Connect with us

SPECIAL REPORT

Integrasi Melabuhkan Solusi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pelindo III (Persero)

Mencari cara pelaporan perpajakan yang mudah dan efisien, Pelindo III tertambat pada program integrasi data.

 

Kendati tak masuk ke dalam delapan BUMN yang melakukan kesepakatan integrasi data dengan DJP sesuai surat Menteri Keuangan tahun 2017, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III turut terdorong menerapkan sistem integrasi data perpajakan.

“Tidak ada imbauan ataupun instruksi dari DJP. Kami ikut integrasi data perpajakan karena ingin mencari solusi pelaporan pajak yang mudah, cepat, dan meningkatkan kepatuhan,” ujar Asisten Senior Manager Perpajakan Pelindo III Henny Dwi Rohmata kepada Majalah Pajak, Jumat (18/9).

Inisiatif bermula saat perusahaan menghadapi kendala dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Pelindo III kesulitan mengunggah dokumen di sistem e-Faktur lantaran perseroan tidak menggunakan faktur pajak, melainkan memakai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak (sesuai Per DJP No PER-13/PJ/2019). Dokumen ini disebut Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan (NPJK).

Baca Juga: Sahabat dan Juru Masak Data

“Dokumen kita dalam satu bulan ada sekitar 70 ribu NPJK. Setiap bulannya kerepotan pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuka aplikasi eFaktur saja membutuhkan waktu sekitar satu jam. Sedangkan upload NPJK bisa satu minggu, itu sampai komputer tidak dimatikan. Nah, ketika ada pembatalan nota, dalam satu kali pembatalan hanya dapat melakukan centang 25 nota. Padahal, ditempat kami pembatalan NPJK banyak, itu membutuhkan waktu lama banget,” urai Henny.

Pelindo III mengelola 43 pelabuhan umum di tujuh provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Akhirnya, sekitar April 2018, Pelindo III mulai mencari solusi dengan menggandeng salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), Mitra Pajakku. Keduanya sepakat membangun aplikasi terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perseroan.

 Kami ikut integrasi data perpajakan karena ingin mencari solusi pelaporan pajak yang mudah, cepat, dan meningkatkan kepatuhan.”

Bangun sistem

Pembangunan sistem direncanakan dalam pertemuan bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) IV pada Agustus 2018, dilanjutkan dengan penyesuaian sistem host to host (H2H) eFaktur dan WAPU di bulan September. Selang sebulan, aplikasi diuji coba untuk menarik data eFaktur periodik sekaligus menguji dashboard.

Selanjutnya, Pelindo III mengadakan pertemuan kedua dengan KPP sebagai tindak lanjut proses pembangunan sistem. Barulah Pelindo III melakukan go live aplikasi H2H eFaktur pada Desember 2018 sesuai permintaan KPP.

“Nah, berawal dari aplikasi tersebut kita di-challenge untuk ikut program integrasi data perpajakan. Saat itu PT Pertamina sedang dalam proses pembangunan aplikasi integrasi data,” kata Henny.

Baca Juga: Budaya Kepatuhan Meningkat dan Menular

Setelah semua terintegrasi, proses pelaporan berjalan efektif dan efisien. Pelindo III kemudian mengembangkan beberapa sistem integrasi lainnya sepanjang 2019, mulai dari single database e-SPT (elektronik surat pemberitahuan PPh) pada Februari, pemetaan CoA atau chart of account pendapatan—proses membandingkan laporan keuangan dengan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan—pada September, hingga pemetaan CoA biaya pada Oktober. Kini perseroan tengah mengembangkan aplikasi pemetaan CoA yang bertujuan merekonsiliasi laporan fiskal agar terbentuk laporan SPT PPh Badan secara otomatis.

“Jadi, manfaat integrasi data yang paling kami rasakan saat ini adalah dari sisi Pelaporan SPT Masa PPN. Dari awalnya lama banget pengerjaannya, sekarang dua hari sudah selesai laporannya. Sedangkan untuk mapping CoA dari sisi DJP, laporan keuangan kita yang ada di web h2hpajak.pelindo.co.id dapat diakses oleh LTO IV. Misalnya, posisinya tanggal 18, mereka sudah bisa melihat PPN kita kurang bayarnya berapa, sih? Itu real time,” ujar Henny.

Henny mengungkap, untuk menghemat anggaran, proses H2H PPN dilakukan oleh PJAP dan tim IT internal, sedangkan proses pemetaan CoA dikerjakan mandiri dibantu oleh tim KPP LTO IV.

Sinergi pembangunan

Alur pelaporan pajak PT Pelindo III terdiri atas lima tahap yang diawali dengan meng-input semua transaksi di seluruh cabang menggunakan aplikasi front end, penyaringan seluruh transaksi sesuai kebutuhan perpajakan, verifikasi data, pengunggahan otomatis ke aplikasi Tarra H2H (PPN) dan aplikasi ePPT Pajakku (PPh) guna pembuatan eSPT, dan diakhiri dengan eSPT melalui eFiling secara terpusat ke KPP LTO IV.

Baca Juga: Terbuka di Awal, “No Surprise” Kemudian

“Singkatnya, workflow integrasi data perpajakan dari proses pengolahan all data finance, data tax dari modul ERP ditampung ke server Pelindo III, nyambung dengan semua aplikasi data perpajakan—H2H, lalu terintegrasi otomatis dengan server DJP,” urai Henny.

Dengan begitu, Pelindo III meyakini integrasi data perpajakan efektif meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus memberi kemudahan.

Tak berhenti di situ. Di awal Maret 2020, Pelindo III dan DJP sudah berencana melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Data Perpajakan, tetapi tertunda karena pandemi. Alhasil, acara baru dapat terlaksana di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pada 17 Juli 2020.

“Bagi kami MoU ini merupakan perwujudan sinergi antara BUMN dengan DJP untuk mengamankan penerimaan negara demi kepentingan pembangunan. Integrasi data mengarah pada proses bisnis menuju digitalisasi dan meminimalisasi human error and dispute pada saat pemeriksaan pajak sehingga dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik,” jelas Henny.

Harapan

Ketika pelaksanaan MoU, Pelindo III memberi kesan dan masukan ke Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP agar integrasi data lebih optimal.

Henny mengungkap, server DJP hanya bisa menampung 50 ribu nota, sedangkan Pelindo menangani 70 ribu nota. Alhasil, tiap bulan, ia masih sering dikirimi surat konfimasi dari lawan transaksi atau KPP.

Baca Juga: Automatisasi Berbuah Efisiensi

Henny berharap, Pelindo III mendapat advance compliance agreement (ACA) di tahun ini, karena seluruh aspek perpajakan telah saling terkoneksi. Ia juga mengapresiasi KPP LTO IV atas komunikasi yang telah terbina dengan baik.

SPECIAL REPORT

Wadahi dan Awasi WP Strategis

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Delapan belas KPP Madya baru dibentuk di tubuh DJP. Pelayanan dan penerimaan pajak diharapkan meningkat.

Gong dipukul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pertanda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah diresmikan, Kamis (24/6). Beberapa transformasi akan dilakukan demi meningkatkan pelayanan prima dan penerimaan, antara lain perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi WP yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

“Penambahan KPP yang baru ini 18 ditambah 20 (menjadi) 38 berarti KPP madya di dalam struktur penerimaan pajak kita akan bertanggung jawab untuk penerimaan sebesar 33,79 persen. Dukungan tata kerja kita menjadi sangat penting dalam menghadapi Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Di tahun 2021 DJP memiliki target menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,58 triliun, jumlah ini naik 2,57 persen dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.072,02 triliun, maka target penerimaan pajak tahun 2021 tumbuh 14,69 persen.

Secara teknis, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah mencakup penguasaan informasi, pendataan, pemetaan subjek dan objek pajak melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa dan SPT Tahunan.

Sementara, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap WP strategis penentu penerimaan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghimpun 80 persen hingga 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional.

Suryo menekankan, penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi Wajib Pajak (WP), yaitu menambah jumlah WP yang diadministrasikan dari 1.000 menjadi 2.000 WP per KPP.

“Wajib Pajak strategis di KPP masing-masing terutama Wajib Pajak yang berkelompok atau grup, beserta pemiliknya yang disatukan dalam tempat berdasarkan satu KPP Madya,” tambah Suryo.

DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu, dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama, yaitu potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah seksi pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam seksi pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II lima seksi. Seksi pengawasan merupakan pengganti seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon). Saat ini fungsi pelayanan dan konsultasi diampu oleh fungsional penyuluh.

Implementasi

Kepada Majalah Pajak, Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan I Agus Budi Prasetyo menyambut baik reorganisasi yang dilakukan DJP. Ia yakin pelayanan dan pengawasan akan jauh lebih fokus dan optimal karena WP lebih spesifik. KPP Pratama melayani WP kewilayahan, sedangkan KPP Madya mengawasi WP yang berkontribusi besar.

“Ini sangat bagus sekali karena diharapkan penerimaan yang selama ini ada di-manage dengan lebih kompeten, sehingga pelayanan juga lebih bagus. Di sisi lain, ke wilayahan nanti akan menambah tax base, sehingga kita bergerak bareng. Penerimaan tidak bertumpu terhadap Wajib Pajak tertentu, karena tax base-nya meningkat,” kata Agus di ruangannya, pada (21/7).

WP KPP Madya Dua Jakarta Selatan (Jaksel) I berjumlah 1.313 terdiri atas 1.284 WP Badan dan 30 WP Orang Pribadi (OP). Sebagian besar WP berasal dari Kanwil DJP Jaksel I, akan tetapi ada pula yang berasal dari KPP lain.

“Tidak semua WP di Madya berkontribusi besar, karena Wajib Pajak grup dijadikan satu, jadi ada yang kontribusi atau kepatuhannya biasa saja. Di sisi lain, mengapa demikian, karena bila satu grup terdaftar dalam satu KPP, KPP bisa memberikan layanan yang lebih bagus lagi.”

KPP Madya Dua Jaksel I mengimplementasikan pengawasan kolaboratif. Tugas pengawasan dilakukan oleh account representative (AR) dan fungsional pemeriksa hingga supervisior. Dengan demikian, analisis data dan penerbitan SP2DK (surat permintaan penjelasan data/atau keterangan) lebih sempurna. Di sisi lain, WP akan mendapat informasi atau imbauan yang lebih valid dan seirama.

Selain itu, KPP ini memiliki strategi membagi WP sektor unggulan di setiap seksi pengawasan. Sektor unggulan itu adalah pengolahan, perdagangan; jasa profesional, ilmiah, dan teknis; transportasi dan pergudangan; pertambangan dan pergudangan; konstruksi; pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Jadi, Seksi Pengawasan I fokus sektor perdagangan, II jasa, dan seterusnya,” tambah Agus.

Kemudian, KPP Madya Dua Jaksel I memaksimalkan pula data dan informasi WP dari Kantor Pusat DJP atau Kanwil berupa LHA alias laporan hasil analisis dan center for tax analysis (CTA), KPP pun memiliki amunisi data dari Approweb atau aplikasi profil berbasis web.

“Sebenarnya kita sudah punya sistem yang disediakan semua oleh Kantor Pusat. Lengkap. KPP hanya tinggal menjalankan dan improve. Contoh, data sudah disediakan—ada LHA, CTA, atau Approweb. Kita bisa melakukan analisis mandiri juga, namanya data penguji,” kata Agus.

CRM

Seluruh KPP Madya telah dibekali juga dengan CRM (compliance risk management) atau pengawasan WP berbasis risiko. Melalui sistem ini fiskus telah mempunyai pemetaan WP yang berisiko rendah sampai tinggi, salah satu fokusnya adalah potensi praktik transfer pricing. Dengan CRM, KPP akan terbantu dalam menyusun strategi pengawasan kepada tiap WP.

“Sekarang fokus pengawasan ada dua, namanya pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material. Nah, dua utama ini tools-nya sudah semua disediakan oleh Kantor Pusat dan Kanwil,” kata Agus.

Hal yang senada juga diungkapkan Kepala KPP Madya Dua Jakarta Barat Samingun. Menurutnya, tujuan reorganisasi yang utama adalah meningkatkan produktivitas pengawasan dan fokus pada WP yang punya ability to pay. Untuk itu, DJP mengandalkan CRM untuk melakukan pengawasan pembayaran masa dan kepatuhan material yang bermuara pada penerimaan. Adapun target penerimaan pajak KPP Madya Dua Jakarta Barat (Madu) adalah Rp 9,42 triliun atau 21,53 persen dari target Kanwil DJP Jakarta Barat Rp 43,76 triliun.

“Sebab, sebenarnya tantangan di seluruh Asia Tenggara adalah penghindaran pajak masih tinggi. Artinya, menjadi tugas besar kita bersama agar meningkatkan kepatuhan WP dengan hak dan kewajiban dilakukan secara adil. Karena sistem kita self assessment, otoritas pajak wajib menilai data yang dilaporkan WP sudah benar atau belum. Untuk bisa menilai kita bisa punya data, baik data pemicu dan penguji,” jelas pria yang biasa disapa Sam ini, di ruangannya, Selasa (22/7).

Tak kalah penting, KPP yang melayani 2.577 WP ini menjunjung tinggi pola komunikasi yang baik dengan WP. Tanpa itu, rasa saling percaya pun akan sulit tumbuh diantara kedua belah pihak.

“Prinsip KPP salah satunya sinergi. Untuk saling kenal, pegawai harus menjalankan knowing your taxpayer, berikan layanan kepada WP sesuai dengan hak dan kewajiban WP, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.”

Sinergi dengan bea dan cukai

Bersinergi juga turut menjadi kunci dari KPP Madya Kota Bekasi. Reza Saleh menuturkan, sejak menjabat sebagai kepala kantor ia langsung mengunjungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi (KPPBC-Bekasi) untuk memperkukuh joint program. Kerja sama ini direncanakan berupa integrasi analisis data WP.

“Mereka menawarkan, beberapa pegawai KPP untuk melihat langsung proses bisnis mereka, mungkin 1-2 hari. Dari hasil pekerjaan bea cukai implementasi perpajakan nantinya bagaimana,” tambah Reza, pada Rabu (30/6).

Ia optimistis, joint program dapat meningkatkan penerimaan di kedua unit vertikal kementerian keuangan ini. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, seluruh kementerian/lembaga harus bekerja bersama mencapai target total penerimaan negara. Adapun target penerimaan pajak KPP yang melayani 2.432 WP ini sebesar Rp 4,1 triliun.

“Untuk menggali potensi perpajakan WP yang melakukan ekspor dan impor maka pertukaran data dengan KPPBC-Bekasi menjadi penting. Hal ini karena pada saat di lapangan, pihak BC dapat melakukan cek fisik langsung terhadap barang yang akan di ekspor atau di impor. Sehingga apabila terdapat perbedaan antara fisik dan dokumen, maka hal ini akan berpengaruh terhadap harga pokok dan pajak masukan.”

Menurutnya, Kanwil DJP Jawa Barat III selalu memberi arahan untuk selalu bersinergi dengan pelbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan. Selain dengan unit vertikal kementerian keuangan, KPP Madya Kota Bekasi sudah menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Keduanya berencana menggali potensi perpajakan bersama.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Peniup Nyawa Taman Kota

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Amanah mengemban tugas. Prinsip ini telah terpatri dalam diri Tri Rismaharini yang kini mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan sebagai menteri sosial. Sosok pekerja keras ini di berbagai kesempatan kerap menyatakan, ia berupaya sebaik mungkin untuk melayani dan membahagiakan seluruh warga agar tak ada orang yang mengalami kesulitan di masa kepemimpinannya karena hal itu menjadi tanggung jawabnya di dunia hingga akhirat kelak.

Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961 ini baru saja menyelesaikan tugas kepemimpinan sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode dengan sederet prestasi dan penghargaan dunia.

Sebelum menjabat sebagai wali kota, ia meniti karier sebagai birokrat sejak 1990, mulai dari menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Pada 2010–2015 ia mengemban amanah sebagai Wali Kota Surabaya di periode pertama, kemudian berlanjut pada 2016–2021 untuk periode kedua. Doktor kehormatan dari Institut Teknologi Surabaya bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini menorehkan banyak prestasi tingkat dunia selama kepemimpinannya. Di tahun 2013, Kota Surabaya meraih Future Government Awards 2013 tingkat Asia Pasifik untuk dua bidang yaitu pusat data dan inklusi digital.

Penataan Taman Bungkul dan taman-taman lainnya, dari yang sebelumnya telantar bahkan mati menjadi taman yang asri dan ramai dikunjungi, membuahkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dalam ajang The 2013 Asian Townscape Award. Prestasi di bidang pelayanan publik diraih Surabaya pada akhir 2014 melalui penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window.

Kepemimpinannya di tingkat global juga teruji. Dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik pada September 2018 di Surabaya, Risma terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Asosiasi untuk masa bakti 2018–2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

World City Mayors Foundation menobatkan Risma sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada 2015, setelah Wali Kota Calgary (Kanada) di urutan pertama dan Wali Kota Ghent (Belgia) di posisi kedua. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilannya menata Kota Surabaya menjadi jauh lebih asri dan rapi.

Pengabdian dan kerja kerasnya tak luput dari perhatian majalah terkemuka, Fortune, yang pada Maret 2015 memasukkan Risma ke dalam daftar 50 tokoh berpengaruh di dunia.

 

Lanjut baca
/

Populer