Connect with us

Up Close

Jatuh-Bangun Menikmati Pilihan

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Pilihan hidup, bagi Ajib Hamdani, bukanlah melulu soal benar-salah. Bukan juga tentang mana yang lebih baik, melainkan tentang bagaimana menikmati pilihan itu.

 

Banyak orang memiliki mimpi besar, tetapi sedikit yang mau serius untuk mewujudkannya. Alih-alih berusaha untuk menggapai mimpinya, kebanyakan orang memilih berdiam di zona nyaman “kemapanan” karena takut dengan ketidakpastian yang akan mereka hadapi. Alhasil, mereka harus rela menjalani rutinitas hidup yang monoton dan memilih mengubur mimpi besar yang sejatinya mereka inginkan.

Bagi Ajib Hamdani, pilihan hidup bukan melulu soal benar-salah. Bukan juga tentang mana yang lebih baik, melainkan tentang bagaimana menikmati pilihan itu. Sebelum memilih menjadi pengusaha, pria yang kini menjabat Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.

Baca Juga: UMKM Perlu Likuiditas dan Modal Kerja

“Apakah kita mau menjadi karyawan, atau mau menjadi PNS atau mau menjadi pengusaha, ini pilihan masing-masing. Ini bukan tentang benar-salah, bukan tentang mana yang lebih baik, tetapi, mana yang kita lebih menikmatinya,” kata Ajib saat berbincang dengan Majalah Pajak di bilangan Bintaro, Tangerang Selatan akhir September lalu.

Sebelas tahun yang lalu, Ajib memutuskan mengundurkan diri sebagai PNS. Saat itu adalah tahun ketujuh ia menjadi pegawai pajak. Namun, alumnus Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2002—kini Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN)—ini mengaku memiliki cita-cita besar agar bermanfaat lebih luas lagi bagi masyarakat. Sebagai konsekuensi melepas ikatan dinas, sesuai peraturan Kementerian Keuangan kala itu, Ajib pun rela membayar ganti rugi kepada negara atas biaya pendidikan yang ia perolah selama menempuh pendidikan di STAN.

“Saya juga bisa memberikan manfaat ketika menjadi PNS. Tetapi kemudian saya punya pandangan bahwa menjadi pengusaha bisa memberikan manfaat secara lebih luas. Ini satu sudut pandang. Tetapi punya sudut pandang lain juga enggak ada masalah,” tutur Ajib.

Penuh dinamika

Keputusan Ajib untuk keluar dari zona nyaman sebagai PNS dan menjadi pengusaha menurut Ajib memang bukan keputusan yang besar, meski tak bisa juga dibilang keputusan yang kecil.

“Itu keputusan sederhana yang saya buat. Saya ambil keputusan, saya nikmati prosesnya, untuk kemudian saya lewati dengan hidup yang saya pilih itu,” ujar alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Penilaian Properti Universitas Diponegoro 2007 ini.

Ajib mengaku sejak muda ia sudah memiliki rencana jangka panjang untuk hidup yang ingin dijalaninya. Setelah lulus sekolah menengah atas pada 1999, Ajib mengaku langsung mendaftar di dua perguruan tinggi sekaligus, yakni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan STAN. Ia pun diterima di dua perguruan tinggi terkemuka itu. Saat itu Ajib memang sempat dilanda dilema.

Baca JugaLiterasi Pajak di Kalangan UMKM dan Kaum Muda Masih Rendah

Sebagai anak keempat dari sembilan bersaudara, Ajib mengaku tak banyak memiliki banyak keleluasaan untuk memilih. Sebab, ia harus berbagi dengan kedelapan saudara kandungnya. Ia tak ingin membebani kedua orangtuanya. Apalagi tulang punggung keluarga hanya ayahnya seorang yang berprofesi sebagai guru. Sementara sang ibu mengurus rumah tangga.

“Jadi, saya punya pilihan terbatas ketika memutuskan kuliah. Kalau saya masuk ke UGM saya harus sambil kerja. Kalau STAN, karena gratis, saya langsung kuliah,” tuturnya.

Setelah memutuskan kuliah di STAN, tahun 2002 Ajib pun lulus dan bekerja sebagai PNS di DJP hingga 2009. Bekerja mapan sebagai PNS Kementerian Keuangan ternyata tak bisa meredam keinginan Ajib untuk menjadi pengusaha. Ia tak ingin berlama-lama berdiam di zona nyaman karena ada mimpi besar yang harus ia wujudkan, yakni menjadi pengusaha sekaligus bisa membantu lebih banyak orang, terutama masyarakat kalangan bawah.

“Saya percaya dengan pepatah yang mengatakan, ‘good life is the enemy of a great life’. Jadi, kehidupan yang nyaman itu adalah musuh dari kehidupan yang luar biasa. Jadi, ketika kita hidup dalam zona nyaman, kita sudah malas belajar, malas meg-update kemampuan diri. Kita sudah malas berkenalan dengan orang baru, kita sudah merasa cukup hidup dengan diri kita sendiri. Itu sudah lampu kuning.”

Meski demikian, Ajib pun menilai, tidak ada yang salah jika seseorang memilih memutuskan tinggal di zona nyaman sepanjang bisa menikmati dan mempertanggungjawabkan pilihan hidupnya. Hanya saja, untuk mencapai zona kehidupan yang luar biasa, menurut Ajib, orang harus berani mengambil keputusan meninggalkan zona nyaman mereka. Dan tentu saja, akan banyak liku-liku dan dinamika menuju kehidupan yang luar biasa diinginkan.

Ajib pun mengaku telah banyak mengalami dinamika atas pilihannya untuk keluar dari zona nyamannya. Mulai dari usaha merugi dan tak balik modal, ditipu mitra bisnisnya hingga ditolak oleh teman sendiri. Namun, bagi Ajib, itu adalah bagian proses yang harus ia lewati.

Kalau kita sudah menyempurnakan ikhtiar, apa pun yang kita dapat, itu sudah yang terbaik buat kita.

“Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, kita harus melewati dinamika itu. Dinamika itu tidak untuk kita hindari. Ketika kita berhasil, berarti kita sedang menikmati hasil proses yang kita lewati. Tetapi ketika tidak berhasil, itu maknanya kita harus masih banyak belajar.”

Baca JugaJEMPUT MIMPI DI WAKTU MUDA

Ajib percaya, jika diawali dengan niat yang lurus atau istikamah, dan menyempurnakan ikhtiar maka usaha apa pun pasti akan berhasil. “Kalau kita sudah menyempurnakan ikhtiar, apa pun yang kita dapat, itu sudah yang terbaik buat kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Kita hanya tahu apa yang kita inginkan. Tetapi saya selalu yakin ketika kita selalu meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar, tawakal maka kita pasti mendapatkan hasil yang terbaik,” yakin Ajib.

Berdayakan petani dan nelayan

Kini, sembilan tahun berselang sejak keluar sebagai ASN, pria kelahiran Magelang 7 Desember 1980 itu kini tercatat sebagai Co-Owner Tanijoy, perusahaan rintisan berbasis digital yang bergerak di bidang pemberdayaan para petani. Tanijoy menjembatani para petani kecil yang rata-rata unbankable agar bisa lebih mudah mengakses permodalan untuk budidaya pertanian. Dengan cara itu, Ajib ingin meningkatkan kualitas dan produktivitas petani kecil agar kemampuan ekonomi Petani menjadi lebih baik.

Selain sebagai Co-Owner Tanijoy, Ajib juga menjadi komisaris PT Daya Gagas Indonesia (DGI), perusahaan yang membangun aplikasi FishOn. Aplikasi ini memudahkan nelayan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi laut dan mengelola hasil lautnya secara mandiri.

Melalui aplikasi ini, para nelayan bisa memanfaatkan banyak fitur. Misalnya, fishNet yang memudahkan para nelayan mengakses jaringan internet di tengah laut; fishOn.id agar para nelayan lebih presisi mencari posisi ikan di tengah laut sehingga hasil tangkapan bisa optimal; fishFresher yang menyediakan cairan hasil olahan bahan-bahan alami yang bisa menjaga ikan tetap segar selama 45 hari; dan fishMart.id yang memberi kemudahan nelayan untuk menjual hasil tangkapan nelayan. Dengan aplikasi terintegrasi ini, nelayan pun sangat dimudahkan, baik dari sisi efisiensi biaya dan produktivitas mereka.

Selain melalui fishMart.id, para nelayan juga mudah terhubung dengan para pembeli besar di tempat pelelangan ikan (TPI) on-line FishOn. Aplikasi berbasis Android ini juga memiliki fitur informasi pencurian ikan, informasi pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan, panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik, bahkan fitur belanja kebutuhan sehari hari.

Pengetahuan dan jaringan

Ajib meyakini, tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai dengan instan. Untuk itu, sejak masih sekolah ia sudah membiasakan memiliki rencana jangka panjang untuk mencapai masa depan. Rencana itu ia bagi dalam jangka pendek lima tahunan. “Jadi, hidup itu kita bagi per lima tahun. Ketika saya masih kuliah di umur 20 tahun, saya sudah rencanakan umur 25 targetnya seperti apa. Umur 30 tahun seperti apa, 35 tahun seperti apa, 40 tahun seperti apa—katakanlah sampai umur 63 tahun, itu standarnya Nabi Muhammad SAW.”

Baca JugaMenyongsong Peluang sebelum Hilang

Memasuki Hari Sumpah Pemuda pada Oktober ini, Ajib berpesan kepada generasi milenial yang ingin menjadi pengusaha agar tidak takut untuk bermimpi. Yang penting selalu membangun jaringan dan selalu belajar. Pemuda, menurut Ajib memiliki kemenangan karena menawarkan masa depan. Untuk bisa menawarkan masa depan, pemuda harus memiliki kompetensi, pengetahuan luas konten, dan kapabilitas.

“Bangun jaringan dan belajar. Kita enggak usah pusing masalah modal. Itu nomor sekian. Kita terus belajar, ketemu orang. Itu menjadi fase yang sangat penting untuk kaum milenial. Saat mereka membangun jaringan itu mereka juga akan banyak belajar.”

Namun, Ajib menegaskan, membangun jaringan harus berbanding lurus dengan membangun integritas. Sebab, jaringan yang dibangun tanpa integritas justru akan menjadi bumerang. “Jaringan ini berbanding lurus dengan integritas yang dibangun. Jangan sampai dia sibuk membangun jaringan, integritasnya jelek. Misalnya membangun jaringan tetapi di sana menipu, membangun jaringan di sini, enggak bisa dipercaya. Itu berantakan,” imbuhnya.

Up Close

Data Adalah Senjata Melawan Masalah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Riva Fazry

 

Majalahpajak.net – Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal di daerah agar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik UU ini sebagai suatu terobosan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menggairahkan berbagai sektor usaha.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya, Gedung Balai Kota Bogor, Kamis (22/09), ia menyampaikan berbagai hal positif dari konsep UU HKPD meski di fase awal penerapannya akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah. Politikus Partai Amanat Nasional yang memasuki periode kedua kepemimpinan di Kota Hujan ini memaparkan berbagai strategi kebijakan berbasis data dan inovasi layanan digital Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama pandemi Covid-19 sehingga Kota Bogor mampu pulih lebih cepat. Ia juga bicara tentang program penguatan sektor UMKM, peluang ekonomi dari Forum Presidensi G20, dan manfaat keberadaan Presiden RI yang saat ini menetap di Istana Bogor.

Berikut ini petikan wawancaranya.

Bagaimana evaluasi Anda tentang dampak pandemi terhadap perekonomian dan tingkat kesejahteraan di Kota Bogor? Sektor-sektor mana saja yang paling terdampak dan bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam menyokong kegiatan bisnis agar tetap bertahan?

Kami melakukan dua kali survei di tahun 2020 dengan Nanyang Technology University Singapura dan 2021 dengan Institut Pertanian Bogor. Keduanya menghasilkan temuan sama terkait angka-angka dampak pandemi untuk kemudian mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang terpukul dan seberapa besar dampaknya. Data hasil survei menunjukkan bahwa 70 persen lebih warga Kota Bogor terdampak pandemi dan mengalami penurunan penghasilan. Hampir 40 persen warga kehilangan pekerjaannya. Sektor-sektor yang terpuruk adalah perdagangan dan jasa. Restoran, kafe, mal, toko-toko sangat terpukul waktu pandemi.

Tapi di 2021, kami menemukan hal yang membangkitkan optimisme yaitu ada bidang-bidang yang justru berkembang di masa pandemi, seperti urban farming, on-line shop, termasuk juga industri makanan sehat, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan lainnya. Data dari dua survei ini menjadi acuan bagi kami untuk merumuskan strategi.

Kami berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan berbagai pihak untuk fokus pada peluang yang tercipta. Pada 2020 kami menjalankan Program Bogor Berkebun yang membidik urban farming.

Ketika pandemi sedang berat, kemudian ada orang beralih kegiatannya ke taman, mengelola tanaman di pekarangan yang terbatas. Maka kami membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan apps (aplikasi) Bogor Berkebun. Jadi warga bisa masuk dan daftar ke apps, nanti dikirimi pupuk, benih, dan lainnya. Kemarin saya mempresentasikan aplikasi itu dalam rangkaian acara G20 di Bandung dan mendapat apresiasi dari salah satu lembaga pangan di Eropa karena mereka mengikuti juga pergerakan dari Bogor Berkebun. Perputaran uangnya lumayan dan kami dibantu juga oleh Bank Indonesia. Jadi, ini memberikan banyak multiplier effect berupa sufficient di daerah tertentu, menurunkan inflasi dan menguatkan kebersamaan. Sekarang muncul tren di kalangan mahasiswa untuk menekuni urban farming.

Kami juga melakukan pendampingan, coaching, terhadap UMKM yang prospektif. Ada hasil kajian yang mencatat bahwa komoditas yang mengalami booming seperti dekorasi rumah-tangga. Ini menjawab fakta kenapa IKEA dan sejumlah perusahaan furnitur mengalami booming. Di masa pandemi, orang berkegiatan di rumah saja. Akhirnya, kami adakan pelatihan bagi warga yang terdampak untuk diarahkan ke sana.

Yang ketiga adalah wisata tematik. Kami menghidupkan kawasan wisata tematik di beberapa titik seperti Bogor Selatan, Kampung Percak, dan Tajur Sindangsari. Itu semua merupakan hasil analisis karena saya selalu percaya bahwa menghadapi perang harus dengan data. Maka Covid-19 itu juga adalah tentang mengolah dan menganalisis semua data yang kemudian dikumpulkan untuk merumuskan kebijakan.

Seperti apa program dan kegiatan Pemkot Bogor dalam mendorong pengembangan sektor UMKM agar lebih berdaya saing?

Kami bekerja sama dengan HIPMI dan Dinas UMKM untuk memfasilitasi warga terdampak pandemi untuk dilatih. Misalnya ada kerajinan kulit, bambu, bahkan ada yang mengerjakan peti mati. Jadi, melihat demand yang ada saat itu, maka kami beri pelatihan di sektor yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk aplikasi, kami meluncurkan Program Bogor Hits yang targetnya ke anak-anak muda. Ada berbagai bidang usaha seperti kuliner dan kriya yang hasil karyanya kami kurasi untuk dimasukkan ke platform Bogor Hits. Ini adalah platform khas Bogor yang terintegrasi mulai dari kurasi, coaching, juga membantu penetrasi pasar. Dari kolaborasi di program ini kami banyak menemukan keajaiban bahwa sebetulnya tidak perlu dana dari APBD.

Kami bisa kerja sama dengan para pelaku fintech, Shopee, Tokopedia yang punya konsep dan anggaran untuk melakukan pembinaan. Mereka juga senang kalau mitra-mitra UMKM bisa masuk ke pasar.

Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor saat ini? Apa saja tantangannya?

Data survei mengungkapkan dampak pandemi telah mengakibatkan sebanyak 70 persen warga Kota Bogor mengalami penurunan penghasilan, bahkan ada yang sampai nol. Sebanyak 42 persen karyawan mengangggur dan terkena PHK. Lalu 57 persen warga terpaksa menggunakan tabungan untuk bertahan hidup, sementara 30 persen responden mencairkan investasi untuk bertahan hidup. Angka pengangguran meningkat jadi 12,68 persen. Tenaga harian lepas termasuk yang sangat terdampak. Maka jika di awal pandemi kami menerapkan pembatasan yang ketat, tapi perlahan kami longgarkan. Setelah saya turun langsung, ini ibarat kita menembak nyamuk pakai meriam. Jadi tidak seimbang. Begitu kegiatan ditutup total, dampaknya sangat dahsyat. Terutama buruh berpenghasilan harian itu yang tidak bisa makan.

Waktu itu kami sempat meluncurkan Program Jaringan Keluarga Asuh Kota yang mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini karena di tengah keterbatasan APBD untuk bantuan sosial (bansos) kami merumuskan satu sistem untuk warga bisa saling membantu melalui crowd funding. Jadi, warga yang tidak dapat bansos didata, diverifikasi, lalu dimasukkan di aplikasi. Kalau ada warga yang punya dana Rp 500 ribu–Rp 1 juta mau membantu, dia bisa cari tempat kediaman warga terdampak pandemi lewat aplikasi dan langsung transfer Rp 1 juta untuk dua bulan atau Rp 500 ribu untuk satu bulan. Program ini untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan membidik buruh harian lepas. Selama setahun kami fight menjalankan program itu.

Alhamdulillah, Bogor termasuk kota yang recover cepat karena berbagai langkah yang kami lakukan adalah berbasis data. Angka kemiskinan sempat anjlok di minus 0,41, tapi masih di atas Jawa Barat yang ketika pandemi mencapai minus 2,52. Sementara angka kemiskinan secara nasional minus 2,07. Tahun 2021 kami sudah recover di angka 3,76 di atas Jawa Barat dan nasional. Cepatnya pemulihan itu karena tulang punggung ekonomi ada di sektor UMKM, urban farming, wisata alam, dan program bansos.

Adakah program khusus untuk menyiapkan generasi Z (kelahiran 19962009) Kota Bogor agar mereka mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan mereka dan kemajuan kotanya?

Kami mempunyai Program Taruna Digital yang berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan digital marketing. Lalu kami juga membentuk Komunitas Pemuda Kreatif (Reka Bogor). Kami bangunkan tempat untuk komunitas-komunitas agar bisa diskusi, saling berbagi mengasah kreativitas melalui Bogor Creative Center dalam upaya pemulihan ekonomi. Untuk mereka yang suka platform digital bisa memanfaatkan Bogor Hits.

Sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi unggulan dan berkontribusi besar bagi Kota Bogor, bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan sektor-sektor unggulan tersebut?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 ada lima sektor ekonomi utama di Kota Bogor yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Kota Bogor. Share terbesar terhadap PDRB menurut lapangan usaha terutama dari sektor perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai 19,52 persen. Maka kami mengidentifikasi, melakukan pendampingan dan saya minta juga supaya targetnya betul-betul selektif.

Selama ini kegiatan pelatihan kerap kali jatuhnya hanya pada lingkungan saudara dan kerabat. Sementara pelatihnya juga tidak terlalu memberikan motivasi dan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Maka kami ubah paradigmanya agar betul-betul menyasar pada orang-orang yang potensial untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, bukan hanya orang-orang yang membutuhkan kegiatan untuk menambah penghasilan melalui pelatihan.

Desain APBD juga kami buat seperti itu. Kalau selama ini, misalnya anggaran di Kemenaker atau Dinas UMKM sebesar Rp 500 juta untuk dibelikan peralatan menjahit, saya ubah konsepnya, karena program pelatihan bukan memberikan lapangan pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, efeknya lebih masif.

Pemkot Bogor dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjalin kolaborasi dalam program unggulan pengembangan desa wisata di Kecamatan Bogor Selatan pada Maret 2021. Bagaimana perkembangan pelaksanaannya sejauh ini?

Kelurahan Mulyaharja di Kecamatan Bogor Selatan berdasarkan data merupakan salah satu kawasan yang termasuk paling miskin di Kota Bogor. Alamnya indah, tapi karena kepemilikan terhadap lahannya sudah berubah maka banyak warganya menjadi buruh lepas dan kuli bangunan. Mereka tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. Begitu muncul pandemi, dampaknya dahsyat sekali karena tidak ada lagi pekerjaan. Tapi semenjak kami intervensi dengan anggaran dana hibah dari APBD kurang dari Rp 3 miliar, kami bentuk kelompok masyarakat dan menggandeng berbagai pihak untuk memberikan pelatihan termasuk dari Kemenparekraf. Dampaknya luar biasa. Total wisatawan yang berkunjung ke kawasan agro edu wisata organik Ciharashas Mulyaharja sampai Juli 2022 sebanyak 76 ribu pengunjung. Pemasukan dari tiket masuk dalam seminggu bisa mencapai Rp 20 juta. Berbagai sektor usaha kini berkembang di kawasan wisata itu mulai dari kuliner, kerajinan, juga ada pelatihan bidang usaha on-farm dan off-farm seperti padi organik, peternakan, dan perikanan.

Konsepnya adalah wisata edukasi untuk belajar dan melihat pertanian organik sembari ngopi, makan, atau trekking. Kemarin kami juga baru menggandeng suatu perusahaan yang bergerak di bidang travel untuk melatih dan mengidentifikasi potensi hidden gems dari mutiara tersembunyi yang bisa dijual. Kami latih anak-anak muda di kelurahan itu untuk bisa menjadi tenaga marketing.

Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 membuka banyak peluang pasar dan potensi ekonomi. Bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam memetik manfaat dari forum global tersebut?

Spirit dan tema besar G20 kami tangkap dalam hal kolaborasi dan inovasi di kalangan generasi muda melalui beberapa kegiatan seperti Youth20. Kegiatan untuk anak-anak muda kreatif itu diselenggarakan di Alun-alun Kota Bogor yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Lalu ada Mayors Retreat yang dihadiri para wali kota dari negara-negara G20. Kami membawa mereka untuk melihat potensi ekonomi kreatif di Bogor dan juga ke Kebun Raya. Ini dampaknya bisa membukakan jaringan dan potensi kerja sama di bidang tanaman dan ekonomi kreatif . Kami juga mendapatkan keuntungan dari okupansi hotel, kunjungan wisata, dan lainnya. Jadi ada keuntungan jangka pendek dan panjang.

Digitalisasi saat ini menjadi keniscayaan yang tak terhindarkan. Seperti apa program Pemkot Bogor dalam mendukung transformasi digital?

Satu hal yang menjadi masterpiece dan layanan digital andalan di Kota Bogor adalah Mal Pelayanan Publik. Kami belajar dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur di tahun 2018. Tapi hari ini Mal Pelayanan Publik yang kami bangun menjadi rujukan nasional karena sudah seperti di luar negeri. Masyarakat bisa daftar pakai apps sehingga tidak perlu antre ketika mengurus berbagai keperluan, mulai dari paspor, perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, juga akad nikah.

Untuk public compliance, kami melakukan inovasi melalui sistem yang memungkinkan warga menyampaikan aduan terhadap berbagai problem di Kota Bogor yaitu Sistem Berbagi Aduan dan Saran (Simbada). Aduan yang disampaikan seperti jalan bolong, tempat sampah penuh akan langsung masuk ke instansi terkait. Sistem ini membuat dinas-dinas pemkot terus bergerak merespons aduan warga. Adapun secara umum berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tahun 2021 Kota Bogor berpredikat baik.

Kami melakukan inovasi e-SPPT sebagai solusi untuk mengurangi keborosan tiap tahun ketika mencetak tagihan pajak. Sistem ini menghemat banyak uang negara karena tidak perlu mencetak lagi dan langsung sampai. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat signifikan khususnya di Semester 1 2021 sebesar Rp 159,25 miliar. Berkat inovasi layanan yang memperluas kanal pembayaran lewat kemitraan dengan berbagai pihak, warga punya banyak opsi dan jadi lebih mudah. Inovasi ini masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui UU HKPD, pemerintah memberi kesempatan kepada daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak. Bagaimana pandangan Anda terhadap UU HKPD tersebut dan langkah yang ditempuh dalam menggali potensi ekstensifikasi pajak di wilayah Kota Bogor?

UU HKPD ini terobosan yang luar biasa dan konsepnya bagus karena targetnya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Banyak daerah yang sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak seberapa. Ada hal positif di UU ini, misalnya penambahan pajak sewa apartemen kondominium, penambahan pajak di usaha katering, penambahan definisi pajak reklame berjalan, juga ada bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk daerah yang lebih banyak.

Dalam catatan kami memang ada beberapa pajak yang saat ini berpotensi mengurangi pendapatan, seperti pajak kos-kosan yang dihilangkan, tarif parkir yang turun, juga tarif pajak bioskop dan pergelaran musik yang dikurangi. Namun, kami melihatnya in the long term dampaknya bagus karena untuk menggairahkan sektor-sektor usaha tadi. Tarif parkir memang turun dari 30 persen menjadi 10 persen, tapi targetnya ke depan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, ini konsepnya bagus untuk meningkatkan kemandirian walaupun di fase-fase awal cenderung bagi beberapa daerah bisa mengurangi PAD.

Bagaimana tingkat kesadaran pajak di masyarakat Kota Bogor saat ini, apa saja upaya yang dilakukan Pemkot Bogor dalam meningkatkan kesadaran pajak?

Ada dua hal yang menentukan efektivitas pajak, yakni sosialisasi dan transparansi. Sosialisasi itu sejauh mana warga bisa paham bahwa mereka punya kewajiban, apa saja kewajibannya dan caranya bagaimana. Ini kami koordinasikan dengan aparatur di wilayah kecamatan, RT/RW, tokoh masyarakat, termasuk Wajib Pajak seperti pengusaha restoran dan hiburan. Adapun terkait transparansi, warga harus yakin bahwa uang pajak ini akan kembali ke mereka. Kami menciptakan satu sistem terkait dua hal ini. Bagi lurah yang target pajaknya tercapai dan ini bisa dimonitor secara real time oleh wali kota, akan diberikan reward. Misalnya Kelurahan Katulampa tercapai target pajaknya, maka kami akan beri reward senilai Rp 350 juta. Silakan pak lurah bersama warga mengajukan proposal akan digunakan untuk kebutuhan apa. Jadi, langsung dimanfaatkan seperti membuat jembatan, posyandu, jalan setapak. Ketika pak lurah semangat untuk mendorong kepatuhan pajak, dia akan umumkan kelurahannya mencapai target dan mendapat reward. Ini bentuk transparansi.

Pemkot Bogor juga mencantumkan APBD secara on-line yang dapat diakses di website. Warga bisa melihat alokasi belanja sampai unit terkecil. Jadi, bisa tenang membayar pajak karena anggaran dijamin transparan dan akan kembali ke rakyat. Saya selalu mengatakan, “Uang rakyat harus memberikan manfaat, uang rakyat jangan mampir ke kantong pejabat.”

Dalam momentum 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pemerintah mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Menurut Anda, apa yang dibutuhkan agar Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat?

Kuncinya adalah di politik dan pemerintahan. Kalau politik stabil dan pemerintahan kondusif, maka semuanya akan bergerak cepat. Banyak yang menyampaikan tentang pentingnya kebersamaan. Sekarang ini civil society dan swasta itu berkembang cepat dan sudah terbiasa kolaborasi, tapi apakah pemerintah siap beradaptasi? Kalau aparat penegak hukum masih korup dan politikusnya konflik sengkarut tentu tidak bisa juga. Semua investor akan menunggu. Komunitas anak-anak muda sekarang tumbuh menjadi generasi yang siap menyambut masa depan. Jadi jangan dikembalikan ke masyarakat. Kalau pemerintahan dan aparat penegak hukum semuanya clear, betapa kita bisa menghemat banyak sekali anggaran pembangunan untuk rakyat. Kalau kita tidak rukun dengan kantor pajak, polisi, dan lainnya, untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat tidak akan terjadi.Sementara pihak swasta sudah menunggu. Semuanya wait and see.

Anda memimpin kota yang saat ini menjadi tempat kediaman Presiden RI. Adakah manfaat dari keberadaan presiden di Kota Bogor?

Tentu ada. Hari kedua di sini, beliau memanggil saya. Saya sampaikan bahwa kami senang sekali beliau tinggal di sini. Tapi kalau berkenan kami ingin agar Kota Bogor sama indahnya seperti indahnya Istana dan Kebun Raya. Kalau di dalam itu hijaunya karena tanaman, di luar jangan hijau karena angkot. Jadi, kami ingin sekali dibantu. Dari situlah saya banyak sekali berkomunikasi dengan beliau. Jalur pedestrian seputar Istana Bogor dan Kebun Raya sepanjang 4,3 km itu adalah hasil proposal saya ke Pak Jokowi. Kemudian fly over yang melintas di Jalan RE Martadinata untuk memecahkan persoalan macet juga hasil lobi saya ke beliau. Jadi, keberadaan beliau di sini juga harus memberikan manfaat. Itu bentuk manfaat secara fisik. Sementara manfaat yang bersifat nonfisik, saya selalu sampaikan ketika berbicara di berbagai forum internasional dengan memperkenalkan diri sebagai Wali Kota Bogor, kota yang secara de facto merupakan capital city of Indonesia. Bogor juga mendapatkan international exposure karena banyak tamu negara yang berkunjung ke sini.

Lanjut baca

Up Close

Ayahku Pahlawanku

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Riva Fazry

 

Sosok sang ayah sebagai polisi yang lurus dan bersih menjadi inspirasi. Bima Arya Sugiarto memimpin Kota Bogor dengan penuh pengabdian seraya terus memperjuangkan nilai-nilai universal.

 

Majalahpajak.net – Membumikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dalam keberagaman merupakan prinsip yang senantiasa ingin diperjuangkan oleh Bima Arya Sugiarto. Wali Kota Bogor kelahiran 17 Desember 1972 ini terus belajar dengan cara yang tidak mudah tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan berlandaskan nilai. Menurutnya, yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin luar biasa hanya satu: pemimpin luar biasa memimpin berlandaskan nilai-nilai yang diperjuangkan, sementara pemimpin biasa tidak mementingkan nilai dan hanya memikirkan kepentingan dirinya.

Jam terbang yang panjang dalam berorganisasi semenjak masih di bangku SMP dan SMA melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), berlanjut ke aktivis mahasiswa, terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia, hingga bergabung ke partai politik dan turut mendirikan Partai Amanat Nasional telah menjadi modal berharga baginya saat diberi kepercayaan menjadi pejabat publik.

Baca Juga: Temani Milenial Bela Negara

Doktor Ilmu Politik lulusan Australian National University, Canberra, Australia ini mengungkapkan pengalamannya yang tak mudah untuk menegakkan nilai kebersamaan dalam keberagaman ketika cap intoleran begitu melekat di Kota Bogor di tahun 2015. Namun kepemimpinannya yang tangguh secara perlahan bisa mengurai persoalan itu sehingga mendapat apresiasi dari Setara Institute dan Komnas HAM sebagai salah satu kota yang paling banyak mengalami peningkatan dalam hal toleransi.

Ketika jaringan bisnis food & beverage ternama, Holywings ingin membuka cabang di Kota Bogor, ia memberikan syarat untuk kadar alkohol harus di bawah lima persen. Meski tak melarang investasi masuk, menurutnya ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan untuk menyelamatkan generasi muda. Maka begitu persyaratan dilanggar, ia dengan tegas langsung menutup bisnis tersebut.

Pengalaman tersulit

Menghadapi konflik terkait keyakinan tentang rumah ibadah menjadi pengalaman paling sulit baginya sepanjang bertugas sebagai pejabat wali kota. Konflik itu bukan lagi memperdebatkan tentang persoalan dunia, melainkan surga dan neraka. Sehingga butuh banyak pemikiran dan kehati-hatian untuk menanganinya. Kota Bogor beberapa kali menghadapi persoalan semacam ini dan sebagian sudah dapat diselesaikan.

Suami Yane Ardian ini memutuskan untuk terjun ke panggung politik praktis dan meninggalkan dunia akademisi serta peran sebagai pengamat politik yang telah membesarkan namanya karena panggilan mengabdi dan ingin berbuat lebih banyak ke masyarakat. Ia menerima tawaran untuk menjadi salah satu Ketua DPP PAN di tahun 2010. Debutnya semakin melejit ketika mengikuti Pilkada Kota Bogor di tahun 2013 dan memenangkan kontestasi.

Baca Juga: Takdir dan Panggilan Mengabdi

Saat menjadi dosen sekaligus konsultan dan pengamat politik, ia berjuang dengan konsep dan gagasan untuk mencerahkan publik. Namun, ketika perjuangan dengan lisan ia rasa tidak cukup untuk mengubah keadaan, jalur politik menjadi pilihan. Lewat kiprahnya sebagai pemimpin daerah saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat dan ini tidak bisa dijalankan ketika ia menjadi pengamat.

Kecintaan Bima terhadap kota kelahirannya begitu besar. Anak dari pasangan Toni Sugiarto dan Melinda Susilarini ini menghabiskan masa kecilnya di lingkungan asrama polisi karena ayahnya adalah seorang perwira polisi. Ayahnya yang lurus, bersih, dan rela tak naik pangkat demi memegang teguh sumpah jabatan menjadi inspirasi terbesar sekaligus teladan yang sangat dibanggakannya. Bima diambil dari nama angkatan saat ayahnya bertugas (Angkatan Bima) sebagai doa agar kelak menjadi orang yang mampu berjuang untuk kebenaran.

“Dia yang memengaruhi dan membentuk saya seperti ini. My father, my hero,” kenang Bima.

Komisaris Kantor Konsultan Politik Charta Politika ini meyakini, dunia akan terus bergerak ke satu tren yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan dan lebih concern pada ekonomi hijau. Keyakinan itu direalisasikannya bersama komunitas dan berbagai pihak dengan membangun economic circular di Kota Bogor dari hulu ke hilir melalui program memilah dan mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Bahkan di partai pun ia mengusulkan konsep lingkungan untuk diangkat melalui platform Birukan Langit Indonesia.

Akan ke mana Bima setelah dua periode kepemimpinan di kota kelahiran? Selesai mengemban amanah sebagai wali kota, ia akan kembali mengajar di kampus, menulis buku, meneliti, menjadi motivator, dan konsultan.

“Ini kota kelahiran yang sangat saya cintai. Menjadi wali kota dua periode itu sudah cukup. Kalau kemudian ada ruang untuk lanjut, itu bonus. Tapi bukan jadi target utama,” ungkap Bima.

Lanjut baca

Up Close

Temani Milenial Bela Negara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan

 

MAJALAHPAJAK.NET – Merintis perusahaan konsultan pajak yang fokus pada klien dari kalangan pengusaha milenial, di masa pandemi yang penuh ketidakpastian, Founder dan CEO PT Lima Sekawan Indonesia atau Kantor Konsultan Hive Five Sabar Lumban Tobing tertantang untuk terus belajar dan berinovasi.

Bersama empat rekannya semasa kuliah, ia mengembangkan bisnisnya sebagai one stop business solution dengan visi untuk turut berkontribusi bagi negara. Dosen perpajakan di berbagai universitas yang rutin berolahraga dan beribadah ini tak pernah mematok tarif biaya untuk jasa konsultasi yang diberikan kepada klien. Komitmennya adalah mendampingi klien dalam membangun bisnis sejak awal berdiri, bertumbuh, bahkan di masa sulit. Ia meyakini, sesuatu yang disampaikan dengan hati akan diterima dengan hati pula.

Dalam perbincangan dengan Majalah Pajak di Jakarta, Rabu (27/07), ia menyampaikan pengalamannya dalam membangun bisnis, melakukan pendekatan dan menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan pebisnis milenial, tantangan konsultan pajak di era digital, hingga harapannya dalam momentum 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berikut ini petikan perbincangan kami.

 Bagaimana Kantor Konsultan Hive Five ini dirintis?

Pada awal 2019, saya bertemu dengan empat teman semasa kuliah. Mereka yang baru kembali dari melanjutkan studi di Australia ini mempunyai bisnis, tapi tidak mengerti sama sekali tentang perpajakan di Indonesia dan minta bantuan saya. Sebelumnya saya sudah bekerja di kantor konsultan pajak selama enam tahun. Maka kami bangun perusahaan berbadan hukum, yakni PT Lima Sekawan Indonesia yang menempatkan saya sebagai founder dan mereka sebagai komisaris. Melalui perusahaan ini kami ingin turut berkontribusi ke negara. Pada 6 Januari 2019, kami membuat brand perusahaan dengan nama Hive Five dan saya yang mengoperasikan bisnisnya.

Seperti apa layanan yang diberikan Hive Five untuk para klien dan bagaimana inovasinya ketika di masa pandemi?

Awalnya kami berkantor di Kelapa Gading, Jakarta dengan menyewa ruko dan jumlah klien masih sedikit. Saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan berusaha. Banyak orang yang ingin membuka usaha, tapi tidak mengerti bagaimana memulai dan menjalankan usahanya. Jadi, kami mengedukasi dan membimbing anak-anak muda yang mau buka usaha mulai dari legalitas pendirian usaha, laporan keuangan, branding, membuat website, hingga kewajiban perpajakannya. Kantor kami jadi one stop business solution mulai dari membuat badan hukum usahanya karena memang banyak pebisnis yang tidak ada legalitas usahanya. Padahal ada kewajiban perpajakan yang berbeda antara Orang Pribadi dan Badan. Kalau punya usaha, bentuklah badan hukum karena dari segi perbankan pun untuk dapat fasilitas kredit akan jauh lebih mudah.

Tagline perusahaan—One Stop Business Solution—kami perkenalkan pada Maret 2020. Untuk membantu memasarkan produk usaha, kami buatkan branding usaha, sampai mereka benar-benar bisa punya usaha yang bagus. Akhirnya bisnis kami makin besar. Sampai saat ini saya terus mengembangkan skill, pengetahuan, dan juga jaringan usaha melalui promosi digital dan edukasi.

Bisnis ini berdiri setahun sebelum pandemi. Kami sempat mengalami kondisi yang paling parah saat baru satu tahun berdiri di 2020 sudah muncul pandemi sementara fondasi bisnis belum kuat. Tapi puji Tuhan, dalam kondisi seperti itu justru usaha kami bisa berkontribusi bagi jenis-jenis usaha yang baru muncul seperti alat kesehatan, hand sanitizer, dan masker. Kami bantu dari segi perizinan usahanya. Ketika bisnis hotel, restoran dan banyak lagi lainnya meredup di saat pandemi, bisnis baru justru bertumbuh dan perlu legalitas. Apalagi kalau terkait dengan obat-obatan yang dijual ke masyarakat. Lalu bagaimana pengurusan proses Badan Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), mereka tidak mengerti. Banyak yang kami bantu untuk pendirian usaha mereka di bidang masker. Jadi, omzet usaha kami justru naik ketika pandemi.

Kami edukasi juga mereka dari segi perpajakannya. Memang tidak semua diberikan fasilitas insentif pembebasan pajak oleh pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan baru itu tidak diberi insentif. Hanya sektor-sektor yang terdampak langsung yang menerima fasilitas insentif. Akhirnya, banyak yang tadinya tidak usaha di sektor tertentu lalu mengalihkan bisnisnya. Jadi, selama 2020–2021 kinerja usaha kami justru bagus.

Masalah lainnya adalah terkait penyewaan ruang kantor, mereka tidak sanggup bayar sewa ruko. Saat itu mereka juga tidak perlu ke kantor lagi karena pandemi. Jadi hanya butuh kantor untuk legalitas usaha. Maka kami siapkan kantor-kantor virtual. Kami proses semua proses legalitas usaha mereka secara on-line. Pengiriman dokumen, tanda tangan dokumen yang harus di hadapan notaris, kami buatkan supaya mereka tidak perlu ke kantor notaris karena selama pandemi tutup. Kami siapkan tim untuk bergerak ke lapangan untuk keperluan tanda tangan legalitas usaha mereka dan pengurusan on-line lainnya. Saat itu kami langsung berinovasi karena kalau tetap bertahan secara konvensional, usaha kami sudah tutup seperti perusahaan-perusahaan lain. Kondisi yang sulit di masa pandemi ini memaksa kami untuk inovasi.

Baca Juga: Kupas Tuntas Pajak UMKM dan Perusahaan

Usaha kami tetap bertahan, tidak ada pengurangan karyawan bahkan merekrut karyawan baru. Memang karyawan kami bekerja dari rumah, tapi kami bangun sistem agar tetap bisa bekerja optimal di masa pandemi. Akhirnya, banyak klien yang kami edukasi dari aspek prosedur perpajakan karena saat itu SPT tetap dilaporkan. Tidak ada peraturan perpajakan yang menghapus pelaporan SPT karena ada pandemi. Apalagi semua sudah beralih ke on-line karena kantor pajak pun tutup atau dibatasi. Akhirnya, banyak orang yang tidak mengerti cara mengurus pajak dari sebelumnya konvensional secara manual, lalu karena sudah disyaratkan harus mulai sistem on-line. Saat itulah kami hadir. Pelaporan dan perhitungan pembayaran melalui on-line terus naik sampai hari ini.

 Jadi, layanan yang diberikan semakin luas dan tidak hanya di bidang perpajakan saja?

Awalnya kami fokus di pajak. Tapi saya lihat ini peluang cukup besar. Kalau hanya pajak saja yang dibahas tanpa mengedukasi bisnis, orang enggak ada yang mau. Tapi kalau sudah mengajari sejak dari mendirikan usaha, menyediakan ruang kantor, mengajari laporan keuangan untuk penjualan, branding, omzet mereka secara tidak langsung akan naik. Bisnisnya bertumbuh sehingga pajak yang dibayar ke negara akan lebih besar. Kalau hanya menangani ujungnya saja, yaitu pajaknya, sementara bisnis mereka tidak jalan tentu percuma. Hal yang terpenting itu basis data perpajakan dulu. Jangan mengejar target pajak. Bagaimana perusahaan mau bayar pajak dalam kondisi rugi dan ekonomi tidak bertumbuh. Semua harus selaras. Situasi ekonomi harus kondusif, kebijakan pemerintah harus mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga ending-nya pada tax.

Banyak pebisnis yang tidak sanggup bayar sewa ruko untuk jangka waktu minimal 2–3 tahun, sementara bisnisnya belum tentu jalan. Kasihan mereka, modalnya sangat terbatas. Menghadapi persoalan ini, solusi yang kami tawarkan adalah paket pendirian usaha dan penyediaan ruang kantor sehingga tidak perlu sewa kantor mahal. Cukup sewa kantor Rp 2 juta per bulan di office tower di lokasi bonafide seperti Office 18 atau Equity Tower SCBD Sudirman dan itu resmi, mereka pun bisa menjadi PKP. Dulu, tahun 2016–2017 tidak bisa seperti itu. Pemerintah masih melihat kantor virtual ini sebelah mata. Kantor pajak tidak menyetujui pengukuhan PKP kalau kantor virtual. Akhirnya terbit surat edaran dirjen pajak yang memperbolehkan badan usaha untuk mendapat persetujuan PKP dengan kantor virtual. Saya apresiasi kantor pelayanan pajak agar jangan terlalu kaku dalam menerapkan aturan. Ini poin pentingnya.

Apa dampak dari kebijakan kantor pajak yang terlalu kaku dalam menerapkan aturan terkait kantor virtual terhadap pelaku bisnis?

Dulu untuk mendapat pengukuhan sebagai PKP aturannya memang harus ada kantor fisiknya. Petugas pajak melakukan survei keberadaan kantor usaha selama minimal satu tahun sewa, misal di ruko. Kalau aturannya seperti itu, bagaimana orang mau berbisnis dengan modal terbatas? Sedangkan ke depannya belum tentu juga bisnisnya bertahan dan bisa tumbuh karena di dunia bisnis tidak ada yang pasti. Akhirnya pelaku usaha tidak dikukuhkan sebagai PKP, padahal mereka mau jual barang/jasa ke badan pemungut, misalnya ke lawan transaksi yang butuh faktur pajak dari mereka. Mereka tidak bisa jual barang itu karena tidak PKP. Sedangkan lawan transaksi mereka yang membeli barang ini mensyaratkan PKP dengan mengeluarkan faktur pajak. Jadi, bisnis sudah terhambat karena kebijakan yang sangat kaku dari kantor pajak dengan mengharuskan ada kantor secara fisik. Padahal, dengan kantor virtual saja bisnis mereka bisa jalan, buat faktur pajak, dan pungut PPN untuk negara. Dengan adanya peraturan dirjen yang memperbolehkan kantor virtual untuk dikukuhkan sebagai PKP, saya yakin penerimaan dari PPN akan naik. Pengusaha bisa punya kantor virtual dan menjalankan bisnis, buka faktur pajak dan pungut PPN yang masuk ke negara.

Kalau DJP tidak beradaptasi dalam situasi ini, kondisinya akan seperti ini terus dan menghambat bisnis. Padahal, pemerintah selalu komitmen untuk menghadirkan kemudahan berusaha. Bereskan dulu di bagian hulunya ini jika ingin meningkatkan pemasukan ke kas negara. Sekarang layanan pajak sudah pakai e-faktur, dulu secara manual. Mungkin masih ada faktur pajak fiktif, tapi sekarang sulit karena sudah terdeteksi semua di server DJP. Bahwa ada faktur pajak yang dibuka dari PT A dan dijual ke PT B. Kalau PT A tidak melaporkan dengan benar akan terdeteksi di PT B. Apalagi jika PT B ini perusahaan besar, sehingga bisa cross-check siapa pembeli dan penjualnya.

Di situasi ekonomi yang tidak mudah dan penuh ketidakpastian, kebijakan harus lentur. Kalau terlalu kaku, bisnis tidak bisa jalan. Hal itu juga yang kami lakukan di Hive Five, harus lentur. Dari segi harga pun oke. Bahkan kalau pun keuntungan yang kami dapatkan sedikit tidak masalah, yang penting bisnisnya jalan dulu. Walau pun margin keuntungan kami turun, tapi banyak manfaatnya bagi bisnis yang dijalankan klien.

Menurut Anda, apa saja peran dan ruang lingkup yang dijalankan oleh konsultan pajak?

Ruang lingkup konsultan pajak sangat luas. Pertama, menjadi mitra pemerintah khususnya DJP dan sebagai jembatan penghubung kantor pajak ke Wajib Pajak (WP). Sebenarnya sampai saat ini ada gap antara kantor pajak dan WP. Ini terjadi karena persepsi masyarakat yang belum ada trust seratus persen pada kantor pajak dan melihat masih ada perilaku pejabat yang korupsi. Bahkan waktu kasus Gayus merebak, sempat muncul slogan untuk tidak bayar pajak karena masyarakat merasa dikhianati. Pengusaha sudah memberikan sebagian laba usahanya yang menjadi hak negara. Namun jangan disalahgunakan, karena untuk dapat laba ini tidak mudah. Maka, saya sangat setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi agar jangan beli produk-produk luar negeri dengan uang yang ditarik dari PPh 21 karyawan dan PPh Badan.

Tidak mudah untuk mengubah paradigma masyarakat tentang pajak. Ini perlu ada pendekatan dan edukasi. Maka kami sebagai tax consultant adalah mitra dan jembatan dari KPP. Tolong kami diberi kesempatan untuk bicara dan menyampaikan, karena WP mungkin tidak mau langsung bicara dengan fiskus apalagi dalam hal pemeriksaan. Kami sebagai mitra DJP akan lebih pas untuk menyampaikan karena selama ini WP lebih suka bicara dengan kami daripada dengan KPP. Ini sangat nyata. Dari ratusan klien yang kami kelola, mereka lebih nyaman konsultasi dengan saya daripada dengan fiskus. Artinya trust terhadap kantor pajak masih belum pulih. Mereka punya jembatan lewat kami. Jadi, peran konsultan pajak sangat luas dalam mengubah paradigma WP terhadap pajak. Kami harus hadir menjadi jembatan dan mitra untuk WP. Pastinya hak-hak WP harus dilindungi dan hak-hak DJP pun kami hormati. Kewajiban WP kami lakukan, namun kewajiban DJP juga tolong dilakukan. Permasalahannya WP tidak tahu apa yang jadi hak dan juga kewajibannya. Maka peran kami untuk mengedukasi mereka. Ini sangat dibutuhkan ke depan.

 Pola edukasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan dalam menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan pengusaha milenial?

Edukasi pajak sangat penting diberikan sejak kecil dan kita dalam hal ini terlambat. Selama ini pelajar dari tingkat sekolah dasar tidak pernah diajari tentang pajak, bahkan masih banyak mahasiswa fakultas ekonomi yang tidak memahami pajak. Ini sangat tragis. Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam mengedukasi pebisnis milenial tentang kewajiban pajak adalah melihat skala bisnisnya dulu. Cara edukasi ke bisnis pemula dengan bisnis yang sudah berkembang pesat pasti beda. Perlu pendekatan persuasi ke pebisnis pemula. Di sini peran konsultan pajak menjadi penting untuk membantu mengurusi pajak para pebisnis pemula. Kalau semua milenial mau buka usaha dan tidak ada yang jadi konsultan, lantas siapa yang mengurusi pajaknya? Target kami memang lebih fokus ke kalangan pebisnis muda yang baru merintis usaha. Bukan yang sudah berjalan lama dan dari segi perpajakannya sudah patuh. Jadi yang perlu dibimbing adalah kelompok anak muda. Dengan bonus demografi Indonesia, generasi muda ini merupakan harapan bangsa ke depan.

Baca Juga: Hive Five Permudah Legalitas Badan Usaha dan Tingkatkan Kepatuhan Perpajakan

Kalau perusahaan-perusahaan besar, dari segi kepatuhan sudah baik, laporan keuangan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan sudah menjadi perhatian khusus dan top priority oleh KPP. Tapi di luar itu banyak bermunculan yang membuka bisnis baru. Ini jadi tantangan untuk melakukan pendekatan karena mereka belum teredukasi sejak di bangku kuliah. Apalagi setelah mereka menjalankan bisnis dengan segala risiko ketidakpastian, di sini peran kami sebagai konsultan pajak menjadi sangat penting untuk para pebisnis pemula. Kami harus kawal bisnis ini sejak kecil untuk selanjutnya bisa berkembang menjadi semakin besar. Jangan setelah bisnisnya besar, baru pajaknya diperiksa. Kejadian seperti ini banyak dijumpai, setelah perusahaan berjalan sepuluh tahun dan mencapai omzet besar, pajaknya baru diperiksa. Pengusaha bingung, akhirnya bisnis dipailitkan karena dia tidak punya kemampuan untuk melunasi utang pajaknya. Tapi kalau dibimbing sejak usahanya masih kecil dengan omzet masih Rp 100 juta lalu bisnisnya makin besar, dia sudah terbiasa dan teredukasi dengan kewajiban perpajakannya. Jadi, pengusaha tidak hanya berpikir tentang omzet besar tapi juga kewajiban pajaknya. Ini harus sejalan dan perlu dikawal dengan baik.

Kita juga harus hadir di setiap komunitas yang melibatkan anak-anak muda dan milenial, seperti komunitas olahraga, pencinta mobil mewah, dan sosialita. Menyampaikan pajak melalui komunitas sebagai sahabat tentu akan lebih mengena dibanding secara formal di kantor pajak.

Maka kita harus hadir di komunitas pebisnis muda untuk edukasi pajak yang bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Ini yang saya lihat hingga saat ini belum banyak dilakukan oleh KPP. Kantor pajak menyampaikan edukasinya selama ini masih kaku seperti mengirim surat atau email saja. Kalau penyampaiannya melalui semua komunitas, saya yakin ini luar biasa dampaknya terhadap kepatuhan. Kesadaran pajak itu dibangun bukan hanya dengan cara dipanggil, disurati, atau diinterogasi seperti di kantor polisi. Ini masukan saya untuk DJP.

 Apa yang menjadi tantangan konsultan pajak dalam menjalankan perannya?

Pastinya terkait banyaknya bisnis yang baru bermunculan dan belum tersentuh oleh pajak, contohnya investasi kripto. Sebenarnya kripto sudah cukup lama, tapi aturan perpajakannya baru diterbitkan. Artinya selama ini terjadi loss penerimaan pajak dari bisnis kripto. Konsultan pajak harus bisa mendalami sektor-sektor tertentu yang belum disentuh oleh pajak karena regulasinya belum jelas. Pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang (UU). Kalau dipungut tidak berdasarkan UU, itu namanya perampasan. Jadi, konsultan pajak adalah harus bisa melihat dengan jernih dan baik, menelusuri sektor-sektor yang belum tersentuh oleh pajak. Jangan hanya menangani bisnis yang sudah jelas. Bahkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pun baru dibuat peraturannya dan ternyata kontribusinya cukup besar sewaktu pandemi karena semua orang belanja melalui on-line. Dengan perkembangan digitalisasi sekarang banyak sekali bermunculan bisnis baru melalui on-line yang belum bisa disentuh. Padahal di situ yang justru besar peran dan potensi ekonominya. Maka, perlu pelatihan yang cukup dan pendidikan berkelanjutan untuk bisa menyentuh sektor-sektor yang belum tersentuh oleh pajak. Memang butuh kerja sama dan dukungan DJP juga. Bukan hanya konsultan pajak yang perlu belajar, DJP juga harus terus belajar. Sehingga sewaktu diskusi bisa melihat masalah di titik yang sama.

Bagaimana strategi bisnis yang Anda jalankan, apa yang menjadi keunikan dan keunggulan Hive Five dibandingkan konsultan pajak yang lain?

Kami ingin membantu penerimaan negara. Hive Five merupakan one stop business solution. Intinya solusi satu pintu untuk segala urusan bisnis, tidak hanya bidang perpajakan tapi mendampingi pengusaha kecil dari mulai mengurus legalitas usaha, branding, hingga menjadi besar dan tidak lupa pada kewajiban pajaknya. Inilah yang membedakan kami dengan konsultan pajak lain yang hanya fokus di perpajakan saja. Saya sangat percaya bahwa kita tidak akan pernah bisa menerima pendapatan maksimal kalau bisnisnya saja tidak dikawal dari awal. Kita tidak akan bisa petik buah yang manis kalau dari pohonnya pun kita tidak tanam dengan baik. Hive Five menjadi pintu masuk mereka untuk memulai bisnis. Jadi dari awal bisnis mereka kami rawat, siram, beri pupuk, berbuah, dan buah inilah yang diambil oleh negara.

Kami cukup banyak membina pengusaha milenial, total ada 15.000 perusahaan yang sudah kami bangun. Memang tidak semua bisa survive di tengah pandemi, ada juga sekitar sepuluh persennya yang tidak bisa berlanjut. Sedangkan yang 90 persennya masih terus bertumbuh. Maka kami tidak pernah mematok tarif biaya, bahkan jasa yang kami berikan itu berdasarkan omzet yang dicapai klien. Kami mengikuti pergerakan bisnisnya. Saat omzet mereka turun, tarif jasa kami juga akan diturunkan. Kami menyesuaikan jasa yang diberikan terhadap pertumbuhan omzet mereka. Para klien ini kami dampingi saat omzetnya besar bahkan saat mereka dalam kondisi sulit. Kami melayani jasa ini dengan hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati pasti akan diterima dengan hati juga.

Pajak merupakan wujud dari bela negara. Apa pandangan Anda tentang hal itu?

Bela negara adalah wujud kita mencintai bangsa ini. Sesuatu yang dicintai pasti dibela. Cara membelanya dengan menyerahkan apa yang menjadi hak negara dan jangan merampasnya. Pajak itu jelas hak negara. Kalau kita tidak menyerahkan haknya, berarti kita merampas haknya. Secara tidak langsung kita tidak mencintai bangsa ini.Kalau itu disadari bersama, tidak akan ada lagi penggelapan atau pengemplang pajak. Jadi, orang yang tidak membayar pajak itu secara tidak langsung merampas hak negara dan itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Bagaimana Anda memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun?

Kita sangat mensyukuri kemerdekaan yang merupakan hasil pengorbanan para pahlawan. Saat ini kita sudah tidak perlu mengorbankan nyawa untuk negara. Cukup memberikan apa yang menjadi hak negara dan jangan merampasnya. Kita juga kita harus belajar untuk menyerahkan apa yang kita punya. Contoh saya punya kemampuan di bidang pendidikan. Cara saya mensyukuri kemerdekaan ini adalah dengan menciptakan mahasiswa berprestasi untuk bisa menopang negara dari segi sumber daya manusia. Begitu pula dengan peran saya sebagai konsultan pajak. Melalui upaya saya mendampingi para pengusaha dalam membangun bisnis dan menumbuhkan kepatuhan pajak, secara tidak langsung saya ikut berkontribusi untuk negara.

Lanjut baca

Populer