Connect with us

Report

Kami sudah Kehabisan Jurus

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Claro Hotel & Convention Makassar

Agar tidak makin terpuruk, hotel terbesar di Timur Indonesia ini berharap pemerintah kembali menyelenggarakan MICE. 

 

Genap enam bulan Indonesia berjuang melawan pandemi korona. Tak lama sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Maret 2020, pembatasan aktivitas pun berlangsung di berbagai daerah demi memutus penyebaran virus.

Pembatasan aktivitas itu lalu merembet ke penutupan tempat usaha; pemberlakuan ibadah, belajar, dan bekerja di rumah; hingga pembatasan transportasi umum. Lambat laun, tak hanya menginfeksi kesehatan masyarakat, pembawa penyakit yang tak kasatmata ini juga memukul telak usaha di berbagai sektor, termasuk perhotelan.

Salah satu hotel yang turut merasakan dampak negatif Covid-19 adalah Claro Hotel & Convention Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hotel yang telah beroperasi selama 15 tahun ini merupakan kebanggaan grup hotel Phinisi Hospitality. Hotel bintang 4 ini memiliki 585 kamar dan suite yang dilengkapi dengan keindahan desain dan furnitur, juga keramahan staf hotel yang tak tertandingi.

Hotel yang terletak di jantung kawasan bisnis ini juga menawarkan fasilitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) terbesar di Makassar; dengan lebih dari 15 ruang pertemuan, dan 2 Ballroom yang masing-masing dapat menampung 3.500 dan 5.000 orang.

Baca Juga: Staycation” Nyaman di Hotel Elegan

Maka, ketika pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Makassar, pendapatan hotel seketika tiarap lantaran pemerintah setempat melarang adanya segala aktivitas berkumpul, termasuk penyelenggaraan acara.

Pendapatan anjlok

General Manager Claro Hotel & Convention Makassar Anggiat Sinaga menyebut, pendapatan sektor perhotelan di Makassar sangat mengandalkan pelaksanaan MICE, bukan dari arus pariwisata. Pasalnya, kontribusi arus pariwisata terhadap perhotelan hanya menyumbang kurang dari 1 persen. Ini berbanding jauh dengan pelaksanaan MICE—terutama dari acara-acara pemerintah.

“Makassar tidak hidup dari pariwisata, tapi dari MICE. Maka itu, pasca-Pak Jokowi buat statement (kasus Covid-19 pertama di Indonesia), langsung gelagapan kami semua. Event-event yang ada di Claro langsung cancel semua,” tutur Anggiat kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Senin (31/8).

Anggiat pun mengungkapkan, pembatalan semua acara di hotel ini hingga akhir Maret lalu mengakibatkan kerugian sekitar Rp 11 miliar. Tidak lakunya fasilitas MICE di hotel ini juga memengaruhi tingkat okupansi hotel. Di awal pandemi, tingkat hunian hotel sekitar 20-30 persen saja. Bulan Juli lalu, Anggiat menyebut tingkat okupansi hotel anjlok ke 2-5 persen.

“Kami sangat bergantung pada MICE pemerintah. Sekarang nyaris tidak ada jurus, habis sudah jurus. Ketika kami buat program, pemerintah masih takut-takut (menyelenggarakan acara). Dulu, (kantor) pajak sering buat gathering dengan Wajib Pajak (WP), sekarang enggak ada lagi. Semua cenderung efisiensi dan selalu buat acara virtual. Terus kami mau ambil uang dari mana?”

Anggiat yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sulsel ini juga menampung keluhan yang sama dari seluruh pengelola hotel dan restoran se-Sulsel. Bukan hanya itu, terpuruknya industri perhotelan mengakibatkan rentetan berbagai usaha penyokong ikut lesu. Hal ini pun pernah ia sampaikan saat rapat virtual bersama pejabat setempat.

Event di hotel akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup.”

“Kalau mau pemulihan ekonomi daerah segera bergerak, marilah sama-sama hentikan program-program virtual. Kalau selalu virtual, yang untung hanya telekomunikasi. Sementara event di hotel, akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup,” tegasnya.

Baca Juga: Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Anggiat pun bersyukur, sejak Agustus lalu Pemda setempat melonggarkan sejumlah batasan dan mengizinkan acara-acara diadakan di hotel. Asal, pengelola hotel bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Alhasil, tingkat okupansi hotel saat ini bisa mencapai 25 persen.

“Nanti bisa diaudit, kalau ada hotel yang enggak layak saya selaku Ketua PHRI bisa mengingatkan mereka ataupun melarang mereka menerima event. Jadi, biarkan protokol berjalan, biarkan acara berjalan, biarkan pemerintah melakukan tugasnya mengendalikan Covid-19.”

Insentif pajak

Anggiat juga menuturkan, dengan pendapatan hotel yang minim, sementara biaya operasional hotel tetap dibayarkan, membuat CEO Phinisi Hospitality Indonesia ini terpaksa melakukan sejumlah langkah efisiensi. Di antaranya merumahkan sejumlah pegawai, dan pemotongan gaji hingga 50 persen kepada semua pekerja termasuk dirinya.

Jika tidak melakukan itu, manajemen akan merasa kesulitan membayar biaya operasional seperti tagihan listrik per bulan sekitar Rp 1,9 miliar, dan menganggarkan gaji karyawan yang jumlahnya mencapai 1.100 orang.

Untuk itu, di tengah keterpurukan yang berlangsung, Anggiat merasa sedikit lega dapat merasakan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sebagai WP yang terdaftar di KPP Madya Makassar, Claro Hotel & Convention memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Anggiat juga merasa komunikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini dengan KPP Madya Makassar dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) berlangsung baik. Ia merasa tak ada lagi petugas yang melakukan pendekatan dengan cara mengancam, dan mencari celah untuk menguntungkan diri sendiri.

Baca Juga: Bancakan Berkesan di Resto “New Normal

Ia lalu berharap agar Kementerian Keuangan bisa memperpanjang insentif pajak yang telah diberlakukan. Terpenting, kembali mengadakan acara atau rapat di hotel untuk memulihkan sektor perhotelan, restoran, dan segala unit usaha yang berada di bawahnya.

Report

Belilah Produk UMKM Terdekat

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi

Kesadaran semua lapisan masyarakat merupakan kunci penting Indonesia bisa keluar dari masa pandemi dan resesi ekonomi.

 

Bagi presenter dan penyiar radio Sinyorita, adaptasi kebiasaan baru yang mesti dijalaninya akibat pandemi korona hingga kini dirasakannya seperti mimpi. Bayangkan, ia harus selalu mengenakan “alat perang” seperti masker, sanitasi tangan, dan membawa alat makan setiap ia keluar rumah.

Wanita yang akrab dipanggil Sinyo ini juga mesti yakin bahwa stasiun radio tempatnya bekerja telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Awal-awal pandemi, kami empat bulan sempat siaran dari rumah. Sekarang balik lagi ke studio, tapi cuma tiga penyiar sama produser. Yang lainnya kerja dari rumah. Meskipun bertiga, kami disekat, siaran pakai masker, dan setiap jam sekali (studio) disemprot. Jadi, memang protokolnya benar-benar dipatuhin banget,” tutur Sinyo kepada Majalah Pajak, Senin (28/9).

Baca Juga: Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Komedian bersuara merdu ini pun tak berhenti menyuarakan protokol kesehatan. Sebagai influencer dan figur publik, ia merasa bertanggung jawab membantu pemerintah mengampanyekan protokol kesehatan.

“Bukan berarti pencitraan, ya, kaya ada yang minta foto segala macam aku suka ingetin, ‘Maskernya mana?’”

Sinyo pun menyayangkan semakin banyak orang yang justru mengendurkan kewaspadaannya terhadap penularan virus korona belakangan ini. Selain berkiblat kepada negara lain yang situasinya sudah kembali normal serta terus digaungkannya vaksin yang telah mencapai fase akhir oleh pemerintah, masyarakat juga cenderung mengikuti selebritas atau pejabat yang tak mengindahkan protokol kesehatan.

“Kita harusnya jadi role model masyarakat, karena pasti gerak-gerik kita sebagai public figure juga dipantau. Misalnya dia enggak percaya adanya korona, tapi ada beberapa orang yang harus dia edukasi atau istilahnya harus ada yang dipertanggungjawabkan dari konten yang dia buat. Jadi, masyarakat memang benar-benar harus kita kasih contoh, kasih edukasi, jangan pernah bosan.”

Promo produk gratis

Sinyo berprinsip, patuh terhadap anjuran pemerintah bukan karena takut dengan aparat, tapi karena kesadarannya sedang menghadapi virus tidak kasatmata. Menurutnya, pemahaman itu yang kurang ditangkap oleh masyarakat.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Padahal, semakin lama krisis kesehatan ini berlangsung, bisa mengakibatkan resesi ekonomi seperti yang diproyeksikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Resesi ekonomi berkepanjangan bisa mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam.

Aktris kelahiran Jakarta 38 tahun silam ini paham, peran masyarakat untuk membantu pemerintah keluar dari jurang resesi adalah membuat roda perekonomian terus berjalan. Salah satunya, dengan membeli produk yang dijual saudara, teman, atau tetangga.

“Kita juga enggak boleh menutup mata banget nih. Yang paling gampang dengan membantu pengusaha kecil yang terdekat saja. Keluarga kita jualan, kita beli. Supaya roda perekonomian muter. Apalagi, kan, sekarang banyak yang terdampak PHK, mereka banting setir harus berjualan,” ujarnya.

Cara lainnya, influencer bisa promosi produk pelaku UMKM melalui akun media sosialnya secara gratis. Ini ia lakukan selama enam bulan terakhir. Sinyo menyebut, ada sekitar 500–600 produk yang ia bantu promosikan di akun Instagram miliknya, sehingga ia terpaksa membatasi endorsement gratis ini.

“Aku penginnya benar-benar honest review juga, tetap harus ada proses rekam, editing, posting. Jadi, tetap sama kaya endorse berbayar, dan alhamdulillah impact-nya bagus banget. Sekarang paling aku terima satu-dua (produk) karena aku batasin.”

Baca Juga: Lapor Pajak Kami Permudah

Sadar pajak

Gotong royong dan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci penting Indonesia bisa keluar dari masa pandemi. Begitu juga kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat tak akan bertambah tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

Ini juga yang dirasakan Sinyo. Sejak bekerja di salah satu stasiun televisi, Sinyo lebih memilih menghitung sendiri pajaknya dibantu dengan salah seorang staf keuangan ketimbang memakai jasa konsultan pajak. Menurutnya, mengurus pajak sendiri jauh lebih hemat sekaligus agar paham terhadap perhitungan pajak.

Mudah-mudahan pemerintah bisa sama-sama nyelesein pandemi ini dengan baik, mengalokasikan hasil pajak dari masyarakatnya secara baik juga.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua ini mengaku bingung saat pertama kali datang ke kantor pajak. Namun, ia tak merasa kesulitan karena fiskus sangat membantunya. Sinyo juga tak dapat perlakuan spesial hanya karena ia seorang pesohor.

“Tadinya sih stres. Karena memang pas datang aja bingung mulainya dari mana. Tapi langsung diarahkan, ngikutin antrean dan prosedurnya. Maksudnya, enggak diistimewakan karena kita public figure. Akhirnya, sampai sekarang ngurus sendiri.”

