Tak ada selebrasi berlebih apalagi waktu bersantai bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada peringatan Hari Pajak tahun ini. Di tengah pandemi Covid-19, DJP punya tugas ekstraberat, yaitu mesti mengumpulkan pajak—dan berupaya memenuhi target penerimaan.

Vice Managing Director TaxPrime, RR. Nurul Setyawati berpendapat beratnya masa pandemi Covid-19 ini membuat roda ekonomi terhenti selama tiga bulan terakhir. Hari Pajak bisa setidaknya menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali penerimaan pajak seiring bergeraknya lagi roda perekonomian pada akhir Juni 2020. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat tentang pentingnya peran pajak dalam membiayai negara terutama di saat penanganan Covid-19 tentunya sangat relevan di hari pajak ini.

“Hari Pajak bisa dijadikan ajang edukasi untuk meluruskan informasi tentang pajak. Hari Pajak juga sangat tepat dimanfaatkan untuk sosialisasi insentif dan fasilitas perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 ini, apalagi pemanfaatannya bisa dilakukan secara on-line. Insentif ini tentunya akan membantu kemampuan ekonomi mereka” jelas Nurul kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, di sela-sela kesibukannya, Kamis (18/6).

Baca Juga: Konsultan Pajak Harus Berperan Sebagai “Adviser”

Hari Pajak juga bisa menjadi ajang pemberian apresiasi kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah patuh dan juga yang mau patuh. Manajemen dari salah satu firma konsultan pajak di Indonesia yang terpilih menjadi konsultan yang direkomendasikan oleh World Transfer Pricing untuk jasa transfer pricing dan World Tax untuk jasa tax controversy dan general tax ini berpendapat bahwa pada prinsipnya WP memiliki keinginan untuk taat pajak, tapi terkadang masih terbentur oleh minimnya pengetahuan aturan pajak.

“Saat ini WP yang mau patuh semakin banyak, hal ini tentunya juga perlu diapresiasi. Mereka yang meng-hire kami sebagai konsultan bukan hanya mereka yang sedang menghadapi masalah perpajakan. Tapi juga mereka yang ingin comply sama aturan, cuma mereka tidak paham aturannya dan apa saja kewajibannya. Berkembang pesatnya TaxPrime Compliance Center yang kami launch tahun 2017 itu menjadi awareness terhadap perpajakan WP semakin meningkat.”

Nurul juga bilang, masih terdapat WP yang masih sungkan untuk berkomunikasi atau berkonsultasi secara langsung dengan petugas pajak. Maka itu, fungsi konsultan adalah sebagai mitra strategis sekaligus sebagai connecting bridge antara DJP dan WP. Untuk menegaskan hal itu, Nurul memastikan kalau TaxPrime berupaya menjalankan fungsi tersebut dengan baik.

Baca Juga: Memaksimalkan Peran Strategis Konsultan Pajak

“Kami sangat menjaga hubungan baik dalam arti yang positif dengan DJP. Beberapa pegawai kami juga sebelumnya merupakan bagian dari DJP sehingga kami sangat menghormati institusi tersebut. Bagi kami, apa yang kami lakukan tidak semata-mata mengembangkan bisnis tapi juga harus memberikan kontribusi kepada negara. Di samping itu, meningkatkan kepatuhan WP juga sudah seharusnya menjadi salah satu fungsi konsultan pajak. DJP selalu melakukan continues improvement kepada instansinya, pegawai DJP sudah bekerja dengan sangat baik, sehingga konsultan pajak juga harus mendukung seoptimal mungkin. Begitu pula sebaliknya, DJP dapat bersinergi dengan merangkul konsultan pajak untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan WP,” ungkapnya.

Mereka yang meng-hire kami sebagai konsultan bukan hanya mereka yang sedang menghadapi masalah perpajakan, tapi juga mereka yang ingin comply sama aturan.

Kini lebih baik

Nurul juga mengatakan, Hari Pajak juga seyogianya digunakan untuk mengapresiasi petugas pajak yang tetap berusaha memberikan pelayanan prima kepada WP di masa pandemi ini. WP tetap bisa terlayani dan berkonsultasi dengan AR atau petugas pajak di KPP terdaftar baik via telepon atau melalui aplikasi on-line.

“Saya rasa DJP adalah salah satu instansi pemerintah yang terus aktif meskipun selama tiga bulan ini kegiatan usaha dan perkantoran relatif terhenti. DJP mampu dengan cepat mengantisipasi keterbatasan kondisi saat PSBB dengan mengganti pelayanan perpajakan menjadi on-line, menambah saluran komunikasi baik telepon, W.A sebagai sarana konsultasi.” ucap Nurul.

Di mata Nurul, reformasi perpajakan yang terus-menerus dilakukan DJP berhasil membuat sistem yang semakin hari semakin baik. Mulai dari proses sosialisasi, pembenahan kantor pajak, integrasi sistem, dan lain-lain.

Baca Juga: Indonesia Butuh banyak Konsultan Pajak

“Saya sangat terkesan melihat perubahan pada DJP. Pelayanan DJP saat ini semakin mempermudah pembayaran pajak, pelaporan SPT dan pelayanan lainnya seperti mendapatkan SKF, SKD, dan lain-lain sudah bisa dilakukan secara on-line. Saya mengacungkan jempol kepada Humas DJP di seluruh Indonesia yang mampu mendekatkan pajak kepada masyarakat termasuk kepada generasi milenial dengan media sosialnya yang aktif baik Instagram, web, film-film pendek, maupun tampilan infografis untuk penyuluhan yang menarik. Pendekatan ini akan semakin memperbaiki pandangan masyarakat terhadap Pajak dan instansinya.”

Nurul yang pernah bekerja di DJP selama 12 tahun ini pun optimistis, DJP bisa menjawab semua tantangan berat selama pandemi ini. Di akhir pembicaraan, Nurul juga menyatakan pentingnya dukungan negara untuk menguatkan dan menyemangati petugas pajak dalam menghimpun penerimaan pajak dengan pemberian fasilitas yang mendukung pekerjaannya.

“Tentunya kondisi yang tidak mudah bagi pegawai DJP yang wilayah tugasnya sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa wajar negara memberikan perhatian yang besar kepada SDM DJP, sehingga mereka dapat fokus dan mendapatkan kesejahteraan yang tinggi, baik pendapatan, jaminan kesehatan yang lebih modern, fasilitas perumahan, dan fasilitas lainnya guna mendukung kerja mereka. Selamat Hari Pajak! Dengan gotong royong, kita bisa melewati masa ini.”

Baca Juga: Konsultan Pajak adalah Mitra Strategis DJP

Kalangan perguruan tinggi menjadi salah satu unsur yang turut berkontribusi dalam menyebarluaskan kesadaran pajak di lingkungan kampus melalui tax center yang sekarang banyak berdiri di seluruh Indonesia.

Tax center menggalang kerja sama dengan kantor pajak setempat dan mengajak para mahasiswa untuk terlibat langsung menjadi relawan pajak, seperti yang dilakukan oleh Tax Center Institut Agama Islam Tazkia.

Meski baru seumur jagung, Tax Center Institut Agama Islam Tazkia yang berdiri tahun 2019 telah mendapat sambutan hangat dari kalangan mahasiswa. Ketua Tax Center IAI Tazkia Tutut Adiningsih mengemukakan, mahasiswanya sangat antusias mengikuti kegiatan relawan pajak di Kampus Tazkia, Sentul, Bogor yang berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III.

“Mahasiswa sangat antusias, terbukti dari besarnya jumlah pendaftar relawan pajak. Padahal, Tazkia baru sekali mengikuti kegiatan pelayanan pendampingan bagi Wajib Pajak,” jelas Tutut melalu surat elektronik kepada Majalah Pajak, Sabtu (27/6).

Melalui kegiatan kolaboratif yang berlangsung di Auditorium IAI Tazkia tersebut, Tax Center IAI Tazkia bersama Kanwil DJP Jawa Barat III memberikan pelatihan kepada mahasiswa calon relawan pajak yang akan membantu DJP dalam asistensi pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Sebanyak 42 peserta pelatihan relawan pajak merupakan mahasiswa IAI Tazkia dari jurusan Akuntansi, Bisnis dan Manajemen, Muamalah, dan Tarbiah. Guna meningkatkan kompetensi calon relawan pajak, Tim Penyuluh Kanwil DJP Jawa Barat III menyampaikan materi tata cara pelaporan SPT Tahunan khususnya melalui e-Filing serta melakukan pre-test dan post-test. Tim Penyuluh juga menyampaikan bagaimana etika dan seni berkomunikasi dalam melayani Wajib Pajak.

Mahasiswa sangat antusias, terbukti dari besarnya jumlah pendaftar relawan pajak. Padahal, Tazkia baru sekali mengikuti kegiatan pelayanan pendampingan bagi Wajib Pajak.

Manfaat bersama  

Tutut memaparkan kegiatan edukasi pajak yang sebelumnya telah diselenggarakan Tax Center IAI Tazkia yakni seminar perpajakan bersama forum kegiatan mahasiswa HAMAS (Himpunan Mahasiswa Akuntansi Syariah). Seminar perpajakan itu bersamaan dengan agenda kegiatan rutin tahunan Tazkia Accounting Competition (TAC).

“Di seminar tentang pajak e-commerce itu kami juga bekerja-sama dengan Kanwil DJP Jawa Barat III dan Ibu Catur selaku kepala kanwil menjadi pembicara seminar,” ungkap pengajar di Kampus IAI Tazkia ini.

Ia menambahkan, mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah dan menjadi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa Jurusan Manajemen dan Bisnis Syariah. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan Tazkia dan kantor pajak memberikan manfaat bagi kedua pihak. Melalui penandatanganan kesepakatan dengan Kanwil DJP Jawa Barat III, Tax Center IAI Tazkia telah berdiri dan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan.

Baca Juga: Mengidamkan “School of Taxation” di Indonesia

“Mahasiswa yang menjadi relawan pajak ikut membantu program penerimaan SPT Tahunan pada kantor pelayanan pajak yang ditunjuk selama periode Maret 2020,” imbuhnya.

Pencapaian prestasi telah diraih oleh mahasiswa Tazkia di berbagai kompetisi. Pada lomba poster perorangan dalam rangkaian kegiatan kompetisi perpajakan yang diadakan Universitas Gunadarma di bulan Januari 2020 lalu, Tazkia meraih juara ketiga.

“Tax Center IAI Tazkia mengadakan pengisian SPT PPh OP bagi para dosen maupun staf dan sebelumnya juga membuka loket layanan pelaporan pajak bersama KPP Pratama Cibinong,” jelas Tutut.

Baca Juga: Menghidupkan Tax Center dan Sosmed untuk Sosialisasi Pajak

Tak dapat dipungkiri, jasa dokter teramat penting, lebih-lebih di masa pendemi kini. Sayangnya, profesi dokter belum mendapatkan perhatian dan perlindungan menyeluruh dari pemerintah.

Ahli gizi dr. Tan Shot Yen mengatakan, tak semua dokter telah hidup dengan mapan. Terlebih di masa pandemi ini, penghasilan dokter praktik menurun drastis. Pun dengan keadaan dokter-dokter di daerah yang masih didera berbagai macam keterbatasan sarana dan prasarana saat bertugas.

Maka, tak heran apabila kini banyak dokter yang seolah kehilangan muruah mereka karena “menyambi berjualan”, atau terlibat kegiatan promosi suatu produk—meski itu melanggar kode etik profesi.

Di sisi lain, profesi dokter acap kali dianggap sebagai “gudang duit”, termasuk oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah hanya memberikan insentif dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk dokter dan tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

“Enggak heran sekarang ada dokter-dokter endorse suplemen, endorse makanan, endorse susu. Yang tidak tergoda itu adalah orang-orang yang praktiknya sudah mapan. Tapi, kalau praktiknya kembang kempis satu hari satu pasien, kasihan dong dia mau makan apa? Saya juga kasihan sama junior-junior saya, kalau mereka tidak mendapat teladan yang baik. Mereka akan mengandaikan aturan itu dibuat hanya sekadar pemanis,” tutur dr. Tan kepada Majalah Pajak saat wawancara melalui telepon, Senin (15/6).

Baca Juga: Sehatlah, dengan Puasa Bernalar

Ditjen Pajak tak bisa bergerak sendiri untuk menarik Wajib Pajak. Ia mesti melibatkan civil society activist atau civil society organization.

1. Tan menambahkan, perlakuan pemerintah itu berbanding terbalik dengan kebijakan yang diberlakukan untuk perusahaan penghasil produk-produk ultraproses atau bukan produk kebutuhan dasar (not the basic needs) seperti camilan kemasan, makanan instan, dan minuman manis. Semestinya, produk-produk itu dikenai cukai tinggi agar masyarakat lebih memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya (basic needs).

“Karena tidak dikenai pajak, akhirnya (produk) bisa dijual murah. Dan karena sudah berjalan sekian puluh tahun, produk yang not the basic needs itu seakan-akan menjadi the basic needs bahkan masuk ke dalam sembako. Wah, celaka ini. Akibatnya, literasi nutrisi masyarakat kita malah jadi kacau.”

Timbal balik

Pendiri dr. Tan and Remanlay Institute ini juga berpendapat, masih rendahnya kesadaran pajak di Indonesia salah satunya karena sebagian besar masyarakat belum mendapat manfaat yang dirasakan langsung, seperti mendapat jaminan kesehatan nasional (JKN) cuma-cuma, dan fasilitas kesehatan tanpa ada perbedaan kelas.

“JKN itu sebenarnya adalah hak segala bangsa. Jadi, enggak boleh lagi Indonesia itu nagih uang BPJS. Sebetulnya, itu enggak sopan. Kenapa? Karena kita bayar pajak. Jadi, promosi  pemerintah mestinya, ‘Hai kalian yang bayar pajak, kalian otomatis mendapatkan JKN.’”

Baca Juga: Pikir-Pikir Risiko Keto

Penulis buku Resep Panjang Umur Sehat dan Sembuh ini juga mengimpikan semua orang Indonesia—terutama kepala keluarga—punya kartu NPWP yang terintegrasi dengan nomor induk kewarganegaraan (NIK), sekaligus berfungsi sebagai social security number.

“NPWP itu bisa seperti mata uang dua sisi. Di satu sisi bisa menjadi kewajiban seseorang untuk membayar pajak. Di sisi lain, apabila kepentingan itu tidak terjalankan karena memang dia kelompok sosial ekonomi ke bawah, NPWP justru bisa memberikan benefit. Dengan sangat mudah kita bisa melacak orang-orang yang berada di garis kemiskinan. Enggak perlu kebanyakan waktu, enggak perlu kebanyakan nomor.”

Dokter Tan juga menyarankan, Ditjen Pajak tak bisa bergerak sendiri untuk menarik Wajib Pajak, mesti melibatkan civil society activist seperti dirinya, atau civil society organization yang bisa meyakinkan masyarakat apabila bayar pajak dengan baik, maka mereka juga mendapat suatu perlindungan hukum yang jauh lebih baik.

“Bahwa perbuatan baik itu karena memang itu baik bukan karena harus. Membayar pajak itu baik, bukan karena harus,” pungkasnya.

Baca Juga: Mengenal dan Mencegah Gagal Ginjal