Connect with us

Report

Kami sudah Kehabisan Jurus

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Claro Hotel & Convention Makassar

Agar tidak makin terpuruk, hotel terbesar di Timur Indonesia ini berharap pemerintah kembali menyelenggarakan MICE. 

 

Genap enam bulan Indonesia berjuang melawan pandemi korona. Tak lama sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Maret 2020, pembatasan aktivitas pun berlangsung di berbagai daerah demi memutus penyebaran virus.

Pembatasan aktivitas itu lalu merembet ke penutupan tempat usaha; pemberlakuan ibadah, belajar, dan bekerja di rumah; hingga pembatasan transportasi umum. Lambat laun, tak hanya menginfeksi kesehatan masyarakat, pembawa penyakit yang tak kasatmata ini juga memukul telak usaha di berbagai sektor, termasuk perhotelan.

Salah satu hotel yang turut merasakan dampak negatif Covid-19 adalah Claro Hotel & Convention Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hotel yang telah beroperasi selama 15 tahun ini merupakan kebanggaan grup hotel Phinisi Hospitality. Hotel bintang 4 ini memiliki 585 kamar dan suite yang dilengkapi dengan keindahan desain dan furnitur, juga keramahan staf hotel yang tak tertandingi.

Hotel yang terletak di jantung kawasan bisnis ini juga menawarkan fasilitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) terbesar di Makassar; dengan lebih dari 15 ruang pertemuan, dan 2 Ballroom yang masing-masing dapat menampung 3.500 dan 5.000 orang.

Baca Juga: Staycation” Nyaman di Hotel Elegan

Maka, ketika pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Makassar, pendapatan hotel seketika tiarap lantaran pemerintah setempat melarang adanya segala aktivitas berkumpul, termasuk penyelenggaraan acara.

Pendapatan anjlok

General Manager Claro Hotel & Convention Makassar Anggiat Sinaga menyebut, pendapatan sektor perhotelan di Makassar sangat mengandalkan pelaksanaan MICE, bukan dari arus pariwisata. Pasalnya, kontribusi arus pariwisata terhadap perhotelan hanya menyumbang kurang dari 1 persen. Ini berbanding jauh dengan pelaksanaan MICE—terutama dari acara-acara pemerintah.

“Makassar tidak hidup dari pariwisata, tapi dari MICE. Maka itu, pasca-Pak Jokowi buat statement (kasus Covid-19 pertama di Indonesia), langsung gelagapan kami semua. Event-event yang ada di Claro langsung cancel semua,” tutur Anggiat kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Senin (31/8).

Anggiat pun mengungkapkan, pembatalan semua acara di hotel ini hingga akhir Maret lalu mengakibatkan kerugian sekitar Rp 11 miliar. Tidak lakunya fasilitas MICE di hotel ini juga memengaruhi tingkat okupansi hotel. Di awal pandemi, tingkat hunian hotel sekitar 20-30 persen saja. Bulan Juli lalu, Anggiat menyebut tingkat okupansi hotel anjlok ke 2-5 persen.

“Kami sangat bergantung pada MICE pemerintah. Sekarang nyaris tidak ada jurus, habis sudah jurus. Ketika kami buat program, pemerintah masih takut-takut (menyelenggarakan acara). Dulu, (kantor) pajak sering buat gathering dengan Wajib Pajak (WP), sekarang enggak ada lagi. Semua cenderung efisiensi dan selalu buat acara virtual. Terus kami mau ambil uang dari mana?”

Anggiat yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sulsel ini juga menampung keluhan yang sama dari seluruh pengelola hotel dan restoran se-Sulsel. Bukan hanya itu, terpuruknya industri perhotelan mengakibatkan rentetan berbagai usaha penyokong ikut lesu. Hal ini pun pernah ia sampaikan saat rapat virtual bersama pejabat setempat.

Event di hotel akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup.”

“Kalau mau pemulihan ekonomi daerah segera bergerak, marilah sama-sama hentikan program-program virtual. Kalau selalu virtual, yang untung hanya telekomunikasi. Sementara event di hotel, akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup,” tegasnya.

Baca Juga: Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Anggiat pun bersyukur, sejak Agustus lalu Pemda setempat melonggarkan sejumlah batasan dan mengizinkan acara-acara diadakan di hotel. Asal, pengelola hotel bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Alhasil, tingkat okupansi hotel saat ini bisa mencapai 25 persen.

“Nanti bisa diaudit, kalau ada hotel yang enggak layak saya selaku Ketua PHRI bisa mengingatkan mereka ataupun melarang mereka menerima event. Jadi, biarkan protokol berjalan, biarkan acara berjalan, biarkan pemerintah melakukan tugasnya mengendalikan Covid-19.”

Insentif pajak

Anggiat juga menuturkan, dengan pendapatan hotel yang minim, sementara biaya operasional hotel tetap dibayarkan, membuat CEO Phinisi Hospitality Indonesia ini terpaksa melakukan sejumlah langkah efisiensi. Di antaranya merumahkan sejumlah pegawai, dan pemotongan gaji hingga 50 persen kepada semua pekerja termasuk dirinya.

Jika tidak melakukan itu, manajemen akan merasa kesulitan membayar biaya operasional seperti tagihan listrik per bulan sekitar Rp 1,9 miliar, dan menganggarkan gaji karyawan yang jumlahnya mencapai 1.100 orang.

Untuk itu, di tengah keterpurukan yang berlangsung, Anggiat merasa sedikit lega dapat merasakan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sebagai WP yang terdaftar di KPP Madya Makassar, Claro Hotel & Convention memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Anggiat juga merasa komunikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini dengan KPP Madya Makassar dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) berlangsung baik. Ia merasa tak ada lagi petugas yang melakukan pendekatan dengan cara mengancam, dan mencari celah untuk menguntungkan diri sendiri.

Baca Juga: Bancakan Berkesan di Resto “New Normal

Ia lalu berharap agar Kementerian Keuangan bisa memperpanjang insentif pajak yang telah diberlakukan. Terpenting, kembali mengadakan acara atau rapat di hotel untuk memulihkan sektor perhotelan, restoran, dan segala unit usaha yang berada di bawahnya.

Report

Tularkan Kesuksesan dan Pengalaman

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Joko tak mau sukses sendiri. Ia kerap membagi ilmu dan pengalaman agar UMKM juga bisa naik kelas dan sukses sepertinya.

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sejatinya telah membuka ratusan objek wisata sejak 16 Juni 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melakukan berbagai inisiatif untuk membangkitkan sektor pariwisata daerah.

Namun, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat menghambat upaya itu. Padahal, sektor wisata merupakan andalan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengungkit dan lokomotif penggerak ekonomi.

Destinasi wisata Bukit Sekipan turut merasakan parahnya dampak pandemi. Pemilik Bukit Sekipan Joko Sutrisno mengatakan, destinasi wisata yang berlokasi di lereng Gunung Lawu, Tawangmangu ini merupakan tujuan wisata favorit. Namun, sejak ada pandemi dan PPKM Mikro, tingkat kunjungan wisatawan turun drastis.

“Tempat kami buka tapi karena pembatasan ini tamunya sedikit. Ini sampai sekarang, mungkin sampai pembatasan terakhir. Pengunjung berkurang drastis sampai sembilan ribuan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Selasa malam (23/3).

Beberapa cara juga ia tempuh untuk membuat tempat wisata ini ramai lagi, salah satunya dengan memberi potongan tiket masuk 50 persen di hari kerja—walau tidak terlalu berpengaruh.

Mau tidak mau, Joko juga memberlakukan sistem piket atau shift untuk karyawannya. Karyawan yang piket harus memastikan kebersihan dan seluruh wahana wisata tetap beroperasi dengan baik. Barulah pada akhir pekan, saat pengunjung biasanya lebih banyak, Joko leluasa mempekerjakan karyawannya.

Sukses berusaha

Joko merintis Bukit Sekipan bersama anaknya sejak Juli 2015. Di suatu webinar, ia menceritakan membuka tempat wisata itu lantaran ia sering menginap di kawasan Tawangmangu. Saat itu, tebersit dalam pikirannya untuk membeli vila dan tanah seluas 2000 meter. Selain untuk dihuni, areal yang dikelilingi hutan pinus itu ingin ia kembangkan menjadi tempat wisata.

Sekarang, luas lahan Bukit Sekipan sekitar 7.000 meter dengan berbagai fitur wisata mulai dari vila, kolam renang, restoran, dan banyak wahana permainan serta ratusan spot berfoto menarik.

Salah satu wahana yang sempat viral adalah Kampung Halloween. Katanya, ia melihat manekin didandani menyerupai hantu saat ia berlibur ke Eropa Barat dan menginspirasinya membuat hal yang sama. Joko bilang, sejak meletakkan tiga hantu itu pengunjung yang lewat pasti berhenti lalu foto sehingga spot ini jadi viral.

“Ini nilai tambah bagi bisnis saya. Lalu, di dalamnya saya kasih seluruh jenis hantu di seluruh dunia, jumlahnya ada sekitar 80 hantu. Dan, sekarang mau foto di dalam harus bayar. Mulanya Rp 10 ribu, sekarang jadi Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu,” katanya.

Joko pun patut berbangga, berkat Bukit Sekipan, pendapatan masyarakat sekitar turut terangkat. Selain menjadi pekerja di tempat itu; masyarakat bisa membuka usaha tempat oleh-oleh, dan menyewakan vila atau homestay.

Ia juga terbilang visioner dan tak cepat puas. Setelah dirasa bisnisnya berjalan dengan baik, Joko akan segera membuka usaha baru. Saat ini, Joko juga menekuni bisnis hotel, objek wisata lainnya seperti Sunrise Hill dan Waduk Cengklik Park, juga lembaga kursus dan pelatihan.

Meski usaha pariwisatanya turun di musim pandemi, ia tak lantas berkecil hati dan menyerah pada keadaan. Joko yakin, jika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Pandemi membuatnya tetap semangat, bahkan ia telah menemukan peluang bisnis baru di pascapandemi.

Bela UMKM

Joko memang pengusaha sukses, tapi ia tak pernah mau sukses sendiri. Prinsipnya dalam hidup adalah bermanfaat bagi orang lain. Tak heran jika di kalangan pelaku UMKM, Joko dikenal ringan tangan dan sering berbagi ilmu. Joko juga aktif sebagai ketua International Council for Small Business (ICSB) Kabupaten Karanganyar.

Joko bersama relawan-relawan di organisasi nonprofit ini datang dari berbagai profesi seperti pengusaha, dosen, konsultan, atau periset. Mereka secara sukarela membimbing, dan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan ilmu, pengalaman, dan jejaring mereka.

Melalui ICSB Karanganyar, Joko mengupayakan agar usaha mikro dan kecil bisa meningkatkan omzet dan naik kelas. Joko berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM agar produk-produk usaha mikro dan kecil bisa masuk ke minimarket se-Karanganyar. Jika ada yang tidak bersedia, maka dinas tidak akan memperpanjang izin operasional minimarket itu.

Ia juga bersinergi dengan KPP Pratama Karanganyar yang mengimplementasikan program Business Development Services (BDS). Bersama, mereka membangkitkan UMKM dengan melakukan bazar, inklusi keuangan, juga sosialisasi pajak.

“Kami dengan KPP itu enggak langsung sosialisasi pajak tetapi mengadakan pameran dulu. Awal-awal pameran, produk datang ke halaman depan KPP. Mereka (fiskus) pelayanannya ramah, ada pelayanan on-line, apalagi ada pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi ke UMKM. Jadi, mereka enggak merasa seram lagi.”

Joko mengatakan, insentif pajak untuk UMKM terbilang sangat efektif karena mereka diberi relaksasi pajak agar dapat bertahan melewati pandemi. Apalagi, 70 persen pelaku usaha mikro dan kecil di Karanganyar didominasi oleh perempuan.

“Kebanyakan perempuan ini daya tahannya kurang. Jadi, waktu dari mikro ke kecil lalu berhenti, biasanya disebabkan karena urusan rumah tangga. Kebanyakan perempuan waktunya terbagi. Kalau laki, kan, bisa fokus ke usaha,” imbuhnya.

Ia berharap pemerintah ikut membimbing usaha mikro dan kecil perempuan, sampai bisa naik kelas dan berdaya tahan. Pelatihan yang diadakan selama ini hanya sebatas pelatihan, tanpa disertai pengawasan dan pengawalan.

“Seharusnya UMKM di-coaching, dibimbing dalam kurun waktu satu tahun, sehingga progresnya bisa terlihat. Tidak hanya dilatih, dilepas. Selama ini yang memberikan pembimbingan itu di dinas perindustrian, dinas UMKM, dan dinas ketenagakerjaan. Kami harapkan dinas-dinas itu ada anggaran untuk pendampingan, tidak hanya pelatihan saja,” pungkasnya.

 

Lanjut baca

Report

Menjemput Sumber Baru ke Kaki Lawu

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Setelah WP berkontribusi besar dialihkan, KPP Karanganyar akan kian fokus bersinergi memetakan potensi, menyisir penerimaan ke pelosok desa.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar (KPP Karanganyar) baru saja mendapatkan penghargaan sebagai kantor dengan predikat pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Apresiasi yang diberikan langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo ini merupakan penghargaan pertama bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kategori itu.

Proses penilaian dilakukan oleh tim evaluasi unit pelayanan publik (EUPP) Kementerian PAN-RB dengan indikator penilaian meliputi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan memuaskan masyarakat.

Kepada Majalah Pajak, Kepala KPP Karanganyar Yulianto Dwi Wiyatmo menuturkan, predikat yang tersemat itu merupakan bukti komitmen DJP dan KPP untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada kepada Wajib Pajak (WP). Menurutnya, penghargaan ini juga merupakan buah kerja keras seluruh pegawai dan Kepala KPP Karanganyar yang menjabat sebelumnya, Gunung Herminto Siswantoro.

Yuli, yang menjabat mulai September 2020 ini menduga, predikat itu buah dari rentetan pencapaian sebelumnya. Di tahun 2019 KPP mendapat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK), didaulat sebagai Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II, dan masuk 10 besar KPT tingkat nasional 2020.

“Kami bersyukur sekali karena penghargaan ini diterima saat pandemi, di saat kita banyak kekurangan. Dengan diperolehnya penghargaan ini semoga dapat memacu kami untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada Wajib Pajak,” kata Yuli, pertengahan Maret 2021 lalu.

Fokus kewilayahan

Selain itu, ada indikator utama yang dinilai oleh tim EUPP. Pertama pelayanan berbasis pemberdayaan ekonomi daerah. KPP Karanganyar memanifestasikan indikator ini melalui intensitas program business development service (BDS) untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM). KPP bersinergi dengan International Council for Small Business (ICSB) untuk memberi pelatihan hingga mendampingi UMKM. ICSB Karanganyar menghimpun sekitar 400 UMKM yang bergerak di berbagai bidang, antara lain kuliner, kerajinan, fesyen, dan sebagainya. Salah satu produk UMKM yang menjadi unggulan Karanganyar adalah batik.

Belum lama ini ICSB dan KPP menggelar pelatihan strategi pemasaran dan peluang usaha. Dengan menerapkan protokol kesehatan, pelaku UMKM saling menjalin kemitraan sehingga memperluas akses pasar. Tak lupa KPP menyosialisasikan insentif pajak bagi UMKM.

“Kita melaksanakan BDS, kita merangkul UMKM dengan workshop, seminar. Di situ kita mempelajari cara berbisnis yang baik, dan perpajakan, sehingga itu bisa menularkan ke pelaku UMKM lainnya. Intinya, EUPP mengutamakan bagaimana kantor memperdayakan ekonomi daerah,” kata mantan Kepala KPP Pratama Jakarta Pluit ini.

Pembinaan dan pengawasan kepatuhan perpajakan UMKM dituangkan melalui layanan bernama Gunung Lawu alias layanan andalan Wajib Pajak baru usahawan. Inovasi itu rutin mengingatkan kewajiban perpajakan melalui aplikasi WhatsApp.

Kedua, EUPP menilai pelayanan berbasis kearifan lokal. Selama ini KPP Karanganyar memang telah mengandalkan sinergi berbasis potensi wilayah. Seluruh unsur daerah dilibatkan dalam proses pengumpulan pajak. Yuli menerangkan bahwa penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap dana transfer daerah.

Wilayah kerja KPP Karanganyar meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar (17 kecamatan) dan Kabupaten Sragen (20 kecamatan). Dengan demikian, KPP harus menjalin kerja sama dan komunikasi intens dengan kedua kabupaten itu. Setelah semua perangkat daerah memahami bahwa pajak membantu keuangan daerah juga, barulah kolaborasi yang baik terjalin, misalnya dalam bentuk saling bertukar data.

KPP juga menjalin silahturahmi dengan lembaga swadaya masyarakat, komunitas budaya setempat, akademisi, tokoh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (Pos Indonesia), dan sebagainya. Semua diajak bergotong royong demi kemajuan daerah.

