Connect with us

Breaking News

Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Lantas, seperti apa kriteria pelaku e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital luar negeri?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pelaku usaha e-commerce yang dalam kurun waktu dua belas bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan, atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri dilakukan melalui keputusan DJP. Pelaku usaha yang belum ditunjuk tetapi memilih untuk ditunjuk dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP,” kata Hestu melalui siaran pers Selasa (30/6/20).

Dengan kriteria tersebut maka penunjukan pemungut PPN didasarkan semata-mata atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.

Pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN wajib mulai melakukan pemungutan PPN pada bulan berikutnya setelah keputusan penunjukan diterbitkan. Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10 persen, namun pemungutan PPN tidak berlaku terhadap barang atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pengusaha kena pajak yang melakukan pembelian barang dan jasa digital untuk kegiatan usaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan sepanjang bukti pungut PPN memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yaitu mencantumkan nama dan NPWP pembeli, atau alamat email yang terdaftar pada sistem DJP.

Pengaturan selengkapnya mengenai persyaratan dan tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020, yang dapat diakses pada www.pajak.go.id.

 

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: ‘Mantan Miliarder’ Muda | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Qasir, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak sebagai penyedia platform point of sales (POS), menjalin kerja sama dengan Grab melalui layanan Grabfood miliknya. Kerja sama ini memungkinkan usahawan Qasir, khususnya yang bergerak di industri makanan dan minuman (F&B) untuk bisa menikmati keuntungan automasi pencatatan transaksinya langsung ke sistem POS di aplikasi Qasir.

Qasir adalah sistem point of sale yang memiliki banyak fungsi dalam memenuhi kebutuhan usaha. Mulai dari semua yang berhubungan dengan proses transaksi dan pencatatan, pengelolaan produk, pengelolaan outlet dan pegawai, jingga monitoring laporan usaha.

CEO Qasir, Michael Williem mengatakan, fitur kerja sama Qasir dan Grab ini dapat digunakan oleh merchant Qasir dengan biaya berlangganan terjangkau.

“Untuk mendukung usahawan secara optimal di tengah pandemi, kami telah menyediakan layanan paket kerja sama usaha dengan GrabFood, di mana usahawan dapat langsung menyimpan data transaksi GrabFood-nya di sistem POS Qasir,” kata  Michael.

Merchant F&B menurut Michael telah merepresentasikan sekitar 50 persen dari merchant base Qasir. “Menjalin kemitraan dengan Grab yang memiliki jaringan luas akan membantu mitra usaha kami untuk menyasar basis pelanggan yang lebih besar. Hal ini juga menambah peluang kami untuk melakukan akuisisi merchant F&B,” Michael menambahkan.

Menurut pria yang akrab disapa Mike ini, kemitraan dengan Grab dilatarbelakangi atas komitmen perusahaan untuk terus mendampingi usahawan terutama di masa-masa sulit akibat pandemi. Karenanya, fitur yang ditawarkan pun tetap mengusung prinsip tepat guna dan terjangkau.

Jumlah pelaku usaha UMKM di dalam negeri yang sudah memanfaatkan platform online untuk mengembangkan bisnisnya masih perlu peningkatan signifikan. Saat ini hanya 13 persen UMKM yang sudah bertransformasi ke pemasaran digitalUntuk itu, Qasir terus berupaya membantu para usahawan UMKM, salah satunya lewat integrasi platform POS miliknya dengan layanan GrabFood.

“Sejak pandemi, platform digital yang tadinya hanya dinilai sebagai alat bantu alternatif untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari berubah menjadi suatu kebutuhan penting. Mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital pun seolah dipaksa keadaan untuk menggunakan teknologi jika ingin bertahan. Ini juga terjadi pada UMKM kita. Di mana penjualan on-line berbasis digital terbukti menyelamatkan mereka yang tidak bisa lagi berjualan secara off-line,” ungkap Michael.

Peningkatan angka korban pandemi serta pembatasan mobilisasi sosial di berbagai daerah, nyatanya turut memberikan dampak bagi ekonomi UMKM, termasuk para usahawan Qasir. Sebagai langkah konkret untuk membantu pemulihan bisnis usahawannya selama masa pandemi COVID-19, Qasir menawarkan layanan Website Usaha yang ditujukan bagi pengguna untuk memasarkan produk-produknya lewat website dengan biaya langganan kurang dari Rp 200.000 per tahunnya. Pengguna hanya perlu memasukkan data usaha, sedangkan katalog produk sudah tersinkronisasi secara otomatis melalui aplikasi Qasir. Dengan begitu pelanggan bisa langsung memesan produk melalui Website Usaha yang telah terintegrasi dengan aplikasi Qasir. Pelanggan juga dapat memilih jasa pengiriman dan durasi pengiriman layaknya berbelanja di toko on-line pada umumnya.

“Salah satu manfaat yang paling dirasakan oleh merchant ialah mereka dapat lebih mudah untuk mempromosikan produknya secara online dan membuat multi-channel transactions sehingga dapat merasakan pengalaman jualan online yang mulus dan akhirnya berdampak pada kenaikan penjualan merchant itu sendiri,” tambah Mike.

Wujud Empati

Salah satu bentuk kepedulian sosial yang baru saja diinisiasi Qasir adalah kampanye #JagaUMKM. Kampanye ini merupakan besutan segenap karyawan Qasir sebagai bentuk kepedulian kepada usahawan mikro yang terdampak pandemi,  yang tidak sedikit di antaranya mengalami kesulitan mengenalkan produknya ke masyarakat.

Saat ini terdapat lebih dari 2.500 merchant atau usahawan yang telah terdaftar di website www.jagaumkm.com. Sebesar 52 persen merupakan usahawan makanan dan minuman (F&B), 9 persen usaha minimarket/toko kelontong, dan 39 persen usaha lainnya (butik, toko elektronik, kesehatan). Persebaran area merchant yang paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Banten, Bekasi, Depok, dan Surabaya.

Seiring realisasi tatanan kehidupan baru berlangsung, momen ini telah mendorong pertumbuhan transaksi digital, penggunaan internet, dan serta kegiatan bisnis yang beralih menjadi serba online. Hal ini mau tidak mau menuntut semua pelaku usaha untuk bertransformasi. Apalagi masyarakat juga sudah mulai beralih ke online untuk meminimalisasi kontak fisik.

“Kedua inisiatif di atas kami pandang strategis untuk mewadahi ikhtiar orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, lalu putar haluan jadi usahawan, ataupun usahawan yang tengah  berjuang melawan ancaman gulung tikar. Hal ini kami harap bisa meringankan beban mereka dan bersama-sama pulih dari situasi sulit,“ ungkap Michael.

Michael juga menyadari sebagian besar usahawan mikro Qasir memiliki keterbatasan literasi produk digital sehingga Qasir tidak hanya menawarkan layanan kepada mitranya melainkan juga edukasi dan sosialisasi. ”Sebisa mungkin kami dekat dengan merchant dan tanggap atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Kami memiliki tim Customer Success Manager yang selalu siap mendampingi usahawan yang baru bergabung dengan Qasir. Qasir juga menyediakan banyak ruang edukasi dan konsultasi bagi merchant, seperti kolom Tanya-Jawab (FAQ), tutorial via Youtube, pertemuan online/offline EduQasir, sampai pembuatan beberapa grup pengguna di platform WhatsApp dan Telegram. Pembuatan grup WA usahawan ini misalnya, ternyata sangat diminati, sampai-sampai dibentuk lagi Komunitas Usahawan Qasir yang organik atas inisiatif merchant sendiri,”  tutup Michael.

Sebagai aplikasi yang fokus membangun ekosistem ramah bagi usahawan dari berbagai skala, Qasir tetap mempertahankan fitur-fitur gratis meski menghadirkan juga fitur-fitur berbayar. Namun berbeda dengan aplikasi point-of-sale lainnya, fitur berbayar Qasir dijual secara satuan dengan harga yang sangat terjangkau. Qasir menyebut konsep ini dengan pay-as-you-grow. Di antara fitur premium tersebut adalah fitur “Kelola Diskon” dan “Tiket Pesanan” yang dibanderol dengan harga hanya Rp 15.000 (sekali bayar untuk pemakaian selamanya). Ada pula fitur untuk kebutuhan lain yang lebih kompleks dan canggih seperti “Website Usaha” dan fitur “Absensi” dengan konsep subscription / berlangganan.

Model bisnis freemium atau pay-as-you-grow ini telah dirancang dengan cermat dengan tujuan agar pengguna bisa memilih sendiri fitur yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tipe dan fase usahanya pada saat itu. Selain itu, ini adalah bentuk komitmen Qasir untuk menjadi “super tools” dan menjadi pembeda dari platform POS lainnyaDengan kata lain, konsep ini berguna bagi para usahawan yang baru memulai bisnisnya namun ingin segera mendapat value dari produk Qasir secara instan tanpa komitmen panjang apalagi biaya yang mahal.

Lanjut baca

Breaking News

Rekening Digital Kebobolan Gara-gara ‘Call-center’ Gadungan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kasus pembobolan rekening bank berbasis aplikasi digital kembali terjadi. Akhir pekan lalu, kasus pembobolan rekening digital dialami oleh salah satu nasabah PT Bank BTPN Tbk. yang menggunakan akun rekening Jenius. Isu pembobolan rekening itu bahkan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Kasus ini dikisahkan oleh Adiyat Hanif Kautsar lewat akun twitter miliknya, @adihanif92, pada Jumat (18/9/2020). Adiyat mengisahkan, kejadian pembobolan dialami oleh temannya yang bernama Anggita Wahyuningtyas dengan jumlah dana yang cukup besar yakni di atas Rp 50 juta.

Adiyat menyebutkan, pembobolan rekening ini sudah diadukan kepada pihak BTPN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta polisi. Namun, penipu masih belum dapat diciduk.

Pembobolan berawal dari adanya panggilan telepon dari pihak penipu yang seolah-olah bertindak sebagai call-center Jenius pada 7 September 2020. Penelepon yang mengaku petugas call-center menginformasikan adanya pembaruan sistem dan ada penggantian kartu ATM dan meminta data diri nasabah. Celakanya, korban yang percaya langsung memberitahukan data diri.

Hanya dalam hitungan menit, si pelaku sudah menyedot uang milik korban. Setelah dilaporkan ke pihak bank dan dilacak ternyata uang ditransfer ke pemilik rekening sama-sama Jenius atas nama Lutfi Putri Mardiana. Saat dihubungi petugas, Lutfi Putri Mardiana yang tinggal di Lampung mengaku rekeningnya sedang di-hack oleh orang tidak dikenal. Pada hari yang sama, uang hasil curian dari akun rekening Jenius milik Anggita sudah dipindahkan ke dua rekening lain.

Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa terjadinya pembobolan pada Anggita adalah keteledoran pemilik rekening. Sebab, petugas bank tidak akan menelepon untuk menanyakan data diri nasabah kecuali pihak nasabah yang menelepon bank, misalnya untuk pengaduan. Lakukan langkah berikut agar akun digital kita tidak mudah diretas:

Rutin Memperbaharui Data

Meski terkesan sepele, pembaharuan data sangat penting. Tujuannya, agar pihak bank mudah mendeteksi jika ditemukan transaksi menggunakan data lama oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pembaharuan data bisa dilakukan melalui aplikasi maupun datang langsung ke kantor cabang bank terdekat.

Nasabah wajib memperbaharui data secara berkala terutama jika terjadi perubahan data. Misalnya ketika data lama sudah tidak terpakai, seperti data alamat rumah, kantor, email, nomor telepon, dan sebagainya. Lakukan pemutakhiran data nasabah dengan datang ke bank atau melakukan update nomor di aplikasi yang terhubung dan menggunakan OTP (One Time Password) via sms.

Lindungi Data Pribadi

Nasabah harus melindungi data-data pribadi dengan cara tidak memberitahukan data tersebut kepada sembarang orang. Apalagi, jika data-data itu berkaitan dengan validasi transaksi perbankan, misalnya tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat sesuai KTP. Selain itu, berhati-hatilah menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, terutama informasi pribadi. Sebab, tidak ada batasan penerima jika sebuah informasi sudah menyebar di internet.

Ubah PIN secara berkala

Hal yang tak kalah pentingnya agar rekening tidak bobol adalah mengganti nomor PIN secara berkala. Hindari pemakaian PIN dengan kombinasi nomor tanggal lahir, sebaiknya menggunakan PIN atau kata sandi dengan tingkat kerumitan tinggi. PIN dengan kerumitan tinggi misalnya, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter. Selain itu, hindari kombinasi PIN untuk transaksi perbankan yang mudah ditebak seperti urutan angka 1234.

Jaga data Smartphone

Saat mengganti smartphone, sebaiknya menghapus aplikasi m-banking pada perangkat lama. Termasuk, menghapus riwayat SMS dan email yang mencantumkan kode OTP maupun validasi transaksi lainnya. Pastikan semua data pribadi dalam perangkat kalian sudah terhapus. ketika smartphone hilang, langsung lakukan tindakan pencegahan dengan blokir rekening atau ganti kata sandi.

Pisahkan dana di rekening berbeda

Nasabah sebisa mungkin tidak menempatkan uangnya dalam satu rekening. Terlebih jika nasabah selalu membawa kartu ATM rekening mereka di dalam dompet, maupun menginstal m-banking dari smartphone. Usahakan memiliki sejumlah rekening di bank dengan tujuan penggunaan dana berbeda. Misalnya, satu rekening uang penghasilan lalu rekening lain untuk dana darurat. Sengan demikian, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka nasabah masih memiliki cadangan dana.

Lanjut baca

Breaking News

Kemendikbud Beri Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan, Ini Cara Mendapatkannya

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalah Pajak – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota data internet bagi peserta didik dan  pendidik. Agar penggunaan tepat sasaran, Kemendikbud menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Petunjuk teknis (juknis) ini menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik sehingga dapat mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19.

“Bantuan kuota data internet diberikan kepada siswa, mahasiswa, pendidik dan guru, serta dosen,” jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im, di Jakarta, Senin (21/09/2020).

Dalam petunjuk teknis itu disebutkan bahwa bentuk bantuan yang diberikan Kemendikbud berupa kuota data internet dengan rincian dibagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum yang dimaksud adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan, Kuota Belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama empat bulan, mulai September sampai dengan Desember 2020.  Berikut ini adalah jadwal penyaluran bantuan internet yang diberikan Kemendikbud:

A.    Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama:

  1.  tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020.
    2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.
  2.  Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua:
  3.  tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020.
    2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.
  4.  Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan:
  5.  tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020.
    2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

Pendataan
Untuk dapat menerima bantuan kuota internet, satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan PAUD serta jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Setelah itu, operator satuan pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id), dan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik. Sedangkan di jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id), dan pengelola PDDikti perguruan tinggi melakukan input data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Setelah itu, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti. Operator seluler bekerja bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mengecek apakah nomor-nomor ponsel tersebut statusnya aktif. Pemimpin dan operator satuan pendidikan dapat melihat hasil pengecekan operator seluler pada laman verifikasi validasi (http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id) dan PDDikti.

“Sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan kebenaran data, pemimpin satuan pendidikan perlu menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput,” tutur Ainun.

Untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman verifikasi validasi (http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id). Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi, pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman kuota dDkti (http://kuotadikti.kemdikbud.go.id). Operator seluler akan mengirimkan bantuan kuota data internet kepada nomor ponsel yang aktif dan telah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM sesuai jadwal penyaluran.

Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua memiliki masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat yang dikirim secara bersamaan di bulan November akan berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Kemendikbud,” pesan Ainun.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News11 jam lalu

Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

Jakarta, Majalahpajak.net – Qasir, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak sebagai penyedia platform point of sales (POS), menjalin kerja sama dengan Grab melalui layanan Grabfood miliknya....

Breaking News1 hari lalu

Rekening Digital Kebobolan Gara-gara ‘Call-center’ Gadungan

Jakarta, Majalahpajak.net – Kasus pembobolan rekening bank berbasis aplikasi digital kembali terjadi. Akhir pekan lalu, kasus pembobolan rekening digital dialami...

Breaking News2 hari lalu

Kemendikbud Beri Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan, Ini Cara Mendapatkannya

Jakarta, Majalah Pajak – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota data internet bagi peserta didik dan  pendidik. Agar penggunaan...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News5 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News6 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News7 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News1 minggu lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News1 minggu lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Populer