Connect with us

SPECIAL REPORT

Integrasi Melabuhkan Solusi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pelindo III (Persero)

Mencari cara pelaporan perpajakan yang mudah dan efisien, Pelindo III tertambat pada program integrasi data.

 

Kendati tak masuk ke dalam delapan BUMN yang melakukan kesepakatan integrasi data dengan DJP sesuai surat Menteri Keuangan tahun 2017, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III turut terdorong menerapkan sistem integrasi data perpajakan.

“Tidak ada imbauan ataupun instruksi dari DJP. Kami ikut integrasi data perpajakan karena ingin mencari solusi pelaporan pajak yang mudah, cepat, dan meningkatkan kepatuhan,” ujar Asisten Senior Manager Perpajakan Pelindo III Henny Dwi Rohmata kepada Majalah Pajak, Jumat (18/9).

Inisiatif bermula saat perusahaan menghadapi kendala dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Pelindo III kesulitan mengunggah dokumen di sistem e-Faktur lantaran perseroan tidak menggunakan faktur pajak, melainkan memakai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak (sesuai Per DJP No PER-13/PJ/2019). Dokumen ini disebut Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan (NPJK).

Baca Juga: Sahabat dan Juru Masak Data

“Dokumen kita dalam satu bulan ada sekitar 70 ribu NPJK. Setiap bulannya kerepotan pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuka aplikasi eFaktur saja membutuhkan waktu sekitar satu jam. Sedangkan upload NPJK bisa satu minggu, itu sampai komputer tidak dimatikan. Nah, ketika ada pembatalan nota, dalam satu kali pembatalan hanya dapat melakukan centang 25 nota. Padahal, ditempat kami pembatalan NPJK banyak, itu membutuhkan waktu lama banget,” urai Henny.

Pelindo III mengelola 43 pelabuhan umum di tujuh provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Akhirnya, sekitar April 2018, Pelindo III mulai mencari solusi dengan menggandeng salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), Mitra Pajakku. Keduanya sepakat membangun aplikasi terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perseroan.

 Kami ikut integrasi data perpajakan karena ingin mencari solusi pelaporan pajak yang mudah, cepat, dan meningkatkan kepatuhan.”

Bangun sistem

Pembangunan sistem direncanakan dalam pertemuan bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) IV pada Agustus 2018, dilanjutkan dengan penyesuaian sistem host to host (H2H) eFaktur dan WAPU di bulan September. Selang sebulan, aplikasi diuji coba untuk menarik data eFaktur periodik sekaligus menguji dashboard.

Selanjutnya, Pelindo III mengadakan pertemuan kedua dengan KPP sebagai tindak lanjut proses pembangunan sistem. Barulah Pelindo III melakukan go live aplikasi H2H eFaktur pada Desember 2018 sesuai permintaan KPP.

“Nah, berawal dari aplikasi tersebut kita di-challenge untuk ikut program integrasi data perpajakan. Saat itu PT Pertamina sedang dalam proses pembangunan aplikasi integrasi data,” kata Henny.

Baca Juga: Budaya Kepatuhan Meningkat dan Menular

Setelah semua terintegrasi, proses pelaporan berjalan efektif dan efisien. Pelindo III kemudian mengembangkan beberapa sistem integrasi lainnya sepanjang 2019, mulai dari single database e-SPT (elektronik surat pemberitahuan PPh) pada Februari, pemetaan CoA atau chart of account pendapatan—proses membandingkan laporan keuangan dengan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan—pada September, hingga pemetaan CoA biaya pada Oktober. Kini perseroan tengah mengembangkan aplikasi pemetaan CoA yang bertujuan merekonsiliasi laporan fiskal agar terbentuk laporan SPT PPh Badan secara otomatis.

“Jadi, manfaat integrasi data yang paling kami rasakan saat ini adalah dari sisi Pelaporan SPT Masa PPN. Dari awalnya lama banget pengerjaannya, sekarang dua hari sudah selesai laporannya. Sedangkan untuk mapping CoA dari sisi DJP, laporan keuangan kita yang ada di web h2hpajak.pelindo.co.id dapat diakses oleh LTO IV. Misalnya, posisinya tanggal 18, mereka sudah bisa melihat PPN kita kurang bayarnya berapa, sih? Itu real time,” ujar Henny.

Henny mengungkap, untuk menghemat anggaran, proses H2H PPN dilakukan oleh PJAP dan tim IT internal, sedangkan proses pemetaan CoA dikerjakan mandiri dibantu oleh tim KPP LTO IV.

Sinergi pembangunan

Alur pelaporan pajak PT Pelindo III terdiri atas lima tahap yang diawali dengan meng-input semua transaksi di seluruh cabang menggunakan aplikasi front end, penyaringan seluruh transaksi sesuai kebutuhan perpajakan, verifikasi data, pengunggahan otomatis ke aplikasi Tarra H2H (PPN) dan aplikasi ePPT Pajakku (PPh) guna pembuatan eSPT, dan diakhiri dengan eSPT melalui eFiling secara terpusat ke KPP LTO IV.

Baca Juga: Terbuka di Awal, “No Surprise” Kemudian

“Singkatnya, workflow integrasi data perpajakan dari proses pengolahan all data finance, data tax dari modul ERP ditampung ke server Pelindo III, nyambung dengan semua aplikasi data perpajakan—H2H, lalu terintegrasi otomatis dengan server DJP,” urai Henny.

Dengan begitu, Pelindo III meyakini integrasi data perpajakan efektif meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus memberi kemudahan.

Tak berhenti di situ. Di awal Maret 2020, Pelindo III dan DJP sudah berencana melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Data Perpajakan, tetapi tertunda karena pandemi. Alhasil, acara baru dapat terlaksana di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pada 17 Juli 2020.

“Bagi kami MoU ini merupakan perwujudan sinergi antara BUMN dengan DJP untuk mengamankan penerimaan negara demi kepentingan pembangunan. Integrasi data mengarah pada proses bisnis menuju digitalisasi dan meminimalisasi human error and dispute pada saat pemeriksaan pajak sehingga dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik,” jelas Henny.

Harapan

Ketika pelaksanaan MoU, Pelindo III memberi kesan dan masukan ke Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP agar integrasi data lebih optimal.

Henny mengungkap, server DJP hanya bisa menampung 50 ribu nota, sedangkan Pelindo menangani 70 ribu nota. Alhasil, tiap bulan, ia masih sering dikirimi surat konfimasi dari lawan transaksi atau KPP.

Baca Juga: Automatisasi Berbuah Efisiensi

Henny berharap, Pelindo III mendapat advance compliance agreement (ACA) di tahun ini, karena seluruh aspek perpajakan telah saling terkoneksi. Ia juga mengapresiasi KPP LTO IV atas komunikasi yang telah terbina dengan baik.

SPECIAL REPORT

Implementasi “Core Values” BUMN

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Istimewa

Tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, integrasi data juga dapat meningkatkan kepatuhan.

 

Untuk meningkatkan transparansi perpajakan di lingkungan BUMN, pada 10 Agustus 2020 lalu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan yang dilakukan di Kantor Pusat DJP ini merupakan kelanjutan program integrasi data perpajakan yang telah diimplementasikan melalui e-Faktur host-to-host sejak 1 Desember 2018 lalu.

SM Tax & Non Tax Obligation PT Telkom Sang Kompiang Muliartawan mengungkapkan penandatanganan itu bertujuan memperkuat dan mengembangkan integrasi data perpajakan antara PT Telkom dengan DJP.

Menurut Kompiang dalam wawancara virtual dengan Majalah Pajak, Senin (21/09), integrasi data melalui sarana berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi cost of compliance PT Telkom dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kompiang menambahkan bagi Telkom, MOU ini merupakan bentuk dukungan dan kepercayaan DJP kepada Telkom dalam menyukseskan implementasi core values BUMN. Sebab, integrasi data perpajakan ini akan meningkatkan compliance dan akuntabilitas pemenuhan dan penyediaan data perpajakan.

Baca Juga: PT Telekomunikasi Indonesia Siapkan SDM untuk Bisnis Global

“MoU ini menegaskan komitmen Telkom untuk selalu menjaga dan mempertahankan setiap proses bisnis di Telkom sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya terkait perpajakan,” tambahnya.

“Clear” dan “fair”

Secara garis besar, bentuk integrasi data yang dilakukan terdiri atas pertukaran data perpajakan, pengolahan data perpajakan, penelitian dan penyampaian hasil pengujian data perpajakan, dan pengembangan sarana administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Sampai saat ini, integrasi data yang sudah berjalan terkait PPN adalah Pelaporan SPT PPN secara otomatis, pembuatan faktur pajak, pengecekan validitas faktur pajak dari mitra/lawan transaksi, pengecekan faktur pajak yang sudah diterbitkan mitra/lawan transaksi (get PM).

Dengan integrasi data ini, kedudukan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak adalah sejajar. Kedua belah pihak tidak saling menutup diri, saling bekerja sama.

Ia melanjutkan, sinergi yang diwujudkan melalui MoU ini dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan karena Wajib Pajak akan mendapatkan pengalaman baru yang sangat baik dengan DJP.

“Dengan integrasi data ini kedudukan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak adalah sejajar. Kedua belah pihak tidak saling menutup diri, saling bekerja sama. Dan apabila terdapat hal-hal yang menjadi dispute dapat dikomunikasikan secara langsung dengan clear dan fair bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Di samping itu, Wajib Pajak juga akan mendapatkan kepastian hukum yang secara otomatis meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Ia menjabarkan, Telkom mewajibkan seluruh transaksi dicatat secara sistem baik pencatatan transaksi kepada anak perusahaan atau grup, vendor, maupun pemangku kepentingan. Alhasil, seluruh data yang diintegrasikan sudah sangat siap sebelum nota kesepahaman ditandatangani.

Integrasi ini meliputi perekaman dan penyampaian secara otomatis data transaksi dari dan ke perusahaan atau grup, vendor, dan pemangku kepentingan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini dilakukan dengan melakukan posting transaksi melalui aplikasi e-Faktur host to host.

“Anak perusahaan dalam Telkom Group juga sudah melakukan integrasi data perpajakan melalui PJAP Telkompajakku, yaitu suatu kolaborasi antara anak perusahaan Telkom yaitu TelkomMetra dengan pemilik lisensi PJAP yaitu Mitra Pajakku,” jelasnya.

Harapan

Kompiang menjelaskan terdapat tiga tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mewujudkan MoU. Pertama, melakukan komunikasi dan advokasi ke pemangku kepentingan bahwa transformasi digital adalah sarana untuk menunjukkan transparansi penyelenggaraan kepatuhan pajak yang dilandasi semangat trust, sinergi, dan kolaborasi.

Baca Juga: Laporan Keuangan BUMN “Nyambung” ke DJP

Kedua, melakukan komunikasi dan advokasi ke seluruh unit bisnis terkait peningkatan awareness terhadap validitas dan compliance yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi Perusahaan. Dan ketiga, melakukan komunikasi dan kolaborasi yang berkesinambungan di internal perusahaan (unit Tax, Divisi IT, dan Financial Support System) dan DJP untuk bersama-sama mencari solusi dan pengembangan terkait jaringan, aplikasi, dan regulasi.

Seiring kerja sama PT Telkom dengan DJP ini, ia berharap perusahaan mendapat rekomendasi dari AR bahwa penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak tidak perlu dilakukan pemeriksaan. “Bagi Wajib Pajak yang telah mengintegrasikan data dan memperoleh rekomendasi dari AR, maka berhak untuk tidak lagi dilakukan pemeriksaan pajak dan percepatan restitusi pajak—kecuali apabila ditemukan ada indikasi perusahaan melakukan fraud,” ungkapnya.

Kompiang berharap lebih banyak lagi BUMN dan perusahaan swasta yang mengikuti integrasi ini demi perbaikan tata kelola administrasi perpajakan dan kemajuan Indonesia.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Manfaatkan Basis Data dan Sistem Informasi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dok. DJP dan Istimewa

PLN menjalin integrasi data perpajakan dengan DJP sejak 2019 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak agar transparansi keuangan dan kepatuhan semakin baik.

 

PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan kontribusi pajak dalam jumlah signifikan dengan jumlah setoran pajak yang terus meningkat. BUMN strategis dengan jumlah aset dan transaksi keuangan yang sangat besar ini berkomitmen untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pengelolaan pajaknya.

“Kami ingin terus meningkatkan kualitas pengelolaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan transparansi,” jelas Executive Vice President (EVP) Akuntansi PLN Alfath Cordea Imalutha melalui surat elektronik yang dikirimkan ke Majalah Pajak, Ahad (27/9).

Ia memaparkan, kesepakatan PLN dengan DJP untuk melaksanakan program Integrasi Data Perpajakan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pajak.

Baca Juga: Pelaku Industri Kecil dapat Listrik Gratis 6 Bulan, Ini Cara Mendapatkannya

“Penerapan integrasi data perpajakan ini melalui optimalisasi information technology dengan memanfaatkan ketersediaan basis data dan sistem informasi perpajakan DJP dan PLN, sehingga tercipta transparansi dan kepatuhan,” paparnya.

Menurutnya, upaya kolaboratif ini sejalan dengan rencana strategis DJP periode tahun 2020–2024 untuk merencanakan penerimaan negara yang optimal melalui proses pengujian kepatuhan secara komprehensif dan terstandardisasi.

Kami perlu memastikan bahwa pengelolaan pajak PLN selaras dan mendukung perubahan mekanisme pengawasan DJP dan target perpajakan nasional.”

“Kami perlu memastikan bahwa pengelolaan pajak PLN selaras dan mendukung perubahan mekanisme pengawasan DJP dan target perpajakan nasional,” ujarnya.

Proses integrasi

PLN dan DJP memulai tahap integrasi data perpajakan dengan proses penjajakan dan menjalin komunikasi yang baik sejak 2018. Integrasi data perpajakan tahap pertama akhirnya terwujud pada 2019, yang telah menerapkan host to host e-Faktur dan host to host e-SPT.

Memasuki tahap kedua di tahun 2020 ini integrasi data perpajakan difokuskan pada tiga aspek, yaitu integrasi data Pajak Pertambahan Nilai PPN dengan bank persepsi, mengunduh data faktur pajak yang diterbitkan lawan transaksi PL dari server DJP, dan rekonsiliasi data faktur pajak masukan yang dipungut PLN.

Meski sempat mengalami tantangan terkait dampak pandemi Covid-19 sejak Maret lalu, ungkapnya, proses integrasi data berjalan lancar dan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi menuju go live di akhir Oktober 2020.

Baca Juga: Pendapatan Turun Rp 3 Triliun Per Bulan, PLN Menunggu Pemerintah Bayar Utang

“Proses integrasi data perpajakan berjalan terus dan tahun depan memasuki tahap III. Pada 2022 nanti diharapkan selesai secara keseluruhan,” ujar Alfath.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Terbuka di Awal, “No Surprise” Kemudian

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dok. PT Pertamina (Persero)

Pertamina, BUMN pertama yang melakukan integrasi data perpajakan, mengajak perusahaan lain mengambil manfaat terobosan ini.

 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pajak self-assessment. Dengan sistem ini, DJP memercayakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak.

Meski demikian, DJP tetap bertugas sebagai pengawas yang memastikan bahwa Wajib Pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sebagai salah satu ikhtiar mengawal kepatuhan Wajib Pajak, DJP memperkuat sistem administrasi pajak dengan membuat program terobosan bernama Integrasi Data Perpajakan.

Melalui inovasi ini, DJP dapat mengakses data yang dibutuhkan seperti sistem informasi perusahaan, data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, serta transaksi dengan pihak ketiga. DJP menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjalankan pilot project ini. Sebab, BUMN selayaknya menjadi barometer kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Setelah mendapat restu Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, program ini kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno pada 21 Februari 2018. Peresmian ini sekaligus menandakan dimulainya kerja sama DJP dengan PT Pertamina (Persero), BUMN pertama yang melaksanakan integrasi data perpajakan secara sukarela.

Pelopor

Saat berbincang dengan Majalah Pajak medio September lalu, Vice President Tax PT Pertamina (Persero) Eko Cahyadi menuturkan, Wajib Pajak Badan kerap kali menghadapi koreksi fiskal walaupun telah berupaya menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Koreksi fiskal ini kerap terjadi lantaran adanya disparitas atau perbedaan data antara fiskus dan Wajib Pajak.

“Sebagai Wajib Pajak kami selalu bikin forecast bisnis, kami hitung pajaknya. Nah, hitungan pajak ini dalam forecast bisnis kadang-kadang ada surprise di belakang hari. Ketika dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba ada koreksi yang sangat besar,” ungkap Eko kepada Majalah Pajak, Selasa pagi (15/9).

Disparitas data dan koreksi pajak ini kerap menimbulkan kecurigaan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Maka, untuk menghilangkan kecurigaan itu sekaligus menjadi perusahaan dengan kepatuhan pajak tertinggi, Pertamina berinisiatif menjadi pelopor pelaksanaan program Integrasi Data Perpajakan.

“Dengan konsep bahwa kami sebagai BUMN sama sekali tidak punya niat untuk melakukan kecurangan pajak, penyembunyian pajak, maka dengan senang hati kami mencoba skema ini,” ujar Eko. “Menurut saya, transparansi ini langkah monumental di Indonesia.”

Eko juga menyebut, adanya koreksi fiskal saat pelaporan pajak bisa menyebabkan cost of compliance yang tinggi dan tergerusnya laba perusahaan yang telah didapatkan di tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi, lebih baik kami terbuka dari awal, ketahuan juga pajaknya berapa, sehingga kemudian tidak ada surprise, tidak ada lagi koreksi yang tinggi karena bayar sanksi administrasi,” imbuhnya.

Lebih baik resource pemeriksa yang ada di DJP dialokasikan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang belum comply.”

Sejak 2018

Eko mengemukakan, proses integrasi data perpajakan Pertamina dilakukan secara bertahap sejak 2018 lalu. Dimulai dengan pengalihan Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) menjadi faktur pajak standar, sehingga nomor seri faktur pajak bisa dimonitor, dikontrol, dan divalidasi oleh DJP secara sistem.

Baca Juga: Erick Thohir Copot 6 dari 11 Anggota Direksi PT Pertamina

Setelahnya, Pertamina melakukan host-to-host untuk penerbitan faktur pajak, e-Faktur, maupun e-SPT PPN. Proses adaptasi dan pengembangan terus berlangsung sehingga hampir semua transaksi penjualan maupun pembelian terintegrasi dengan DJP.

Pada 2019, Pertamina ditunjuk sebagai pilot project dalam pelaksanaan Unifikasi SPT Masa PPh. Simplifikasi ini memungkinkan Pertamina menggabungkan empat SPT menjadi satu format pelaporan secara elektronik. Empat SPT ini mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Sementara, data transaksi yang dilakukan Pertamina dengan pihak ketiga juga akan digunakan untuk membantu para lawan transaksi untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka, termasuk sebagai data untuk pengisian SPT secara otomatis (pre-populated).

Untuk meresmikan sekaligus memperkuat bentuk kerja sama ini, Pertamina dan DJP kembali menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan pada 19 Desember 2019. Penandatanganan kali ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Kantor Pusat Pertamina.

Baca Juga: e-Faktur, Inovasi DJP untuk Menekan Penyalahgunaan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak

Evolusi ini terus berjalan dan dikembangkan hingga saat ini baik di kantor pusat, kantor unit, dan anak perusahaan, demi mencapai tujuan akhir  (end-state) yang ideal pada 2021 mendatang.

“Kami kembangkan terus karena end-state kami adalah bahwa seluruh data keuangan kami yang terkait dengan perpajakan itu bisa terkoneksi, terintegrasi dengan sistem yang ada di DJP,” paparnya.

Infrastruktur TI merupakan syarat penting dalam program ini. Untungnya, sejak 2003, Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga ini telah menerapkan enterprise resource planning (ERP).

“Kami more than ready karena sudah menggunakan platform ERP pakai MySAP. Di situ sudah komprehensif semua transaksi tercatatkan by sistem. Tinggal, kami kembangkan di konfigurasinya saja. Software-nya perlu kami adjust supaya bisa berkomunikasi dengan server-nya DJP.”

Dan menurut Eko, biaya pembangunan infrastruktur TI tak melulu mahal, tergantung kompleksitas dan kuantitas transaksi masing-masing perusahaan.

Pembawa manfaat

Eko mengaku puas mengikuti integrasi data perpajakan ini. Kini, semua data telah terbuka dan diverifikasi oleh DJP sebelum SPT dikirimkan. Data yang kurang tepat, bisa dimitigasi dengan perbaikan.

“Ini peluang buat kita sebagai Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum. Dengan integrasi data perpajakan ini semuanya clear karena semua kami bicarakan di depan,” kata Eko. “Bahkan, kalau nanti ada jenis skema transaksi yang baru, bisa kami bicarakan di depan aspek perpajakannya.”

Ingin Wajib Pajak lain merasakan manfaat yang sama, Pertamina mengimbau agar BUMN maupun BUMS mengaplikasikan integrasi data perpajakan. Perusahaan energi nasional ini bahkan siap membantu perusahaan mana pun yang ingin menerapkannya.

“Semakin banyak yang ikut program integrasi data perpajakan akan semakin baik buat Indonesia,” ujarnya.

Eko juga berharap DJP segera menerbitkan peraturan standard operating procedure atau petunjuk teknisnya, baik dalam bentuk peraturan dirjen pajak maupun peraturan menteri keuangan, agar bisa menjadi acuan Wajib Pajak.

Baca Juga: Budaya Kepatuhan Meningkat dan Menular

Selain itu, Eko juga menantikan keuntungan lain dengan tidak dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Menurutnya, privilege ini seyogianya bisa diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria kepatuhan yang sangat tinggi seperti Pertamina.

“Karena, buat apa lagi? Sebenarnya setiap hari pun sudah kelihatan transaksinya. Agar tidak buang-buang resource, buang-buang tenaga, buang-buang energi. Lebih baik resource pemeriksa yang ada di DJP dialokasikan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang belum comply,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News16 jam lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News1 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News5 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News7 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News2 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved