DJP mulai memberikan dokumen development guideline kepada perbankan sampai Juli 2022 sebagai panduan mengenai struktur data yang sesuai dengan sistem inti administrasi perpajakan yang baru menjelang integrasi NPWP ke dalam NIK.

Majalahpajak.net-Pemerintah telah menetapkan kebijakan integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlandaskan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.

Seiring pemberlakuan kebijakan baru tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan imbauan kepada kalangan profesional dan manajemen di sektor industri perbankan untuk segera melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan NIK sebagai NPWP. Langkah penyesuaian ini perlu dipersiapkan sebelum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengoperasikan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system), meskipun sektor perbankan juga melakukan penyesuaian sistem administrasi.

“Request kami, sistem administrasi perbankan tolong disesuaikan sebelum Juni 2023,” kata Suryo dalam webinar bertema “Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan” yang disiarkan melalui kanal YouTube.

Suryo menerangkan tentang upaya pemerintah saat ini untuk memanfaatkan NIK sebagai common identifier yang terstandar sehingga data dan informasi dapat lebih mudah diagregasi. Menurutnya, sektor perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap seluruh subsistem yang ada di dalam pemerintahan termasuk sistem administrasi perpajakan.

“Undang-undang menetapkan identifier-nya adalah NIK untuk NPWP orang pribadi. Oleh karena pembayaran ada di merah (bank), maka common identifier harus tersinkronisasi di merah ini,”jelasnya.

Baca Juga : Cara Baru Mendapatkan NPWP

Ia juga memaparkan tentang langkah yang ditempuh dalam mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang baik dan aman di masa depan. Ada empat pilar untuk membangun sistem perpajakan yang terintegrasi pada rencana tahun 2023, yakni pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan. Dalam menjalankan sistem pembayaran, imbuhnya, sistem administrasi DJP nantinya akan terhubung dengan sistem administrasi yang diterapkan di sektor perbankan. Langkah integrasi ini bertujuan untuk mendukung sistem pembayaran yang lebih baik.

“Pembayaran erat kaitannya dengan sistem pendaftaran guna mengidentifikasi Wajib Pajak yang melakukan transaksi,” terang Suryo.

Panduan untuk perbankan

Di kesempatan yang sama, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengingatkan tentang implikasi besar jika sektor perbankan tidak segera melakukan migrasi dari NIK menjadi NPWP. Salah satu implikasinya adalah mengganggu sistem pembayaran dan pertukaran data antara DJP dan sektor perbankan.

“Kalau tidak segera dilakukan migrasi dari NIK menjadi NPWP, proses bisnis di kami terganggu, di Ditjen Perbendaharaan terganggu, dan bapak-ibu sekalian yang di perbankan juga terganggu,” ungkap Hantriono.

Sistem yang terdampak di sektor perbankan karena adanya core tax administration system adalah sistem pembayaran dan sistem data bank. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bank termasuk sebagai instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang wajib memberikan data kepada DJP.

DJP akan mulai memberikan dokumen development guideline kepada perbankan sampai Juli 2022. Dokumen ini sebagai panduan mengenai struktur data yang sesuai dengan sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Sesuai kesepakatan DJP dengan vendor, sistem pihak ketiga yang terhubung dengan DJP harus sudah siap digunakan pada Juni 2023.

Hantriono memaparkan tentang proses tahapan dan persiapan integrasi mulai dari penyelenggaraan pertemuan secara fisik dan one on one meeting agar sistem informasi dan teknologi perbankan dapat disesuaikan dengan development guideline. Pihaknya akan mulai melakukan user acceptance test di awal 2023 dan pada Juni 2023 seluruh perbankan diharapkan sudah siap mengadopsi sistem baru di DJP. Selanjutnya pada Oktober 2023, NIK akan mulai digunakan sebagai NPWP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi. Terkait Wajib Pajak orang pribadi WNA dan Wajib Pajak badan, NPWP yang selama ini terdiri dari 15 digit akan berubah menjadi NPWP 16 digit.

“Kami harapkan di Juni 2023 sistem perbankan sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang kami bangun sehingga proses bisnis pembayaran dan pertukaran data bisa dijalankan sebaik-baiknya tanpa kendala dan on time,” kata Hantriono.

Baca Juga : Mulai Agustus, Himbara Merdeka Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP adalah demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Integrasi basis data kependudukan dengan sistem inti administrasi perpajakan akan mempermudah WP orang pribadi dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Adapun penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan dalam setahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018 (pembayaran pajak dilakukan jika peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun). Sri Mulyani mencontohkan bantuan pemerintah kepada 10 juta keluarga miskin di Indonesia yang justru menerima program keluarga harapan, santunan beasiswa, bantuan bagi ibu hamil dan lansia, serta sembako. Mereka dapat dipastikan tidak membayar pajak karena mereka adalah keluarga tidak mampu, meski memiliki NIK.

Di Forum G20, Indonesia menyuarakan isu transparansi dan pertukaran informasi perpajakan. Indonesia harus menjalankan investasi sistem IT, sistem Core Tax, dan reformasi administrasi perpajakan.

Pemerintah menyambut baik peluncuran Asia Initiative melalui Secretariat of Global Forum untuk pencapaian tujuan transparansi pajak inklusif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini inisiatif regional di kawasan Asia akan meningkatkan kapasitas negara anggota untuk dapat terlibat aktif dalam transparansi pajak. Inisiatif regional yang berfokus pada upaya promosi dan memajukan transparansi pajak di kawasan Asia juga diharapkan dapat turut menciptakan dukungan yang lebih kuat untuk proses reformasi perpajakan di Indonesia.

“Bagi Indonesia, inisiatif regional akan menciptakan dukungan yang lebih kuat untuk reformasi kita, mempercepat agenda transparansi pajak, dan pada akhirnya dapat memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri,” kata Sri Mulyani dalam 2021 Plenary Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Rabu (17/11).

Global Forum bersama Asian Development Bank dan Asia Pacific Tax Hub meluncurkan Asia Initiative untuk mendorong transparansi perpajakan di Kawasan Asia. Asia Initiative juga menyediakan program pengembangan kapasitas (capacity-building programme), meningkatkan kerja sama otoritas pajak di berbagai negara, dan meningkatkan pertukaran data untuk mencegah penghindaran pajak.

Saat ini tercatat 21 negara dari 34 negara Asia yang tergabung dalam Global Forum dan berkomitmen untuk menerapkan exchange of information on request (EOIR). Sedangkan yang telah berkomitmen untuk melaksanakan automatic exchange of information (AEOI) baru 16 yurisdiksi. Mulai 2022 Asia Initiative akan berperan dalam menjawab kebutuhan setiap yurisdiksi terkait kerja sama dan pengembangan kapasitas, mendorong kerja sama multilateral antarnegara Asia, dan melaporkan dampak yang timbul dari inisiatif ini.

Investasi sistem IT

Sri Mulyani memaparkan agenda pembahasan dalam Presidensi G20 yang mengangkat tentang aliran keuangan ilegal dan penghindaran pajak. Isu-isu tersebut sangat terkait dengan tugas Kementerian Keuangan, terutama ketika berhadapan dengan mobilisasi sumber daya dalam negeri.

“Kami berharap untuk dapat mengatasi masalah ini di G20 sehingga mengangkatnya menjadi isu global. Tentu saja peningkatan kapasitas dan kerja sama dalam kerangka hukum harus dibangun. Di Indonesia, saya juga harus berinvestasi pada sistem IT, sistem Core Tax, serta reformasi administrasi (perpajakan),” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya upaya peningkatan kerja sama multilateral dalam transparansi dan pertukaran informasi perpajakan untuk mendukung pemulihan yang adil dan inklusif. Upaya tersebut sejalan dengan semangat yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger”. Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap perekonomian yang menyebabkan peningkatan anggaran belanja negara, sementara pendapatan mengalami kontraksi. Untuk itu dukungan transparansi perpajakan sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan ekonomi.

“Transparansi perpajakan akan membantu memastikan ketahanan mobilisasi pendapatan domestik selama periode pemulihan ini, terutama ketika kita menghadapi banyak aktivitas ilegal karena harga komoditas yang tinggi secara global,” imbuhnya.

Serangkaian pertemuan tingkat menteri menjadi agenda pembuka menjelang pertemuan puncak Presidensi G20 di tahun 2022 yang diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Sri Mulyani menyebutkan enam agenda prioritas yang diangkat dalam finance track Presidensi G20.

Pertama, exit strategy untuk mendukung pemulihan. Sri Mulyani melihat semua negara melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan masyarakat dari pandemi, dan melakukan countercyclical baik pada fiskal, moneter, dan regulasi keuangan. Langkah penyelamatan ekonomi itu selanjutnya harus diikuti dengan upaya merancang exit policy yang aman, lancar, dan adil untuk pemulihan ekonomi global.

Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Agenda ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak Covid-19 yang memengaruhi sektor riil termasuk tenaga kerja dan juga sisi keuangan untuk pulih bersama dan menjadi kuat.

Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang dikelola Bank Indonesia. Keempat, keuangan berkelanjutan yang berfokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara. Kelima, inklusi keuangan terutama yang terkait dengan peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Keenam, perpajakan internasional.

“Agenda prioritas finance track yang terakhir adalah perpajakan internasional. Kita akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan,” jelas Sri Mulyani.

Bersama pihak ketiga, DJP melakukan transformasi digital untuk memberikan kemudahan dan efisiensi, sekaligus meningkatkan kepatuhan.

Implementasi transformasi digital di sektor perpajakan merupakan salah satu upaya dan menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan di masyarakat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wirasakti mengungkapkan, transformasi digital membuat rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT meningkat dari tahun ke tahun. Rasio kepatuhan pajak dari yang sebelumnya di tahun 2016 sebesar 60,82 persen menjadi 77,06 persen pada 2020. WP yang menggunakan e-SPT selama periode 2016–2019 juga meningkat 60,81 persen.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah fokus pada upaya perubahan sistem perpajakan Indonesia secara menyeluruh, baik dari administrasi, regulasi, peningkatan basis perpajakan, maupun penggunaan teknologi informasi.

“Kami sudah menerapkan pelaporan pajak dalam format elektronik, seperti e-registration, e-filling, dan e-SPT bagi individu ataupun badan usaha. Upaya ini telah berdampak signifikan untuk mengurangi cost of compliance, proses hitung-bayar-lapor menjadi lebih jelas dan transparan, akurasi pelaporan, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,” kata Nufransa dalam webinar tentang transformasi digital di bidang perpajakan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ada dua wujud kepatuhan pajak yakni kepatuhan pajak secara formal dan material. Kepatuhan pajak secara formal adalah dari WP itu sendiri ketika menyampaikan kewajiban perpajakannya seperti penyampaian SPT Tahunan, SPT Masa dan pelaporan. Sedangkan kepatuhan material adalah yang menyangkut kebenaran isi laporan yang diberikan, seperti kebenaran isi SPT, penghitungan pajak dan penghitungan omzet.

Penghitungan dan akurasi data akan sangat sulit disampaikan dan diuji secara manual.Untuk itu, perlu data elektronik dan digital agar lebih mudah bagi WP dalam menghitung kewajiban perpajakannya maupun bagi DJP dalam melakukan pemeriksaan kebenaran data pelaporan.

“Ketika WP menyampaikan kewajibannya dengan penghitungan pajak secara digital dan on-line, terjadi efisiensi waktu, biaya, dan prosesnya lebih mudah karena bisa dilakukan dari rumah, kantor, atau dari mana saja dan kapan saja, sehingga menjadi win-win solution bagi WP dan DJP,” paparnya.

Dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak, DJP telah menerapkan berbagai bentuk penyampaian kewajiban perpajakan dengan format elektronik atau digital, mulai dari pendaftaran WP secara e-registration sehingga memudahkan WP untuk melakukan pendaftaran secara daring melalui situs www.pajak.go.id.

Begitu juga dengan penyampaian SPT Tahunan yang bisa dilakukan secara daring melalui e-filling setahun sekali maupun juga bagi perusahaan yang dapat menyampaikan e-filling untuk e-SPT Masa.

“Data yang kami peroleh juga dapat diterima secara digital dan real time, sehingga dapat dilakukan proses penghitungan di desk office DJP. Dengan demikian, DJP juga dapat melakukannya secara cepat dan tidak lagi secara manual,” imbuhnya.

Dengan terciptanya efisiensi dari segi waktu, biaya, dan sumber daya manusia melalui kegiatan administrasi yang dilakukan secara digital, jelasnya, DJP dapat merealokasi pegawainya untuk kegiatan lain seperti bidang pengawasan dan penegakan hukum.

Kolaborasi dengan pihak ketiga

Nufransa mengatakan, DJP berupaya meningkatkan pelayanan elektronik atau digitalisasi perpajakan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga untuk memberikan kemudahan proses dan akses informasi bagi WP. Kolaborasi ini memperbanyak saluran komunikasi yang dapat digunakan WP dalam menyampaikan kewajiban mereka, bukan hanya lewat situs pajak.go.id tetapi juga lewat jasa aplikasi penyampaian laporan perpajakan.

“Meningkatnya tax compliance tentu tak lepas dari upaya DJP dalam memberikan edukasi dalam menyebarluaskan informasi kemudahan pelaporan pajak secara digital kepada seluruh Wajib Pajak dan peran serta pihak ketiga dalam membangun kolaborasi dengan DJP,” ungkapnya.

Ia menggambarkan, jika seperlima dari sekitar 45 juta WP di Indonesia aktif melakukan transaksi per hari, maka ada miliaran data yang dikelola DJP. Data yang tidak terstruktur itu sebelumnya tidak dapat dioptimalkan dalam mendukung proses bisnis. Kini, dengan dukungan teknologi informasi, data dapat diolah secara terstruktur, dan menjadi basis data yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Nufransa meyakini, upaya DJP dalam mewujudkan data driven organization dapat berlaku pada seluruh unit kerja di Kemenkeu. Dengan demikian, pengelolaan kebijakan fiskal dapat dilakukan secara komprehensif dengan basis dukungan data yang kuat.