Connect with us

Topic

Kampus harus Lahirkan Inovator

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Kampus harus dapat melahirkan SDM unggul yang kaya inovasi, ide, gagasan, dan solusi untuk negara. Sayangnya, belum semua pelajar bisa mengakses kampus karena kendala biaya.

Tanpa kualitas pendidikan yang baik, harapan mencapai kemajuan bangsa hanya sebuah fatamorgana. Untungnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato bertajuk “Visi Indonesia”, di Sentul, pada (15/7) lalu memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Pada pidato itu, Jokowi mengatakan, pemerintah fokus membangun kualitas SDM sejak dalam kandungan hingga Perguruan Tinggi (PT). Prasetia itu diperkukuh melalui pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada Jumat, (16/8) lalu. “SDM lulusan Pendidikan Tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional maupun global. SDM kita harus kompetitif dalam karakter yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, dan enterpreneurship.”

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SDID), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan, parameter SDM unggul adalah generasi yang mampu menciptakan inovasi demi kemajuan bangsa. Dan, universitaslah yang seyogianya dapat melahirkan para inovator.

“Kemajuan negara ini ditopang oleh pajak. Supaya orang bayar pajak, harus punya income. Untuk punya pendapatan, SDM harus punya pendidikan yang baik, skill, dan integritas tinggi. Tugas kami membangun kampus berkualitas baik untuk dapat melahirkan SDM unggul kaya inovasi, ide, gagasan, solusi untuk negara,” kata Ali Ghufron, di ruangannya, Lantai 5, Gedung Kemenristekdikti, kawasan Senayan, Jakarta, pada Selasa malam (13/8).

Namun, ia memetakan ada lima masalah pokok PT di tanah air. Pertama, tidak semua orang dapat mengakses bangku kuliah karena keterbatasan biaya. Buktinya, Angka Partisipasi Kasar (APK) 2019 masih sebesar 34,58 persen. Tahun sebelumnya bahkan hanya 29,42 persen. APK adalah partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Masalah kedua, kurangnya keleluasaan rektor untuk berinovasi karena terbentur regulasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Regulasi Kemenkeu hanya menitikberatkan proses dan urusan administratif. Rektor kita takut bergerak maupun berinovasi membangun universitasnya. Kami merekomendasikan, Kemenkeu harus menyoroti output,” kata Ali. Sederhananya, Kemenkeu diharapkan menerapkan anggaran berbasis kinerja. “Misalnya, Kemenkeu memberi anggaran Rp 100 miliar, maka alat ukur keberhasilannya harusnya berupa 100 ribu sarjana berkualitas. Jadi, bukan ngurusin mengeluarkan Rp 10 ribu, kuitansinya mana? Ada dosen bagus, rektor mau memberi insentif saja susah,” sambungnya.

Masalah ketiga, apresiasi dan mutu dosen masih kurang. Keempat, soal infrastruktur berbasis teknologi pun masih minim. Kelima, tidak relevansi antara skill dengan kebutuhan industri dan pembangunan.

Dari lima masalah pokok di perguruan tinggi di Indonesia itu, Ali menganalisis, sebab paling fundamental terletak pada sistem ketatnya sistem regulasi keuangan. Kemenkeu dinilai masih kolot memberi ruang gerak rektor mengembangkan universitas.

“Regulasi Kemenkeu hanya menitikberatkan proses dan urusan administratif. Rektor kita takut bergerak maupun berinovasi membangun universitasnya.”

Solusi regulasi

Di tengah impitan masalah itu, Kemenristekdikti telah merancang beberapa kebijakan strategis. Pertama, soal akses. Kata Ali, Kemenristekdikti sudah mendorong universitas menyelenggarakan kuliah on-line (daring) atau program Studi Jarak Jauh (SJJ). Setidaknya sudah ada 80 PT (PT Negeri dan PT Swasta) yang membuka kuliah daring. Program itu juga sekaligus diklaim dapat memotong biaya kuliah hingga 50 persen.

“Dengan kebijakan kuliah on-line ditargetkan APK tumbuh 50 persen dari 34,58 persen pada tahun 2024,” jelas Wakil Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini.

Solusi untuk masalah kedua, Kemenistekdikti kembali merekomendasikan adanya fleksibilitas regulasi oleh Kemenkeu. Sementara terkait mutu dosen, Kemenristekdikti meluncurkan program Dosen Merenung yang akan dibuka pendaftarannya pada Agustus hingga 7 September. Selama maksimal tiga bulan, dosen terpilih akan tetap digaji tanpa mengajar,  agar mereka mampu menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengembangan kemitraan, dan merestorasi bahan ajar.

Untuk mengatasi masalah infrastruktur berbasis teknologi, Ali mengatakan, sudah ada beberapa universitas menerapkan smart classroom. Contohnya, penerapan Trisakti Smart Classroom (TSC) di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Targetnya, seluruh kampus di Indonesia sudah berbasis teknologi pada tahun 2024.

“Era revolusi industri 4.0 mendorong kampus untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. TSC meliputi platform desain buku digital dan alat bantu rekam visual, virtual reality untuk laboratorium kimia dan fisika. Di kelas mahasiswa bisa praktik tanpa ada alat-alat sebenarnya,” jelas Ali.

Sementara itu, masalah yang menyangkut integrasi keahlian dan kebutuhan industri, Kemenristekdikti memperkukuh program manajemen talenta. Implementasinya dengan menggagas program pemanfaatan Diaspora melalui skema Visiting World Class Professor (2016), Simposium Cendikia Kelas Dunia (2017, 2018, 2019), dan penyelarasan program studi (prodi) tertentu di universitas.

“Hasilnya, dari simposium cendekia kita dapat berkolaborasi dengan dunia dalam hal pengembangan teknologi. Kami juga sudah membuka Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi di Universitas Gajah Putih Aceh, lalu rencana tahun ini ada Prodi Kopi di Institut Pertanian Bogor,” ungkap mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Salah satu inovator kelas dunia yang sosoknya baru saja viral adalah Nurul Fajriati, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Bersama timnya, Nurul mampu menciptakan alat ukur kadar gula tanpa jarum suntik. Kata Ali, penemuan ini sudah dipresentasikan di beberapa simposium global.Aprilia Hariani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Siap Bantu Sosialisasi di Daerah

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Kemendagri siap mendukung program DJP untuk menanamkan kesadaran pajak di masyarakat. Namun, sebelumnya DJP perlu transfer kompetensi materi perpajakan untuk SDM-nya.

Program kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dalam Inklusi Pajak diharapkan dapat memberikan manfaat bersama bagi kedua belah pihak.

Kepala Bagian Perundang-undangan, Kepegawaian dan Kerjasama BPSDM Kemendagri Eko Dwikorachmat mengemukakan, pihaknya siap mendukung program DJP untuk menanamkan kesadaran pajak di masyarakat. Hal yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah memberikan penguatan kompetensi di bidang perpajakan bagi tenaga widyaiswara di lingkup lembaga yang dinaunginya.

“Kami ingin diberikan transfer of knowledge dari DJP melalui semacam kegiatan training of trainers tentang pajak agar widyaiswara kami bisa membantu sosialisasi sadar pajak di daerah,” kata Eko kepada Majalah Pajak di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Rabu (16/10).

Ia memaparkan, lembaganya juga memiliki banyak tenaga widyaiswara berlatar belakang ilmu keuangan dan akuntansi yang bisa dibekali dengan ilmu perpajakan melalui kegiatan pelatihan bersama DJP. Adapun pegawai DJP bisa memperoleh ilmu tentang pemerintahan dari jajaran pegawai di lingkungan BPSDM Kemendagri yang memang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan.

“Kerja sama yang dibangun antara kementerian teknis dan Kemendagri saling bersinergi, sehingga apa yang kami tidak punya bisa dibantu oleh kementerian teknis,” ujarnya.

Baca Juga : Tinggal Mengawal Bola Salju

Penguatan sinergi

Menurutnya, berbagai proses kerja sama dengan berbagai kementerian teknis akan sangat membantu jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lembaganya untuk memperoleh pengetahuan kompetensi teknis. Timbal-balik yang diperoleh kementerian teknis seperti Kementerian Keuangan melalui DJP yang mentransfer ilmu perpajakan ke jajaran ASN di BPSDM Kemendagri juga akan membantu tugas fasilitator DJP yang pasti memiliki keterbatasan untuk menjangkau daerah.

“Dengan membekali kami ilmu tentang pajak, berarti memperbanyak jumlah SDM yang mampu mengampu materi-materi untuk diajarkan ke lingkup ASN di Kemendagri dalam bentuk replika pengajaran yang sudah diberikan,” jelasnya.

Eko menambahkan, pihaknya juga perlu menginformasikan kepada kementerian teknis yang diajak kerja sama untuk memahami kompetensi pemerintahan. Dengan demikian kedua belah pihak saling menguji kompetensi. Menurutnya, kapasitas Kemendagri sebagai kementerian yang membina pemerintah daerah membuat banyak kementerian teknis berkepentingan untuk menjalin kerja sama. Dengan adanya otonomi daerah, perpanjangan tangan dari Kemendagri akan membuat suatu program lebih mudah untuk menjangkau daerah.

“Pola-pola itu yang disadari oleh masing-masing kementerian untuk bersinergi dengan Kemendagri. Penguatan sinergi jadi lebih terarah. Diharapkan nanti DJP bisa memikirkan program yang perlu dilakukan Kemendagri untuk membantu Inklusi Pajak di daerah. Jadi sama-sama berpartisipasi,” paparnya. —Novita Hifni

Continue Reading

Topic

Harus Rutin, Telaten, dan Konsisten

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Inklusi kesadaran pajak adalah program jangka panjang untuk investasi masa depan. Perlu konsistensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Generasi muda Indonesia merupakan calon pelaku ekonomi di masa depan yang akan punya andil besar untuk memajukan bangsa ini. Karenanya, mereka harus memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Salah satunya bisa diimplementasikan melalui kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan. Seperti kita tahu, pajak hingga saat ini masih menjadi sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar di negeri ini.

Menyadari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program inklusi kesadaran pajak sejak dua tahun lalu. Melalui program ini, DJP gencar membangun paradigma kesadaran membayar pajak bagi generasi muda Indonesia lewat jalur pendidikan formal. Anak-anak usia pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diberi edukasi kesadaran pajak melalui berbagai cara.

MUC Consulting, sebagai lembaga riset perpajakan sekaligus institusi konsultan pajak menyambut baik program DJP itu. Apalagi selama beberapa tahun mendatang, Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi.

“Kalau saya baca, program-programnya bagus sekali. Sudah cukup komprehensif. Sampai masalah kurikulum, pembelajaran dan lain-lain. Secara konsep ini bagus sekali karena ini, kan, untuk investasi masa depan buat DJP. Apalagi secara demografi, usia muda kita sekarang lebih banyak. Artinya potensi Wajib Pajak patuh di masa depan akan semakin banyak,” ujar Meydawati, praktisi perpajakan dari MUC Consulting saat ditemui Majalah Pajak di Gedung MUC Jalan TB Simatupang, Jakarta akhir Oktober lalu.

Meyda menilai, DJP sudah cukup berhasil membangun citra yang berbeda, yakni menjadi lembaga pemerintah yang terbuka terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan media sosial, seperti Twitter, Instagram dan YouTube menjadi sarana efektif dalam membagikan informasi kepada masyarakat.

“Materi dan cara penyampaian informasi DJP melalui media sosial itu cukup berhasil menarik perhatian masyarakat sehingga informasinya tersampaikan dan bisa dipahami. Pemanfaatan media sosial kami pikir sebuah langkah yang cukup efektif dalam mendekatkan DJP dengan masyarakat sehingga mengurangi bias informasi di antara keduanya,” tutur Meyda.

Sekarang DJP juga banyak pegawai yang muda-muda dan pintar. Saya yakin mereka bisa menjadi tax agent yang masuk dengan style-nya milenial.

Siap berkolaborasi

Meyda mengatakan, MUC Consulting mendukung dan siap berkolaborasi untuk menyukseskan program itu jika memang dilibatkan oleh DJP. Sebab, terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, ke depan akan berdampak pula terhadap penerimaan pajak. Selain itu, DJP akan memiliki basis perpajakan yang lebih besar lagi. Sehingga, dalam mengejar target penerimaan pajak, tidak lagi mengandalkan Wajib Pajak besar atau Wajib Pajak Badan.

Menurut Meyda, selama ini MUC pun telah melakukan hal yang sama. Sebagai lembaga konsultasi perpajakan yang juga mengembangkan riset, sejak tahun 2005 lalu, MUC melakukan pelatihan perpajakan terhadap para mahasiswa di berbagai perguruan negeri maupun swasta.

“Kami punya Great Program, kegiatan seminar dan pelatihan perpajakan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Semarang, dan lain-lain, juga perguruan tinggi swasta, seperti Universitas Trisakti. Bisa dibilang itu bagian dari sosialisasi perpajakan. Kami mengadakan seminar pajak. Pembicaranya dari MUC. Ada juga lab pajak, kami menjadi pengajar di sana. Pada sisi pendidikan vokasi, kami dilibatkan dalam penyusunan kurikulum juga,” jelas Meyda.

MUC juga secara berkala memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang di kantor MUC selama dua sampai enam bulan. Melalui magang itu, mahasiswa mendapatkan pelatihan berkala melalui program Training Day, Coaching Program, dan diajarkan secara profesional tentang profesi konsultan pajak.

“Harapannya, transfer knowledge-nya mereka juga bisa dapat sehingga selesai magang mereka mendapatkan ilmu.”

Konsisten dan proaktif

Meyda menyadari, inklusi kesadaran pajak yang dilakukan oleh DJP adalah program jangka panjang untuk investasi masa depan. Sehingga butuh komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat agar program bisa berkesinambungan.

“DJP harus rutin, telaten, dan konsisten. Jadi, bukan sekadar kegiatan pelengkap. Karena tujuannya memang untuk menciptakan Wajib Pajak patuh di waktu mendatang,” ujar Meyda.

Selain itu, mengingat sasaran program ini adalah generasi muda, Meyda menyarankan, metode yang dilakukan DJP pun harus menyesuaikan dengan gaya anak-anak muda agar materi mudah diterima dan tidak membosankan. Namun, Meyda optimistis, dengan banyaknya pegawai usia muda di DJP, program ini akan berjalan lancar.

“Sekarang DJP juga banyak pegawai yang muda-muda dan pintar. Saya yakin mereka bisa menjadi tax agent yang masuk dengan style-nya milenial. Meyda berharap, ke depan, DJP lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk konsultan pajak. “Kami sangat terbuka jika diajak kerja sama untuk menyukseskan program ini,” imbuhnya.

Continue Reading

Topic

Tinggal Mengawal Bola Salju

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

DJP terus berupaya menyukseskan Program Inklusi Kesadaran Pajak bagi masyarakat dengan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak dan menyusun materi edukasi yang diperlukan.

Tahun ini memasuki tahun keempat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Program Inklusi Kesadaran Pajak. Sesuai roadmap yang telah disusun, hingga 2030 mendatang, DJP masih akan fokus dengan program edukasi. Sejumlah infrastruktur pendukung terus dikembangkan dia antaranya pengembangan microsite, penyediaan bahan-bahan ajar materi kesadaran pajak di lingkungan kampus, dan penerbitan buku Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) untuk perguruan tinggi. Kerja sama dengan berbagai pihak pun terus ditingkatkan, di antaranya dengan kementerian dan lembaga, organisasi, dan lingkungan akademisi.

Sejak 2016 lalu, sembari melakukan konsolidasi internal di seluruh unit vertikal DJP, sasaran program inklusi kesadaran pajak lebih kepada peserta didik, tenaga pendidik, orangtua peserta didik, dan masyarakat umum.

