Connect with us

Recollection

Inspirasi dari Hobi Berelasi

Diterbitkan

pada

Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sejak duduk di bangku SMA, Prima sudah tertarik ilmu manajemen dan senang berelasi. Kelak, ia memimpin aneka sinergi di berbagai level dan wilayah.

Beberapa bulan belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, wira-wiri di pelbagai konferensi pers atau webinar. Pasalnya, publik tengah menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran pemda, khususnya bujet penanganan Covid-19. Syukurnya, di tengah kesibukannya, ia masih dapat berbincang dengan Majalah Pajak melalui telekonferensi pada pertengahan Agustus 2021.

Ia menyebutkan, penyerapan belanja APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sampai dengan akhir juli 2021 sekitar 36,6 persen atau lebih rendah dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 41,8 persen. Sementara, per 31 Juli 2021, anggaran daerah yang digunakan untuk penanganan Covid-19 meliputi dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), bantuan operasional kesehatan, dan dana desa yang baru 32,82 persen terealisasi dari komitmen daerah Rp 50,1 triliun.

Ia mengungkapkan, kendala terbesar penyaluran anggaran adalah ihwal lambatnya komunikasi dan koordinasi antara pemda dan legislatif daerah. “APBD-nya, kan, dilakukan perubahan, tetapi perubahan agak lambat. Karena APBD-nya terhambat, penyaluran juga lambat,” kata Prima.

Khusus di tahun 2020, DJPK memberikan relaksasi kemudahan pemanfaatan dana desa. Sebelumnya, pemanfaatan harus menyertakan persyaratan kinerja. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19—melalui program PEN. Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan cadangan sekitar Rp 9 triliun; DID tambahan sebesar Rp 5 triliun; hibah pariwisata sekitar Rp 7,3 triliun; bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Dirjen Perimbangan Keuangan itu bikin keuangan seimbang. Daerah yang pendapatannya sedikit, biar berimbang dikasih dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, semua harus adil,” kata Prima tentang tugasnya kini, seraya menambahkan bahwa DJPK juga telah melakukan reformasi untuk meminimalisasi pelanggaran atau penyelewengan berbasis sistem.

“Waktu saya masuk, DJPK pada saat itu sedang menjadi sorotan dengan adanya kasus yang terkait dengan praktik percaloan anggaran. Saya melakukan perbaikan struktural. Terus terang saja, DJP memberikan banyak inspirasi,” ujar Prima.

DJPK pun mendorong pemda untuk bersinergi dengan DJP. Prima menuturkan, “Saya dorong data transaksi harian pemda disampaikan ke DJP. Pemda harus bikin berita acara dari pemotongan-pemungutan. Kalau mereka enggak bikin itu, enggak akan saya kasih DBH (dana bagi hasil).”

Di sisi lain, DJP juga mendukung data agregat potensi pajak daerah. Misalnya, data potensi pajak restoran, karena DJP biasanya punya data PPN-nya.

Langkah itu berasal dari pengalaman Prima ketika mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerja Sama Perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten. Kala itu, ia menginisiasi integrasi pertukaran data dengan pemda terkait pengalihan tanah dan bangunan, dan data kendaraan bermotor yang saat itu diarahkan oleh Kantor Pusat DJP.

Kerja sama internasional

Urusan kerja sama ia dalami setidaknya sejak menjadi Kepala Seksi Direktorat HPI (Hubungan Perpajakan Internasional) tahun 1998 dan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Internasional. Ketika itu, wakil Indonesia di Steering Group OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information (GFTI) ini harus menyusun skema kebijakan tax treaty, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara untuk meminimalkan pajak berganda dan penghindaran pajak. Tugas serupa juga ia lakukan ketika menjadi Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2012–2015) dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara (2015–2017).

“Jadi staf ahli penerimaan negara pun masih ngurusin tax treaty. Karier saya itu banyak di perpajakan internasional. Dulu TP (transfer pricing), termasuk APA (advance pricing agreement) saya ikut mengonsep, saya masih hafal bagaimana traditional matters, CUP (comparable uncontrolled price),” kenang alumnus Universitas Denver Amerika Serikat ini.

APA merupakan skema untuk menyelesaikan sengketa TP berupa kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP, maupun DJP dengan otoritas pajak negara mitra. Sementara, CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Senang berelasi

Kepiawaian Prima dalam menjalin kerja sama telah terpupuk sejak masa sekolah. Pria kelahiran Jakarta tahun 1986 ini mengaku paling senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi. Prima pun terbiasa menjalin komunikasi yang baik dengan guru, rekan sejawat, maupun mitra dari luar sekolah. Tak heran bila ia kerap terpilih menjadi ketua kelas.

“Waktu SMA saya orang yang senang memerhatikan segala sesuatu. Saya melihat orang yang sukses memimpin itu dari ilmu manajamen. Makanya saya memilih kuliah di luar kota karena ingin ngekos, mengatur diri sendiri. Dulu saya sangat memimpin, mungkin karena saya anak pertama, biasa memimpin,” kenang alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini.

Di sisi lain, pria berhobi membaca ini memiliki ambisi untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Prima rela meninggalkan pekerjaannya sebagai bankir di perusahaan asing demi menjadi pegawai di Kemenkeu dan meraih beasiswa.

“Padahal gaji saat di bank asing itu tinggi dibandingkan menjadi PNS. Tapi balik lagi, saya ini orangnya suka belajar, mengetahui hal baru, berelasi dengan orang,” tambah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Unsoed ini.

Recollection

“Narima” Jadi Peramu Titik Temu

Diterbitkan

pada

Gunawan Pribadi Asisten Deputi Fiskal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

Gemar kumpul dan bergaul, Gupri amat menikmati tugasnya kini: mengharmonisasikan kepentingan pelbagai pihak ke dalam rancangan peraturan.

Beberapa pekan terakhir di ujung tahun 2021, Gupri, panggilan karib Gunawan Pribadi, disibukkan dengan berbagai pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kebijakan insentif perpajakan sehubungan pandemi Covid-19. Untungnya, Majalah Pajak, tetap dapat berbincang dengannya di sela kesibukannya sebagai Asisten Deputi Fiskal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Kemarin itu zoom meeting seharian penuh. Pagi hari membahas klaster Pajak Penghasilan (PPh) dengan Direktorat Peraturan Perpajakan II, siangnya hingga sore membahas klaster Ketentuan Umum Perpajakan dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I. Peraturan pemerintah untuk dua klaster ini memang harus diprioritaskan karena akan berlaku mulai 1 Januari 2022,” kata Gupri di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian, pada Selasa pagi (21/1).

Ia menjelaskan, penyusunan PP dan PMK terkait UU HPP, antara lain harus melibatkan Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemrakarsa mengerahkan seluruh unit eselon I, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Biro Hukum.

Salah satu peraturan turunan UU HPP yang sudah terbit adalah mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Reformasi fiskal

Ia mengungkap, sejatinya rencana mereformasi peraturan perpajakan telah dibahas sebelum pandemi Covid-19 melanda. Kala itu, pemerintah memandang perlu melakukan reformasi dari sisi regulasi demi meningkatkan pelayanan dan pengawasan pajak untuk menciptakan kepatuhan sukarela. Pasalnya, rasio pajak Indonesia yang cenderung menurun sejak 2012 hingga 2017. Kemenkeu mencatat, rasio pajak Indonesia sebesar 14 persen (2012); 13,60 persen (2013); 13,10 persen (2014); 11,60 persen (2015); 10,80 persen (2016); 10,70 persen (2017).

Gupri menekankan, reformasi fiskal merupakan bagian untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Prospek ekonomi 2045 yang dituju pemerintah, yakni pendapatan per kapita mencapai 29.300 dollar AS, Indonesia masuk dalam empat besar ekonomi dunia, struktur perekonomian yang lebih produktif, dan sektor jasa yang maju.

Selain itu, pemerintah juga sedang dalam proses pembangunan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Secara simultan, pemerintah memperkuat reformasi struktural lewat sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA).

“Bahwa kemudian UU Cipta Kerja dan UU HPP terbit setelah pandemi Covid-19, tidak semata-mata dipicu oleh pandemi, melainkan untuk reformasi fiskal yang telah direncanakan sebelumnya,” kata Gupri.

“Sementara penerbitan UU HPP karena juga momentumnya adalah kita punya ruang di Prolegnas untuk pembahasan UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Kita manfaatkan itu dengan format omnibus law, yaitu memuat juga perubahan UU PPh (Pajak Penghasilan) dan UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam RUU KUP. Dalam proses pembahasan dengan DPR, nama RUU KUP kemudian diubah menjadi RUU HPP.”

Gupri lantas menyinggung tentang putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Judicial review ini merupakan tantangan pertama dan utama dari pelaksanaan UU HPP. Karena konstruksi UU HPP mengikuti pola omnibus law UU Cipta Kerja, dikhawatirkan UU HPP dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat juga sebagaimana putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Adapun secara materi atau substansi, saya tidak melihat adanya tantangan yang berarti karena secara umum kebijakan-kebijakan yang diatur telah disepakati bersama dengan DPR,” jelas Gupri.

Insentif pajak

Selain itu, ia juga turut terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan PMK Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Intinya, menurut Gupri, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik investasi, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran Indonesia Maju.”

“RPJMN 2020-2024 mengharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun dengan kontribusi pertumbuhan investasi rata-rata 7 persen per tahun. Target pertumbuhan investasi ini perlu didukung dengan insentif fiskal dan insentif nonfiskal,” kata Gupri.

Saat ini ia tengah mengumpulkan dan mengharmonisasikan masukan-masukan kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka mengevaluasi aturan dan efektivitas tax llowance.

“Berdasarkan pengalaman, evaluasi insentif tax allowance adalah tugas yang berat. Kami harus mengoordinasikan KL-KL yang berbeda keinginan dan kepentingannya. Kami sudah memulai proses evaluasi dengan mengadakan kick off meeting,” kata Gupri.

Menurut kajian BKF, tax allowance bukanlah alasan utama berinvestasi di Indonesia. “Kami pun melakukan monev (monitoring dan evaluasi) dengan melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan yang mendapatkan insentif. Informasi yang kami dapatkan, alasan mereka berinvestasi di Indonesia adalah karena pasar Indonesia besar,” ungkap Gupri.

Namun, di sisi lain, beberapa K/L tetap menginginkan perluasan tax allowance. “Mereka berdalih selalu ditanya calon investor mengenai insentif apa yang ditawarkan Indonesia. Jadi, ya inilah tugas kami ke depan, mengharmoniskan pandangan, kepentingan, dan masukan seluruh stakeholders,” ungkap Gupri.

Ia juga ikut menyusun insentif fiskal lainnya, seperti PMK Nomor 128 tentang 2019 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Vokasi dan PMK Nomor 153 Tahun 2020 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Insentif super deduction vokasi diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Sedangkan, super deduction litbang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang.

Berawal dari DJP

Kepiawaian Gupri mengharmonisasikan sejumlah kepentingan tertempa sejak ia berkarier di DJP. Saat ditempatkan di Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional tahun 2000, ia mulai belajar berkoordinasi secara lintas lembaga dan negara untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan P3B. Ditambah lagi, saat diamanahi tugas sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II BKF, Gupri menjadi Senior Advisor to Executive Director World Bank (2010–2013), menjadi salah satu wakil pemerintah Indonesia. Di sana, alumnus University of Southern California ini bertugas membuat analisis dan memberikan masukan kepada executive director dalam pengambilan keputusan.

“Executive Director itu mewakili pemerintah suatu negara atau negara-negara selaku pemegang saham World Bank. Di World Bank terdapat 25 executive directors yang mewakili 189 negara anggota. Seluruh keputusan World Bank harus disetujui oleh board of executive directors. Jadi, secara organisasi, kedudukan board of executive directors itu berada di atas Presiden World Bank,” kenang Gupri.

Selesai penugasan di sana, ia kembali berdinas di BKF sebagai Kepala Bidang Perpajakan Internasional. Hingga akhirnya, mulai Mei 2017, ia melabuhkan kariernya di Kemenko Perekonomian melalui proses open bidding.

“Dari sisi pekerjaan, saya senang bekerja di Kemenko Perekonomian. Ibarat baju, baju Kemenko Perekonomian itu lebih lega, tidak kekecilan ukurannya. Kemenko Perekonomian memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas. Itu penting bagi saya,” kata Gupri,

Pekerjaannya saat ini otomatis membuatnya bertemu dengan banyak pihak, tambah banyak teman, sekaligus tambah banyak jenis pekerjaan.

“Ibarat makan di restoran padang, hidangan pekerjaannya sangat banyak. Saya bisa memilih apa yang saya suka, bisa juga sekadar mencicipi, meskipun ada juga yang suka atau tidak suka harus saya makan,” kata Gupri.

Semasa remaja, pria kelahiran Semarang, 14 Agustus 1968 ini ternyata juga sudah piawai dalam bersosialisasi. Gupri tidak hanya bergaul dengan teman sebaya, tetapi juga lintas generasi di lingkungan rumah.

“Di kampung saya di Semarang ada tanah lapang. Setiap sore semua orang, tua-muda, besar-kecil, kumpul di situ. Saya selalu hadir. Sore bermain di lapangan, malam kumpul-kumpul ngobrol. Besoknya ada ujian pun, saya tetap hadir kumpul-kumpul, meskipun sambil bawa buku untuk belajar. Ada tetangga yang heran, ‘Kamu ini dolan (main) terus, tapi bisa masuk SMP favorit, masuk SMA favorit,’” kenang alumnus SMAN 3 Semarang ini.

Orangtua Gupri juga menanamkan nilai untuk selalu rida dan bersyukur dengan segala ketetapan Sang Khalik. Tantangan, risiko, dan konsekuensi berpindah-pindah penugasan merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang dijalaninya dengan lapang dada.

“Ibu mengajarkan saya untuk narima ing pandhum (ikhlas terhadap segala anugerah). Mungkin karena prinsip narima itu, saya merasa nyaman-nyaman aja berpindah-pindah instansi—meskipun harus berubah-ubah penghasilan juga,” ujarnya sembari tertawa.

Lanjut baca

Recollection

Cinta Pajak karena Terbiasa

Diterbitkan

pada

Arifin Rosid Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan

Menyusun kebijakan perpajakan ternyata mirip membuat rakitan elektronika. Keduanya perlu kejelian dan logika—hal yang disuka peneliti pajak ini sejak belia.

Malam di tahun 1980-an, di Desa Kinandang, Magetan, Jawa Timur, masih gelap gulita. Tak ada listrik dan aktivitas warga di malam hari. Namun, di sebuah rumah, samar cahaya bulan memantulkan bayangan bocah yang tengah mondar-mandir sembari mendongakkan wajah ke langit. Rupanya, ia sedang mencari sumber utama cahaya untuk mencari posisi terbaik meletakkan sebuah alat.

Perkenalkan, bocah yang baru duduk di bangku SMP itu bernama Ochid—panggilan karib Arifin Rosid. Ia membawa instrumen hasil rakitannya sendiri dari transistor dan resistor yang dibeli di Toko Bintang Mas Elektronik, Madiun. Alat itu berfungsi sebagai alarm pendeteksi maling. Alat itu akan menghasilkan gelombang listrik dan menimbulkan bunyi bila ia menangkap bayangan seseorang. Ngiuw, ngiuw, ngiuw,” begitu kira-kira bunyinya.

Sembari tertawa, Ochid mengisahkan masa kecilnya itu di ruang kerjanya, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada Majalah Pajak, Selasa (2/12).

“Karena enggak ada listrik, saya awalnya membuat alat sendiri. Dulu kita punya semacam transistor dan resistor, namanya LDR (light dependent resistor). Resistor, transistor kita solder. Untuk nyolder, kita bakar pakai arang,” kenang Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan ini.

Di samping sudah ada petunjuk perakitan, inovasinya itu juga diilhami dari beragam sumber bacaan, antara lain koran Suara Karya dan majalah tentang elektronik milik sahabatnya. Ketertarikan Ochid pada dunia elektronika juga didukung oleh ayahnya Subandi, yang berprofesi sebagai guru.

Selepas SMAN 1 Maospati (1994), keseriusan pada bidang elektronika dibuktikan Ochid dengan memilih Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom)—kini Universitas Telkom Bandung. Namun, setelah diterima dan membayar biaya pendidikan di sana, ia juga menjajal mengikuti tes masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN. Tak disangka, ia diterima di Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan. Berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya Ochid memilih STAN dan harus merelakan mimpinya untuk menggeluti bidang elektronika.

“Waktu itu di Telkom bisa mengundurkan diri dan uang dikembalikan dengan syarat diterima di UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri). Saat itu, saya juga diterima di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pertimbangan memilih STAN juga sangat prestisius dan orangtua merestui. Padahal, saya belum ada bayangan akan belajar akuntansi, kerja di Kementerian Keuangan,” kenang Ochid.

Saat menjalani kuliah, Ochid ternyata belum bisa sepenuhnya meninggalkan mimpinya. Pria berkaca mata ini pun berusaha mengalihkan kegundahan hati dengan menggambar yang merupakan hobi keduanya. Ochid sempat menjadi ilustrator atau kartunis media kampus dan memenangkan dua lomba, yaitu juara pertama lomba karikatur dan juara kedua lomba grafiti.

Tertarik akuntansi

Bak pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino ‘cinta tumbuh karena terbiasa’, Ochid pun mulai jatuh hati dengan bidang studi akuntansi. Menurutnya, akuntansi merupakan ilmu yang membutuhkan kejelian dan kerangka berpikir yang logis, tidak beda jauh dengan elektronika.

“Akuntansi butuh ketelitian yang tinggi, kalau enggak balance gimana—bagaimana jurnal penyesuaian. Apalagi kalau kita audit, harus terstruktur, kertas kerja pemeriksaan harus terogranisasi dengan baik,” kata Ochid.

Ketertarikan itu membuatnya memutuskan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di tahun 2001. Di fase ini ia sudah bekerja sebagai Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Di sisi lain, keputusannya kuliah juga dilatarbelakangi oleh niat untuk mengundurkan diri dari DJP karena ingin mencoba merintis karier di instansi lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan PT Telkom (Persero) Tbk. Kalau tidak, ia juga ingin menjadi dosen. Namun, ayahnya tidak merestui.

“Enggak usah resign, tetap jadi pegawai pajak yang baik saja,” tambah Ochid menirukan perkataan ayahnya.

Ia lantas bertekad menekuni ilmu ekonomi dengan mengambil program magister manajemen keuangan di Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2006. Ilmu ini sekaligus menjadi penunjang kariernya ketika menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Seksi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II.

Atas saran dosen pembimbingnya di Universitas Narotama, Profesor Arsono Laksmana, Ochid terpacu untuk melanjutkan pendidikan S3 di dalam negeri dengan biaya sendiri. Syukurnya, ia justru mendapat program beasiswa dari Bank Dunia di University of New South Wales (UNSW) Australia. Ochid mengambil program doktor di bidang perpajakan. Ochid pun semakin tertarik untuk mendalami ilmu ekonomi, akuntansi, dan perpajakan.

“Ternyata ilmu perpajakan ini banyak aspek, ekonomi, sosial, bahkan psikologi karena kita harus siap menghadapi berbagai respons Wajib Pajak. Dinamika bekerja Direktorat Jenderal Pajak cukup lintas dimensi, sangat menarik bagi saya,” kata peraih Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik DJP tahun 2010 dan ASN Inspiratif DJP 2021 ini.

Jadi peneliti dan analis

Pulang ke tanah air, Ochid banyak dilibatkan sebagai tim peneliti dan pengkaji kebijakan, antara lain menulis riset berjudul “Do perceptions of corruption influence personal income taxpayer reporting behaviour? Evidence from Indonesia” yang dipresentasikan di 12th International Conference on Tax Administration, Australia (2016). Lalu, “Assessing the Effectiveness of Law Enforcement In Improving Tax Compliance In Indonesia: An Empirical Investigation”, yang dipresentasikan di 5th Annual Tax Administration Research Centre (TARC) Workshop, University of Exeter Business School, Inggris (2017). Ochid bahkan pernah meraih The Best PhD Student Paper di konferensi 28th Annual Australasian Tax Teachers Association (ATTA) Australia.

Di tahun 2018, ia diamanahi tugas sebagai Kepala Seksi Dampak Kebijakan Umum, Direktorat PKP DJP. Setahun kemudian, menjabat Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan hingga sekarang.

“Jadi, saya bertugas melihat bagaimana dampak kebijakan perpajakan terhadap penerimaan, administrasi, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang optimal atau tidak,” kata peraih top 25 ASN inspiratif Anugrah ASN 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

“Contoh real tahun 2020, ada pandemi, DJP sebagai bagian dari Kemenkeu langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang responsif. Maret terkena korona, April langsung terbit peraturan, PMK (peraturan menteri keuangan) tentang insentif. Di situlah, bagian kita dari PKP berkoodinasi dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal), koordinasi dengan kemenko mendesain kebijakan-kebijakan insentif pajak,” kata Ochid.

Dosen di Departemen Akuntansi FEB Universitas Indonesia ini menuturkan, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menawarkan dua skema untuk mendesain kebijakan perpajakan di masa pandemi. Pertama, immediate response, yaitu kebijakan untuk membantu likuiditas dunia usaha.

“Jadi, yang tadinya bayar (pajak), enggak bayar, yang tadinya prosesnya lama dipercepat. Tapi di luar itu juga didukung oleh kebijakan nonpajak, klaster restrukturisasi kredit, bansos, dan prakerja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” tambah Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

Kedua, cushioning impact and preserving capacity, yakni berfokus membantu likuiditas, solvabilitas, dan tingkat penghasilan WP Badan yang terdampak. Sebagai contoh, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan sebesar 50 persen, yang diharapkan dapat membantu arus kas pelaku usaha sehingga aktivitas dan kapasitas bisnis mereka tetap dapat terjaga.

Kemudian, insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 200 Juta dalam setahun. Dengan tidak kena pajak, karyawan yang berpenghasilan Rp 4,5 juta hingga Rp 16,6 juta per bulan akan mendapat tambahan penghasilan sampai dengan Rp 1,4 Juta per bulan. Harapannya, daya beli mereka terlindungi.

Setelah insentif pajak diberikan, Ochid dan tim juga bertugas mengevaluasi dampak dari kebijakan itu berdasarkan hasil survei dan analisis. Ia mendapati bahwa yang menjadi pukulan terberat bagi lebih dari setengah responden WP Badan atau hampir 13 ribu pelaku usaha, adalah turunnya permintaan.

“Berdasarkan perusahaan yang selama ini membayar pajak, 70 persen pelaku usaha declare menurun penjualannya. Sehingga, di atas 90 persen perusahaan mengatakan insentif pajak bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk usahanya bertahan,” ungkap Ochid.

Ia mengatakan, terhadap analisis proses penyusunan hingga dampak kebijakan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Lanjut baca

Recollection

Gunting Emas Pria Nastiti

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saat remaja ia bertugas menjaga warung, kos-kosan, hingga peternakan. Hemat dan efisien menjadi spirit dalam kebijakannya di pemerintahan.

Beberapa hari setelah peringatan Hari Jadi Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) 17 Juli, Majalah Pajak berkesempatan berbincang dengan Mardiasmo, Ketua Komwasjak. Di awal obrolan, ia menjelaskan bahwa penetapan Hari Jadi Komwasjak sesuai dengan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non-struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Mardiasmo mengatakan, pada peringatan Hari Jadi Komwasjak yang pertama kali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi apresiasi sekaligus menyampaikan beberapa arahan. Pertama, komposisi Komwasjak sekarang ini merupakan komposisi yang sangat ideal—berisi mereka yang mempunyai pengalaman langsung dalam mengelola sebuah institusi penerimaan negara, yakni pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Sehingga Komwasjak diharapkan tidak sekadar mengawasi melainkan memikirkan strategi sekaligus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemulihan penerimaan negara.

Kedua, APBN diharapkan hadir dalam kondisi pandemi dan harus dijaga, sehingga tetap menjadi instrumen fiskal yang sehat. Artinya, penerimaan negara harus meningkat atau cukup; belanja harus efektif, efisien, dan tepat sasaran; pembiayaannya harus hati-hati dan pruden.

“Kita juga diminta Bu Menkeu untuk sama-sama mengawal Republik Indonesia, perekonomian, dan menjaga bangsa ini dari dampak pandemi yang luar biasa ini untuk kita sehatkan kembali—sehatkan masyarakatnya, sehatkan perekonomiannya, dan sehatkan APBN-nya,” kata Mardiasmo kepada Majalah Pajak, melalui telekonferensi pada pertengahan Juli lalu.

Ketiga, Sri Mulyani berharap agar Komwasjak menjadi institusi yang tidak hanya fokus dalam hal pengawasan, tetapi juga untuk membangun reputasi, kredibilitas dan trust pemangku kepentingan. Komwasjak berperan sebagai mediator pemangku kepentingan dengan institusi penerimaan negara, baik DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Keempat, Komwasjak diharapkan pula dapat menjadi mitra yang sangat tepercaya dalam mengawal perbaikan di bidang kebijakan dan administrasi. Tak kalah penting, Komwasjak harus bersifat independen, berperan secara konstruktif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang seimbang untuk kepentingan negara dan dunia usaha. Dengan demikian, penerimaan negara menjadi adil, sederhana, kredibel.

“Setelah arahan Bu Menteri, kami mengadakan rapat untuk meredesain dan mereaktualisasi, termasuk mentransformasi untuk mencapai itu semua,” jelas Mardiasmo.

Sepanjang Januari-Juli 2021, Komwasjak telah menghasilkan 26 rekomendasi bertema kolaborasi, salah satunya menginisiasi penguatan program sinergi DJP-DJBC, yakni joint program yang meliputi joint data, profile, analysis, operation, audit, investigasi, intelligence, collection, proses pisnis dan teknologi informasi, secondment, dan program sinergi reformasi lainnya. Program-program tersebut sekaligus demi mengefisiensikan administrasi pelayanan publik.

Di samping itu, mulai tahun 2021, Komwasjak melakukan kajian dan pengamatan bersama mengenai pajak dan bea cukai, yang telah menghasilkan rekomendasi pengawasan impor tekstil. Saat ini Komwasjak sedang dalam proses melakukan pengkajian dan pengamatan terkait dengan sinkronisasi sinkronisasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), serta pengawasan perpajakan industri kelapa sawit di kawasan berikat.

“Komwasjak juga menerima pengaduan atau masukan dari masyarakat apabila terdapat sistem, prosedur, atau kebijakan perpajakan yang aturan atau pelaksanaannya dirasa kurang tepat. Komwasjak melaksanakan mediasi antara pengadu dengan institusi terkait,” jelas Mardiasmo.

Menurutnya, ke depan, administrasi penerimaan negara harus efektif dan efisien dalam melayani maupun mengawasi.

Guntingan Wamen

Mardiasmo tersohor dengan pribadi yang responsif dan serba-efisien. Bahkan, ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (periode 2014–2019), Kemenkeu akrab dengan istilah “guntingan Wamen”. Ia pun mendapat julukan pria dengan gunting emas (The Man With Golden Scissors). Mardiasmo tak segan memotong pos anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih produktif, khususnya untuk mendongkrak penerimaan negara atau meningkatkan kualitas belanja negara.

“Kalau falsafah Jawa itu gemi nastiti ngati-ati. Jadi, tugas Wamenkeu itu menjadi koordinator eselon I. Saya melakukan one-on-one meeting. Saya mencoba melihat Kemenkeu harus menjadi contoh dulu untuk berhemat. Saya coba menyisir belanja barang, ada pos birokrasi (terutama honorarium dan perjalanan dinas), saya kan belajar accounting—mana yang core function dan mana yang supporting-nya. Beberapa belanja atau kegiatan yang tidak menambah manfaat (non value-added activities) saya kurangi atau potong,” ungkap Mardiasmo yang juga Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini.

Alumnus University of Birmingham Inggris ini menjelaskan, kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran terdapat dalam prinsip value for money dan teori ABC alias activity-based costing. Artinya, kebijakan harus berlandaskan pada fungsi inti bukan fungsi pendukung. Pola ini lebih dikenal dengan istilah anggaran berbasis kinerja. Namun, harus diakui, pola yang diimplementasikan justru berbalik menjadi yang diistilahkan Mardiasmo sebagai anggaran “berbaju” kinerja.

Jalan birokrat

Kejelian Mardiasmo soal anggaran memang tak perlu diragukan. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), ia sudah tertarik untuk menyoroti perihal efisiensi anggaran melalui konsep otonomi daerah. Padahal kala itu—sekitar tahun 1998 sampai 2000—konsep itu masih sangat jarang dibahas. Disertasi S3 berjudul The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management – The Case of Indonesia.

Pulang ke Indonesia, ia dipercaya oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu menyusun sejumlah aturan, antara lain pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian, ia dipercaya oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Pada saat Kemenkeu dinakhodai oleh Jusuf Anwar (2004–2005), Mardiasmo dipercaya menjadi koordinator pembuatan roadmap Kemenkeu, yang hasilnya antara lain mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta membentuk beberapa unit eselon I, antara lain Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)—yang akhirnya dipimpin oleh Mardiasmo (2006–2010). Saat menjabat, Mardiasmo menghasilkan banyak regulasi serta merancang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) guna pengawasan keuangan daerah.

Setelah memimpin DJPK, Mardiasmo mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sini ia banyak menyoroti penerapan value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) penggunaan anggaran.

Pada periode awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardiasmo kembali lagi ke Kemenkeu dan dipercaya menjadi Wamenkeu. Saat menjabat, Mardiasmo tetap konsisten mengusung value for money dalam setiap kebijakannya. Sri Mulyani, melalui instruksi menteri, memberi keleluasaan padanya untuk mengawal program efisiensi anggaran di lingkungan Kemenkeu.

Pengusaha cilik

Rupanya sifat cermat dan berhemat Mardiasmo memang sudah terpupuk sejak ia remaja. Diasmo—panggilannya di rumah—sudah ditugaskan ayahandanya Soemardi Yatmosoemarto untuk menjaga warung, beternak ayam, dan mengurusi kos-kosan. Maka, tak heran jika pria kelahiran Solo, 10 Mei 1958 ini terbiasa jeli dalam urusan hitung-hitungan ekonomi. Tugas itu bukan hanya sebagai wadah pembelajaran, melainkan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah Mardiasmo.

“Ditambah lagi waktu Bapak meninggal, Ibunda mengajarkan gemi nastiti ngati-ati—hemat, cermat, dan hati-hati. Itu saya pegang terus sampai sekarang,” kenangnya.

Mardiasmo pun tidak memiliki banyak waktu untuk bermain. Di sela-sela menjaga warung, pria yang memiliki hobi bermain voli dan pingpong ini mengisi waktu dengan belajar dan mengajari (transfer of knowledge) kepada teman-teman sekolah yang membutuhkan. Hal inilah yang membuatnya dianugerahi kepiawaian mengajar dan akhirnya menjadi dosen di FE UGM (1983).

 

Lanjut baca

Populer