang Cetak Biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001–2004. Konsep SIN juga menandai reformasi perpajakan jilid II yang terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002 yang telah berfokus pada pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan on-line antarunit terkait.

“Kita menginginkan kebijakan perpajakan yang basisnya lebih visioner. Jadi, tidak akan menimbulkan noise ke depannya, bagaimana kebijakan yang dapat membantu kira-kira sekitar 42 ribu pegawai pajak dapat bekerja lebih baik. Semua harus dibantu dengan sistem. Jadi, bayi keluar, nangis langsung punya ID (SIN), ketika dewasa ada biometriknya—fingerprint, foto muka, kartu keluarga. Bahkan katakanlah begitu Anda ke luar negeri sudah langsung terdeteksi,” paparnya.

Artinya, lanjut Fajar, SIN mampu mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) data finansial maupun nonfinansial, kemudian masuk dalam bank data nasional dan otomatis melakukan proses pencocokan (matching) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP). Di samping itu, penerapan SIN juga mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis pada pemilu, penerima dana sosial, hingga praktik korupsi. SIN hampir serupa dengan konsep Security Number yang sudah diterapkan Amerika Serikat.

“Coba Anda cari negara maju yang tidak pakai SIN? Enggak ada. Karena mapping orang (WP Orang Pribadi/OP) lebih sulit daripada Badan (WP Badan),” ujarnya.

Fajar mencontohkan, Estonia yang sukses menerapkan sistem informasi terintegrasi serupa SIN. Dulu, sekitar delapan tahun lalu, Estonia termasuk negara yang miskin—tidak bisa menggaji aparatur sipil negara (ASN) sehingga sekitar 10 ribu ASN dipecat. Namun sekarang—setelah menerapkan sistem serupa SIN—Bank Dunia memasukkan Estonia, dengan PDB per kapita 17.633 dollar AS, ke dalam negara yang memiliki PDB per kapita tertinggi di antara negara bekas jajahan Republik Soviet.

“Di Estonia sistem perpajakan paling terbuka karena segalanya sudah terintegrasi dengan e (elektronik). Pemilunya pakai e, dapat menekan biaya pemilu, enggak ada pemilih ganda. Sistem perpajakannya sangat terbuka. Delapan tahun Estonia bertransformasi menjadi negara yang maju, padahal delapan tahun lalu mungkin lebih maju kita,” ucap Fajar.

Fajar menekankan, SIN adalah harga mati untuk menjawab persoalan perpajakan di Indonesia. Meskipun era keterbukaan nasabah sudah diterapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan itu mewajibkan agar lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi kepada DJP bagi nasabah yang memiliki saldo tabungan dan deposito dengan nilai nominal minimal Rp 1 miliar.

“Sekarang kalau kita bicara tabungan Rp 1 miliar, pengusaha naturalnya enggak bisa numpuk uang. Pengusaha mana yang numpuk uang (menabung di bank) sampai Rp 900 juta atau Rp 1 miliar? Mereka pasti puterin (uangnya),” ujar Fajar. “Lagu ‘Bang Bing Bung, Yok Kita Nabung’ barangkali sudah enggak relevan bagi pengusaha,” selorohnya.

SDGs

Selain SIN, Fajar menilai kebijakan tarif pajak juga perlu ditinjau kembali. Tarif pajak mesti seirama dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan 2030 yang sudah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 lalu. Dari 17 kesepakatan rencana aksi pembangunan di antaranya menyoal sumber daya alam (SDA), pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Fajar mengelaborasi, perbaikan road map kebijakan perpajakan di Indonesia harus berdasarkan tiga keunggulan Indonesia yaitu, SDA, SDM sebagai Work Force, dan SDM sebagai konsumen.

“Pembenahan tarif dan fasilitas pajak yang diberikan untuk masing-masing supply chain yang melibatkan tiga keunggulan itu secara hati-hati. Bahkan kebijakan perpajakan juga harus mendorong untuk menuntaskan problem sosial. Enggak selamanya semua jenis perusahaan harus berada di tarif pajak yang sama, ada perusahaan yang membantu mengatasi problem sosial. Pay less tax dan sebaiknya berlaku untuk investasi baru atau perusahaan dalam negeri,” jelasnya.

Poin keunggulan terkait SDM dapat diimplementasikan dari kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) OP dari 30 persen menjadi 10 persen untuk WP OP berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

“Orang bayar 30 persen itu berat hatinya. Coba satu generasi saja untuk PPh WP OP yang berstatus WNI diterapkan tarif 10 persen, UU PPh dibuat tarif dengan persentase bracket tertentu selanjutnya tinggal dibuat PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Sedikit konglomerat yang mau dikenakan 30 persen. Mereka mendingan running pakai company, dibikin holding, berikutnya penghasilan dapat dari dividen. Jadi, WP tersebut bayar pajaknya jadi berapa? 10 persen,” kata Fajar.

Selain itu, penurunan tarif pajak ini sebagai upaya untuk membawa kembali uang WP Indonesia yang masih banyak tersimpan di luar negeri, sehingga dapat diinvestasikan ke tanah air.

“Keuntungan lainnya, Indonesia akan menjadi negara yang menarik banyak high wealth individual asing sebagai pilihan yang menarik untuk tinggal, tentunya dengan syarat mereka akan menjadi WNI terlebih dahulu,” tambahnya.

Lanjutnya, pemerintah Indonesia bisa pula mengadopsi program Global Trader Program (GTP) di Singapura. Program itu mendorong perusahaan global masuk ke Singapura sebagai basis regional mereka melakukan kegiatan terkait perdagangan, pengadaan, distribusi, dan lain-lain. Singkatnya, GTP mendorong uang masuk ke Singapura sekaligus memperluas basis pajak dan perusahaan yang sudah berstatus GTP akan menikmati tarif pajak konsensi atas pendapatan perdagangannya.

“Perusahaan trading itu marginnya kecil, ngapain pajaknya gede-gede? Yang penting devisa masuk. Sekarang yang diharapkan untuk berkembang pajak atau orang? Singapura kasih (tarif pajak) 5 persen syaratnya uang masuk ke Singapura—GTP. Ke depan Indonesia harus menjadi negara yang nyaman dan menjadi negara yang memiliki trading company terbesar seperti Singapura, karena sesungguhnya banyak sumber daya alam dan produksi turunan SDA tersebut yang berasal dari Indonesia,” kata Fajar.

Sekali lagi, Fajar menggarisbawahi, bahwa persoalan perpajakan sebagai dampak dari shadow economy harus ditanggulangi dengan regulasi berbasis sistem—bukan sekadar mengeluarkan aturan jangka pendek. Ia menyebut, perluasan basis pajak dengan memayungi UMKM dengan tarif pajak 0,5 persen adalah salah satu kebijakan yang bersifat sementara dan tidak strategis.—Aprilia

Continue Reading

Topic

Persempit Ruang Sembunyi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MUC

Pemerintah sudah memiliki banyak instrumen menghadapi rendahnya rasio pajak akibat “shadow economy”, meskipun masih ada celah.

Rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Salah satu sebabnya shadow economy. Besarnya porsi tenaga kerja informal yang mencapai 57,6 persen berdampak pada tingginya penghindaran pajak serta minimnya basis pajak. Data itu diungkapkan laporan Revenue Statistic in Asian and Pasific Economies 1990–2017 yang dipublikasikan tahun 2019 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pasific Islands Tax Administrators Association (PITAA), Pasific Community (SPC), dan dukungan dari lembaga keuangan Uni Eropa serta pemerintah Jepang.

International Monetery Fund (IMF) mempunyai beberapa terminologi untuk shadow economy yaitu, underground economy, hidden economy, informal economy, cash economy, dan un-observed economy. OECD menyebutnya sebagai un-observed economy dan membaginya menjadi empat jenis aktivitas yaitu produksi bawah tanah bersifat legal tetapi sengaja disembunyikan dari publik dengan tujuan mengelak dari pajak atau peraturan lainnya, produksi illegal, produksi sektor informal, dan produksi rumah tangga.

Sementara itu jurnal Underground Economy in Indonesia yang diterbitkan oleh peneliti di Badan Pusat Statistik yang mengutip pendapat Smith (1994) dan Faal (2003), menyebut bahwa underground economy hanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ilegal (prostitusi, perjudian, transaksi narkoba, dan lain-lain) serta legal (pendapatan yang tidak dilaporkan, upah/gaji, pembayaran di bawah faktur, tunjangan, dan aset yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa legal). Dengan demikian underground economy memiliki arti produksi barang dan jasa baik legal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan PDB dengan tujuan menghindari pembayaran pajak, perlindungan sosial, standar minimum upah, waktu kerja maksimum, standar keselamatan, dan seterusnya.

Direktur MUC Tax Research Institute Karsino mengatakan shadow economy memang sulit dihindarkan. Kendati demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya mengikis shadow economy untuk penghindaran pajak yang dimulai dari pelaksanaan program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA). TA juga dinilai sebagai langkah pertama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas basis data pemajakan.

Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi kepada DJP terkait saldo tabungan dan deposito dengan nilai nominal minimal Rp 1 miliar. Penerbitan Perppu ini sebagai buah dari konsensus global mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI) yang digagas OECD bersama The Group of Twenty (G-20) ‘kelompok 20 ekonomi utama’. Indonesia, melalui DJP sendiri telah menerima data dari 94 negara/yuridiksi dan mengirimkan data kepada 81 negara/yuridiksi. Adapun data yang ditukarkan adalah identitas pemilik rekening, nomor rekening, saldo rekening, penghasilan yang diperoleh dari rekening (bunga).

“Ruang bersembunyi makin sempit. Data perbankan mudah diakses, harta di luar negeri terdeteksi melalui AEoI, regulasi kewajiban NPWP, ada juga e-faktur—akan mendeteksi (transaksi) dari awal walaupun yang disampaikan benar atau enggak. Artinya celah tetap ada tapi instrumen (peraturan) sudah banyak,” papar Karsino di Kantor MUC, Kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (26/12) lalu.

Tak hanya lembaga keuangan dalam negeri dan negara/yuridiksi lain, DJP telah bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan ini. Misalkan melalui program integrasi data laporan keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Bursa Efek Indonesia.

“Di era ini orang sudah dipaksa patuh. Wajib Pajak mindset-nya sudah positif karena dunia sudah terbuka. Seharusnya praktik shadow economy semakin sempit,” tambahnya.

Upaya pemerintah selanjutnya mengeluarkan PP Nomor 23 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Regulasi ini mengatur pajak penghasilan 0,5 persen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun.

Shadow economy masih besar, makanya regulasi UMKM diharapkan dapat meng-capture seluas-luasnya (basis pajak). Tapi seperti bumerang, di sisi lain ada orang berlindung di balik bayang-bayang—memanfaatkan batas 0,5 persen, padahal omzetnya lebih dari 4,8 miliar. Dengan begitu PP UMKM 0,5 persen juga berpotensi melindungi shadow economy,” kata Karsino.

Artinya, lanjut Karsino, semua instrumen tetap memiliki potensi atau celah penghindaran pajak. Kuncinya, DJP harus berupaya meningkatkan pelayanan dan edukasi secara lebih bersahabat dengan WP sehingga dapat tercipta kepatuhan pajak sukarela. Tak kalah penting penegakan hukum korupsi harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kampanye kepatuhan harus sejalan dengan aksi penurunan korupsi. Pemerintah harus bisa menjalankan keduanya agar kepatuhan pajak sukarela terbangun. Pajak bukan hanya soal kewajiban yang kalau enggak dibayar ada sanksi, melainkan pajak itu asas kemanfaatan,” harapnya.

Di sisi lain, Karsino mengapresiasi peningkatan pelayanan pajak yang dilakukan DJP. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lebih nyaman, petugas pajak bersahabat, serta pelayanan pajak serba digital diharapkan mengakselerasi terwujudnya kepatuhan sukarela.

“DJP sudah menampilkan pelayanan pajak yang baik, tentu berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Sekarang yang menjadi PR (pekerjaan rumah) selain memperluas basis data adalah bagaimana omnibus law membuat aturan pajak menjadi lebih simpel dan memberikan kepastian,” tutupnya.Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News5 hari ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News1 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News4 minggu ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending