Connect with us

Recollection

Inspirasi dari Hobi Berelasi

Diterbitkan

pada

Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sejak duduk di bangku SMA, Prima sudah tertarik ilmu manajemen dan senang berelasi. Kelak, ia memimpin aneka sinergi di berbagai level dan wilayah.

Beberapa bulan belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, wira-wiri di pelbagai konferensi pers atau webinar. Pasalnya, publik tengah menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran pemda, khususnya bujet penanganan Covid-19. Syukurnya, di tengah kesibukannya, ia masih dapat berbincang dengan Majalah Pajak melalui telekonferensi pada pertengahan Agustus 2021.

Ia menyebutkan, penyerapan belanja APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sampai dengan akhir juli 2021 sekitar 36,6 persen atau lebih rendah dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 41,8 persen. Sementara, per 31 Juli 2021, anggaran daerah yang digunakan untuk penanganan Covid-19 meliputi dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), bantuan operasional kesehatan, dan dana desa yang baru 32,82 persen terealisasi dari komitmen daerah Rp 50,1 triliun.

Ia mengungkapkan, kendala terbesar penyaluran anggaran adalah ihwal lambatnya komunikasi dan koordinasi antara pemda dan legislatif daerah. “APBD-nya, kan, dilakukan perubahan, tetapi perubahan agak lambat. Karena APBD-nya terhambat, penyaluran juga lambat,” kata Prima.

Khusus di tahun 2020, DJPK memberikan relaksasi kemudahan pemanfaatan dana desa. Sebelumnya, pemanfaatan harus menyertakan persyaratan kinerja. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19—melalui program PEN. Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan cadangan sekitar Rp 9 triliun; DID tambahan sebesar Rp 5 triliun; hibah pariwisata sekitar Rp 7,3 triliun; bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Dirjen Perimbangan Keuangan itu bikin keuangan seimbang. Daerah yang pendapatannya sedikit, biar berimbang dikasih dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, semua harus adil,” kata Prima tentang tugasnya kini, seraya menambahkan bahwa DJPK juga telah melakukan reformasi untuk meminimalisasi pelanggaran atau penyelewengan berbasis sistem.

“Waktu saya masuk, DJPK pada saat itu sedang menjadi sorotan dengan adanya kasus yang terkait dengan praktik percaloan anggaran. Saya melakukan perbaikan struktural. Terus terang saja, DJP memberikan banyak inspirasi,” ujar Prima.

DJPK pun mendorong pemda untuk bersinergi dengan DJP. Prima menuturkan, “Saya dorong data transaksi harian pemda disampaikan ke DJP. Pemda harus bikin berita acara dari pemotongan-pemungutan. Kalau mereka enggak bikin itu, enggak akan saya kasih DBH (dana bagi hasil).”

Di sisi lain, DJP juga mendukung data agregat potensi pajak daerah. Misalnya, data potensi pajak restoran, karena DJP biasanya punya data PPN-nya.

Langkah itu berasal dari pengalaman Prima ketika mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerja Sama Perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten. Kala itu, ia menginisiasi integrasi pertukaran data dengan pemda terkait pengalihan tanah dan bangunan, dan data kendaraan bermotor yang saat itu diarahkan oleh Kantor Pusat DJP.

Kerja sama internasional

Urusan kerja sama ia dalami setidaknya sejak menjadi Kepala Seksi Direktorat HPI (Hubungan Perpajakan Internasional) tahun 1998 dan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Internasional. Ketika itu, wakil Indonesia di Steering Group OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information (GFTI) ini harus menyusun skema kebijakan tax treaty, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara untuk meminimalkan pajak berganda dan penghindaran pajak. Tugas serupa juga ia lakukan ketika menjadi Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2012–2015) dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara (2015–2017).

“Jadi staf ahli penerimaan negara pun masih ngurusin tax treaty. Karier saya itu banyak di perpajakan internasional. Dulu TP (transfer pricing), termasuk APA (advance pricing agreement) saya ikut mengonsep, saya masih hafal bagaimana traditional matters, CUP (comparable uncontrolled price),” kenang alumnus Universitas Denver Amerika Serikat ini.

APA merupakan skema untuk menyelesaikan sengketa TP berupa kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP, maupun DJP dengan otoritas pajak negara mitra. Sementara, CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Senang berelasi

Kepiawaian Prima dalam menjalin kerja sama telah terpupuk sejak masa sekolah. Pria kelahiran Jakarta tahun 1986 ini mengaku paling senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi. Prima pun terbiasa menjalin komunikasi yang baik dengan guru, rekan sejawat, maupun mitra dari luar sekolah. Tak heran bila ia kerap terpilih menjadi ketua kelas.

“Waktu SMA saya orang yang senang memerhatikan segala sesuatu. Saya melihat orang yang sukses memimpin itu dari ilmu manajamen. Makanya saya memilih kuliah di luar kota karena ingin ngekos, mengatur diri sendiri. Dulu saya sangat memimpin, mungkin karena saya anak pertama, biasa memimpin,” kenang alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini.

Di sisi lain, pria berhobi membaca ini memiliki ambisi untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Prima rela meninggalkan pekerjaannya sebagai bankir di perusahaan asing demi menjadi pegawai di Kemenkeu dan meraih beasiswa.

“Padahal gaji saat di bank asing itu tinggi dibandingkan menjadi PNS. Tapi balik lagi, saya ini orangnya suka belajar, mengetahui hal baru, berelasi dengan orang,” tambah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Unsoed ini.

Recollection

Gunting Emas Pria Nastiti

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saat remaja ia bertugas menjaga warung, kos-kosan, hingga peternakan. Hemat dan efisien menjadi spirit dalam kebijakannya di pemerintahan.

Beberapa hari setelah peringatan Hari Jadi Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) 17 Juli, Majalah Pajak berkesempatan berbincang dengan Mardiasmo, Ketua Komwasjak. Di awal obrolan, ia menjelaskan bahwa penetapan Hari Jadi Komwasjak sesuai dengan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non-struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Mardiasmo mengatakan, pada peringatan Hari Jadi Komwasjak yang pertama kali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi apresiasi sekaligus menyampaikan beberapa arahan. Pertama, komposisi Komwasjak sekarang ini merupakan komposisi yang sangat ideal—berisi mereka yang mempunyai pengalaman langsung dalam mengelola sebuah institusi penerimaan negara, yakni pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Sehingga Komwasjak diharapkan tidak sekadar mengawasi melainkan memikirkan strategi sekaligus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemulihan penerimaan negara.

Kedua, APBN diharapkan hadir dalam kondisi pandemi dan harus dijaga, sehingga tetap menjadi instrumen fiskal yang sehat. Artinya, penerimaan negara harus meningkat atau cukup; belanja harus efektif, efisien, dan tepat sasaran; pembiayaannya harus hati-hati dan pruden.

“Kita juga diminta Bu Menkeu untuk sama-sama mengawal Republik Indonesia, perekonomian, dan menjaga bangsa ini dari dampak pandemi yang luar biasa ini untuk kita sehatkan kembali—sehatkan masyarakatnya, sehatkan perekonomiannya, dan sehatkan APBN-nya,” kata Mardiasmo kepada Majalah Pajak, melalui telekonferensi pada pertengahan Juli lalu.

Ketiga, Sri Mulyani berharap agar Komwasjak menjadi institusi yang tidak hanya fokus dalam hal pengawasan, tetapi juga untuk membangun reputasi, kredibilitas dan trust pemangku kepentingan. Komwasjak berperan sebagai mediator pemangku kepentingan dengan institusi penerimaan negara, baik DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Keempat, Komwasjak diharapkan pula dapat menjadi mitra yang sangat tepercaya dalam mengawal perbaikan di bidang kebijakan dan administrasi. Tak kalah penting, Komwasjak harus bersifat independen, berperan secara konstruktif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang seimbang untuk kepentingan negara dan dunia usaha. Dengan demikian, penerimaan negara menjadi adil, sederhana, kredibel.

“Setelah arahan Bu Menteri, kami mengadakan rapat untuk meredesain dan mereaktualisasi, termasuk mentransformasi untuk mencapai itu semua,” jelas Mardiasmo.

Sepanjang Januari-Juli 2021, Komwasjak telah menghasilkan 26 rekomendasi bertema kolaborasi, salah satunya menginisiasi penguatan program sinergi DJP-DJBC, yakni joint program yang meliputi joint data, profile, analysis, operation, audit, investigasi, intelligence, collection, proses pisnis dan teknologi informasi, secondment, dan program sinergi reformasi lainnya. Program-program tersebut sekaligus demi mengefisiensikan administrasi pelayanan publik.

Di samping itu, mulai tahun 2021, Komwasjak melakukan kajian dan pengamatan bersama mengenai pajak dan bea cukai, yang telah menghasilkan rekomendasi pengawasan impor tekstil. Saat ini Komwasjak sedang dalam proses melakukan pengkajian dan pengamatan terkait dengan sinkronisasi sinkronisasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), serta pengawasan perpajakan industri kelapa sawit di kawasan berikat.

“Komwasjak juga menerima pengaduan atau masukan dari masyarakat apabila terdapat sistem, prosedur, atau kebijakan perpajakan yang aturan atau pelaksanaannya dirasa kurang tepat. Komwasjak melaksanakan mediasi antara pengadu dengan institusi terkait,” jelas Mardiasmo.

Menurutnya, ke depan, administrasi penerimaan negara harus efektif dan efisien dalam melayani maupun mengawasi.

Guntingan Wamen

Mardiasmo tersohor dengan pribadi yang responsif dan serba-efisien. Bahkan, ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (periode 2014–2019), Kemenkeu akrab dengan istilah “guntingan Wamen”. Ia pun mendapat julukan pria dengan gunting emas (The Man With Golden Scissors). Mardiasmo tak segan memotong pos anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih produktif, khususnya untuk mendongkrak penerimaan negara atau meningkatkan kualitas belanja negara.

“Kalau falsafah Jawa itu gemi nastiti ngati-ati. Jadi, tugas Wamenkeu itu menjadi koordinator eselon I. Saya melakukan one-on-one meeting. Saya mencoba melihat Kemenkeu harus menjadi contoh dulu untuk berhemat. Saya coba menyisir belanja barang, ada pos birokrasi (terutama honorarium dan perjalanan dinas), saya kan belajar accounting—mana yang core function dan mana yang supporting-nya. Beberapa belanja atau kegiatan yang tidak menambah manfaat (non value-added activities) saya kurangi atau potong,” ungkap Mardiasmo yang juga Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini.

Alumnus University of Birmingham Inggris ini menjelaskan, kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran terdapat dalam prinsip value for money dan teori ABC alias activity-based costing. Artinya, kebijakan harus berlandaskan pada fungsi inti bukan fungsi pendukung. Pola ini lebih dikenal dengan istilah anggaran berbasis kinerja. Namun, harus diakui, pola yang diimplementasikan justru berbalik menjadi yang diistilahkan Mardiasmo sebagai anggaran “berbaju” kinerja.

Jalan birokrat

Kejelian Mardiasmo soal anggaran memang tak perlu diragukan. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), ia sudah tertarik untuk menyoroti perihal efisiensi anggaran melalui konsep otonomi daerah. Padahal kala itu—sekitar tahun 1998 sampai 2000—konsep itu masih sangat jarang dibahas. Disertasi S3 berjudul The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management – The Case of Indonesia.

Pulang ke Indonesia, ia dipercaya oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu menyusun sejumlah aturan, antara lain pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian, ia dipercaya oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Pada saat Kemenkeu dinakhodai oleh Jusuf Anwar (2004–2005), Mardiasmo dipercaya menjadi koordinator pembuatan roadmap Kemenkeu, yang hasilnya antara lain mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta membentuk beberapa unit eselon I, antara lain Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)—yang akhirnya dipimpin oleh Mardiasmo (2006–2010). Saat menjabat, Mardiasmo menghasilkan banyak regulasi serta merancang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) guna pengawasan keuangan daerah.

Setelah memimpin DJPK, Mardiasmo mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sini ia banyak menyoroti penerapan value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) penggunaan anggaran.

Pada periode awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardiasmo kembali lagi ke Kemenkeu dan dipercaya menjadi Wamenkeu. Saat menjabat, Mardiasmo tetap konsisten mengusung value for money dalam setiap kebijakannya. Sri Mulyani, melalui instruksi menteri, memberi keleluasaan padanya untuk mengawal program efisiensi anggaran di lingkungan Kemenkeu.

Pengusaha cilik

Rupanya sifat cermat dan berhemat Mardiasmo memang sudah terpupuk sejak ia remaja. Diasmo—panggilannya di rumah—sudah ditugaskan ayahandanya Soemardi Yatmosoemarto untuk menjaga warung, beternak ayam, dan mengurusi kos-kosan. Maka, tak heran jika pria kelahiran Solo, 10 Mei 1958 ini terbiasa jeli dalam urusan hitung-hitungan ekonomi. Tugas itu bukan hanya sebagai wadah pembelajaran, melainkan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah Mardiasmo.

“Ditambah lagi waktu Bapak meninggal, Ibunda mengajarkan gemi nastiti ngati-ati—hemat, cermat, dan hati-hati. Itu saya pegang terus sampai sekarang,” kenangnya.

Mardiasmo pun tidak memiliki banyak waktu untuk bermain. Di sela-sela menjaga warung, pria yang memiliki hobi bermain voli dan pingpong ini mengisi waktu dengan belajar dan mengajari (transfer of knowledge) kepada teman-teman sekolah yang membutuhkan. Hal inilah yang membuatnya dianugerahi kepiawaian mengajar dan akhirnya menjadi dosen di FE UGM (1983).

 

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Recollection

Harmonikan Frekuensi Kemitraan

Diterbitkan

pada

Musik tidak dihasilkan dari satu nada, melainkan kesatuan dan kesinambungan suara. Begitu pula kepatuhan pajak, DJP membutuhkan peran semua pihak.

Beberapa jam sebelum berbuka puasa, Rabu (5/5/2021), Majalah Pajak berkesempatan berbincang dengan Ikhwanudin di ruangannya. Kepala Seksi Kemitraan Wajib Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP ini rupanya baru saja selesai mengoordinasikan sosialisasi insentif pajak untuk Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Seperti diketahui, saat ini pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan fasilitas insentif pajak berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Ya, beberapa tahun belakangan ini DJP terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi, kementerian/lembaga, sivitas akademika, dan sebagainya. Sebab, sejatinya kepatuhan pajak merupakan cita-cita bersama untuk kemajuan Indonesia.

“Kita memperkuat jaringan kemitraan yang pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, visi, komitmen, informasi,” kata pria yang biasa dipanggil Ikhwan ini.

DJP intensif menjalin koordinasi dengan asosiasi dunia usaha, yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Harmonisasi juga terjaga bersama empat asosiasi konsultan pajak, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (APKP2I), Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI).

Kunci strategi kemitraan yang dilakukan adalah saling membantu menyukseskan program kerja mitra. Ikhwan mencontohkan, “Asosiasi memiliki program kerja peningkatan kapasitas dan sosialisasi peraturan perpajakan; DJP membantu menyelenggarakan dan menghadirkan narasumber. Sebaliknya, di setiap penyusunan peraturan teknis, DJP melakukan serap aspirasi dan meminta asosiasi untuk memberi masukan.”

Contoh konkret, DJP melakukan diskusi intensif bersama asosiasi pengusaha dan konsultan dalam penyusunan draf Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Alhasil, tidak ada resistensi ketika aturan sapujagat itu terbit. Pola seirama dilakukan pula ketika penyusunan regulasi turunan UU CK, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9/2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Bersama asosiasi, konsultan, mitra kerja lainnya, kita sama-sama menyusun program. Berjalan seperti satu tim. Semua menjalankan fungsinya mengedukasi kesadaran pajak, membangun sistem perpajakan yang baik,” kata eks-Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pamekasan ini.

Seksi Kerja Kemitraan Wajib Pajak P2Humas DJP juga bertugas menjajaki komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi XI DPR RI. Sepanjang 2020–2021, DPR dan DJP menyamakan persepsi mengenai UU CK klaster perpajakan.

“Dengan Komisi XI DPR RI kami melakukan sosialisasi bersama dengan melibatkan unit eselon I lainnya di Kemenkeu. Kami juga mengundang kepala daerah setempat. Semua menyamakan frekuensi bagaimana kebijakan nantinya dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Ikhwan.

DJP bersyukur saat ini semua elemen dapat satu suara melantunkan kesadaran pajak. “Saya pikir selama ini hanya miskomunikasi. Padahal, mereka semua menunggu untuk saling diskusi, memberi masukan yang baik bagi perpajakan di Indonesia,” tambahnya.

DJP juga menjembatani masyarakat untuk mengenal investasi di pasar modal dan membantu pengusaha untuk melakukan initial public offering (IPO). Upaya itu diwujudkan melalui kerja sama yang dibina dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam penyelenggaraan kegiatan bertajuk Go Public Workshop Road to initial public offering (IPO) yang diikuti lebih dari 2.000 Wajib Pajak (WP) dan acara puncak bertema Capital Market Summit and Expo (CMSE).

Dalam kegiatan yang berlangsung pada tahun 2020 itu, DJP menerima apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) karena mendukung kemajuan pasar modal Indonesia.

“Berkat acara CMSE itu ada peningkatan WP yang contribute di sana. Karena WP awalnya takut masuk (BEI). Kami jelaskan, WP kalau masuk bursa, laporannya menjadi rapi dan terbuka karena melalui audit terlebih dahulu. Mereka yang masuk ke bursa formatnya berstandar internasional,” jelas Ikhwan.

DJP merangkul pula 287 tax center di universitas di seluruh Indonesia. Mahasiswa dan dosen diajak berperan memberi konsultasi perpajakan, khususnya ketika masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Komitmen ini dituangkan dalam penyelenggaraan Forum Tax Center Nasional dan penandatanganan kesepakatan bersama Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI).

“Dulu ATPETSI dan DJP berjalan sendiri-sendiri. Setelah kita komunikasi, ternyata tujuannya sama, mengedukasi kesadaran pajak. Ke depan kami ingin mengembangkan tax center supaya perannya lebih luas. Itu masih didiskusikan kita bantu infrastrukturnya,” kata Ikhwan.

Musik alat komunikasi

Ikhwan memang tumbuh dari lingkungan yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Perusahaan multinasional tempat ia bekerja mengandalkan kerja sama antardivisi dalam mencapai target perusahaan.

“Saya bekerja di bagian keuangan dan akuntansi, kadang membantu divisi lain di bagian marketing biar targetnya tercapai. Kalau di swasta saling bekerja sama, yang penting target tercapai. Etos kerja di swasta dulu jadi penentu, bahwa kerja maksimal, bekerja lebih dari yang semestinya tapi terukur dan adil,” kenang pria kelahiran Lampung, 28 Mei 1975 ini.

Meneropong lebih jauh, nilai kebersamaan telah tertanam sejak Ikhwan kecil. Ayahnya, Abdullah Ali Akbar, membangun keharmonisan sembilan anaknya melalui musik. Seluruh anak wajib menguasai alat musik yang berbeda supaya dapat melantunkan lagu bersama.

“Ternyata Bapak menggunakan musik sebagai alat komunikasi. Bapak mengajarkan kesembilan anaknya sejak kecil untuk nge-jam bareng biar saling kompak. Nge-jam, mencairkan hubungan, ketawa-ketawa. Lagu favorit kami dulu ‘Melayang’ (January Christy) dan ‘Kumpul Bocah’ (Vina Panduwinata),” kenang pria yang piawai memainkan gitar ini.

Kala itu, ayahnya berpesan agar seluruh anaknya memiliki studio musik sendiri di rumahnya masing-masing. Jika ada salah satu yang kesulitan biaya, saudara lainnya harus saling membantu. Kini keinginan itu pun terwujud.

Bakat bermain musik juga menjadi modal bagi Ikhwan dalam bergaul. Ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kanwil DJP Jakarta Barat, musik digunakan Ikhwan sebagai sarana membangun kerja sama. Ia dan tim bahkan sempat menciptakan lagu bersama.

Jakbar berkibar yakin menang/bekerja keras juga bekerja cerdas/ menjunjung integritas/saling sinergi dengan sepenuh hati demi ibu pertiwi,” begitu penggalan lagu berjudul “Jakbar Berkibar” itu.

Lanjut baca

Populer