Connect with us

Up Close

Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Diterbitkan

pada

Melalui inovasi digital, Bank Jatim memberikan produk dan layanan andal, sekaligus bersiap menjaring peluang masa depan.

Lahir dan tumbuh di sisi timur Pulau Jawa sejak 1961, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus berkembang dan menjadi salah satu bank yang diperhitungkan. Reputasi perusahaan yang sudah go public ini bahkan mendapat pengakuan nasional. Awal September lalu, misalnya, Bank Jatim dinobatkan sebagai bank daerah dengan kinerja sangat bagus selama 20 tahun berturut-turut, pada kategori Bank BUKU 3 dengan Aset Rp 50 Triliun–Rp 100 Triliun dalam ajang 26th Infobank Awards 2021.

Di tengah gempuran pandemi ini, kinerja Bank Jatim pun layak diapresiasi. Per Agustus 2021, aset Bank Jatim mencapai Rp 95 triliun, tumbuh 20,48 persen year on year. Nilai outstanding (kredit) mencapai Rp 43 triliun, tumbuh 7,48 persen year on year. Bank ini juga berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 81 triliun, tumbuh 20,61 persen year on year. Per Agustus tahun ini, laba bersih Bank Jatim mencapai Rp 1,02 triliun—tumbuh 7,32 persen year on year.

“Di tengah pandemi Covid ini kami masih mampu tumbuh lebih baik dibandingkan industri perbankan pada umumnya,” tutur Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman saat berbincang dengan Majalah Pajak, Selasa 21 September lalu.

Salah satu faktor penentu kinerja positif Bank Jatim adalah kemampuannya beradaptasi dan berinovasi, termasuk inovasi di ranah digital yang saat ini tengah menjadi fokus perhatian industri keuangan dan perbankan. Berkat kecepatan adaptasi dan inovasi yang dilakukan, Bank Jatim pun tahun ini meraih penghargaan The Most Adaptive Regional Bank di ajang CNBC Awards 2021.

Salah satu inovasi yang dikembangkan Bank Jatim untuk memberikan layanan yang adaptif terhadap kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi adalah JConnect. Kehadiran digital brand ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam mengakses layanan perbankan di era digital seperti saat ini.

JConnect dihadirkan untuk memperkuat tiga pilar penting yang saat ini menjadi pemangku kepentingan Bank Jatim, yakni pemerintah daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat umum. Kepada Majalah Pajak, Busrul Iman menceritakan berbagai kemudahan yang diperoleh pengguna berkat JConnect. Selain itu, pria kelahiran Surabaya 1 Februari 1964 ini juga membeberkan strategi Bank Jatim ke depan, khususnya dalam menghadapi perkembangan era digital.

Berikut petikannya.

 

Digitalisasi bank saat ini tengah menjadi tren. Beberapa perbankan kini bertransformasi menjadi atau “menciptakan” bank digital. Ada juga yang tidak bertransformasi menjadi bank digital tetapi melakukan digitalisasi dalam berinteraksi dengan nasabahnya, baik dari sisi produk dan layanannya. Yang mana posisi bank Jatim saat ini?

Terkait isu ini memang ada dua. Yang pertama adalah membentuk bank digital, yang kedua ada transformasi ke digital. Ini tentu banyak pertimbangannya. Kalau Bank Jatim seperti apa? Dengan banyak pertimbangan, kami sedang bertransformasi ke digital. Artinya, mendigitalisasi produk-produk kami, bisnis-bisnis kami untuk kenyamanan dan kemudahan bagi para nasabah. Jadi, pada intinya tujuannya sama, tetapi jalannya beda. Dengan aspek yang ada maka kami bertransformasi di bidang itu. Ini tentu saja kami siapkan mulai sekarang lanskapnya, tidak hanya infrastrukturnya, juga bagaimana optimalisasi fitur-fitur yang ada layanan lainnya.

Sejak kapan transformasi ke arah digital sudah dilakukan oleh Bank Jatim?

Jauh sebelum pandemi kami sudah membuat sebuah roadmap di bidang IT. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini ternyata memang transaksi berbasis digital mengalami peningkatan yang cukup pesat. Mau enggak mau, suka enggak suka, siap enggak siap, maka kami harus segera bertransformasi membenahi infrastruktur berbasis digital. Dan ini sejalan dengan salah satu skala prioritas dari OJK, yaitu mempercepat transformasi digital di lingkungan lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Apa saja bentuk inovasi Bank Jatim di ranah digitalisasi perbankan, baik dari sisi produk maupun pelayanan?

Kami punya roadmap tentang IT kami sampai dengan 2025. Kita tahu perkembangan overall IT seperti apa. Mulai dari adanya cloud computing, kemudian bergerak menjadi internet of things (IoT)—segala sesuatunya berjalan dengan internet, kemudian artificial intelegence, kemudian perlunya big data analytic sampai advanced robotic dan semua ini menuju ke arah virtual reality. Ini kan proses-proses transformasi di bidang IT. Dan ini tentu saja akan mengubah behaviour, di dalam perilaku masyarakat. Baik dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk dalam bertransaksi keuangan.

Tentu saja ini berdampak ke sektor keuangan, tidak terkecuali perbankan. Nah, Bank Jatim, kembali melakukan assessment ke dalam. Apa kekuatan dan kelemahan Bank Jatim sebagai bank daerah? Atas dasar itulah kemudian kami memiliki strategi tiga pilar. Yang pertama adalah bagaimana Bank Jatim itu mendigitalisasi, satu, yang terkait dengan pemerintah daerah. Baik itu belanja daerah, penerimaan daerah serta termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang kedua, terkait dengan masyarakat UMKM. Kenapa UMKM yang dipilih? Karena Jawa Timur ini UMKM-nya banyak, hampir sembilan juta UMKM. PDRB Nasional di-support dari Jawa Timur, nomor dua setelah DKI Jakarta. Penyokong terbesar adalah UMKM—59 persen PDRB dari UMKM.

Ini potensi yang besar, sehingga Bank Jatim memberikan fokus untuk digitalisasi para pelaku UMKM. Yang ketiga adalah bagaimana mendigitalisasi masyarakat umum. Di dalamnya termasuk perorangan, swasta, lembaga pendidikan, sosial dan lain sebagainya sehingga transaksi pembayarannya diberikan banyak kemudahan dan tentu saja secure.

Apa saja investasi Bank Jatim terkait digitalisasi ini, baik dari sisi infrastruktur, keamanan, pembangunan SDM serta reformasi SDM untuk meningkatkan kepercayaan publik/nasabah?

Melihat perkembangan IT ini, maka kami harus melihat ke dalam secara overall. Tidak sekadar digitalisasi pada end process-nya. Jadi, kami perlu reengineering terhadap prosesnya seperti apa, operation-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, policy-nya seperti apa. Nah, terkait IT ini, ada dua hal—infrastruktur terkait dengan hardware dan software. Hardware yang paling utama tentu perbaikan sistemnya. Kami harus benar-benar meng-upgrade untuk memiliki kapasitas, generasi dan kecepatan lebih besar, lebih cepat, lebih mudah dan luas jangkauannya. Dengan demikian dapat menangkap peluang yang ada di masyarakat.

Belum lagi dari sisi human capital. Kami memiliki sekitar hampir 70 persen generasi milenial melek gadget. Tinggal kami mengoptimalkan, menggerakkan kontribusi mereka ke perusahaan. Sehingga kami perlu mengembangkan mereka melalui berbagai peningkatan kompetensinya, baik hard competency maupun soft competency-nya. Untuk meningkatkan ini kami tidak hanya bekerja sendiri. Kami melibatkan pihak ketiga, vendor-vendor yang memang sudah memiliki pengetahuan yang baik di bidang teknologi.

Belum lagi policy yang juga harus kami sesuaikan. Di era digital maka policy yang ada mungkin sudah tidak matching lagi. Nah, kami harus berkoordinasi dengan OJK. Sehingga semua operasional itu terpenuhi, untuk lebih mudah, nyaman, cepat, tapi juga comply dari sisi regulatornya.

Dengan inovasi dan transformasi yang dilakukan Bank Jatim di masa pandemi, bagaimana target pertumbuhan laba, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit pada tahun 2021?

Per Agustus 2021, kami saat ini memiliki aset sebesar lebih kurang Rp 95 triliun. Kemudian di sisi outstanding (kredit), kami memiliki lebih kurang Rp 43 triliun. Di sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) kami mencapai Rp 81 triliun. Nah, dalam hal ini Bank Jatim tetap tumbuh. Size-nya tumbuh, tapi quality-nya juga harus tumbuh dengan baik. Alhamdulilah, selama dua tahun terakhir, DPK kami—termasuk kredit tumbuh pesat dibantu oleh inovasi digital Bank Jatim. Tentu saja di tahun ini insya Allah sesuai RBB (rencana bisnis bank) kami dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh regulator, dalam hal ini adalah OJK.

Sampai posisi Agustus 2021, aset kami tumbuh 20,48 persen year on year, sedangkan DPK tumbuh 20,61 persen year on year, dan kredit tumbuh 7,48 persen year on year. Laba Bersih sebesar Rp 1,02 triliun, naik 7,32 persen year on year. Artinya, di tengah pandemi Covid ini kami masih mampu tumbuh lebih baik dibandingkan industri perbankan pada umumnya.

Dengan digitalisasi ini kemudahan apa saja yang didapatkan nasabah?

Kembali kepada tiga pilar tadi. Yang pertama adalah pilar dari pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten. Bagi masyarakat Jawa Timur, tentu Bank Jatim memberikan kemudahan di dalam transaksi layanan bidang pemerintahan, seperti pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB), pembayaran PDAM, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pajak daerah lainnya. Dengan menggunakan inovasi digital dari Bank Jatim maka akan terbantu. Kemudian administrasi serta transparansi dalam layanan masyarakat, karena semua terekam dan tersistem dengan baik. Akhirnya meningkatkan asas keterbukaan juga, karena ini memang menyangkut publik.

Nah, bagi pilar berikutnya, bagi kalangan pengusaha dan UMKM tentu ini akan mempermudah mendapatkan layanan informasi tentang perbankan Bank Jatim. Sebab, untuk pengajuan kredit itu bisa melalui e-Loan di JConnect. Kemudian juga untuk para pegawai yang mengajukan kredit pegawai bisa membuka aplikasi e-kmg.

Jadi, dengan adanya kemudahan di bidang UMKM dan ASN ini maka layanan informasi kepada masyarakat bisa lebih cepat dan lebih terbuka. Selain itu masyarakat umum itu juga bisa melakukan transaksi-transaksi perbankan apakah itu pembayaran pulsa, listrik, BPJS, kartu kredit, SPP sekolah, pembayaran universitas dan lain sebagainya itu bisa melalui mobile banking dan internet banking kami.

Kami juga memberikan layanan cashless transaction. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia menyediakan layanan QRIS, kami memiliki 21 ribu merchant di Jawa Timur. Dan ini sangat berguna sekali di masa Covid ini sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor. Cukup melalui gadget-nya bisa langsung transaksi baik itu di merchant maupun melalui mobile banking mereka sendiri.

Di saat yang lain di era digital ini kami juga bekerja sama, berkolaborasi dengan ekosistem digital, seperti Tokopedia, Gojek, Shopy, Ovo, Indomart, Alfamart, karena bagi Bank Jatim kehadiran dari fintech-fintech ini membantu Bank Jatim memperluas market dan memperluas penetrasi. Karena selama ini Bank Jatim sebagai bank daerah memiliki keterbatasan di dalam jaringan. Dengan berkolaborasi maka itu semakin mudah dan efisien. Diharapkan dengan aplikasi JConnect sebagai branding digital banking Bank Jatim akan mampu mengakomodasi transaksi kebutuhan masyarakat di tiga pilar tadi.

Jadi, bisa dibilang JConnect ini merupakan sebuah aplikasi terintegrasi yang di dalamnya memiliki banyak fitur untuk memudahkan penggunanya?

JConnect merupakan aplikasi yang sifatnya mengintegrasikan, berbagai fitur-fitur tiga pilar tadi. Dan ini terus berproses, tahap awal kami memang menyampaikan branding-nya dulu, JConnect. Dengan branding ini maka akan mudah diterima masyarakat. Yang kedua, kami terus menerus transformasi, fitur-fitur apa saja di dalamnya. Nah, fitur-fitur itu seperti yang kita lihat di dalam mobile banking kami semua ada di sana. Tentu saja nanti kami connect-kan, kami integrasikan semua itu.

Dari sisi internal Bank Jatim, apa saja benefit digitalisasi ini?

Yang pertama, bagi Bank Jatim sebagai sebuah entitas digitalisasi ini tentu salah satu tools untuk akselerasi mencapai visi misi Bank Jatim dengan lebih mudah dan cepat. satu. Yang kedua, dari sisi cost benefit ratio tentu ini memberikan efisiensi yang lebih bagus. Kami enggak perlu lagi membuka jaringan kerja konvensional seperti pada umumnya dulu. Namun, dengan gadget digital ini kami lebih efisien untuk mengembangkan network kami kepada masyarakat sampai ke level yang paling bawah.

Kemudian, dengan digitalisasi ini ada peluang bagi kami untuk men-switching resource human capital kami. Saat yang sama kami berikan kemampuan peningkatan kompetensi di bidang bisnis. Dan ini tentu saja secara bisnis, selain itu adalah menambah fee-based income kami. Sebab, seperti kita ketahui bersama, bahwa biaya dana ini semakin naik, kemudian margin dari bisnis konvensional yang sifatnya dari bunga pinjaman ini semakin tipis, maka dengan digital ini akan meningkatkan fee-based income Bank Jatim ke depan.

Saat ini jika dipersentasekan, berapa banyak nasabah yang sudah menggunakan atau beralih ke produk dan layanan digital di Bank Jatim dan berapa yang belum?

Pada dasarnya jumlah ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama pada era pandemi Covid ini. Sebagai gambaran, pertumbuhan pengguna JConnect mobile di tahun 2020 tumbuh sebesar 49,8 persen year on year. Dan posisi Juni 2021 itu tumbuh 18,0 persen year to date. Nah pertumbuhan transaksi digital yang dilakukan di tahun 2020, tumbuh dengan tinggi. Artinya, kalau yang tadi itu terkait dengan pertumbuhan user atau pengguna, maka kali ini adalah pertumbuhan transaksinya. Nah, pertumbuhan transaksinya itu naik sebesar 109,5 persen year on year, dan posisi Juni itu tumbuh sebesar 35,5 persen year to date.

Sementara itu nominalnya—nilai rupiah yang ditransaksikan melalui JConnect. Ini pun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tumbuh 115,7 persen year on year, dan di tahun 2021 bulan Juni tumbuh 39 persen year to date. Artinya, pertumbuhan yang tinggi ini harus kami imbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Makanya setelah kami buat branding JConnect maka kami akan optimalkan fitur-fitur yang ada. Nah, tahap berikutnya adalah menciptakan fitur-fitur baru. Jadi, sebetulnya fitur-fitur kami yang ada ini masih bisa dioptimalkan. Potensinya besar. Makanya untuk itu kami dorong dulu setelah itu baru membuat fitur-fitur yang lainnya.

Apa saja tantangan yang dialami Bank Jatim dalam proses transformasi digital?

Yang pertama, itu penting masalah security-nya. Karena digital ini harus secure. Nah, termasuk layanannya juga harus valid, transparan. Makanya kami benahi. Dalam hal ini kami sudah melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai hal. Tidak hanya teknologi—entah itu menyangkut human capital, menyangkut bisnis, menyangkut IT, saya sudah canangkan. Kami Bank Jatim akan bekerja sama dengan vendor-vendor top ten di Indonesia. Jadi, kami tidak akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kira-kira tidak memiliki kesamaan pandangan.

Yang kedua, ini menyangkut kebiasaan perilaku. Kami, karena lebih banyak berhubungan dengan masyarakat UMKM, di dalam mengembangkan perilaku untuk menuju digital, kami menggandeng OJK untuk melakukan literasi digital, inklusi keuangan kepada para pelaku ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Mulai dari bagaimana membuka tabungan berbasis digital untuk kaum pelajar, kaum UMKM, sampai kemudian kami literasi di bidang digitalisasi itu sendiri. Itu terus-menerus kami lakukan, dan memang itu tantangannya. Buat apa kami punya digital yang bagus kalau kemudian penggunanya belum siap terhadap perilaku itu. Tapi kalau untuk market yang milenial, mereka sudah familiar.

Jadi, kami secara periodik menggandeng OJK untuk sama-sama terjun ke masyarakat. Masyarakat ini terklaster. Ada klaster wilayah Jawa Timur bagian timur, Besuki, Banyuwangi, Situbondo, wilayah Malang, dan lainnya, kami turun bersama-sama melakukan literasi, baik itu di kalangan pelajar, di kalangan pelaku UMKM, di kalangan asosiasi-asosiasi lembaga bisnis. Dengan menggandeng pihak OJK, menggandeng pihak pemerintah daerah, maka itu lebih mudah dan lebih cepat prosesnya.

Bank Jatim juga memiliki program Jatim Garage. Bisa digambarkan program apa itu dan apa goal-nya?

Ya, pertama, ini, kan, sejalan dengan pengembangan yang ada. Begitu banyaknya e-commerce, fintech yang masuk ke daerah-daerah itu yang pertama. Yang kedua, adanya keinginan dari masing-masing pemerintah daerah untuk membangun e-commerce di lingkungan mereka sendiri. Sehingga dengan adanya keinginan itu Bank Jatim memfasilitasi, dengan membangun program Jatim Garage, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk merespons perkembangan dunia perbankan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Jatim Garage ini mempertemukan market melalui website jatimgarage.co.id, sehingga nantinya para pelaku ekonomi sifatnya si penjual (seller) bisa kami jembatani dengan buyer atau pembelinya. Dan nanti transaksinya menggunakan JConnect. Transaksi itu juga bisa melalui QRIS yang memang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Dengan demikian maka kami bangun ekosistem digitalnya ini melalui Jatim Garage. Kami bekerja sama dengan OJK, dengan pemerintah daerah setempat, sehingga terbentuklah diskusi keuangan berbasis digital.

Digitalisasi biasanya selaras dengan sinkronisasi, yaitu konsolidasi data nasabah, data perpajakan, payment gateway, dan lain-lain. Bagaimana Bank Jatim mengatasi kendala sinkronisasi dengan stakeholders? Sebab, mungkin saja ada kendala infrastruktur, sistem, dan budaya kerja yang harus diatasi agar integrasi data perbankan dengan pemda, otoritas, pajak, pihak lain dapat berjalan mulus?

Ya, ini sudah kami lakukan. Artinya, pemerintah provinsi tentu memiliki suatu program pembangunan di wilayahnya. Namanya program Nawa Bakti Satya. Ada sembilan program sektor. Di sisi lain, Jawa Timur memiliki sektor ekonomi unggulan yang dibagi per klaster. Di sisi lain juga, Bank Jatim harus inline dengan program-program sektor ekonomi unggulan. Sehingga, semua program pemerintah provinsi pemerintah daerah, baik itu menyangkut belanja daerah, penerimaan negara, termasuk pajak segala macam kami harus masuk.

Nah layanan digital khusus untuk pajak ini melalui SP2D on-line dan pembayaran pajak STNK, sekarang di mobile kami sudah bisa. Cukup menuliskan nomor polisi-nya sudah langsung connect, realtime terbayar. Pajak daerah, BPJS, PDAM, SPT, semua harus kami hubungkan. Karena proyek yang besar ini enggak mungkin Bank Jatim bekerja sendiri. Bank Jatim harus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah daerah kota setempat termasuk dengan OPD, dinas terkait. Sehingga dengan demikian maka seluruh potensi wilayah itu bisa diambil oleh Bank Jatim dengan optimal dan maksimal.

Apa peran Bank Jatim? Bank Jatim harus investasi, harus menyediakan infrastrukturnya. Tidak jarang kami selalu memberi bantuan teknologi berupa software-hardware kepada pemerintah daerah. Dengan demikian maka semua bisa berjalan dengan baik di lingkungan provinsi Jawa Timur.

OJK telah merilis peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, di antaranya mengatur perbankan digital. Mungkinkah aturan ini bisa menjadi dasar hukum untuk Bank Jatim mengakselerasi transformasi digital? Misalnya mau sepenuhnya bertransformasi menjadi Bank Digital?

Ini memang kebijakan ini memang sungguh ditunggu para pelaku pasar keuangan, karena fintech itu lebih cepat dalam merespons, sedangkan kami sebagai lembaga bank harus benar-benar patuh, menunggu dari regulator. Dengan adanya POJK ini sangat membantu perbankan, termasuk kami untuk bisa lebih agile, lebih fleksibel serta lebih cepat di dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk mempermudah aktivitasnya.

Contoh yang paling gampang, misalnya pembuatan proses perjanjian kredit di hadapan notaris yang selama ini harus datang, dengan adanya situasi seperti ini, sekarang bisa dilakukan secara virtual. Proses marketing, survei kepada pelaku usaha itu juga bisa dilakukan secara virtual. Itu dilindungi oleh ketentuan (POJK) itu, dengan demikian membuat kami menjadi lebih leluasa di dalam memberikan layanan dan bergerak.

POJK ini juga meningkatkan penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor perbankan, sehingga kami harap ke depan kami juga akan memperoleh manfaat dari efisiensi ini. Jadi, pola lama membangun kantor baru dengan begitu banyak itu sudah enggak relevan lagi.

Dengan menyandang status sebagai bank daerah, apakah itu berarti Bank Jatim harus terpaku untuk melayani nasabah di area Jawa Timur, ataukah berkat digitalisasi, Bank Jatim hendak memperluas jangkauan nasabahnya? Bagaimana profil nasabah Bank Jatim saat ini dan proyeksi nasabah di tahun-tahun mendatang?

Bank Jatim sahamnya 51 persen dimiliki oleh PSP (pemegang saham pengendali) dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kota. Kemudian, 28 persen itu dimiliki oleh kepala daerah kota dan kabupaten, dan sisanya dimiliki oleh publik. Sehingga secara legal formal, Bank Jatim sebagai BPD itu di bawah regulasi dari PP 54 tentang BUMD, kemudian Undang-Undang PT Nomor 40, termasuk aturan tentang OJK. Bank Jatim adalah Perseroda yang bergerak di sektor keuangan daerah dan permodalan yang tunduk kepada aturan-aturan perbankan permodalan pada umumnya. Sehingga sesungguhnya Bank Jatim tidak ada border di dalam bisnisnya.

Walaupun namanya kami BPD Daerah Jawa Timur, ruang lingkup bisnis kami itu bisa luas, bisa seluruh Indonesia. Makanya kami memiliki unit kerja tidak hanya di Jawa Timur, tetapi ada Jakarta dan Batam.

Nah, ini bagaimana ke depan? Bahwa pertama digitalisasi, itu mutlak. Yang kedua tentang ruang lingkup market Bank Jatim. Kita semua tahu bahwa Presiden Joko Widodo merencanakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Kalau ini terjadi maka pusat bisnis, pusat ekonomi, khususnya wilayah tengah dan timur Indonesia itu akan terpusat di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ini menguntungkan bagi Bank Jatim ke depan untuk menjadi tumbuh besar.

Nah, dengan demikian maka Bank Jatim harus mampu menangkap peluang itu, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan Bank Jatim juga akan membangun unit kerja baru—mungkin di daerah Kalimantan atau sebagian Indonesia Timur, karena kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia Timur dan Tengah itu banyak diimpor melalui Jawa Timur, baik pertanian, daging ayam, sayur-mayur, kemudian juga rempah-rempah. Belum lagi sektor permodalan lainnya. Itu peluang besar yang harus ditangkap oleh Bank Jatim dengan membangun perubahan-perubahan yang ada di dalamnya.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Data Adalah Senjata Melawan Masalah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Riva Fazry

 

Majalahpajak.net – Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal di daerah agar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik UU ini sebagai suatu terobosan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menggairahkan berbagai sektor usaha.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya, Gedung Balai Kota Bogor, Kamis (22/09), ia menyampaikan berbagai hal positif dari konsep UU HKPD meski di fase awal penerapannya akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah. Politikus Partai Amanat Nasional yang memasuki periode kedua kepemimpinan di Kota Hujan ini memaparkan berbagai strategi kebijakan berbasis data dan inovasi layanan digital Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama pandemi Covid-19 sehingga Kota Bogor mampu pulih lebih cepat. Ia juga bicara tentang program penguatan sektor UMKM, peluang ekonomi dari Forum Presidensi G20, dan manfaat keberadaan Presiden RI yang saat ini menetap di Istana Bogor.

Berikut ini petikan wawancaranya.

Bagaimana evaluasi Anda tentang dampak pandemi terhadap perekonomian dan tingkat kesejahteraan di Kota Bogor? Sektor-sektor mana saja yang paling terdampak dan bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam menyokong kegiatan bisnis agar tetap bertahan?

Kami melakukan dua kali survei di tahun 2020 dengan Nanyang Technology University Singapura dan 2021 dengan Institut Pertanian Bogor. Keduanya menghasilkan temuan sama terkait angka-angka dampak pandemi untuk kemudian mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang terpukul dan seberapa besar dampaknya. Data hasil survei menunjukkan bahwa 70 persen lebih warga Kota Bogor terdampak pandemi dan mengalami penurunan penghasilan. Hampir 40 persen warga kehilangan pekerjaannya. Sektor-sektor yang terpuruk adalah perdagangan dan jasa. Restoran, kafe, mal, toko-toko sangat terpukul waktu pandemi.

Tapi di 2021, kami menemukan hal yang membangkitkan optimisme yaitu ada bidang-bidang yang justru berkembang di masa pandemi, seperti urban farming, on-line shop, termasuk juga industri makanan sehat, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan lainnya. Data dari dua survei ini menjadi acuan bagi kami untuk merumuskan strategi.

Kami berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan berbagai pihak untuk fokus pada peluang yang tercipta. Pada 2020 kami menjalankan Program Bogor Berkebun yang membidik urban farming.

Ketika pandemi sedang berat, kemudian ada orang beralih kegiatannya ke taman, mengelola tanaman di pekarangan yang terbatas. Maka kami membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan apps (aplikasi) Bogor Berkebun. Jadi warga bisa masuk dan daftar ke apps, nanti dikirimi pupuk, benih, dan lainnya. Kemarin saya mempresentasikan aplikasi itu dalam rangkaian acara G20 di Bandung dan mendapat apresiasi dari salah satu lembaga pangan di Eropa karena mereka mengikuti juga pergerakan dari Bogor Berkebun. Perputaran uangnya lumayan dan kami dibantu juga oleh Bank Indonesia. Jadi, ini memberikan banyak multiplier effect berupa sufficient di daerah tertentu, menurunkan inflasi dan menguatkan kebersamaan. Sekarang muncul tren di kalangan mahasiswa untuk menekuni urban farming.

Kami juga melakukan pendampingan, coaching, terhadap UMKM yang prospektif. Ada hasil kajian yang mencatat bahwa komoditas yang mengalami booming seperti dekorasi rumah-tangga. Ini menjawab fakta kenapa IKEA dan sejumlah perusahaan furnitur mengalami booming. Di masa pandemi, orang berkegiatan di rumah saja. Akhirnya, kami adakan pelatihan bagi warga yang terdampak untuk diarahkan ke sana.

Yang ketiga adalah wisata tematik. Kami menghidupkan kawasan wisata tematik di beberapa titik seperti Bogor Selatan, Kampung Percak, dan Tajur Sindangsari. Itu semua merupakan hasil analisis karena saya selalu percaya bahwa menghadapi perang harus dengan data. Maka Covid-19 itu juga adalah tentang mengolah dan menganalisis semua data yang kemudian dikumpulkan untuk merumuskan kebijakan.

Seperti apa program dan kegiatan Pemkot Bogor dalam mendorong pengembangan sektor UMKM agar lebih berdaya saing?

Kami bekerja sama dengan HIPMI dan Dinas UMKM untuk memfasilitasi warga terdampak pandemi untuk dilatih. Misalnya ada kerajinan kulit, bambu, bahkan ada yang mengerjakan peti mati. Jadi, melihat demand yang ada saat itu, maka kami beri pelatihan di sektor yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk aplikasi, kami meluncurkan Program Bogor Hits yang targetnya ke anak-anak muda. Ada berbagai bidang usaha seperti kuliner dan kriya yang hasil karyanya kami kurasi untuk dimasukkan ke platform Bogor Hits. Ini adalah platform khas Bogor yang terintegrasi mulai dari kurasi, coaching, juga membantu penetrasi pasar. Dari kolaborasi di program ini kami banyak menemukan keajaiban bahwa sebetulnya tidak perlu dana dari APBD.

Kami bisa kerja sama dengan para pelaku fintech, Shopee, Tokopedia yang punya konsep dan anggaran untuk melakukan pembinaan. Mereka juga senang kalau mitra-mitra UMKM bisa masuk ke pasar.

Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor saat ini? Apa saja tantangannya?

Data survei mengungkapkan dampak pandemi telah mengakibatkan sebanyak 70 persen warga Kota Bogor mengalami penurunan penghasilan, bahkan ada yang sampai nol. Sebanyak 42 persen karyawan mengangggur dan terkena PHK. Lalu 57 persen warga terpaksa menggunakan tabungan untuk bertahan hidup, sementara 30 persen responden mencairkan investasi untuk bertahan hidup. Angka pengangguran meningkat jadi 12,68 persen. Tenaga harian lepas termasuk yang sangat terdampak. Maka jika di awal pandemi kami menerapkan pembatasan yang ketat, tapi perlahan kami longgarkan. Setelah saya turun langsung, ini ibarat kita menembak nyamuk pakai meriam. Jadi tidak seimbang. Begitu kegiatan ditutup total, dampaknya sangat dahsyat. Terutama buruh berpenghasilan harian itu yang tidak bisa makan.

Waktu itu kami sempat meluncurkan Program Jaringan Keluarga Asuh Kota yang mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini karena di tengah keterbatasan APBD untuk bantuan sosial (bansos) kami merumuskan satu sistem untuk warga bisa saling membantu melalui crowd funding. Jadi, warga yang tidak dapat bansos didata, diverifikasi, lalu dimasukkan di aplikasi. Kalau ada warga yang punya dana Rp 500 ribu–Rp 1 juta mau membantu, dia bisa cari tempat kediaman warga terdampak pandemi lewat aplikasi dan langsung transfer Rp 1 juta untuk dua bulan atau Rp 500 ribu untuk satu bulan. Program ini untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan membidik buruh harian lepas. Selama setahun kami fight menjalankan program itu.

Alhamdulillah, Bogor termasuk kota yang recover cepat karena berbagai langkah yang kami lakukan adalah berbasis data. Angka kemiskinan sempat anjlok di minus 0,41, tapi masih di atas Jawa Barat yang ketika pandemi mencapai minus 2,52. Sementara angka kemiskinan secara nasional minus 2,07. Tahun 2021 kami sudah recover di angka 3,76 di atas Jawa Barat dan nasional. Cepatnya pemulihan itu karena tulang punggung ekonomi ada di sektor UMKM, urban farming, wisata alam, dan program bansos.

Adakah program khusus untuk menyiapkan generasi Z (kelahiran 19962009) Kota Bogor agar mereka mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan mereka dan kemajuan kotanya?

Kami mempunyai Program Taruna Digital yang berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan digital marketing. Lalu kami juga membentuk Komunitas Pemuda Kreatif (Reka Bogor). Kami bangunkan tempat untuk komunitas-komunitas agar bisa diskusi, saling berbagi mengasah kreativitas melalui Bogor Creative Center dalam upaya pemulihan ekonomi. Untuk mereka yang suka platform digital bisa memanfaatkan Bogor Hits.

Sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi unggulan dan berkontribusi besar bagi Kota Bogor, bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan sektor-sektor unggulan tersebut?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 ada lima sektor ekonomi utama di Kota Bogor yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Kota Bogor. Share terbesar terhadap PDRB menurut lapangan usaha terutama dari sektor perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai 19,52 persen. Maka kami mengidentifikasi, melakukan pendampingan dan saya minta juga supaya targetnya betul-betul selektif.

Selama ini kegiatan pelatihan kerap kali jatuhnya hanya pada lingkungan saudara dan kerabat. Sementara pelatihnya juga tidak terlalu memberikan motivasi dan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Maka kami ubah paradigmanya agar betul-betul menyasar pada orang-orang yang potensial untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, bukan hanya orang-orang yang membutuhkan kegiatan untuk menambah penghasilan melalui pelatihan.

Desain APBD juga kami buat seperti itu. Kalau selama ini, misalnya anggaran di Kemenaker atau Dinas UMKM sebesar Rp 500 juta untuk dibelikan peralatan menjahit, saya ubah konsepnya, karena program pelatihan bukan memberikan lapangan pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, efeknya lebih masif.

Pemkot Bogor dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjalin kolaborasi dalam program unggulan pengembangan desa wisata di Kecamatan Bogor Selatan pada Maret 2021. Bagaimana perkembangan pelaksanaannya sejauh ini?

Kelurahan Mulyaharja di Kecamatan Bogor Selatan berdasarkan data merupakan salah satu kawasan yang termasuk paling miskin di Kota Bogor. Alamnya indah, tapi karena kepemilikan terhadap lahannya sudah berubah maka banyak warganya menjadi buruh lepas dan kuli bangunan. Mereka tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. Begitu muncul pandemi, dampaknya dahsyat sekali karena tidak ada lagi pekerjaan. Tapi semenjak kami intervensi dengan anggaran dana hibah dari APBD kurang dari Rp 3 miliar, kami bentuk kelompok masyarakat dan menggandeng berbagai pihak untuk memberikan pelatihan termasuk dari Kemenparekraf. Dampaknya luar biasa. Total wisatawan yang berkunjung ke kawasan agro edu wisata organik Ciharashas Mulyaharja sampai Juli 2022 sebanyak 76 ribu pengunjung. Pemasukan dari tiket masuk dalam seminggu bisa mencapai Rp 20 juta. Berbagai sektor usaha kini berkembang di kawasan wisata itu mulai dari kuliner, kerajinan, juga ada pelatihan bidang usaha on-farm dan off-farm seperti padi organik, peternakan, dan perikanan.

Konsepnya adalah wisata edukasi untuk belajar dan melihat pertanian organik sembari ngopi, makan, atau trekking. Kemarin kami juga baru menggandeng suatu perusahaan yang bergerak di bidang travel untuk melatih dan mengidentifikasi potensi hidden gems dari mutiara tersembunyi yang bisa dijual. Kami latih anak-anak muda di kelurahan itu untuk bisa menjadi tenaga marketing.

Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 membuka banyak peluang pasar dan potensi ekonomi. Bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam memetik manfaat dari forum global tersebut?

Spirit dan tema besar G20 kami tangkap dalam hal kolaborasi dan inovasi di kalangan generasi muda melalui beberapa kegiatan seperti Youth20. Kegiatan untuk anak-anak muda kreatif itu diselenggarakan di Alun-alun Kota Bogor yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Lalu ada Mayors Retreat yang dihadiri para wali kota dari negara-negara G20. Kami membawa mereka untuk melihat potensi ekonomi kreatif di Bogor dan juga ke Kebun Raya. Ini dampaknya bisa membukakan jaringan dan potensi kerja sama di bidang tanaman dan ekonomi kreatif . Kami juga mendapatkan keuntungan dari okupansi hotel, kunjungan wisata, dan lainnya. Jadi ada keuntungan jangka pendek dan panjang.

Digitalisasi saat ini menjadi keniscayaan yang tak terhindarkan. Seperti apa program Pemkot Bogor dalam mendukung transformasi digital?

Satu hal yang menjadi masterpiece dan layanan digital andalan di Kota Bogor adalah Mal Pelayanan Publik. Kami belajar dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur di tahun 2018. Tapi hari ini Mal Pelayanan Publik yang kami bangun menjadi rujukan nasional karena sudah seperti di luar negeri. Masyarakat bisa daftar pakai apps sehingga tidak perlu antre ketika mengurus berbagai keperluan, mulai dari paspor, perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, juga akad nikah.

Untuk public compliance, kami melakukan inovasi melalui sistem yang memungkinkan warga menyampaikan aduan terhadap berbagai problem di Kota Bogor yaitu Sistem Berbagi Aduan dan Saran (Simbada). Aduan yang disampaikan seperti jalan bolong, tempat sampah penuh akan langsung masuk ke instansi terkait. Sistem ini membuat dinas-dinas pemkot terus bergerak merespons aduan warga. Adapun secara umum berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tahun 2021 Kota Bogor berpredikat baik.

Kami melakukan inovasi e-SPPT sebagai solusi untuk mengurangi keborosan tiap tahun ketika mencetak tagihan pajak. Sistem ini menghemat banyak uang negara karena tidak perlu mencetak lagi dan langsung sampai. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat signifikan khususnya di Semester 1 2021 sebesar Rp 159,25 miliar. Berkat inovasi layanan yang memperluas kanal pembayaran lewat kemitraan dengan berbagai pihak, warga punya banyak opsi dan jadi lebih mudah. Inovasi ini masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui UU HKPD, pemerintah memberi kesempatan kepada daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak. Bagaimana pandangan Anda terhadap UU HKPD tersebut dan langkah yang ditempuh dalam menggali potensi ekstensifikasi pajak di wilayah Kota Bogor?

UU HKPD ini terobosan yang luar biasa dan konsepnya bagus karena targetnya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Banyak daerah yang sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak seberapa. Ada hal positif di UU ini, misalnya penambahan pajak sewa apartemen kondominium, penambahan pajak di usaha katering, penambahan definisi pajak reklame berjalan, juga ada bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk daerah yang lebih banyak.

Dalam catatan kami memang ada beberapa pajak yang saat ini berpotensi mengurangi pendapatan, seperti pajak kos-kosan yang dihilangkan, tarif parkir yang turun, juga tarif pajak bioskop dan pergelaran musik yang dikurangi. Namun, kami melihatnya in the long term dampaknya bagus karena untuk menggairahkan sektor-sektor usaha tadi. Tarif parkir memang turun dari 30 persen menjadi 10 persen, tapi targetnya ke depan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, ini konsepnya bagus untuk meningkatkan kemandirian walaupun di fase-fase awal cenderung bagi beberapa daerah bisa mengurangi PAD.

Bagaimana tingkat kesadaran pajak di masyarakat Kota Bogor saat ini, apa saja upaya yang dilakukan Pemkot Bogor dalam meningkatkan kesadaran pajak?

Ada dua hal yang menentukan efektivitas pajak, yakni sosialisasi dan transparansi. Sosialisasi itu sejauh mana warga bisa paham bahwa mereka punya kewajiban, apa saja kewajibannya dan caranya bagaimana. Ini kami koordinasikan dengan aparatur di wilayah kecamatan, RT/RW, tokoh masyarakat, termasuk Wajib Pajak seperti pengusaha restoran dan hiburan. Adapun terkait transparansi, warga harus yakin bahwa uang pajak ini akan kembali ke mereka. Kami menciptakan satu sistem terkait dua hal ini. Bagi lurah yang target pajaknya tercapai dan ini bisa dimonitor secara real time oleh wali kota, akan diberikan reward. Misalnya Kelurahan Katulampa tercapai target pajaknya, maka kami akan beri reward senilai Rp 350 juta. Silakan pak lurah bersama warga mengajukan proposal akan digunakan untuk kebutuhan apa. Jadi, langsung dimanfaatkan seperti membuat jembatan, posyandu, jalan setapak. Ketika pak lurah semangat untuk mendorong kepatuhan pajak, dia akan umumkan kelurahannya mencapai target dan mendapat reward. Ini bentuk transparansi.

Pemkot Bogor juga mencantumkan APBD secara on-line yang dapat diakses di website. Warga bisa melihat alokasi belanja sampai unit terkecil. Jadi, bisa tenang membayar pajak karena anggaran dijamin transparan dan akan kembali ke rakyat. Saya selalu mengatakan, “Uang rakyat harus memberikan manfaat, uang rakyat jangan mampir ke kantong pejabat.”

Dalam momentum 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pemerintah mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Menurut Anda, apa yang dibutuhkan agar Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat?

Kuncinya adalah di politik dan pemerintahan. Kalau politik stabil dan pemerintahan kondusif, maka semuanya akan bergerak cepat. Banyak yang menyampaikan tentang pentingnya kebersamaan. Sekarang ini civil society dan swasta itu berkembang cepat dan sudah terbiasa kolaborasi, tapi apakah pemerintah siap beradaptasi? Kalau aparat penegak hukum masih korup dan politikusnya konflik sengkarut tentu tidak bisa juga. Semua investor akan menunggu. Komunitas anak-anak muda sekarang tumbuh menjadi generasi yang siap menyambut masa depan. Jadi jangan dikembalikan ke masyarakat. Kalau pemerintahan dan aparat penegak hukum semuanya clear, betapa kita bisa menghemat banyak sekali anggaran pembangunan untuk rakyat. Kalau kita tidak rukun dengan kantor pajak, polisi, dan lainnya, untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat tidak akan terjadi.Sementara pihak swasta sudah menunggu. Semuanya wait and see.

Anda memimpin kota yang saat ini menjadi tempat kediaman Presiden RI. Adakah manfaat dari keberadaan presiden di Kota Bogor?

Tentu ada. Hari kedua di sini, beliau memanggil saya. Saya sampaikan bahwa kami senang sekali beliau tinggal di sini. Tapi kalau berkenan kami ingin agar Kota Bogor sama indahnya seperti indahnya Istana dan Kebun Raya. Kalau di dalam itu hijaunya karena tanaman, di luar jangan hijau karena angkot. Jadi, kami ingin sekali dibantu. Dari situlah saya banyak sekali berkomunikasi dengan beliau. Jalur pedestrian seputar Istana Bogor dan Kebun Raya sepanjang 4,3 km itu adalah hasil proposal saya ke Pak Jokowi. Kemudian fly over yang melintas di Jalan RE Martadinata untuk memecahkan persoalan macet juga hasil lobi saya ke beliau. Jadi, keberadaan beliau di sini juga harus memberikan manfaat. Itu bentuk manfaat secara fisik. Sementara manfaat yang bersifat nonfisik, saya selalu sampaikan ketika berbicara di berbagai forum internasional dengan memperkenalkan diri sebagai Wali Kota Bogor, kota yang secara de facto merupakan capital city of Indonesia. Bogor juga mendapatkan international exposure karena banyak tamu negara yang berkunjung ke sini.

Lanjut baca

Up Close

Ayahku Pahlawanku

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Riva Fazry

 

Sosok sang ayah sebagai polisi yang lurus dan bersih menjadi inspirasi. Bima Arya Sugiarto memimpin Kota Bogor dengan penuh pengabdian seraya terus memperjuangkan nilai-nilai universal.

 

Majalahpajak.net – Membumikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dalam keberagaman merupakan prinsip yang senantiasa ingin diperjuangkan oleh Bima Arya Sugiarto. Wali Kota Bogor kelahiran 17 Desember 1972 ini terus belajar dengan cara yang tidak mudah tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan berlandaskan nilai. Menurutnya, yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin luar biasa hanya satu: pemimpin luar biasa memimpin berlandaskan nilai-nilai yang diperjuangkan, sementara pemimpin biasa tidak mementingkan nilai dan hanya memikirkan kepentingan dirinya.

Jam terbang yang panjang dalam berorganisasi semenjak masih di bangku SMP dan SMA melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), berlanjut ke aktivis mahasiswa, terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia, hingga bergabung ke partai politik dan turut mendirikan Partai Amanat Nasional telah menjadi modal berharga baginya saat diberi kepercayaan menjadi pejabat publik.

Baca Juga: Temani Milenial Bela Negara

Doktor Ilmu Politik lulusan Australian National University, Canberra, Australia ini mengungkapkan pengalamannya yang tak mudah untuk menegakkan nilai kebersamaan dalam keberagaman ketika cap intoleran begitu melekat di Kota Bogor di tahun 2015. Namun kepemimpinannya yang tangguh secara perlahan bisa mengurai persoalan itu sehingga mendapat apresiasi dari Setara Institute dan Komnas HAM sebagai salah satu kota yang paling banyak mengalami peningkatan dalam hal toleransi.

Ketika jaringan bisnis food & beverage ternama, Holywings ingin membuka cabang di Kota Bogor, ia memberikan syarat untuk kadar alkohol harus di bawah lima persen. Meski tak melarang investasi masuk, menurutnya ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan untuk menyelamatkan generasi muda. Maka begitu persyaratan dilanggar, ia dengan tegas langsung menutup bisnis tersebut.

Pengalaman tersulit

Menghadapi konflik terkait keyakinan tentang rumah ibadah menjadi pengalaman paling sulit baginya sepanjang bertugas sebagai pejabat wali kota. Konflik itu bukan lagi memperdebatkan tentang persoalan dunia, melainkan surga dan neraka. Sehingga butuh banyak pemikiran dan kehati-hatian untuk menanganinya. Kota Bogor beberapa kali menghadapi persoalan semacam ini dan sebagian sudah dapat diselesaikan.

Suami Yane Ardian ini memutuskan untuk terjun ke panggung politik praktis dan meninggalkan dunia akademisi serta peran sebagai pengamat politik yang telah membesarkan namanya karena panggilan mengabdi dan ingin berbuat lebih banyak ke masyarakat. Ia menerima tawaran untuk menjadi salah satu Ketua DPP PAN di tahun 2010. Debutnya semakin melejit ketika mengikuti Pilkada Kota Bogor di tahun 2013 dan memenangkan kontestasi.

Baca Juga: Takdir dan Panggilan Mengabdi

Saat menjadi dosen sekaligus konsultan dan pengamat politik, ia berjuang dengan konsep dan gagasan untuk mencerahkan publik. Namun, ketika perjuangan dengan lisan ia rasa tidak cukup untuk mengubah keadaan, jalur politik menjadi pilihan. Lewat kiprahnya sebagai pemimpin daerah saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat dan ini tidak bisa dijalankan ketika ia menjadi pengamat.

Kecintaan Bima terhadap kota kelahirannya begitu besar. Anak dari pasangan Toni Sugiarto dan Melinda Susilarini ini menghabiskan masa kecilnya di lingkungan asrama polisi karena ayahnya adalah seorang perwira polisi. Ayahnya yang lurus, bersih, dan rela tak naik pangkat demi memegang teguh sumpah jabatan menjadi inspirasi terbesar sekaligus teladan yang sangat dibanggakannya. Bima diambil dari nama angkatan saat ayahnya bertugas (Angkatan Bima) sebagai doa agar kelak menjadi orang yang mampu berjuang untuk kebenaran.

“Dia yang memengaruhi dan membentuk saya seperti ini. My father, my hero,” kenang Bima.

Komisaris Kantor Konsultan Politik Charta Politika ini meyakini, dunia akan terus bergerak ke satu tren yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan dan lebih concern pada ekonomi hijau. Keyakinan itu direalisasikannya bersama komunitas dan berbagai pihak dengan membangun economic circular di Kota Bogor dari hulu ke hilir melalui program memilah dan mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Bahkan di partai pun ia mengusulkan konsep lingkungan untuk diangkat melalui platform Birukan Langit Indonesia.

Akan ke mana Bima setelah dua periode kepemimpinan di kota kelahiran? Selesai mengemban amanah sebagai wali kota, ia akan kembali mengajar di kampus, menulis buku, meneliti, menjadi motivator, dan konsultan.

“Ini kota kelahiran yang sangat saya cintai. Menjadi wali kota dua periode itu sudah cukup. Kalau kemudian ada ruang untuk lanjut, itu bonus. Tapi bukan jadi target utama,” ungkap Bima.

Lanjut baca

Up Close

Temani Milenial Bela Negara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan

 

MAJALAHPAJAK.NET – Merintis perusahaan konsultan pajak yang fokus pada klien dari kalangan pengusaha milenial, di masa pandemi yang penuh ketidakpastian, Founder dan CEO PT Lima Sekawan Indonesia atau Kantor Konsultan Hive Five Sabar Lumban Tobing tertantang untuk terus belajar dan berinovasi.

Bersama empat rekannya semasa kuliah, ia mengembangkan bisnisnya sebagai one stop business solution dengan visi untuk turut berkontribusi bagi negara. Dosen perpajakan di berbagai universitas yang rutin berolahraga dan beribadah ini tak pernah mematok tarif biaya untuk jasa konsultasi yang diberikan kepada klien. Komitmennya adalah mendampingi klien dalam membangun bisnis sejak awal berdiri, bertumbuh, bahkan di masa sulit. Ia meyakini, sesuatu yang disampaikan dengan hati akan diterima dengan hati pula.

Dalam perbincangan dengan Majalah Pajak di Jakarta, Rabu (27/07), ia menyampaikan pengalamannya dalam membangun bisnis, melakukan pendekatan dan menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan pebisnis milenial, tantangan konsultan pajak di era digital, hingga harapannya dalam momentum 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berikut ini petikan perbincangan kami.

 Bagaimana Kantor Konsultan Hive Five ini dirintis?

Pada awal 2019, saya bertemu dengan empat teman semasa kuliah. Mereka yang baru kembali dari melanjutkan studi di Australia ini mempunyai bisnis, tapi tidak mengerti sama sekali tentang perpajakan di Indonesia dan minta bantuan saya. Sebelumnya saya sudah bekerja di kantor konsultan pajak selama enam tahun. Maka kami bangun perusahaan berbadan hukum, yakni PT Lima Sekawan Indonesia yang menempatkan saya sebagai founder dan mereka sebagai komisaris. Melalui perusahaan ini kami ingin turut berkontribusi ke negara. Pada 6 Januari 2019, kami membuat brand perusahaan dengan nama Hive Five dan saya yang mengoperasikan bisnisnya.

Seperti apa layanan yang diberikan Hive Five untuk para klien dan bagaimana inovasinya ketika di masa pandemi?

Awalnya kami berkantor di Kelapa Gading, Jakarta dengan menyewa ruko dan jumlah klien masih sedikit. Saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan berusaha. Banyak orang yang ingin membuka usaha, tapi tidak mengerti bagaimana memulai dan menjalankan usahanya. Jadi, kami mengedukasi dan membimbing anak-anak muda yang mau buka usaha mulai dari legalitas pendirian usaha, laporan keuangan, branding, membuat website, hingga kewajiban perpajakannya. Kantor kami jadi one stop business solution mulai dari membuat badan hukum usahanya karena memang banyak pebisnis yang tidak ada legalitas usahanya. Padahal ada kewajiban perpajakan yang berbeda antara Orang Pribadi dan Badan. Kalau punya usaha, bentuklah badan hukum karena dari segi perbankan pun untuk dapat fasilitas kredit akan jauh lebih mudah.

Tagline perusahaan—One Stop Business Solution—kami perkenalkan pada Maret 2020. Untuk membantu memasarkan produk usaha, kami buatkan branding usaha, sampai mereka benar-benar bisa punya usaha yang bagus. Akhirnya bisnis kami makin besar. Sampai saat ini saya terus mengembangkan skill, pengetahuan, dan juga jaringan usaha melalui promosi digital dan edukasi.

Bisnis ini berdiri setahun sebelum pandemi. Kami sempat mengalami kondisi yang paling parah saat baru satu tahun berdiri di 2020 sudah muncul pandemi sementara fondasi bisnis belum kuat. Tapi puji Tuhan, dalam kondisi seperti itu justru usaha kami bisa berkontribusi bagi jenis-jenis usaha yang baru muncul seperti alat kesehatan, hand sanitizer, dan masker. Kami bantu dari segi perizinan usahanya. Ketika bisnis hotel, restoran dan banyak lagi lainnya meredup di saat pandemi, bisnis baru justru bertumbuh dan perlu legalitas. Apalagi kalau terkait dengan obat-obatan yang dijual ke masyarakat. Lalu bagaimana pengurusan proses Badan Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), mereka tidak mengerti. Banyak yang kami bantu untuk pendirian usaha mereka di bidang masker. Jadi, omzet usaha kami justru naik ketika pandemi.

Kami edukasi juga mereka dari segi perpajakannya. Memang tidak semua diberikan fasilitas insentif pembebasan pajak oleh pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan baru itu tidak diberi insentif. Hanya sektor-sektor yang terdampak langsung yang menerima fasilitas insentif. Akhirnya, banyak yang tadinya tidak usaha di sektor tertentu lalu mengalihkan bisnisnya. Jadi, selama 2020–2021 kinerja usaha kami justru bagus.

Masalah lainnya adalah terkait penyewaan ruang kantor, mereka tidak sanggup bayar sewa ruko. Saat itu mereka juga tidak perlu ke kantor lagi karena pandemi. Jadi hanya butuh kantor untuk legalitas usaha. Maka kami siapkan kantor-kantor virtual. Kami proses semua proses legalitas usaha mereka secara on-line. Pengiriman dokumen, tanda tangan dokumen yang harus di hadapan notaris, kami buatkan supaya mereka tidak perlu ke kantor notaris karena selama pandemi tutup. Kami siapkan tim untuk bergerak ke lapangan untuk keperluan tanda tangan legalitas usaha mereka dan pengurusan on-line lainnya. Saat itu kami langsung berinovasi karena kalau tetap bertahan secara konvensional, usaha kami sudah tutup seperti perusahaan-perusahaan lain. Kondisi yang sulit di masa pandemi ini memaksa kami untuk inovasi.

Baca Juga: Kupas Tuntas Pajak UMKM dan Perusahaan

Usaha kami tetap bertahan, tidak ada pengurangan karyawan bahkan merekrut karyawan baru. Memang karyawan kami bekerja dari rumah, tapi kami bangun sistem agar tetap bisa bekerja optimal di masa pandemi. Akhirnya, banyak klien yang kami edukasi dari aspek prosedur perpajakan karena saat itu SPT tetap dilaporkan. Tidak ada peraturan perpajakan yang menghapus pelaporan SPT karena ada pandemi. Apalagi semua sudah beralih ke on-line karena kantor pajak pun tutup atau dibatasi. Akhirnya, banyak orang yang tidak mengerti cara mengurus pajak dari sebelumnya konvensional secara manual, lalu karena sudah disyaratkan harus mulai sistem on-line. Saat itulah kami hadir. Pelaporan dan perhitungan pembayaran melalui on-line terus naik sampai hari ini.

 Jadi, layanan yang diberikan semakin luas dan tidak hanya di bidang perpajakan saja?

Awalnya kami fokus di pajak. Tapi saya lihat ini peluang cukup besar. Kalau hanya pajak saja yang dibahas tanpa mengedukasi bisnis, orang enggak ada yang mau. Tapi kalau sudah mengajari sejak dari mendirikan usaha, menyediakan ruang kantor, mengajari laporan keuangan untuk penjualan, branding, omzet mereka secara tidak langsung akan naik. Bisnisnya bertumbuh sehingga pajak yang dibayar ke negara akan lebih besar. Kalau hanya menangani ujungnya saja, yaitu pajaknya, sementara bisnis mereka tidak jalan tentu percuma. Hal yang terpenting itu basis data perpajakan dulu. Jangan mengejar target pajak. Bagaimana perusahaan mau bayar pajak dalam kondisi rugi dan ekonomi tidak bertumbuh. Semua harus selaras. Situasi ekonomi harus kondusif, kebijakan pemerintah harus mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga ending-nya pada tax.

Banyak pebisnis yang tidak sanggup bayar sewa ruko untuk jangka waktu minimal 2–3 tahun, sementara bisnisnya belum tentu jalan. Kasihan mereka, modalnya sangat terbatas. Menghadapi persoalan ini, solusi yang kami tawarkan adalah paket pendirian usaha dan penyediaan ruang kantor sehingga tidak perlu sewa kantor mahal. Cukup sewa kantor Rp 2 juta per bulan di office tower di lokasi bonafide seperti Office 18 atau Equity Tower SCBD Sudirman dan itu resmi, mereka pun bisa menjadi PKP. Dulu, tahun 2016–2017 tidak bisa seperti itu. Pemerintah masih melihat kantor virtual ini sebelah mata. Kantor pajak tidak menyetujui pengukuhan PKP kalau kantor virtual. Akhirnya terbit surat edaran dirjen pajak yang memperbolehkan badan usaha untuk mendapat persetujuan PKP dengan kantor virtual. Saya apresiasi kantor pelayanan pajak agar jangan terlalu kaku dalam menerapkan aturan. Ini poin pentingnya.

Apa dampak dari kebijakan kantor pajak yang terlalu kaku dalam menerapkan aturan terkait kantor virtual terhadap pelaku bisnis?

Dulu untuk mendapat pengukuhan sebagai PKP aturannya memang harus ada kantor fisiknya. Petugas pajak melakukan survei keberadaan kantor usaha selama minimal satu tahun sewa, misal di ruko. Kalau aturannya seperti itu, bagaimana orang mau berbisnis dengan modal terbatas? Sedangkan ke depannya belum tentu juga bisnisnya bertahan dan bisa tumbuh karena di dunia bisnis tidak ada yang pasti. Akhirnya pelaku usaha tidak dikukuhkan sebagai PKP, padahal mereka mau jual barang/jasa ke badan pemungut, misalnya ke lawan transaksi yang butuh faktur pajak dari mereka. Mereka tidak bisa jual barang itu karena tidak PKP. Sedangkan lawan transaksi mereka yang membeli barang ini mensyaratkan PKP dengan mengeluarkan faktur pajak. Jadi, bisnis sudah terhambat karena kebijakan yang sangat kaku dari kantor pajak dengan mengharuskan ada kantor secara fisik. Padahal, dengan kantor virtual saja bisnis mereka bisa jalan, buat faktur pajak, dan pungut PPN untuk negara. Dengan adanya peraturan dirjen yang memperbolehkan kantor virtual untuk dikukuhkan sebagai PKP, saya yakin penerimaan dari PPN akan naik. Pengusaha bisa punya kantor virtual dan menjalankan bisnis, buka faktur pajak dan pungut PPN yang masuk ke negara.

Kalau DJP tidak beradaptasi dalam situasi ini, kondisinya akan seperti ini terus dan menghambat bisnis. Padahal, pemerintah selalu komitmen untuk menghadirkan kemudahan berusaha. Bereskan dulu di bagian hulunya ini jika ingin meningkatkan pemasukan ke kas negara. Sekarang layanan pajak sudah pakai e-faktur, dulu secara manual. Mungkin masih ada faktur pajak fiktif, tapi sekarang sulit karena sudah terdeteksi semua di server DJP. Bahwa ada faktur pajak yang dibuka dari PT A dan dijual ke PT B. Kalau PT A tidak melaporkan dengan benar akan terdeteksi di PT B. Apalagi jika PT B ini perusahaan besar, sehingga bisa cross-check siapa pembeli dan penjualnya.

Di situasi ekonomi yang tidak mudah dan penuh ketidakpastian, kebijakan harus lentur. Kalau terlalu kaku, bisnis tidak bisa jalan. Hal itu juga yang kami lakukan di Hive Five, harus lentur. Dari segi harga pun oke. Bahkan kalau pun keuntungan yang kami dapatkan sedikit tidak masalah, yang penting bisnisnya jalan dulu. Walau pun margin keuntungan kami turun, tapi banyak manfaatnya bagi bisnis yang dijalankan klien.

Menurut Anda, apa saja peran dan ruang lingkup yang dijalankan oleh konsultan pajak?

Ruang lingkup konsultan pajak sangat luas. Pertama, menjadi mitra pemerintah khususnya DJP dan sebagai jembatan penghubung kantor pajak ke Wajib Pajak (WP). Sebenarnya sampai saat ini ada gap antara kantor pajak dan WP. Ini terjadi karena persepsi masyarakat yang belum ada trust seratus persen pada kantor pajak dan melihat masih ada perilaku pejabat yang korupsi. Bahkan waktu kasus Gayus merebak, sempat muncul slogan untuk tidak bayar pajak karena masyarakat merasa dikhianati. Pengusaha sudah memberikan sebagian laba usahanya yang menjadi hak negara. Namun jangan disalahgunakan, karena untuk dapat laba ini tidak mudah. Maka, saya sangat setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi agar jangan beli produk-produk luar negeri dengan uang yang ditarik dari PPh 21 karyawan dan PPh Badan.

Tidak mudah untuk mengubah paradigma masyarakat tentang pajak. Ini perlu ada pendekatan dan edukasi. Maka kami sebagai tax consultant adalah mitra dan jembatan dari KPP. Tolong kami diberi kesempatan untuk bicara dan menyampaikan, karena WP mungkin tidak mau langsung bicara dengan fiskus apalagi dalam hal pemeriksaan. Kami sebagai mitra DJP akan lebih pas untuk menyampaikan karena selama ini WP lebih suka bicara dengan kami daripada dengan KPP. Ini sangat nyata. Dari ratusan klien yang kami kelola, mereka lebih nyaman konsultasi dengan saya daripada dengan fiskus. Artinya trust terhadap kantor pajak masih belum pulih. Mereka punya jembatan lewat kami. Jadi, peran konsultan pajak sangat luas dalam mengubah paradigma WP terhadap pajak. Kami harus hadir menjadi jembatan dan mitra untuk WP. Pastinya hak-hak WP harus dilindungi dan hak-hak DJP pun kami hormati. Kewajiban WP kami lakukan, namun kewajiban DJP juga tolong dilakukan. Permasalahannya WP tidak tahu apa yang jadi hak dan juga kewajibannya. Maka peran kami untuk mengedukasi mereka. Ini sangat dibutuhkan ke depan.

 Pola edukasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan dalam menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan pengusaha milenial?

Edukasi pajak sangat penting diberikan sejak kecil dan kita dalam hal ini terlambat. Selama ini pelajar dari tingkat sekolah dasar tidak pernah diajari tentang pajak, bahkan masih banyak mahasiswa fakultas ekonomi yang tidak memahami pajak. Ini sangat tragis. Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam mengedukasi pebisnis milenial tentang kewajiban pajak adalah melihat skala bisnisnya dulu. Cara edukasi ke bisnis pemula dengan bisnis yang sudah berkembang pesat pasti beda. Perlu pendekatan persuasi ke pebisnis pemula. Di sini peran konsultan pajak menjadi penting untuk membantu mengurusi pajak para pebisnis pemula. Kalau semua milenial mau buka usaha dan tidak ada yang jadi konsultan, lantas siapa yang mengurusi pajaknya? Target kami memang lebih fokus ke kalangan pebisnis muda yang baru merintis usaha. Bukan yang sudah berjalan lama dan dari segi perpajakannya sudah patuh. Jadi yang perlu dibimbing adalah kelompok anak muda. Dengan bonus demografi Indonesia, generasi muda ini merupakan harapan bangsa ke depan.

Baca Juga: Hive Five Permudah Legalitas Badan Usaha dan Tingkatkan Kepatuhan Perpajakan

Kalau perusahaan-perusahaan besar, dari segi kepatuhan sudah baik, laporan keuangan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan sudah menjadi perhatian khusus dan top priority oleh KPP. Tapi di luar itu banyak bermunculan yang membuka bisnis baru. Ini jadi tantangan untuk melakukan pendekatan karena mereka belum teredukasi sejak di bangku kuliah. Apalagi setelah mereka menjalankan bisnis dengan segala risiko ketidakpastian, di sini peran kami sebagai konsultan pajak menjadi sangat penting untuk para pebisnis pemula. Kami harus kawal bisnis ini sejak kecil untuk selanjutnya bisa berkembang menjadi semakin besar. Jangan setelah bisnisnya besar, baru pajaknya diperiksa. Kejadian seperti ini banyak dijumpai, setelah perusahaan berjalan sepuluh tahun dan mencapai omzet besar, pajaknya baru diperiksa. Pengusaha bingung, akhirnya bisnis dipailitkan karena dia tidak punya kemampuan untuk melunasi utang pajaknya. Tapi kalau dibimbing sejak usahanya masih kecil dengan omzet masih Rp 100 juta lalu bisnisnya makin besar, dia sudah terbiasa dan teredukasi dengan kewajiban perpajakannya. Jadi, pengusaha tidak hanya berpikir tentang omzet besar tapi juga kewajiban pajaknya. Ini harus sejalan dan perlu dikawal dengan baik.

Kita juga harus hadir di setiap komunitas yang melibatkan anak-anak muda dan milenial, seperti komunitas olahraga, pencinta mobil mewah, dan sosialita. Menyampaikan pajak melalui komunitas sebagai sahabat tentu akan lebih mengena dibanding secara formal di kantor pajak.

Maka kita harus hadir di komunitas pebisnis muda untuk edukasi pajak yang bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Ini yang saya lihat hingga saat ini belum banyak dilakukan oleh KPP. Kantor pajak menyampaikan edukasinya selama ini masih kaku seperti mengirim surat atau email saja. Kalau penyampaiannya melalui semua komunitas, saya yakin ini luar biasa dampaknya terhadap kepatuhan. Kesadaran pajak itu dibangun bukan hanya dengan cara dipanggil, disurati, atau diinterogasi seperti di kantor polisi. Ini masukan saya untuk DJP.

 Apa yang menjadi tantangan konsultan pajak dalam menjalankan perannya?

Pastinya terkait banyaknya bisnis yang baru bermunculan dan belum tersentuh oleh pajak, contohnya investasi kripto. Sebenarnya kripto sudah cukup lama, tapi aturan perpajakannya baru diterbitkan. Artinya selama ini terjadi loss penerimaan pajak dari bisnis kripto. Konsultan pajak harus bisa mendalami sektor-sektor tertentu yang belum disentuh oleh pajak karena regulasinya belum jelas. Pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang (UU). Kalau dipungut tidak berdasarkan UU, itu namanya perampasan. Jadi, konsultan pajak adalah harus bisa melihat dengan jernih dan baik, menelusuri sektor-sektor yang belum tersentuh oleh pajak. Jangan hanya menangani bisnis yang sudah jelas. Bahkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pun baru dibuat peraturannya dan ternyata kontribusinya cukup besar sewaktu pandemi karena semua orang belanja melalui on-line. Dengan perkembangan digitalisasi sekarang banyak sekali bermunculan bisnis baru melalui on-line yang belum bisa disentuh. Padahal di situ yang justru besar peran dan potensi ekonominya. Maka, perlu pelatihan yang cukup dan pendidikan berkelanjutan untuk bisa menyentuh sektor-sektor yang belum tersentuh oleh pajak. Memang butuh kerja sama dan dukungan DJP juga. Bukan hanya konsultan pajak yang perlu belajar, DJP juga harus terus belajar. Sehingga sewaktu diskusi bisa melihat masalah di titik yang sama.

Bagaimana strategi bisnis yang Anda jalankan, apa yang menjadi keunikan dan keunggulan Hive Five dibandingkan konsultan pajak yang lain?

Kami ingin membantu penerimaan negara. Hive Five merupakan one stop business solution. Intinya solusi satu pintu untuk segala urusan bisnis, tidak hanya bidang perpajakan tapi mendampingi pengusaha kecil dari mulai mengurus legalitas usaha, branding, hingga menjadi besar dan tidak lupa pada kewajiban pajaknya. Inilah yang membedakan kami dengan konsultan pajak lain yang hanya fokus di perpajakan saja. Saya sangat percaya bahwa kita tidak akan pernah bisa menerima pendapatan maksimal kalau bisnisnya saja tidak dikawal dari awal. Kita tidak akan bisa petik buah yang manis kalau dari pohonnya pun kita tidak tanam dengan baik. Hive Five menjadi pintu masuk mereka untuk memulai bisnis. Jadi dari awal bisnis mereka kami rawat, siram, beri pupuk, berbuah, dan buah inilah yang diambil oleh negara.

Kami cukup banyak membina pengusaha milenial, total ada 15.000 perusahaan yang sudah kami bangun. Memang tidak semua bisa survive di tengah pandemi, ada juga sekitar sepuluh persennya yang tidak bisa berlanjut. Sedangkan yang 90 persennya masih terus bertumbuh. Maka kami tidak pernah mematok tarif biaya, bahkan jasa yang kami berikan itu berdasarkan omzet yang dicapai klien. Kami mengikuti pergerakan bisnisnya. Saat omzet mereka turun, tarif jasa kami juga akan diturunkan. Kami menyesuaikan jasa yang diberikan terhadap pertumbuhan omzet mereka. Para klien ini kami dampingi saat omzetnya besar bahkan saat mereka dalam kondisi sulit. Kami melayani jasa ini dengan hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati pasti akan diterima dengan hati juga.

Pajak merupakan wujud dari bela negara. Apa pandangan Anda tentang hal itu?

Bela negara adalah wujud kita mencintai bangsa ini. Sesuatu yang dicintai pasti dibela. Cara membelanya dengan menyerahkan apa yang menjadi hak negara dan jangan merampasnya. Pajak itu jelas hak negara. Kalau kita tidak menyerahkan haknya, berarti kita merampas haknya. Secara tidak langsung kita tidak mencintai bangsa ini.Kalau itu disadari bersama, tidak akan ada lagi penggelapan atau pengemplang pajak. Jadi, orang yang tidak membayar pajak itu secara tidak langsung merampas hak negara dan itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Bagaimana Anda memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun?

Kita sangat mensyukuri kemerdekaan yang merupakan hasil pengorbanan para pahlawan. Saat ini kita sudah tidak perlu mengorbankan nyawa untuk negara. Cukup memberikan apa yang menjadi hak negara dan jangan merampasnya. Kita juga kita harus belajar untuk menyerahkan apa yang kita punya. Contoh saya punya kemampuan di bidang pendidikan. Cara saya mensyukuri kemerdekaan ini adalah dengan menciptakan mahasiswa berprestasi untuk bisa menopang negara dari segi sumber daya manusia. Begitu pula dengan peran saya sebagai konsultan pajak. Melalui upaya saya mendampingi para pengusaha dalam membangun bisnis dan menumbuhkan kepatuhan pajak, secara tidak langsung saya ikut berkontribusi untuk negara.

Lanjut baca

Populer