Connect with us

Breaking News

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Sepertinya edisi “Taxclopedia” kali ini paling banyak memuat dasar hukum untuk topik yang dibicarakan. Bahkan, saat tulisan ini dibuat, pemerintah masih akan merilis peraturan baru terkait insentif di bidang perpajakan di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya, menambah jumlah penerima insentif perpajakan yakni yang mendapat pembebasan PPh Pasal 21 dan pembebasan pembayaran WP terkategori UMKM selama enam (6) bulan.

Topik kali ini membutuhkan perspektif lengkap dan utuh untuk menghindari bias dan persepsi yang tidak tepat. Maka, penulis mencoba memulai tulisan dari tiga sudut pandang, yakni pembuat kebijakan (pemerintah), objek kebijakan (masyarakat atau rakyat atau WP), dan pihak ketiga (kalangan pengamat, masyarakat, dan dunia internasional). Mengapa demikian? Karena kita membutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai dan mengedepankan semangat tolong-menolong menghadapi pandemi ini. Kontrol publik terhadap pemerintah, baik itu berupa analisis, kritik, dan argumen hendaknya dilakukan dengan niat memperbaiki dan menguatkan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Tanpa ini semua, niscaya kita susah keluar dari pandemi global ini.

Pertama, mari kita lihat tantangan ekonomi dan langkah negara lain saat wabah ini mengancam.

  1. Amerika Serikat
  • Emergency spending (pengeluaran darurat) guna mengatasi COVID-19, terutama untuk pengembangan atau penemuan vaksin,
  • Paid sick leave, unemployment benefit, dan melakukan rapid test COVID-19 secara gratis,
  • Cash transfer bagi rumah tangga yang terdampak, bantuan pangan dan insentif ke perusahaan,
  • Penurunan tingkat suku bunga ke kisaran 0–0,25 persen, dan
  • Fasilitas pinjaman bagi UMKM.
  1. Australia
  • Insentif pajak, bantuan langsung tunai UMKM, pengangguran / korban PHK dan pensiunan,
  • Subsidi upah,
  • Jaminan pinjaman untuk bisnis,
  • Fasilitas childcare,
  • Penurunan tingkat suku Bunga sebesar 50 bps (basis point) menjadi 0,25 persen, dan
  • Injeksi dana dalam bentuk fasilitas pinjaman ke bank.
  1. Jerman
  • Peningkatan fasilitas kesehatan serta pemberian insentif pada research and development vaksin,
  • Subsidi bagi kalangan pekerja,
  • Dana hibah bagi UMKM dan wirausaha, dan
  • Refinancing likuiditas jangka pendek.
  1. Korea Selatan
  • Pengadaan alat kesehatan,
  • Bantuan untuk rumah tangga,
  • Bantuan untuk perusahaan dan komunitas,
  • Penundaan pajak,
  • Penurunan tingkat suku bunga sebesar 50 bps menjadi 0,75 persen,
  • Meningkatkan plafon atau pagu atas pinjaman modal, dan
  • Paket stabilisasi sistem keuangan.
  1. Malaysia
  • Penundaan pajak dan cash transfer untuk bisnis dan individu yang terdampak langsung,
  • Bantuan pembayaran upah pekerja dan subsidi tagihan listrik,
  • Penurunan tingkat suku bunga 25 bps, dan
  • Penangguhan pinjaman dan restrukturisasi.
  1. Singapura
  • Alokasi anggaran penanganan COVID-19,
  • Bantuan untuk individu dan rumah tangga,
  • Bantuan pencegahan PHK kepada perusahaan,
  • Subsidi upah,
  • Bantuan langsung tunai ke rumah tangga,
  • Penguatan skema pendanaan,
  • Moratorium pembayaran utang bagi perusahaan dan individu yang terdampak, dan
  • Fasilitas liquidity swap

Tiga fase

Secara ringkas penulis akan membuat tiga fase kebijakan perpajakan di berbagai negara dalam menghadapi wabah COVID-19 ini.

  1. Fase awal

Yakni fase respons pertama kali ketika wabah ini melanda suatu negara, yakni kebijakan pajak harus dijalankan paralel dengan paket kebijakan yang menggabungkan kebijakan pengeluaran negara, kesehatan, finansial, dan moneter. Kebijakan ini bersifat jangka pendek difokuskan untuk menjaga likuiditas industri dan mendukung penghasilan rumah tangga. Contoh pemberian bantuan langsung tunai, bantuan pencegahan PHK, memfasilitasi pengadaan alat medis kesehatan dengan membebaskan pajak terkait di dalamnya dan sejenisnya.

  1. Fase penguatan

Yakni fase negara membuat kebijakan pajak (stimulus fiskal) yang memiliki dampak luas dan berkesinambungan, seperti membebaskan jenis pajak tertentu atau memberikan penangguhan pembayaran pajak.

  1. Fase pemulihan

Yakni fase negara melakukan restorasi dan recovery dengan memberikan banyak stimulus fiskal untuk menarik investasi ke dalam negeri dan mendorong peningkatan konsumsi, di fase terakhir ini negara berupaya melakukan pemulihan keuangan negara secara nasional.

Wabah ini sedemikian masif dan berdaya rusak luar biasa. Bahkan banyak negara maju (developed country) di Eropa dan Amerika Serikat—yang diklaim sebagai negara adidaya—mengalami kontraksi hebat di semua sektor ekonomi, yang lantas meningkatkan angka pengangguran dan melemahkan daya beli masyarakat. Lihatlah harga minyak dunia jatuh pada level terendah di abad ini menjadi minus; pasokan minyak berlebih tidak diiringi dengan kebutuhan pasar, sehingga harga minyak dunia terjun bebas tidak terkendali.

Bagaimana pemerintah kita bersikap? Pemerintah menerbitkan dua payung hukum yakni Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan kebijakan di sektor keuangan dan Perpres (Peraturan Presiden) No. 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020 dan rinciannya. Meskipun ada kontroversi di balik munculnya Perppu ini, salah satunya mengenai imunitas pemerintah terhadap hukum atas kebijakan yang diambil, penulis ingin fokus pada respons pemerintah di bidang keuangan dan anggaran.

Tiga fokus pemerintah

Setidaknya ada tiga fokus pemerintah dalam kebijakan yang tertuang dalam dua aturan tersebut, yakni kesehatan, kesejahteraan sosial, dan stimulus atau insentif di bidang perekonomian. Tiga fokus ini menyebabkan perubahan postur APBN dan rinciannya, sebagai berikut.

  1. Defisit anggaran diproyeksikan mencapai 5,07 persen dari PDB (produk domestik bruto).
  2. Pendapatan negara diturunkan dari semula Rp 2.233 triliun menjadi Rp 1.760 t
  3. Target penerimaan pajak dipangkas dari Rp 1.865 triliun menjadi Rp 1.462 triliun (yang menurut analisis penulis bisa jadi seharusnya lebih kecil lagi karena banyak hitungan dan analisis mengarah bahwa shortfall penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai 40 persen s. 50 persen dari target yang dicanangkan).
  4. Menteri Keuangan diberikan akses kewenangan yang lebih luas atas Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah, Alokasi Dana Desa, dan Pembiayaan Anggaran (utang luar negeri dan dalam negeri).

Skenario ini baru bisa dijalankan dengan membuat perubahan kebijakan keuangan negara di antaranya.

  1. Melakukan penyesuaian batasan defisit anggaran yang bisa melampaui 3 persen, dengan batasan pinjaman utang maksimal 60 persen dari PDB.
  2. Melakukan Penyesuaian mandatory spending (anggaran kesehatan dan dana desa). Anggaran pendidikan tidak disesuaikan karena merupakan amanat UUD 1945.
  3. Melakukan realokasi anggaran (antarunit organisasi, antarfungsi, antarprogram).
  4. Penggunaan anggaran alternatif (SAL/Saldo Anggaran Lebih, dana abadi, dan akumulasi dana pendidikan, dll).
  5. Refocusing keuangan daerah, misal dengan mengubah struktur tunjangan kinerja pegawai daerah yang dianggap terlalu besar dan memberatkan keuangan daerah.
  6. Melakukan penerbitan pandemic bond dan pinjaman.
  7. Insentif dan relaksasi di bidang perpajakan.
  8. Program pemulihan ekonomi nasional.

Dari delapan (8) skenario tersebut, penulis hanya akan fokus pada program insentif dan relaksasi di bidang perpajakan sesuai dengan topik yang dibahas pada edisi kali ini.

Insentif pajak

Apa saja insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha dan WP yang terdampak wabah Covid-19 ini? 1) Pembebasan Pajak, 2) Penurunan tarif pajak, 3) Pengurangan beban pajak, 4) Relaksasi jatuh tempo pelaporan kewajiban pajak dan dokumen yang wajib dilampirkan dalam SPT Tahunan.

Insentif ini penulis bagi menjadi dua entitas penerima insentif fiskal, sebagai berikut.

  1. Kalangan dunia usaha dan pelaku usaha secara umum.
  2. PMK No. 23/PMK.03/2020
  • PPh 21 ditanggung pemerintah bagi 440 sektor industri pengolahan yang merupakan perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan akan diperluas lagi (menunggu revisi PMK No.23).
  • Pembebasan PPh 22 impor kepada 102 sektor tertentu dan/atau perusahaan KITE.
  • Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen kepada 102 sektor tertentu dan/atau perusahaan KITE.
  • Percepatan restitusi PPN bagi 102 sektor tertentu atau perusahaan KITE yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp 5 miliar.
  1. PERPPU No. 1 tahun 2020
  • Penurunan tarif umum PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen tahun 2020 dan 2021, serta 20 persen tahun 2022.
  • Penurunan tarif PPh Badan Go Public 3 persen lebih rendah dari tarif umum.
  • Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik.
  • Perpanjangan jangka waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan.
  1. PMK No. 30/PMK.03/2020

Pemberian fasilitas penundaaan pembayaran cukai. Pemesanan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada 9 April-9 Juli 2020 diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan.

  1. PMK No. 31/PMK.03/2020

Pemberian insentif tambahan bagi Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa perluasan dalam proses bisnis untuk perusahaan KB dan KITE, insentif atas penyerahan hasil produksi KB dan KITE yang digunakan untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19, insentif mendapatkan alat kesehatan untuk karyawan, dan insentif perpajakan atas penyerahan barang baku dari lokal.

  1. PMK No. 34/PMK.04/2020

Pemberian relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS).

  1. Kalangan dunia usaha dan pelaku di sektor kesehatan secara khusus.

Peraturan terkait hal ini ada pada:

  • PMK Nomor 28/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
  • PMK Nomor 31/PMK.04/2020 Tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat.

Berupa:

  1. PPN Ditanggung Pemerintah

Bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19.

  1. Pembebasan pengenaan PPh Pasal 21

Kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19.

  1. Pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor
  • Atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, RS rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19.
  • Atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19.
  1. Pembebasan PPh Pasal 23

Kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/ instansi pemerintah, RS rujukan/pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19.

  1. Relaksasi ketentuan impor

Untuk impor alat kesehatan bagi keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS).

Perlu fleksibilitas

Sebagai penutup, penulis akan membedah sudut pandang masyarakat atau WP yang terdampak oleh munculnya kebijakan pemerintah. Yang pasti, kebijakan ini membutuhkan fleksibilitas saat diterapkan di lapangan. Sebab, dalam kondisi seperti ini, semua menjadi dinamis dan cepat berubah, sensitivitas rakyat terhadap kebijakan penanganan COVID-19 ini pun demikian tinggi.

Namun, semua stimulus fiskal itu juga tidak akan banyak bermanfaat bagi penerimanya bila tidak diiringi dengan sikap dan perilaku petugas pajak di lapangan. Ini terkait juga dengan aturan otoritas pajak (DJP), misal tentang imbauan kepada WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya harusnya dilakukan kepada WP yang terseleksi saja, demikian juga penggalian potensi yang juga harus dilakukan secara bijak dan penuh empati.

Hemat penulis lebih baik effort petugas pajak diarahkan untuk menghitung potensi penerimaan pajak setelah wabah ini berakhir daripada melakukannya di masa sulit ini. Betul negara membutuhkan cash flow tetapi perlu diingat dampak yang besar atas kesalahan membidik sasaran yang diinginkan hanya membuat suasana bernegara di negeri ini menjadi tidak nyaman. Dan bagi penulis inilah saatnya pajak dalam hal ini otoritas pajak dan petugasnya mengubah citranya sebagai pahlawan bangsa ini sebenarnya, yang bukan cuma lihai memungut pajak atas keuntungan atau penghasilan, tapi juga responsif dan mau mendengar dan memahami keluhan rakyat yang sedang mengalami kesulitan likuiditas usaha dan terancam PHK.

Saran penulis mungkin agak ekstrem supaya cash flow negara tetap terjaga maka fokus otoritas pajak kepada WP orang pribadi terkategori superkaya saja dengan membuat kebijakan yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan mereka, misal dengan melakukan barter sebuah proyek pemerintah di masa depan (setelah wabah berakhir) dengan bantuan kekayaan dalam nilai tertentu yang mereka sumbangkan kepada pemerintah di rekening khusus. Sekilas masuk akal tapi sulit di luar akal pada saat melakukan implementasinya. Butuh keberanian ekstra dan kebijakan yang mampu merangkul semua pihak terdampak di negeri ini. Semoga wabah ini segera berakhir dan Indonesia kembali bangkit sebagai negara yang hebat dan maju di berbagai sektor kehidupan.

Boks

Dasar Hukum:

  • PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  • PER DIRJEN (Peraturan Direktur Jenderal Pajak) No. 08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
  • PERPRES (Peraturan Presiden) No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
  • PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
  • SE (Surat Edaran) Dirjen Pajak No. 19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/Pmk.03/2020tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak
    Terdampak Wabah Virus Corona.
  • PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
  • SE (Surat Edaran) Dirjen Pajak No. 24/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/Pmk.03/2020Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  • PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019.
  • PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 30/PMK.04/2020 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cuka.
  • PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 31/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  • PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

 

Breaking News

ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ketua Uumum ISEI Perry Warjiyo

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new normal).

Ketua Umum ISEI, Dr. Perry Warijyo mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan di masa normal baru (new normal) . Pertama, berupaya terus mengangkat pentingnya digitalisasi, khususnya bagi sektor UMKM.

“Ke depan kita perlu melahirkan “new UMKM” yang berbasis pada digital. Kedua, pentingnya membangun ekonomi dari daerah, termasuk melakukan inovasi-inovasi di berbagai sektor ekonomi. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi kreatif di masa tatanan normal baru,” kata pria yang juga menjabat Gubernur Bank Indonesia itu pada acara halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1441 H keluarga besar ISEI, pada Sabtu (29/5).

Mengusung tema “Beyond Borders, Rekatkan Hati Menembus Jarak”, perayaan halalbihalal secara virtual di tengah pandemi itu tidak membatasi jalinan komunikasi dan mengurangi makna silaturahmi di antara anggota ISEI.

Ketua  Pengurus Pusat (PP) Komunikasi Strategis PP ISEI Eko. B. Supriyanto mengungkapkan, pada kesempatan itu, ISEI juga mendengarkan pandangan dari Dewan Penasihat ISEI Dr. Burhanuddin Abdullah dan Prof. Muliaman D. Hadad, serta dari Dewan Pengawas ISEI Dr. Halim Alamsyah dan Dr. Wimboh Santoso.

“Mereka menyampaikan, ISEI saat ini perlu memikirkan rumusan kebijakan yang dapat menciptakan kesejahteraan. Berbagai sumbangan ide atau pemikiran sangat dibutuhkan, terutama pemikiran untuk mengoptimalkan peran sektor-sektor tertentu, khususnya UMKM, sebagai lokomotif perekonomian,” kata Eko.

Selain itu, ISEI juga diharapkan dapat mengkaji kembali sistem ekonomi saat ini untuk menjawab tantangan masa depan pasca COVID-19. Kondisi pandemi saat ini merupakan momentum bagi ISEI untuk dapat berperan nyata menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dan menghadirkan arsitektur perekonomian baru.

Eko menyampaikan, langkah dan kontribusi yang dilakukan ISEI, antara lain dengan menggali pemikiran strategis untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan, menyelenggarakan joint public lecture, pelatihan akademis dan profesi, focus group discussion, serta berbagai webinar mengenai dampak sosial, ekonomi, dan penanganan COVID di berbagai daerah.

“Di sisi kepedulian sosial, ISEI juga telah melaksanakan kegiatan ISEI Peduli 2020 dengan memberikan donasi penanganan pandemi COVID-19 pada beberapa Rumah Sakit di bulan April lalu. ISEI akan berkomitmen terus memaksimalkan perannya dalam memberikan ide dan pemikiran untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi,” ujar Eko.

Pada kesempatan itu Perry Warjiyo juga mengapresiasi peran pengurus di pusat dan daerah yang bersinergi sangat kuat dalam membangun ISEI. Memasuki tahun kedua kepengurusan ISEI, apresiasi diberikan atas pencapaian-pencapaian yang sudah berjalan dengan baik, di antaranya pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baru, Kajian Kebijakan Publik sebagai outlet publikasi baru ISEI sebagai bentuk sumbangsih pemikiran ISEI yang akan dipublikasikan secara reguler, dan akselerasi operasionalisasi LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi). Halalbihalal diikuti sekitar 600 peserta pengurus pusat dan anggota 52 cabang ISEI seluruh Indonesia.—Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Breaking News

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ilustrasi Green Bond/Foto: Istimewa

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan kembali ‘Sukuk Ramah Lingkungan Global’.

“Sukuk ramah lingkungan global pertama kali diterbitkan Pemerintah Indonesia pada 2018 silam dengan nilai 3 miliar dollar AS. Rinciannya, sukuk bernilai 1,25 miliar dollar AS bertenor lima tahun dan 1,75 miliar dollar AS memiliki tenor 10 tahun,” kata External Communications Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Dahlya Maryana dalam siaran pers, Kamis (28/5).

DBS menyebut, awal Juli 2018 lalu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond. SMI menjadi emiten pertama di Indonesia yang menerbitkan green bond. Rencananya, total nilai obligasi ramah lingkungan yang akan diterbitkan SMI sebesar Rp3 triliun.

SMI mengalokasikan dana hasil penerbitan Green Bond Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini untuk membiayai proyek infrastruktur ramah lingkungan. Di antaranya energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air bersih. SMI mendapatkan bantuan arahan dari World Bank Group dalam penyusunan kerangka kerja obligasi ramah lingkungan ini.

Ada enam proyek ramah lingkungan yang akan dibiayai lewat penerbitan obligasi ini. Tiga proyek berhubungan dengan pembiayaan Light Rail Transit (LRT), yaitu LRT di Palembang, LRT di wilayah Jabodetabek, dan pembiayaan kepada PT Inka untuk pembuatan rolling stock gerbong LRT. Tiga proyek lagi adalah pembangkit listrik mini hidro di Sulawesi Utara dan Sumatera Barat, serta proyek pengolahan air bersih di Cilegon, Banten.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, seperti tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs), mendorong pertumbuhan investasi ramah lingkungan. Selama periode 2010-2014, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi ramah lingkungan sudah sekitar 30,3 persen dari total nilai investasi, yaitu sebesar Rp 486 triliun dibanding total nilai investasi Rp 1.600 triliun. Dari realisasi tersebut, sebanyak 26,8 miliar dollar AS merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp 139,1 triliun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk menggenjot investasi ramah lingkungan, ada sejumlah insentif fiskal maupun nonfiskal yang diberikan Pemerintah Indonesia. Misalnya pembebasan pajak seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.159 tahun 2015 dan pengurangan pajak yang diatur lewat Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2016.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam Conference of Parties (COP) 15 pada 2009 di Kopenhagen, Denmark, untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41 persen (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020.

Komitmen Pemerintah Indonesia diperkuat melalui dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target unconditional  (dengan upaya sendiri) sebesar 29 persen dan target conditional (dengan bantuan internasional) hingga 41 persen dibandingkan skenario business as usual pada tahun 2030.

Proses transisi menuju pembangunan rendah emisi GRK ini butuh investasi dan pembiayaan yang sangat besar. International Finance Corporation (IFC), anak usaha dari World Bank Group, menaksir Indonesia butuh investasi sebesar 274 miliar dollar AS atau hampir Rp 3.870 triliun hingga 2030. Pembiayaan dan investasi sebesar ini terang sulit ditanggung semuanya oleh pemerintah. Perlu partisipasi banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga keuangan untuk membiayai transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam laporan Green Finance Opportunities in ASEAN  yang diterbitkan oleh Bank DBS, disebutkan bahwa estimasi kebutuhan pembiayaan investasi ramah lingkungan di negara-negara ASEAN dari 2016 hingga 2030 sebesar 3 triliun dollar AS. Kebutuhan pembiayaan itu tersedot ke sektor infrastruktur (1,8 triliun dollar AS), energi terbarukan (US$400 miliar), efisiensi energi (400 miliar dollar AS), dan pertanian pangan (400 miliar dollar AS). Indonesia akan menyedot porsi terbesar, yaitu 36 persen dari kebutuhan pembiayaan itu.

Pada akhir 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap). Definisi Keuangan Berkelanjutan menurut Peta Jalan ini adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menyusul Peta Jalan, OJK menerbitkan peraturan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik pada Juli 2017. Lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan rencana aksi tahunan keuangan berkelanjutan mereka mulai Januari 2019.—Waluyo Hanjarwadi.

Lanjut baca

Breaking News

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik akan memberi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk bangkit lebih cepat dari COVID-19.

Menurut Ari, penerapan prosedur standar di sarana publik bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat di sarana publik. Hal ini sesuai aanjran Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik.

Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kemenkes akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat dan penyebaran COVID-19 dapat terus ditekan.

“Ini merupakan bagian dari langkah untuk memastikan kesiapan masyarakat menjalankan kenormalan baru yang akan menggerakkan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Ari dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu pada Rabu (27/5).

Ari mengungkapkan, saat ini Kemenparekraf/Baparekraf tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang akan diterapkan di berbagai destinasi wisata tanah air. Tujuannya, selain untuk menyiapkan destinasi yang lebih baik sesuai dengan standardisasi kebutuhan wisatawan dalam kenormalan baru, juga untuk mewujudkan penerapan disiplin bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah agar kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat.

Penerapan CHS

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan pada akhir bulan ini standar dan pedoman penerapan CHS sudah dapat ditetapkan dan disimulasikan. Kemudian dilanjutkan verifikasi CHS di destinasi pada Juni hingga Juli 2020 mendatang. Selanjutnya, penerapan skema dan program sertifikasi ditargetkan berlangsung selama Agustus hingga Desember 2020.

Program CHS rencananya lebih dulu akan dijalankan di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau serta secara bertahap di lima destinasi super prioritas untuk kemudian di seluruh daerah tanah air. Beberapa faktor yang diperhatikan dalam CHS di antaranya adalah, untuk kebersihan seperti pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan, ketersediaan sarana cuci tangan dengan sabun, tempat sampah bersih, dan lainnya.

Sementara untuk kesehatan di antaranya adanya koordinasi antara destinasi dengan Satgas COVID-19 daerah dan rumah sakit, pemeriksaan suhu tubuh, gerakan memakai masker, menerapkan etika batuk dan bersin termasuk menghindari berjabatan tangan, serta penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

“Faktor dalam keselamatan di antaranya pengelolaan pengunjung, pengaturan jumlah kerumunan, pengaturan jarak antar individu, penanganan pengamanan, media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat, dan lainnya,” kata Ari Juliano.

 

Ari memastikan, dalam penerapan CHS di destinasi Kemenparekraf/Baparekraf juga akan bersinergi dengan TNI/Polri dan pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan, dalam penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana publik akan menerjunkan unsur TNI dan Polri guna melakukan pengawasan. TNI/Polri akan ditempatkan di objek-objek keramaian di antaranya seperti mal, pasar, dan tempat pariwisata yang memungkinkan terjadinya kerumunan.

“Termasuk dalam sosialisasi dan pendampingan penerapan protokol pendukung program CHF di lingkungan usaha parekraf dan destinasi wisata juga akan melibatkan unsur TNI/Polri,” kata Ari.—Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News13 jam lalu

ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new...

Breaking News1 hari lalu

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana...

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Breaking News2 hari lalu

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur...

Breaking News3 hari lalu

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan...

Breaking News3 hari lalu

Solusi Investasi dan Perlindungan Diri Menjelang Usia Nonproduktif

Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia berupaya menjawab kebutuhan nasabah dalam membantu mewujudkan tujuan keuangan mereka di masa depan. Hal...

Breaking News3 hari lalu

BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Mengacu pada situasi COVID-19 terkini, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik hingga 15 Juni...

Breaking News4 hari lalu

Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Pamdemi COVID-19 telah melahirkan normal baru (new normal) dalam kehidupan sehari-hari. New normal yang dimaksud adalah menerapkan gaya hidup sesuai...

Breaking News4 hari lalu

17 Tahun Berturut-turut Bank Indonesia Raih Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Bank Indonesia (BI). Predikat itu...

Breaking News5 hari lalu

Jika COVID-19 Tak Kunjung Reda, PSBB Jakarta Diperpanjang dan Lebih Ketat

Anies imbau warga Jakarta mematuhi PSBB. Jika COVID-19 tak Kunjung reda, PSBB Jakarta bakal diperpanjang dan diberlakukan lebih ketat. Masyarakat...

Breaking News1 minggu lalu

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sepertinya edisi “Taxclopedia” kali ini paling banyak memuat dasar hukum untuk topik yang dibicarakan. Bahkan, saat tulisan ini dibuat, pemerintah...

Trending