Salah satu implementasinya adalah pelaksanaan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di beberapa desa, antara lain di Tegalrejo dan Bejen. KPP, dibantu pemangku kepentingan, menggelar pengisian SPT Tahunan sekaligus pembayaran pajak di balai-balai desa. Alhasil, realisasi pelaporan SPT Tahunan KPP Karanganyar mencapai 101,1 persen.

“Kami jemput bola ke desa-desa yang masyarakatnya banyak punya NPWP. Di sana kami bantu melaporkan sampai submit. Kami juga mengundang kantor pos untuk pembayaran pajaknya,” jelas Yuli.

Kolaborasi juga membantu KPP Karanganyar mengoptimalkan penerimaan pajak dari dana desa. Dibantu inspektorat pemerintah daerah, KPP menyisir kepatuhan bendahara desa. “Kita dibantu oleh inspektorat pemda karena mereka punya datanya,” tambahnya.

Berbekal data Badan Pusat Statistik dan Kantor Pusat DJP, KPP Karanganyar juga menyisir potensi penerimaan lainnya, terutama sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian maupun peternakan dipilih karena sebagian besar wilayah Karanganyar berada di kaki Gunung Lawu. Sebagian besar wilayah Sragen juga berada di area pegunungan, yakni Pegunungan Kendeng.

Bagi Yuli, data merupakan senjata penting sebelum melakukan optimalisasi penerimaan. Data yang digunakan pun harus kredibel dan komprehensif. Data peternakan, misalnya, akan disandingkan dengan data BPS, kemudian dianalisis secara detail untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid.

Namun, Yuli menggarisbawahi, seluruh upaya yang dilakukan KPP tidak semata-mata hanya demi meraih penghargaan, melainkan demi kewajiban memberikan pelayanan dan meraih target penerimaan. Terlebih, di tahun 2021 ini DJP membentuk KPP Madya Surakarta di lingkungan Kanwil DJP Jateng II. Setelahnya, 226 WP yang berkontribusi besar di KPP Karanganyar—sekitar 63 dari total penerimaan di tahun 2020—akan dipindah ke KPP Madya Surakarta.

“WP kami yang dipindahkan ke KPP Madya berkontribusi besar sekali, sehingga kami akan fokus ke WP kewilayahan,” kata Yuli.

Artinya, di tahun 2021, dengan target penerimaan sebesar Rp 2,28 triliun, KPP Karanganyar akan memperkukuh sinergi untuk memetakan potensi desa.

Pemetaan potensi dilakukan menggunakan aplikasi Botsol dan aplikasi internal, seperti Gunung Rokatenda (rekonsiliasi KPP, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN, dan pemda); Gunung Merapi (manajemen berkas aman dan rapi); Gunung Slamet (sedot langsung data pemenang tender); Gunung Sidapang (sistem informasi data harga pasar tanah Karanganyar).

“Ke depan tantangan kami menggali potensi yang mungkin selama ini belum tergali—di pelosok-pelosok itu. Tetapi sebelum turun, kami juga harus mempunyai data yang kredibel agar tidak salah sasaran,” tutupnya.

Lanjut baca

Report

Tantangan masih Mengapit Industri Sawit

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Wilijanto Wakil Direktur PT Indapo

Industri sawit menjadi variabel penting dalam roda perekonomian nasional. Sudah seyogianya semua yang terlibat menjaga produktivitas, iklim usaha, dan daya saing.

Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit di dunia. Sampai saat ini, Indonesia memiliki 55 persen pangsa pasar global, mengungguli Malaysia yang berada di posisi kedua dengan porsi terhadap pasar global sebesar 28 persen. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) yang dihasilkan sepanjang 2020 mencapai 51,627 juta ton.

Industri sawit menyumbang sekitar Rp 14 triliun sampai Rp 20 triliun per tahun dalam bentuk pajak dan bukan pajak. Perkebunan sawit menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 17 juta pekerja—7 juta pekerja di antaranya di kebun sawit rakyat.

Salah satu perusahaan yang turut berkontribusi di sektor sawit adalah PT Perusahaan Perkebunan & Dagang Indah Pontjan (PT Indapo). Perusahaan ini memiliki tiga perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.800 hektare yang berada di Kebun Deli Muda, Kebun Tanjung Beringin, dan Kebun Lau Pakam. Semuanya berlokasi di Sumatera Utara.

PT Indapo memiliki dua jenis pabrik yaitu pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik minyak goreng. Meski tengah menghadapi pandemi, PT Indapo mampu menghasilkan produksi sawit sebesar 23.800 ton, dan produksi CPO mencapai 23.200 ton di tahun 2020.

Telah berdiri sejak sebelum tahun 1901, PT Indapo sarat nilai historis. Awalnya, perusahaan ini bernama NV. Asahan Cultuur Maatschappy hingga tahun 1962, yang kemudian dalam pengelolaannya bergabung dengan Kebun Matapao dan Kebun Sungai Paret. Gabungan pengelolaan ini bernama Societe Financiere des Caouchoucs (SOCFIN).

Saat masa konsesinya telah habis dan tidak diperpanjang, pengelolaan kebun pun diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang selanjutnya dipercayakan kepada Firma Sinar Bhakti pada tanggal 28 Februari 1962.

Dengan Hak Guna Usaha selama 25 tahun yang saat ini terus diperpanjang hingga tahun 2037, nama perusahaan pun diubah menjadi Perseroan Terbatas Perusahaan Perkebunan & Dagang Indah Pontjan.

Ramah lingkungan

Wakil Direktur PT Indapo Wilijanto menyampaikan, PT Indapo memiliki visi menjadi perusahaan kelapa sawit yang lestari, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan. Untuk itu, perusahaan melakukan pengolahan limbah pabrik, dan berupaya melakukan inovasi terbaru agar dapat meningkatkan kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

“Perusahaan juga sudah mematuhi peraturan pemerintah dari Kementerian Pertanian dengan ikut serta dalam sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System), sehingga perusahaan dapat memberikan gambaran baik tentang sektor kelapa sawit,” ujar Wili melalui pernyataan tertulis kepada Majalah Pajak, Jumat (19/2).

Melalui sertifikasi ISPO, Wili mengklaim perusahaan juga telah menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, berhubungan baik dengan masyarakat, dan menyerap tenaga kerja penduduk lokal.

Tantangan demi tantangan

Dengan ragam peran dan kontribusinya, sudah semestinya sektor sawit yang menjanjikan dan strategis ini dikawal oleh seluruh komponen masyarakat. Sebab, pelaku usaha sawit masih menghadapi beberapa tantangan. Wili mengemukakan, situasi perekonomian global yang tak menentu membuat harga minyak berfluktuasi dan sulit untuk diprediksi.

“Untuk itu, perusahaan harus dapat selalu menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Apalagi, di masa pandemi sekarang, perekonomian di Indonesia cenderung turun. Perusahaan juga harus memerhatikan ekonomi sekaligus kesejahteraan dan kesehatan karyawan yang mengalami dampak buruk dari Covid-19,” katanya.

Wili pun menyampaikan, tantangan lain yang kerap datang yakni faktor keamanan lahan kebun. Manajemen kerap mendapati pencurian hasil produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun-kebun mereka.

“Dengan mengikuti kepatuhan pajak, perusahaan merasakan fasilitas seperti jalan tol yang menunjang operasional perusahaan dalam efisiensi. Namun, untuk keamanan yang lebih terjamin belum dapat kami rasakan, karena masih ada hasil produksi TBS Kelapa Sawit yang dicuri,” ungkapnya.

Fasilitas pajak

Wili mengatakan bahwa dalam menjalankan ISPO, perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi sejak Februari 1986 ini membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Untuk itu, ia berharap agar semua biaya itu dapat diakui sebagai biaya, dan tidak dikoreksi fiskal.

Ia pun mengakui Ditjen Pajak telah melakukan sejumlah inovasi yang semakin memudahkan Wajib Pajak, seperti e-Billing dan e-Filing.

“Dengan fasilitas on-line ini, kami sangat menikmati kemudahannya. Tidak perlu lagi mengantre dan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan bisa berhari-hari hanya untuk melakukan pelaporan pajak,” ucapnya.

Wili pun berharap, ke depan pemerintah dapat menyederhanakan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada grey area yang selalu menimbulkan perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus. Ia mencontohkan pada penentuan harga pembelian TBS yang pelaksanaannya tidak jelas.

Grey area ini yang selalu menjadi temuan pada saat pemeriksaan, dan menjadi perdebatan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan,” katanya.

Menurutnya, penentuan harga sudah harus berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada aturan Permentan nomor 1 tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 29 Tahun 2018.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved