Connect with us

Tax News

Insentif Fiskal untuk Kendaraan Ramah

Diterbitkan

pada

Foto : Istimewa

 

Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik melalui pelbagai insentif perpajakan. Salah satunya, insentif yang tertuang dalam UU HKPD.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap Electric Vehicle dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan, target penetrasi kendaraan listrik sebesar 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di tahun 2030.

Kementerian Investasi/BKPM mengimplementasikan dengan memberikan perusahaan industri BEV fasilitas perpajakan, seperti tax holiday, tax allowance, pembebaasan bea masuk, super tax deduction untuk kegiatan research and development untuk pengembangan mobil listrik. Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengejawantahkan peta jalan itu melalui pelbagai insentif, antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, kendaraan ramah lingkungan atau berbasis listrik akan memperoleh banyak insentif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Baca Juga : SDA Optimalkan, Lingkungan Lestarikan

“UU HKPD mengatur pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Ini bagus sekali untuk Indonesia pada masa yang akan datang. Kita ini jauh lebih progresif dibandingkan dengan banyak negara lain,” kata Sua dalam Sosialisasi UU HKPD di Palembang, (17/3/2022).

Ia menjelaskan, pembebasan kendaraan listrik dari pajak daerah menunjukkan keberpihakan UU HKPD pada pelestarian lingkungan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap transisi ke arah kendaraan yang lebih ramah lingkungan akan segera tercapai.

“Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dikecualikan dari objek PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB. Ke depan, tidak hanya kendaraan listrik yang memperoleh insentif tersebut, tetapi juga jenis kendaraan lain yang ramah lingkungan seperti tenaga surya,” jelas Sua.

Secara lebih rinci, pembebasan PKB dan BBNKB tertuang dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d UU HKPD, yang mengatur kendaraan bermotor berbasis energi baru dan terbarukan. Dalam beleid itu diatur pula jenis kendaraan lain yang juga dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB, yakni kereta api, kendaraan yang dipakai untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, serta kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kepada Majalah Pajak, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menegaskan, insentif dalam UU HKPD sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong green energy dan mengurangi emisi. Ia mengingatkan, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris, di New York, (22/4/2016). Dalam perjanjian itu, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.

Indonesia lantas menuangkan komitmen ke dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di November 2016. NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29 persen dan sampai dengan 41 persen bila dengan dukungan internasional, dengan proporsi emisi masing-masing sektor yang meliputi kehutanan (17,2 persen), energi (11 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,10 persen), dan limbah (0,38 persen). Salah satu upaya untuk memenuhi komitmen itu, yakni mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLB) melalui insentif pajak dalam UU HKPD.

Baca Juga : Godok Ulang Aturan Main Hubungan Keuangan

“Mobil-mobil atau kendaraan yang basisnya listrik di sini dikecualikan dari PKB dan BPNKB. NJKB (nilai jual kendaraan bermotor)-nya ini lebih tinggi untuk kendaraan yang fosil yang menghasilkan emisi lebih besar,” ungkap Prima melalui sambungan telepon, Ahad (27/3/2022).

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Anggota Panja UU HKPD Ela Siti Nuryamah menjelaskan, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air masih sangat minim.

“Kondisi ini tentu tidak bisa kita biarkan terus menerus terjadi. Tingginya harga bahan bakar, munculnya cuaca ekstrem, dan tingginya intensitas bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini merupakan bagian dari dampak ketergantungan kita terhadap energi berbasis fosil,” jelas Ela.

Untuk itu, DPR dan pemerintah menilai, perlu regulasi dan upaya konkret untuk mendukung adopsi pemakaian kendaraan listrik.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberi saran agar pemerintah pusat mendorong pemahaman pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan kebijakan ini.

“Terkait besaran insentifnya atau tarif pajak daerah memang diserahkan ke masing masing pemda tergantung kapasitas fiskalnya. Harapannya, kepala daerah punya senses of urgency untuk adopsi kendaraan listrik dengan menurunkan tarif PKB menjadi nol persen, baik untuk mobil maupun motor listrik, termasuk balik nama dan perpanjangan STNK idealnya dinolkan seluruh biayanya,” kata Bhima kepada Majalah Pajak, Senin (28/3/2022).

Saran Bima berikutnya adalah memperkuat ekosistem kendaraan listrik, misalnya dengan mereduksi pajak daerah untuk SPBU yang menyediakan charging station.

Selain Indonesia, beberapa negara sudah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik, salah satunya Thailand. Negeri Gajah Putih itu mengurangi bea masuk untuk kendaraan listrik yang diimpor di tahun 2022 dan tahun berikutnya. Sementara, produsen mobil yang memenuhi syarat akan mendapat subsidi. Thailand juga memangkas tarif PPh dari 35 persen menjadi 17 persen untuk profesional asing yang terampil di industri kendaraan listrik.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax News

Kompak Susun Skema Perpajakan Kripto

Diterbitkan

pada

Istimewa
Dunia merespons perkembangan kripto yang semakin bergairah melalui kebijakan pengawasan hingga pemungutan pajak.

 

Seandainya, mesin waktu milik Doraemon membawa kita ke tahun 1983. Barangkali kita akan menyaksikan, membaca, mendengar langsung di pelbagai media, pertama kali ahli kriptografi dari Amerika Serikat (AS), David Chaum, menggunakan uang elektronik kriptografi atau yang disebut e-cash.

Setelah itu, e-cash dikembangkan melalui digicash, yang merupakan bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi. Pengguna membutuhkan perangkat lunak untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Melalui cara ini mata uang digital dimungkinkan tidak terlacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga mana pun.

Artinya, mata uang kripto memang merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan teknologi enkripsi atau kriptografi (kode rahasia). Secara teknis, kriptografi akan mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer. Singkatnya, kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi, yang merupakan lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral. Namun, setiap kripto punya whitepaper yang dirilis oleh tim proyek. Dalam dokumen diuraikan konsep, tujuan, teknologi, dan roadmap yang direncanakan.

Pada 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi b-money yang memiliki ciri sebagai sistem kas elektronik terdistribusi. Tak lama setelah itu, Nick Szabo menggambarkan bit gold. Hingga akhirnya, pada 2009, bitcoin muncul sebagai mata uang kripto yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin dibuat menggunakan SHA-256 dan hash kriptografis, sebagai skema pembuktian kerjanya. Puncak kejayaan bitcoin terjadi ketika Coinbase (perusahaan dompet bitcoin) melantai di bursa efek New York, Amerika Serikat, Nasdaq, pada (15/4/2021). Kala itu, harga bitcoin mencapai 64.711 atau sekitar Rp 946,63 juta (asumsi kurs Rp 14.620 per dollar AS).

Pamor bitcoin, turut mengerek popularitas kripto lainnya, seperti ethereum, dogecoin. Berkembangnya kripto didorong kesadaran investor bahwa emas, mata uang, serta properti memiliki keterbatasan dalam penyimpanan nilai.

Baca Juga : Menilik Risiko dan Potensi Kripto

 Adopsi kripto dan NFT

Magnet kripto semakin mendunia, termasuk di Indonesia. Catatan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Asparkrindo), ada lebih dari 11 juta investor kripto pada 2021, naik ketimbang tahun sebelumnya hanya 4 juta. Tak hanya jumlah pelanggan, nilai transaksi kripto bahkan meningkat 636,15 persen menjadi Rp 478,5 triliun hingga Juli 2021, dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp 65 triliun. Namun, perlu ditekankan kripto di Indonesia diperlakukan sebagai aset bukan mata uang dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Tren kripto semakin menggelora berkat kemunculan nonfungible token (NFT), sebagai bagian dari blockchain. Momen ini berawal dari November 2021, saat investor, gamer, seniman, pemrogram, dan penggemar kripto menghadiri diskusi panel di Midtown Manhattan, konferensi NFT New York City tahunan ketiga. Sejak itu, NFT menjadi tren baru yang berkembang dan menguntungkan di dunia blockchain.

Di Indonesia, tren NFT semakin memuncak sejak viralnya NFT buatan seorang pemuda asal Surakarta, yakni Sultan Gustaf AL Ghazali. Melalui akun Ghazali Everyday, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Prodi Animasi D-4 Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang ini berhasil meraup penjualan total sebesar Rp 13,8 miliar di OpenSea.

Peluang

Potensi ekosistem kripto mayoritas ditangkap positif oleh dunia, termasuk Indonesia—melalui rencana pendirian Bursa Aset Kripto—yang akan diluncurkan tahun 2022. Beberapa manfaat dari pendirian bursa itu adalah menjamin keamanan investor sembari mengoptimalkan sumber penerimaan pajak. Negara G20 sepakat juga untuk mengawasi perkembangan aset kripto secara global, termasuk menyusun skema perpajakan. Kesepakatan ini ditetapkan dalam agenda reformasi sektor keuangan global Presidensi G20 Indonesia di Forum Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) pada Februari 2022.

Baca Juga : Telaah Fungsi “Regulerend” Pajak dan Peluang Penerimaan dari Ekosistem Aset Kripto

“G20 sepakati perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan pada aset kripto, karena perkembangannya cukup pesat, sehingga jika tidak dipantau bisa timbulkan instabilitas ke pasar keuangan global dan perekonomian,” ungkap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam konferensi pers, (18/2/2021).

Sementara, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, sebelum Indonesia mengenakan pajak penghasilan (PPh) final, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendalaman pasar keuangan untuk melindungi konsumen kripto.

“Tetapi pemerintah tidak bisa sendiri. Jelas ini ranah paling banyak di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam konteks stabilitas sektor keuangan. Setelah perdagangan aset kripto dinyatakan sepenuhnya aman oleh otoritas terkait, barulah pemerintah akan membanderolnya dengan PPh final,” jelas Febrio, (10/2/2021).

Menurutnya, pemerintah kini masih menyusun skema pengenaannya. “Kita harapkan makin banyak, sehingga pendalaman pasar ke arah instrumen-instrumen yang sudah terbukti stabil menghasilkan prediktabilitas ini kita dukung. Ini kita coba dorong untuk pendalaman pasar.”

Sementara, sejumlah negara sudah merencanakan pemungutan pajak atas transaksi kripto. India sedang mempersiapkan aturan untuk menerapkan pajak berdasarkan pendapatan (capital gain) dari transaksi kripto, yakni sebesar 30 persen terhadap pendapatan atas aset dan transaksi kripto. Kemudian, Amerika Serikat (AS) telah mengatur kebijakan perpajakan serupa, yaitu mewajibkan transaksi kripto lebih dari 10 ribu dollar AS dilaporkan ke Internal Revenue Service (IRS)— otoritas pajak AS. Sementara, Korea akan mulai mengenakan pajak 20 persen untuk setiap keuntungan tahunan di atas 2,5 juta won Korea yang diperoleh dari perdagangan kripto mulai Januari 2023.

Co-founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar Christopher Tahir menilai, besarnya penerapan pajak yang diusulkan beberapa negara, khususnya India, akan berpotensi mematikan gairah pengembangan ekonomi digital.

“Sederhananya, dengan pasar global yang tanpa batas ini berpotensi memicu uang untuk berpindah ke luar negeri mengingat bursa kripto lokal masih kalah saing baik dari segi fitur, UI (user interface), UX (user experience), dan range produknya,” tutur Christopher.

Baca Juga : Beri Edukasi Masyarakat, Tokocrypto Akan Gelar The Kripto Odyssey Summit 2021

Ia berharap, Indonesia dapat mencari angka yang lebih seimbang sekaligus memikirkan cara untuk meretensi investor di bursa lokal. Menurutnya, hanya peraturan perpajakan yang bersaing yang akan menjadi alasan kuat investor untuk bertahan di bursa lokal.

“Di Indonesia, sebenarnya pembicaraan mengenai aturan pajak sedang dibicarakan antara bursa, asosiasi, dan pemerintah, tetapi belum ada titik temu. Dari semua pihak, lebih menginginkan aturan seperti investor di bursa saham. Dan itu menurut saya adalah pendekatan yang lebih adil dan masuk akal,” ungkap Christopher. “Jika penerapan pajak kripto yang dilakukan sama seperti di bursa saham maka akan memberikan kepastian pajak dan berpotensi membuat arus masuk kembali dana dari luar negeri ke Indonesia. Apalagi jika ditambah dengan adanya kripto amnesty.”

Lanjut baca

Tax News

Kesetaraan Gender Jadi Pertimbangan

Diterbitkan

pada

Penerapan kebijakan perpajakan berbasis gender menjadi salah satu usulan pembahasan dalam Presidensi G20 Indonesia.

Indonesia memegang tongkat estafet Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada November 2022.

Di forum ini dilakukan kerja sama internasional tentang aspek penting ekonomi dan keuangan internasional. Salah satu pertemuan dalam Presidensi G20 Indonesia bernama Finance Central Bank Deputies (FCBD) yang telah menghasilkan usulan untuk mengkaji penerapan peraturan global berbasis gender, antara lain insentif perpajakan untuk wanita (gender wise tax policy).

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wempi Saputra mengatakan, kebijakan yang diusulkan ini akan memberikan afirmasi kepada perempuan.

“Secara eksplisit memang belum dibahas, tapi secara kerangka gender wise tax policy akan memberikan porsi yang menguntungkan, khususnya bagi wanita yang terjun ke pasar tenaga kerja,” kata Wempi dalam konferensi pers Hasil G20 FCBD Meeting yang disampaikan secara virtual, Jumat (10/12/2021).

Kepada Majalah Pajak, ia memastikan, usulan kebijakan akan berpihak kepada pekerja perempuan. Sebagai contoh, pegawai perempuan yang mengajukan cuti melahirkan atau merawat anak yang baru lahir saat ini dikenai potongan gaji. Namun, melalui usulan dalam Presidensi G20 Indonesia, mereka justru akan mendapat insentif pajak.

Ia mengungkap, tindak lanjut usulan itu akan dibahas secara komprehensif di forum berikutnya. Akan tetapi, Wempi memastikan, kajian insentif pajak perempuan telah disambut baik oleh para delegasi.

“Nanti akan didetailkan lebih lengkap lagi di working group atau kelompok kerja masing-masing agenda dan mungkin akan disampaikan pada Februari 2022,” tambahnya, Kamis (30/12/2021).

Formulasi perpajakan berbasis gender menjadi bagian sesi keenam dalam pertemuan yang membahas perpajakan internasional. Dalam sesi ini juga negara-negara G20 sepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai formulasi hak penarikan pajak bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara.

G20 meliputi Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, kebijakan perpajakan di suatu negara dapat mendorong pencapaian tujuan kesetaraan gender, yaitu dengan mengubah karakteristik sosial ekonomi masyarakat, seperti kesenjangan upah. Selain itu, kebijakan perpajakan juga dapat mengubah perilaku, seperti partisipasi dalam angkatan kerja, konsumsi, dan investasi.

Ia menekankan, sistem perpajakan yang kuat dapat menghasilkan dana tambahan untuk program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki.

“Dalam merancang reformasi perpajakan, kami akan menempatkan perspektif dan peran perempuan dalam konteks kesetaraan gender,” kata Sri Mulyani.

Maka tidak heran jika dunia juga akan merancang model penawaran tenaga kerja yang dinamis, khususnya bagi negara berkembang. Perempuan cenderung lebih sensitif terhadap aturan pajak yang berdampak terhadap upah.

“Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang sama memiliki implikasi yang berbeda antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pajak,” kata Sri Mulyani.

PTKP dan insentif pajak

Kepada Majalah Pajak, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Haula Rosdiana menilai, di Indonesia kebijakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) belum menunjukkan keberpihakan pada perempuan.

“Jika dilihat secara filosofi PTKP, dia baru membayar pajak ketika dia memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda, kebijakan PTKP harusnya melihat perspektif gender supaya bisa terlihat. PTKP juga memaksa perempuan untuk cenderung memilih enggak pisah harta saja karena supaya tidak kena pajak progresif dan seterusnya,” kata Haula usai acara Sewindu Pengabdian Guru Besar Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, Rabu (22/12).

Di sisi lain, Haula memandang, kebijakan pengurangan pajak bagi perempuan juga harus melihat karakteristik khas mereka. Ia mencontohkan, dalam satu kegiatan yang memang mengarusutamakan gender, seharusnya perempuan mendapatkan insentif, misalnya berupa super-deduction.

Sementara itu, menurut Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti, pemenuhan kewajiban perpajakan sejatinya tidak memandang perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan juga punya hak memutuskan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri. Meskipun ada pilihan ketika perempuan menikah, penghasilan yang diperoleh bisa digabung dengan suami sehingga memiliki satu NPWP.

“Ketika perempuan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri itu bisa, sepenuhnya bisa diakomodasi di undang-undang perpajakan Indonesia. Jadi sistem perpajakan Indonesia sudah mengakomodasi isu kesetaraan gender,” kata perempuan yang akrab disapa Ewie ini.

Selain itu, menurut Ewie, kebijakan perpajakan sudah berpihak pada perempuan. Contohnya, kebijakan mengenai pajak UMKM yang notabene didominasi kaum perempuan.

“Di Indonesia, dalam Undang-Undang HPP, pemerintah memberi relaksasi pada perempuan yang memiliki peran besar dalam mengembangkan UMKM, di mana UMKM beromzet sampai dengan Rp 500 juta itu sama sekali tidak dikenai Pajak Penghasilan,” ujarnya.

Lanjut baca

Tax News

Berharap PAD dari Gelaran MotoGP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pelaksanaan kompetisi bergengsi di Sirkuit Mandalika telah menggerakkan UMKM lokal dan menyerap tenaga kerja.

 

Perhelatan World Superbike (WSBK) di Sirkuit di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 19–20 November lalu memberikan dampak positif bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok. Menurut data Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), pelaksanaan World Superbike telah menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Pulau Lombok. Setidaknya ada enam dampak positif dari WSBK 2021 itu.

Pertama, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok. Pada November 2021 lalu Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri memperkirakan, ajang WSBK bakal memperoleh tambahan PAD yang berasal dari pajak hiburan sebesar 15 persen, pajak parkir 30 persen, dan pajak restoran dan hotel 15 persen. Menurut Pathul, pendapatan tersebut bakal masuk ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2022. Sebelumnya, Pemkab Lombok Tengah mematok PAD 2022 sebesar Rp 219 miliar. Namun, dengan memperhitungkan  tambahan pemasukan dari ajang balap tersebut, PAD Lombok Tengah dinaikkan menjadi Rp 288 miliar.

Sayangnya, berdasarkan data terakhir yang dihimpun Majalah Pajak, realisasi PAD dari pajak hiburan penjualan tiket WSBK hanya Rp 2,6 miliar. Padahal jauh sebelumnya, pemda menargetkan dari hasil penjualan tiket WSBK saja pemda akan mengantongi Rp 10 miliar.

Alhasil, DPRD Lombok Tengah berencana memanggil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah dan panitia MOTUL FIM Superbike World Championship (WSBK) Indonesia 2021 yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, November lalu. Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman menyampaikan, yang didapatkan Pemkab Lombok Tengah sangat jauh dari target.

Kedua, terlepas dari polemik jumlah PAD, ajang tersebut terbukti menggerakkan ekonomi masyarakat Lombok Tengah. Sebab, okupansi hotel meningkat, yakni dari semula hanya 15 persen menjadi 95 persen. Ketua Mandalika Hotel Association (MHA) Samsul Bahri mengatakan okupansi kamar hotel naik pesat menjelang maupun selama WSBK berlangsung. Omzet bisnis hotel juga meningkat dari 15 persen menjadi 85 persen.

Ketiga, terjadi lonjakan omzet bisnis persewaan kendaraan. Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo mencontohkan, salah satu pengusaha penyewaan jasa transportasi, yang biasanya mendapatkan omzet Rp 10–15 juta per bulan, mendapati omzetnya naik menjadi Rp 70 juta selama November 2021.

Keempat, produk UMKM lokal laris manis. Apalagi, bersamaan dengan momentum WSBK 2021 ini, pemerintah daerah setempat menggelar NTB Expo 2021 di area parkir utama Sirkuit Mandalika, sebuah ajang tahunan yang melibatkan 330 pelaku UMKM.

Kelima, ajang WSBK melibatkan ribuan tenaga kerja lokal. Pelaksanaan WSBK dan Asia Talent Cup merekrut 1.475 tenaga kerja dari NTB, termasuk penduduk dari enam desa penyangga di sekitar Mandalika. Mereka bertugas sebagai marshal, Covid-19 safety, kru medis, kru event, crowd control, dokumentasi, kebersihan, tiket, transportasi, hingga pengelolaan sampah.

Keenam, selama ajang WSBK, jumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Lombok melonjak. Menurut General Manager Bandara Internasional Lombok Nugroho Jati, jumlah penumpang pesawat yang tiba dan berangkat dari bandara ini selama pekan penyelenggaraan WSBK rata-rata mencapai 5.700 orang per hari, meningkat 50 persen dibandingkan hari normal.

Untuk ajang MotoGP tahun ini, Pathul Bahri berharap berkah serupa, yakni lonjakan PAD. Ia memperkirakan, lonjakan PAD juga akan terjadi jika MotoGP digelar tahun 2022. Menurutnya, ajang dunia yang diprediksi disaksikan 150 ribu penonton ini akan membuat ratusan miliar bahkan triliunan rupiah berputar di Lombok, yang akhirnya akan berdampak kepada pendapatan daerah.

Kini Pemkab Lombok Tengah bersama Pemprov NTB tengah menyiapkan kebutuhan untuk menyambut ajang dunia tersebut. Dengan peningkatan PAD ini, Pemkab Lombok Tengah dapat menganggarkan Rp 92 miliar untuk gaji 1.886 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Lanjut baca

Populer