Connect with us

Breaking News

Insentif Pajak Bukan “Jebakan Batman”, Segera Manfaatkan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Acara Tax Gathering bertajuk “Gotong Royong Membangun Negeri di Masa Pandemi” Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur pada Rabu Pagi (22/7).

Memperingati Hari Pajak 14 Juli tahun ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur menghelat acara Tax Gathering bertajuk “Gotong Royong Membangun Negeri di Masa Pandemi” pada Rabu Pagi (22/7). Acara dengan konsep seminar perpajakan melalui media virtual itu dipandu oleh TV News Anchor Aiman Witjaksono dengan narasumber dari Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Business and Communication Coach Helmy Yahya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur Arfan menuturkan, peringatan Hari Pajak merupakan momentum spesial untuk fiskus dan Wajib Pajak (WP). Sebab, pajak memiliki peran ganda sebagai alat pengatur (regulerend) dan fungsi anggaran (budgetair). Dalam konteks pandemi, pajak berperan sebagai penjaga ekonomi melalui beragam insentif, sekaligus menjadi sumber penerimaan negara.

“Pajak jadi sokoguru negara, bagaimana tidak, pajak peran penting 70 sampai 80 persen sumber penerimaan kita. Sebagai sokoguru, pajak terus mendorong masyarakat, pengusaha, untuk melakukan kegiatan usaha, bukan untuk mematikan. Ini yang harus kita pahami, bahwa pajak adalah untuk kita semua,” kata Arfan.  Ia mengimbau agar WP segera dapat memanfaatkan pelbagai fasilitas yang diberikan pemerintah saat ini. Jangan sampai ada kekhawatiran “jebakan batman”, misalnya.

Berdasarkan rilis APBN KITA Senin (20/7) lalu, realisasi pemanfaatan insentif baru sekitar 10 persen dari anggaran sebesar Rp 120,6 triliun per akhir Juni 2020. Adapun insentif pajak yang diberikan meliputi, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Final UMKM, diskon 30 persen untuk PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Hal senada juga diungkapkan oleh Prastowo. Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis itu mengatakan, insentif pajak merupakan niat tulus pemerintah untuk melindung dunia usaha. Untuk itu, aturan terus diperbaharui untuk dapat mengakomodasi seluruh industri yang terdampak COVID-19.

Aturan paling anyar adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Korona Virus Disease 2019, yang ditetapkan pada 16 Juli 2020. Secara umum Pastowo mengatakan PMK ini mengatur tentang perluasan dari 1.062 klasifikasi lapangan usaha (KLU) menjadi 1.189, perubahan prosedur, dan perpanjangan waktu pemanfaatan insentif pajak yang semula sampai September menjadi Desember 2020.

“Bukan jebakan batman, pemerintah membantu. Makanya di aturan terbaru syarat sangat mudah—pemberitahuan secara on-line. Saat ini saya meletakkan pajak dalam kondisi berbeda. Pajak dulu pedang, sekarang pajak itu perisai, karena pajak menjaga kita dari bahaya, menjaga dunia usaha dan perekonomian. Dulu, pajak bicara penerimaan, sekarang tentang insentif. Berkah dari pandemi ini kita juga punya peluang menentukan arah-arah baru. Dan kembalinya negara kepada sektor-sektor ekonomi rakyat,” jelas Prastowo.

Selain peran pemerintah, Helmy Yahya juga mengajak masyarakat untuk kreatif untuk menangkap peluang usaha lain. Ia mengistilahkan dengan sebutan ICUU—Improve your character, Check the business, Upgrade your skills, Update the chanelling.

“Intinya kreatif, diferensiasi, dan baca situasi. Penjualan secara on-line adalah keharusan. Pemanfaatan media sosial bisa untuk jualan, personal branding. Kalau tidak bisa, pakai pihak ketiga, marketplace,” tambahnya.

Hal itu diamini oleh Diana Dewi. Ketika pandemi, CEO PT Suri Nusantara Jaya ini mengganti produk jualannya dari daging segar menjadi daging frozen. Selain dijajakan di 11 gerai off-line miliknya, Diana juga memasarkan produknya secara daring.

“Pengusaha itu adalah pejuang. Jadi jangan mengeluh, harus kreatif. Pandemi ini momentum untuk reformasi struktural dan ekonomi, peningkatan keahlian, mengubah metode bisnis dari off-line ke on-line serta menguatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi dan sosial,” ujar Diana.

Saat ini Diana mengaku tengah gencar membantu menyosialisasikan insentif perpajakan kepada anggotanya.

Breaking News

Punya Valuasi Rp 14,5 Triliun, OnlinePajak Masuk Deretan Startup Unicorn

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Charles-Guinot - CEO/Founder OnlinePajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Sebuah riset yang dilakukan CBInsights bertajuk “The Complete List Of Unicorn Companies” yang dilakukan unicorn hingga Juli 2021 menyebutkan, Indonesia kini memiliki tujuh perusahaan rintisan (startup) unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau Rp 14,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Salah satu startup yang terbaru adalah startup OnlinePajak. Dalam riset tersebut OnlinePajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar dollar AS. Beberapa investor besarnya adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus dan Altos Ventures.

OnlinePajak adalah platform aplikasi on-line pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan.

OnlinePajak didirikan oleh Charles Guinot seorang warga negara Perancis yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Crunchbase, startup perpajakan ini telah mengumpulkan dana investor hingga 41 juta  dollar AS dari tiga kali putaran pendanaan.

Tahun 2015, secara resmi Charles meluncurkan aplikasi berbasis website  OnlinePajak kepada seluruh warga Indonesia secara gratis. Kehadiran OnlinePajak ini memudahkan penggunanya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam satu platform terintegrasi yang sederhana.

Misalnya, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pengguna dapat langsung membuat e-Faktur dan SPT dengan hanya menekan sebuah tombol.

Sebelumnya, dalam wawancara ekslusif dengan Majalah Pajak, Charles mengatakan, untuk memudahkan pengguna dalam membayar dan melaporkan pajak, OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak. OnlinePajak sendiri telah resmi menjadi aplikasi mitra DJP.

“Kami mempunyai dua buah server yang masing-masing telah terkoneksi dengan server e-Billing dan e-Filing di DJP,” jelas Charles.

Lanjut baca

Breaking News

Peringati Ultah ke-14, DDTC Luncurkan Komik Edukasi Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Dalam rangka menyambut ulang tahun (ultah) ke-14 Danny Darussalam Tax Center (DDTC), DDTC mengadakan peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju.

Managing Partner DDTC Darussalam mengungkapkan, ide pembuatan komik ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi perpajakan Indonesia khususnya dalam satu dekade terakhir. Ia menilai, pajak belum bisa memberikan sumbangsih yang seharusnya kepada negara dan tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

“Perspektif edukasi itu tidak harus dengan memaksakan pajak, tetapi bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak harus selalu dengan dipaksakan tapi tumbuh dari diri kita sendiri melalui  edukasi literasi pajak sejak usia dini,” ungkapnya pada Jumat (16/07).

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya pajak sudah seharusnya ditanamkan sejak dini karena pajak itu butuh proses dan tidak instan. Selain itu, edukasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas pajak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Webinar peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju, Jumat (16/7/21)

“Di negara-negara maju, pajak itu didapatkan dengan proses yang panjang. Dimulai dari usia dini, bahkan pajak bisa dimulai dari lingkungan terkecil dari kita adalah lingkungan keluarga. Selain itu, sudah seharusnya pendekatan pajak itu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini dengan sederhana dan dengan cara yang bahagia,” tambahnya.

Menurutnya, mempelajari pajak itu tidak harus dimulai dengan menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Tapi, alangkah baiknya jika mempelajari pajak itu mulai dari menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya itu semua dibiayai dari pajak, mulai dari menceritakan tentang manfaat pajak untuk pembangunan jalan, gedung, dan jembatan dan lainnya. Sehingga apa yang tertanam di benak kita bahwa pajak itu bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan.

“Jadi, kalau pajak itu dipandang sebagai kebutuhan, maka ketika kita akan melakukan pembayaran pajak maka kita akan ikhlas, sukarela, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kita pembayar pajak sebenarnya adalah pahlawan pajak saat ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, komik ini merupakan karya Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait dan Ilustrator Dewinta Asyiva Sidiq dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Komik ini disusun untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda dengan pendekatan pop culture sehingga mudah diterima. Adapun komik ini menceritakan tentang keseharian Joni sebagai karakter utama.

Dari penggambaran keseharian Joni tersebut, diharapkan pengenalan dan pemahaman tentang pajak dapat dicerna dengan mudah. Cerita-cerita yang termuat dalam komik ini juga dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Sebagai penutup, Senior Partner Danny Septriadi mengatakan bahwa buku ini merupakan komitmen Darussalam terhadap ide dan bagaimana mengkomunikasikan masalah pajak dalam bentuk yang sederhana.

“Sebelumnya kita banyak buat buku yang dibaca oleh para profesional, Wajib Pajak (WP), otoritas pajak dengan bahasa yang sedikit rumit. Dengan adanya komik ini, itu semuanya dibumikan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Hari Pajak Nasional, DJP Luncurkan Enam Aplikasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pada momentum peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan enam aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam aplikasi itu adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sri Mulyani berharap, aplikasi ini dapat meningkatkan layanan pajak dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang petugas pajak.

“Saya harap berbagai aplikasi ini juga menghilangkan risiko tata kelola, yaitu para jajaran petugas WP kemudian men-treat WP sebagai klien pribadi, bukan klien institusi yang akhirnya menciptakan penyelewengan seperti yang sekarang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya Rabu (14/7).

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengembangan yang dilakukan DJP. Seluruh pegawai harus mampu mengembangkan teknologi di tengah pandemi demi memperkuat layanan kepada WP dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, DJP harus memerhatikan pula keamanan data, keandalan, beserta risiko lainnya.

“Dengan kemampuan data analitik dan desain seluruh proses bisnisnya. Saya lihat sangat komprehensifnya, mulai dari sumber daya manusia, edukasi, penagihan, penegakan hukum. Ini komplit dari awal hingga akhir,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, pembenahan itu juga merupakan adalah ikhtiar yang baik dan penting. Musababnya, dalam proses pengumpulan pajak banyak memiliki titik sumber kelemahan dan kerawana,  seperti ketidakakuratan data sehingga WP merasa tidak dilayani dengan adil dan penerimaan pajak tidak optimal.

“Saya minta aplikasi yang diluncurkan terus disempurnakan Namun sama seperti semua sistem, akan mendapatkan masukan, kritik, dan complain. Jadi saya harap yang mengelola tetap open minded, untuk yang kritik sampaikan secara sopan. Jadi baik user dan pengembangnya, semua berinteraksi secara beradab. Jangan muncul sikap menyepelekan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan. berbagai aplikasi tersebut langsung digunakan hari ini. Tujuannya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP lebih efektif, efisien, akuntabel, dan integritas organisasi.

“Ini jadi milestone juga, sebagai upaya kami perbaiki sistem perpajakan, menciptakan SDM untuk menyongsong implementasi sistem perpajakan yang baru di 2024. Kami lakukan beberapa inovasi di tahun ini. Perbaikan sisi pelayanan ke WP. DJP terus lakukan click, call, dan counter,” ujar Suryo.

Lanjut baca
/

Populer