Perusahaan teknologi finansial PT Investree Rhadika Jaya (Investree) melakukan diversifikasi produk pembiayaan dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis di Asia Tenggara.

Pada semester kedua tahun 2019, perusahaan marketplace lending Investree gencar mengembangkan produk pembiayaan untuk membidik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengungkapkan, Investree terus mengembangkan inovasi jasa pembiayaan produktif yang beragam agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan layanannya.

Hingga saat ini sudah ada sekitar empat ribu pinjaman yang didanai sejak perusahaannya berdiri pada 2016 dengan nilai pinjaman mencapai Rp 2,8 triliun. Ia mengatakan, diversifikasi produk barunya yaitu working capital term loan (WCTL) dan buyer financing lebih ditujukan untuk membantu pebisnis UMKM.

WCTL merupakan pinjaman modal kerja dengan memperhitungkan aspek keunikan model bisnis pengaju pembiayaan, misalnya memiliki rekanan pembayaran digital dan/atau kontrak kerja yang sedang berjalan. Sedangkan buyer financing menawarkan pinjaman modal kerja untuk usaha yang berkolaborasi dengan pemasok atau perusahaan retail besar dalam hal pembelian stok barang. Hadirnya dua layanan baru ini memperkuat bisnis Investree dalam bidang pembiayaan modal kerja yang bersifat supply chain.

Rambah Asia Tenggara

Layanan yang juga sedang gencar dikembangkan adalah pembiayaan syariah sebagai bagian dari lini bisnis perusahaan selain konvensional.

“Kami ingin masyarakat semakin mengenal layanan Investree Syariah sehingga manfaatnya bisa dirasakan, membuka akses pembiayaan sesuai prinsip Islam bagi segmen pasar yang lebih inklusif terutama UMKM,” papar Adrian ketika menjadi salah satu pembicara di Islamic Financial Services Board Summit di Jakarta Convention Center, Senayan, November 2019 lalu.

Melalui Investree Syariah, perusahaannya turut mendukung pengembangan industri syariah di Indonesia dan regional agar mencapai pembangunan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Saat ini Investree adalah satu-satunya marketplace lending platform yang mengantongi Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk layanan Investree Syariah. Investree juga menjadi salah satu Mitra Distribusi Penjualan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang secara rutin memasarkan produk Surat Berharga Syariah Negara yaitu Sukuk Tabungan sejak tahun 2018.

Dalam meningkatkan jumlah pengguna pinjaman, perusahaan memperluas kolaborasi dengan institusi finansial, payment gateway, perusahaan logistik, dan perusahaan e-commerce. Selain di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, tahun ini Investree telah melebarkan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara, yakni di Thailand dan Vietnam.

Perusahaan berencana membidik Filipina sebagai negara ketiga untuk ekspansi bisnis di tahun depan. Adrian menuturkan, perluasan bisnis ke beberapa negara di Asia Tenggara secara berkesinambungan ini menunjukkan adanya tantangan yang sama yang dialami para pelaku UKM, yakni sulitnya mengakses pembiayaan konvensional melalui layanan perbankan.

“Masih banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh oleh perbankan. Ini peluang bagi kami untuk menggarapnya,” jelasnya. Perusahaan telah bertemu dengan calon mitra lokal di Filipina yang akan membantu operasionalnya. Calon mitra lokal tersebut juga sudah melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat langsung kondisi di lapangan. —Novita Hifni

Bisnis yang terus berkembang dengan ribuan mitra nelayan yang tersebar di 15 kabupaten/kota di luar Jawa mendorong platform perikanan Aruna untuk membawa Indonesia sebagai negara adidaya maritim 

Perusahaan rintisan (startup) yang memfokuskan bisnisnya pada pengembangan platform di industri perikanan dan kelautan, Aruna Indonesia menciptakan terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membidik pasar berskala global sekaligus menjadi penghubung antara konsumen perikanan dan nelayan.

Presiden Direktur Aruna Indonesia Farid Naufal Aslam mengemukakan, platform yang didirikannya menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan kalangan nelayan untuk menjangkau para pembeli skala besar di sektor perhotelan, pabrik maupun restoran hingga ke pasar luar negeri.

“Nelayan dengan hasil tangkapan kecil kami kumpulkan ke dalam kelompok besar sehingga hasil tangkapannya menjadi besar,” papar Farid di acara seminar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (8/10).

Farid menjelaskan Aruna melakukan kegiatan pendekatan kampung nelayan berbasis kelompok komunitas. Dalam kelompok ini, para nelayan difokuskan pada kegiatan menangkap ikan sedangkan istri-istri nelayan membantu dalam pengepakan (packaging). Kalangan anak muda (local heroes) turut dilibatkan yang ditugasi untuk menjalankan aplikasi karena nelayan kurang mampu menggunakan aplikasi dan diarahkan untuk lebih fokus ke kualitas hasil tangkapan.

Bisnis yang dijalankan Aruna kini menyediakan gudang sebagai fasilitas penghubung (hub) bagi hasil tangkapan dan penjualan nelayan yang menjadi mitra. Perusahaannya juga memfasilitasi dan memberdayakan nelayan dalam aspek peningkatan kualitas komoditas dan juga kebersihan.Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan mengurangi berbagai risiko bisnis, Aruna telah menerapkan teknologi automation.

“Mitra kami tersebar di luar Jawa sebanyak 3300 nelayan di 15 kabupaten/kota. Aruna ingin mendorong Indonesia sebagai negara adidaya maritim dengan meningkatkan ekonomi kelautan,” ujarnya.

Baca Juga: Ekonomi Biru Jaga Ekosistem Kelautan

Manfaat sosial bagi nelayan

Aruna telah berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan bisnis, salah satunya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Program Nelayan Go Online. Program ini mengadakan kegiatan kunjungan ke komunitas nelayan di sejumlah daerah di Indonesia untuk memperkenalkan tentang digitalisasi bisnis perikanan dan kelautan. Saat ini belum banyak pengembang yang membidik bisnis rintisan di sektor perikanan dan kelautan. Padahal sektor ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan masih terbuka pasar yang luas untuk dikembangkan.

Farid mengungkapkan, motivasi awal untuk membangun bisnis ini dipacu oleh semangat menciptakan manfaat sosial dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi ekonomi yang besar di sektor perikanan dan kelautan, menurutnya, seharusnya dapat mengangkat kehidupan nelayan lebih sejahtera. Ia menuturkan, penghasilan rata-rata nelayan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya Rp 1,1 juta per bulan. Jumlah nelayan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 50 persen, sedangkan tingkat konsumsi ikan nasional yang hanya 40 kg per kapita per tahun,tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain.

Setelah melakukan riset selama dua tahun, ia bersama dua rekannya menciptakan suatu sistem yang dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di industri perikanan dari hulu hingga ke hilir.

“Sistem yang kami kembangkan ini memperbaiki pola pengawasan komoditas perikanan, membantu nelayan memasarkan hasil laut tanpa harus melalui tengkulak, dan memudahkan konsumen mendapatkan komoditas yang dibutuhkan dengan harga yang masuk akal,” paparnya.-Novita Hifni 

Penurunan produksi dan harga migas selama setahun terakhir perlu disikapi dengan langkah efisiensi dan kolaborasi untuk menekan kerugian.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi di sektor industri minyak dan gas (migas) di tengah turunnya produksi dan harga minyak dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan industri migas terus dipacu untuk kompetitif di kancah global mengingat tidak ada yang bisa menjamin cadangan migas di dunia, sementara teknologi tidak selamanya bisa mendorong efisiensi. Harga minyak di pasar global yang diproyeksi sebesar 100 dollar AS per barel saat ini turun menjadi sekitar 60 dollar AS per barel.

“Kita tidak pernah tahu sampai kapan krisis migas berakhir. Bisa jadi tahun depan akan ada peningkatan ekonomi global dan oil price. Maka itu, harus didorong regulasi baru, data policy,” jelas Jonan kepada wartawan di tengah acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Conference & Exhibition di Jakarta, 4–6 September lalu.

Keterbukaan data migas

Saat ini Kementerian ESDM telah mengeluarkan aturan untuk memudahkan akses investor terhadap data migas sehingga penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan eksplorasi dapat berjalan secara kondusif. Kebijakan pemerintah terkait data migas ini disambut baik oleh kalangan pelaku industri migas. Pejabat Presiden IPA Bij Agarwal menyatakan, bidang hulu migas di Indonesia memiliki potensi menarik investasi baru karena didukung oleh percepatan perizinan dan keterbukaan data migas. Kolaborasi antara pemerintah dan industri juga meningkat untuk mengoptimalkan eksplorasi dan produksi guna memastikan ketahanan energi nasional.

Terkait upaya efisiensi di industri migas, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas /SKK Migas Dwi Soetjipto memaparkan beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pertama, pengadaan bersama dalam memenuhi kebutuhan kontraktor dengan pertimbangan membeli sedikit akan lebih mahal dibanding membeli banyak.

“Sebenarnya kebutuhan-kebutuhan kontraktor per klaster bisa dikonsolidasikan. Alat berat misalnya, tentu lebih murah menyewa dalam jangka panjang dibanding sewa per enam bulan,” jelas Dwi.

Kedua, teknologi harus diterapkan yang terbaik untuk memacu produktivitas sehingga bisa meningkatkan lifting minyak. Terakhir, menciptakan iklim yang menarik bagi investor untuk melakukan eksplorasi di Indonesia melalui perbaikan kebijakan.

“Jika tidak melakukan apa-apa selama masa krisis ini, maka penurunannya bisa mencapai 20 persen. Jadi, penting untuk meningkatkan produktivitas, komitmen pada rencana kerja dan sinergi,” ujar Dwi.

Ia mengungkapkan besarnya potensi investasi industri migas di Indonesia mengingat dari 128 cekungan saat ini yang sudah dieksplorasi baru 54 cekungan. Adapun dari 54 cekungan itu baru 18 cekungan yang aktif berproduksi.

Dengan kondisi tantangan yang makin besar di industri migas, jelasnya, kekuatan investasi sangat dibutuhkan mengingat banyak sumber migas yang posisinya jauh dari fasilitas infrastruktur. Sementara di sisi lain Indonesia harus meningkatkan produktivitas.

“Ada sekitar tujuh klaster di Indonesia yang bisa saling kerja sama. Jangan membuat sendiri-sendiri dalam hal infrastruktur. Open access harus didorong di bisnis migas,” tegasnya.-Novita Hifni