Connect with us

Prospect

Investasi EBT dan Kepastian Pemerintah

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Demikian nukilan publikasi Brundtland Report pada 1987 silam. Belakangan, konsep itu lantas disempurnakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah yang secara ekonomi tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Salah satu subset menuju ke sana adalah implementasi ekonomi hijau atau green economy. Dan Indonesia pun tengah berupaya melakukannya. Ini sekaligus dalam upaya mencapai sustainable development goals (SDGs).

Langkah menuju ekonomi hijau di antaranya diwujudkan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT). Indonesia memiliki potensi EBT sangat besar. Mulai dari mikrohidro, biomassa, energi panas bumi, energi surya, energi angin, dan lain-lain. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23 persen dan 31 persen pada tahun 2050. Namun, upaya mencapainya memang tidak mudah. Pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari harga, kepastian regulasi, insentif dalam investasi proyek, hingga masalah sumber pendanaan.

Sejak tahun 2019 lalu, pemerintah sudah membangun fondasi untuk meningkatkan pemanfaatan sektor EBT melalui kerangka besar transformasi ekonomi. Pemerintah mendorong agar semua sumber ekonomi di Indonesia mempunyai nilai tambah, termasuk salah satunya di sektor energi. Misalnya, CPO yang sebelumnya hanya berorientasi ekspor, kini didorong agar CPO diolah, dibuat hilirisasi agar mempunyai nilai tambah menjadi B30-B100 sehingga menjadi biodiesel. Demikian halnya dengan upaya gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) untuk menekan impor LPG. Kalau EBT bisa menekan impor, otomatis devisa negara akan kuat sehingga akan kuat pula neraca keuangan kita.

Meski demikian, tak bisa ditampik bahwa sektor EBT merupakan sektor yang butuh proses panjang dengan biaya tidak murah alias hight investment. Ini sering kali membuat investor berpikir panjang sebelum memutuskan investasi. Secara alamiah, EBT akan menarik bagi investor ketika secara bisnis memang menarik. Sudut pandang bisnis tentu tak bisa lepas dari kalkulasi potensi keuntungan yang akan didapat, berapa lama return of investment, dan variabel lainnya.

Pemerintah harus bisa menjawab keraguan itu melalui berbagai skema insentif yang menarik minat para investor. Mulai dari kepastian regulasi, insentif fiskal, misalnya. Juga paket-paket kemudahan investasi lainnya, seperti kemudahan perizinan. Ketika pelaku usaha sudah berkomitmen mengembangkan EBT dan butuh perizinan atau turunannya, pemerintah harus memberikannya. Misalnya lagi, untuk produk hasil pengembangan EBT, pemerintah membeli dengan harga yang lebih bagus. Atau, pengalihan subsidi dari yang sebelumnya untuk energi berbasis fosil, kini dialokasikan untuk EBT. Singkatnya, pemerintah bisa membuat instrumen kebijakan dengan beragam skema, baik melalui Kementerian ESDM, maupun Kementerian BUMN.

Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang sejalan, seirama. Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan, orientasi, dan komitmen antar-kementerian/lembaga terkait. Ketidaksinkronan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian bisnis sehingga EBT semakin menjadi tidak menarik. Lagi-lagi, dalam paradigma pelaku usaha, EBT murah di opex, tetapi mahal di capex, sehingga keputusan investasi awal membutuhkan pertimbangan yang komprehensif. Maka pemerintah, melalui infrastruktur dan kewenangan yang dimilikinya harus dengan jelas menunjukkan komitmennya terhadap optimalisasi EBT.

 

Penulis: Ajib Hamdani, Dewan Redaksi Majalah Pajak, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI.

Dewan Redaksi Majalah Pajak dan Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP HIPMI

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Prospect

Momentum Membangun Kesadaran Pajak

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ajib Hamdani Dewan Redaksi Majalah Pajak, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Pada Desember tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mendeklarasikan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Artinya, pada tanggal yang sama tahun ini, sudah empat kali DJP memperingati Hari Pajak. Peringatan Hari Pajak harapannya tentu bukan sekadar seremonial monumental belaka.

Pajak telah ditahbiskan menjadi bagian penting sejak pada masa awal pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Dokumen autentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia–Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI–PPKI) koleksi AK Pringgodigdo yang tersimpan di Arsip Nasional RI menyebutkan, bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkait dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa sidang BPUPKI.

Kata pajak pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil yang membahas soal keuangan dalam masa reses BPUPKI setelah pidato terkenal Bung Karno. Melalui lima usulannya, kala itu salah satunya Radjiman menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”. Di sanalah cikal bakal wajah perpajakan Indonesia bermula.

Selama hampir dua tahun belakangan ini, bencana pandemi Covid-19 yang mengempas telah memorak-porandakan sendi ekonomi kita. Dan pajak, terbukti menjadi bagian dari solusi mengatasi musibah ini. Tentu saja sebagian besar anggaran masih berasal dari utang. Andai saja penerimaan pajak kita jauh lebih besar, tentu akan lain cerita.

Maka, peringatan Hari Pajak tahun ini semoga menjadi momentum positif bagi stakeholders keuangan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi government officer, Hari Pajak tahun ini semoga bisa menjadi momentum bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi pajak selain sebagai fungsi anggaran (budgetair) juga sebagai alat pengatur (regulerend).

Sebagai budgetair, APBN kita ditopang oleh pajak. Maka harapannya adalah bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi pengumpulan penerimaan untuk negara sehingga APBN kita bisa lebih kuat, lebih maksimal. Sebab hingga saat ini pajak masih menjadi pilar utama penyangga penerimaan negara. Di sisi lain, bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan fungsi regulerend atas pajak itu sendiri. Sehingga pajak menjadi instrumen untuk mendorong perekonomian dan memberikan pemerataan ekonomi.

Dari tahun ke tahun, DJP juga terus mendorong reformasi perpajakan. Tahun ini, bahkan hingga dalam bentuk aturan yang paling mendasar yaitu undang-undang. Semoga perubahan undang-undang ini bisa sejalan dengan fungsi-fungsi pajak yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari sisi masyarakat, dari sisi pembayar pajak dan dari para pengusaha yang tak lain adalah agregator perputaran ekonomi—karena dari situ di ujungnya adalah pajak, semoga Hari Pajak bisa menjadi momentum untuk menjadi bagian tanggung jawab kita secara kolegial untuk meningkatkan literasi perpajakan. Karena pada kenyataannya, literasi perpajakan di Indonesia masih relatif rendah. Ini perlu ditingkatkan. Betul bahwa peraturan perpajakan banyak dan kompleks, sehingga untuk meningkatkan literasi perpajakan seluruh masyarakat, pembayar pajak dan pengusaha itu membutuhkan effort yang luar biasa. Namun, ini sangat setimpal untuk dilakukan.

Setelah mencapai literasi perpajakan yang ideal, langkah selanjutnya adalah kepatuhan pajak. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment. Dan tulang punggung dari self-assessment adalah kesadaran membayar pajak. Harapannya, kesadaran pajak masyarakat menjadi lebih tinggi, sehingga seluruh masyarakat dan pembayar pajak menjadi penopang tegaknya bangsa kita melalui pajak yang kita bayarkan. Selamat memperingati Hari Pajak.

 

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Prospect

Mengembalikan Khitah Koperasi

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jika kita bertanya kepada masyarakat awam tentang koperasi, kebanyakan mereka akan menjawab, koperasi adalah lembaga simpan pinjam. Jawaban itu tidak salah karena memang salah satu jenis koperasi adalah simpan pinjam. Pertanyaannya, praktik simpan pinjam yang seperti apa? Ketika ada lembaga simpan pinjam yang meskipun berlabel koperasi, tetapi lebih menakutkan ketimbang praktik rentenir dan bank—menarik bunga sangat tinggi, apakah masih layak disebut koperasi? Menilik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 Pasal 3, tujuan koperasi di antaranya adalah harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya anggota yang terlibat, bukan sebaliknya.

Mari mundur seabad ke belakang, ketika R.A Wiriaatmadja pada 1886 memelopori gerakan koperasi di Purwokerto dengan mendirikan Hulp en Spaarbank. Tujuan Wiriaatmadja saat itu sangat sederhana, yakni membantu masyarakat pribumi—pedagang kecil dan petani agar terbebas dari jerat lintah darat pada zaman kolonial.

Gerakan koperasi di tanah air kian pesat dengan munculnya koperasi rumah tangga yang digagas Boedi Utomo pada 1908 dan semakin berkembang dipelopori organisasi lainnya. Dalam perjalanannya, oleh para pendiri bangsa, koperasi di Indonesia diletakkan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Semua berawal dari ketertarikan Mohammad Hatta (Bung Hatta) saat mempelajari sistem koperasi di negeri-negeri Skandinavia. Betapa sang proklamator itu menyaksikan bagaimana koperasi pertanian membuat petani dan peternak bisa mengekspor mentega, keju, dan telur ayam. Ia melihat bagaimana koperasi yang dibentuk para nelayan menghasilkan bisnis perikanan yang mampu menyejahterakan anggotanya.

Bung Hatta pun menyimpulkan, koperasi lebih memiliki semangat nasionalisme tinggi dan tidak bercorak kapitalisme. Cocok dengan alam Indonesia serta sistem sosial Nusantara yang kolektivisme. Koperasi juga akan mendidik masyarakat agar percaya pada kekuatan diri sendiri (self help), menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat.

Maka ketika hari ini banyak entitas yang mengatasnamakan koperasi, tetapi justru membuat masyarakat terlilit utang akibat bunga tinggi yang dibebankan tentu entitas itu jauh dari asas dan prinsip koperasi. Dan seharusnya tidak boleh melabeli diri sebagai koperasi.

Sudah saatnya koperasi kembali pada khitahnya. Menjadi wadah masyarakat untuk menggerakkan ekonomi secara mandiri. Para petani mampu mendistribusikan hasil pertanian, kerajinan dan hasil bumi, tanpa dibayangi pengepul atau tengkulak nakal. Bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mau berusaha, bisa meminjam uang untuk mendirikan usaha dengan bunga pinjaman seminim mungkin.

Kini, eksistensi koperasi sebagai bagian dari sistem perekonomian di Indonesia yang menjadi wadah mengembangkan demokrasi ekonomi mengalami tantangan, salah satunya pergeseran makna koperasi. Untuk mengurai masalah ini mau tak mau harus mereposisi bagaimana seharusnya peran koperasi. Bagaimana seharusnya koperasi menjadi gabungan orang-orang yang mempunyai arah orientasi yang sama dan koperasi harus menjadi model bisnis yang produktif.

Ada hal mendasar yang perlu dibenahi. Pertama, budaya. Bicara budaya adalah bicara tentang kebiasaan yang kemudian menjadi mindset. Budaya koperasi adalah budaya produktif. Artinya, aktivitas koperasi harus menghasilkan outcome yang produktif. Misalnya, ketika koperasi meminjamkan uang untuk anggotanya harus dipastikan untuk sesuatu yang produktif, bukan hanya konsumtif. Kedua, membangun literasi, baik literasi koperasi maupun literasi keuangan. Literasi perkoperasian ini penting. Banyak mereka yang kehilangan arah karena belum memahami filosofi koperasi. Selanjutnya literasi keuangan yang mumpuni. Bagaimana membuat laporan keuangan, membuat neraca, membuat laporan laba rugi dan lain-lain, seperti yang juga pernah digagas Bung Hatta.

Penulis: Ajib Hamdani, Dewan Redaksi Majalah Pajak, Ketua Bidang Keuangan  dan Perbankan BPP Hipmi.

Lanjut baca
/

Populer