Connect with us

Tax Light

Insentif yang Panjang dan Lama

Diterbitkan

pada

Penulis: Inge Diana Rismawanti Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Insentif sebetulnya tak beda dengan tambahan penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya beli, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

 

Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 pertama kali diberikan oleh Pemerintah pada 21 Maret 2020—hanya berselang beberapa hari sejak pengumuman pemerintah tentang kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Ini memperlihatkan sikap responsif pemerintah terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Insentif mulai berlaku sejak masa pajak April 2020 sampai dengan enam bulan ke depan dengan diiringi harapan bahwa pandemi tidak akan berlangsung lama.

Bulan September 2020 berlalu tidak terlihat tanda-tanda pandemi akan berakhir sehingga masa pemberian insentif pun diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Tahun 2020 diakhiri dengan realisasi insentif pajak di kisaran 60 persen. Namun demikian pencapaian tersebut tidak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap memberikan dukungan usaha melalui pemberian insentif di tahun 2021.

Tahun 2021 ternyata dampak pandemi Covid-19 masih terasa di berbagai sektor sehingga insentif pun kembali diperpanjang selama enam bulan. Semester pertama tahun 2021, perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang tumbuh positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun ternyata di akhir semester pertama itu pun kasus positif Covid-19 meningkat cukup memprihatinkan. Alhasil, beberapa sektor usaha masih tetap terdampak walaupun kedalamannya berbeda-beda. Itulah yang mendasari pengurangan jumlah sektor usaha yang diberikan perpanjangan insentif untuk periode Juli sampai dengan Desember 2021.

Perpanjangan insentif mungkin sama rasanya dengan rasa sebuah produk makanan yang dulu iklannya kerap tayang di televisi: Paaanjang dan laaama, nikmatnya akan terasa teruuus, teruuus, dan teruuus”. Semakin panjang insentif, semakin terasa pula nikmatnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan insentif sebagai ‘tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang’. Dari artinya saja, sudah terasa nikmatnya. Semoga Wajib Pajak melihatnya dengan kaca mata yang sama, yaitu bahwa insentif yang diberikan tak ubahnya seperti tambahan penghasilan yang tentunya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian akan berangsur pulih.

Pada awal masa pemberian insentif di tahun 2020 masih ada yang berpendapat bahwa insentif pajak merupakan “jebakan batman” yang memaksa Wajib Pajak untuk memasuki keranjang pengawasan administratif Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya edukasi dilakukan untuk menepis anggapan ini. Setelah itu, yang terjadi malah sebaliknya. Kalangan pengusaha dari berbagai sektor berlomba-lomba menyampaikan keinginan untuk mendapatkan kesempatan memanfaatkan insentif pajak.

Jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) penerima insentif yang semula berjumlah 440 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan 102 KLU untuk insentif lainnya, akhirnya membengkak menjadi 1.189 KLU untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, 725 KLU untuk pengembalian pendahuluan PPN, 730 KLU untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor dan 1.018 KLU untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Di sisi lain, penerimaan negara harus diamankan agar seluruh program pemerintah dapat dijalankan, tidak hanya untuk fokus pada penanganan kesehatan masyarakat tetapi juga pada perbaikan perekonomian, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan berbagai program lainnya. Untuk itulah pemberian insentif yang diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 dan 83 Tahun 2021 lebih mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 pada berbagai sektor usaha dan upaya pemulihannya.

Sebagai contoh, ada sektor usaha yang sampai saat ini masih merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi Covid-19 dan menyangkut kehidupan masyarakat banyak seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ada juga sektor tertentu yang terdampak sangat dalam oleh pandemi Covid-19 dan pemulihan usahanya lebih lambat dibandingkan dengan sektor lain serta menyerap banyak tenaga kerja seperti konstruksi.

Pertimbangan di atas mendasari pengurangan KLU yang diberi insentif pajak. Untuk insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak terdapat pengurangan KLU penerima insentif sehingga jumlahnya tetap 1.189 KLU. Namun untuk insentif pengembalian pendahuluan PPN berkurang jumlahnya dari 725 menjadi 132 KLU, pembebasan PPh Pasal 22 impor dari 730 menjadi 132 KLU, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 1.018 menjadi 216 KLU.

Semoga pengurangan jumlah sektor usaha yang memperoleh insentif merupakan tanda bahwa sektor usaha tertentu memang mengalami pertumbuhan dalam usahanya dan semakin baik dalam merespons pandemi Covid-19.

Untuk yang mendapatkan kesempatan memperoleh insentif, ayo manfaatkan secara optimal dan jangan lupa melaporkannya secara on-line. Walaupun rasa insentif pajak akan lebih nikmat bila panjang dan lama tentunya akan lebih nikmat apabila pandemi Covid-19 berakhir.

Tax Light

Kado Indah Hari Pajak

Diterbitkan

pada

Prokrastinasi membuat beberapa WP berduka di akhir masa PPS. Namun, semoga capaian PPS jadi kado terindah buat Hari Pajak Tahun 2022.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut sebagai Tax Amnesty Jilid II telah usai. Perjalanan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 diakhiri dengan berbagai cerita, mulai dari ragu, galau, duka, suka, dan lega.

Perasaan ragu dan galau tecermin dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memutuskan untuk mengikuti PPS sepanjang Januari sampai dengan Mei. Sepanjang 5 bulan tersebut jumlah WP yang memutuskan mengikuti PPS berkisar antara 6.000 hingga 14.000 per bulan. Lonjakan tajam terjadi pada Juni di mana sebanyak 204.154 WP memutuskan ikut PPS. Nilai PPh yang dibayarkan WP pun melonjak dari Rp 176 miliar (Januari) menjadi Rp 2,6 triliun (Mei). Capaian jumlah PPh di bulan Juni sebesar Rp 53,43 triliun, sebanding dengan lonjakan jumlah WP yang mengikuti PPS.

Barangkali 6 bulan memang bukan waktu yang panjang untuk akhirnya memutuskan apakah akan mengikuti PPS atau tidak. Atau memang tipikal WP di Indonesia yang lebih memilih untuk mengambil keputusan di batas akhir waktu yang diberikan?

Baca Juga: Niat Tulus

Meski kerap dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, banyak WP mengulangi tindakan prokrastinasi (menunda) ini. Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan contoh yang paling nyata, terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Prokrastinasilah yang menyebabkan beberapa WP berduka di akhir masa PPS karena pada menit-menit terakhir menjelang pukul 23.59 di 30 Juni lalu masih menunggu token yang dibutuhkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), atau gagal lapor karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak muncul akibat transaksi pembayaran dilakukan di hari terakhir setelah jam kerja perbankan usai.

Di sisi petugas pajak sebenarnya ritmenya sedikit berbeda, kegiatan edukasi dan berbagai konten kehumasan bermunculan menjelang dimulainya PPS pada akhir tahun 2021 lalu. Sepanjang Januari dan Februari semangat menyebarluaskan informasi PPS masih terasa gaungnya, lalu menurun Maret dan April ketika WP lebih memerlukan edukasi, pelayanan dan konten kehumasan yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh. Pada bulan April, momen kenaikan tarif PPN beserta beberapa ketentuan turunannya cukup menyita waktu edukasi, bahkan menurunkan jumlah konten kehumasan PPS. Memasuki Juni, barulah edukasi, pelayanan, dan konten kehumasan digalakkan kembali.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung secara aktif seperti webinar, seminar, kelas pajak dan sosialisasi, juga melalui penyuluhan langsung secara pasif di mana helpdesk dibuka di seluruh unit kerja baik secara luring maupun daring, serta memanfaatkan media luar ruang dan media cetak. Penyuluhan tidak langsung baik satu arah maupun dua arah dilakukan melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, siniar termasuk memanfaatkan kanal media sosial.

Baca Juga: Perhatian Penuh

Sepanjang Juni dilakukan layanan di luar kantor yang mencakup 310 titik yang meliputi pusat perbelanjaan, mal, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat olahraga yang beberapa di antaranya sempat dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat/pemda. Kampanye simpatik juga dilakukan lewat 37 kegiatan meliputi pembagian leaflet, kegiatan olahraga, dan car free day. Tidak ketinggalan sosialisasi dalam bentuk tax gathering dan kunjungan langsung kepada 29 pejabat pemerintah pusat/pemda.

Seluruh kegiatan itu rupanya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sepanjang Juni, jumlah WP yang mengikuti PPS bertambah 204.154, sehingga total menjadi 247.918. Jumlah pembayaran PPh pada Juni pun sangat tinggi, yakni Rp 53,43 triliun, atau totalnya Rp 61,01 triliun.

Saat konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya apakah beliau puas dengan total capaian PPS. Jawabannya, bukan puas atau tidak puas tapi PPS ini merupakan suatu ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan WP dan pada waktunya nanti akan berkontribusi dalam meningkatkan tax ratio Indonesia. Itu tentu sesuai dengan tujuan akhirnya mengingat PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terima kasih kepada WP yang mengikuti PPS atas kontribusi mereka ikut serta membangun negara Indonesia melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final PPS. Terima kasih juga kepada para petugas pajak yang telah memberikan edukasi dan pelayanan serta menyajikan konten kehumasan yang dapat membantu pemahaman WP tentang PPS.

Capaian PPS yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk peningkatan kepatuhan WP dan tax ratio semoga menjadi kado terindah bagi Hari Pajak Tahun 2022.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Penuh

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
APBN dapat sehat kembali bila berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memberikan perhatian penuh mereka.

Majalahpajak.net – Seorang anak yang sakit pasti akan mendapat perhatian penuh dari orangtuanya. Apa pun akan dilakukan agar anaknya kembali pulih, mulai dari menjaganya siang dan malam, membawa ke dokter, memberikan obat, bahkan mencari berbagai alternatif penyembuhan mulai dari yang biayanya murah sampai yang mahal. Kalau tidak memiliki uang yang cukup, tidak jarang orangtua mencari pinjaman sana sini demi kesembuhan anaknya. Hal semacam itu juga sangat mungkin terjadi apabila yang sakit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan APBN tidak berada pada kondisi sehat. Begitu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya, sementara pendapatan menurun karena menyusutnya setoran pajak sebagai imbas terganggunya bisnis para pengusaha yang biasa menyetor pajak.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai pengelola anggaran harus mengambil sikap demi menjaga kesehatan APBN, salah satunya adalah dengan cara menaikkan tarif PPN mulai 1 April 2022 dari semula 10 persen menjadi 11 persen. Walaupun masih ada yang menentang kebijakan yang telah disetujui oleh para wakil rakyat tersebut, keputusan kenaikan tarif tetap diberlakukan tanpa penundaan, seperti yang diharapkan banyak pihak. Beberapa pihak menyampaikan bahwa keputusan yang tidak populer ini diambil pada waktu yang tidak tepat.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Terbitnya empat belas Peraturan Menteri Keuangan klaster PPN yang merupakan amanat Undang-Undang HPP pun turut dijadikan polemik, seolah pemerintah menetapkan objek pajak baru. Memang ada yang merupakan objek pajak baru tapi sebetulnya sebagian besar merupakan pengaturan penyesuaian tarif. Kegiatan membangun sendiri, LPG Tertentu, penyerahan hasil tembakau, penyerahan barang hasil pertanian tertentu, penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebenarnya sudah sejak lama dikenakan PPN, yang diatur kembali adalah penyesuaian tarifnya.

Sebagai contoh, PMK yang mengatur PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan dinilai tidak adil karena akan sangat memberatkan petani di pelosok desa yang tidak mengerti mekanisme Pajak Keluaran Pajak Masukan. Padahal, para petani tersebut mungkin tidak termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak.

Atau, PMK yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan dengan Aset Kripto—begitu diterbitkan mengundang banyak pro dan kontra. Padahal, aset kripto saat ini telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dan setiap penghasilan dari perdagangan kripto memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada penerimanya.

Baca Juga: BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Sosialisasi ketentuan perpajakan yang baru kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak menjadi hal yang kian penting dan menantang. Saat ini masyarakat semakin kritis dalam menilai suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa penerbitan suatu ketentuan pasti ada latar belakangnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa peraturan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dipilah-pilah dan terkotak-kotak.

Tidak sekadar memuat kenaikan tarif PPN, Undang-Undang HPP juga mencantumkan fasilitas dan insentif, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan dapat memacu tingkat inflasi di mana kenaikan harga dapat terjadi dan tidak terkendali. Namun tentunya, hal ini sudah menjadi bahan pemikiran para pemimpin negara ini: pengawasan harus dijalankan dengan baik. Pengawasan itu tidak terbatas pada proses mencari pendapatan negara saja, tetapi juga mencakup pada proses belanjanya. Perhatian penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diharapkan agar APBN dapat pulih kembali dalam keadaan sehat.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Lebih

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry
Seluruh pembuat konten daring dan pelaku ekonomi digital tengah mendapat perhatian lebih—tapi tidak berarti Wajib Pajak lainnya diabaikan.

 

Majalahpajak.net  – Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang meningkatkan literasi digitalnya dan mulai beralih ke platform digital, bermula dari sekadar posting kegiatan, hobi foto, media pemasaran sampai akhirnya dijadikan profesi. Bahkan sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi youtuber. Survei perusahaan mainan Lego pada pertengahan tahun 2019 mengungkap sekitar 30 persen anak-anak usia 8–12 di AS dan Inggris bercita-cita jadi youtuber atau video blogger.

Keragaman fungsi platform digital ternyata tidak hanya dimanfaatkan kaum Adam untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga ramai digunakan oleh kaum Hawa. Para Kartini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Ricis dan N.A.Y. dikenal sebagai youtuber perempuan dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Fatia Izzati, pemilik konten unik di YouTube sudah mendapatkan sekitar 13 juta view. Sarah Viloid, Mpok Audrey, dan Kimi Hime telah terkenal sebagai youtuber gaming. Para Kartini muda ini meraup penghasilan dengan memanfaatkan platform digital.

Sementara, tak kalah dengan mereka, pelaku UMKM perempuan banting setir dari ibu rumah tangga, menjadi pengusaha di masa pandemi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka menggantikan tugas kepala keluarga yang terkena PHK, walaupun dengan penghasilan yang belum sebanding dengan nama-nama tersebut di atas.

Baca Juga : Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Penghasilan fantastis yang diperoleh pelaku platform digital kerap dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap “tidak melek” digital, karena masih saja mengejar-ngejar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Artinya, tidak ada pembedaan dalam cara memperoleh penghasilannya, baik secara konvensional maupun melalui platform digital. Jadi, pengenaan pajak terhadap para pelaku ekonomi digital bukanlah suatu jenis pajak baru.

Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital serta untuk menyusun basis data ekonomi digital sehubungan dengan model bisnis yang semakin berkembang ini, unit kerja pada Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dan berkolaborasi. Dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Usaha Ekonomi Digital untuk mengawasi Wajib Pajak dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi ekonomi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang andal.

Gugus tugas ini kemudian menyusun panduan penggalian potensi model bisnis yang ada terkait dengan transaksi pelaku usaha ekonomi digital, merumuskan metode dan melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta menyusun usulan regulasi yang diperlukan terkait pemajakan pelaku usaha dan transaksi ekonomi digital.

Baca Juga : Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Sesuai dengan sistem self assessment, seluruh pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, menghitung sendiri penghasilan dan menyimpan bukti potong yang diterima, menyetorkan pajak yang masih harus dibayar (apabila ada) melalui bank, kantor pos maupun platform on-line, dan melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam SPT seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak harus dilaporkan. Sebagai contoh, para pembuat konten daring penghasilannya bisa berasal dari gaji/bonus/upah sebagai pegawai, biaya jasa (fee), endorsement dan AdSense.

Saat ini, lebih dari 900 pegawai DJP dari berbagai generasi (Gen X, milenial, dan Gen Z) di seluruh Indonesia telah dilatih dengan teknik-teknik penguasaan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi internet. Materi pelatihan mencakup pengenalan dan pemanfaatan DJP Digital Map, pengenalan Peta Digital dari Internet, pengumpulan data dengan Aplikasi Botsol, web scraping, teknik penggalian potensi melalui media sosial dan teknik penggalian potensi lainnya. Pelatihan dengan basis action learning ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai DJP dalam mengawasi pelaku usaha ekonomi digital.

Seluruh pembuat konten daring mulai dari youtuber, selebgram, influencer, videografer, web developer, dan pelaku ekonomi digital lainnya, sampai dengan yang pamer rekening atau aset, semuanya menjadi perhatian dalam penggalian potensi perpajakan. Pelaku ekonomi digital saat ini mendapat perhatian lebih karena memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak berarti bahwa Wajib Pajak lainnya diabaikan, karena pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak, apa pun klasifikasi jenis usahanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan akan diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

Lanjut baca

Populer