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP Aan Almaidah Anwar mengatakan, beberapa program telah berhasil dilakukan, sebagian masih dalam proses implementasi. Di lingkungan kampus, misalnya, saat ini materi MKWU sudah diterapkan oleh lebih dari 150 perguruan tinggi di Indonesia. DJP juga tengah menyiapkan rancangan materi pembelajaran semester untuk perguruan tinggi.

“Dulu kita dibantu Kemenristekdikti. Akhirnya sudah menjadi bola salju. Jadi mereka, bikin media-media pembelajaran,” kata Aan di kantor Pusat DJP akhir Oktober lalu.

Aan menegaskan, tahun ini, DJP akan melanjutkan program-program sebelumnya. DJP akan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di kementerian/lembaga, terutama dalam penyusunan kebijakan untuk mendukung terlaksananya program inklusi kesadaran pajak. Itu pilar pertama.

Kami akan memperluas kerja sama dengan kementerian lembaga terkait dengan inklusi dan edukasi ini. Setelah itu kami akan melihat di program manakah yang ada korelasi dan bisa sinergi

“Kami akan memperluas kerja sama dengan kementerian lembaga terkait dengan inklusi dan edukasi ini. Setelah itu kami akan melihat di program manakah yang ada korelasi dan bisa sinergi. Misalnya kerja sama dengan Kementerian Koordinator dan Perekonomian tentang UMKM. Nah, kita mengedukasi pada UMKM ketika kementerian membuat kegiatan,” jelas Aan.

Menurut Aan, kerja sama dengan institusi pemerintah pusat dinilai lebih efektif untuk menyosialisasikan program-program DJP hingga ke unit-unit vertikal institusi mereka. Tahun lalu, misalnya, DJP melalui Kementerian Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan kerja sama ini harapannya, Kemendagri bisa membuat kebijakan agar seluruh Aparatur Sipil Negara bisa lebih sadar terhadap kewajiban perpajakan.

“Di Kemendagri kami ada PKS (Perjanjian Kerja Sama), jadi tiap SDM atau pegawai Kemendagri diharapkan taat SPT, pelaporan, dan lain-lain. Nanti melibatkan DJP dalam hal edukasinya,” kata Aan.

DJP juga tahun ini juga sedang menjajaki PKS dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Wantannas. Melalui lembaga yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional ini, Aan berharap materi inklusi kesadaran pajak bisa ditanamkan melalui program-program yang disusun bersama.

Pilar kedua, menyediakan materi edukasi, yakni penyusunan materi literasi kesadaran pajak dengan berbagai platform media dan berbagai format, baik dalam bentuk tulisan, infografik, maupun video. Untuk mewujudkan itu, DJP juga telah membentuk komunitas kreatif sebagai influencer yang diampu oleh pegawai-pegawai DJP.

“Kami juga punya kumpulan komunitas. Salah satunya Komunitas Tax Creative (Taxtive). Mereka anak-anak muda di belakang layar yang kami minta untuk membuat video infografik terkait konten edukasi, itu seluruh Indonesia. Kalau kami ada konten edukasi, kami minta mereka untuk menuangkannya dalam salindia atau leaflat. Jika kami sering sekali ada workshop atau butuh materi, minta ke mereka,” jelas Aan.

Selain beberapa upaya itu, DJP juga akan menyediakan materi edukasi melalui kanal on-line. Kanal edukasi ini dibantu oleh media massa dan tax center. Salah satunya Tax Center Universitas Gunadarma.

Terakhir, pilar ketiga adalah melanjutkan edukasi peserta didik dan lingkungan pendidikan. Pelaksanaan Bimbingan teknis (Bimtek) diberikan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam program inklusi kesadaran pajak, pelaksanaan pembelajaran pajak. Tahun ini materi Bimtek sudah diberikan kepada dosen-dosen. Ke depan DJP akan menyasar para guru pendidikan dasar dan menengah karena tahun ini baru selesai membuat modul materinya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News4 minggu ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News2 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News2 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending