Connect with us

Breaking News

Jokowi Lantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik lima Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Negara Jakarta pada Rabu, (27/1/21).

Pelantikan Dewan Pengawas LPI dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/P tahun 2021. Adapun susunan Dewan Pengawas LPI terdiri dari pejabat ex-officio yakni Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) dan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta tiga anggota dari unsur profesional, yakni Haryanto Sahari, Darwin Cyril Noerhadi, dan Yozua Makes, yang melengkapi susunan Dewan Pengawas LPI.

Kementerian Keuangan mengatakan, pertimbangan memilih ketiga anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional itu dipilih karena selain memiliki keahlian dan pengalaman di bidang investasi, pasar modal, hukum dan tata kelola, mereka juga dipandang memiliki perspektif global dan berpengalaman dalam menangani transaksi internasional. Kompetensi yang dimiliki ini diharapkan dapat mendukung fungsi pengawasan LPI sebagaimana diatur dalam UU 11/2020 sehingga mampu mewujudkan LPI yang solid, kredibel, dan efektif.

Haryanto Sahari adalah akuntan publik senior dengan lebih dari 30 tahun pengalaman baik nasional maupun internasional. Darwin Cyril Noerhadi merupakan salah satu investor terkemuka di Indonesia dan telah berperan dalam berbagai transaksi investasi di Asia Tenggara dan Asia Selatan meliputi Indonesia, Malaysia, India dan Vietnam. Sedangkan Yozua Makes adalah pendiri dan managing partner dari firma hukum Makes & Partners, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam transaksi merger dan akuisisi, corporate finance, penanaman modal asing dan berbagai transaksi komersial antar negara lainnya.

Tugas pertama yang segera akan dilakukan oleh Dewan Pengawas LPI adalah menyelenggarakan seleksi dan mengangkat Dewan Direktur yang akan bertanggung jawab terhadap operasionalisasi LPI. Selain itu, Dewan Pengawas juga akan menyusun pengaturan dasar-dasar pengelolaan LPI sebagai landasan bagi kegiatan operasional LPI. Proses pemilihan Dewan Direktur akan segera dilaksanakan dan diharapkan pada awal Februari 2021 Dewan Direktur sudah terpilih. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi, Dewan Pengawas akan bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan LPI yang diselenggarakan oleh Dewan Direktur terpilih.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun luar negeri dengan otoritas pajak semakin menjadi perhatian. Ditambah lagi, resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 turut menekan laba para pelaku usaha di berbagai negara. Kondisi ini juga menimbulkan kerugian perusahaan hingga kebangkrutan sehingga berdampak pada semua aspek transfer pricing. Misalnya soal penetapan kebijakan harga, implementasi dan pemantauan, hingga dokumentasi dan perjanjian dengan otoritas pajak.

Pada webinar bertajuk “Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Dokumentasi Harga Transfer, Potensi, dan Pencegahan Sengketa”  pada pada Kamis (25/2/21), TaxPrime memaparkan, tren sengketa transfer pricing di Pengadilan Pajak pada tahun 2014 hingga 2020, antara lain sengketa PPh Pasal 26 (34 persen), sengketa PPh Badan (54 persen), dan sengketa  PPN (12 persen). Sepanjang tahun 2014 hingga 2020, Pengadilan Pajak memutuskan 179 putusan terkait dengan transfer pricing yang atas koreksi dari  DJP, 69 persen dimenangkan oleh WP. Sementara Mahkamah Agung memutuskan 55 putusan terkait transfer pricing yang 51 persen dimenangkan oleh WP.

Diskusi dibuka oleh pembicara kunci Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama dan mantan Direktur Jenderal Pajak 2017 Robert Pakpahan yang kini menjabat Senior Advisor TaxPrime.

Robert Pakpahan mengatakan, isu sengketa transfer pricing sering muncul karena saat ini semakin sulit mencari pembanding harga wajar untuk komoditas atau barang dan jasa yang ditransaksikan.

“Tidak selalu harga referensi itu tersedia. Itu yang menimbulkan sengketa transfer pricing. Dalam perkembangan ekonomi dunia, ekonomi dunia mengarah ke konglomerasi sehingga ketika banyak perusahaan mengglobal yang semakin besar, mencari referensi harga semakin sulit karena transaksi itu terjadi antara saudara atau anak perusahaan (perusahaan hubungan istimewa)  di dunia,” kata Robert.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan, untuk meminimalisasi sengketa transfer pricing diperlukan sinergi pemangku kepentingan dalam lanskap perpajakan internasional. Pria yang akrab disapa Toto ini mengatakan, tantangan terberat DJP adalah memastikan transfer pricing dalam transaksi intergrup sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm length principle).

“Bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami sengketa, selain upaya hukum domestik (keberatan dan banding), apa bila koreksi transfer pricing berdampak pada afiliasi di luar negeri, WP juga secara pararel bisa menempuh jalur penyelesaian internasional. Mekanisme ini diatur dalam pasal 35 P3B, yaitu melalui prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure (MAP). Ketentuan proses MAP dalam domestik Indonesia diatur dalam PMK 49/PMK 03/2019 dan PER-16/PJ/2020.

“Dalam MAP proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui konsultasi bilateral antar-pejabat yang berwenang (competent authority) dari dua negara yang terlibat dalam P3B,” jelas Toto.

Manfaatkan APA

Lebih jauh, Kepala Subdirektorat (Subdit) Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI) DJP Dwi Astuti menjelaskan, dalam kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, untuk mencegah timbulnya sengketa pajak internasional, Advance Pricing Agreement (APA) dapat menjadi solusi bagi WP untuk mendukung keberlangsungan usaha atau bisnis yang lebih stabil. Melalui mekanisme APA, WP akan mendapatkan kepastian atas kewajiban perpajakannya.

APA sebagai mekanisme pencegahan sengketa transfer pricing sangat bermanfaat bagi WP dalam situasi pandemi, juga sebagai mekanisme yang dapat memberikan hasil positif bagi kedua belah pihak (WP dan otoritas pajak).

Bagi WP, APA memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi (juga menghasilkan kepastian usaha bagi WP); memitigasi risiko terjadinya sengketa transfer pricing; lower compliance cost karena pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu dan WP terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan. Bagi otoritas pajak, APA memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi; memitigasi risiko terjadinya sengketa transfer pricing; mendorong terciptanya cooperative compliance; dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Di akhir acara, pemateri inti webinar dari TaxPrime Managing Partner TaxPrime Muhamad Fajar Putranto dan Vice Managing Partner Taxprime Wawan Setiyo menyarankan agar WP selalu mempersiapkan TP Doc yang tepat dan bukti yang relevan terutama untuk transaksi jasa intragrup. Sebab, selama ini , faktor-faktor penyebab kekalahan WP dalam Kasus PPh Badan di antaranya karena tidak melakukan penyusunan TP Doc dengan baik. TaxPrime juga menyarankan agar WP memerhatikan aspek perpajakan lainnya, seperti pemenuhan kewajiban PPN, PPh Pasal 26, SKD yang memenuhi persyaratan administratif, dan ketentuan dalam tax treaty. Selain itu, mekanisme APA dapat dijadikan sebagai solusi untuk menghindari sengketa pajak dalam transaksi afiliasi.

Lanjut baca

Breaking News

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita/Foto: Dok. Kemenperin

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Salah satu faktor utama penentu daya saing adalah kualitas infrastruktur mutu.

“Pembangunan infrastruktur mutu melalui penerapan standar di tingkat nasional diharapkan mampu menciptakan pasar yang kondusif bagi produk-produk dalam negeri, sekaligus melindungi pasar domestik dari produk bermutu rendah,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika membuka Bimbingan Teknis SNI ISO 9001:2015 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (23/2/21).

Salah satu standar mutu paling mendasar yang diharapkan dapat diterapkan oleh industri nasional adalah SNI ISO 9001:2015, atau lebih dikenal sebagai Sistem Manajemen Mutu (SMM). SNI itu secara global telah diakui sebagai fondasi dasar infrastruktur mutu sebuah organisasi, termasuk perusahaan industri.

“Penerapan SNI ISO 9001:2015 di sektor industri diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi proses, biaya, kepuasan konsumen, serta jaminan kepercayaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan,” kata Agus.

Agus menyampaikan, penerapan SNI Sistem Manajemen Mutu dapat mendukung perusahaan industri dalam membangun budaya kerja yang kondusif dan optimal dalam mewujudkan tujuan bisnisnya. “Mohon SNI Sistem Manajemen Mutu tidak dipandang sebagai pekerjaan tambahan yang memberatkan. SNI ini membantu perusahaan untuk dapat menjaga konsistensi secara berkelanjutan dalam proses pemantauan dan pengukuran kinerja,” kata Agus.

Pelaksanaan Bimtek itu sekaligus menandai transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2020, BSKJI diharapkan dapat menjadi lokomotif dan koordinator kebijakan jasa industri, khususnya dalam membina dan menggerakkan industri.

“BSKJI juga diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan kontribusi dan partisipasi sektor jasa industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional” harap Agus.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi menyatakan, Bimtek SNI ISO 9001:2015 diikuti oleh sekitar 1.100 peserta dari seluruh Indonesia, dengan latar belakang berbagai sektor industri dan diadakan serentak di seluruh unit BSKJI Kemenperin, dari Banda Aceh hingga Ambon.

“Seluruh unit BSKJI siap mendukung pemberdayaan industri melalui capacity building bagi industri nasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan meningkatkan produktivitas industri nasional,” ujarnya.

Doddy menambahkan, dalam rangka mendukung pembangunan industri di Indonesia, hingga saat ini BSKJI Kemenperin telah memiliki fasilitas 23 laboratorium pengujian yang terakreditasi, 20 laboratorium kalibrasi, 20 lembaga sertifikasi produk, lima lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, dan 16 lembaga sertifikasi industri hijau. “Fasilitas-fasilitas tersebut telah aktif mendukung penerapan 120 SNI Wajib Bidang Industri yang ditetapkan sampai Desember tahun 2020,” kata Doddy.

 

Lanjut baca

Breaking News

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui dukungan terwujudnya sinergi antara PT Sang Hayang Seri (Persero) (SHS) dengan PT Indonesia Power dalam bidang energi terbarukan yang disepakati melalui penandatanganan Memmorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Penyediaan Biomassa untuk Uji Coba Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jakarta pada akhir pekan lalu.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama SHS Karyawan Gunarso dan Head of Research, Inovation and Knowledge Management Mochamad Soleh, serta disaksikan oleh Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi, Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi  Indonesia Power Bagus Setiawan, Direktur Operasi II Indonesia Power R. Bambang Anggono, dan Direktur Keuangan Indonesia Power Khusnul Mubien.

Arief mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan titik awal bagi terlaksananya kerja sama lintas sektor antara BUMN Klaster Pangan dengan BUMN Klaster Energi. Secara spesifik, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah limbah sekam yang merupakan produk samping dari aktivitas penggilingan padi masyarakat menjadi barang yang bernilai ekonomi dan bermanfaat sebagai sumber energi terbarukan.

“Melalui kerja sama ini, sekam yang dihasilkan dari aktivitas penggilingan padi masyarakat akan di serap oleh SHS lalu di serahkan kepada PLTU untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi sehingga tidak lagi mengotori dan dapat bermanfaat secara ekonomi,” ujarnya.

Menurut Arief, kerja sama ini dilandasi oleh semangat tentang pentingnya kontribusi BUMN bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Di Indonesia sendiri saat ini kurang lebih terdapat 180 ribu penggiling padi kecil yang notabene dimiliki oleh para petani, diharapkan dengan pemanfaatan sekam sebagai sumber energi terbarukan para petani dapat memperoleh tambahan pemasukan sehingga berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi di daerah sentra produksi padi dan beras.

“Ini akan memberikan dampak yang besar karena akan membantu ekonomi petani dan diujungnya ada energi terbarukan yang bisa kita manfaatkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Karyawan mengatakan, pada tahap awal SHS akan menyiapkan 2 persen pelet sekam biomassa atau sebesar 100.000 ton pelet sekam untuk dipasok kepada PLTU di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Untuk mendukung proses produksi, SHS telah menjalin kerja sama dengan investor yang akan menyediakan teknologi dan mesin pembuat pelet sekam. Selanjutnya mesin-mesin ini akan ditempatkan di lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku sekam, termasuk di areal pertanian SHS yang berlokasi di Sukamandi, Subang.

“SHS dalam hal ini bertindak sebagai pengelola dan produsen yang akan memastikan ketersediaan bahan baku sekam,” ujar Karyawan.

Di kesempatan yang sama Bagus Setiawan mengatakan, Indonesia Power siap dan terus membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan energi nasional. Menurutnya, kerja sama antara Indonesia Power dengan SHS berpeluang untuk membuka kerja sama dengan BUMN Klaster Pangan lainnya serta anak perusahaan yang menjadi bagian dari RNI Group.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News3 hari lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News6 hari lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News1 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Breaking News1 minggu lalu

Ini Program Prioritas KKP untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong tiga program prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan nelayan dan PNBP...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Lanjutan

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas,...

Breaking News2 minggu lalu

Terkait Dugaan Korupsi, Perwakilan Buruh Bakal Geruduk Kantor BPJS

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, KSPI dan perwakilan buruh-buruh Indonesia akan melakukan aksi...

Breaking News2 minggu lalu

UMKM Melek Digital dan Pandai Membaca Peluang

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi yang tidak kunjung mereda membuat ekonomi Indonesia diprediksi masih akan tertekan tahun ini. Di sektor industri...

Breaking News2 minggu lalu

Respons Kebijakan Perpajakan di Tengah Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Merespons kebijakan perpajakan di tengah pandemi C0vid-19, Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA...

Breaking News2 minggu lalu

Sarasehan Menampung  Saran dan Apresiasi Wajib Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur mengadakan acara sarasehan pajak 2021 yang mengambil tema “Bangkit Bersama Pajak, Menuju...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved