Industri makanan dan minuman memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap bahan baku impor. Kalangan pengusaha berharap nilai tukar rupiah dapat segera menemukan titik keseimbangan baru agar tak berdampak buruk terhadap biaya produksi.

Di pengujung 2018, kalangan pebisnis yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyampaikan rencana kenaikan harga jual produk industri makanan dan minuman pada 2019 sekitar 3–5 persen. Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengemukakan, kenaikan itu dilandasi oleh berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkup domestik maupun pasar global yang turut memengaruhi biaya produksi di sektor industri makanan dan minuman.

“Bukan hanya karena perlemahan rupiah, tapi juga biaya lain seperti upah minimum provinsi,” kata Adhi kepada wartawan usai menghadiri diskusi Indef (Institute of Development for Economics and Finance) di Jakarta, akhir Desember 2018 lalu.

Ia mengungkapkan, para pebisnis berharap nilai tukar rupiah dapat segera menemukan titik keseimbangan baru dan stabil.  Menurutnya, level Rp 14.500–Rp 15.000 per dollar AS adalah level keseimbangan baru rupiah yang sesuai bagi kebutuhan industri makanan dan minuman.

“Intinya jangan fluktuatif karena akan mengganggu kinerja ekspor dan impor,” imbuhnya.

Proyeksi pertumbuhan

Gapmmi memproyeksikan pertumbuhan industri makanan dan minuman di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yakni di kisaran 8–9 persen. Sejauh ini ia menilai belum ada program spesifik yang diterapkan dari pemerintah untuk memacu sektor industri.

Terkait perang dagang Tiongkok dan AS, menurutnya Indonesia harus mewaspadai serbuan produk asal Tiongkok sehubungan hambatan perdagangan yang terus diterapkan oleh AS. Untuk itu produksi dalam negeri harus diperkuat dengan ekspansi pasar ekspor yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah melalui negosiasi.

“Ini harus dilakukan segera karena banyak perusahaan yang berpotensi ekspor tetapi tarifnya tinggi. Kalau bisa diatasi, otomatis banyak perusahaan yang melakukan ekspor sehingga ada tambahan devisa,” urainya.

Saat ini industri makanan dan minuman memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap bahan baku impor yang tidak banyak tersedia di dalam negeri. Terkait kebijakan pengendalian impor yang ditempuh pemerintah dengan mengevaluasi 500 komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, Adhi menegaskan bahwa para pelaku usaha tidak sepakat dengan pembatasan impor barang baku dan barang modal. Demikian juga halnya dengan rencana penerapan pajak penghasilan impor 7,5 persen untuk barang-barang yang berhubungan dengan barang konsumsi maupun bahan baku.

Saat ini komoditas  bahan baku terigu dan gula industri 100 persen masih mengandalkan impor, untuk komoditas bahan baku garam ketergantungan impornya mencapai 70 persen, susu 80 persen dan kedelai 70 persen.

“Pemerintah harus memikirnya dampaknya terhadap industri makanan dan minuman,” ujarnya.

Papua dan kawasan Indonesia Timur lainnya merupakan potensi bisnis yang perlu terus dikembangkan sebagai sumber devisa negara.

Besarnya potensi bisnis di kawasan Papua dan sekitarnya memotivasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) untuk terus mengembangkan berbagai sektor usaha unggulan di sana agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Ketua Umum IWAPI Nita Yudi mengatakan, para pengusaha wanita dapat mengangkat sektor-sektor unggulan di Papua dan kawasan Indonesia Timur lainnya yang merupakan sumber devisa negara seperti kerajinan, budaya, dan pariwisata.

“Indonesia Timur kaya akan sumber daya alam dan ini potensi ekonomi yang perlu diangkat oleh lebih banyak lagi pengusaha wanita,” kata Nita pada acara “A Glimpse of Papua” di Kafe Papua by Nature, Jakarta Selatan, Kamis (6/12). Acara yang memfokuskan pada pelestarian budaya itu juga membahas peran pengusaha lokal dalam membantu meningkatkan penjualan produk warisan budaya untuk membantu perekonomian perajin alam.

Ia menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya konsisten dalam mengerahkan pengusaha untuk dapat membuka peluang pasar bagi beragam budaya di Indonesia karena budaya adalah warisan bernilai tinggi yang harus dikemas agar dapat dipromosikan hingga ke mancanegara. Salah satu suku di Papua yang memiliki potensi budaya bernilai tinggi adalah Kamoro yang terkenal dengan kerajinan ukiran dan tarian tradisional.

“Presiden Jokowi menginginkan IWAPI untuk lebih mengangkat potensi Indonesia Timur dan kami mendukung gagasan itu,”ujarnya.

Dukungan infrastruktur

Ia mengungkapkan, mayoritas anggota IWAPI yang jumlahnya sekitar 30.000 orang adalah pengusaha kecil dan menengah di bidang usaha kreatif. Saat ini sebagian dari anggotanya mulai menekuni bisnis di sektor pariwisata yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memajukan pariwisata sebagai sektor andalan penerimaan negara. Ia berharap komitmen pemerintah di sektor pariwisata benar-benar diwujudkan secara nyata melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung seperti infrastruktur jalan, bandar udara, dan listrik.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan kebijakan deregulasi yang mendukung peningkatan investasi. Pembangunan dari pinggiran dan daerah perbatasan menjadi perhatian penting sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa melainkan lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Ini dapat dilihat salah satunya dari pembangunan bandara di berbagai daerah yang modern dan tak kalah bagus dengan yang ada di Jawa.

Tantangan di era perang dagang antarnegara dan tahun politik yang penuh fluktuasi  harus dihadapi pengusaha dengan   strategi bisnis yang lebih kreatif,  inovatif dan mampu berkolaborasi dengan banyak kalangan.               

Kondisi ekonomi dunia saat ini  yang tidak begitu baik dan turut memengaruhi perekonomian nasional perlu diwaspadai oleh kalangan pebisnis. Pendiri  sekaligus  CEO  CT Corporation Chaerul Tanjung melihat adanya  berbagai tantangan serius baik dari eksternal maupun internal yang akan dihadapi dunia usaha hingga  beberapa waktu mendatang. Menurutnya tantangan di era yang tidak mudah ini harus disikapi oleh kalangan pengusaha dengan menempuh strategi bisnis yang lebih kreatif dan inovatif.

“Kita menyadari  bahwa  keadaan ekonomi  memang sedang tidak  begitu baik. Untuk itu  dunia usaha harus lebih kreatif dan inovatif lagi,”kata Chaerul ketika menghadiri acara tax gathering yang diadakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta  Selatan I di Jakarta, Kamis (27/9).

Mantan menteri koordinator  perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini  menuturkan, proses pembangunan nasional yang kini terus dipacu telah memberikan tekanan luar biasa terhadap kebutuhan keuangan. Sementara tatanan ekonomi global yang mengalami perubahan seiring munculnya kebijakan normalisasi ekonomi yang diterapkan oleh  Amerika Serikat ditambah lagi  kondisi neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit turut menjadi faktor pemicu terhadap  nilai tukar rupiah yang makin tertekan.  Ia memperkirakan  perang dagang yang  kini tengah berlangsung masih  akan menjadi isu serius sampai beberapa waktu mendatang.

Chaerul   mengungkapkan pertemuannya dengan mantan menteri perdagangan Tiongkok dalam Singapore Summit pekan lalu di Singapura terkait kebijakan AS yang tidak mau kompromi dan terus bersikap keras kepada  Tiongkok. Jika AS berhasil menekan Tiongkok, urainya, dikhawatirkan AS akan melakukan tindakan yang sama kepada Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya.

“Ini bisa timbul perang dunia ketiga yang sesungguhnya dalam ekonomi. Jadi bukan perang nuklir atau bom atom. Waktunya masih akan panjang sehingga bisa berakibat lebih dalam pada ekonomi Indonesia, “ujarnya.

Chaerul juga mengingatkan agenda penting lainnya yakni tahun politik dengan rentang waktu yang lama mulai Oktober 2018 sampai April 2019. Sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 20 Oktober 2019.  Dalam rentang waktu yang lama  ini menurutnya bisa terjadi berbagai fluktuasi politik  yang tentu tidak kondusif bagi dunia usaha.

Dalam situasi yang penuh fluktuasi maka kolaborasi pelaku usaha dengan berbagai pihak menjadi kata kunci, termasuk juga dengan aparat pajak,

“Dalam situasi yang penuh fluktuasi maka kolaborasi pelaku usaha dengan berbagai pihak menjadi kata kunci, termasuk juga dengan aparat pajak,”paparnya.

Mitra strategis

Kolaburasi juga  menjadi bagian dari strategi bisnis  CT Corp  untuk terus berkembang . Saat ini perusahaan yang dipimpinnya terus mencari mitra strategis guna mewujudkan impian untuk menjadi perusahaan kelas dunia.  Mitra strategis yang dipilih adalah salah satu pemain terbesar di dunia dari tiap lini bisnis anak usahanya dan perusahaannya tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Ia menargetkan dalam lima tahun mendatang semua anak usaha CT Corp sudah bisa menggandeng mitra strategis yang mumpuni.

Dengan lebih dari seratus ribu karyawan yang dimiliki, saat ini CT Corp mengelola sekitar sepuluh miliar dollar AS. Bisnis  CT Corp  kini  telah berkembang ke berbagai sektor.  Bisnis di sektor keuangan  dijalankan Mega Corp yang  membawahi Bank Mega, Bank Mega Syariah, Bank Sulut, Bank Sulteng dan dua perusahaan yakni  Mega Jiwa dan Mega Insurance. Adapun  Trans Corp menangani  beberapa lini bisnis mulai dari media, retail, tempat hiburan, hingga hotel dan resort.  Selain itu,  perusahaannya juga merambah ke sektor agribisnis  melalui  CT Agro.