Sinyo juga mengapresiasi pola pelayanan dan komunikasi petugas pajak di kantor pajak ini. Mereka tak lelahnya menanggapi pertanyaan Sinyo soal kendala yang dihadapi saat mengurus pajak, seperti hitung dan lapor pajak penghasilan.

“Mereka benar-benar kooperatif, enggak yang jadinya bete. Karena, kan, aku bilang enggak semua juga orang mau ngurusin pajak terpusat dengan hal-hal yang jelimet kaya gitu.”

Selain itu, ia merasa senang saat KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua merilis program drive thru pada Hari Pajak lalu. Menurutnya, selain mengikuti perkembangan zaman, program ini juga terobosan yang patut diapresiasi karena kantor pajak peduli akan kesehatan Wajib Pajak dan pegawainya.

“Ini sih movement yang bagus banget dari kantor pajak. Dan pastinya kita happy, masih bisa tetap komunikasi dua arah. Kalau misalnya kita urus sendiri lewat on-line, kadang kurang puas kalau enggak langsung ketemu orang pajaknya. Sekarang bisa lewat drive thru. Jadi, dipermudah banget pastinya.”

Sinyo pun berharap agar kinerja baik KPP berikut fiskusnya, dapat seirama dengan kinerja pemerintah yang mengelola uang pajak untuk memulihkan perekonomian nasional, termasuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

“Mudah-mudahan pemerintah bisa sama-sama nyelesein pandemi ini dengan baik, mengalokasikan hasil pajak dari masyarakatnya secara baik juga. Mudah-mudahan bisa amanah, menjalankan apa yang dipegangnya dan segala yang diembannya, biar kita semua sama-sama makmur,” akhirnya.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

Lanjut baca

Report

Gugah Inovasi dan Rasa Kebangsaan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Pandemi menuntut adanya transformasi layanan perpajakan. KPP harus memperkuat rasa kebangsaan yang bermuara pada kepatuhan.

 

Bak melipir di restoran cepat saji, Jumat (18/9) siang itu, seorang pengendara motor melaju ke lorong sisi kiri gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua (KPP Pratama KB 2). Ia berhenti tepat di depan loket dua layanan tanpa turun (lantatur) atau populer disebut drive thru. Sejurus kemudian, ia meletakkan dokumen ke sebuah laci putih sembari berbincang dengan petugas pajak yang berada di balik kaca. Tak kurang dari dua menit urusan perpajakan Wajib Pajak (WP) itu pun rampung.

Layanan yang baru diresmikan pada Hari Pajak 14 Juli 2020 ini memiliki dua loket dengan fungsi yang berbeda. Loket satu melayani penerimaan surat-surat dan pos atau ekspedisi, sementara pos dua menerima layanan perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, formulir perpajakan, pengambilan berkas permohonan, dan sebagainya.

Kepala KPP Pratama KB 2 Winahju Mahartono menuturkan, pelayanan perpajakan yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19. Meskipun DJP telah mengembangkan layanan serba-on-line, tak sedikit WP tetap mengurus administrasi perpajakannya secara langsung ke KPP. Maka, lantatur adalah solusinya.

Baca Juga: Hati Dekat Jadi Percaya

“Di era pandemi drive thru sangat penting. Layanan cepat ini pada prinsipnya memindahkan TPT (tempat pelayanan terpadu) ke drive thru. Pelayanan dapat mengurangi interaksi langsung antara Wajib Pajak dengan para pegawai TPT dan pegawai lainnya khusus untuk surat lain-lain yang biasanya diterima langsung oleh sekretaris kepala kantor,” ujar pria yang hangat disapa dengan Win ini, di ruang kerjanya.

Lantatur berawal dari ide Kepala Kantor Wilayah DJP Jaksel II, Edi Slamet Irianto. Gagasan ini kemudian dilaksanakan oleh kepala kantor sebelumnya, Ponti K. Mawardi. Kini, Win yang baru menjabat sekitar satu bulan, berkomitmen memperkuat lantatur sebagai salah satu layanan alternatif di tengah pandemi.

Selain itu, lantatur dapat menghemat waktu WP—semua urusan perpajakan beres dalam waktu tak kurang dari tiga menit. Win lantas memperlihatkan tabel laporan kinerja pelayanan lantatur selama tiga bulan. Salah satunya tertulis, “Penerimaan SPT Masa Pasal 23 dilayani oleh Angel dan Hanum (pegawai lantatur) dalam waktu 2 menit 30 detik.”

Sepanjang Juli hingga September, tercatat 256 WP sudah menggunakan layanan cepat ini. WP yang masih memerlukan konsultasi akan diarahkan menuju ruang helpdesk maupun TPT yang berada di dalam KPP.

Baca Juga: Akselerasi Layanan Saluran Teknologi

Kunci komunikasi

Selain pelayanan fisik, Win membangun rasa saling percaya antar-pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Ia mendatangi langsung camat, lurah, komandan rayon militer, hingga beragam asosiasi pengusaha. Kuncinya, bagaimana KPP menjadi kawan diskusi yang mampu menjelaskan kondisi ekonomi terkini secara komprehensif. Win meyakinkan kepada mereka bahwa pajak bukan melulu soal penerimaan, melainkan soal kebangsaan. Tanpa ada pajak, pemerintah tidak akan mampu mengeluarkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

“Penguasa wilayah itu penting bagi saya karena mereka yang mengetahui kondisi lingkungan dan penduduknya. Hari ke dua saya menjabat, saya langsung menemui camat, danramil, lurah di empat kelurahan. Kami mendiskusikan potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi usaha, potensi masyarakatnya. Kita bangun rasa cinta pada wilayah, kebangsaannya.”

Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih.

Pendekatan itulah yang menjadi pedomannya dalam bertugas di DJP. Apalagi sepanjang berkarier di eselon III, Win lebih sering ditempatkan di kantor wilayah (kanwil) yang notabene memerlukan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Pengalaman yang tak terlupa sekaligus menjadi fondasinya dalam memimpin adalah ketika Win menjadi ketua pelaksana sosialisasi Tax Amnesty yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tiga ribu saudagar batu bara. Kala itu, Win yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, harus mampu berkoordinasi dalam waktu satu bulan dengan pelbagai pihak. Mulai dari WP, Pangdam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan, tiga Kepala Kanwil DJP, hingga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Acara yang digelar pada akhir bulan November 2016 itu berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Kuncinya pada Komunikasi dan Moral Petugas Pajak

“Kita harus percaya diri karena kita benar bekerja untuk bangsa. Menjalin komunikasi yang baik, kita harus penuh etika, empati, dan sopan santun. Saya sangat menghargai mereka, enggak pernah memaksakan keinginan. Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih,” kata Win.

Win juga melakukannya kepada WP KPP Pratama KB 2. Kepala Bidang Kerja Sama Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2008 ini masif melakukan dialog virtual bersama WP strategis untuk memperkuat rasa kebangsaan. Win ingin memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi ancaman resesi. Pemulihan ekonomi nasional dapat tercipta jika semua pihak saling mendukung.

“Kita bangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita ingatkan bangsa ini bangsa besar. Kesadaran itu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak nantinya. Di masa pandemi kita harus sama-sama saling mendukung. Rasa kebangsaan yang saya tekankan kepada Wajib Pajak. Sehingga kami berharap, bagi usaha yang mendapat untung (usahanya) di pandemi jangan lupa bayar pajak, bagi yang terdampak manfaatkanlah insentif pajak,” ujar Win.

Fasilitas yang sudah dimanfaatkan oleh WP di KPP Pratama KB 2 meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22 Impor, PPh 22 Dalam Negeri, SKB PPh 23, PPh 25, dan PPh 23 Final. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama KB 2 mencapai 67,8 persen hingga 29 September. “Kami berusaha menuju 100 persen sampai dengan akhir tahun 2020 dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan dan eceran,” yakinnya.

Serba-aplikasi        

Agar komunikasi kian intensif, Account Representatif (AR) membuat grup pada aplikasi WhatsApp. Di ruang daring ini WP bebas berkonsultasi mengenai aneka regulasi perpajakan. Sementara AR dapat memberikan informasi dan edukasi secara intensif.

Baca Juga: Teknologi tidak Mengganti Rasa dan Empati

“Karena kalau mereka disuruh buka situs pajak.go.id, belum tentu mereka buka. Kalau dengan AR mereka akan mau ngomong. Kita juga akan memunculkan panutan-panutan, tokoh-tokoh Wajib Pajak baik (WP) Badan maupun (WP) Orang Pribadi sebagai teladan kepatuhan,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Tahun 2012 ini.

Penggalian potensi dan pengawasan juga tetap dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi BotSol, yakni sistem yang dapat mencari nama usaha, pemilik usaha, beserta nomor teleponnya. Setiap AR ditugaskan menghubungi lima WP per hari untuk memastikan kepatuhan maupun membuka ruang konsultasi perpajakan. Untuk pengawasan pembayaran, KPP menggunakan Aplikasi AMP3.20. Perangkat ini menjadi alat pemantau AR jika WP terjadi keterlambatan atau pengurangan penyetoran pajak.

“Melalui cara ini selain menambah juga kemampuan kita untuk mengingatkan WP—‘Sudah lapor SPT belum? Sudah memanfaatkan insentif belum sampai Desember?’ Orang-orang di Jakarta itu sebenarnya patuh, tapi perlu diingatkan saja,” kata Win.

Tak kalah penting, sebagai pemimpin Win harus mampu membangkitkan semangat berinovasi kepada seluruh pegawainya. Ia membuka seluas-luasnya aspirasi dan kolaborasi dari seluruh pegawai. Ada tiga moto kerja yang ia terapkan yaitu, kerja (kerja profesional, kerja melayani, kerja sinergi, kerja kesempurnaan), bersih (integritas), dan bahagia (ketenangan batin, suka berbagi, suka bersyukur).

“Bahagia dalam bekerja itu penting. Kebahagiaan sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas sehingga produktif, kreatif dan inovatif. Saya enggak bisa bayangkan kalau kita bekerja tanpa bahagia, inovasi akan terhambat, pemikiran jadi terbatas.

Baca Juga: Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Lanjut baca

Report

Sahabat dan Juru Masak Data

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Kanwil DJP Sulselbartra

 Kanwil harus jadi koki yang mampu mengolah data sampai matang. Validitas data akan membuat KPP bekerja tanpa ragu dan meningkatkan kepatuhan.

 

Pada peringatan Hari Pajak 14 Juli 2020 lalu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menekankan, tugas dan fungsi kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diperkuat agar mampu memberikan bimbingan kepada unit di bawahnya secara lebih optimal.

Menurut Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) Wansepta Nirwanda, amanah itu harus dijalankan dengan strategi yang fokus sesuai dengan tantangan dan kondisi wilayah kerjanya. Khusus bagi Kanwil Sulselbarta, prioritas yang dilakukan adalah memvalidasi data dari pelbagai sumber agar seluruh KPP dapat maksimal dalam bertugas. Menurut pria yang hangat disapa Wanda ini data yang valid merupakan hal krusial di tengah era keterbukaan informasi.

Sebagai gambaran, setiap kanwil akan menerima beragam data dari Kantor Pusat DJP. Data itu antara lain berupa informasi keuangan dari seluruh bank di Indonesia dan data automatic exchange of information (AEoI). Selain itu, sistem perpajakan self assessment, menuntut petugas pajak mampu menguji data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

“Persoalan kita, secara data sudah cukup lumayan besar, tetapi data yang diberikan kantor pusat itu ada data yang mentah, hampir matang, atau masih primer, sehingga validitas data yang perlu kita perhatikan. Karena tingkat validitas yang tinggi membuat Wajib Pajak percaya dengan kita. Kepercayaan akan membuat kepatuhan. Jadi, prinsip kita, data diolah sampai matang sehingga di KPP tinggal eksekusi tanpa ragu,” ungkap Wanda kepada Majalah Pajak, melalui wawancara virtual, pada Senin Pagi (31/8).

Baca Juga: Efisiensi, Penahan Dingin Pandemi

Prinsip itu diejawantahkan melalui pembuatan laporan hasil analisis (LHA) dan distribusi data potensi lainnya. Mulanya, data yang bersumber dari kantor pusat DJP disandingkan dengan data ekonomi dari pelbagai kementerian/lembaga (K/L). Lalu, aneka data itu dimasak oleh tim Center for Tax Analysis (CTA) kanwil, setelahnya, barulah LHA dan data potensi lainnya akan didistribusikan ke 15 KPP di unit lingkungan Kanwil DJP Sulselbartra.

“Salah satu contohnya kita buat LHA dari sektor perhotelan. Kita bicara data perekonomian tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Sulsel merupakan yang tertinggi di Indonesia. Nasional lima persen, Sulsel tujuh persen. Kemudian kita adu dengan SPT sektor perhotelan di sini. Ternyata terbalik, secara ekonomi tumbuh positif, tapi secara SPT pembayarannya malah menurun. Nah, tax gap inilah yang menjadi bahan analisis Kanwil.”

Integrasi data

Begitu pula pada sektor lain yang menjadi unggulan, seperti pertambangan, pertanian, perikanan—Kanwil kudu punya masing-masing LHA tervaliditasi. Oleh karenanya, Kanwil DJP Sulselbartra bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk menguatkan hasil analisis itu. Program yang sudah dijalankan meliputi pertukaran data perpajakan perhotelan dan rumah makan, data izin mendirikan bangunan (IMB), serta data rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan pertambangan. Kerja sama ini dilakukan secara resmi berdasarkan perjanjian kerja sama antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah.

“Salah satu yang baik di sini adalah pertambangan. Nah, kita butuh data RKAB dari Pemda sebagai pegangan kami untuk menghitung realisasi dari pertambangan. Kerja sama ini pengaruhnya besar sekali dalam menguji kebenaran SPT yang sudah disampaikan,” kata Wanda, “Bahkan, kalau perlu info tambahan kita gali lagi yang mungkin ada di kanwil atau perlu ke kantor pusat, bahkan bisa disandingkan dengan pembayaran PNBP di Direktorat Jenderal Anggaran, intinya sebisa mungkin LHA yang turun sudah bersih, sudah matang.”

Pengawasan data

Setelah membagikan LHA ke KPP di wilayah kerjanya, kanwil melakukan pengawasan agar KPP segera mengeksekusi dan melapor secara berkala. Agar implementasi berjalan sistemik, kanwil membentuk liaison officer (LO) yang beranggotakan seluruh kepala bidang, kepala bagian, dan para kepala seksi, dan pegawai lainnya.

“Validitas data yang perlu kita perhatikan. Karena tingkat validitas yang tinggi membuat Wajib Pajak percaya dengan kita. Kepercayaan akan membuat kepatuhan.”

Untuk membantu pengawasan dan pemanfaatan data, kanwil membuat beberapa aplikasi penunjang. Pertama, aplikasi permintaan data (Penta) untuk membantu KPP meminta data. Kedua, aplikasi distribusi data untuk menyebarkan LHA dan data penunjang lainnya. Ketiga, aplikasi Monev untuk monitoring dan evaluasi.

“Meskipun ekonomi terhenti akibat Covid-19, petugas pajak harus tetap bekerja secara efektif mengandalkan teknologi,” ujar Wanda.

Baca Juga: Meretas Pajak ke Desa-Desa

Sebelum monitoring dan evaluasi bulanan, kanwil biasanya telah mempelajari terlebih dahulu catatan yang terdapat pada semua aplikasi, sehingga rapat evaluasi akan fokus membahas solusi atau langkah konkret.

“Kami sering mengatakan kepada teman-teman di KPP, ‘kanwil bukan bos.’ kanwil tidak boleh tangan kosong datang ke KPP hanya nanya bagaimana penerimaan pajaknya. Enggak bisa begitu saja. Jadi, kanwil kalau mau ngapa-ngapain harus punya dulu datanya,” kata pria yang pernah menahkodai Kanwil DJP Papua dan Maluku.

Prinsip Wanda dalam memimpin itu nyatanya mampu memacu semangat KPP berinovasi dan meraih prestasi. KPP Madya Makassar dikenal sebagai langganan penerima penghargaan. Di tahun 2013 dan 2018, misalnya, KPP ini dinobatkan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Pertama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

“Kita (memimpin) bukan gaya instruksi tapi bersahabat—saling diskusi, komunikasi lancar. Kita juga sering membuat apresiasi di tingkat KPP dan kanwil supaya mereka terpacu. Pegawai kalau diberi penghargaan, pengakuan, akan merasa lebih dihargai,” kata Wanda.

Mimpi edukasi

Selain memperkukuh internal, Wanda pun merencanakan penguatan edukasi perpajakan melalui pembangunan ruang karya bagi generasi muda yang memiliki bakat di bidang teknologi, khususnya startup. Wanda menilai, startup karya anak bangsa telah diakui dunia.

“Setelah kita fasilitasi semua, anak muda ini kita ketemukan dengan investor. Biasanya investor bisa beli karya mereka secara putus, atau menjadikan mereka karyawan, atau berkolaborasi bersama. Mimpi saya, kalau suatu saat nanti mereka jadi direktur atau petinggi di perusahaan tersebut, mereka punya kepatuhan pajak yang tinggi karena merasa lahir dari kita. Begitu cara yang saya tiru dari industri automotif mengedukasi anak di TK (Taman kanak-kanak). Mereka mengajari gambar mobil A supaya tertanam, kalau dewasa akan beli mobil A.”

Rencananya program edukasi itu sudah dilakukan di awal tahun 2020. Akan tetapi, terhambat oleh pandemi. “Kita sedang pikirkan bagaimana kalau dilakukan menyesuaikan kondisi sekarang ini, bisa daring atau bagaimana,” tambahnya.

Baca Juga: Hati Dekat Jadi Percaya

Di akhir perbincangan, Wanda berharap Kanwil DJP Sulselbartra dapat mengoptimalisasi target penerimaan pajak di tahun 2020. Per 31 Agustus lalu, kanwil mampu menghimpun Rp 7,27 triliun atau 55,33 persen dari target. Pencapaian ini lebih rendah 3,07 persen dibandingkan tahun lalu.

“Di tengah ekonomi yang sulit kami harus terus bekerja keras. Kami juga sudah sosialisasi insentif pajak ke Wajib Pajak. Hasilnya, hampir semua mengajukan. Persoalan utama belum semuanya—baru setengahnya menyampaikan realisasi laporan, khususnya Wajib Pajak UMKM,” ungkap Wanda.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News3 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News3 hari lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News5 hari lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News1 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News1 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News1 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News1 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis1 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Breaking News2 minggu lalu

Tren Kreativitas dan Inovasi Bisnis Baru UMKM di Tengah Pandemi

 Jakarta, Majalahpajak.net – Semenjak diumumkan awal Maret 2020 lalu, Indonesia telah memasuki bulan ke-9 masa pandemi COVID-19. Selama kurun itu,...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved