Connect with us

Breaking News

Integrasi Data NIK dan NPWP untuk Kesetaraan

Diterbitkan

pada

Foto : Aceng AKP2I

 

Implementasi NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi  perpajakan yang efektif dan efisien

 

 

MAJALAHPAJAK.NET Implementasi  Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW) harus melalui proses pemutakhiran data-data kependudukan sampai  menjadi valid dan padan dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Praktisi perpajakan senior Muhammad Ulil Albab mengatakan, NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP ketika data sudah padan dengan data Dukcapil.

Ia menerangkan, semua data  kependudukan dapat divalidasi menjadi NPWP. Format baru NPWP 16 digit berlaku sejak 14 Juli 2022 dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023 NIK dan NPWP 16 digit digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Jika data belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga menjadi valid, NPWP 15 digit hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023

“Munculnya PMK 112  tahun 2022 merupakan amanat dari Pasal 44 E ayat (2) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang penggunaan NIK sebagai NPWP  ,”terang Ulil dalam webinar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)  tentang diseminasi perpajakan terkait  implementasi PMK 112/PMK.03/2022, Sabtu (06/08).

Baca Juga: Tantangan Menuju SIN

Ulil mengulas tentang definisi NPWP, yaitu  nomor yang diberikan kepada wajib pajak  sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal  diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP merupakan identitas layaknya KTP dan SIM untuk kepentingan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan. NPWP wajib dimiliki wajib pajak, baik itu perorangan(WNI/WNA) maupun badan usaha.

Adapun NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang  yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK diberikan untuk setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan melekat sepanjang masa.

Menurut Ulil, ada beberapa tujuan dari penerapan kebijakan  PMK 112/PMK.03/2022. Pertama, memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK  sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi. Kedua, memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi  perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak selain Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang meggunakan NIK sebagai NPWP. Tujuan yang ketiga yaitu untuk  mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur  pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh menyampaikan rasa syukurnya atas kebijakan pemerintah terkait implementasi PMK 112 tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak Orang Pribadi, Badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Beberapa tahun sebelumnya,  Direktoral Jenderal Pajak sudah menyampaikan usulan agar NIK menjadi NPWP dan akhirnya usulan ini menjadi kenyataan.  Suherman mengingatkan para konsultan pajak bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP ini tidak otomatis karena DJP yang tetap akan mengatur tata caranya terutama terkait dua persyaratan , yaitu subjek dan objek pajak.

“Kalau penghasilannya tidak memenuhi persyaratan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, otomatis yang bersangkutan tidak bisa menjadikan NIK sebagai NPWP. Para konsultan pajak harus memahami hal ini,”kata Suherman dalam sambutan webinar. –

Breaking News

Kanwil DJP Jakbar-Universitas Trisakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Kanwil DJP Jakarta Barat

 

Majalahpajak.net – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat dan Universitas Trisakti kembali menjalin kerja sama program perpajakan.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pendirian Tax Center Universitas Trisakti oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno serta Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti Asri Nugrahanti, di Aula Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (4/10).

Selain perpanjangan kerja sama program perpajakan, dalam MoU teranyar ini juga mencakup perluasan ruang lingkup kerja sama seperti kegiatan pembinaan perpajakan dan nonperpajakan kepada UMKM. Adapun beberapa kegiatannya meliputi pelatihan pembukuan, perizinan, legalitas, pembiayaan, penggunaan media sosial untuk pemasaran produk, serta pengelolaan forum komunikasi.

Lalu juga ada pelatihan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya yang dirangkum dalam program Business Development Services (BDS) dan program lainnya; kegiatan penelitian bersama di bidang perpajakan; juga kajian akademis atas peraturan perpajakan.

Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti Asri Nugrahanti mengapresiasi perpanjangan kerja sama ini dan berharap agar dapat saling memberikan manfaat.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng Pesohor dan Instansi Sosialisasikan PPS

“Universitas Trisakti mendukung kegiatan yang dilaksanakan melalui Tax Center Universitas Trisakti,” pungkas Asri.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno mengemukakan, dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Hal itu, lanjutnya, dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ia pun menegaskan bahwa pajak adalah kebutuhan mutlak pembangunan, sehingga semua pihak harus bergotong-royong.

“Berdasarkan data dan administrasi di DJP, masih banyak Wajib Pajak yang pembayarannya lebih rendah dari seharusnya, tidak teratur, tidak wajar, dan bahkan masih belum ber-NPWP, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Menurutnya, kerja sama dengan mitra DJP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan Wajib Pajak, khususnya yang terdaftar di wilayah Jakarta Barat.

“Keberadaan Tax Center diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan dan khususnya bagi sivitas akademika,” pungkas Suparno.

Lanjut baca

Breaking News

Resesi Mengancam Dunia, Bagaimana Indonesia?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto Dok. Pribadi

 

Majalahpajak.net – World Bank Group President, David Mallpas, menyebut bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023. Kebijakan ini sebagai peredam inflasi yang terus menggeliat. Tapi, efeknya adalah pelambatan ekonomi, yang bisa berujung resesi di banyak negara. Perkiraan ini juga disampaikan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada konferensi pers Senin, 26 September 2022, bahwa ekonomi global dan dunia akan memasuki jurang resesi pada tahun 2023.

Resesi adalah suatu kondisi dimana perekonomian negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Konstraksi ekonomi ini menjadi tantangan buat pemerintah masing-masing negara, untuk bisa melakukan intervensinya melalui regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, juga harus bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Kebijakan terkini yang menjadi tren masing-masing negara dengan menaikkan suku bunga acuan, untuk meredam inflasi, akan berakibat dengan tertahannya pertumbuhan ekonomi. Bank Central Inggris sudah menaikkan 200 basis poin sepanjang tahun 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah menaikkan 300 bps sejak awal tahun 2022. Indonesia juga sudah membuat kebijakan moneter dengan 2 (kali) menaikkan suku bunga acuan, 25 basis poin pada Bulan Agustus dan secara marathon kembali menaikkan 50 basis poin pada bulan September.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

ketika ekonomi global dan dunia sedang menghadapi potensi resesi, bagaimana dengan kekuatan ekonomi Indonesia? Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar Rp 16.970,8 triliun, masuk dalam 20 besar ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tercatat sebesar 3,69 persen. Tren pertumbuhan ini terus terjaga sampai dengan kuartal pertama Tahun 2022 yang mencapai 5,01 persen dan kembali naik di kuartal kedua menjadi sebesar 5,44 persen. Asumsi makro pemerintah, secara agregat pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di kisaran 5,3 persen.

Dengan konstraksi ekonomi global yang sedang terjadi, efek ekonomi yang merembet ke dalam negeri terutama sisa ekspor-impor, kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) terutama yang terkait dengan bahan baku impor. Di sisi akibat kebijakan domestik, kebijakan fiskal adanya kenaikan pajak PPN dan kenaikan BBM Subsidi, serta kebijakan moneter meningkatnya suku bunga acuan, akan membuat tekanan terhadap daya beli, dan selanjutnya akan berimbas pada sektor manufaktur. Menariknya pemerintah sudah memitigasi efek jangka pendek menurunnya daya beli masyarakat ini dengan paket program Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama empat bulan ke depan, sejak kebijakan kenaikan harga BBM.

Untuk jangka pendek, ekspor akan mengalami konstraksi. Tetapi, justru dengan momentum ini, pemerintah harus mengakselerasi program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia. Kebijakan pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), moratorium ekspor batubara, dan wacana ekspor nikel mentah pada tahun 2023 nanti, adalah bagian dari program cerdas pemerintah untuk mendapat keuntungan ekonomi jangka panjang. Nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, termasuk tambang, pertanian, dan perikanan harus memberikan nilai ekonomi terbaik dan memberikan daya ungkit maksimal dalam perekonomian nasional.

Baca Juga : Resesi bukan untuk Ditakuti

Ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian terus bisa tumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu. Pertama, untuk jangka pendek, pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang signifikan PDB Indonesia. Kedua, untuk jangka panjang, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi. Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa mensubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Perekonomian tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan dengan sendirinya. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten. Dengan sumber daya yang ada, dan konsistensi kebijakan dari pemerintah yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan, justru ekonomi Indonesia akan bertambah kuat ketika dunia dalam ancaman resesi ekonomi.

Lanjut baca

Breaking News

Tingkatkan Kepatuhan WP, Hive Five Gelar Webinar dan Bedah Buku Pajak Penghasilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Heru Yulianto

 

Majalahpajak.net – Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), Hive Five menggelar bedah buku dan webinar pajak bertajuk “Konsolidasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. Akademisi Akuntansi dan Perpajakan Suryanto mengungkapkan, kontibusi pajak dalam Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik, diperlukan pula pemahaman pajak yang optimal.

“Saya menyarankan ke semua WP mudah-mudahan bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya diharapkan WP dapat taat dan patuh serta mengimplementasikan perpajakan dengan baik kedepannya,” ungkapnya saat membuka webinar dan bedah buku, pada Jumat (30/09).

Ia menambahkan, pembahasan dalam webinar pajak dan bedah buku Pajak Penghasilan (Teori dan Praktik) ini merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penghasilan yang didapatkan oleh WP ada hak negara yang harus disetorkan untuk membantu memajukan bangsa dan negara.

“Buku ini memiliki memiliki peran penting untuk mengarahkan atau membimbing masyarakat untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan (PPh),” tambahnya.

Suryanto melanjutkan, buku tersebut terdiri dari 11 bab pembahasan yang membahas tentang seluk beluk tentang PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pemeriksaan pajak.

Baca Juga: Hive Five dan Ruang Seminar Gelar Webinar Seluk-Beluk Pemeriksaan Pajak

“Buku ini disusun untuk WP maupun kalangan masyarakat umum baik mahasiswa, akademisi, dan praktisi perpajakan yang ingin tahu tentang perpajakan. Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan menarik dan mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Co-Founder dan CEO Hive Five Sabar L Tobing yang hadir sebagai narasumber menjelaskan tentang peranan penting PPh konsolidasi setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kenapa ada konsolidasi? Karena memang ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam UU HPP, baik terhadap tarif perpajakan yang umum yaitu PPh pasal 21. Dimana pajaknya itu sampai 35 persen,” jelasnya.

Ia melanjutkan bahwa PPh harus dipahami karena ada keterkaitan apa yang harus dilakukan dalam bisnis, apa yang harus dilaksanakan dan jadi kewajiban dalam melaksanakan bisnis terkait PPh. Apakah terkait pemotongan, maupun besaran tarif.

Sabar juga memaparkan tentang PPh pasal 21, mengingat hal tersebut paling umum dialami oleh para pelaku usaha terkait pengenaan pajak.

Ini terkait dengan subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Tarifnya kita sudah tahu di 5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen sampai tarif tertinggi yang direvisi dalam UU HPP di 35 persen. Jadi, kalau penghasilan diatas Rp 5 miliar, pengenaan pajaknya PPh 21 sudah menjadi 35 persen,” terangnya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjabarkan tentang PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 4 ayat 2.

“Pajak itu fair, undang-undang itu fair untuk disusun. Anda ada laba anda bayar pajak ke negara, Anda dalam kondisi rugi jangan bayar pajak. Tetapi, Anda sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur harus bisa membuktikan bahwa memang bisnis ini dalam kondisi rugi. Jangan memodifikasi laporan keuangan sehingga seolah olah rugi padahal profit. Ini yang kan menjadi temuan daripada DJP saat dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah menguji kepatuhan kewajiban perpajakan karena pajak atas penghasilan badan itu dikenakan atas laba, bukan atas kerugian,” pungkasnya.

Lanjut baca

Populer